Modul-2-Eselon-2-Pelayanan-Publik

8/21/2019 Modul-2-Eselon-2-Pelayanan-Publik

1/80

MM oodduull 22Kebijakan Pengembangan Lembaga

Pelayanan Perizinan Dan PenyederhanaanPelayanan Perizinan

DDiikkllaatt TTeekknniiss

PPeellaayyaannaann PPuubblliikk,, AAkkuunnttaabbiilliittaass ddaann PPeennggeelloollaaaann MMuuttuu ( ( P P u u b b l l i i c c S S e e r r v v i i c c e e D D e e l l i i v v e e r r y y ,, AAc c c c o o u u n n t t a a b b i i l l i i t t y y ,, a a n n d d Q Q u u a a l l i i t t y y M M a a n n a a g g e e m m e e n n t t ) )

EEsseelloonn IIII


2/80

i

SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATURLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Selaku Instansi Pembina Diklat PNS, Lembaga Administrasi Negarasenantiasa melakukan penyempurnaan berbagai produk kebijakan Diklatyang telah dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS. Wujud pembinaan yangdilakukan di bidang diklat aparatur ini adalah penyusunan pedoman diklat,bimbingan dalam pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dalampenyelenggaraan diklat, standarisasi, akreditasi Diklat dan Widyaiswara,pengembangan sistem informasi Diklat, pengawasan terhadap program danpenyelenggaraan Diklat, pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian,

bimbingan di tempat kerja, kerjasama dalam pengembangan,penyelenggaraan dan evaluasi Diklat.

Sejalan dengan hal tersebut, melalui kerjasama dengan DepartemenDalam Negeri yang didukung program peningkatan kapasitas berkelanjutan(SCBDP), telah disusun berbagai kebijakan guna lebih memberdayakandaerah seperti peningkatan kapasitas institusi, pengelolaan dan peningkatanSDM melalui penyelenggaraan Diklat teknis, pengembangan sistemkeuangan, perencanaan berkelanjutan dan sebagainya.

Dalam hal kegiatan penyusunan kurikulum diklat teknis dan modul

diklatnya melalui program SCBDP telah disusun sebanyak 24 (dua puluhempat) modul jenis diklat yang didasarkan kepada prinsip competency basedtraining . Penyusunan kurikulum dan modul diklat ini telah melewati prosesyang cukup panjang melalui dari penelaahan data dan informasi awal yangdiambil dari berbagai sumber seperti Capacity Building Action Plan (CBAP)daerah yang menjadi percontohan kegiatan SCBDP, berbagai publikasi dariberbagai media, bahan training yang telah dikembangkan baik oleh lembagadonor, perguruan tinggi, NGO maupun saran dan masukan dari berbagaipakar dan tenaga ahli dari berbagai bidang dan disiplin ilmu, khususnya yangtergabung dalam anggota Technical Review Panel (TRP).

Disamping itu untuk lebih memantapkan kurikulum dan modul diklat initelah pula dilakukan lokakarya dan uji coba/pilot testing yang dihadiri olehpara pejabat daerah maupun para calon fasilitator/trainer.

Dengan proses penyusunan kurukulum yang cukup panjang ini kamipercaya bahwa kurikulum, modul diklatnya berikut Panduan Fasilitator sertaPedoman Umum Diklat Teknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhanpelatihan di daerah masing-masing.


3/80

ii

Harapan kami melalui prosedur pembelajaran dengan menggunakanmodul diklat ini dan dibimbing oleh tenaga fasilitator yang berpengalaman danbersertifikat dari lembaga Diklat yang terakreditasi para peserta yangmerupakan para pejabat di daerah akan merasakan manfaat langsung daridiklat yang diikutinya serta pada gilirannya nanti mereka dapat menunaikantugas dengan lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien dalam mengelolaberbagai sumber daya di daerahnya masing-masing.

Penyempurnaan selalu diperlukan mengingat dinamika yangsedemikian cepat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengandilakukannya evaluasi dan saran membangun dari berbagai pihak tentunyaakan lebih menyempurnakan modul dalam program peningkatan kapasitasdaerah secara berkelanjutan.

Semoga dengan adanya modul atau bahan pelatihan ini tujuankebijakan nasional utamanya tentang pemberian layanan yang lebih baikkepada masyarakat dapat terwujud secara nyata.


4/80

iii

KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

Setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah

ter jadi perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula lebih

berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi

seluas-luasnya. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan

desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing

daerah.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara,

salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerahadalah kapasitas atau kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang

relevan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada

masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau

kapasitas Pemerintah Daerah yang memadai.

Dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan

desentralisasi dan otonomi daerah, pada tahun 2002 Pemerintah telah

menetapkan Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas

Dalam Mendukung Desentralisasi melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi sistem, kelembagaan, dan

individu, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip multi dimensi

dan berorientasi jangka panjang, menengah, dan pendek, serta mencakup

multistakeholder, bersifat demand driven yaitu berorientasi pada kebutuhan

masing-masing daerah, dan mengacu pada kebijakan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah,

Departemen Dalam Negeri, dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

sebagai Lembaga Pelaksana (Executing Agency) telah menginisiasi program

peningkatan kapasitas melalui Proyek Peningkatan Kapasitas yangBerkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building Project for

Decentralization/SCBD Project) bagi 37 daerah di 10 Provinsi dengan

pembiayaan bersama dari Pemerintah Belanda, Bank Pembangunan Asia

(ADB), dan dari Pemerintah RI sendiri melalui Departemen Dalam Negeri dan

kontribusi masing-masing daerah. Proyek SCBD ini secara umum memiliki

tujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam aspek

sistem, kelembagaan dan individu SDM aparatur Pemerintah Daerah melalui

penyusunan dan implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas

(Capacity Building Action Plan/CBAP).


5/80

iv

Salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan

SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Dalam memenuhi

kurikulum serta materi diklat tersebut telah dikembangkan sejumlah modul-

modul diklat oleh Tim Konsultan yang secara khusus direkrut untuk keperluantersebut yang dalam pelaksanaannya disupervisi dan ditempatkan di Lembaga

Administrasi Negara (LAN) selaku Pembina Diklat PNS.

Dalam rangka memperoleh kurikulum dan materi diklat yang akuntabel dan

sesuai dengan kebutuhan daerah, dalam tahapan proses pengembangannya

telah memperoleh masukan dari para pejabat daerah dan telah diujicoba

(pilot test), juga melibatkan pejabat daerah, agar diperoleh

kesesuaian/relevansi dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh para

pejabat daerah itu sendiri. Pejabat daerah merupakan narasumber yang

penting dan strategis karena merupakan pemanfaat atau pengguna kurikulumdan materi diklat tersebut dalam rangka memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

Kurikulum dan meteri diklat yang dihasilkan melalui Proyek SCBD ini, selain

untuk digunakan di lingkungan Proyek SCBD sendiri, dapat juga digunakan di

daerah lainnya karena dalam pengembangannya telah memperhatikan aspek-

aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Selain itu juga dalam setiap tahapan proses pengembangannya telah

melibatkan pejabat daerah sebagai narasumber.

Dengan telah tersedianya kurikulum dan materi diklat, maka pelaksanaan

peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya untuk peningkatan

kapasitas individu SDM aparatur daerah, telah siap untuk dilaksanakan.

Diharapkan bahwa dengan terlatihnya para pejabat daerah maka kompetensi

mereka diharapkan semakin meningkat sehingga pelayanan kepada

masyarakat semakin meningkat pula, yang pada akhirnya kesejahteraan

masyarakat dapat segera tercapai dengan lebih baik lagi.


6/80

v

DAFTAR ISI

Sambutan Depuy IV - LAN ........................................................................................ i

Kata Pengantar Dir jen Otonomi Daerah - Depdagri .............................................iii

Daftar Isi ..................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN......................................................................................1

A. Diskripsi Singkat...................................................................................1

B. Hasil Belajar.......................................................................................... 2

C. Indikator Hasil Belajar .......................................................................... 2

D. Pokok Bahasan......................................................................................3

BAB II KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ......................4

A. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik............................................... 4

B. Unit Pelayanan Terpadu ...................................................................... 11

C. Kebijakan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu ........ 13

D. Konsekuensi Pemberian Perizinan...................................................... 15

F. Latihan/Diskusi ................................................................................... 18

F. Rangkuman.......................................................................................... 19

BAB III KEBIJAKAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU (PTSP) ........................................................ 22

A. Komitmen Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PPTSP)............................................................................................... 22

B. Organisasi Berorientasi Pelayanan..................................................... 25

C. Alternatif Bentuk Lembaga Penyelenggara Pelayanan TerpaduSatu Pintu (PPTSP) ............................................................................. 32

D. Latihan / Diskusi ................................................................................... 54

E. Rangkuman.......................................................................................... 55

BAB IV KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN PELAYANAN

PERIZINAN ............................................................................................ 57

A. Perubahan Paradigma Pelayanan Publik .............................................57

B. Analisis SWOT dan Analisis HGSL ................................................... 59


7/80

vi

C. Analisis Perijinan................................................................................60

D. Latihan................................................................................................. 68

E. Rangkuman.......................................................................................... 69

Daftar Pustaka


8/80

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Diskripsi Singkat

1. Relasi Bahan Ajar dan Kompetensi

Paradigma kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah berdasarkan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

adalah dalam kerangka mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan

pelayanan publik. Lingkup pelayanan publik sangat luas, mencakup

penyelenggaraan public good dan public regulation dan dilaksanakan

berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).

Dalam kerangka penyelenggaraan fungsi public regulation, Pemerintah

menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidangpelayanan perizinan, diantaranya mengatur mengenai pembentukan lembaga

pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penyederhanaan pelayanan

perizinan, untuk tujuan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di

daerah.

Pada umumnya, Daerah belum melakukan restrukturisasi organisasi

perangkat daerah yang diarahkan untuk lebih berorientasi pada pelayanan.

Hal ini dapat ditengarai belum adanya langkah terobosan dan pola pikir

progresif yang mengarah pada perubahan dalam merumuskan dan menyusun

tugas pokok, fungsi dan uraian tugas yang berorientasi pelayanan untuk

mensejahterakan masyarakat. Organisasi dan Tata Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah saat ini terikat pada ketentuan normatif dan lebih

berorientasi pelayanan kedalam berdasarkan pendekatan urusan, hak dan

wewenang yang cenderung untuk kepentingan organisasi dan melayani

pimpinan.

Relasi bahan ajar dengan peningkatan kompetensi peserta, terutama

memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan dan pola

penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta meningkatkan kemampuan

melakukan analisis, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan

lembaga pelayanan perizinan dan penyederhanaan perizinan, untuk

memperbaiki kualitas pelayanan publik.

2. Bahan Ajar

Bahan Ajar Kebijakan Pengembangan Lembaga Pelayanan Perizinan dan

Penyederhanaan Pelayanan Perizinan disusun berdasarkan hasil penelusuran

kebutuhan daerah melalui proses DACUM yang ditujukan untuk

meningkatkan kompetensi peserta di dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya. Bahan ajar, menjelaskan mengenai; kebijakan pelayanan

perizinan yang mencakup pola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

pengertian unit pelayanan terpadu, komimen pimpinan penyelenggara


9/80

2

pelayanan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan

organisasi yang berorientasi pelayanan, melalui pembentukan lembaga

pelayanan terpadu satu pintu (PPTSP) dan penyederhanaan pelayanan

perizinan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

Bahan ajar juga memberikan pengetahuan dan pemahamam kepada peserta

untuk mampu mengambil langkah kebijakan operasional; melakukan

analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan. Selain itu,

bahan ajar juga memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta

sebagai pimpinan manajerial dalam merumuskan dan menyusun kebijakan

pengembangan organisasi dan pembentukan lembaga penyelenggara

pelayanan terpadu satu pintu (PPTSP), dengan analisis SWOT serta analisis

HGSL untuk penyederhanaan pelayanan perizinan dan analisis perizinan.

B. Hasil Belajar

Setelah peserta memahami arah kebijakan pelayanan publik dan peraturan

perundang-undangan yang ditujukan untuk mewujudkan terselengggaranya

kepemerintahan yang baik (good governance), diharapkan dapat meningkatkan

komitmen pimpinan manajeral (eselon II) untuk memperbaiki dan meningkatkan

kualitas pelayanan publik dan/atau perizinan. Peserta juga diharapkan memahami

perlunya strategi dan kebijakan untuk melakukan pengembangan organisasi yang

berorientasi pelayanan dan penyederhanaan perizinan., serta pengetahuan

melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan. Disamping itu memahami cara

merumuskan dan menyusun strategi dan kebijakan daerah dalam pengembangan

kelembagaaan dan pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu

dengan analisis SWOT, serta pemahaman analisis HGSL untuk melakukanpenyederhanaan pelayanan perizinan. Selain itu, peserta mampu mengambil

langkah kebijakan operasioal, kerjasama dan koordinasi untuk memperbaiki dan

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Diharapkan pada akhir

pembelajaran, peserta memiliki kompetensi pengetahuan, pemahaman dan

kemampuan merumuskan dan menyusun strategi memperbaiki kualitas

pelayanan dan kebijakan pengembangan organisasi serta penyederhanaan

pelayanan perizinan.

C. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu:

1. Memahami kebijakan pelayanan perizinan, pola penyelenggaraan pelayananpublik, unit pelayanan terpadu dan konsekuensi pemberian perizinan;

2. Menganalsis dan mengevaluasi kebijakan daerah dalam pelaksanaanpelayanan perizinan;

3. Menganalisis, merumuskan dan menyiapkan strategi dan kebijakanpengembangan kelembagaan yang berorientasi pelayanan

4. Mengarahkan dan membimbing staf melakukan analisis pembentukanlembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PPTSP)

5. Merumuskan dan menyusun strategi dan kebijakan penyederhanaan

perizinan;


10/80

3

6. Mengarahkan dan membimbing staf melakukan analisis penyederhanaanpelayanan Perizinan dan analisis perizinan, dan

7. Mengambil langkah kebijakan operasional memperbaiki kualitas pelayananperizinan.

D. Pokok Bahasan

Pokok Bahasan diklat ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu

a. Pola penyelenggaraan Pelayananan Publikb. Unit Pelayanan Terpadu c. Kebijakan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

d. Konsekuensi Pemberian Perizinan

2. Kebijakan Pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP)

a. Komitmen Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) b. Organisasi Berorientasi Pelayananc. Alternatif Bentuk Lembaga Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PPTSP)

3. Kebijakan Penyederhanaan Pelayanan Perizinan

a. Perubahan Paradigma Pelayanan Publik b. Analisis SWOT dan HGSL Penyederhanaan Perizinan c. Analisis Perizinan


11/80

4

Setelah mempelajari Bab II ini, peserta dapat:

Memahami kebijakan pelayanan perizinan, pola penyelenggaraan pelayanan

public, unit pelayanan terpadu, kebijakan daerah dalam penyelenggaraan

pelayanan terpadu dan konsekuensi pemberian perizinan;

BAB II

KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

A. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1. Pengantar

Masyarakat kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan

perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah,

yang dirasakan berbelit-belit, tidak transparan, tidak ada kejelasan dan

kepastian waktu dalam proses dan penyelesaian, dan adanya biaya extra

yang dikeluarkan. Pemerintahan Daerah, merespon keluhan masyarakat dan

dunia usaha, dan melakukan perubahan dengan menyelenggarakan

pelayanan terpadu dengan membentuk unit pelayanan terpadu, untuk

memperbaiki dan meningkatkan pelayanan perizinan.

Namun, dikalangan dunia usaha masih mengeluhkan dan merasakan dalam

proses dan pelaksanaan pemberian layanan di kebanyakan daerah, masihbelum banyak perubahan signifikan. Keluhan dan ketidak puasan dunia

usaha belum teratasi, terutama berkaitan keluhan yang berhubungan dengan

biaya tinggi dan ketidak pastian hukum bagi pengusaha, akibat belum

berubahnya pola pikir dan cara pandang pemerintahan daerah yang

menempatkan perizinan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, dan tarik

menarik kewenangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah.

Dalam proses perkembangannya, penyelenggaraan pelayanan oleh unit

pelayanan terpadu di beberapa daerah mengalami pasang surut, dan cukup

banyak yang mati suri atau tidak berfungsi sesuai harapan.

2. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Berdasarkan permasalahan dan kebehasilan pelaksanaan pelayanan perizinan

terpadu sebagaimana diuraikan diatas, serta mempertimbangkan

keberagaman dan kebutuhan daerah, tuntutan kebutuhan penyelenggaraan

pelayanan prima, dan upaya menciptakan iklim kondusif yang dapat

mendorong peningkatan investasi, pemerintah telah menerbitkan beberapa

kebijakan yang mengatur pola penyelenggaraan pelayanan publik, antara

lain:


12/80

5

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain

mengatur pola penyelenggaraan pelayanan publik , yaitu;

a. Pola Pelayanan Fungsional

Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai

dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pola ini mengakomodir kondisi daerah dengan beban tugas, volume dan

intensitas kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang relatif

tidak terlalu tinggi, sehingga cukup realistis untuk dilaksanakan oleh

Dinas/Instansi yang membidanginya. Pertimbangan lain, pola ini

disesuaikan dengan; kondisi geografis, luas wilayah, tersedianya aparat

pelaksana dilihat dari kualitas dan kuantitasnya, dan kemampuan

keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pelayanan publik secaraterpadu.

Penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pola fungsional, harus

disesuaikan dengan tujuan mewujudkan kepemerintahan yang baik

dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti

azas pelayanan publik , prinsip-prinsip pelayanan publik , standar

pelayanan publik , pengelolaan kepuasan dan keluhan masyarakat atas

pelayanan yang diberikan pemerintah daerah/penyelenggara pelayanan

publik.

Perhatian ; Pola Fungsional, secara psikologis, relatif sangat disenangi

oleh Instansi/pejabat yang kurang setuju apabila tugas, fungsi dan

wewenang proses dan pelaksanan pemberian izin menjadi berkurang

atau dihapuskan karena dilimpahkan kepada unit kerja lain (UPT).

b. Pola Pelayanan Terpusat

Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara

pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara

pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.

Pola pelayanan terpusat, dapat diselenggarakan oleh Dinas/Kantor ataulembaga independen (unit pelayanan) yang dibentuk oleh pemerintah

daerah, untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan tertentu. Dinas/

Kantor atau lembaga independen diberi tugas, fungsi, wewenang,

tanggungjawab dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan

perizinan secara terpusat.

Pelayanan perizinan yang memiliki proses keterkaitan, proses pengajuan

permohonan perizinan dan proses penyelesaiannya dilakukan dalam

waktu yang bersamaan atau paralel disatu tempat atau terpusat pada satu

Dinas atau Kantor, atau Unit Kerja penyelenggara pelayanan.


13/80

6

Contoh; Kota Tangerang dapat dikatagorikan menerapkan

pelayanan terpusat yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan

Perizinan dan Penanaman Modal (KPPPM), diberi pelimpahan

kewenangan pemberian perizinan tertentu secara terpadu, yaitu

proses yang berkaitan dengan pelayanan perizinan I jin Mendirikan

Bangunan (IMB), yaitu seperti: HO.

Tujuan dari pola pelayanan terpusat, adalah memberikan kemudahan

kepada masyarakat pengguna atau penerima layanan, pemberian layanan

dapat lebih efisien dan efektif, dilihat dari sisi waktu, masyarakat/

pengguna pelayanan cukup datang kesatu tempat, dan berhadapan

dengan satu penyelenggara, tidak perlu datang ke Dinas/Instansi lain

terkait yang lokasinya tersebar. (Pemangkasan waktu dan biaya untuk

bolak balik, biaya extra, duplikasi berkas persyaratan).

Berpikir Cerdas: Pelimpahan wewenang menurut KepMenPan tersebut diatas, dapat

diiasumsikan, bahwa pelimpahan wewenang dilakukan oleh Dinas/Instansi lain yang

bersangkutan. Artinya pelimpahan wewenang dilakukan oleh Dinas/ Instansi yang

memiliki tugas, fungsi dan wewenang memberikan perizinan

Konsep desentralisasi menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU 5/74, UU

22/1999, dan UU 32/2004) secara tegas dan jelas mengatur, bahwa penyerahan

sebagian urusan pemerintahan diberikan kepada daerah otonom, dan menjadi urusan

dan kewenangan (otonomi daeah) daerah otonom. Pemahamannya, Dinas/Instansi

tidak memiliki hak dan wewenang untuk melimpahkan sebagian wewenang

pelaksanaan urusannya kepada Dinas/Instansi atau unit kerja lain, karena Dinas/Instansi

adalah perangkat daerah yang membantu KDH, dalam melaksanakan sebagian

tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Artinya, bahwa yang berhak mengatur kewenangan perangkat daerah dan secretariat

daerah, adalah Kepala Daerah. Kepala Daerahlah yang berwenang memberikan

pelimpahan dan/atau pencabutan/pengurangan sebagian wewenang perangkat daerah.

Rincian tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab dan kewajiban perangkat daerah

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur organisasi dan tata kerja

(pengembangan organisasi dapat dilakukan melalui restrukturisasi kelembagaan).

c. Pola Pelayanan Terpadu

1) Pelayanan Terpadu Satu Atap

Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu

tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak

mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui berbagai pintu.

Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak

perlu di satuatapkan.

Pola pelayanan terpadu satu atap, ditujukan untuk memberikan

kemudahan layanan kepada masyarakat, masyarakat cukup datang

kesatu tempat untuk mendapatkan layanan, dan tidak perlu

mendatangi ke Dinas/Instansi pemberi izin yang lokasinya tersebar.


14/80

7

Pola pelayanan satu atap memiliki persamaan dengan pola pelayanan

fungsional yaitu, prinsipnya kewenangan proses dan penyelesaian

layanan tetap dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait.

Sedangkan perbedaannya adalah, pada pelayanan terpadu satu atap,

masing-masing Dinas atau Instansi membentuk counter atau loket-

loket atau pintu pelayanan untuk masing-masing jenis perizinan, dan

menempatkan staf sebagai Front Office / front line yang dikoordinir

oleh seorang Kepala Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap

(UPTSA). Staf tersebut ditugasi; menerima, meneliti berkas

kelengkapan dan persyaratan, meneruskan berkas yang lengkap dan

memenuhi persyaratan untuk diproses, menolak berkas permohonan

yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan perizinan,

menerima penjelasan atau keluhan dari pemohon/penerima layanan,

memberikan informasi dan penjelasan kepada penerima layanan.

Proses dan penyelesaian perizinan, dilakukan oleh dinas/instansiterkait, dan yang kita kenal dengan sebutan Back Office / Back Line.

Perbedaan lainnya, masyarakat yang datang kesatu lokasi/tempat

pelayanan dapat memperoleh informasi, konsultasi dengan unit kerja

lainnya, dan/atau dapat mengajukan permohonn perizinan lainnya

yang dibutuhkan pada satu lokasi/tempat yang sama. Proses

pelayanan tidak dilakukan paralel atau terpadu (mengurus ijin trayek

dan membuat akte kelahiran).

Berpikir Cerdas; Pengertian jenis pelayanan tidak terkait dengan pelayanan

lainnya menurut Konsep Pelayanan Terpadu Satu Atap dimaksud, dapatdiasumsikan sebagai front office, yaitu menempatkan staf dari masing-masing

dinas/instamsi pada satu tempat.Pengertian terpadu disini tidak dalam kontek

proses, pengertian terpadu lebih tepat menyatukan pelayanan pada satu tempat.

Perlu kearifan dalam penerapannya, karena kalau asumsinya seperti itu, hanya

akan memperpanjang birokrasi.

Beberapa Daerah telah melaksanakan Pola Pelayanan Terpadu Satu

Atap yang dikenal dengan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap

(UPTSA), dengan berbagai variant lingkup bidang tugas dan

kewenangannya, terutama untuk jenis pelayanan tertentu yang

prosesnya memiliki keterkaitan dengan perizinan lainnya. Unit

Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) merupakan unit kerja yangdibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan lokasi tempat/kantor

tersendiri dan ditetapkan koordinator dan susunan organisasinya.

Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) umumnya, selain

menyelenggarakan pelayanan perizinan yang memiliki keterkaitan

dengan perizinan lain, juga menyelenggarakan pelayanan perizinan

yang tidak memiliki keterkaitan, serta pelayanan non perizinan.

Di beberapa Daerah, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)

mendapat pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan perizinan


15/80

8

tertentu dan/atau mengkoordinasikan proses pelayanan perizinan

dengan dinas/ instansi yang terkait.

Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap yang dilaksanakan di daerah,

tidak sama dengan yang diatur dalam KepMenpan, atau beberapa

Daerah membuat inovasi atau pengembangan sesuai dengan

kebutuhan daerah.

2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat

yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan

proses dan dilayani melalui satu pintu.

Pola ini hakekatnya hampir sama dengan pola penyelenggaraan

pelayanan terpusat, penyelenggaraan dilakukan pada satu tempat

atau lokasi tertentu, dilayani melalui satu pintu. Asumsinyapenyelenggaraan pelayanan dilakukan secara tunggal oleh Dinas/

Instansi tertentu atau oleh Unit kerja tertentu yang mandiri, (UPTSP),

dan diselenggarakan pada satu tempat atau lokasi tertentu.

Jenis pelayanannya meliputi pelayanan yang prosesnya memiliki

keterkaitan dengan perizinan yang lain, artinya, ada keterkaitan

antara kewenangan pelayanan perizinan yang dimilki oleh satu atau

lebih dari dinas/instansi tertentu yang dipadukan dan dikoordinasikan

oleh satu Dinas/Instansi atau UPTSP.

Alternatif konsep pelimpahan wewenang dapat dilakukan dengan duacara, yaitu; pertama; kewenangan dilimpahkan secara penuh kepada

Dinas/Instansi atau Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP),

keuntungannya kemungkinan tercapainya tujuan peningkatan

kualitas layanan publik akan lebih baik dan pertanggung jawabannya

jelas. Dinas/Instansi teknis, berperan dalam tim teknis peninjauan

lapangan (yang bersifat teknis dan/atau memilki dampak berskala

lebih luas, seperti pencemaran lingkungan). Dinas/ instansi tersebut

akan lebih berfungsi pada pengawasan pelaksanaan pemberian izin,

dan Monev.

Kedua; pelimpahan wewenang, dilakukan berdasarkan pembagiantugas, fungsi dan wewenang bersama (concurrent ), antara UPTSP

dengan Dinas/Instansi yang memiliki kewenangan pelayanan

pemberian perizinan yang terkait. Pola ini tidak berbeda jauh dengan

pola UPTSA atau One Stop Service yang saat ini dilakukan di

beberapa daerah.

3) Gugus Tugas

Petugas pelayanan publik secara perseorangan atau dalam bentuk

gugus tugas, ditempatkan pada Instansi pemberi pelayanan dan lokasi

pemberian pelayanan tertentu.


16/80

9

Pola ini, hampir mendekati konsep pola penyelenggaraan pelayanan

satu atap dalam skala lebih kecil, dengan menempatkan orang atau

gugus tugas sebagai front office / front line, pada Kantor Dinas/

Instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, seperti;

Dinas Pendapatan, di Kantor Kecamatan, di Desa/Kelurahan atau

pada Instansi lain diluar Pemda, seperti PLN, Kantor Pos, BRI dan

lainnya.

Contoh; Kabupaten Solok, dalam rangka mendekatkan pelayanan

kepada masyarakat, melakukan langkah inovasi dengan

mengembangkan penyelenggaraan pelayanannya dengan

memanfaatkan akses dan jaringan Kantor Pos di Desa dan

Kecamatan, untuk bertindak sebagai front office / front line UPT.

Keputusan Menpan tersebut diatas, selain menetapkan beberapa polapenyelenggaraan pelayanan, juga memberikan peluang dan

kesempatan kepada Instansi yang melakukan pelayanan publik,

untuk dapat mengembangkan pola penyelengaraan pelayanannya

sendiri dalam rangka upaya menemukan dan menciptakan inovasi

untuk meningkatkan pelayanan publik.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, pada hakekatnya dalam

kerangka penyederhanaan pelayanan terpadu sesuai dengan InstruksiPresiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan

Investasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui

peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih

besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah. Beberapa poin

penting Peraturan Mendagri tersebut yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah, antara lain mengatur

dan memberi arahan bagi daerah, secara garis besar diuraikan sebagai

berikut:

1) Penyederhanaan Pelayanan dengan membentuk Perangkat Daerah

Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yangmemiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk

perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistim satu pintu.

2) Penyederhanan pelayanan mencakup;a) pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan

dilakukan oleh PPTSP;

b) percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihistandar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;

c) kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yangtelah ditetapkan dalam peraturan daerah;


17/80

10

d) kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahuisetiap waktu, proses pemberian perizinan dan non perizinan

sesuai dengan urutan prosedurnya;

e) mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yangsama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;

f) pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro KecilMenengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai

dengan peraturan yang berlaku, dan

g) pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasidalam kaitannya dengan penyelenggaraan perizinan.

3) Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatangananperizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk

mempercepat pelayanan.

4) PPTSP mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan

mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dankeamanan berkas.

5) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan PPTSPberkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan

teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non

perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

7) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala PPTSP.

8) Tim Teknis tersebut beranggotakan masing-masing wakil dari

perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan KeputusanBupati/Walikota.

9) Tim Teknis tersebut, memilki kewenangan unuk mengambilkeputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau

ditolaknya suatu permohonan perizinan.

10) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinanditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai

sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh

kelengkapannya.

11) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan PPTSP diutamakan yangmempunyai kompetensi di bidangnya, dan diberikan tunjangan

khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikotasesuai dengan kemampuan daerah.

12) PPTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistim manajemeninformasi dan data dari setiap perizinan dan non perizinan yang

diselesaikan oleh PPTSP disampaikan kepada perangkat daerah

teknis setiap bulan, dan

13) Pengaturan lainnya yang berhubungan dengan penyebarluasaninformasi, kepuasan pelanggan, pengelolaan pengaduan, pembinaan

dan pengawasan dan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi,

asosiasi, lembaga sosial, dalam pengembangan PPTSP.


18/80

11

Pengertian Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurut Peraturan

Mendagri dan Keputusan Menpan terdapat perbedaan mendasar, dalam

KepMenpan memberikan alternative pilihan kepada daerah dalam

menerapkan pola pelayanan. Dalam KepMenpan dimaksud, juga

ditegaskan bahwa PTSP memiliki kewenangan menyelenggarakan

berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan

dilayani melalui satu pintu, tidak seluruh perizinan dan non perizinan,

dan tidak ditegaskan sebagai perangkat daerah.

Sedangkan Permendagri secara tegas menyatakan bahwa Penyelenggara

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah Perangkat Daerah yang

memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk perizinan

dan non perizinan di daerah dengan sistim satu pintu.

Dengan ditetapkannya PPTSP sebagai perangkat daerah yang diberi

wewenang mengelola seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan,dapat diasumsikan; pertama, membentuk lembaga perangkat daerah

baru, kedua, jenis dan kewenangan pelayanan perizinan dan non

perizinan yang saat ini tersebar di berbagai dinas/instansi digabungkan

atau disatukan menjadi tugas, fungsi dan wewenang PPTSA.

Dengan demikian akan terjadi perubahan mendasar pada struktur

organisasi pemerintah daerah. Perubahan organisasi memerlukan

kebijakan daerah untuk melakukan pengembangan lembaga pelayanan

perizinan melalui restrukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah.

Perubahan juga terhadap Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

dan Sekretariat Daerah yang ada saat ini, termasuk perumusan danpenysunan kembali Tupoksi yang lebih tegas dan jelas berorientasi

pelayanan masyarakat (eksternal).

B. Unit Pelayanan Terpadu

1. Apa itu Unit Pelayanan Terpadu?

Untuk lebih memberikan pemahaman dan memiliki persepsi yang sama, kita

mulai dengan pertanyaan apa itu Unit Pelayanan Terpadu?

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) adalah satu lembaga atau Institusi yang

merupakan suatu tempat dimana masyarakat umum, termasuk sektor swasta/

dunia usaha, melakukan hubungan kerja (interaksi) dengan pihak pemerintah

(otoritas) guna mengajukan permohonan dan mendapatkan perizinan usaha

dan lainnya yang dibutuhkan atau diperlukan, daripada harus mengajukan

permohonan ke beberapa institusi pemerintahan yang tersebar.

Keberadaan UPT-UPT sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat

umum dan dunia usaha, karena dengan demikian masyarakat umum dan para

pengusaha dapat mengajukan permohonan izin dan mendapatkan izin-izin


19/80

12

dengan lebih mudah, terjangkau, waktu penyelesaian yang cepat, biaya

pelayanan yang pasti dan transparan.

2. Apa Tujuan dibentuknya Unit Pelayanan Terpadu?

Tujuan dibentuknya unit pelayanan terpadu, adalah penyederhanaan

penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilakukan secara terpadu, untuk

meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan akses yang lebih luas

kepada masyarakat memperoleh pelayanan publik.

UPT diselenggarakan oleh satu penyelenggara pelayanan pada satu tempat,

masyarakat umum dan pengusaha cukup datang kesatu tempat untuk

mendapatkan pelayanan satu atau lebih pelayanan perizinan.

3. Apakah penting Status Hukum sebuah Unit Pelayanan Terpadu?

Ada tiga status hukum yang bebeda bagi suatu UPT, yaitu Dinas, Kantor dan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibawah Dinas, kemudian Kantor

UPT yang mandiri. Secara teoritis, dikaitkan dengan struktur organisasi

(jabatan struktural dan fungsional) yang mempunyai tingkatan status

tertinggi dalam jabatan adalah Dinas (eselon II), kemudian Kantor dengan

status dalam jabatan eselon III, UPTD dengan status dalam jabatan eselon

IV, dan Kantor UPT umumnya tidak berstatus (struktural maupun

fungsional).

Status atau kedudukan organisasi tersebut ditetapkan dengan Peraturan

Daerah yang mengatur Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, dandilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan atau Keputusan Kepala

Daerah, Keberagaman daerah dan keberagaman komitmen KEPALA

DAERAH, berpengaruh terhadap pemberian status UPT dimaksud, dan

ditemui berbagai macam status yang diberikan terhadap UPT. Contoh UPT

di Malang berstatus Dinas, UPT di Kota Tangerang berstatus Kantor, dan

UPT di Sragen berstatus Kantor UPT mandiri yang diberi kewenangan

penuh untuk memberikan pelayanan perizinan.

Dalam praktek, status atau kedudukan UPT-UPT yang tinggi, tidak terkait

dengan otoritas/kewenangan yang lebih tinggi, seperti Sragen meskipunstatusnya rendah, tetapi diberi atau memiliki otoritas tinggi untuk melakukan

koordinasi dan pemberian perizinan (dilihat dari jumlah dan jenis pelayanan,

Malang menawarkan 9 jenis pelayanan, Sragen menawarkan 28 jenis

pelayanan, dengan otoritas yang sama).

Keberhasilan UPT dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, tidak

mutlak ditentukan oleh status atau tingkat kedudukan organisasi, akan tetapi

sangat ditentukan oleh Komitmen Kepala Daerah dan institusi pemerintah

daerah yang terkait, dan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah untuk

memberikan layanan perizinan.


20/80

13

Manajemen Cerdas; Keberhasilan Unit Pelayanan Terpadu tidak ditentukan oleh status

dalam organisasi, tetapi ditentukan oleh; 1) Komitmen Kepala Daerah dan Aparat

pelaksananya, dan 2) pelimpahan kewenangan atau otoritas untuk menyelenggarakan


C. Kebijakan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Proses pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang

berbelit-belit, tidak transparan, tidak ada kejelasan besarnya biaya dan kepastian

waktu dalam proses dan penyelesaian, lokasi atau tempat yang tersebar dan

adanya biaya extra yang dikeluarkan, menjadi sorotan dan keluhan masyarakat

umum dan swasta/dunia usaha baik ditingkat lokal, nasional maupun

internasional. Penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan

harapan masyarakat akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat

dan dapat menghambat masuknya investasi serta pengembangan perekonomian

daerah. Pada gilirannya, tidak menguntunkan daerah dan akan melemahkan ataumengganggu kemampuan daerah untuk membiayai otonominya.

Perubahan paradigma kebijakan otonomi daerah, menjadi keharusan untuk

ditindaklanjuti oleh daerah. Perubahan pola pikir dan komitmen dari pimpinan

dan pimpinan manajerial daerah yang lebih progresif sangat dibutuhkan dan

menentukan di dalam melakukan perubahan kebijakan dan startegi meningkatkan

pelayanan publik . Perubahan strategi dan kebijakan pelayanan publik menjadi

prioritas untuk dilakukan, dalam upaya memberikan solusi mengatasi

permasalahan buruknya pelayanan publik, dan upaya meningkatkan investasi dan

perekonomian daerah guna tujuan mensejahterakan masyarakat.

Kebijakan pelayanan publik diarahkan untuk pertama; penyederhanaan

penyelenggaraan pelayanan publik, melalui restrukturisasi kelembagaan, kedua,

melakukan penyederhanaan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan

persyaratan, prosedur, proses dan penyelesaian perizinan.

Pemerintah daerah telah mengambil langkah kebijakan penyederhanan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan membentuk lembaga unit

pelayanan terpadu (UPT). Bercermin dari pengalaman pelaksanaan UPT,

penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan tidak sesederhana

teori dan semudah membuat konsepnya. Penyederhanaan penyelenggaraan

pelayanan perizinan merupakan proses kegiatan berkelanjutan yang harus

dilaksanakan secara bertahap dan terpadu dengan program lain, dan dilandasi

komitmen serta kerjasama untuk meningkaka kualitas pelayanan publik . Dalam

praktek pelaksanaannya, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu,

mengalami pasang surut, bahkan dibeberapa daerah UPT tidak berfungsi

sebagaimana diharapkan, dan penyelenggaraan pelayanan kembali dilakukan

secara tradisional di masing-masing Dinas/Instansi.

Di beberapa daerah, penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu

atap/pintu, telah berhasil dilaksanakan dengan baik, bahkan keberhasilan praktek

terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan diakui dan mendapat penghargaan


21/80

14

dari pemerintah dan lembaga internasional (ISO). Dalam proses

perkembangannya, daerah-daerah tersebut telah mampu menciptakan iklim

kondusif bagi kegiatan dunia usaha mengembangkan usaha dan meningkatkan

investasi. Disisi lain, dampak positifnya adalah meningkatnya kepercayaan

masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintahan daerah.

Dari penelusuran atas keberhasilan daerah seperti Jembrana, Sragen, Solok, Pare-

Pare, dan daerah lainnya, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan melalui pelayanan terpadu dan atau dengan nama lainnya, ternyata

sangat ditentukan oleh kebijakan dan komitmen pimpinan daerah.

Komitmen Kepala Daerah dan jajaran aparat pelaksana yang didukung oleh

DPRD, telah berhasil melakukan restrukturisasi organisasi yang berorientasi pada

peningkatan pelayanan dan kontribusinya sangat tinggi dalam meningkatkan

kinerja manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif, mengefektifitaskan

sistem, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta ketegasan dan kejelasan

pengawasan, sanksi dan reward .

Demikian pula, langkah kebijakan pimpinan daerah dalam meningkatkan

kompetensi aparat penyelenggara pelayanan dalam pelaksanaan tugas, fungsi,

kewajiban dan tanggungjawab memberikan pelayanan publik, cukup berhasil

mengubah mind set aparat menjadi lebih progresif, terutama di dalam

membangun komitmen dan kebersamaan melaksanakan visi, misi dan tujuan

organisasi.

Dalam kontek kesejahteraan pegawai, di beberapa daerah seperti Gubernur

Gorontalo dan Bupati Solok, telah menetapkan kebijakan dan komitmen untuk

mengambil langkah-langkah pemangkasan hambatan birokrasi seperti, prosedurdan persyaratan, kepastian waktu proses dan penyelesaian, dan beban biaya extra

atau pungli. Langkah tersebut, dibarengi dengan upaya meningkatkan

kesejahteraan pegawai, baik dalam bentuk bonus, penghargaan dan tunjangan,

serta menghapuskan kesan atau pandangan adanya “meja air mata dan meja

mata air”, dengan kebijakan pemerataan kesejahteraan aparat secara

proporsional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memperjelas dan mempertegas

bahwa kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah harus

dlaksanakan secara terpadu satu pintu. Permendagri dimaksud mendapat responpositif dari daerah, dan saat ini menjadi bahan pembahasan alot di daerah,

karena restrukturisasi kelembagaan yang ada dapat menimbulkan banyak

masalah dan perlu dipecahkan bersama, terutama yang berkait dengan (seperti,

konsekuensi hapusnya jabatan, penempatan pegawai dan distribusi kewenangan).

Disisi lain, kendala bagi daerah, adalah belum ditetapkannya Peraturan Presiden

yang mengatur pembagian urusan dan kewenangan (penganti PP 25/2000) dan

Peraturan Presiden yang mengatur Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah

(penganti PP 8/2002, menjadi kendala daerah dalam mempersiapkan dan

merumuskan desain dan srtuktur Organisasi Pemerintah Daerah yang berorientasi

pelayanan.


22/80

15

Saran; Sementara menunggu PerPres tentang Pembagian Urusan dan Wewenang, dan PerPres

tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Daerah yang baru, sebaiknya Daerah merintis

persiapan pengembangan lembaga PPTP, dengan melakukan evaluasi terhadap stuktur organisasi

pemerintah daerah, organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan secretariat daerah yang ada,

terutama yang berkaitan tugas dan fungsi, uraian tugas yang masih berorientasi kedalam, danmenyamakan persepsi yang berorientasi pelayanan. Melakukan identifikasi urusan yang nyata

ada di daerah yang memiliki beban tugas dan volume kegiatan tinggi, jenis perizinan yang sesuai

dengan kondisi daerah yang berhubungan dengan urusan dan kewenangan daerah ( urusan daerah,

concurrent dan pembantuan) dan kegiatan lainnya.

Pembentukan PPTSP, seharusnya menjadi momentum bagi pemerintahan daerah,

untuk merumuskan strategi dan kebijakan organisasi yang semula berorientasi

kedalam yaitu; urusan, hak dan kewenangan organisasi dan/atau pejabatnya,

diubah menjadi organisasi yang berorientasi pada pelayanan atau pelanggan.

Yang harus dipahami dan disepakati bersama bahwa, tidak semua jenis

pelayanan perizinan dan/atau non perizinan sertamerta tepat, efisien danefektif diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pertimbangan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya menjadi

dasar menetapkan kebijakan pelimpahan wewenang penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan non perizinan tertentu kepada perangkat daerah. Untuk jenis

pelayanan tertentu dimaksud, akan lebih baik dan lebih layak untuk dilimpahkan

penyelenggaraannya ke unit pemerintahan tertentu (seperti; Kecamatan,

Desa/Kelurahan atau UPTD tingkat Kecamatan). Dengan pertimbangan

jangkauan pelayanan yang luas (untuk Kabupaten tertentu), maka

untukmendekatkan pelayanan pada masyarakat, unit organisasi tersebut perlu

difungsikan mendapat pelimpahan wewenang sebagai front office / front line

pelayanan terpadu.

Disamping itu, perlu dipertimbangkan, bahwa ada jenis pelayanan perizinan

yang sifatnya teknis, seperti; tempat dan peralataan untuk uji kelaikan kendaraan

bermotor, karena memerlukan biaya besar apabila dipindahkan dan/atau

membangun baru dilokasi PPTSP. Demikian pula ada jenis pelayanan non

perizinan yang di terpadukan, karena sifatnya temporer, seperti izin praktek

dokter, izin menggunakan jalan umum dan lain sebagainya.

Peraturan Mendagri mengenai kelembagaan PPTSP dimaksud, menjadi dilematisuntuk daerah, disatu sisi harus mengikuti aturan yang seragam, disisi lain kondisi

kebutuhan di lapangan beragam dan memerlukan diskresi. Sementara kegiatan

pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja pemerintahan daerah oleh

pemerintah, di dasarkan pada pendekatan aspek legalitas (rule government ), atau

mengutamakan faktor ketaatan.

D. Konsekuensi Pemberian Perizinan

1. Pemberian otonomi kepada daerah, pada dasarnya memberikan sebagian

urusan dan wewenang pemerintahan kepada daerah, untuk menjalankan hak,


23/80

16

wewenang, tanggungjawab dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri

kebutuhan masyarakatnya. Konsekuensinya adalah tanggungjawab dan

kewajiban daerah memberikan dan menyediakan pelayanan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

Ada dua varian pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu;

pelayanan yang menghasilkan “public goods” dan pelayanan yang

menghasilkan “ public regulations”

Public goods, pada umumnya menghasilkan barang atau dalam bentuk

“ hardware”, seperti penyediaan; jalan, jembatan, pasar, sekolah, rumah

sakit, transportasi, terminal, listrik, tilpon dan lainnya yang dibutuhkan

masyarakat. Disamping menghasilkan barang, Public goods juga

menghasilkan jasa, seperti; pemadam kebakaran, ketertiban, persampahan,

pertamanan dan lainnya.

Produk public goods, pada hakekatnya merupakan salah satu kewajiban

yang harus disediakan oleh Pemerintahan Daerah, dalam kerangka

menjalankan hak dan wewenang mengurus daerah dan masyarakatnya, untuk

kesejahteraan masyarakat.

Public regulations, pada umumnya berbentuk ‘software’ produknya beberapa

peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala

Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya.

Produk public regulations, merupakan tanggungjawab pemerintahan daerah

dalam menjalankan hak dan wewenang mengatur daerah danmasyarakatnya, dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban di

daerahnya.

Keluarannya berbentuk aturan yang mewajibkan penduduknya, seperti

harus memiliki KTP, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, IMB, HO, SIUP dan

sebagainya, dan dikenal dengan perizinan dan non perizinan.

Konsekuensi public regulations bagi Pemerintah Daerah adalah kewajiban

memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya untuk mendapatkan

periizinan dan non perizinan yang diperlukan, guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan investasi dan pemberdayaanmasyarakat.

Diperlukan kebijakan Pemerintahan Daerah, dan komitmen Kepala Daerah

bersama aparat penyelenggaraannya untuk melakukan penyederhanaan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan untuk itu harus:

a. mampu mengetahui dan memahami jenis perizinan apa yang dibutuhkandan diperlukan oleh masyarakat;

b. mampu menganalisis jenis perizinan apa saja yang tersebar di Dinas/Instansi Pemerintah Daerah dan mengetahui proses dan prosedur

pelaksanaan pemberian perizinan;


24/80

17

c. mampu menyiapkan kebijakan dan strategi memangkas; birokrasipelayanan, prosedur dan persyaratan perizinan,

d. mampu menganalisis dan menyiapkan rumusan kebijakan dan strategipenyederhanaan pelayanan perizinan;

e. mampu mengambil langkah kebijakan operasional untuk memberikanpelayanan dan mengarahkan staf untuk memberikan pelayanan prima,

cepat, tidak berbelit-belit, transparan yang berkait; informasi, kepastian

biaya, kepastian waktu proses dan penyelesaian, akuntabel dan

memuaskan masyarakat;

f. mampu merumuskan kebijakan pimpinan untuk memberikan ruang bagimasyarakat berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan

melakukan pengawasan;

g. mampu memberikan masukan kepada pimpinan untuk tidak tebang pilihdalam penegakan hukum (law enforcement ), terhadap aparat

penyelenggara dan pelaksana pelayanan yang melanggar hukum dan/atau

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum/kebijakan,berbuat tercela dan tidak melaksanakan komitmen;.

2. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkanperaturan daerah atau peraturan lainnya, dan merupakan bukti legalitas yang

menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan hukum melakukan

kegiatan tertentu. Pemberian izin atau perizinan, berkaitan dengan perbuatan

hukum yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan, oleh karena itu, selain memiliki kekuatan hukum, izin juga

memiliki implikasi hukum.

Konsekuensi hukum pemberian izin dan/atau akibat izin yang diterbitkan,perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah dan/atau pejabat

penyelenggara pelayanan perizinan, agar tidak keliru dalam melakukan

langkah terobosan atau inovasi dalam upaya mewujudkan pelayanan yang

prima dan/atau untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan

perizinan atau pemberian izin yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan, atau merugikan masyarakat luas, pemerintah

daerah dan negara, berakibat berurusan dengan hukum.

Contoh; Dibeberapa Daerah banyak pejabat yang dijadikan saksi atau tersangka dan bahkan

terpidana, karena memberikan izin (seperti; penambangan timah, batubara, perkebunan,

penebangan hutan, dan lainnya).

Permasalahan yang dikeluhkan dunia usaha dibidang pelayanan perizinan dan

dianggap menghambat investasi di daerah, sebenarnya tidak sepenuhnya

sebagai akibat dari kebijakan daerah, karena banyak masalah perizinan yang

timbul sebagai akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau

Provinsi. Namun masyarakat dan dunia usaha, tidak mau mengerti dan/atau

tidak mau tahu, sehingga sasaran ketidakpuasan tetap diarahkan kepada

Pemerintah Daerah.


25/80

18

Konsekuensinya, daerah harus berusaha optimal untuk mengubah pola pikir

yang progresif untuk memperbaiki dan menberikan pelayanan perizinan yang

prima, antara lain dengan memangkas berbagai hambatan birokrasi, prosedur

dan persyaratan, kepastian waktu dan biaya, serta transparansi untuk

mendapatkan informasi, serta adanya jaminan keamanan.

Manajemen cerdas:

Pertama, Mengubah pola pikir pemberian perizinan yang berorientasi Pendapatan

Asli Daerah, karena izin tidak tepat menjadi tumpuan (target) Pendapatan Asli

Daerah. Perizinan merupakan salah satu alat untuk menciptakan ketentraman dan

ketertiban, agar masyarakat tentram dan tertib dalam menjalankan kehidupan dan

usahanya, tertib dan taat terhadap aturan dan tidak mengganggu ketentraman dan

ketertiban umum;

Kedua, Pemberian izin, memiliki implikasi hukum, artinya harus ada kepastian

bahwa Pemda tidak akan mengubah kebijakan perizinan dan memberi jaminan atau

perlindungan hukum terhadap orang perorangan atau badan hukum untukmelaksanakan kegiatannya;

Ketiga, Pemberian izin membawa konsekuensi bagi Pemda, Pemda harus menjamin

kepastian perencanaan (tidak ada perubahan rencana peruntukan tanah/lokasi, dan

penggusuran). Pemda juga berkewajiban untuk menyediakan pelayanan publk

berupa sarana dan fasilitas pendukung pengembangan investasi, seperti jalan,

jembatan, pelabuhan, listrik, tilpon, dan lainnya (koordinasi perencanan dengan

Instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah non Departemen dan BUMN dan

terintegrasi dalam RPJMD dan RKPD).

Keempat , Pemda harus memiliki orientasi atau naluri bisnis dalam memberikan

pelayanan, artinya memahami apa yang dibutuhkan dan diperlukan dunia usahauntuk berbisnis, dan memahami tujuan pengusaha adalah mencari rente atau

keuntungan yang setinggi-tingginya. Diperlukan strategi dan trick bagaimana modal

masuk dan kegiatannya tetap bertahan dan berkembang di daerah, karena oreintasi

pebisnis/pengusaha akan mencari tempat atau lokasi lain yang kondusif, aman dan

menguntungkan, serta tidak dibebani biaya pengeluaran tinggi diluar kepentingan

usahanya.

Kelima, Menciptakan iklim yang kondusif agar kegiatan usaha yang dilakukan

masyarakat/swasta dapat berkembang, dan melakukan kerjasama dan/atau bermitra

dengan pengusaha untuk menciptakan pasar kerja dan tumbuh kembangnya kegiatan

usaha pendukungnya termasuk UMKM. Terbukanya lapangan kerja dan usaha, akan

meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan, pada

gilirannya masyarakat mampu membayar pajak dan retribusi untuk mendukung

kemampuan Pendapatan Asli Daerah (income generating).

F. Latihan/ Diskusi

Topik Bahasan Diskusi

Diskusi Pleno, dengan Topik diskusi: “Pelaksanaan Kebijakan pembentukan

UPT atau UPTSA dibeberapa daerah tidak berjalan optimal“.


26/80

19

Diskusikan; Mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan baik, bagaimana dan apa

yang seharusnya dilakukan oleh anda sebagai pimpinan manajerial eselon II di

dalam menyikapi pelaksanaan kebijakan tersebut. Strategi dan kebijakan seperti

apa yang anda siapkan untuk meyakinkan pimpinan dan menyamakan persepsi

aparat dilingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik (komitmen, kelembagaan, kewenangan, sumber daya aparat pelaksana,

dana, sarana dan prasarana).

Brainstorming, identifikasi masalah, problem pokok masalah dan solusinya

(buat notulen dan hasil rumusannya/ handout bagi peserta).

F. Rangkuman

1. Kebijakan pelayan peizinan diatur dalam berbagai perturan perundang-

undangan, antara laina. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain

mengatur pola penyelenggaraan pelayanan publik , yaitu; Pola Pelayanan

Fungsional, Pola Pelayanan Terpusat, dan Pola Pelayanan Terpadu

mencakup; Pola Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dan Pola

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Pola Pelayanan Gugus Tugas.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 TentangPedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang

ditetapkan dalam kerangka penyederhanaan pelayanan terpadu sesuaidengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan

Perbaikan Investasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui

peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih

besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah.

Terdapat perbedaan mendasar, antara pengertian Pola Pelayanan Terpadu

Satu Pintu menurut Peraturan Mendagri dan menurut Keputusan Menpan,

KepMenpan memberikan alternative pilihan kepada daerah sesuai pola

pelayanan, untuk membentuk lembaga penyelenggara pelayanan, dan

penyelenggara PTSP memiliki kewenangan menyelenggarakan berbagai

jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melaluisatu pintu (tidak seluruh perizinan dan non perizinan).

Dalam Permendagri secara tegas dinyatakan bahwa Penyelenggara Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas

pokok dan fungsi mengelola semua bentuk perizinan dan non perizinan di

daerah dengan sistim satu pintu.

Permendagri dimaksud, menegaskan bahwa PPTSP sebagai perangkat

daerah yang diberi wewenang mengelola seluruh pelayanan perizinan dan

non perizinan, dapat diasumsikan; pertama, membentuk lembaga perangkat


27/80

20

daerah baru, kedua, jenis dan kewenangan pelayanan perizinan dan non

perizinan yang saat ini tersebar di berbagai dinas/instansi digabungkan atau

disatukan menjadi tugas, fungsi dan wewenang PPTSP. Akan terjadi

perubahan mendasar pada struktur organisasi pemerintahan daerah, yaitu

dilakukannya penataan Organisasi dan TUPOKSI Perangkat Daaerah yang

ada saat ini.

2. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) adalah satu lembaga atau Institusi yangmerupakan suatu tempat dimana masyarakat umum, termasuk sektor swasta/

dunia usaha, melakukan hubungan kerja (interaksi) dengan pihak pemerintah

(otoritas) guna mengajukan permohonan dan mendapatkan perizinan usaha

dan lainnya yang dibutuhkan atau diperlukan. Keberadaan UPT,

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau swasta/

dunia usaha untuk mendapatkan pelayanan perizinan yang diselenggarakan di

satu tempat, sehingga tidak perlu lagi mendatangi ke beberapa institusi

pemerintahan yang tersebar di berbagai tempat/lokasi.

3. Konsekuensi pemberian hak dan wewenang otonomi kepada daerah, adalahtanggungjawab dan kewajiban pemerintahan daerah, untuk memberikan dan

menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ada dua variant pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu;

pelayanan yang menghasilkan “public goods” dan pelayanan yang

menghasilkan “ public regulations”

Public goods, pada umumnya menghasilkan barang atau dalam bentuk

“ hardware”, seperti penyediaan ; jalan, jembatan, pasar, sekolah, rumahsakit, transportasi, terminal, listrik tilpon dan lainnya yang dibutuhkan

masyarakat.

Public regulations, pada umumnya berbentuk ‘software’ produknya beberapa

Peraturan Perundang-undangan, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala

Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya.

Produk public regulations, merupakan tanggungjawab pemerintahan daerah

dalam menjalankan hak dan wewenang mengatur daerah dan

masyarakatnya, dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban di

daerahnya.

Keluarannya berbentuk aturan yang mewajibkan penduduknya, seperti

harus memiliki KTP, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, IMB, HO, SIUP dan

sebagainya, dan dikenal dengan perizinan dan non perizinan.

4. Pemerintah daerah telah mengambil langkah kebijakan penyederhananpenyelenggaraan pelayanan perizinan dengan membentuk unit pelayanan

terpadu (UPT). Bercermin dari pengalaman pelaksanaan UPT di beberapa

daerah, penyederhanaan pelayanan perizinan tidak sesederhana teori dan

semudah membuat konsepnya. Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan


28/80

21

perizinan merupakan proses kegiatan berkelanjutan yang harus dilaksanakan

secara bertahap dan terpadu dengan program lain.

5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkanperaturan daerah atau peraturan lainnya, dan merupakan bukti legalitas yang

menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan hukum melakukan

kegiatan tertentu. Pemberian izin atau perizinan, berkaitan dengan perbuatan

hukum yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan, oleh karena itu, selain memiliki kekuatan hukum, perizinan juga

memilki implikasi hukum.

6. Konsekuensi public regulations bagi Pemerintah Daerah adalah kewajibanmemberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya untuk mendapatkan

perizinan dan non perizinan yang diperlukan, meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, meningkatkan investasi dan pemberdayaan masyarakat.

Diperlukan kebijakan Pemerintahan Daerah, dan komitmen Kepala Daerah bersama aparat penyelenggaranya untuk melakukan penyederhanaan

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.


29/80

22

BAB III

KEBIJAKAN PEMBENTUKAN

LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Setelah mempelajari Bab III ini, peserta mampu;

1. Menganalsis dan mengevaluasi kebijakan daerah dalam pelaksanaan pelayanan perizinan;

2. Menganalisis, merumuskan dan menyiapkan strategi dankebijakan pengembangan kelembagaan yang berorientasi

pelayanan;

3. Mengarahkan dan membimbing staf melakukan analisis pembentukan lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu

pintu (PPTSP)

A. Komitmen Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)

1. Pengantar

a. Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan prosespelayanan perijinan oleh pemerintah yang berbelit-belit, tidak transparan, dan

perlu biaya extra. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain

hanya untuk mengurus suatu layanan perijinan, kondisi tersebut membuat

masyarakat kecewa dan merasa dipermainkan dan dibohongi oleh janji aparat

penyelenggara pelayanan umum (pemerintah), sehingga masyarakat menilai

kinerja pelayanan umum secara keseluruhan buruk dan tidak memuaskan.

Bagi kalangan dunia usaha, masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidak-

jelasan prosedur, kepastian biaya dan waktu proses dan penyelesaian

perizinan, sehingga secara rata-rata biaya yang dikeluarkan pada akhirnya

tinggi. Kondisi pelayanan perizinan yang buruk, menyebabkan menurunnya

atau berkembangnya ketidak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan fakta ini Departemen Dalam Negeri meminta kepada Pemerintah

Daerah untuk mengembangkan pelayanan perijinan yang terpadu melalui

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 503/125/PUOD tanggal 16 Januari

1997 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perijinan di Daerah dan

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan

Perijinan Satu Atap di Daerah.

Demikian pula, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah

menerbitkan berbagai Peraturan Perundang-undangan/pedoman bagi

pemerintah dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan pelayanan, melalui

berbagai model pelayanan publik (termasuk pola pelayanan terpadu satu atap

(PTSA) dan pola pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)).

b. Merespon permasalahan tersebut, beberapa pemerintah daerah telah

mengeluarkan kebijaksanaan untuk membentuk pelayanan terpadu satu atap,


30/80

23

dimana dengan model tersebut masyarakat dalam mengurusi perijinan hanya

perlu mendatangi kantor PT-SA untuk mengurus semua pelayanan perijinan

yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang PedomanPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), ditetapkan dalam

kerangka penyederhanaan pelayanan terpadu sesuai dengan Instruksi Presiden

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Investasi, untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan

memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil

dan menengah.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, dan untuk melaksanakan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, maka untuk memudahkan peserta dan

daerah melaksanakan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PPTSP),khususnya pembentukan perangkat daerah PPTP, dalam bab ini dicontohkan

beberapa proses dan bentuk LPTSP. Secara garis besar diuraikan beberapa

Alternatif Bentuk Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LPTSP), dan

analisis bentuk LPTSP yang dianggap paling sesuai untuk dikembangkan

dalam proses pembentukan PPTSP.

2. Komitmen Pimpinan dan Penyelenggara Pelayanan

a. Buruknya pelayanan di daerah bukan semata-mata karena merupakan hasil dari

kegagalan atau ketidakmampuan atau rendahnya pengetahuan teknologi yangdimiliki pada sebagian staf pemerintah daerah, tetapi juga karena banyak faktor

seperti peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pelayanan publik

yang diterbitkan oleh pemerintah yang berubah-ubah atau tidak konsisten,

sehingga mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik di

daerah.

Faktor lain, sebagian penyelenggara pelayanan di daerah, perpandangan bahwa

pelayanan publik bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya, dan

menganggap pelayanan publik sebagai tugas tambahan. Salah satu faktor

penyebabnya adalah, tugas pelayanan publik dan/atau pelayanan perizinan

tidak jelas dan tidak tegas tersurat dalam struktur organisasi pemerintahan

daerah dan/atau organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang mengatur dan

mendistribusikan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas (job deskription)

kepada satuan kerja atau penjabatnya.

Demikian pula, inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada

dasarnya tidak menggambarkan sepenuhnya karena semata-mata kekurangan

atau ketidak mampuan sumber daya manusia, tetapi juga karena problem

manajemen, komitmen dan kebijakan top pimpinan dan pimpinan bawahnya,

serta pendekatan yang digunakan di dalam melaksanakan otonomi daerah

masih di dasarkan pada pendekatan proyek.


31/80

24

b. Hampir kebanyakan pimpinan dan aparat penyelenggara pelayanan publik”menganggap” bahwa memperbaiki atau meningkatkan kualitas pelayanan

adalah sebagai suatu rangkaian dari pergerakan teknik pemadam kebakaran,

daripada sebuah strategi dan usaha yang sistimatik. Anggapan demikian, dapat

dilihat dari usaha yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan daerah dan/

atau jabatan individu penyelenggaranya, di dalam menghadapi masalah

pelayanan, kesannya secara umum dalam bertindak seperti petugas pemadam

kebakaran.

Ilustrasi; Diyakini bahwa semua pimpinan dan jajaran aparat penyelenggara

di daerah, mengerti dan memahami bahwa tujuan pemberian otonomi daerah

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan

pelayanan publik. Seharusnya, pemerintahan daerah merespon dan

menindaklanjutinya dengan membuat strategi dan kebijakan pelayanan publik.

Dalam kontek tujuan pemberian otonomi daerah, Pemerintah menetapkanberbagai kebijakan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu strategi

untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya

kebijakan dibidang pelayanan perizinan dengan membentuk Unit Pelayanan

Terpadu.

Dalam praktek, tidak semua daerah melaksanakan kebijakan tersebut, dari

hasil penelusuran dan evaluasi (sumber; Depdagri) permasalahan pokoknya

adalah rendahnya komitmen dan kepedulian dari top pimpinan, pimpinan

menengah dan bawah di daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas


Permasalahan lainnya adalah; pertama, kebanyakan aparat pemerintahan

daerah ”lupa” terhadap fungsi utamanya sebagai aparat pelayanan, dan

menganggap pelayanan adalah tugas atau fungsi tambahan dari pekerjaan

lainnya (dapat dilihat dari tugas pokok, fungsi dan uraian tugas yang lebih

berorientasi kedalam yaitu kepentingan urusan dan wewenangnya). Umumnya

aparat baru bergerak setelah terjadi suatu masalah pelayanan.

Kedua, Ketika pelayanan publik mengarah pada kualitas pelayanan, banyak

aparat atau organisasi ”melihatnya sebagai cahaya atau lampu hijau suatu

keberhasilan” dan umumnya ”tidak melihat bahwa kualitas pelayanan sebagai

suatu area yang nyata dan penting dilaksanakan”.

Ketiga, kualitas pelayanan biasanya tidak pernah diintegrasikan kedalam

kegiatan sehari hari satuan unit kerja, maupun satuan k erja dalam satu

kesatuan organisasi. Bahkan pelayanan publik dianggap tidak menjadi tugas

dan kewajibannya yang dapat membentuk perilaku dan sikap aparat sebagai

abdi pelayanan. Hal ini tidak terlihat atau tidak pernah ditunjukkan atau

menjadi budaya kerjanya.


32/80

25

c. Inisiatif memulai untuk membuat strategi dan kebijakan, serta melaksanakanperbaikan atau peningkatan kualitas pelayanan sangat mudah dilakukan.

Tetapi melaksanakan atau melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas

pelayanan secara rutin dan berkelanjutan bukan perkara mudah dan menjadi

sesuatu yang berbeda. Memperbaiki atau meningkatkan kualitas pelayanan

adalah proses yang berkelanjutan, kualitas pelayanan bukan tujuan akhir,

kualitas pelayanan akan berubah dan terus meningkat sesuai dengan tuntutan

dan harapan masyarakat. Kualitas pelayanan yang sekarang diterima dan

memuaskan masyarakat, mungkin dimasa mendatang tidak lagi dianggap

memuaskan masyarakat.

Kata Kunci Pelayanan yang berkelanjutan, adalah menggunakan pendekatan sistimatik dan

terencana untuk mengimplementasikan usaha perbaikan atau peningkatan pelayanan dalam

satu sistim pelayanan untuk mencapai kualitas pelayanan.

Sistim pelayanan, adalah keterkaitan semua aparat, secara fisik dan prosedur

pegawai harus memiliki sikap melayani untuk mempertemukan kebutuhanmasyarakat dan menyampaikan layanan secara berkelanjutan.

Salah satu strategi memperbaiki kualitas pelayanan perizinan adalah

perubahan pola pikir (mind set ) dari top pimpinan dan aparatnya, untuk

membangun komitment. Tanpa komitmen dan dedikasi dari top pimpnan dan

pimpinan bawahnya, tanpa dukungan dan partisipasi seluruh aparat

penyelenggara pemerintahan daerah, sebaik apapun rencana, strategi, design

dan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan, akan sia-

sia dan gagal dilaksanakan.

B. Organisasi Berorientasi Pelayanan

1. Struktur dan desain organisasi merupakan bagian penting dalam pekerjaanmanajemen publik, tanpa desain organisasi yang efektif, pelayanan yang

disampaikan hanya akan menjadi fenomena tugas penyedia saja. Banyak komentar

atau kritik dari para akademisi terhadap desain organisasi yang dianggap

cenderung mengikuti trend, termasuk kritik terhadap aktivitas aspek lainnya dalam

organisasi. Pandangan atau kritik (masukan) yang diterima saat ini, terutama pada

area struktur organisasi dapat dirangkum sebagai berikut :

a. Birokrasi bersifat rigid atau kaku dan kurang responsif terhadap tuntutanperubahan;

b. Struktur desentralisasi (mendekatkan pada konsumen) adalah bentukorganisasional yang paling tepat;

c. Unit organisasi yang tidak besar atau kecil dan sederhana dianggap lebihefisien dan ef ektif , daripada unit organisasi yang lebih besar atau gemuk.

2. Bagaimana organisasi pemerintahan daerah kita? Struktur dan design organisasi pemerintahan daerah, cenderung banyak

dipengaruhi oleh konsep birokasinya Weber. David Mc Kevitt dalam bukunya,

“ Managing Core Public Service”, hal 124”, menanggapi konsep Birokrasi Weber

yang secara singkat sebagai berikut:


33/80

26

“Weber menjelaskan bahwa birokrasi adalah representasi dari peraturan yang

rasional untuk mengambil keputusan yang tetap dan informasi diproses secara

efisien sebagai persyaratan untuk setiap pengambilan keputusan. Birokrasi patut

dicontoh oleh organisasi pelayanan publik dan birokrat, sebagai model

administrator yang professional.

Weber secara jelas lebih tertarik pada rasionalitas formal daripada gambaran

efisensi, tetapi karakteristik yang di identifikasikan seringkali di interpretasikan

seperti itu. Elemen utama dari rangkuman kajian tentang birokrasi yang Weber

ungkapkan antara lain :

a. Peraturan dan prosedur yang memungkinkan organisasi untuk menjalankanfungsinya dalam mempredik si perilaku rutin dan spesialisasi serta pembagian

tenaga kerja.

b. Sebagai rantai hierarki perintah.

c. Seleksi untuk menentukan kompetensi dasar.d. Pemisahan antara kepemilikan dan administrasi. e. Mencatat atau menulis atau mendokmnetasikan tentang tindakan-tindakan,

keputusan dan peraturan.

Menurut David Mc Kevitt, formulasi Weber ini digambarkan secara sederhana, dan

pre-demokratis terhadap kondisi yang langka informasi di abad ke-19. Oleh karena

itu, gambaran yang diberikan Weber adalah valid dalam beberapa konteks, namun

tidak dapat dilihat sebagai representasi kompleksitas, lingkungan yang tidak stabil.

Kekurangan dari model birokrasi klasik seperti ini dapat dirangkum sebagai

berikut:a. Kaku dan defensif, lebih berorientasi kedalam;b. Menekankan pada pengertian menerima tingkat kinerja minimum;c. Sasaran Sub unit lebih mengutamakan mengatasi tujuan akhir organisasi ;d. Melampaui fungsi departemen /bagian.

3. Organisasi adalah alat sosial untuk menangani/mengelola informasi, pada kondisihubungan sosial yang stabil antara professional dan staf administrasi, dengan

pengertian di mana pelayanan telah disampaikan kepada masyarakat sebagai klien.

Tidak semua masyarakat memerlukan jenis pelayanan yang sama, dan organisasi

pengelola pelayanan publik harus mampu menggabungkan keragaman dengan

kebutuhan dan permintaan.

Sebagai contoh, Suatu Rumah Sakit besar utama sangat penting memiliki waktu

24 jam, dan 365 hari untuk mengadakan /menyediakan pelayanan bagi pasien

kecelakan dan keadaan darurat, sementara itu juga harus menyediakan fasilitas

tambahan perawatan intensif yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan

pendapatan khusus.

Sebagaimana yang terjadi pada sektor privat/swasta, organisasi publik harus

mendesain struktur untuk menyampaikan tujuan strategisnya, untuk menciptakan

cara menentukan kebutuhan dari keseluruhan arah dan pengawasan, dengan


34/80

27

persyaratan yang f leksibel untuk mengakomodir fungsi lainnya yang bersifat

khusus.

Organisasi, seperti halnya manusia, hidup dan berkembangnya tidak terlepas dari

pengaruh lingkungan sosial, budaya dan kesejarahan, artinya dalam membentuk

atau merevitalisasi suatu organisasi harus memperhatikan dan mempertimbangkan

kondisi sosial budaya dan sejarah serta lingkungan yang mempengaruhinya.

Sayangnya, berbagai usaha yang mendorong dilakukannya reformasi organisasi,

sering mengabaikan faktor lingkungan yang mempengaruhinya, terutama dalam

konteks faktor-faktor; ekonomi, sosial, budaya dan perkembangan lingkungan.

4. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, para pimpinan/manager dan stafprofessional tidak hanya digerakkan oleh keinginan sendiri, tetapi terkait dengan

landasan konseptual, kebijakan peraturan perundang-undangan, dan tuntutan

kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Bagaimanapun juga, tantangan yang dihadapi oleh para pimpinan / manajer

pelayanan publik yang bekerja dalam konteks profesionalitas sangat tinggi, secara

umum sama dengan setiap warga negara yang memiliki hak untuk mengharapkan

pelayanan dan dukungan dari berbagai struktur organisasi yang bertugas

menyampaikan pelayanan.

Penyampaian pelayanan yang professional membutuhkan otonomi atau keleluasaan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, otonomi atau keleluasaan di sini termasuk

juga kebijakan politik dan ekonomi yang mengatur prioritas kepentingan daerah.

Pimpinan manajerial menengah merupakan pemain kunci untuk memperbaiki atau

meningkatkan kualitas pelayanan, dan untuk itu mereka membutuhkan pelatihandan pengembangan kompetensinya secara khusus, untuk meningkatkan

kemampuan dan keterampilannya menyelenggarakan pelayanan publik.

Seorang pimpinan manajerial menengah, baik yang profesional dan administratif,

perlu diberikan perhatian dalam hal keterampilan, teknik, dan pendekatan-

pendekatan yang mampu menghasilkan level pelayanan yang pantas sesuai dengan

jiwa pelayanan publik.

Kerangka penilaian institusional/kelembagaan yang terkait dengan sumber daya

dan legitimasi/pengakuan merupakan hal yang dominan, kegiatan pelayanan

publik membutuhkan kejelasan persyaratan yang efektif untuk mengakomodirpendapat masyarakat dan keterlibatan aktifnya dalam menyusun persyaratan

pelayanan. Lebih lanjut, seorang pimpinan/manajer menengah harus bisa

menghargai bahwa pelayanan yang efektif adalah hasil seleksi permintaan dari

pelayanan teknis tertentu di dalam level toleransi kebiasaan dan praktek organisasi

yang telah ada. Pihak pembuat keputusan atau kebijakan, juga harus diberikan

informasi dan pemahaman tentang hal strategis dan inovasi yang ditawarkan staf

untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

5. Satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa bentuk organisasi yangsecara rasional dapat menciptakan kepantasan, sangat tergantung pada hubungan


35/80

28

antara tugas dan lingkungan yang dilayani dan /atau mempengaruhi. Tidak ada

satupun “desain struktur organisasi yang terbaik”, tetapi desain struktur organisasi

yang baik menunjukkan adanya relevansi apa yang tepat dipilih oleh struktur

organisasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan permintaan dari

lingkungan eksternal (pelayanan publik).

Tugas manajemen selanjutnya adalah, memilih struktur organisasi yang tepat,

terlepas dari jenis pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi dan jenis lingkungan

yang dihadapi oleh organisasi. Sebagai tambahan yang juga perlu dipertimbangkan,

adalah kebutuhan pekerja/karyawan yang memenuhi persyaratan untuk mampu

menjalankan tugas dan fungsinya guna tercapainya tujuan organisasi.

Untuk menambah pengetahuan, beberapa tip organisasi dan karakteristiknya, antara

lain :

a. Organisasi mekanistik

Organisasi ini sangat tepat digunakan untuk menstabilkan kondisi eksternal dan jenis prosesnya yang berkelanjutan, dan karakteristik nya adalah:

1) Spesialisasi tugas dan fungsi yang dibedakan berdasarkan masalah dantugas untuk menghadapi organisasi yang secara keseluruhan memburuk ;

2) Secara natural, abstraksi dari setiap tugas individu diikuti dengan metode,teknik dan tujuan yang kurang lebih berbeda dari tujuan organisasi secara

keseluruhan, dalam arti fungsionaris cenderung untuk mengejar

peningkatan teknisnya, ketimbang menyelesaikan tugas dari organisasi;

3) Definisi yang tepat mengenai hak, kewajiban dan metode teknis yangterkait dengan masing-masing peranan fungsinya;

4) Hierarki Struktur yang jelas dari pengawasan, kewenangan dan

komunikasi; 5) Kecenderungan untuk operasional dan perilaku bekerja yang diatur dalam

instruksi dan keputusan pimpinan;

6) Kekuatan yang mendorong tumbuh kembannya loyalitas terhadaporganisasi dan kepatuhan terhadap pihak yang lebih tinggi.

b. Organisasi Organik Karakteristik organisasi organik yang tepat untuk mengantisipasi kondisi

perubahan lingkungan dan tugas non rutin, termasuk;

1) Pengetahuan khusus seperti pengalaman, memiliki kontribusi terhadaptugas umum organisasi;

2) Penyesuaian yang berkelanjutan untuk meredefinisi tugas individu, melaluiinteraksi dengan orang lain;

3) Membangun komitmen bersama terhadap organisasi diluar definisi teknisorganisasi

4) Kejelasan Struktur jaringan pengawasan, kewenangan dan komunikasi;5) Tidak ada masukan untuk pimpinan organisas

Documents

Modul-2-Eselon-2-Pelayanan-Publik