MODUK EKONOMI PUBLIK

8/19/2019 MODUK EKONOMI PUBLIK

1/82

BAB I

FUNGSI PEMERINTAH

Merupakan suatu kewajiban pemerintah (negara) dalam penyediaan barang-barang publik. Tetapi diperlukan transparansi dan kerjasama yang

bertanggungjawab antapelaku ekonomi…

1.1. Pendahuluan

Perekonomian di suatu negara berjalan karena didukung oleh para pelaku

ekonomi yang memiliki kekuatan tersendiri. Para pelaku ekonomi yang sering kita

ketahui adalah entitas Konsumen sebagai pemilik faktor-faktor produksi terutama

SDM, dan entitas Produsen sebagai pengguna faktor-faktor produksi milik

konsumen.

Tetapi ada satu entitas pelaku ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri

yaitu Pemerintah. ntitas Pemerintah bekerja melalui kekuatan regulasi dan

perangkat hukum yang memaksa ! power to coerce" kepada pelaku usaha yang

lain, baik konsumen maupun produsen. Melalui perangkat regulasi dan hukum

yang dimiliki pemerintah, maka konsumen dan produsen mutlak mematuhi aturan

yang ditetapkan pemerintah dalam menjalankan kehidupn bermasyarakat,khususnya kehidupan berekonomi.

Pemerintah atau negara ber#enang mengatur penyediaan barang-barang

publik ! public goods" maupun barang s#asta ! private goods" kepada masyarakat

melalui sebuah mekanisme monopoli kepada perusahaan negara tertentu atau

sebaliknya disediakan melalui mekanisme pasar !market mechanism" sesuai

dengan kondisi dan system perekonomian yang dianutnya.

Dalam bab ini akan dibahas secara khusus mengenai fungsi-fungsi

pemerintah dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi !allocation function", fungsi

distribusi !distribution function" dan fungsi stabilisasi ! stabilitation function".

Disamping itu, akan dibahas pula mengenai kegagalan pemerintah ! government

failure" yang tercipta akibat akti$itas yang tak terkendali yang dilakukan oleh

pemerintah sendiri, akibat ketidaksanggupan pemerintah mengantisipasi

perubahan perilaku konsumen dan produsen. %ahkan kegagalan pemerintah

adakalanya tercipta disebabkan oleh perilaku negatif !moral haard " aparat


2/82

pemerintah itu sendiri dalam penyediaan barang-barang publik secara tidak

tranparan.

1.2. Fungsi Alokasi (allocation function

Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor

s#asta. %arang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut

barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara

penjual dan pembeli.

%arang s#asta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar,

yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. &danya barang yang tidak

dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan

sistem pasar !market failure".

Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang'jasa tertentu oleh karena

manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan

tetapi dinikmati oleh orang lain. (adi dalam hal ini dikatakan bah#a sistem pasar

gagal mmenyediakan barang dan jasa yang tidak mempunyai !Sifat pengecualian",

yaitu pengecualian oleh orang yang memiliki suatu barang tehadap orang lain

dalam menikmati barang tersebut.

(alan raya adalah salah satu contoh barang publik yang tidak dapat

diterapkan prinsip pengecualian secara teknis maupun secara ekonomis. Secara

teknis, setiap orang membutuhkan jalan, sehingga kalaupun ada seseorang

pemakai jalan, maka tidak mungkin orang lain dilarang untuk

menikmati'memanfaatkan jalan tersebut.

Secara ekonomis, misalnya pemerintah tidak dapat memberi pagar disisi

setiap jalan !secara teknis mungkin dapat dilaksanakan", akan tetapi untuk melakukannya diperlukan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan membuat

pagar itu sendiri, sehingga secara ekonomis pemerintah tidak melakukannya. (adi

yang disebut barang publik murni adalah barang yang baik secara teknis maupun

secara ekonomis tidak dapat diterapkan prinsip pengeculian atas barang tersebut.

(adi dalam fungsi alokasi ini, peranan pemerintah adalah untuk

mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.

%erkaitan dengan peranan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah berapa besar


3/82

harus menyediakan barang-barang publik dan berapa dana harus dialokasikan

untuk barang ini.

1.!. Fungsi "is#$i%usi (distribution function

Peranan lain dari pemerintah dalam sistem perekonomian adalah sebagai

alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Distribusi pendapatan tergantung dari

pemilikan faktor-faktor produksi, sistem #arisan, permintaan dan pena#aran

faktor produksi dan kemampuan memperoleh pendapatan.

Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar

mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam

distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam teori ekonomi. &da

sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bah#a masalah efisiensi ekonomi harus

dipisahkan dari masalah keadilan. Perubahan ekonomi dikatakan efisien apabila

perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu golongan dalam masyarakat

dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperburuk keadaan golongan yang

lain.

Kaldor !dalam Mangkoesoebroto, )**+" mengatakan bah#a suatu

tindakan dikatakan bermanfaat !baik" apabila golongan yang memperoleh manfaat

dari tindakan dapat !secara konseptual, #alaupun tidak perlu begitu dalam

kenyataannya" tersebut memberikan kompensasi bagi golongan yang mengalami

kerugian, sehingga posisi golongan yang rugi tetap sama seperti halnya sebelum

adanya tindakan yang bersangkutan.

Masalah keadilan tidak sepenuhnya berada dalam ruang lingkup ilmu

ekonomi, oleh karena itu masalah keadilan tergantung dari pandangan masyarakat

terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan bukanlah suatu hal yang statis dan absolutakan tetapi merupakan suatu hal yang dinamis dan relatif tergantung dari persepsi

masyarakat terhadap keadilan.

Pada umumnya keadilan publik ini didistribusikan melalui kebijakan fiskal

dan moneter sesuai dengan distribusi pendapatan yang diinginkan masyarakat.

Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung melalui pajak

yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan

relatif beban pajak yang lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi


4/82

bagi golongan miskin. Pemerintah dapat juga secara langsung mempengaruhi

distribusi pendapatan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya adanya

perumahan murah dan subsidi pupuk.

1.&. Fungsi S#a%ilisasi (stabilatation function

Selain peranan alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peranan

utama sebagai stabilisasi perekonomian. Perekonomian yang sepenuhnya

diserahkan kepada sektor s#asta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan

yang menimbulkan pengangguran dan inflasi.

Tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan permintaan akan

mobil akan menyebabkan pengusaha mobil untuk mengurangi pega#ai. Pega#ai

yang menganggur akan memperkecil pengeluaran untuk barang-barang konsumsi

seperti pakaian, sepatu, T yang seterusnya pengusaha pakaian, sepatu, T akan

mengurangi pega#ainya. (adi, gangguan di satu sektor akan mempengaruhi sektor

lain, yang tanpa campur tangan pemerintah akan menimbulkan pengangguran

tenaga kerja dan menganggu stabilitas perekonomian.

nflasi atau deflasi juga merupakan hal yang dapat mengganggu stabilitas

ekonomi. Masalah inflasi atau deflasi harus ditangani pemerintah melalui

kebijakan moneter.

1.'. egagalan Pe)e$in#ah ( government failure

Pemerintah menjalankan peranannya baik peranan alokasi, peranan

distribusi maupun peranan stabilisasi dalam mengatasi masalah perekonomian

guna tercapainya kondisi pareto optimal. Pareto optimal merupakan suatu kondisi

yang menunjukkan keadaan dimana satu akti$itas ekonomi tidak mampu lagi

memberikan kenaikan kesejahteraan bagi satu pelaku ekonomi tanpamenyebabkan penurunan kesejahteraan pelaku ekonomi lainnya. &kan tetapi,

tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan

kesejahteraan rakyat menuju pareto optimal, bahkan terkadang justru menjauhi

kondisi pareto optimal.

Kegagalan pemerintah dalam menciptakan kondisi pareto optimal antara

lain disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain/


5/82

+. 0ampur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak yang

tidak diperkirakan terlebih dahulu. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam

mengatur tata niaga cengkeh agar penghasilan petani cengkeh naik

ternyata memba#a dampak permintaan tembakau menurun sehingga

pendapatan petani tembakau juga turun.

). 0ampur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah, oleh

karena itu campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan

biayanya secara cermat agar tidak lebih besar daripada biaya masyarakat

tanpa adanya campur tangan pemerintah.

1. &danya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan

program pemerintah mememerlukan tender, dan sistem yang kompleks,

serta rentan dengan praktek-raktek persaingan usaha tidak sehat !unfair

competition"

2. Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar

keuntungan pribadi atau rent seeking behaviour .

Soal *a#ihan

+. Sebutkan 1 !tiga" entitas pelaku ekonomi, berikut kemampuannya dalam

memberdayakan sumberdaya-sumberdaya ekonomi3

). Mengapa pemerintah ber#enang memaksa entitas produsen dan konsumen

untuk mentatati peraturan yang dibuatnya4

1. 0oba &nda jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi alokasi4

2. 0oba jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi distribusi dan fungsi

stabilisasi 4

5. 6aktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kegagalan pemerintah ! government failure" 4


6/82

BAB. II

TE+RI BARANG PUB*I

!ang diperlukan oleh masyarakat saat ini adalah penyediaan barang publik yang berkualits. "leh karena itu pemerintah atau swasta harus memerhatikan aspek

manfaat yang optimal (utilitas) dari apa yang mereka sediakan untuk kepentingan

masyarakat.

2.1. Pendahuluan

Pembahasan barang publik menarik untuk dicermati, baik dari sisi

karakteristik maupun problematika penyediaannya. Dalam teori ekonomi mikro

dijelaskan bah#a pengadaan barang publik tidak dapat dilakukan melalui

mekanisme pasar persaingan sempurna. 7amun demikian secara teoritis,

penyediaan barang publik dapat efisien bila kita mengetahui permintaan dan

pena#arannya.

Karakteristik barang publik yang unik yaitu dapat digunakan secara

bersama-sama tanpa menghilangkan manfaat (#on $ivalry) dan tidak diperlukan

prasyarat pengorbanan biaya (#on %&clusive) menjadikan komoditas ini mayoritas

disediakan oleh pemerintah atau negara. Sebagai contoh, jalan raya. Komoditas ini

dapat dinikmati oleh setiap orang yang melaluinya secara bersama-sama tanpa

menghilangkan manfaat !utility", dan tidak diperlukan pengorbanan biaya atau

gratis.

7amun dalam perjalanan #aktu dan perubahan 8aman, penyediaan barang

publik de#asa ini mulai melibatkan unsur s#asta'perusahaan sebagai #ujud

tanggungja#ab sosial mereka kepada masayarakat dan pemerintah, atau yang ini

sering disebut dengan 'orporate social $esponsibility !'$". %ahkan,

disebabakan oleh keterbatasan pendanaan pemerintah akibat rendahnya

penerimaan negara dari pajak !P7P", inisiatif s#adaya masyarakat dalam

pendanaan penyediaan barang publik seperti pembangunan infrastruktur jalan

pemukiman di #ilayah perkotaan atau pembangunan taman-taman oleh

masyarakat, merupakan fenomena tersendiri yang biasa dilakukan masyarakat

negara-negara maju.


7/82

2.2. Teo$i Ba$ang Pu%lik

Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor

s#asta. %arang publik adalah barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh

sistem pasar disebut, dimana secara ekonomis pengecualian dapat dilaksanakan

akan tetapi biaya untuk mengecualikan segolongan masyarakat dari manfaat suatu

barang sangat besar dibandingkan dengan biayanya. Sedangkan barang s#asta

adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar yaitu melalui transaksi

antara penjual dan pembeli serta tidak mempunyai sifat pengecualian.

Tabel 2.1 Perbedaan antara Barang Swasta dan Barang Publik

9clusi$e 7on 9clusi$e:i$alry %arang s#asta murni ! pure private

goods"/

• %iaya pengecualian rendah

• Dihasilkan oleh s#asta

• Dijual melalui pasar

• Dibiayai dari hasil penjualan

• Dihasilkan oleh s#asta atau

pemerintah

•

0ontoh / sepatu, baju, sepedamotor.

%arang publik semu !uasi

public goods" /

•%arang yang manfaatnya

dirasakan bersama dan

dikonsumsikan bersama tetapi

dapat terjadi kepadatan.

•Dijual melalui pasar atau

langsung oleh pemerintah

•0ontoh / taman, bis kampus.

7on

:i$alry

%arang publik semu !uasi public

goods" /

•%arang s#asta yang

menimbulkan eksternalitas

•Dibiayai dari hasil penjualan atau

dibiayai dengan &P%7

•0ontoh / rumah sakit,

transportasi umum, jalan tol,

pemancar T.

%arang publik murni ! pure

public goods"/

•%iaya pengecualian besar

•Dihasilkan oleh pemerintah

•Disalurkan oleh pemerintah

•Dijual melalui pasar atau

langsung oleh pemerintah

•

0ontoh / ;ankam, peradilan, jalan raya, irigasi.

%arang publik menjadi bagian dari kepedulian pemerintah karena menjadi

kepedulian dari dari banyak orang ! publik interest ". &nalisa peran ekonomi negara

menuntut pengetahuan yang lebih mendalam atas hubungannya pada para pelaku

ekonomi, terutama para #arga masyarakat, yang bertindak sebagai konsumen


8/82

produsen, membuat adanya tumpang tindih bidang cakupan antara ekonomi dan

publik.

Dari segi ekonomi, setiap masalah yang menyangkut barang publik harus

dapat dikembalikan pada kriteria minimasi biaya, baik untuk kegiatan konsumsi

maupun produksi yang menggunakan barang publik tersebut. %ila seseorang

membangun barang publik, maka orang lain dapat menikmati hasilnya, tanpa

sesuatu cara legal untuk menerima bagian biaya sebagai kontribusi yang tepat.

0ontoh masalah pertahanan, keamanan, siaran radio, tele$isi, jalan, kebersihan

lingkungan, sistem penerangan jalan umum, sistem drainase atau bendungan

pencegah banjir.

2.!. a$ak#e$is#ik Ba$ang Pu%lik

A. Be$si,a# Tan-a Pe$saingan ( Non Rivalry

%arang bersifat 7on :i$alry artinya barang atau jasa yang dapat

dikonsumsi secara bersamaan dalam #aktu yang sama ! joint consumption", tanpa

saling meniadakan manfaat !utilitas" dari barang atau jasa tersebut. Kebun :aya

%ogor memiliki sifat non ri$alry, karena dapat dinikmati oleh ribuan orang

sekaligus dan semuanya menikmati manfaat keindahan alam sekitarnya. Demikian

pula dengan irigasi yang disediakan pemerintahm, semua petani yang lahan

pertaniannya berada disekitar aliran air irigasi dapat menikmatinya bersama-sama.

B. Be$si,a# Tan-a Pengo$%anan Biaa (Non Exclusive )

Sifat non eksklusif mengandung arti bah#a seseorang tidak perlu

membayar untuk menikmati manfaat barang publik. (alan raya pro$insi adalah

salah satu contohnya. Demikian juga dengan jasa kepolisian yang bertugasmenertibkan lalu lintas dan menjaga keamanan masyarakat. Selanjutnya adalah

apakah semua barang publik pasti mempunyai sifat non ri$alry dan non

e9clusi$e 4 Di ba#ah ini merupakan penjelasan tambahannya.

/. Be$si,a# Ri0al$ #e#a-i Non E3lusi0e

%arang publik yang bersifat ri$alry tetapi non e9clusi$e merupakan semu

!uasi public goods". &rtinya barang ini tidak dapat dikonsumsi secara bersama-


9/82

sama !ri$al", tetapi untuk menikmatinya tidak harus membayar !non e9clusi$e".

Taman dan bis kampus yang disediakan pemerintah dapat dijadikan sebagai

contoh yang baik. =ntuk memenuhi kenyaman bagi masyarakat, pemerintah

berke#ajiban menyediakan taman atau sarana transportasi berupa bis kampus

secara gratis, tetapi untuk mengkonsumsinya, masyarakat atau mahasis#a yang

memanfaatkan taman atau bis kampus harus bersaing dengan yang laiannya.

". Be$si,a# Non Ri0al$ #e#a-i E3lusi0e

Sifat barang publik semu lainnya adalah bersifat non ri$alry, tetapi

e9clusi$e. %arang atau jasa yang bersifat non ri$alry tetapi e9clusi$e adalah

barang atau jasa yang dapat dikonsumsi secara bersama-sama, tanpa

menghilangkan manfaat dari barang atau jasa tersebut, tetapi untuk menikmatinya

dikenakan biaya. (alan tol dan angkutan umum milik s#asta merupakan contoh

jasa publik yang bersifat semu non ri$alry tetapi e9clusi$e. (alan tol jika mampu

memberikan manfaat kelancaran bagi semua pengguna mobil yang melaluinya,

maka jalan tol bersifat non ri$al, tetapi untuk menggunakan jasa tol, Si pengguna

jalan tol harus membayar tarif tol.

Terdapat beberapa hal pokok yang harus diperhatikan oleh kita mengenai

barang publik, yakni/

+. Suatu barang dikatakan barang publik bukan karena #ujudnya, melainkan

sifatnya ketika dikonsumsi. >leh karena itu suatu barang, dapat saja

sekaligus memiliki sifat pri$at dan publik dalam saat yang bersamaan.

0ontohnya siaran tele$isi di ndonesia, dilihat dari sisi penonton,

merupakan barang publik, tetapi dari sisi pemasang iklan atau perusahaan

yang ingin mempromosikan produknya, siaran T merupakan barang pri$at.

). Dalam dunia nyata atau kontemporer seperti saat sekarang, sangat jarang

barang yang benar-benar murni bersifat pri$at atau bersifat murni +**?.

@ang sering terjadi adalah bersifat barang publik semu, dengan derajat

kesemuan yang berbeda-beda.


10/82

1445 P$i0a# 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

1445 Pu%lik

2.&. P$oek Pu%lik

Proyek publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam

ekonomi, dengan menggunakan dana anggaran belanja negara, yang akhirnya

tidak lain dari kontribusi para #arga negara sebagai pembayar pajak. Para pelaku

ekonomi menuntut suatu kebebasan berbuat dan berdagang yang dikenal dengan

laisse faire* laisse paser dan construise la route. Tuntutan ini timbul karena

sistem ekonomi yang berlaku saat itu berlangsung melalui /

+. Pembuatan barang yang dimonopoli oleh produsen tertentu, menutup

masuknya orang lain dalam kegiatan usaha, #alaupun orang yang bukan

anggota itu dapat menghasilkan barang dengan kualitas lebih baik dan

harga barang lebih murah.

). %anyaknya macam tarif antara satuan administrasi, #alaupun dalam satu

negara, tetapi masing-masing satuan administrasi berada di ba#ah

penguasaan para aristocrat atau kuasanya yang berbeda.

1. Penyediaan prasarana angkutan agar perdagangan dapat berjalan lancar

dan dengan biaya yang murah.

(adi, ada bidang yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena masyarakat

secara indi$idual tidak mau atau tidak mampu melaksanakannya. >leh karena itu,

sejak berkumandangnya tuntutan liberalisasi ekonomi, ternyata dalam proses

selanjutnya menghendaki adanya peran pemerintah yang sesuai, bukannya semua

harus diserahkan pada pasar. &rtinya, ekonomi harus dibagi dua, yaitu ekonomi

publik dan ekonomi pasar.

Sektor ekonomi publik dapat memberikan keuntungan dalam ekonomi,

misalnya program kesejahteraan yang menyangkut jaminan sosial yang beragam

macam seperti yang telah dilakukan oleh negara maju, maka pelaksanaan

langsung oleh pemerintah justru haruslah secara ekonomi akan memberikan

keuntungan lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan bersama


11/82

dapat jauh lebih murah daripada penggunaan sendiri-sendiri. ;al ini didukung

oleh teori ekonomi publik dan teori kelab !theory of public goods dan club

theory". nti masalah adalah berupa tidak ada atau sulit mengadakan hak

pemilikan pada barang atau pelayanan yang dihasilkan.

Soal *a#ihan

+. &pa yang &nda ketahui dengan barang publik ! public goods" 4 %erikan

contohnya 3

). &pa yang dimaksud dengan barang pri$at ! private goods" 4 %erikan

contohnya 3

1. (elaskan apakah setiap barang publik harus disediakan oleh pemerintah

saja 4

2. Menurut &nda apakah mungkin pendidikan tingkat dasar sampai dengan

perguruan tinggi yang disediakan oleh pemerintah akan menjadi barang

publik4

5. Sejauhamana &nda merasakan kepuasan penyediaan barang publik yang

disediakan oleh pemerintah saat ini 4 %erikan contohnya 3


12/82

BAB III

ANA*ISIS TE+RI BARANG S7ASTA

etiap konsumen akan membelanjakan uanganya* dan berhenti sampai dengan

batas dimana tingkat kepuasan marginal (marginal utility)nya mulai menurun.

+alam ,slam* l uran mengajarkan kita untuk tidak hidup bermegah-megah*

termasuk dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan wajib mensyukuri atas

nikmat yang telah llah /T berikan...

!.1. Pendahuluan

Dalam perekonomian yang mengggunakan sistem pasar, harga barang dan

jasa, upah dan sebagainya ditentukan oleh permintaan dan pena#aran. Dalamsistem perekonomian pasar yang sempurna, harga-harga merupakan data, yang

berarti tidak ada satu pihak pun, baik produsen maupun konsumen secara sendiri-

sendiri dapat memengaruhi harga. ;al ini disebabkan oleh karena dalam sistem

pasar persaingan sempurna, seorang pengusaha ataupun pembeli hanya

merupakan sebagian yang sangat kecil sehingga peranannya menjadi tidak berarti.

%agi seorang konsumen, permintaan akan suatu barang dan jasa hanya

merupakan sebagian kecil dibandingkan dengan permintaan seluruh konsumen,

sehingga ia tidak dapat memengaruhi tingkat harga suatu barang dengan merubah

permintaan akan barang tersebut, #alaupun konsumen secara berkelompok dapat

mempengaruhi tingkat harga.

!.2. E,isiensi onsu)en

Dalam analisa efisiensi konsumen, ada beberapa asumsi yang digunakan

untuk mempermudah analisis, yaitu /+. Dalam masyarakat hanya ada dua orang konsumen, & dan %

). ;anya ada ) barang s#asta yang tersedia, makanan dan pakaian

1. Distribusi pendapatan sudah tertentu


13/82

Ga)%a$ !.1 Keseimbangan Konsumen

Pada Aambar 1.+ sebelah kiri menunjukkan kur$a indiferens bagi &,

sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan hal yang sama bagi %. &pabila &

menggunakan seluruh pendapatannya untuk membeli makanan, ia akan

memperoleh sejumlah >Mo unit makanan. &pabila ia membeli pakaian dengan

seluruh pendapatannya, ia akan memperoleh >Po unit pakaian. Setiap titik pada

garis lurus PoMo menunjukkan kombinasi pakaian dan makanan yang dapat

diperoleh dengan pendapatannya.

Kur$a K&+, K&), K&1 adalah kur$a indiferens bagi &. setiap titik pada

kur$a indiferens menunjukkan kesamaan dalam kesukaan & terhadap kombinasi

makanan dan pakaian yang berbeda-beda. Titik B dan titik M terletak pada satu

kur$a indiferens, yang berarti bagi &, ia merasa kepuasannya sama #alaupun pada

titik B ia menyukai lebih banyak pakaian dan lebih sedikit makanan daripada di

titik M. semakin tinggi !semakin jauh letaknya dari titik pusat >" berarti semakin

besar kepuasan &. jadi setiap titik pada kur$a K&) menunjukkan kepuasan yang

lebih besar daripada setiap titik pada kur$a K&+. %egitu juga setiap titik pada

kur$a K&1 menunjukkan kepuasan yang lebih besar daripada setiap titik pada

kur$a K&+ maupun kur$a K&).

& akan memilih kombinasi pakaian dan makanan yang memberikan

kepuasan yang terbesar bagi dirinya. Kombinasi pakaian dan makanan pada titik B

dan titik M yang terletak pada kur$a indiferens K&+ tidak member kepuasan yang

terbesar karena dengan merubah kombinasi pakaian dan makanan, maka & dapat

memperoleh kepuasan yang lebih besar, yang ditunjukkan dengan semakin

pakaian pakaian

makanan makanan

Konsumen & Konsumen %

Po

P&

> M& Mo

B

M

K&1

K&)

K&+

K%1

K%)

K%+

>

P+

P%

M% M+


14/82

tingginya kur$a indiferens yang dapat dicapai. Setiap titik pada kur$a indiferens

K&1 memberikan kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan K&). &kan

tetapi hal itu tidak dapat dicapai karena dengan pendapatannya yang sudah

tertentu, ia hanya dapat memilih kombinasi dan pakaian sepanjang garis M oPo.

Kepuasan tertinggi yang dapat dicapai & dengan pendapatannya adalah kur$a

K&), yaitu kur$a indiferens yang menyinggung garis MoPo. (adi, titik dengan

kombinasi makanan sejumlah >M& unit dan pakaian sejumlah >P& akan

memberikan kepuasan yang terbesar bagi &.

&nalisis yang sama juga berlaku bagi % dimana ia akan memperoleh

kepuasan yang terbesar pada persinggungan antara garis P+M+ !garis yang

menunjukkan kombinasi pakaian dan makanan yang dapat diperoleh dengan harga

dan pendapatan tertentu" dengan kur$a indiferens K%). Kombinasi makanan

sejumlah >M% unit dan pakaian sejumlah >P% akan memberikan kepuasan yang

terbesar bagi %.

!.!. Reaksi Ru)ah Tangga #e$hada- Pe$u%ahan Penda-a#an

Perubahan harga relatif akan mengubah kemiringan garis anggaran. %ila

harga makanan terus berubah, maka setiap harga akan mempunyai keseimbangan.

(ika titik-titik keseimbangan ini dihubungkan akan diperoleh garis konsumsi harga

! price consumption line" seperti terlihat pada Aambar 1.). (ika harga relatif dari

makanan dan pakaian berubah, maka jumlah relati$e dari makanan dan pakaian

juga berubah.

a

* b c d

+

)

1

1

+

jumlah pakaian per bulan

Aaris Konsumsi ;arga

jumlah makanan per bulan


15/82

Ga)%a$ !.2 Aaris Konsumsi ;arga

Dari kur$a di atas dapat disimpulkan, jika harga makanan menurun, maka

rumahtangga akan membeli makanan lebih banyak lagi, dan sebaliknya jika harga

makanan naik, maka rumahtangga akan membeli makanan dengan jumlah yang

lebih sedikit.

Konsumen pada dasarnya adalah entitas pelaku ekonomi yang rasional, hal

ini terlihat ketika seseorang mengkonsumsi suatu barang atau jasa, maka ia akan

berharap akan memperoleh kepuasan yang maksimum, sesuai dengan

pengorbanan biaya yang dikeluarkannya. Selain itu, konsumen atau rumahtangga

yang rasional akan merubah konsumsi barang dan jasa sesuai dengan perubahan

tingkat harga dan pendapatan dengan signifikan.

!.&. Teo$i a$dinal dan Teo$i +$dinal

Teori Kardinal menyatakan bah#a kegunaan dapat dihitung secara

nominal, sebagaimana kita menghitung berat dengan gram atau kilogram, panjang

dengan centimeter atau meter. Sedangkan satuan ukuran kegunaan adalah util.

keputusan untuk mengonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara

manfaat yang diperoleh dengan biaya yang haus dikeluarkan. 7ilai kegunan yang

diperoleh dari konsumsi adalah utilitas total !T=". Tambahan kegunaan dari

penambahan satu unit barang yang dikonsumsi disebut utilitas marjinal !M=".

Total uang yang harus dikeluarkan untuk konsumsi adalah jumlah unit barang

dikalikan harga per unit. =ntuk setiap unit tambahan konsumsi, tambahan biaya

yang harus dikeluarkan sama dengan harga barang per unit.

Misalnya &chmad ingin membeli baju, dengan harga per helainya :p

)5.***. berapa buah baju yang akan dikonsumsi4 =ntuk menja#abnya, kita harus

tahu dulu nilai baju itu bagi &chmad yang diasumsikan setara dengan rupiah.

Seandainya pola konsumsi &chmad seperti Tabel 1.+.


16/82

Ta%el !.1 =tilitas Total dan =tilitas Marjinal dari Mengonsumsi %aju

Pergerakan angka-angka dalam table dapat diterjemahkan dalam bentuk

grafik berikut ini !Aambar 1.1". terlihat kur$a T= pada a#alnya menaik tajam,

seiring naiknya nilai M=. Di titik &, M= mencapai maksimum, untuk selanjutnya

menurun yang menyebabkan slope kur$a T= makin mendatar. 7ilai T=

maksimum pada saat nilai M= C *.

Ga)%a$ !.! Kur$a-kur$a =tilitas Total dan =tilitas Marjinal

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bah#a &chmad akan berhenti

mengonsumsi pada baju yang kelima. (ika setelah itu dia menambah jumlah baju

yang dikonsumsi, tindakan itu bukan saja tidak menambah T=, bahkan

menguranginya. &chmad berhenti mengonsumsi pada saat harga baju !:p )5***"

sama dengan utilitas marjinal !)5*** util".

M= C P .. !+"

;arga baju

per helai !:p"

jumlah baju yang

dikonsumsi

uang yang harus

dikeluarkan !:p"

Kegunaan

Total ' T= !util"

Tambahan kegunaan '

M= !util"

)5.*** + )5*** 5**** 5****

)5.*** ) 5**** +)5*** E5***

)5.*** 1 E5*** +F5*** G****

)5.*** 2 +***** ))5*** 2****

)5.*** 5 +)5*** )5**** )5***

)5.*** G +5**** )5**** *

)5.*** E +E5*** )***** -5****

)5.*** F )***** +***** -+*****


17/82

Prinsip ini berlaku untuk semua barang, sehingga konsumen akan

mencapai kepuasan maksimum pada saat /

M=9 C P9 ... !)"

Dimana / M=9 C tambahan kegunaan H dan P9 C harga H

Menurut Teori >rdinal, kegunaan tidak dapat dihitung. =ntuk dapat

menjelaskan pendapatnya, Teori >rdinal menggunakan kur$a indiferensi. Kur$a

indiferensi dalah kur$a yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua

macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang

konsumen. Suatu kur$a indiferensi atau sekumpulan kur$a indiferensi !yang

disebut peta indiferensi" dihadapi hanya seorang konsumen.

Misalkan Sutarno mengombinasikan konsumsi makan bakso dengan

makan sate. Ialaupun telah dinyatakan bah#a menurut teori ordinal kegunaan

atau kepuasaan tidak dapat dihitung, namun agar menjadi lebih jelas, kita dapat

mengasumsikan bah#a informasi dari kur$a indiferensi dapat diterjemahkan

dalam persamaan kuantitatif. Misalnya nilai kegunaan !kepuasan" Sutarno dari

mengonsumsi makan bakso dan sate per bulan dapat ditulis sebagai /

= C H. @ !1"

Dimana / = C tingkat kepuasan

H C makan bakso !mangkok per bulan"

@ C makan sate !porsi per bulan"


18/82

=ntuk mencapai tingkat kepuasan +** != C +**", beberapa kombinasi

yang mungkin dicantumkan dalam Tabel 1.) diba#ah ini.

Ta%el !.2 7ilai kepuasan dari makan bakso dan makan sate

)akan %akso

()angkok -e$ %ulan

)akan sa#e

(-o$si -e$ %ulan nilai ke-uasan

)5 kali 2 porsi +**

)* kali 5 porsi +**

+* kali +* porsi +**

5 kali )* porsi +**

2 kali )5 porsi +**

Ga)%a$ !.& Kur$a ndiferensi

Soal *a#ihan

+. &pa yang dimaksud dengan kur$a indiferen, dan gambarkan 3

). Mengapa konsumen dikatakan sebagai makhluk yang rasional 4

1. (elaskan apa yang dimaksud dengan garis konsumsi harga 4 %erikan

contohnya 3

2. Kapankah seseorang akan menghentikan konsumsinya 4 &pakah di saat

M= C * atau M= C negatif 4 (elaskan pendapat &nda dengan pendekatan

kur$a BDM= !the law of dimishing marginal utility" 3

5. %agaimana pandangan slam terhadap pemenuhan kebutuhan hidup

indi$idu atau rumahtangga 4 Sertakan dalil &l Juran atau hadits yang

dapat memperkuat argumentasi &nda 3

Makan bakso

Makan sate

= C +**

)*

)5

+*

5

5 +* )* )5

= C H . @


19/82

BAB I8

ESTERNA*ITAS

0ntuk mencegah eksternalitas negatif yang tidak terkendali* penetapan sanksi

hukum oleh pemerintah menjadi salah satu alat yang efektif* disamping sanksibudaya oleh masyarakat.

&.1 Pendahuluan

Salah satu permasalahan perekonomian yang menonjol saat ini adalah

biaya yang harus dikeluarkan oleh indi$idu atau rumahtangga akibat akti$itas

indi$idu atau produksi orang lain. Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan

seseorang atau masyarakat terganggu kesehatannya, sementara mereka tidak

mendapatkan biaya pengganti atau kompensasi kesehatan merupakan salah satu

bentuk kegagalan mekanimse pasar sebagai alat alokasi sumberdaya ekonomi

yang efisien.

&.2 "e,inisi Eks#e$nali#as

Masalah lain yang menyebabkan kegagalan pasar dalam mengalokasi

sumberdaya-sumberdaya ekonomi secara efisien adalah adanya apa yang disebut

dampak sampingan atau eksternalitas. ksternalitas timbul karena tindakan

konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang

lain dan tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak

tersebut.

&da dua jenis eksternalitas, yaitu technical e9ternalities, yaitu tindakan

seseorang dalam konsumsi atau produksi akan mempengaruhi tindakan konsumsi

atau produksi orang lain tanpa ada kompensasinya. Di lain pihak, yang disebut

dengan pecuniary e9ternalities menyangkut harga dalam perkonomian, yaitu

dengan memengaruhi kendala anggaran !budget constraints". Misalnya saja,suatu

pecuniary e9ternalities diseconomy merupakan akibat dari perubahan harga factor

produksi sebagai akibat tindakan produksi atau konsumsi orang lain. Pecuniary

e9ternalities hanya memengaruhi harga, tanpa mempengaruhi kemungkinan teknis

!technical possibilities" produksi atau konsumsi.


20/82

&.!. a$ak#e$is#ik Eks#e$nali#as

ksternalitas dapat timbul sebagai akibat tindakan konsumsi dan

eksternalitas ini dapat bersifat positif !menguntungkan" atau negatif !merugikan".

Misalnya / &dil memainkan piano keras-keras. &pabila tetangganya senag

mendengarkan permainan piano &dil, dikatakn &dil menimbulkan eksternalitas

positif. Sebaliknya, apabila tetangga tersebut tidak suka dan merasa terganggu

oleh permainan piano &dil, ia menerima eksternalitas negatif.

Selain eksternalitas karena tindakan konsumsi diatas, eksternalitas juga

timbul karena suatu akti$itas produksi. Misalnya / suatu pabrik dalam proses

produksinya menimbulkan pencemaran udara sehingga penduduk di sekitar pabrik

tersebut menderita sakit karena menghirup udara yang tercemar, dikatakan

mengakibatkan eksternalitas negatif. Sebaliknya, eksternalitas yang positif akan

menyebabkan keuntungan bagi masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai

produsen. %agi produsen, eksternalitas positif akan menyebabkan turunnya biaya

produksi.

Karakteristik eksternalitas dapat dilihat pada skema di ba#ah ini /

Pihak yang melakukan pihak yang menerimaakti$itas eksternalitas

Konsumen Konsumen

Produsen Produsen

(adi, dalam perekonomian terdapat empat kemungkinan eksternalitas,

yaitu /

+. Konsumen


21/82

sehat dan sehingga produkti$itas meningkat dan menguntungkan

produsen.

1. Produsen-konsumen. Misalnya pabrik yang menyebabkan polusi sungai

sehingga mengganggu penduduk yang menggunakan air sungai tersebut.

2. Produsen-produsen. Misalnya sebuah pabrik yang menimbulkan polusi air

mengakibatkan kenaikan biaya produksi perusahaan lain yang

menggunakan air sebagai salah satu faktor produksi.

&danya eksternalitas dari suatu kegiatan menyebabkan sistem

perekonomian yang menggunakan system pasar persaingan sempurna tidak dapat

melaksanakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien, Karena harga tidak

mencerminkan dengan tepat akan kelangkaan faktor-faktor produksi. Dalam hal

eksternalitas yang negatif, biaya produksi yang dihitung oleh pengusaha lebih

kecil dibandingkan dengan biaya yang diderita oleh masyarakat atau biaya sosial.

Dalam hal eksternalitas yang sifatnya positif, biaya produksi lebih besar daripada

biaya sosial, sehingga barang yang dihasilkan adalah lebih sedikit dari jumlah

yang oleh masyarakat dianggap efisien. &danya eksternalitas menimbulkan

peranan alokasi pemerintah dalam perekonomian.

ksternalitas adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau

dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain, yang tidak

tercermin dalam harga pasar. (ika tindakan pelaku ekonomi yang satu merugikan

yang lain, berarti telah terjadi eksternalitas yang merugikan !diseconomies

e&ternality". (ika sebaliknya, telah terjadi eksternalitas ekonomis atau eksternalitas

menguntungkan !economies e&ternality atau benefit e&ternality". ksternalitas

yang menguntungkan maupun merugikan menyebabkan pasar tidak bias efisien.


22/82

Aambar ).+ ksternalitas Merugikan

Pada Aambar ).+ menggambarkan proses keseimbangan pasar ekspor

tapioka. Karena berada dalam pasar persaingan sempurna, produsen ndonesia

menghadapi kur$a permintaan hori8ontal. Seharusnya menurut standar industri

sehat, perusahaan tapioka membangun fasilitas pengolahan limbah. Tetapi mereka

membuangnya ke sungai dan pemerintah tidak mengambil tindakan. &kibatnya

perusahaan mampu memproduksi dengan kapasitas produksi, pena#aran S).

Keseimbangan pasar terjadi pada saat jumlah tapioka yang diekspor J).

Keseimbangan diatas tidak efisien karena dengan memproduksi sebesar J)

penderitaan yang dialami penduduk akibat pencemaran bertambah besar.

Penderitaan itu merupakan biaya sosial. Seandainya pemerintah bertindak tegas,

memaksa perusahaan untuk membangun fasilitas pengolahan limbah, kemampuan

pena#aran perusahaan adalah sebesar S+. Keseimbangan yang efisien terjadi di

J+. Kemampuan meningkatkan output dari J+ ke J) diakibatkan perusahaan

mampu mengambil sumber daya yang langka tanpa perlu membayar.

Tujuan pemerintah menyediakan barang publik adalah menciptakan

eksternalitas ekonomis yang sebesar-besarnya. ksternalitas ini akan

menyebabkan biaya in$estasi dan biaya produksi menjadi murah. (ika akti$itas

in$estasi dan produksi meningkat diharapkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan

kerja, stabilitas harga dan daya saing dalam pasar internasional meningkat.

Melalui penyediaan barang publik pemerintah berupaya memperbaiki kondisi

;arga

S+

S)

D

J+ J) Kuantitas


23/82

mikro dan makro ekonomi. Tetapi masalahnya tetap sama, yaitu ada yang harus

dikorbankan, efisiensi dan keadilan.

Aambar ).) ksternalitas Penyediaan Pendidikan Tinggi

Memasuki era globalisasi, kebutuhan akan pendidikan tinggi di ndonesia

meningkat pesat, dengan harapan mampu meningkatkan daya saing di pasar

tenaga kerja global. Pendidikan tinggi menjadi barang pri$at yang dalam Aambar

).) kur$a permintaannya adalah D p. Pena#arannya di#akili oleh kur$a S.

Keseimbangan terjadi pada saat jumlah pendidikan tinggi adalah J p dan harga per

unit adalah P p. keseimbangan ini merupakan barang pri$at. Kebutuhan dana

penyediaan pendidikan tinggi seluruhnya ditarik dari mahasis#a.

Pendidikan tinggi mempunyai dimensi publik, karena yang menikmati

hasilnya bukan saja mahasis#a melainkan juga keluarga, perusahaan dan

pemerintah. ;al itu menimbulkan permintaan sosial yang digambarkan oleh kur$a

Ds. Di era globalisasi, M70 juga berkepentingan terhadap penyediaan pendidikan

tinggi, guna mengisi jabatan tenaga kerja di perusahaannya di ndonesia. ;al ini

menimbulkan permintaan sosial yang digambarkan oleh kur$a Dc. Total

permintaan pendidikan tinggi sebagai barang publik adalah kur$a Dt yang

diperoleh dengan cara menjumlahkan Ds Dc D p secara $ertikal.

(umlah pendidikan tinggi sebagai barang publik yang harus disediakan

pemerintah adalah Jt unit, jauh lebih besar dari J p. Pada saat jumlah pendidikan

sebanyak Jt, mahasi#a hanya bersedia membayar sebesar Pk unit. Dana yang

terkumpul hanyalah sebesar luas *Pk fJt. Kekurangannya sebesar luas Pk Pt6

dibiayai pemerintah, misalnya subsidi pendidikan.

;arga

Subsidi yang dinikmati rakyat

ndonesia dan pihak asing

!M70"

Kuantitas pendidikan tinggi

S

6

Dp

Ds Dc

Pt

Pp

Pk

Pt

Jp Jt*


24/82

Dua masalah yang dihadapi adalah masalah efisiensi, karena J t bukanlah

jumlah yang efisien dan keadilan karena sebagian besar subsidi dinikmati pihak

asing melalui M70.

Soal *a#ihan

+. &pa yang &nda ketahui dengan eksternalitas 4

). Mengapa eksternalitas dapat menyebabkan inefisiensi alokasi sumberdaya

ekonomi 4

1. (elaskan karakteristik ekstrnalitas negatif hubungan antara konsumen

-konsumen 4 %erikan contohnya 3

2. (elaskan karakteristik ekstrnalitas posistif hubungan antara konsumen -

produsen 4 %erikan contohnya 3

5. &pa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menekan

eksternalitas negatif Produsen < Kosumen 4


25/82

BAB 8

M+N+P+*I "AN

INTER8ENSI PEMERINTAH

0ntuk mencegah terciptanya pasar monopoli* maka sumberdaya-sumberdaya

ekonomi tidak boleh dibiarkan terpusat pada produsen tertentu saja.

"leh karena itu* negara harus melakukan intervensi melalui penetapan 00

ntimonopoli* bilamana monopoli tersebut mengurangi pemenuhan kepentingan

publik.

'.1. Pendahuluan

%erdasarkan Ketentuan =mum =ndang-undang 7o. 5 Tahun +LLL tentang

Barangan Praktek Monopoli dan Persaingan =saha Tidak Sehat, terdapat beberapa

pengertian pokok sebagai berikut /

+. Monopoli yaitu penguasaan atas produksi dan'atau pemasaran

barang dan'atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu

kelompok pelaku usaha.

). Praktek Monopoli yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu

atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasaianya produksi dan'atu

pemasaran atas barang dan'atau jasa tertentu sehingga menimbulkan

persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

1. Persaingan =saha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku

usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan'atau pemasaran barang

dan'atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau mela#an hukum

atau menghambat persaingan usaha.

2. Pelaku usaha diartikan setiap orang perorangan atau badan usaha,

baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam #ilayah hukum 7egara

:epublik ndonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.


26/82

'.2. "e,inisi Mono-oli

Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu

produsen atau penjual tanpa pesaing langsung, baik nyata maupun potensial.

>utput yang dihasilkan tidak mempunyai subtitusi. Perusahaan tidak memiliki

pesaing karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri

yang bersangkutan.

6aktor-faktor penyebab terbentuknya monopoli /

+. ;ambatan teknis

Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain

sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Keunggulan secara

teknis ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu /

+. Perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus

sehingga dapat berproduksi secara efisien.

). Tingginya tingkat efisiensi yang memungkinkan perusahaan monopoli

mempunyai kur$a biaya !M0 dan &0" yang menurun.

1. Perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi baik

berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lokasi

produksi.

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan monopoli karena

kemampuan teknis disebut perusahaan monopolis alamiah.

). ;ambatan legalitas

+. =ndang-undang

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan perusahaan-

perusahaan yang tidak efisien tetapi memiliki daya monopoli. ;al ini

dmungkinkan karena adanya hak monopoli, misalnya %=M7 dindonesia memiliki daya monopoli karena undang-undang.

). ;ak khusus

;ak khusus tidak hanya diberikan oleh pemerintah, tetapi juga kepada

perusahaan lainnya. Di ndonesia beberapa bentuk konkritnya adalah

agen tunggal, importer tunggal, lisensi dan bisnis #ara laba ! frenchise".

1. ;ak paten atau hak cipta


27/82

;ak paten atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hokum karena

pengetahuan < kemampuan khusus yang menciptakan daya monopoli

secara teknik. Misalnya / orang yang mempunyai kemampuan menulis

yang baik, memiliki hak monopoi atas bukunya bila mengurus hak

cipta.

'.!. Undang6Undang No. ' Tahun 1999 #en#ang *a$angan P$ak#ek

Mono-oli "an Pe$saingan Usaha Tidak Seha#

ra reformasi di ndonesia yang terjadi pada tahun +LLF ditandai dengan

jatuhnya re8im >rde %aru di ba#ah kepemimpinan Soeharto memba#a

perubahan yang lebih maju bagi kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat

ndonesia, baik dalam hubungannya dengan sesama #arga negara ndonesia

maupun kehidupan berbangsa dengan masyarakat internasional. Dalam konteks

industri tepung terigu, pemerintah secara ekonomi maupun politik banyak

melakukan perubahan untuk mecapai keadilan dan perlindungan bagi pengusaha

dan masyarakat yang lebih baik.

=ndang-=ndang tentang Barangan Praktek monopoli dan Persaingan

=saha Tidak Sehat merupakan usul inisiatif DP: : sebagai lembaga legislatif

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal )+ ayat !+" ==D +L25. =sul inisiatif DP:

: merupakan tahapan baru dalam era reformasi yang pada dasarnya bermakna

pembaharuan dan perbaikan semua distorsi di berbagi bidang kehidupan

bernegara khususnya bidang ekonomi. Semangat perubahan dan eforia politik

pasca jatuhnya re8im >rde %aru telah memba#a semangat perubahan dalam

sejarah ketatanegaraan di ndonesia.

Tujuan pembentukan undang-undang persaingan usaha adalah untuk /

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi

ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat.

2. Me#ujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan

persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan


28/82

berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan

pelaku usaha kecil.

3. Mencegah praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak

sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

4. Terciptanya efekti$itas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

'.&. o)isi Penga:as Pe$saingan Usaha (PPU

Komisi Penga#as Persaingan =saha !KPP=" telah ditetapkan sebagai

lembaga yang ber#enang melaksanakan penga#asan sekaligus melakukan

eksekusi jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha ini.

Posisi lembaga ini adalah regulator bukan pemerintah, namun sebagai salah satu

lembaga negara yang independen. >leh karena itu, pengesahan keanggotaannya

harus disetujui DP: dalam rangka menjaga tingkat independensinya sebaik

mungkin. Sebagai lembaga baru dan terbatas dalam sumberdaya, KPP=

menjalankan fungsi kuasi-yudikatif, yang dapat menerapkan sanksi administratif

terhadap badan usaha.

Pendekatan KPP= terhadap praktek-praktek persaingan yang tidak sehat

ini dapat dilihat dari dua jenis rumusan pasal-pasal, yang melihat dua asas

pendekatan yaitu/ +. &sas per se illegal* ). &sas rule of reason. Kegaiatan bisnis

senantiasa berkembang dengan cepat sehingga kedua asas ini dilihat dengan

seksama oleh KPP= untuk menentukan ada atau tidaknya praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha.

@ang dimaksud dengan asas per se illegal adalah jenis tindakan dan upaya

yang dilakukan pelaku usaha yang jelas-jelas illegal karena tidak saja bertentangan dengan substansi undang-undang, tetapi melanggar norma-norma

umum. 0ontohnya adalah mencuri apapun alasannya. Di dalam substansi undang-

undang persaingan usaha asas per se illegal ini terlihat pada berbagai bentuk

kegiatan atau perjanjian yang jelas-jelas melanggar undang-undang, seperti

kegiatan praktek monopoli, persekongkolan tender, diskriminasi harga, boikot dan

lain-lain.


29/82

@ang kedua adalah asas rule of reason atau asas sebab-akibat, dimana

tindakan pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung telah berakibat

merugikan pelaku usaha lain dan atau masyarakat konsumen pada umumnya. >leh

karena itu KPP= memantau setiap perkembangan usaha, terutama yang berpotensi

melanggar undang-undang persaingan usaha. Dengan demikian asas rule of

reason ini dapat diketahui akibat yang tercipta karena tindakan atau perjanjian,

yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga

merugikan pihak lain.

Menurut =ndang-undang persaingan usaha 7o. 5 Tahun +LLL, Pasal 15,

tugas KPP= diantaranya /

+. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal +G.

). Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan'atau tindakan pelaku

usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan'atau

persaingan usaha tidak sehat, sebagaimna diatur dalam pasal +E sampai

dengan pasal )2.

1. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang

berkaitan dengan praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat.

2. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada

Presiden dan De#an Per#akilan :akyat.+

Sedangkan #e#enang KPP= menurut =ndang-undang persaingan usaha

7o. 5 Tahun +LLL, Pasal 1G, diantaranya /+. Menerima laporan dari masyarakat dan'atau dari pelaku usaha tentang

dugaan terjadinya praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat.

). Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan'atau

tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat.

+ Dalam Pasal 15 == 7o. 5 Tahun +LLL, secara terperinci dijelaskan seluruh tugas KPP=.


30/82

1. Melakukan penyelidikan dan'atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan

praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan

oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha yang ditemukan oleh Komisi

sebagai hasil dari penelitiannya.

2. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha

yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Pada Pasal 2E &yat +, dijelaskan bah#a KPP= ber#enang menjatuhkan

sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar

ketentuan undang-undang persaingan usaha. Sanksi yang dapat diberikan KPP=

diantaranya berupa /

+. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 sampai

dengan Pasal +1, Pasal +5, dan Pasal +G.

). Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti

menimbulkan praktek monopoli dan'atau menyebabkan persaingan usaha

tidak sehat dan'atau merugikan masyarakat.

1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi

dominan,

2. Penetapan pembayaran ganti rugi dan'atau

5. Pengenaan denda serendah-rendahnya :p. +.***.***.***,- !satu miliar

rupiah" dan setinggi-tingginya :p. )5.***.***.***,- !dua puluh lima

miliar rupiah".)

'. Penegakan Huku)

%erdasarkan laporan setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang, atau pihak yang dirugikan sebagai akibat

terjadinya pelanggaran =ndang-=ndang 7o. 5 tahun +LLL ini, KPP= #ajib

melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam #aktu selambat-lambatnya 1*

!tigapuluh" hari setelah menerima laporan, KPP= #ajib menetapkan perlu atau

) Definisi Posisi dominan seperti yang tercantum dalam Ketentuan =mum adalah keadaan dimana

pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan

dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, sertakemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa.


31/82

tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan lanjutan, KPP=

#ajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.

KPP= dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada

dugaan pelanggaran undang-undang ini #alaupun tanpa adanya laporan. Pelaku

usaha dan atau pihak lain yng diperiksa #ajib menyerahkan alat bukti yang

diperlukan dalam penyelidikan dan'atau pemeriksaan. &lat-alat bukti pemeriksaan

KPP= dapat berupa/

+. Keterangan saksi

). Keterangan saksi

1. Surat dan'atau dokumen

2. Petunjuk

5. Keterangan pelaku usaha.

Dalam #aktu 1* !tigapuluh" hari sejak pelaku usaha menerima

pemberitahuan putusan KPP=, pelaku usaha #ajib melaksanakan putusan KPP=

dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPP=. Pelaku usaha dapat

mengajukan keberatan kepada Pengadilan 7egeri selambat-lambatnya +2 !empat

belas" hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPP= tersebut. Pihak yang

keberatan terhadap putusan Pengadilan 7egeri dapat mengajukan kasasi kepada

Mahkamah &gung :epublik ndonesia.

Dalam hal pemberian sanksi administratif, KPP= ber#enang menjatuhkan

sanksi administratif diantaranya berupa/

+. Penetapan pembatalan perjanjian.

). Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi $ertikal.1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi

dominan.

2. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan

pengambilalihan saham.

5. Penetapan ganti rugi.


32/82

G. Pengenaan denda serendah-rendahnya :p +.***.***.***,- !satu miliar

rupiah" dan setinggi-tingginya :p )5.***.***.***,- !dua puluh lima miliar

rupiah".

;. e#en#uan *ain

%entuk pengecualian dari ketentuan =ndang-=ndang 7o. 5 Tahun +LLL

tentang Barangan Praktek Monopoli dan Persaingan =sah Tidak sehat adalah

monopoli dan'atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan'atau

pemasaran barang dan'atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. >leh karena itu, kegiatan yang

termasuk dalam pengadaan barang-barang publik ! public goods" diatur dalam

undang-undang dan diselenggarakan oleh %adan =saha Milik 7egara !%=M7",

dan'atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah.

Disamping itu terdapat pengecualian dari ketentaun undang-undang ini,

diantaranya adalah/

+. Perbuatan dan'atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

). Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti

lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian

elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan

dengan #aralaba.

1. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan'jasa yang tidak

mengekang dan'atau menghalangi persaingan.

2. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar

hidup masyarakat.5. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah :epublik

ndonesia.

G. Perjanjian dan'atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak

mengganggu kebutuhan dan'atau pasokan pasar dalam negeri.

E. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil.

F. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani

anggotanya.


33/82

Soal *a#ihan

+. &pa yang dimaksud dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 4

). Mengapa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat

mengganggu perekonomian suatu negara4

1. Bembaga apa yang menangani kasus-kasus persaingan usaha tidak sehat di

ndonesia 4

2. (elaskan nama dasar hukum'undang-undang yang mengatur kebijakan

persaingan usaha di ndonesia 3

5. Mengapa %=M7 menjadi sebuah entitas lembaga usaha yang boleh

memonopoli penyediaan barang atau jasa di ndonesia 4 (elaskan


34/82

BAB 8I

ANA*ISIS ANGGARAN BIR+RASI "AN EFISIENSI

1ermasalahan birokrasi di negara-negara berkembang adalah masih tingginya

ketidakefisienan anggaran. elain itu* birokrat di negara-negara berkembang termasuk

,ndonesia belum profesional dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya.

;.1. Fungsi Angga$an dan Bi$ok$asi

Suatu system ekonomi tergantung pada kerangka insitusional dan dalam

pembahasan mengenai sektor publik yang penting adalah birokrasi. %irokrasi

dapat didefinisikan sebagai berbagai departemen yang menangani penyediaan jasa

yang dihasilkan pemerintah. Setiap biro merupakan organisasi yang bukan dari

penjualan output yang dihasilkannya. Setiap biro dalam melaksanakan tugas dapat

saling bekerjasama !komplementer".

Peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk menjamin

tercapainya penggunaan sumber ekonomi yang efisien yang tidak dapat dicapai

melalui mekanisme pasar bebas. konomis membedakan efisiensi menjadi dua,

yaitu alokatif efisiensi !allocati$e efficiency" dan H-efisiensi !H-efficiensy". @ang

dimaksud dengan alokatif efisiensi adalah alokasi sumber-sumber ekonomi sesuai

dengan kendala anggaran !budget constraints" konsumen barang dan jasa.

H-efisiensi menunjukkan kondisi pada pena#aran !supply side", yaitu

apakah penyediaan suatu barang atau jasa sudah dilaksanakan dengan biaya

minimum atau dengan kata lain H-efisiensi menunjukkan kondisi dimana

penyediaan barang dan jasa tidak terjadi pada batas efisiensi !efficiency frontier".

;.2. Hu%ungan Bi$ok$asi dan E,isiensi Angga$an

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian

alokasi sumber ekonomi yang efisien. &kan tetapi, birokrat yang terdiri dari

banyak organ pemerintah tidaklah melaksanakan fungsi pemerintah tanpa

mempertanyakan kebijakan pemerintah sebagaimana dikemukakan Ieber.

7iskanen menyatakan bah#a birokrat, sebagaimana juga dengan orang

lain, adalah pihak yang memaksimumkan kepuasannya, yaitu gaji, jumlah


35/82

karya#annya, reputasi, dan status sosialnya. Karena fungsi utilitas birokrat

berkaitan dengan besarnya anggaran, maka seorang birokrat bukanlah seorang

yang netral terhadap proses pembuatan anggaran pemerintah. >leh karena itu,

birokrat cenderung akan menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar daripada

yang seharusnya, sehingga terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber-sumber

ekonomi oleh pemerintah.

&nalisis 7iskanen dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar sebagai

berikut.

P 0

6 &

P) B:&0CB:M0

%

A

D

*

J+ J) J1

M:

Ga)%a$ ;.1. Penentuan >utput oleh %irokrat

Kur$a 0AD menunjukkan kur$a permintaan sedangkan kur$a

B:M0CB:&0 menunjukkan biaya marginal dan biaya rata-rata jangka panjang

yang kita asumsikan mempunyai struktur biaya konstan !constant return to scale".

M: menunjukkan kur$a penerimaan marginal.

Perusahaan s#asta yang berada dalam yang berada dalam posisi monopoli

akan menentukan tingkat output sebesar J+, menetapkan harga sebesar >P+ dan

memperoleh keuntungan monopolis sebesar P+0%P). Sebuah perusahaan yang

tidak mendapatkan keuntungan akan menghasilkan output sebesar >A) dan akan

menetapkan harga sebesar >P).

(umlah barang yang

dihasilkan

;arga%iaya


36/82

Kita asumsikan birokrat memperoleh anggaran sebesar >P)&N1 yang

ditentukan oleh proses politik. %irokrat tersebut cenderung akan menghasilkan

output sampai tingkat >J1, yang lebih besar dari tingkat output sampai tingkat

>J), yang lebih besar daripada tingkat output yang dihasilkan pengusaha

monopolis atau pengusaha yang tidak mementingkan keuntungan. &pabila >P)

merupakan tingkat harga yang menjamin pareto optimal maka seorang monopolis

cenderung akan menghasilkan output di ba#ah tingkat output optimum,

sebaliknya seorang birokrat cenderung akan menghasilkan output lebih besar

daripada output optimum. Keduanya menimbulkan #elfare loss. Pada kasus

pengusaha monopolis, #elfare loss sebesar 0%6 dab pada kasus birokrat #elfare

loss sebesar 6&A yang merupakan pengurangan kesejahteraan masyarakat dan

merupakan kerugian bagi seluruh masyarakat.

;.!. Pe$en3anaan Ekono)i Nasional dan P$oek

Perencanaan ekonomi nasional mempunyai dampak besar dalam analisa

proyek. %anyak factor yang digunakan dalam analisa proyek tergantung dari

keputusan nasional atau bila bukan ditentukan oleh pemerintah berarti paling tidak

dipengaruhi. ;al ini sangat jelas terlihat dalam tingkat suku bunga nasional, yang

dapat dipengaruhi oleh pemerintah melalui bank sentral. Permintaan akan satu

produk tergantung dari pertumbuhan penghasilan dan penduduk, perkembangan

pena#aran input bagi satu proyek banyak tergantung dari lintas pertumbuhan

ekonomi, masalah kurs $aluta asing adalah juga parameter nasional. %adan

Perencana 7asional mempunyai tugas untuk menentukan parameter yang

terkoordiansi secara nasional.

Setelah parameter nasional ditentukan maka kemudian perlu ditentukan beberapa karakteristik parameter yang mempunyai ruang lingkup berbeda baik

dari sudut pandang regional atau lapisan maupun kelompok masyarakat.

Tujuannya agar dapat tercapai pemerataan. Misalnya dalam alokasi proyek public

dalam ruang nasional, maka penggunaan suku bunga berbeda per region adalah

praktek yang telah digunakan beberapa 7egara maju. Daerah yang masih

terbelakang dapat diberi suku bunga social yang lebih rendah dalam analisa

proyek, sehingga akan dapat meluluskan proyek yag lebih banyak di daearah


37/82

tersebut daripada bila menggunakan suku bunga social yang sama dengan daerah

maju. Dalam hubungannya dengan perbedaan tingkat penghasilan dalam lapisan-

lapisan masyarakat, dan bila masalah pemerataan menjadi tujuan utama maka

diperlukan penentuan bobot manfaat satu proyek menurut tingkat tersebut. Tetapi

penentuan tidak dapat sembarangan, dan untuk ini perlu memperoleh pendekatan

bantuan umum. Pendekatan dalam proyek tidak lagi hanya mengandalkan

pendekatan parsiil sebagaimana hingga kini banyak dianut. Secara skematis dapat

dijelaskan dalam bagan.

nteraksi ini dapat kelihatan sebagai satu proses yang tidak ada ujung. nti

dari semuanya ini adalah perlunya mengadakan $erifikasi kontinu, bila

lingkungan ekonomi baik internal maupun eksternal telah berubah %adan

Perencana 7asional harus selalu membandingkan ketercapaian sasaran a#al.

Perencanaan sektoral tetap menduduki posisi strategis karena sering terjadi bah#a

dalam satu sector terdapat interdependensi antar proyek.

Misalkan satu jaringan jalan yang akan melayani kebutuhan peningkatan

produksi pangan di satu daerah tertentu melalui program ekstensifikasi.

%erhubungan jaringan nasional dan propinsi dan kabupaten atau jalan local harus

saling mendukung maka interdependensi akan menuntut kembali kesaling

tergantungan proyek. %ila satu sector tidak berada di ba#ah satu departemen

maka peran perencanaan nasional tampil sebagai factor coordinator

interdependensi.

=ntuk ndonesia dapat dicontohkan antara angkutan jalan raya dan kereta

api. 6ungsi perencanaan nasional ialah sebisa mana mungkin mengeleminir

persaingan yang hanya memba#a penggunaan di ba#ah kapasitas. &ntara kedua

modal angkutan dapat diciptakan saling melengkapi, tetapi dapat juga terjadi persaingan !kompetisi". &ngkutan truk jauh sebenarnya dapat digantikan oleh

angkutan kereta api, berarti disini dapat dihilangkan persaingan. Sebaliknya pada

stasiun bongkar muat kereta api, dapat saling komplementer, dimana angkutan

jalan raya meneruskan itinirer mencapai tujuan akhir. Duplikasi ini akan

membantu penyederhanaan rencana proyek-proyek sektoral, #alaupun dalam

departemen yang berbeda.


38/82

Kemudian, peran %adan Perencanaan 7asional ialah dalam memberikan

identifikasi kegiatan-kegiatan yang mempnyai dampak eksternalitas tinggi, yang

karenanya menuntut campur tangan pemerintah baik dalam proyek maupun dalam

operasinya. Termasuk dalam hal ini pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai

ekonomi skala. konomi skala adalah semacam tambang manfaat yang

memerlukan pengolahan, dan campur tangan pemerintah mempunyai justifikasi

dari sudut manfaat public.

BA"AN PEREN/ANAAN NASI+NA*

Ga)%a$ ;.2. Skema nteraksi Penyusunan Parameter 7asional

%entuk model pemrograman

nasional

-Proyeksi Tujuan-tujuan Pembangunan

-Parameter


39/82

Soal *a#ihan

+. (elaskan jenis-jenis efisiensi yang &nda ketahui 4

). (elaskan dengan menggunakan kur$a tentang inefisiensi birokrasi menurut

7iskanen 3

1. Sejauhamana &nda menilai profesionalisme birokrat di negara-negara

berkembang !khususnya ndonesia" dalam menjalankan tugas-tufasnya 4

2. &pa peranan %adan Perencana 7asional dalam penyediaan barang-barang

publik bagi masyarakat 4

5. Sebutkan badan perencana pembangunan di ndonesia 3


40/82

BAB 8II

EBI


41/82

&da beberapa pengklasifikasian pajak yang umumnya digunakan, yaitu/

+. Pajak >byektif

Pajak obyektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan akti$itas ekonomi

para #ajib pajak. Misalnya pajak pertambahan nilai !PP7" dikenakan kepada

mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak.

). Pajak Subyektif

Pajak Subyektif adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan

#ajib pajak. ndicator yang digunakan adalah pendapatan, bila pendapatan !lebih

tepatnya pendapatan kena pajak" makin besar maka beban pajak juga semakin

besar. Tetapi bila pendapatan seseorang masih di ba#ah pendapatan tidak kena

pajak !PTKP", orang tersebut tidak perlu membayar pajak pendapatan atau pajak

penghasilan !PPh".

1. Pajak Bangsung

Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser

kepada #ajib pajak yang lainnya !no ta9 incidence". (adi pembayar pajak

langsung adalah pembayar pajak terakhir !last ta9 payer". Karena pajak langsung

mempunyai banyak kesamaan dengan pajak subyektif, umumnya pajak langsung

adalah pajak subyektif. 0ontoh pajak langsung di ndonesia adalah pajak

penghasilan !PPh" serta pajak bumi dan bangunan !P%%".

2. Pajak Tidak Bangsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada #ajib pajak yang lain !ta9 incidence". 0ontoh pajak tidak langsung di

ndonesia adalah pajak penjualan yang lebih dikenal dengan PPn dan PPn%M.

Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena yang dikenakan pajak adalah

produsen, maka produsen dapat menggeser sebagian atau seluruh beban pajaknya

kepada konsumen. &tau sebaliknya bila yang dikenakan pajak adalah konsumen,

maka konsumen dapat menggeser sebagian atau seluruhnya beban pajaknya


42/82

kepada produsen. %esar beban pajak yang dapat digeser oleh konsumen atau

produsen sangat ditentukan oleh elastisitas permintaan dan pena#aran.

Menurut jenisnya, tarif pajak dapat dibedakan menjadi/

+. Pajak 7ominal

Pajak nominal adalah pajak yang pengenaannya berdasar sejumlah nilai

nominal tertentu. 7otasi untuk pajak nominal adalah T !huruf besar". Misalnya,

bila pengenaan pajak pendapatan sebesar 5*, maka ditulis TC5*

). Pajak Persentase

Pada pajak persentase, beban pajak ditetapkan berdasarkan persentase

tertentu dari pengenaan pajak. 7otasi untuk persentase adalah t !huruf kecil".

Pajak persentase dapat dibedakan menjadi pajak proporsional, progresif dan

regresif.

Pajak proporsional, tarif persentasenya tetap. Misal, pajak penghasilan

dikatakan proporsional bila berapapun besarnya penghasilan, tarif pajaknya tetap

)*?.

Pajak progresif, tarifnya makin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya

makin tinggi. Pajak penghasilan dikatakan progresif bila tarifnya makin tinggi

pada saat pendapatan meningkat. %erdasarkan == 7o. +E')*** penerapan pajak

penghasilan dapat digolongkan sebagai berikut.

Penghasilan Kena Pajak !PKP" Tarif Pajak

O :p )5 juta per tahun

:p )5 juta < :p 5* juta per tahun

:p 5* juta < :p +** juta per tahun

:p +** juta < :p )** juta per tahun

:p )** juta per tahun

5?

+*?

+5?

)5?

15?

Pajak regresif adalah kebalikan dari pajak progresif, dimana tarif pajak justru

makin rendah pada saat penghasilan meningkat.

=.2. Poli#ik Angga$an

Politik anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan

anggaran berimbang bila dilihat dari perbandingan nilai penerimaan !T" dan


43/82

pengeluaran !A". hasil yang dicapai dari kebijakan fiscal merupakan interaksi dari

dampak pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap output keseimbangan.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapatan keseimbangan

adalah/

Q@ C

Sedangkan pengaruh pajak terhadap pendapatan adalah/

Q@ C

+. &nggaran Defisit !Deficit %udget"

&nggaran tidak berimbang dapat dibedakan lagi menjadi anggaran difisit

!defisit budget" dan anggaran surplus !surplus budget". &nggaran defisit adalah

anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah

direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah !T R A". politik anggaran

defisit ditempuh bila pemerintah ingin menstimulir pertumbuhan ekonomi, hal ini

dilakukan ketika perekonomian berada dalam kondisi resesi.

Diasumsikan kondisi a#al anggaran pemerintah adalah anggaran

berimbang !A C T", bila pemerintah menempuh anggaran defisit, maka QA QT,

dimana QA * dan QT *. Karena QA * dan QA QT, maka pemerintah

menempuh anggaran defisit, pemerintah dianggap memilih kebijakan fiscal

ekspansif.

Q@ karena QA C

Q@ karena QT C

Sehingga total pengaruhnya !karena QA dan QT" adalah/

Q@ C -

C -

Karena penyebutnya sama, yaitu !+ - b", maka pengaruhnya dapat ditulis sebagai/

Q@ C


44/82

(ika QA QT, maka dapat dikatakan QA C QT I, dimana I C QA < QT,

sehingga/

Q@ C

C QT

C QT

(adi bila politik anggarannya adalah defisit, maka pengaruhnya terhadap

pertambahan pendapatan lebih besar dibandingkan besarnya defisit pengeluaran

yang direncanakan. %ila QT C * !I C QA" atau QA C */ !I C QT", maka

Q@ C

). &nggaran Surplus

Kebalikan dari anggaran defisit, dalam anggaran surplus pemerintah

merencanakan penerimaan lebih besar dari pengeluaran !T A". atau dapat juga

dikatakan pemerintah menempuh anggaran surplus bila QA R QT, dimana QA dan

QT *. Politik anggaran surplus diidentikan dengan kebijakan fiscal kontraktif

dan dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansi dan terus

memanas !o$erheating". Melalui anggaran surplus pemerintah mengerem

pengeluarannya untuk menurunkan tekanan permintaan atau mengurangi daya beli

dengan menaikkan pajak. Pengaruh anggaran surplus terhadap output

keseimbangan adalah kebalikan dari pengaruh anggaran defisit.

1. &nggaran %erimbang

Pemerintah dikatakan menempuh politik anggaran berimbang bila pengeluaran direncanakan akan sama dengan penerimaan !A C T atau QA C QT".

Dua hal utama yang ingin ditempuh oleh pemerintah bila menerapkan politik

anggaran berimbang adalah peningkatan disiplin dan kepastian anggaran.

Karena QA C QT, maka pengaruh anggaran terhadap keseimbangan

ekonomi adalah/

Q@ karena QA C


45/82

Q@ karena QT C

>leh karena QA C QT, maka/

Q@ C - , atau

C -

C . QT

C + . QT, atau

Q@ C + . QA, berarti

Q@ C QA C QT

Sehingga dapat dikatakan efek multiplier anggaran berimbang adalah sama

dengan satu !balance budget multiplier ".

=.!. Re,o$)asi Mana>e)en euangan Nega$a

=ntuk mengakomodasi berbagai perkembangan dalam sistem

kelembagaan negara, pengelolaan keuangan negara, dan me#ujudkan sistem

pengelolaan fiskal yang berkesinambungan, pemerintah telah mengeluarkan

=ndang-=ndang 7o. +E tahun )**1 tentang keuangan negara. =ndang-=ndang

tersebut menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagai dasar

manajemen keuangan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus

memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah

dimuat dalam =ndang-=ndang 7omor )) tahun +LLL dan =ndang-=ndang 7o. )5

tahun +LLL yang mengatur ke#enangan dan sistem perimbangan keuangan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam merumskan keuangan negara adalah

dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengankeuangan negara meliputi semua hak dan ke#ajiban negara yang dapat dinilai

dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan

pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa

uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung

dengan pelaksanaan hak dan ke#ajiban tersebut.

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh

obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki oleh negara, daan atau dikuasai


46/82

oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara'daerah, dan badan

lainnya yangada kaintannya dengan keuangan negara.

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan

yang berkaitan dengan pengenalan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung

ja#aban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan,

dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan'atau penguasaan

obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

negara. %idang pengeloalaan keuangan negara demikian luas dapat

dikelompokkan dalam sub-bidang fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, sub-

bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam rangka mendukung ter#ujudnya good governance dalam

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggaraakan

secara profesional, terbuka, dan bertanggung ja#ab sesuai dengan aturan pokok

yang telah ditetapkan dalam =ndang-=ndang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal

)10 ==D +L25, undang-undang tentang keuangan negara perlu menjabarkan

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam ==D tersebut ke dalam asas-asas

umum yang meliputi baik asas tahunan, asas uni$ersalitas, asas kesatuan, dan asas

spesialitas. Selain itu juga sebagai cerminan best practice dalam pengelolaan

keuangan negara yang baik, juga menerapkan/

• &kuntabilitas berorientasi pada hasil

• Profesionalitas

• Proporsionalitas

• Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara

• Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan

mandiri

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang pengelolaan keuangan

negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ke#enangan tersebut

meliputi ke#enangan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. =ntuk

membantu presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan yang dimaksud,

sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri keuangan selaku

pengelola fiskal dan #akil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan yang


47/82

dipisahkan serta kepada menteri'pimpinan lembaga selaku pengguna

anggaran'pengguna barang kementrian lembaga yang dipimpinnya.

Sub-bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan

kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi

perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan penga#asan keuangan.

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

negara sebagian kekuasaan presiden tersebut diserahkan kepada

gubernur'bupati'#alikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk

mencapai kestabilan nilai tukar rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan

kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

dilakukan oleh %ank Sentral.

Pengaturan secara jelas kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara

merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan

dan akuntabel. Penerapan prinsip ini diyakini berpengaruh besar bagi upaya

pencapaian tujuan bernegara, hal ini dikarenakan manifestasi pengelolaan

keuangan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan adalah disusun dan

dilaksanakannya &P%7 dan &P%D setiap tahunnya.

=.&. "a)-ak Pa>ak #e$hada- Penda-a#an dan onsu)si

Pajak nominal pertama kali mempengaruhi pendapatan disposable. (ika

pendapatan adalah @ dan pajak nominal adalah T, maka pendapatan disposable/

@d C @ < T

6ungsi konsumsi menurut model Keynes adalah/

0 C 0o b@d

Dengan adanya pajak nominal, maka @d C @ < T, sehingga fungsikonsumsi menjadi/

0 C 0* b@d

C 0* b!@ < T"

C 0* b@ < bT

C 0* < bT b@


48/82

Dari persamaan tersebut terlihat bah#a pajak nominal tidak mengubah nilai MP0.

&rtinya pajak nominal tidak mengubah sensiti$itas konsumsi akibat adanya

perubahan pendapatan. @ang berubah adalah konsumsi autonomous, dimana pajak

nominal menyebabkan konsumsi autonomous menjadi lebih kecil sebesar bT.

0ontoh/

Misal 0+C+***,F@d dan pajak nominal !T" sebesar )5, maka pengaruhnya

adalah sebagai berikut/

0) C +** *,F@!@-)5"

C +** < )* *,F@

C F* *,F@

Pajak nominal tidak merubah MP0, melainkan menggeser kur$a konsumsi ke

ba#ah sebesar )* unit !sebesar b 9 T atau *,F 9 )5". Seperti yang digambarkan

dalam gambar di ba#ah ini.

0

Penurunan konsumsi autonomous

dari +** menjadi F*

akibat pajak nominal +**

@

Ga)%a$ =.1. Dampak Pajak pendapatan nominal terhadap perilaku konsumsi

(ika pajak penghasilan yang dikenakan adalah pajak proporsional !t", maka

pendapatan disposable menjadi/

@d C @ < t@ C @!+ < t"

&kibatnya fungsi konsumsi berubah menjadi/

0 C 0* b@d C 0* b@!+-t"U

C 0* b@ < bt@ C 0* !b < bt"@

Ternyata pajak proporsional menyebabkan MP0 menjadi !b < bt" atau

lebih kecil sebesar bt, sedangkan konsumsi autonomous tetap.

0ontoh/

0)CF**,F@

0+C+***,F@

*

F*

+**


49/82

6ungsi konsumsi a#al 0+C+***,F@d, bila pajak pendapatan )5?, maka

@dC!+-t"@

6ungsi konsumsi yang baru menjadi/

0) C +** *,F!+-*,)5"@

C +** *,F!*,E5"@

C +** *,G@

Pajak proporsional telah menyebabkan MP0 berubah menjadi *,G atau *,) lebih

kecil dari MP0 sebelum ada pajak proporsional. Perubahan MP0 dapat dijelaskan

dalam gambar berikut.

0

Pajak pendapatan )5 ?

Mengubah MP0

Dari *,F menjadi *,G

Ga)%a$ =.1. Dampak Pajak pendapatan proporsional terhadap perilaku konsumsi

Soal *a#ihan

+. &pa yang &nda ketahui dengan kebijakan fiskal 4

). Mengapa kebijakan fiskal perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah 4

1. Sebutkan jenis-jenis politik anggaran yang &nda ketahui 4

2. (elaskan antara pajak nominal dan pajak persentasi 4 %erikan contohnya 3

5. Sejauhmana &nda menilai pengelolaan penerimaaan pajak oleh Direktorat

(enderal Pajak Departemen Keuangan de#asa ini 4

* @

0


50/82

BAB 8III

++R"INASI EBI


51/82

negeri. Pinjaman dalam negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan

nonperbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara ! government bonds" dan

pri$atisasi. Dengan demikian perlu ditegaskan bah#a penerbitan obligasi negara

merupakan bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri nonperbankan yang

nantinya diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih tinggi. Dalam hal ini

perlu diperhatikan adalah menjaga agar utang luar negeri atau utang dalam negeri

tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara ! sustainable".

Defisit &P%7 akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian.

Dalam hal defisit &P%7 dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka hal ini tidak

akan menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut

dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, seperti halnya dengan

sebagian besar pinjaman dari 0A selama ini. &kan tetapi, bila pinjaman luar

negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri,

maka pembiayaan defisit dengan memakai pinjaman dari luar negeri tersebut akan

menimbulkan tekanan inflasi. Di lain pihak, pembiayaan defisit &P%7 dengan

penerbitan obligasi negara akan menambah jumlah uang yang beredar dan akan

menimbulkan tekanan inflasi.

Pembiayaan defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar

negeri akan berpengaruh pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas

modal pemerintah. Semakin besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik,

lalu lintas modal pemerintah cenderung positif. &dapun kinerja pemerintah dapat

dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. 7ilai lalu lintas moneter yang positif

menunjukkan adanya cash inflow.

?.2. "e,inisi dan Ins#$u)en e%i>akan Mone#e$Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan

perekonomian makro ke kondisi yang diingkinkan !yang lebih baik" dengan

mengatur jumlah uang yang beredar. Kondisi yang lebih baik yaitu meningkatnya

output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga !inflasi terkontrol".

Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau

mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan

ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.


52/82

(ika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang yang beredar, maka

pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya, jika

jumlah uang beredar dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter

kontraktif atau kebijakan uang ketat.

&da empat instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang

beredar yaitu operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan #ajib, dan

imbauan moral

+. >perasi pasar terbuka

&dalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara

menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah.

(ika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah menjual

surat-surat berharga. Dengan demikian uang yang ada dalam masyarakat

mengalir ke otoritas moneter, sehingga jumlah uang beredar berkurang. (ika

ingin menambah jumlah beredar, maka pemerintah membeli kembali surat-

surat berharga tersebut. Auna lebih mengefektifkan operasi pasar terbuka ini,

%ank ndonesia telah mengembangkan kedua instrument tersebut dengan

menambahkan fasilitas repurchase agreement !repo" ke masing-masing

instrument, sehingga saat ini dikenal dengan S% repo dan S%P= repo.

Di ndo

Documents

MODUK EKONOMI PUBLIK