DocumentMK

Prosiding Seminar Nasional ke-12 Teknologi dan Keselamatan PLTN Serta Fasilitas Nuklir Yogyakarta, 12 -13 September 2006

Dharu Dewi dkk., PPEN-BATAN 475

ISSN : 0854 - 2910

STUDI SISTEM PENGENDALIAN PROYEK KONSTRUKSI PLTN DI INDONESIA: FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG

Dharu Dewi, Priyanto M. Joyosukarto , Arum Puni Rijanti

Pusat Pengembangan Energi Nuklir, BATAN ABSTRAK

STUDI SISTEM PENGENDALIAN PROYEK KONSTRUKSI PLTN DI INDONESIA: FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG. Studi telah dilakukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis sistem pengendalian proyek konstruksi PLTN serta faktor-faktor penghambat maupun pendukungnya. Metode studi mencakup kajian literatur, baik teori maupun pengetahuan praktis pengendalian proyek dari pengalaman dalam dan luar negeri, serta kajian empiris melalui kunjungan teknis ke berbagai proyek konstruksi yang relevan. Bahan studi diperoleh dari pengalaman manajemen konstruksi PLTN di luar negeri maupun pengalaman industri jasa konstruksi nasional. Pengendalian proyek yang direncanakan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan sistem manajemen proyek yang efektif dan efisien. Dengan demikian pengendalian proyek harus benar-benar sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan pemutakhiran data secara kontinyu sehingga pelaksanaan konstruksi dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang disepakati dan tidak mengakibatkan pembengkakan biaya. Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengendalian konstruksi pada proyek PLTN yang direncanakan mulai akan di bangun di Semenanjung Muria pada tahun 2010 agar konstruksi terlaksana dengan lancar sesuai jadwal, mutu, dan dana/anggaran yang tersedia. Ruang lingkup studi ini mencakup jenis-jenis sistem pengendalian, faktor penghambat dan pendukung proses pengendalian, serta langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi keterlambatan/penundaan. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian proyek konstruksi PLTN pertama di Indonesia harus direncanakan, dipertimbangkan, dan dikelola secara matang oleh seluruh organisasi yang terlibat yakni Owner, Kontraktor Utama, Subkontraktor, Pabrikator, Pemasok, Penyedia jasa infrastruktur (PLN, PDAM, Telkom) dan seluruh organisasi yang terlibat. Faktor-faktor berikut penting dipertimbangkan agar tidak terjadi hambatan selama konstruksi: komitmen, koordinasi, dan komunikasi antar organisasi yang terlibat, jumlah dan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang memadai, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, institusi pendanaan yang cukup handal, pemenuhan persyaratan spesifikasi teknis bagi industri yang terlibat, proses pengadaan material dan peralatan yang tepat waktu serta pengembangan komunitas di sekitar lokasi proyek konstruksi. Kata Kunci: sistem pengendalian proyek, konstruksi PLTN, faktor penghambat, faktor pendukung

ABSTRACT

A STUDY ON THE INCOMING NPP CONSTRUCTION PROJECT CONTROL SYSTEM IN INDONESIA:THE BARRIER AND SUPPORTING FACTORS. A study has been conducted to identify the type of project control system as well as the barrier and supporting factors of the project control system. The study method covers theoritical assessment on the relevant publication and empirical assessment on the real project implementation by means of technical visitation to the relevant construction project. The input data have been provided from the overseas experiences in nuclear project as well as from the domestic conventional contruction project. The well-planned and managed project control result in the effective and efficient management system. Hence, project control must be in line with the planning, and never-ending updating must be done to make sure that the construction activities will advance in accordance to the agreed schedule and free from cost overruns. It is expexted that this study will provide a valuable input to the project control in the construction of NPP expected to be built in 2010 at the Muria Peninsula in order that the construction will meet the prescribed schedule and budget. It is concluded that project control system of the incoming NPP project must be planned and managed carefully by all the relevant parties: Owner, Main Contractor, Supplier, Subcontractors, etc. The following factors need to be carefully considered to prevent any barrier during construction: high commitment and smooth coordination and communication among the parties are strongly required supported with competence personnel, political stability, liable financing institutions, conformance to industrial specification, on the material and equipment procurement, as well as community development program. Key words : project control system, NPP construction, barrier factor, supporting factor



ISSN : 0854 - 2910

PENDAHULUAN

Sesuai dengan roadmap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang telah tertuang

dalam blue print Pengelolaan Energi Nasional yang diterbitkan oleh Departemen Energi dan

Sumber Daya Mineral, opsi PLTN merupakan salah satu alternatif penyediaan energi listrik

dalam mengatasi kekurangan permintaan energi listrik di Indonesia yang dijadwalkan akan

beroperasi pada tahun 2016. Jika opsi PLTN tersebut sesuai dengan jadwal yang

direncanakan, maka pelaksanaan konstruksi PLTN pertama yang direncanakan di

Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah, sudah harus dilaksanakan pada tahun 2010.

Meskipun konstruksi PLTN Pertama umumnya dilaksanakan dengan sistem kontrak Turnkey,

namun untuk persiapan tersebut perlu dipikirkan secara matang tentang sistem manajemen

proyek pada fase implementasi proyek bagi seluruh organisasi yang terlibat. Karena konstruksi

PLTN merupakan proyek padat modal dan komplek, maka seluruh kegiatan harus benar-benar

diinspeksi dan dicek oleh pengawas maupun oleh personil yang terlibat. Proses pengendalian

konstruksi PLTN berlangsung sepanjang daur hidup pelaksanaan proyek sehingga diharapkan

dapat diwujudkan dan diperoleh performance yang baik dalam setiap tahap pelaksanaan

konstruksi.

Sistem manajemen proyek pembangunan PLTN merupakan proses kegiatan

merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan suatu kegiatan dan sumber

daya sehingga seluruh proyek pembangunan PLTN dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien. Sumber Daya dalam hal ini mencakup Man, Machine, Material, Money, Method,

Maintenance. Menurut PMBOK (Project Management Body of Knowledge) yang diterbitkan oleh

PMI (Project Management Institute) Amerika, Sistem Manajemen Proyek dapat diuraikan ke

dalam 9 kategori bidang manajemen yakni Ruang Lingkup Proyek, Integrasi Proyek, Waktu

Proyek, Biaya Proyek, Mutu Proyek, Sumber Daya Manusia, Komunikasi Proyek, Risiko

Proyek, dan Pengadaan Proyek [1]. Dari seluruh kegiatan manajemen proyek tersebut,

kegiatan proyek banyak didominasi oleh kegiatan pengendalian proyek.

Secara umum, Sistem Pengendalian Proyek diperlukan untuk menjaga kesesuaian

antara perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan pada prinsipnya dibuat sebagai bahan

acuan untuk pelaksanaan. Bahan acuan tersebut selanjutnya menjadi standar pelaksanaan

proyek yang meliputi jadwal, anggaran, dan spesifikasi teknis. Selama proses pengendalian,

pemantauan harus dilakukan selama pelaksanaan proyek sehingga dapat diketahui prestasi

dan kemajuan proyek yang telah dicapai. Informasi hasil pemantauan ini berguna sebagai

bahan evaluasi terhadap performance yang telah dicapai pada saat pelaporan. Evaluasi

kemajuan proyek dilakukan dengan cara membandingkan kemajuan yang dicapai berdasarkan

hasil pemantauan dengan standar perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan

evaluasi kemajuan proyek dapat dilakukan dengan perangkat software khusus sehingga jika

terjadi keterlambatan, akan segera cepat diketahui dan langkah-langkah antisipasi dapat



ISSN : 0854 - 2910

dilakukan sedini mungkin. Hasil evaluasi kemajuan proyek ini berguna bagi pengambilan

keputusan terhadap masalah-masalah yang timbul. Selain itu hasil evaluasi dapat digunakan

untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan secara tepat dengan melakukan tindakan koreksi

(corrective action) terhadap pekerjaan yang telah dicapai [2].

Tujuan studi ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis pengendalian proyek konstruksi,

praktik-praktik pengalaman dalam pengendalian proyek konstruksi, faktor-faktor penghambat

dan pendukung pengendalian proyek serta langkah-langkah manajemen proyek yang

diperlukan agar keterlambatan proyek dapat diantisipasi. Hasil studi diharapkan dapat

diterapkan untuk kondisi di Indonesia sehingga proses pelaksanaan konstruksi PLTN pertama

di Indonesia dapat berjalan secara lancar.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur (dokumen IAEA, dokumen

studi kerjasama BATAN dan KHNP dan dokumen manajemen proyek lainnya), searching

website yang berkaitan dengan dokumen manajemen proyek, pengkajian dan pengadopsian

pengalaman negara lain dalam pengendalian proyek konstruksi PLTN, dan kunjungan teknis ke

berbagai industri nasional yang berpengalaman dalam proyek konstruksi.

KAJIAN TEORITIS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN PROYEK

Pengertian Pengendalian (Control)

Definisi Pengendalian menurut R.J. Mockler (1972) adalah usaha sistematis untuk

menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi,

membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis adanya penyimpangan antara

pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan koreksi yang diperlukan agar sumber

daya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran.

Pengertian Penundaan (Delay)

Penundaan adalah sebagian waktu pelaksanaan yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai

dengan rencana, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang mengikuti menjadi tertunda

atau tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang direncanakan.

Jenis-Jenis Pengendalian Proyek

Dalam sistem pengendalian proyek, di samping memerlukan perencanaan yang

realistis sebagai tolok ukur pencapaian sasaran, juga harus dilengkapi dengan teknik dan

metode yang dapat segera mengetahui tanda-tanda penyimpangan. Untuk pengendalian biaya

dan jadwal terdapat dua macam teknik dan metode yaitu identifikasi varians dan konsep nilai

hasil [3]. Identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah biaya yang sesungguhnya

dikeluarkan dengan anggaran, sedangkan untuk jadwal dianalisis kurun waktu yang telah

dipakai dibandingkan dengan perencanaan. Dengan demikian, apabila terjadi penyimpangan

antara rencana dan kenyataan serta mendorong untuk mencari sebab-sebabnya. Dalam setiap



ISSN : 0854 - 2910

rapat koordinasi proyek, akan selalu dipertanyakan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan

terakhir, apakah pengeluaran melebihi anggaran atau kemajuan sesuai dengan jadwal. Untuk

setiap pelaporan, dikumpulkan informasi mengenai status akhir kemajuan proyek dengan

menghitung persentase instalasi yang diselesaikan kemudian dibandingkan dengan

perencanaan dan penggunaan sumber daya manusia serta anggaran. Teknik yang dikenal

sebagai analisis varians ini akan memperlihatkan perbedaan antara lain biaya pelaksanaan

dengan anggaran, waktu pelaksanaan dengan jadwal, tanggal mulai pelaksanaan dengan

rencana, tanggal akhir pekerjaan dengan rencana, angka realisasi penggunaan tenaga kerja

dengan anggaran dan jumlah penyelesaian pekerjaan dengan rencana

Pengendalian proyek konstruksi PLTN terdiri dari beberapa jenis pengendalian yakni

pengendalian biaya, pengendalian jadwal, pengendalian material), pengendalian dokumen,

pengendalian instalasi dan pengawasan, pengendalian konstruksi, pengendalian mutu dan

perijinan [4,5].

Pengendalian Biaya (Cost Control)

Pengendalian biaya meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa

proyek selesai dengan dana yang telah disepakati. Pengendalian biaya tidak hanya merupakan

pemantauan/pemonitoran biaya dan perekaman jumlah data, tetapi juga analisa data agar

tindakan koreksi dapat dilakukan sebelum terlambat. Pengendalian biaya dilakukan oleh

seluruh personil baik dalam struktur organisasi manajemen proyek Owner maupun Kontraktor

Utama. Namun demikian manajemen proyek Owner harus bertanggung jawab terhadap

pengendalian biaya proyek, termasuk manajemen pendanaan, persetujuan dan pembayaran

tagihan dari Kontraktor Utama serta pengendalian dana/budget. Metode pengendalian biaya

harus secara jelas didefinisikan dan diimplementasikan.

Pengendalian Jadwal (Schedule Control)

Pengendalian jadwal meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan

penyelesaian pembangunan PLTN tepat waktu. Mengatur pembangunan proyek dengan waktu

yang tepat, sesuai biaya yang disetujui serta performance yang baik sangat sulit dilakukan.

Adapun pengendalian jadwal pada fase konstruksi PLTN adalah jadwal milestone, jadwal

rekayasa, konstruksi dan startup, program analisis tenaga kerja, Critical Path Method (CPM),

jadwal konstruksi 3 bulanan, jadwal kerja mingguan dan harian, jadwal subkontrak, jadwal

startup, dan Daftar Punch konstruksi.

Pengendalian Material (Material Control)

Pemakaian material merupakan bagian terpenting yang memiliki persentase yang

cukup besar dari total biaya proyek. Oleh karena itu penggunaan teknik pengendalian material

yang baik dan tepat untuk memilih, membeli, mengirim, menerima, menyimpan,

mendistribusikan dan menghitung material menjadi sangat penting. Pengendalian material yang



ISSN : 0854 - 2910

mencakup sistem dan komponen utama yang tercakup dalam kontrak harus dilakukan oleh

Kontraktor Utama. Kegagalan pengendalian material akan berakibat fatal sehingga

membengkakkan biaya.

Pengendalian Dokumen (Document Control)

Dokumen yang dimaksud adalah drawing, spesifikasi, prosedur, laporan dan lain-lain

tidak hanya mengkomunikasikan informasi antara berbagai kelompok rekayasa tetapi juga

mendefinisikan kondisi tapak. Meskipun pengendalian dokumen dilakukan oleh divisi tertentu di

dalam suatu organisasi proyek, namun manajer proyek dari seluruh partner yang terlibat dalam

pembangunan PLTN harus mereview, menyetujui, dan menjaga daftar dokumen-dokumen yang

masih berlaku. Dokumentasi ini juga merupakan bagian dari sistem jaminan mutu.

Penyimpanan dokumen yang rapi dan terdokumentasi dengan baik akan memudahkan

pelacakan kembali. Untuk hal tersebut diperlukan adanya identifikasi, status, dan daftar

dokumen. Identifikasi dokumen mencakup jenis, judul, dan nomor identifikasi dokumen yang

dihasilkan, serta kelompok atau personil yang bertanggungjawab terhadap dokumen tersebut.

Sedangkan status dokumen berupa dokumen draft atau dokumen final.

Pengendalian Instalasi dan Pengawasan (Installation and Supervision Control)

Pada kontrak Turnkey, pengendalian instalasi dan pengawasan merupakan tanggung

jawab Kontraktor Utama. Owner telah mendelegasikan tanggung jawab instalasi dan

pengawasan kepada Kontraktor Utama. Namun demikian Owner tetap melakukan pengawasan

terhadap kerja Kontraktor Utama.

Pengendalian Konstruksi (Construction Control)

Peran dan tanggung jawab Owner tergantung pada seberapa besar bagian proyek

yang telah didelegasikan kepada Kontraktor Utama. Hal tersebut tergantung pada tipe kontrak

dan tanggung jawab manajemen proyek.

Pengendalian Mutu (Quality Control)

Manajemen Mutu proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan

bahwa proyek akan memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Manajemen mutu meliputi seluruh

kegiatan dari fungsi manajemen keseluruhan yang menentukan kebijakan mutu, sasaran, dan

tanggung jawab serta melaksanakan kegiatan seperti rencana mutu, jaminan mutu, kendali

mutu, peningkatan mutu dan sistem mutu. Jaminan mutu dan kendali mutu harus dilakukan

pada fase pra-kontrak sebagai bagian dari spesifikasi penawaran dan juga pada pengadaan

material dan peralatan. Masing-masing struktur organisasi manajemen proyek yang terlibat

sebagai partner pembangunan PLTN mempunyai kewajiban menyusun sistem manajemen

mutu masing-masing dan melaksanakannya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya. Owner

bertanggung jawab penuh terhadap efektifitas seluruh kegiatan program jaminan mutu.



ISSN : 0854 - 2910

Perizinan (Licensing)

Owner bertanggung jawab terhadap pengajuan izin konstruksi dan izin operasi. Salah

satu tanggung jawab utama Owner adalah mengkoordinasikan persiapan dokumen PSAR

(Preliminary Safety Analysis Report) untuk memulai perizinan dan FSAR (Final Safety Analysis

Report). Selama implementasi proyek, Owner harus memastikan persyaratan-persyaratan dari

BAPETEN dan memberikan jawaban-jawaban dan/atau klarifikasi terhadap pertanyaan-

pertanyaan dari mereka. Secara umum jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan teknis akan

diberikan oleh Kontraktor Utama, sedangkan Owner bertanggung jawab untuk menjawab

pertanyaan yang terkait dengan ruang lingkup studi termasuk masalah tapak (site).

KAJIAN EMPIRIS PENGENDALIAN KONSTRUKSI

Pengalaman Industri Nasional dalam Pengendalian Konstruksi

Pengalaman industri nasional khususnya industri jasa konstruksi maupun industri

lainnya seperti fabrikator dan pemasok material sangat penting di dalam mendukung

kelancaran proses pengendalian proyek PLTN. Hambatan-hambatan yang terjadi pada industri-

industri nasional yang terlibat nantinya dalam proyek konstruksi PLTN akan sangat

berpengaruh pula dalam proses konstruksi.

Indonesia sampai saat ini belum memiliki pengalaman konstruksi PLTN, sehingga

praktik-praktik pengalaman maupun faktor-faktor penghambat dan pendukung pengendalian

proyek dalam kajian ini diperoleh dari industri nasional yang bergerak dalam bidang konstruksi

maupun pengalaman industri pembangkit listrik konvensional, industri fabrikator dll. Selain

pengalaman industri nasional juga diperoleh praktik-praktik pengalaman negara lain dalam

pelaksanaan konstruksi PLTN khususnya dalam mengantisipasi penundaan proyek sehingga

proyek berjalan secara efektif. Dengan adanya praktik-praktik pengalaman pengendalian

proyek konstruksi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka Indonesia sebagai salah

satu negara yang akan membangun PLTN pertama diharapkan dapat memetik hikmah sebagai

bahan pembelajaran (lessons learned) untuk solusi dalam mengidentifikasi masalah-masalah

yang mungkin akan terjadi jika konstruksi PLTN di Indonesia mengalami delay sehingga

diharapkan konstruksi PLTN Pertama dapat berhasil secara sukses. Namun demikian, sangat

dibutuhkan komitmen, koordinasi dan komunikasi antara institusi/organisasi yang terlibat dalam

hal ini adalah Pemerintah, Owner, kontraktor utama, subkontraktor, pemasok, industri jasa

konstruksi, industri pemasok komponen (manufacturer), badan perizinan, pemuka masyarakat

serta lingkungan masyarakat tempat beroperasinya PLTN.

Faktor-faktor penghambat dan pendukung kelancaran proyek yang terjadi di dalam

kegiatan industri nasional di dalam negeri dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai



ISSN : 0854 - 2910

bahan masukan dalam proses pengendalian proyek konstruksi PLTN. Faktor-faktor

penghambat dan pendukung kelancaran proyek tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Pengalaman Luar Negeri dalam Pengendalian Konstruksi Proyek PLTN

Sebagai bahan pembelajaran untuk sistem pengendalian proyek konstruksi PLTN di

Indonesia, maka dipelajari pula berbagai praktik pengalaman beserta faktor hambatan dan

langkah antisipasi dalam pelaksanaan proyek PLTN di luar negeri. Banyak negara seperti

Argentina, Brasil, Cina, Korea, Bulgaria, Romania, dan lain-lain yang telah mengalami

hambatan selama masa konstruksi PLTN. Adapun daftar nama negara dan hambatan -

hambatan konstruksi yang dihadapi dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 [6].

PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian proyek konstruksi PLTN di Indonesia harus benar-benar

dipertimbangkan dan diperhitungkan secara matang oleh seluruh organisasi yang terlibat dalam

konstruksi PLTN sehingga tidak terjadi penundaan proyek. Banyak faktor yang menjadi

penyebab terjadinya penundaan proyek yakni dapat disebabkan oleh pemilik (Owner),

perencana, kontraktor utama, subkontraktor, fabrikator, pemasok (supplier), perusahaan-

perusahaan fasilitas (PLN, PDAM, Telkom) dan organisasi lain yang terlibat dalam proyek

konstruksi.

Penyebab umum lain terjadinya penundaan proyek dalam suatu proyek konstruksi

adalah perbedaan kondisi tapak, perubahan desain, pengaruh cuaca, tidak terpenuhinya jumlah

dan mutu tenaga kerja/sumber daya manusia, material dan peralatan, kesalahan dalam

perencanaan, kesalahan spesifikasi teknis, serta pengaruh keterlibatan pemilik proyek.

Pengaruh penundaan (delay) yang terjadi tidak hanya menyebabkan bertambahnya durasi

kegiatan, tetapi juga berpengaruh terhadap meningkatnya biaya.

Jadwal berperan penting dalam pengelolaan proyek konstruksi. Penundaan proyek

dapat diidentifikasi, didefinisikan dan digambarkan dengan jelas melalui media jadwal. Untuk

menganalisis pengendalian proyek supaya tidak terjadi penundaan proyek, maka beberapa

industri nasional bidang konstruksi sipil, memantau pekerjaan konstruksi dengan menggunakan

beberapa software aplikasi antara lain Microsoft Project Management, KAISER, dan Primavera. Khusus untuk sistem pengendalian proyek konstruksi PLTN, dengan berdasarkan informasi dari

Technical Officer dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) digunakan Microsoft Project

Management yang memuat pagu-pagu penting/milestone konstruksi secara rinci.

Faktor-Faktor Penghambat Pengendalian Proyek

Proses pengendalian proyek sangat penting, namun tidak jarang pada waktu

pelaksanaannya tidak berjalan sesuai rencana. Berdasarkan pengalaman-pengalaman di dalam

dan luar negeri seperti yang disebutkan pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3, maka faktor



ISSN : 0854 - 2910

penghambat dan pendukung proyek harus diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang

jika konstruksi PLTN di Indonesia jadi dilaksanakan. Dari pengalaman-pengalaman tersebut,

dapat disimpulkan faktor-faktor penghambat pengendalian proyek:

a. Ketidakjelasan pendefinisian proyek Pada proyek PLTN dengan ukuran dan kompleksitas besar yang melibatkan banyak

organisasi dan banyak kegiatan yang saling terkait, maka akan timbul masalah

kesulitan koordinasi dan komunikasi. Kesulitan dapat pula timbul karena kerumitan

pendefinisian struktur organisasi proyek yang dibuat oleh perencana.

b. Koordinasi dan Komunikasi Koordinasi dan komunikasi yang tidak kontinyu dan tidak melibatkan organisasi yang

terlibat akan mengakibatkan kesalahan informasi sehingga informasi yang disampaikan

tidak tepat.

c. Faktor Tenaga Kerja Sumber Daya Manusia non teknis dalam hal ini pengawas atau instruktur yang kurang

ahli dibidangnya atau kurang berpengalaman dapat menyebabkan pengendalian proyek

menjadi tidak efektif dan kurang akurat. Demikian pula kualitas sumber daya manusia

lainnya yang terlibat dalam konstruksi PLTN.

d. Faktor Pendanaan Adanya krisis ekonomi, masalah politis dalam negeri dan kurang kuatnya institusi

pendanaan mengakibatkan kegiatan konstruksi mengalami delay.

e. Pemasokan Barang/Material Pemasokan barang harus tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.

f. Pengadaan Peralatan Pengadaan peralatan konstruksi harus sesuai waktu kedatangannya dengan bahan

material yang akan menggunakan peralatan.

g. Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan konstruksi khususnya pekerjaan pondasi harus dilaksanakan lebih dahulu

sampai mencapai tingkat 60%-80%. Jika hal tersebut telah dilakukan maka proses

pemasangan/pekerjaan mekanik baru dapat dilaksanakan kemudian.

h. Faktor Design Engineering Pekerjaan gambar (drawing) sudah harus siap dan telah disetujui oleh institusi/personil

yang berkompeten.

i. Faktor Keamanan Faktor keamanan di lingkungan lokasi konstruksi PLTN harus diperketat untuk

menghindari penjarahan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar lokasi yakni dengan

meningkatkan jumlah anggota satuan pengamanan.

j. Pengembangan Komunitas (Community Development)



ISSN : 0854 - 2910

Perlunya sosialisasi PLTN dan perekrutan tenaga kasar untuk menghindari dan

mengurangi premanisasi dan anti PLTN di lokasi sekitar proyek.

k. Faktor Infrastruktur Infrastruktur pelabuhan, jembatan (Jetty) dan jalan sudah harus disiapkan dan dibenahi

sebelum komponen-komponen maupun peralatan-peralatan berat PLTN datang melalui

pelabuhan.

Faktor-Faktor Pendukung Proses Pengendalian

Mutu suatu pengendalian tidak terlepas dari ketepatan informasi yang diperoleh. Jika

informasi yang diperoleh dari pengawas di lapangan dapat mewakili kondisi yang sebenarnya,

maka solusi yang diambil akan lebih mengena sasaran. Ada beberapa faktor yang harus

diperhatikan agar pengendalian dan aliran informasi berlangsung dengan baik. Faktor-faktor

inilah yang akan mendukung kelancaran pengendalian proyek yaitu:

a. Ketepatan waktu Pemantauan yang dilaksanakan secara terus menerus akan menghasilkan informasi

yang mutakhir yang sesuai dengan kondisi di lokasi.

b. Akses Antar tingkat Jalur pelaporan dari tingkat atas hingga paling bawah harus mudah dan jelas sehingga

seorang manajer dapat cepat melacak cepat bila terdapat unjuk kerja yang jelek.

c. Data dan Informasi yang Dapat Dipercaya Seluruh jadwal dan kesepakatan yang telah dibuat seperti misalnya waktu pengiriman

peralatan dan bahan, waktu pembayaran harus benar-benar ditepati.

d. Pemutakhiran Data Pemutakhiran data selalu dilakukan untuk mengetahui kemajuan (progress) proyek.

Pemutakhiran data dapat dilakukan dengan memasukkan data lapangan ke dalam

program aplikasi komputer seperti Primavera, Microsoft Project, Time Line, Artemis dan

lain-lain. Sehingga kondisi dapat juga memperlihatkan pengaruh penundaan yang akan

terjadi pada waktu mendatang sehingga pihak pengelola proyek dapat mengantisipasi

seoptimal mungkin.

e. Koordinasi dan Komunikasi Komunikasi dan koordinasi yang terus menerus secara tingkat vertikal dan horizontal

sangat penting di dalam organisasi Owner dan antar partner proyek yang terlibat,

Komunikasi dan koordinasi tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan rapat

koordinasi tiap hari, tiap minggu dan tiap bulan.

KESIMPULAN



ISSN : 0854 - 2910

1. Sistem pengendalian proyek konstruksi PLTN pertama di Indonesia harus

dipertimbangkan secara matang oleh seluruh organisasi yang terlibat yakni oleh

pemilik (Owner), perencana, Kontraktor Utama, subkontraktor, fabrikator, pemasok,

perusahaan-perusahaan fasilitas (PLN, PDAM, Telkom) dan organisasi lain.

2. Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang terjadi selama berlangsungnya proyek,

maka hal-hal berikut perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan secara matang oleh

para pelaksana proyek:

- Kebijakan pembangunan PLTN harus memiliki komitmen yang sangat kuat yang

didukung antar organisasi dalam pemerintahan.

- Faktor keamanan politik dalam negeri harus cukup stabil.

- Pendefinisian proyek untuk masing-masing organisasi yang terlibat harus jelas.

- Koordinasi dan komunikasi antara pelaksana proyek baik secara vertikal dan

horizontal harus dilaksanakan secara terus menerus.

- Sumber Daya Manusia yang harus berpengalaman dalam bidangnya.

- Institusi pendanaan harus berpengalaman dan handal dalam pengelolaan dana.

- Spesifikasi teknis harus sesuai antara dokumen pengadaan material dan material

yang dipasok oleh fabrikator ataupun pemasok barang.

- Pengadaan Material harus tepat waktu dengan datangnya peralatan konstruksi.

- Perlunya peningkatan anggota satuan pengamanan di sekitar lokasi proyek.

- Pengembangan Komunitas melalui sosialiasi PLTN di sekitar lokasi proyek.

3. Perencanaan yang baik dan sistem pengendalian yang kontinyu terhadap kegiatan-

kegiatan proyek konstruksi akan memberikan performance yang baik sehingga

keterlambatan yang mengakibatkan pembengkakan biaya dapat dihindari.

4. Beberapa perusahaan nasional, khususnya perusahaan Engineering, Procurement,

Commissioning (EPC) memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam pengendalian

proyek dengan didukung berbagai tools yang sudah terbukti. Perusahaan tersebut

antara lain PT. Rekayasa Industri, PT. Krakatau Engineering, PT. IKPT, PT. Tripatra,

dll. Kemampuan nasional ini masih perlu dikaji lebih rinci sejauh mana aplikabilitasnya

di dalam proyek PLTN.

DAFTAR PUSTAKA

[1] PMI STANDARDS COMMITTEE, A Guide to the Project Management Body of

Knowlwdge Project Management Institute Four Campus Boulevard, Newtown Square,

USA, 1996.

[2] WULFRAM I. ERVIANTO, Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi, Penerbit Andi

Yogyakarta, 2004.

[3] IMAM SOEHARTO Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional,

Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997.



ISSN : 0854 - 2910

[4] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Nuclear Power Project Management,

A Guide Book IAEA Technical Report Series no. 279, Vienna, Austria, 1988.

[5] BATAN-KHNP Report, Report on the Joint Study for Program Preparation & Planning of

the NPP Development in Indonesia (Phase I), Desember 2004.

[6] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Management of Delayed Nuclear

Power Plants Project, IAEA-TECDOC no. 1110, Vienna, Austria, September 1999.

[7] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Construction and Commissioning

Experience of Evolutionary Water Cooled Nuclear Power Plants Project, IAEA-

TECDOC no. 1390, Vienna, Austria, April 2004.

DISKUSI

PERTANYAAN: (Syamsul Rizal BAPETEN) 1. Dalam kesimpulan saya tidak melihat faktor budaya kerja. Pertanyaannya: apakah

faktor-faktor yang mengakibatkan penghambatan suatu proyek konstruksi tidak melihat

kearah itu atau memang sudah dianggap faktor budaya kerja sudah baik?

JAWABAN:

1. Kami merasa bahwa temuan tentang faktor tersebut nampak bersifat teknis yang

nampak (faktor fenotipe). Akan tetapi harus juga yakin bahwa dibalik faktor fenotip

tersebut terdapat faktor genotipe yaitu masalah nilai dan perilaku yang keduanya terkait

erat dengan budaya kerja dan etos kerja yang buruk dari orang Indonesia. Kami tidak

menyinggung budaya kerja hanya karena pembatasan pembahasan semata.


Dharu Dewi dkk, PPEN-BATAN 486

ISSN : 0854 - 2910

Tabel 1. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Proyek dalam Berbagai Industri Jasa Konstruksi dan Fabrikasi No. Nama Industri/ Alamat kantor & nomor telepon Hasil Produk Faktor Penghambat Faktor Pendukung

1. PT. Pupuk Kujang IB, Jl. Jend. A. Yani No.39 Cikampek 41373 Jawa Barat, PO Box 4 Cikampek Telp. 0264 318567, 317007 Fax. 0264 314235, 314335

Pabrik Urea dan amonia

- Karena level yang berjenjang dari sistem organisasi proyeknya, maka koordinasi proyek cukup rumit. Ada berbagai level pertemuan untuk koordinasi antara lain (1) pihak Client (PT. Pupuk Kujang) dengan TEC sebagai Main Contractor, (2) koordinasi antara TEC dengan Joint Venture (PT. Rekayasa Industri dan PT. IKPT), dan (3) Koordinasi PT. IKPT dengan PT. Rekayasa Industri, maupun (4) koordinasi antara ke dua perusahaan tersebut dengan para subkontraktor lokalnya, maupun (5) dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta terkait untuk berbagai pekerjaan berbeda.

- Dari sisi pengadaan material, maka material yang datang terkadang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan kontrak. Misalnya, sebagai contoh kasus nyata, sebuah pressure vessel buatan Korea ternyata tidak memiliki lubang, yang belakangan baru diketahui ketika akan dipasang. Pembuatan lubang tersebut juga akan memberikan biaya pengeluaran tak terduga.

- Pengadaan peralatan (misalnya crane) harus tepat waktu dengan pengadaan material boiler di lokasi. Karena jika terjadi keterlambatan boiler akan menyebabkan kerugian cukup besar dalam penyewaan peralatan crane yang didatangkan dari Singapura. Penyewaan crane per hari sangat mahal.

- Masalah politis dari manajemen atas sudah menjadi komitmen bersama

- Adanya penyesuaian teknis dan administrasi antara PT. Rekayasa Industri dan PT. IKPT selama 1 tahun.

- Pihak manajemen mampu untuk melihat dan memprediksi resiko di masa mendatang serta mampu mengelolanya.

- Pentingnya waspada dan respon-sif terhadap proses pengendalian jadwal dan biaya sejak awal konstruksi.

- Pembentukan Team Building se-belum implementasi proyek dila-kukan agar sasaran tepat tercapai seperrti yang direncanakan. dengan tujuan untuk menyamakan visi dan persepsi terhadap sasaran proyek.

2. PT. Krakatau Engineering, Wisma Baja Lantai 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.54,Jakarta 12950 Telp. 5221248

- Manajemen Proyek, EPC

- Penyimpangan waktu pengiriman (delivery) antara pengadaan material dengan peralatan.

- Kepala Proyek untuk pelaksanaan pengendalian proyek diambil dari divisi lain dan tidak berdiri sendiri sehingga koordinasi dan integrasi proyek masih kurang memadai.

Pemonitoran antara jadwal dan pelaksanaan sehingga tidak terjadi kesalahan berulang dalam pelaksanaan jadwal untuk kegiatan konstruksi proyek lainnya.

3. PT. Rekayasa Industri, Jl. Kalibata Timur I/36, Kalibata Jakarta 12740 Tel. (021) 7988700

- Manajemen proyek, EPC

- Penyimpangan waktu pengiriman (delivery) antara pengadaan material dengan peralatan.


-

4.. PT. Hutama Karya, Jl. Letjend. Haryono MT, Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur 13340 Tel. : 021-8193708 Fax.: 021-8196107

- Konstruksi Sipil

- Divisi Jaminan Mutu (Quality Assurance) tidak berdiri sendiri sehingga proses pengendalian tidak dapat dilaksanakan secara maksimal


- Kurang adanya respon dari pihak supplier

Koordinasi dan komunikasi antara owner dan pelaksana proyek.

5. PT. Amarta Karya, Jl. Veteran No. 112 Bekasi 17141 Jawa Barat Tel. 021- 8842315 (hunting) Fax. 021- 8842313

- Konstruksi sipil dan manajemen proyek

- Spesifikasi teknis tidak jelas dan kurang tegas karena terlalu umum. - Bahan datang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan. - Spek bahan yang diminta tidak umum dan tidak tersedia di pasaran. - Bahan utama harus diimpor karena tidak tersedia di pasaran. - Peralatan yang tiba-tiba rusak pada saat proyek berjalan. - Disain tidak jelas, tidak sinkron antara satu item dengan yang lain. - Shop drawing tidak siap pada saatnya, tidak ada kesempatan untuk

mempelajari. - Kedatangan bahan terlambat dari jadwal karena tidak ready stock.

- RKS dan Spesifikasi teknis lengkap, siap dan jelas.

- Bahan yang disyaratkan dalam spek banyak tersedia di pasaran..

- Disain mengacu ke ketersediaan bahan dalam negeri.

- Proses fabrikasi sederhana dan sedikit pekerjaan khusus.

- Harga bahan baku dan suplai stabil.



ISSN : 0854 - 2910

- Ukuran bahan produk dalam negeri banyak yang banci. - Harga bahan yang selalu berfluktuasi setiap hari, selalu naik-naik. - Pelaksanaan proyek berimprovisasi karena kurang perencanaan. - Proses pekerjaan yang rumit dan khusus, padahal bisa disederhanakan. - Fungsi pengawasan lemah bahkan tanpa pengawasan. - Sistem Manajemen Mutu & SMK3 tidak diberlakukan dalam aktifitas

proyek. - Proyek menjadi penyebab polusi lingkungan dan masyarakat sekitar. - Dan lain-lain.

- Proses perencanaan matang dan terstruktur.

- Koordinasi antar instansi berjalan baik berkat adanya Kick of Meeting dan rapat rutin.

- Pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab antar personil dan instansi jelas tergambar dan tidak overlapping.

6. Proyek PLTU Cilacap, Desa Kesugihan, Kecamatan Karang Kandri, Kabupaten Cilacap, Jateng

- Pembangkit Listrik Konven-sional

Dari sisi Sub Kontraktor (PT. Wijaya Karya) antara lain: - Kendala dari Chengda, China selaku Kontraktor Utama, tidak

memberikan daftar pekerjaan apa saja yang akan dilakukan, akan tetapi memberikan pekerjaan secara sedikit-demi sedikit.

- SDM yang ada di daerah Cilacap kurang memadai. - Ini merupakan proyek pertama dari Chengda sehingga tidak menguasai

pekerjaan di lapangan. - Biaya meningkat karena dapat mempersingkat pekerjaan sipil. - Bila dilihat dari pekerjaan sipil terdapat kendala dalam hal pondasi.. - Karena Kontraktor Utama dari China maka kualitas tidak berjalan

dengan baik. - Kadang-kadang pelaksana dengan desainer juga mengalami

penyimpangan. Dari sisi Owner (PT. PJB): - Komunikasi Bahasa yang kurang dikuasai. - Etos kerja orang Indonesia kurang bisa menyeimbangi etos kerja orang

China. - Banyaknya LSM yang menentang proyek PLTU ini.

Dari sisi Sub-Kontraktor (PT Wijaya Karya): - Adanya kerjasama yang baik dari

kedua belah pihak sehingga komunikasi tetap berjalan dengan lancar.

- Karena dapat menghemat waktu pembangunan yang telah ditetapkan, maka PT. Wijaya Karya mendapat penghargaan dari pihak Chengda-China..

- QA dilakukan sendiri secara internal. Dari sisi Owner (PT. PJB): - Adanya dukungan dari PEMDA

setempat. - Semangat kerja dari pihak China

yang baik sehingga pihak Indonesia terpacu.

7. Proyek PLTU Tanjung Jati B, Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Jepara (Jawa Tengah)

Pembangkit Listrik Konvensional

- Adanya krisis ekonomi yang melanda tahun 1997 pada saat pembangunan konstruksi sudah berjalan sekitar 70% sehingga konstruksi mengalami penundaan.

- Pada tahun 1999, konstruksi proyek sempat terhenti disebabkan karena adanya ketidaksepakatan antara Departemen Keuangan dengan JBIC mengenai fasilitas likuiditas. Pendanaan PLTU Tanjung Jati didanai oleh JBIC.

- Pada tahun 2003, terjadi kembali penundaan konstruksi yang disebabkan adanya kebijakan aturan imbal dagang (counter trade) yang diterapkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sehingga menyebabkan kontraktor Jepang yakni Sumitomo Corp menunggu hasil negosiasi dengan PT. PLN.

- Banyak material-material yang hilang di lokasi proyek selama masa konstruksi

- Adanya Pemulihan ekonomi - Security/Keamanan diperlukan untuk

mengaman-kan lokasi



ISSN : 0854 - 2910

- Terjadinya premanisasi di sekitar lokasi 8. PT. Indomarine,

Jalan Sarono Jiwo no 9 Surabaya 60299 Telp: (031) 8438101 Fax: (031) 8413291 Jalan Raya Ardi Mulyo no.2, Singosari, Malang Telp: (0341) 458952 Fax: (0341) 458953

Boiler, Heat Exchanger, Pressure Vessel, konstruksi pera-latan mekanik

- Pengiriman material komponen sudah harus tepat waktu sesuai dengan jadwal pengapalan (shipment).

- Engineering khususnya drawing sudah harus siap dan gambar harus disahkan.

- Pondasi harus siap untuk dibebani. Dalam pelaksanaan proyek, pekerjaan sipil sekitar 60%-80% sudah harus siap lebih dahulu. Pekerjaan sipil harus mendahului pekerjaan mekanik.

- SDM non teknis yang sesuai dengan tuntutan tingkat tenaga ahli yang dibutuhkan sangat sulit diperoleh di daerah.

- Mafia pemalakan di daerah lokasi pembangunan cukup banyak.

- Schedule harus on time - SDM tetap mengambil tenaga ahli dari

Surabaya - Engineering dan Drawing harus

sesuai dengan jadwal



ISSN : 0854 - 2910

Tabel 2. Pengalaman Penundaan Konstruksi PLTN di Berbagai Negara No. Negara Unit Kemajuan fisik

proyek (%) Pengeluaran

biaya (juta,US$)

Alasan Penundaan (Delay) Biaya Penyelesaian

(juta, US$)

Jadwal Penyelesaian

(bulan) 1. Argentina Central Nuclear

Attucha II 80 2700 1. Kurangnya Currency Funds

2. Keputusan privatisasi secara politis 3. Perubahan institusional pada tanggungjawab

konstruksi PLTN

692 60

2. Brasil Angra 2 78 3200 1. Perubahan institusional pada tanggungjawab konstruksi PLTN

2. Kurangnya Currency Funds 3. Permintaan energi 4. Keputusan politis yang terkait dengan kondisi

pendanaan

1200 30 (Dari keputusan untuk memper-cepat penyelesaian pada tahun 1996)

3. Bulgaria Belene 52 1200 1. Kurangnya dana 2. Perubahan politik

1020 50-60 (dari mulai pendanaan)

4. Kanada Darlington (4 unit)

100 10.000 1. Turunnya permintaan 2. Kurangnya Tenaga Kerja 3. Kesulitan Pendanaan

0 0

5. Kuba

Juragua #1 Sipil 25,Erection 20

Listrik 16

1200 1. Faktor Ekonomi 600 54

6. Republik Czech

Temelin #1 & #2 85 2000 1. Prinsip-prinsip modernisasi-konstruksi 2. Perubahan politik dan ekonomi

1300 (#1) 27 (#2) 43

7. India Kaiga #1 & 2 Rajastan #3 dan #4

92

88

526

427

1. Masalah penyelesaian Civil Engi-neering 2. Seismic Analysis dan kualifikasi struktur, peralatan

dan komponen yang terkait keselamatan 3. Ketidakcukupan performance dalam paket kontraktor 4. Pemrosesan proyek baik Seluruh permasalahan serupa dengan yang dialami Kaiga #1 dan #2

681

591

(#1) 24 (#2) 7

(#3) 10 (#4) 19

8. Iran Bushehr #1 Bushehr #2

Sipil 85 Mesin Listrik 65

Sipil 70

Mesin Listrik 50

4000

2500

1. Penyekorsan dan penyelesaian oleh kontraktor utama

2. Keseganan kontraktor utama untuk menyelesaikan proyek #1 dan #2

1500 55

9. Romania Cernavoda #1 Cernavoda #2

100

40

2000

650

1. Keterlibatan politik dalam manajemen proyek (sebelum tahun 1990)

2. Perencanaan dan jadwal manajemen 3. Kurangnya pengawasan di beberapa area 4. Kurangnya dana 5. Pekerjaan dilakukan secara paralel untuk 5 unit 1. Sebelum tahun 1990, alasan sama seperti pada

cernavoda #1 2. Kurangnya biaya &pendanaan

.........

750

. Mulai operasi

komersial



ISSN : 0854 - 2910

Cernavoda #3 Cernavoda #4 Cernavoda #5

25

10

10

3. Pemeliharaan 1. Sebelum tahun 1990, alasan sama seperti pada

cernavoda #1 2. Cernavoda #3, #4, #5, ditangguhkan pada tahun

1991 dan menuju pemeliharaan.

(2002)

10. Rusia Rostov N1 WWER-100 Kalinin N5 WWER-1000 Kursk N5 RBMK-1000 Voronezh

90

70

70

50

1100

700

900

200

1. Penurunan secara drastis volume investasi 2. Persyaratan keselamatan yang lebih tinggi, proyek-

proyek untuk memenuhi standar dan persyaratan baru

3. Keahlian ekologi dan masyarakat

110

350

420

200

18

32

40

24 11. Slovakia

Mochovce #1 Mochovce #2 Mochovce #3 Mochovce #4

Dalam pengoperasian

start up 12, 1999

40 30

(1+2)700

(3+4)650

1. kurangnya sumber pendanaan 1. kurangnya sumber pendanaan 1. adanya evaluasi baru dari proyek

860 (#1 & #2)

........

930 (#3 + #4)

(# 1) 30 (#2) 44 ........

(#3) 48 (#4) 57

12. Spanyol

Valdecaballeros #1 dan #2

55 3100 1. oposisi politik regional 2. penurunan konsumsi beban 3. Hutang utilitas yang cukup besar dalam kaitannya

dengan investasi awal PLTN

2000 (ramalan)

(#1) 48 (#2) 72

13. Ukraina Rovno-4 Kmheinitski #2 Kmheinitski #3 Kmheinitski #4

93

92

30-40 30-40

1000

1000

600-800 600-800

1. Penundaan dalam konstruksi unit energi di Ukraina 2. Perubahan politik dan ekonomi 3. penurunan permintaan listrik 4. Ketiadaan investasi

>1000 (2 unit pertama)

1000 1000

Belum didefinisikan



ISSN : 0854 - 2910

Tabel 3. Berbagai Tindakan Pencegahan Terhadap Keterlambatan Proyek di Luar Negeri No. Nama

Negara Rangking Hambatan Utama dalam

Pelaksanaan proyek Tindakan yang dilakukan Bantuan IAEA

1. Argentina - Penyediaan material dan peralatan penyimpanan jangka panjang.

- Perawatan instalasi tapak dan infrastruktur lokal.

- Penyediaan Sumber Daya Manusia. - Pengelolaan garansi dan waransi

kontraktor utama dan sub-kontraktor - Kontinuitas/diskontinuitas kontrak untuk

pemasokan komponen material konstruksi

- Penyediaan dan perawatan material dan peralatan penyimpanan, instalasi tapak, dan infrastruktur lokal, yang terkait dengan prosedur dan pengawasan kontraktor utama.

- Penyediaan sumber daya manusia untuk ijin memulai kembali proyek

- Negosiasi dengan pemasok (supplier) dan kontraktor. - Definisi dan perawatan dokumentasi.

- Koordinasi IAEA untuk penyelesaian pengalaman-pengalaman rasional diantara negara-negara yang memiliki permasalahan yang sama.

2. Brasilia - Penyediaan material dan peralatan penyimpanan jangka panjang

- Perawatan instalasi tapak dan infrastruktur lokal

- Penyediaan Sumber Daya Manusia dari perusahaan-perusahaan Enginee-ring yang terlibat dalam proyek

- Pengelolaan garansi dan waransi kontraktor utama

- Penerimaan pemerintah untuk memberikan prioritas utama terhadap masalah proyek

- Manajemen proyek yang berkaitan dengan pembatasan dana

- Pemutakhiran proyek

- Penyediaan dan perawatan peralatan dan material penyimpanan

- Pemutakhiran proyek - Penyediaan sumber daya manusia - Jaminan dari kontraktor utama (garansi dan waransi)

- Kemungkinan untuk konsultansi dan mendapatkan pertukaran informasi teknis dari negara-negara lain untuk permasalahan yang sama.

3. Bulgaria - Personil/Sumber Daya Manusia - Penyimpanan peralatan yang dikirim - Program Jaminan Mutu (QA) - Rencana Strategik - Kerjasama internasional antara staf IAEA

dengan tenaga ahli

- Konstruksi tapak dalam negara. - Perlengkapan-perlengkapan dilindungi/ dipelihara

kembali. - Program pengembangan dengan biaya minimum

merupakan suatu perencanaan yang meliputi PLTN Belene.

- Studi-studi yang dilaksanakan oleh dua institusi proyek agar mendapatkan expenditure dan berapa besar pendanaan yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek (dalam US $).

Pemberian bantuan kerja untuk masalah-masalah utama yakni: - Modernisasi WWER 1000. - Program jaminan mutu. - Rencana strategik untuk pemulihan konstruksi

PLTN. - Pengapdopsian kriteria dan standar sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. - Kerjasama internasional dan hubungan

masyarakat dalam kaitannya dengan pemulihan kembali konstruksi PLTN.

- Kemungkinan konsultasi dengan negara-negara lain untuk masalah-masalah spesifik.

4. Kanada - Peningkatan biaya proyek - Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam

perencanaan proyek - Para personil bekerja untuk proyek yang

lain. - Negosiasi dengan pemasok dan kontraktor.

- Perencanaan strategik yang lebih baik. - Meminimalkan perubahan-perubahan. - Menyimpan informasi masyarakat.

- Klarifikasi/penjelasan konsekuensi penundaan. - memberikan nasehat tentang tindakan koreksi

yang efektif dan bagaimana keuntungan/ pemanfaatan bantuan dari luar negeri.

- memberikan nasehat-nasehat tentang tindakan-tindakan, prioritas dan pre-request untuk memulai kembali.



ISSN : 0854 - 2910

5. Kuba - Masalah ekonomi dan pendanaan

- Penyimpanan peralatan, struktur dan instalasi.

- Penyediaan personil. - Penyimpanan dokumentasi QA.

- Persiapan studi kelayakan. - Rencana paralelisasi secara berkala. - Pemeliharaan dokumen mutu. - Optimasi daerah penyimpanan dan perpindahan

seluruh peralatan menuju tempat-tempat lokasi.

- Dukungan terhadap pelatihan personil. - Dukungan teknis untuk memulai kembali

konstruksi. - Dukungan teknis untuk pelaksanaan modifikasi

desain dasar (basic design) . 6. Republik

Checzh

- Waktu dan mutu persiapan proyek (kapasitas yang terbatas dari desainer dan engineering).

- Transisi dan filosofi barat ke timur (mengenai kriteria dan standar desain yang berbeda).

- Perubahan politik dan ekonomi di Republik Cheezh.

- Stabilisasi persiapan proyek. - Stabilisasi kondisi kontraktor. - Stabilisasi staf, organisasi owner dan operator PLTN.

- review teknis. - pelatihan personil. - perbandingan standar-standar (negara timur dan

barat).

7. India - Pembatasan Pendanaan. - Perubahan dan upgrade desain sesudah

pengumuman konstruksi proyek. - Pengembangan kriteria dan standar

Regulatory. - Multiplisitas pemasok dan badan-badan

yang terikat kontrak. - Ketidakcukupan fasilitas infrastruktur. - Pertimbangan masalah lingkungan.

- Sanksi pendanaan dalam dua tahap. - Tindakan lanjut untuk pengadaan barang dengan

waktu pengiriman yang lama. - Pembangunan peralatan mekanik paralel dengan

konstruksi pekerjaan sipil. - Mekanisasi kegiatan konstruksi dalam skala besar. - Konstruksi modular pre-fabrikasi skala besar. - Kelompok khusus untuk menangani komponen besar,

penerimaan masyarakat, interaksi dengan badan regulasi .

-

8. Iran - Tujuan negara-negara barat untuk bekerjasama dengan AEOI untuk penyelesaian PLTN.

- Keseganan KWU/Siemens dalam bekerjasama dengan AEOI untuk penyelesaian PLTN.

- Kurangnya dokumen-dokumen manufacturing

- Penyimpanan dan perawatan instalasi, struktur, gedung dan peralatan

- Penyediaan Sumber Daya Manusia - Penyimpanan data konstruksi dan

engineering - Pemutakhiran persyaratan regulatory,

persyaratan keselamatan yang ketat, persyaratan-persyaratan baru

- Penemuan alternatif-alternatif lain untuk penyelesaian PLTN.

- Perlindungan peralatan pembangkit, struktur dan gedung.

- Perekrutan dan pelatihan insinyur-insinyur muda. - Upgrading dokumen regulatory dengan bantuan

asistensi dari konsultan asing - Penggunaan Reaktor maju WWER 1000 model V-392 - Pembuatan laporan analisis komparatif antara kriteria

dan standar dengan otorita regulatory Iran

- Bantuan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia

- Manajemen Proyek - Dokumen Desain dan dokumen review

keselamatan yang diterima dari kontraktor baru - Partisipasi dari tenaga ahli Iran dalam

pertemuan dan konferensi yang terkait dengan WWER-1000

- Ruang lingkup misi ekspert IAEA dan nasehat melalui mekanisme pendanaan dari negara penerima

- Bantuan dalam upgrading persyaratan regulatory dan standar baru

9. Romania - Penyediaan dukungan finasial yang cukup untuk proyek.

- Kesimpulan kontrak untuk finalisasi unit #2. - Kurangnya personil kontraktor yang cakap - Pemutakhiran dokumen untuk pemenuhan

persyaratan perijinan. - Kualitas dari beberapa peralatan yang

- Memotivasi personil yang cakap. - Memberikan perlindungan yang baik terhadap

peralatan yang ada. - Memilih pemasok peralatan yang berpengalaman . - Melaksanakan perubahan-perubahan yang dilakukan

pada unit 1. - Pemutakhiran fasilitas tapak.

- Pelatihan (training). - Pertukaran pengalaman.



ISSN : 0854 - 2910

harus ditingkatkan/peningkatan teknologi. 10. Rusia - Kurangnya pendanaan.

- Tidak ada/keterlambatan pembayaran dan pemakai energi, batasan-batasan pada konstruksi PLTN berdasarkan pada keputusan pemerintah regional dan referendum.

- Rugi-rugi (loss) jumlah unit daya produktifitas di Rusia.

- Penciptaan dana untuk pengembangan energi atom termasuk investasi dalam tarif.

- Analisis dan perubahan untuk proyek agar memenuhi persyaratan keselamatan yang baru.

- Perijinan proyek-proyek, konstruksi organisasi. - Mendapatkan otorisasi untuk konstruksi dari

pengawasan otoritas. - Ekologi dan keahlian opini masyarakat.

- Bantuan dalam mendapatkan kredit asing dan dalam bidang hubungan masyarakat.

- Perukaran pengalaman dalam bidang proyek-proyek yang tertunda.

11. Slowakia Unit 1 & 2 - Pagu-pagu penting/milestone dari jadwal

waktu kontrak dalam kerangka proyek asal berdasarkan kontrak baru dari april 96 untuk unit 2.

- Pagu-pagu/milestone dari jadwal kontrak dalam bagian tindakan-tindakan keselamatan berdasarkan kontrak dari April 96 untuk unit #2. Unit 3 & 4

- Untuk mencapai keputusan peme-rintah untuk penyelesaian unit #3 & 4

- Identifikasi investor dan loaner.

Unit 3 & 4 - Pernyiapan 2 tahap dari analisis biaya terendah - Berdasarkan analisis biaya terendah untuk

mengidentifikasi loaner dan investor potensial.

- Mengamati ruang lingkup kerja dan peningkatan keselamatan dan konsep keselamatan dan pendekatan untuk implementasi tingkat keselamatan nuklir.

12. Spanyol - Motivasi personil. - Penyediaan personil yang terlatih. - Penyediaan tim desain khusus. - Hubungan masyarakat (dengan otorita

lokal). - Dokumentasi, rekaman informasi & file.

- Rencana Penyekorsan (tiga tahap). - Pengkondisian Pembangkit (tahap ke-2). - Proteksi dan perawatan prosedur. - Rencana Jaminan Mutu Khusus .

-

13. Ukraina - Kurangnya permintaan listrik. - Kurangnya dukungan pemerintah yang

ketat. - Persyaratan untuk pemutakhiran

keselamatan. - Penyimpangan konstruksi dan infra-struktur

pemasok.

- Penciptaan dan pengumpulan dana untuk penyelesaian PLTN Rovno-4 & Khmelnitski-2.

- Pengembangan proposal untuk upgrade PLTN untuk memenuhi persyaratan keselamatan.

- Pengkajian kondisi PLTN yang mengalami keterlambatan dan rekomendasi untuk memutakhirkan kondisi.

- Bantuan dalam pertukaran pengalaman dengan manajemen proyek PLTN yang tertunda.

dharudewi-p2en.pdfdharu-Tabel.pdf

Documents

DocumentMK