Mk e commerce 8 ver 2

12/1/2013

1

Free Powerpoint Templates Page 1

Pertemuan 8. Cyber Crime

1Bambang S,S.Kom, MMM.K E-Commerce



1




2

12/1/2013

2




Target

• Mahasiswa dapat memahamihukum e-commerce

• Mahasiswa dapat memahami artidari cybercrime & Cyberlaw

• Mahasiswa memahami jenis-jenis aktvitas cybercrime

• Mahasiswa tidak terlibat dalamtindak cybercrime




HUKUM E-COMMERCE

• Hukum E-Commerce di Indonesia• Hukum E-Commerce International

12/1/2013

3




Hukum E-Commerce Di Indonesia

Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan, tidak mencover aspek transaksi yang dilakukan secara on-line (internet), akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi peganggan untuk melakukan transaksi secara on-line :

1. Undang-undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik.




Hukum E-Commerce Di Indonesia (Cont)

2. Pasal 1233 KUHP Perdata, dengan isinya sebagai berikut:“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Berarti dengan pasal ini perjajian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia.

3. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka

12/1/2013

4




HUKUM E-COMMERCE INTERNASIONALTerdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce , yaitu :

1. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nation. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa didunia ini baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum anglo saxon.




2. Singapore Electronic Transaction Act ( ETA)

1. Tidak ada perbedaan antar data elektronik dengan dokumen tertulis.

2. Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis

3. Penjual atau Pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik.

4. Suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti dipengadilan.5. Jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang

berkesepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut.

Terdapat 5(lima) hal yang perlu digaris bawahi yaitu :

Hukum E-Commerce International (Cont)

12/1/2013

5




3. EU Direct on Electronic Commerce

1. Setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negera yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik.

2. Para negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam hal :

Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni 2000, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi yaitu

a. Kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real-estate.

b. Kontrak yang diatur didalam hukum keluarga.c. Kontrak penjaminan.d. Kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan.

Hukum E-Commerce International (Cont)




Cybercrime• Kriminalitas dunia maya

(cybercrime) ataukriminalitas di internet adalah tindakan pidanakriminal yang dilakukanpada teknologi internet (cyberspace), baik yang menyerang fasilitasumum di dalamcyberspace ataupunkepemilikan pribadi.

12/1/2013

6




CYBER LAW

• Jenis Kejahatan Cyber• Aspek Hukum Terhadap Kejahatan Cyber

Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai "online" dan memasuki dunia cyber atau maya.




11.3.1. Jenis Kejahatan Cybera. Joy Computing

adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin . Hal initermasuk pencurian waktu operasi kmputer .

b. Hackingadalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin denganalat suatu terminal.

c. The Trojan Horsemanipulasi data atau program dengan jalan mengubah dataatu instruksi pada sebuah program , menghapus,menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuanuntuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Cyberlaw

12/1/2013

7




d. Data Leakageadalah menyangkut bocornya data keluar terutama mengenaidata yang harus dirahasiakan.

e. Data Diddlingyaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengancara tidak sah mengubah input atau output data.

f. To Frustate Data Communication ata Diddlingyaitu penyia-nyiaan data komputer

g. Software Piracyyaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yangdilindungin HAKI.

Cyberlaw11.3.1. Jenis Kejahatan Cyber (lanjutan)




11.3.2. Aspek Hukum terhadap Kejahatan CyberDalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu

1. Azas Subjective TerritorialityAzas yang menekankan bahwa keberlakuan hukumditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan danpenyelesaian tindak pidananya dilakukan dinegara lain.

2. Azas Objective TerritorialityAzas yang menyatakan bahwa hukum yang berlakuadalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadidan memberikan dampak yang sangat merugikan baginegara yang bersangkutan.

Cyberlaw

12/1/2013

8




3. Azas NasionalityAzas yang menentukan bahwa Negara mempunyaijurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkankewarganegaraan pelaku.

4. Azas Protective PrincipleAzas yang menekankan jurisdiksi berdasarkankewarganegaraan korban.

5. Azas UniversalityAzas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untukmenangkap dan menghukum para pelaku pembajakan.

Cyberlaw (Cont)




6. Azas Protective PrincipleAzas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas

keinginan negara untuk melindungin kepentingan negara darikejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya yang umumnyadigunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.

Cyberlaw (Cont)

12/1/2013

9




Kasus kejahatan cybercrime –ecommerce di Indonesia

•tahun 2000 beberapa situs atau web Indonesia diacak-acak oleh cracker yang menamakan dirinya Fabianclone dan naisenodni. Situs tersebut adalah antara lain milik BCA, Bank Bali, Bursa Efek Jakarta dan Indosatnet (Agus Raharjo, 2002.37).

•Cyber Squalling, yang dapat diartikan sebagai mendapatkan, memperjualbelikan, atau menggunakan suatu nama domain dengan itikad tidak baik atau jelek. Di Indonesia kasus ini pernah terjadi antara PT. Mustika Ratu dan Tjandra, pihak yang mendaftarkan nama domain tersebut (Iman Sjahputra, 2002:151-152).





•Satu lagi kasus yang berkaitan dengan cybercrime di Indonesia, kasus tersebut diputus di Pengadilan Negeri Sleman dengan Terdakwa Petrus Pangkur alias Bonny Diobok Obok. Dalam kasus tersebut, terdakwa didakwa melakukan Cybercrime. Dalam amar putusannya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Petrus Pangkur alias Bonny Diobok Obok telah membobol kartu kredit milik warga Amerika Serikat, hasil kejahatannya digunakan untuk membeli barang-barang seperti helm dan sarung tangan merk AGV. Total harga barang yang dibelinya mencapai Rp. 4.000.000,-(Pikiran Rakyat, 31 Agustus 2002).

12/1/2013

10





• Pencurian akses internet yangsering dialami oleh ISP

• Kejahatan nama domain

• Memasuki, memodifikasi, ataumerusak homepage (hacking)

• Penyerangan situs atau e-mailmelalui virus atau spamming.

• Persaingan bisnis denganmenimbulkan gangguan bagisitus saingannya.




Penanggulangan Cybercrime• UU ITE no. 11 tahun 2008• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata • Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata• Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1997 Tentang Dokumen Perusahaan • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan • Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 1998 Tentang Pendirian Perusahaan

Perseroan dibidang Perbankan.

12/1/2013

11




Pasal-pasal pada UU ITE tentang kejahatan e-commerce

Pasal 2Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukanperbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baikyang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukumIndonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentinganIndonesia. Pasal 9Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harusmenyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengansyarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pasal 101. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik

dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.2. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah.




Pasal 181. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik

mengikat para pihak.2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku

bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi

Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asasHukum Perdata Internasional.

4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatiflainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbuldari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimanadimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnyayang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul daritransaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum PerdataInternasional.


12/1/2013

12




Pasal 201. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat

penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujuiPenerima.

2. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secaraelektronik.

Pasal 211. Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri,

melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaiberikut:

•jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan TransaksiElektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;•jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalampelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau•jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalampelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggaraAgen Elektronik.






Pasal 21 (lanjutan)3. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen

Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap SistemElektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara AgenElektronik.

4. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya AgenElektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukummenjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapatdibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihakpengguna Sistem Elektronik.

Pasal 221. Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen

Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanyamelakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

12/1/2013

13




Pasal 301. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses

Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses

Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untukmemperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengaksesKomputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 461. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).





26

Terima Kasih,Terima Kasih,Wassalam,Wassalam,

Thanks,Thanks,Matur Nuwun,Matur Nuwun,

TseTse--se,se,ArigatoArigato

Documents

Mk e commerce 8 ver 2