metodologi pekerjaan arsitektur dan sipil

SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN SIPIL DAN ARSITEKTUR

NO

URAIAN

HAL

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

SYARAT-SYARAT UMUM PEKERJAAN PERSIAPAN LAPANGAN DAN PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN PASANGAN PEKERJAAN DINDING DAN PENYELESAIANNYA PEKERJAAN DINDING PARTISI PEKERJAAN KAYU PEKERJAAN TALANG DAN PENUTUP ATAP PEKERJAAN KUSEN, DAUN PINTU, JENDELA, KACA, SERTA PERLENGKAPAN KUNCI DAN PENGGANTUNG PEKERJAAN LANGIT-LANGIT PEKERJAAN LANTAI DAN PENYELESAIANNYA PEKERJAAN RAILING PEKERJAAN WATERPROOFING PEKERJAAN KHUSUS PEKERJAAN LUAR BANGUNAN PEKERJAAN LOGAM PEKERJAAN JALAN, PARKIR DAN PEDESTRIAN PEKERJAAN LANSEKAP PEKERJAAN PENCEGAHAN RAYAP PEKERJAAN PANEL KOMPOSITE DAN ATAP TRANSPARAN

2-1

2-4

2-8

2-13

2-22

2-26

2-29

2-32

2-43

2-45

2-51

2-52

2-57

2-65

2-66

2-68

2-71

2-76

2-77

Pembangunan MESS LEMHANNAS Republik Indonesia KATA PENGANTAR

i PT. Ciptanusa Buana Sentosa

KATA PENGANTAR

Laporan Final merupakan laporan terakhir yang harus diserahkan Pihak Konsultan, sebagai Prasyarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan

Perencanaan Pembangunan MESS LEMHANNAS REPUBLIK INDONESIA .

Laporan Final ini merupakan penyempurnaan dari draft final yang berisi , Dokumen Gambar Kerja dan Sekaligus dipergunakan untuk Dokumen Tender bidang

Arsitektur, Struktur, Mekanikal-Elektrikal yang lengkap dengan ukuran dan detail serta

informasi lain yang diperlukan untuk pelaksanaan , Dokumen RKS, Spesifikasi, Rencana

Kegiatan dan Volume Pekerjaan (BQ) , Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dokumen

/laporan teknis perhitungan struktur, perhitungan ME, yang lebih terinci tentang Bangunan,

MESS LEMHANNAS Republik Indonesia- Jakarta

Harapan kami adalah semoga Laporan Final ini dapat memenuhi persyaratan yang diminta dan dipergunakan dalam Pembangunan MESS LEMHANNAS Republik

Indonesia- Jakarta. Masukan dan Saran yang berguna bagi perbaikan laporan ini sangat

kami harapkan.

Hormat kami

Jakarta, Agustus 2010

PT.CIPTANUSA BUANA SENTOSA

Pembangunan MESS LEMHANNAS Republik Indonesia PERSYARATAN TEKNIS BAB.1. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1 - 1 PT. Ciptanusa Buana Sentosa

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian Istilah

Pasal 1 1. Pedoman dan Peraturan Perundang-undangan yang dipakai, adalah Buku Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/PRT/M/2007;

2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN;

3. Pengguna Anggaran adalah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran;

4. Pejabat Pembuat Komitmen, adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur Lmhannas RI yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan MESS LEMHANNAS RI.

5. Penyedia Barang/Jasa, adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;

6. Pelelangan Umum, adalah pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara terbuka untuk umum melalui metode pascakualifikasi, dengan membandingkan nilai penawaran serta kompetensi jasa usaha penyedia barang/jasa;

7. Metoda Satu Sampul, adalah penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan;

8. Sistem Gugur, adalah cara penilaian atau evaluasi terhadap penawaran yang masuk, melalui pendekatan kualitatif terhadap persyaratan administrasi dan teknis serta data-data kualifikasi kompetensi jasa usaha. Salah satu saja persyaratan administrasi/ teknis/ data kualifikasi perusahaan tidak dipenuhi, penawaran dinyatakan gugur;

9. Pascakualifikasi, adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu Iainnya setelah memasukkan penawaran;

10. Sistem Nilai (Scoring System), adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kreteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya;

11. Surat Jaminan, adalah jaminan tertulis untuk Jaminan Penawaran maupun Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan Bank Umum /lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa;

12. Bukti Otentik, adalah bukti asli atau rekaman sesuai asli yang dilegalisir oleh badan hukum/lembaga yang berwenang terhadap data-data perusahaan yang menjadi persyaratan dalam proses pelelangan sesuai ketentuan dalam Dokumen ini;

13. Panitia / Panitia Pengadaan, adalah tim yang diangkat oleh LEMHANNAS RI untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa;

14. Peserta Lelang, adalah badan usaha atau orang perseorangan termasuk koperasi yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa yang telah terdaftar sebagai peserta



pelelangan di Panitia Pengadaan Barang/Jasa pembangunan Mess Lemhannas Republik Indonesia

15. Fakta Integritas, adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Panitia pengadaan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

16. Surat Kuasa Direktur/Direksi, adalah surat kuasa yang dikeluarkan Dirut/Direktur kepada orang yang termasuk dalam akta pendirian perusahaan untuk mewakili perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Dokumen Pengadaan

PasaI 2 1. ISI DOKUMEN PENGADAAN

1.1 Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh Panitia Pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa pemerintah serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia pengadaan, yang harus dibaca dan menjadi ketentuan mengikat dalam seluruh tahapan proses kegiatan pelelangan, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan Serah Terima Pekerjaan dilingkungan Lemhannas RI, serta menjadi satu kesatuan dengan addendum yang mungkin dikeluarkan dalam bab selanjutnya. Isi Dokumen Pengadaan adalah:

BAB I : Ketentuan umum BAB II : Instruksi Umum kepada peserta lelang BAB III : Instruksi Khusus kepada peserta lelang BAB IV : Bentuk Surat Penawaran dan Lampirannya (Daftar Kuantitas

dan Analisa Harga Satuan) BAB V : Syarat Umum Kontrak BAB VI : Syarat Khusus Kontrak BAB VII : Spesifikasi Teknis BAB VIII : Daftar Analisa Harga Satuan dan Gambar Rencana Pekerjaan Lampiran-Lampiran : Formulir Isian Kualifikasi dan contoh-contoh surat

1.2 Dokumen Pengadaan disediakan bagi peserta lelang dan lampiran-lampiran yang tersedia harus diisi dan disampaikan bersama-sama dengan surat penawaran serta kelengkapan Iainnya sebagaimana ditentukan dalam Dokumen ini.

1.3 Dokumen Kualifikasi dan dokumen penawaran dimasukkan dalam satu amplop

tertutup dan disampaikan kepada Panitia Pengadaan. 2. KLARIFIKASI DOKUMEN PENGADAAN

Peserta lelang yang memerlukan klarifikasi Dokumen Pengadaan dapat memintakan penjelasan kepada Panitia Pengadaan secara tertulis dengan alamat sekretariat pelelangan seperti tercantum dalam sampul dokumen ini. Panitia Pengadaan akan menanggapi setiap



permohonan klarifikasi yang diterima 1 (satu) hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

3. ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN

3.1 Sebelum batas waktu pemasukan penawaran, Panitia pengadaan dapat mengubah Dokumen Pengadaan dengan mengeluarkan addendum.

3.2 Setiap addendum yang dikeluarkan merupakan bagian dari Dokumen Pengadaan dan dapat diterima oleh seluruh calon peserta lelang.

3.3 Untuk memberi waktu yang cukup kepada calon penawar peserta lelang termasuk untuk memperhitungkan addendum, dalam menyiapkan penawaran mereka, panitia akan memberikan waktu secukupnya terhadap batas akhir pemasukan penawaran.

Bagian Ketiga

Penjelasan Umum Pelaksanaan Pengadaan

PasaI 3 Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, khususnya jasa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kegiatan di lingkungan LEMHANNAS RI Tahun 2010 adalah sebagai berikut; 1. UMUM

1.1 Nama Paket : Pembangunan Mess Lemhannas Republik Indonesia

1.2 Lokasi : Jalan Merdeka Selatan - Jakarta Pusat 1.3 Sumber Dana : APBN 1.4 Tahun Anggaran : 2010 1.5 Penanggung Jawab Program : Lemhannas RI 1.6 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PPTK : Yang Ditunjuk oleh

Gebernur Lemhannas dengan SK 1.9 Penyelenggara : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan

Mess Lemhanas Republik Indonesia 2.0 Dasar Hukum : Buku Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang

dan Jasa Keppres 80 tahun 2003, Perat uran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 43/PRT/M/2007.

2. PROSEDUR PENGADAAN BARANG JASA

Beberapa ketentuan umum tentang Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Lemhannas RI dengan pelelangan adalah sebagai berikut: 2.1 Seluruh Peserta Lelang akan menanggung seluruh biaya-biaya yang diperlukan

untuk pelaksanaan persiapan dan pemasukan penawarannya dan Pihak Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan Panitia Pengadaan dalam hal apapun tidak akan bertanggung jawab atau



berkewajiban untuk mengganti biaya tersebut sebagai akibat dari pelaksanaan dan proses penawaran atau proses evaluasi penawaran;

2.2 Metode pengadaan yang digunakan adalah dengan Pelelangan Umum; 2.3 Sistim evaluasi Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan Administrasi adalah

menggunakan Sistem Gugur; Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis dengan menggunakan sistem nilai;

2.4 Sistem kualifikasi Perusahaan untuk menilai kompetensi dan kemampuan badan usaha dilakukan dengan proses Pascakualifikasi;

2.5 Sistem Kontrak Pengadaan Barang/ jasa adalah berdasarkan bentuk gabungan antara Kontrak Lump Sum dan kontrak harga satuan, dengan jangka waktu pelaksanaan adalah yang ditentukan kemudian;

2.6 Dokumen ini diterbitkan sebagai pedoman bagi para peserta Pengadaan Barang/ Jasa dalam pengisian formulir-formulir dan dokumen penawaran masing-masing paket pekerjaan guna memenuhi syarat-syarat Evaluasi dan Kualifikasi yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan Adil/Tidak Diskriminatif serta AKUNTABEL;

2.7 Seluruh isi dokumen ini adalah bersifat mengikat, kecuali ada perubahan dan atau penambahan atas isi dokumen dan dicantumkan dalam sebuah Berita Acara Perubahan dan atau Penambahan Dokumen Pengadaan.

3. JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN Pelaksanaan Pelelangan Umum akan dilakukan mulai dari Pendaftaran dan Pengambilan

Dokumen hingga Pengumuman Pemenang calon Penyedia Barang/ Jasa untuk masing masing pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut: 3.1 Pendaftaran Pelelangan;

Hari : Hari kerja Tanggal : .... s/d .... 2010 Jam : .s/d., kecuali hari Jumat hingga jam . Tempat : Kantor Lemhannas RI Jl. Merdeka Selatan - Jakarta Pusat Catatan : - Pendaftaran langsung dilakukan oleh Direktur atau orang yang

dikuasakan (tercantum dalam akte pendirian perusahaan) dengan membawa surat kuasa bermaterai cukup (Rp. 6.000,-) dan membawa / menunjukkan KTP Asli (bagi yang dikuasakan wajib menunjukkan KTP Asli yang menguasakan),- membawa SBU Asli, Sertifikat ISO 9001:2000,SIUJK Asli, Akte Pendirian Perusahaan;

- Diluar hari dan jam yang ditetapkan, tidak akan dilayani.

3.2 Pengambilan Dokumen Pengadaan; Hari : Hari Kerja Tanggal : .s/d 2010 Jam : . s/d . wib, kecuali hari Jumat hingga jam .. Tempat : Kantor Lemhannas RI Jl. Merdeka Selatan - Jakarta Pusat Catatan : Diluar hari dan jam yang ditetapkan, tidak akan dilayani.



3.3 Aanwijzyng (Penjelasan Pekerjaan Teknis dan Administrasi) Hari : Hari Kerja Tanggal : ..... 2010 Jam : .... WIB s/d selesai Tempat : Kantor Lemhannas RI

3.4 Peninjauan Lapangan Hari : Hari Kerja Tanggal : ... 2010 Jam : .... s/d Selesai Tempat : Lokasi di Komplek Lemhannas RI

3.5 Pemasukan Penawaran

Hari : Hari Kerja Tanggal : .... s/d ... 2010 Jam : .... s/d .... Tempat : Kantor Lemhannas RI Jl. Merdeka Selatan - Jakarta Pusat Catatan : - diluar hari dan jam yang ditetapkan tidak akan dilayani batas akhir Pemasukan Penawaran adalah : Hari : Hari Kerja Kamis Tanggal : ...... 2010 Jam : ...... WIB Tempat : Kantor Lemhannas RI Jl. Merdeka Selatan - Jakarta Pusat

Catatan : - diluar hari/tanggal/jam (toleransi waktu diatur kemudian) batas akhir dianggap terlambat.

3.5 Pembukaan Penawaran :

Hari : Hari Kerja Tanggal : .... 2010 Jam : ..... WIB s/d Selesai Tempat : Kantor Lemhannas RI Jl. Merdeka Selatan - Jakarta Pusat

4. RAPAT PENJELASAN UMUM

4.1 Peserta Pengadaan disarankan hadir pada rapat Penjelasan Umum yang telah ditentukan sesuai dengan Jadwal yang tertera dalam pengumuman / dokumen ini.

4.2 Rapat Penjelasan Umum hanya dapat dihadiri oleh Perusahaan yang telah mendaftar sebagai peserta pengadaan barang/jasa di Lingkungan Lemhannas RI

4.3 Rapat penjelasan Umum dihadiri oleh Direktur Perusahaan atau orang yang ditugaskan yang mengerti perihal teknis dan administrasi dengan membawa Surat Kuasa bermaterai dari Direktur/Direktur Utama Perusahaan.

4.4 Dalam Rapat Penjelasan Umum, peserta pengadaan diberikan kesempatan untuk menanyakan persyaratan baik yang berkaitan dengan administrasi maupun teknis yang dirasa kurang jelas.



4.5 Hasil Rapat Penjelasan Umum akan dituangkan ke dalam Berita Acara (BA) Rapat Penjelasan Umum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

4.6 Berita Acara Rapat Penjelasan Umum tersebut ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) wakil dari peserta pengadaan.

Bagian Keempat Persyaratan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 4

Persyaratan Penyedia Barang/ Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Mess Lemhannas RI Pusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan

sebagai penyedia barang/jasa, sesuai yang ditetapkan dalam dokumen ini (BAB III Instruksi Khusus Pada Peserta Lelang);

2. Memiliki keahlian, Pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

4. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; 5. Memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan rekaman

bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan laporan bulanan PPN, PPh 3 (tiga) bulan terakhir;

6. Dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di Iingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

7. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain serta mampu menunjukkan bukti-bukti otentik;

8. Tidak masuk dalam daftar hitam; 9. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; 10. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha

yang dimilikinya; 11. Membuat pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan dan kesediaan

dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila dokumen yang disampaikan terbukti tidak benar.

12. Membuat/mengisi formulir FAKTA INTEGRITAS (pada saat pendaftaran lelang); 13. Mampu menunjukkan asli segala kelengkapan kualifikasi seperti yang disyaratkan dalam

dokumen ini, sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 5

Persyaratan-persyaratan yang lain dalam Pengadaan Barang/ Jasa ini adalah:



1. Peserta Lelang telah terdaftar dalam proses Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Pengadaan sesuai paket pekerjaan yang diminati pada Jadwal yang ditetapkan; 2. Peserta lelang memasukkan Dokumen Penawaran sesuai Jadwal yang ditetapkan; 3. Dokumen penawaran yang disampaikan memenuhi butir-butir ketentuan lnstruksi

Persyaratan Penawaran; 4. Penawarannya merupakan harga penawaran yang responsif serta mempergunakan

semaksimal mungkin bahan produksi dalam negeri, dan yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta atau setara;



BAB II INSTRUKSI UMUM KEPADA PESERTA LELANG

Bagian Pertama

Penyiapan Penawaran

Pasal 6 1. BAHASA PENAWARAN

Semua penawaran yang berkenaan dengan penawaran harus mempergunakan Bahasa Indonesia.

2. MATERI DOKUMEN PENAWARAN

Penawaran yang diserahkan peserta lelang harus terdiri dari hal-hal sebagai berikut : 2.1 Surat Penawaran, sesuai syarat / ketentuan dalam dokumen ini; 2.2 Jaminan Penawaran Asli 2.3 Daftar Kuantitas dan Analisa Harga Satuan; 2.4 Metode dan Teknologi Pelaksanaan; 2.5 Diagram Jadwal Waktu Pelaksanaan; 2.6 Spesifikasi teknis yang memenuhi persyaratan; 2.7 Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan bila ada; 2.8 Dokumen Kualifikasi Perusahaan (dalam bentuk bundel atau dijilid).

3. HARGA PENAWARAN

3.1 Kecuali dinyatakan lain dalam dokumen ini, harga penawaran adalah harga untuk seluruh pekerjaan berdasarkan dafar harga satuan dan harga yang diserahkan oleh peserta lelang;

3.2 Peserta lelang harus mengisi harga satuan dan harga untuk semua mata pekerjaan yang tercantum kuantitasnya dalam daftar kuantitas. Apabila harga dicantumkan nol mata pekerjaan tertentu, maka PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN tidak akan membayar apabila dilaksanakan dan harus dianggap termasuk dalam harga satuan dan lainnya dalam daftar kuantitas;

3.3 Bea-bea, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn 10%) sudah termasuk dalam harga penawaran total dalam dokumen penawaran;

3.4 Harga satuan yang dicantumkan peserta penawar adalah tetap selama masa pelaksanaan lelang dan kontrak, kecuali apabila dinyatakan bahwa dapat disesuaikan selama masa pelaksanaan kontrak.

4. MATA UANG PENAWARAN

Seluruh penawaran yang disampaikan adalah dengan menggunakan mata uang Indonesia (Rupiah)



5. MASA BERLAKU PENAWARAN

Penawaran harus tetap berlaku sepanjang waktu yang ditetapkan dalam dokumen ini.

6. BENTUK PENAWARAN

6.1 Peserta lelang harus menyiapkan satu dokumen penawaran asli dan dijilid serta satu dokumen isian kualifikasi asli dan dijilid secara terpisah yang merupakan bagian dari penawaran dan diberi tanda secara jelas ASLI. Disamping itu peserta/penawar juga melampirkan masing-masing 2 (dua) dokumen rekaman dan dijilid serta diberi tanda secara jelas REKAMAN. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen asli dan rekaman, maka asli yang berlaku.

6.2 Penawaran yang dimaksud pada butir 6.1 diatas merupakan penawaran tunggal atau bukan penawaran alternatif.

6.3 Seluruh isi dokumen penawaran harus diketik pada kertas kop perusahaan, kecuali Jaminan Penawaran dengan menggunakan tinta yang tidak dapat dihapus.

6.4 Surat Penawaran dan semua lampirannya harus dibuat pada kertas berukuran F4. 6.5 Surat Penawaran dan dokumen-dokumen lain yang mensyaratkan, harus distempel

dengan Materai Rp. 6.000- dan harus ditandatangani oleh Direktur Utama/pimpinan perusahaan atau pihak lain yang disertai Surat Kuasa Direksi yang dilegasisasi oleh Notaris.

6.6 Penawaran asli dan semua rekamannya ditujukan kepada:

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN MESS LEMHANNAS RI

Kantor Lemhannas RI Jl. Merdeka Selatan Jakarta Pusat

6.7 Penawaran tidak boleh terdapat coretan, penghapusan atau penambahan yang secara substansi dapat merubah isi penawaran.

6.8 Segala isi sampul penawaran menjadi tanggung jawab perusahaan penawar. 7. SURAT PENAWARAN TIDAK SAH

Surat Penawaran tidak sah apabila (salah satu atau lebih) : 7.1 Surat penawaran tidak ditandatangani oleh yang berhak sesuai ketentuan pada Bab

I pasal 4 butir ke 4; 7.2 Surat Penawaran tidak ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pembangunan Mess Lemhannas RI; 7.3 Tidak mencantumkan nama paket pekerjaan; 7.4 Tidak mencantumkan masa berlaku penawaran; 7.5 Tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaan;



7.6 Tidak dibubuhi materai sebagaimana disyaratkan atau tidak bermaterai cukup (Rp. 6.000,-);

7.7 Materai tidak bertanggal dan tidak terkena tandatangan; 7.8 Tidak bertanggal, bulan, tahun, dan cap perusahaan; 7.9 Harga yang tercantum dalam angka tidak sama atau tidak sesuai dengan yang

tercantum dengan huruf; 7.10 Besarnya biaya/harga penawar tidak jelas, baik dengan angka maupun dengan

huruf; 7.11 Terdapat coretan, penghapusan atau penambahan secara substansi dapat merubah

penawaran. 8. PENYAMPULAN PENAWARAN

8.1 Peserta Lelang harus memasukkan dokumen penawaran dengan sistem 2 (dua)

sampul, yaitu: a). Sampul I ( Dokumen Administrasi dan Teknis ) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2

(dua) copy/rekaman, Sampul I tersebut direkat dan dilak untuk menjaga kerahasian.

b). Sampul II ( Dokumen biaya ) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy/rekaman, Sampul II tersebut direkat dan dilak untuk menjaga kerahasian.

c). Sampul I dan sampul II dimasukkan kedalam sampul luar/ sampul penutup kemudian direkat dan dilak untuk menjaga kerahasian.

8.2. Dokumen penawaran dimasukkan ke dalam sampul tertutup berwarna coklat,

berukuran F4 (folio). 8.3. Pada sampul luar/ sampul penutup bagian depan hanya dicantumkan alamat tujuan

yaitu Kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa yang mengadakan proses pelelangan dengan alamat sesuai tempat pemasukan penawaran serta kata-kata dokumen penawaran pengadaan barang/jasa yang mencantumkan : nama paket, hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemasukan), seperti contoh format dibawah ini:

CONTOH SAMPUL SURAT PENAWARAN BAGIAN DEPAN



DOKUMEN PENAWARAN Kegiatan : Pembangunan Mess Lemhannas RI Tempat : Jl.Merdeka Selatan RI Hari : () (diisi Panitia/Petugas) Tgl/Bln/Thn : () (diisi Panitia/Petugas) Diterima Pukul : ( WIB) (diisi Panitia/Petugas) Paraf : ...................... (Paraf Panitia/Petugas)

Kepada Yth. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Mess Lemhannas RI Tahun Anggaran 2010 di-

JAKARTA

8.4. Pada sampul luar bagian belakang sampul penawaran dibubuhi lack atau disegel pada kelima sisi yang merupakan sambungan sampul (lihat contoh gambar).

Gambar 1. Contoh sampul luar Dokumen Penawaran

9. SISTIM PENYAMPAIAN PENAWARAN

9.1 Setelah butir 8.2 ayat 8 Pasal ini diisi oleh panitia, Dokumen Penawaran dimasukkan

langsung oleh wakil perusahaan ke tempat yang telah disediakan panitia. 9.2 Apabila Dokumen Penawaran disampaikan melalui Pos, sampul pertama

dimasukkan dalam satu sampul (sampul luar) yang mencantumkan Alamat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Mess Lemhannas RI - Bengkulu serta catatan nama serta tanggal dan jam penerimaan.

9.3 Panitia berhak memberi kode pada sampul penawaran yang disampaikan, dihadapan peserta yang menyampaikan penawaran, disesuaikan kode kotak penawaran;



9.4 Ketentuan mengenai sampul penawaran diatas tidak bersifat mengikat (kecuali melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 8.2 ayat 8 pasal ini), namun apabila tidak diikuti, maka segala resiko yang terjadi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan menjadi tanggung jawab penawar. Hal-hal yang menyangkut penyimpangan terhadap sampul penawaran akan dicatat oleh petugas pemasukan penawaran dan ditandatangani oleh peserta yang memasukkan penawaran.

Bagian Kedua Kelengkapan Sampul Dokumen Penawaran

Pasal 7

Kelengkapan sampul dokumen penawaran adalah berisi dokumen penawaran dan dokumen isian kualifikasi kompetensi dan kemampuan usaha.

Pasal 8

Kelengkapan DOKUMEN PENAWARAN, berisikan: 1. Seluruh peserta lelang diharuskan membuat surat Penawaran yang berisikan nilai

penawaran untuk paket pekerjaan yang akan diikuti serta jangka waktu pelaksanaan yang akan dilakukan. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama atau Kuasa yang ditetapkan diatas Materai dan bertanggal sesuai tanggal penawaran. Ketentuan lain-lain adalah: 1.1 Contoh Surat Penawaran sebagaimana tertera dalam Dokumen ini (Bentuk Surat

Penawaran dan Lampirannya); 1.2 Besaran Nilai Penawaran tercantum dalam angka dan huruf; 1.3 Masa berlaku Surat Penawaran adalah tidak kurang dan 30 (tiga puluh) hari; 1.4 Jangka waktu pelaksanaan tertulis dalam Angka dan Huruf, dan tidak boleh melebihi

sesuai yang disyaratkan dan menjadi ketetapan masing-masing paket pekerjaan.

2. Seluruh Penawaran harus disertai dengan Jaminan Penawaran Asli dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut : 2.1 Contoh Jaminan Penawaran tertera dalam Lampiran Dokumen ini; 2.2 Diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintahdan akan diverifikasi oleh panitia (tidak

termasuk Bank Perkreditan Rakyat); 2.3 Masa berlaku Jaminan Penawaran adalah selama masa berlaku penawaran ditambah

sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender; 2.4 Nama Kegiatan, Pengguna Barang/ Jasa dan Penyedia Barang/Jasa yang dijamin

harus sesuai; 2.5 Besaran nilai Jaminan Penawaran adalah tidak kurang 3% terhadap besar Nilai

Penawaran; 3. Seluruh Penawaran harus disertai dengan Daftar Kuantitas Pekerjaan (Bill of Quantity)

disertai Analisa Harga Satuan untuk masing-masing jenis sub pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut : - Lembaran isian untuk Daftar Kuantitas tertera dalam bagian Dokumen Pengadaan

ini, dan Analisa Harga Satuan dibuat oleh masing-masing kontraktor



4. Seluruh Penawaran harus disertai Metode Pelaksanaan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut : 4.1 Metode Pelaksanaan sekurang-kurangnya memuat tata cara pelaksanaan pekerjaan

mulai dari tata cara Persiapan hingga tahap akhir; 4.2 Jadwal pelaksanaan disusun dalam bentuk diagram balok dan atau Kurva S, dengan

masa pelaksanaan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Penawaran;

Pasal 9

Kelengkapan DOKUMEN KUALIFIKASI, berisikan : 1. Isian Formulir Kualifikasi Asli yang bermaterai Rp. 6000,- dan bertandatangan sesuai

penandatangan surat penawaran, meliputi : 1.1 Form isian data adiministrasi 1.2 Form isian Ijin Usaha 1.3 Form isian landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1.4 Form Isian Kepengurusan Perusahaan 1.5 Form isian data keuangan

- Susunan Kepemilikan Saham - Pajak-pajak

- Lapaoran Keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik {Neraca perusahaan (per 31 Desember 200)}

1.6 Form isian data personalia (teknis dan administrasi) dilengkapi dengan struktur organisasi dengan melampirkan ijasah terakhir dan daftar riwayat Pekerjaan, Surat Keterangan Keahlian/Ketrampilan dari LPJK, yang akan diverifikasi melalui website LPJK

1.7 Form isian daftar peralatan 1.8 Form isian data pengalaman pekerjaan 1.9 Form isian data pekerjaan yang sedang dilaksanakan 1.10 Membuat SKK dan SKP 1.11 Form isian Modal Kerja/Dukungan bank,

2. Foto copy akte pendirian perusahaan dan akte perubahan terakhir (bila ada perubahan). 3. Foto copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang berlaku, asli dibawa dan

ditunjukan kepada panitia pada waktu pembukaan penawaran. 4. Foto copy SBU (Sertifikat Badan Usaha) Bidang Arsitektur ;

a. asli dibawa dan ditunjukan kepada panitia pada waktu pembukaan penawaran. Untuk menunjukkan ke-aslian SBU panitia akan melakukan pengecekan langsung pada website LPJK

5. Foto copy SBU (Sertifikat Badan Usaha) Bidang Sipil ( Sub Bidang/Bagian Sub Bidang) ; a. asli dibawa dan ditunjukan kepada panitia pada waktu pembukaan penawaran. Untuk

menunjukkan ke-aslian SBU panitia akan melakukan pengecekan langsung pada website LPJK

6. Foto copy SBU (Sertifikat Badan Usaha) Bidang Mekanikal ; a. asli dibawa dan ditunjukan kepada panitia pada waktu pembukaan penawaran. Untuk

menunjukkan ke-aslian SBU panitia akan melakukan pengecekan langsung pada website LPJK

7. Foto Copy Sertifikat ISO 9001:2000 ISO 14001; OHSAS 18001 dan atau SMK3 yang dikeluarkan oleh Lembaga Resmi dan bukti hasil audit tahun 2008 ( minimal 2 sertifikat )



8. Foto copy Kartu Tanda Anggota GAPENSI/GAPEKNAS/Asosiasi lainnya yang masih berlaku, asli dibawa dan ditunjukan kepada panitia pada waktu pendaftaran.

9. Foto copy Kartu NPWP (Nomor Poko Wajib Pajak), asli dibawa dan ditunjukan kepada panitia lelang waktu pendaftaran.

10. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku, asli dibawa dan ditunjukan kepada panitia pada waktu pendaftaran.

11. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku, asli dibawa dan ditunjukan kepada panitia pada waktu pendaftaran.

12. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PK) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

13. Referensi Bank dari Bank Umum Pemerintah. 14. Foto copy Jaminan Penawaran dari Bank Umum Pemerintah sebesar minimal 3 % dari

harga penawaran, yang asli diserahkan kepada panitia. 15. Surat Pernyataan Tunduk pada Panitia Pelelangan beserta ketentuan dan peraturannya

diatas materai Rp. 6000,- 16. Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/Polri diatas materai Rp.

6000,- 17. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan, dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dengan dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,-

18. Melampirkan Surat Pernyataan Asli bermaterai bukan penyedia barang/jasa yang masuk dalam daftar hitam perusahaan;

19. Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.

20. Foto copy (SPT/PPh) tahun terakhir serta Fotokopi laporan bulanan PPh pasal 25, pasal 21, dan PPn minimal 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2009 & Surat Keterangan Fiskal dari Direktorat Jendral Pajak tahun terakhir.

21. Melampirkan Surat Pernyataan Asli bematerai kebenaran atas dokumen yang disampaikan;

22. Melampirkan Rekening Koran 3 Bulan terakhir tahun 2009 ( Rekaman yang dilegalisir Bank yang mengeluarkan ).

Bagian Ketiga

Pemasukan Sampul Dokumen Penawaran

Pasal 10

1. Pemasukan sampul penawaran dilakukan pada hari, jam dan tempat yang telah ditetapkan dalam Jadwal pelelangan;

2. Panitia berhak memberikan kode pada muka sampul dokumen penawaran disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kode kotak pemasukan penawaran;

3. Pemasukan penawaran dilakukan dengan membawa bukti asli pendaftaran / bukti pengambilan Dokumen Pengadaan dan ditunjukkan kepada Petugas Pemasukan Penawaran;

4. Penawaran yang dikirim melalui pos, hanya diterima dalam Jadwal yang ditetapkan, serta dicatat waktu pemasukannya dalam bukti pengiriman untuk yang melalui pos tercatat;



5. Panitia berhak penuh menolak pemasukan sampul dokumen penawaran perusahaan yang belum terdaftar dalam proses pendaftaran.

Pasal 11

1. Peserta lelang tidak boleh mengubah sebagian/menambah dokumen penawaran setelah masa pemasukan berakhir;

2. Penawar dapat mengundurkan diri selama masa pemasukan penawaran dengan mengajukan surat pengunduran diri disertai bukti asli pendaftaran dan bukti pengambilan Dokumen Pengadaan dan diserahkan kepada Panitia. Peserta yang telah memasukkan penawaran dan kemudian mengundurkan diri sebelum acara pembukaan dimulai, maka dokumen penawaran akan dikembalikan tanpa dibuka pada saat sebelum pembukaan penawaran atau belum melewati batas toleransi pemasukan penawaran;

Pasal 12

1 Batas akhir penyampaian penawaran adalah batas akhir Jadwal yang ditetapkan, tanpa toleransi dari batas waktu akhir;

2. Penetapan batas akhir toleransi pemasukan penawaran rnenjadi kewenangan penuh Panitia Pengadaan, disesuaikan sistem Waktu Bagian Barat Indonesia (WIB);

3. Panitia Pengadaan dapat mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran dengan mengeluarkan addendum dokumen pengadaan dan peserta lelang akan mengikuti batas akhir tersebut, dengan membuat berita acara.

Pasal 13

1. Setiap pemasukan sampul dokumen penawaran yang diterima oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesudah batas akhir toleransi pemasukan penawaran dinyatakan terlambat;

2. Panitia berhak menolak penawaran yang terlambat, serta segala kerugian yang diakibatkan menjadi tanggung jawab penawar bersangkutan;

3. Penawaran yang terlambat akan dicatat dan dikembalikan dalam keadaan tidak dibuka, serta dinyatakan gugur;

4. Penawaran terlambat yang disampaikan melalui Pos, akan diberitahu kepada peserta untuk pengambilan kembali dokumen penawaran.

Pasal 14

Penutupan pemasukan penawaran serta pencatatan penawaran terlambat akan dituangkan dalam sebuah Berita Acara.

Bagian Keempat Pembukaan dan Pembacaan Penawaran

Pasal 15



1. Pembukaan penawaran Sampul I (dokumen Administrasi dan Teknis ) dilakukan pada

hari terakhir pemasukan dokumen penawaran dan di tempat yang telah ditentukan Panitia.

2. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan Panitia setelah menyatakan dihadapan para peserta pengadan bahwa saat pemasukan dokumen penawaran telah ditutup;

3. Dokumen Penawaran tidak dapat lagi diterima setelah lewat batas toleransi waktu pemasukan, setelah dinyatakan ditutup oleh Panitia dihadapan para peserta pengadaan;

4. Setelah Pemasukan Dokumen Penawaran ditutup, perubahan atau susulan pemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau secara tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima;

5. Sebelum penawaran dibuka, ditunjuk dua orang wakil Penawar yang dipilih oleh peserta lelang untuk bertindak sebagai saksi;

6. Apabila tidak terdapat dua orang saksi dari penawar, Panitia Pengadaan dapat menunjuk dua orang saksi selain anggota panitia pengadaan (atas persetujuan Pimpinan Proyek);

7. Panitia / Petugas akan membuka sampul penawaran di hadapan para Peserta Lelang, tidak termasuk yang mengundurkan diri dan menghitung jumlah sampul penawaran serta memeriksa kelengkapan administrasi sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen ini disaksikan oleh 2 (dua) orang wakil peserta pengadaan, kemudian membacakannya dengan jelas dihadapan para peserta lelang;

8. Apabila jumlah sampul penawaran kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pemasukan penawaran ulang dengan mengundang calon peserta baru termasuk yang sudah memasukan penawaran;

9. Semua harga dan dokumen-dokumen Iainnya yang diperlukan serta perubahan dalam penawaran atau mengundurkan diri, dibacakan oleh Panitia pada saat pembukaan;

10. Dokumen Penawaran yang telah dibuka sampulnya dan telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan data administrasi kemudian diparaf oleh Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil peserta yang disepakati oleh peserta undangan yang hadir;

11. Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran dituangkan kedalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dan pemeriksaan Data Administrasi, yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia yang hadir serta 2 (dua) orang wakil peserta pengadaan sebagai saksi;

12. Peserta Pengadaan yang mewakili Direktur Perusahaan harus membawa surat pernyataan tugas sebagai wakil perusahaan yang ditandatangani oleh Pemimpin Perusahaan, selain itu diharapkan wakil perusahaan tersebut adalah orang yang hadir pada acara Penjelasan Umum (Aanwijzing).

13. Pembukaan dan pembacaan isi sampul penawaran tidak bersifat menggugurkan, kecuali untuk penawaran yang jenis paket yang ditawar tidak sesuai.

14. Pembukaan penawaran sampul II (dokumen penawaran biaya) yang akan dibuka, hanya 3 (tiga) peserta dengan nilai teknis tertinggi dan lulus passing grade yang disyaratkan.

Pasal 16

Khusus dokumen kualifikasi, cukup dicatat ada/tidaknya secara keseluruhan serta dihitung jumlah lembar dalam satu bundel/jilid dokumen asli tersebut serta ditulis pada muka sampul yang ditandatangani oleh saksi-saksi.



Pasal 17

1. Peserta Lelang yang mengundurkan diri setelah dilakukan pembukaan penawaran, maka

jaminan penawaran bersangkutan menjadi hak Panitia Pengadaan untuk menyimpan dan mencairkan, sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Panitia Pengadaan segera membuat berita acara pembukaan penawaran yang memuat perincian hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan dan keterangan lain yang berkaitan.

Bagian Kelima Evaluasi Dokumen Penawaran

Pasal 18

1. Evaluasi penawaran teknis bersifat rahasia hingga saat penandatanganan kontrak; 2. Informasi yang berhubungan dengan evaluasi, klarifikasi dan perbandingan penawaran

serta rekomendasi pemenang lelang tidak dapat diberitahukan kepada peserta atau orang lain yang tidak secara resmi berkepentingan dengan proses tersebut, sampai keputusan pemenang diumumkan;

3. Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses keputusan pemenang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa akan mengakibatkan digugurkannya penawaran yang bersangkutan.

Pasal 19

1 Sebelum evaluasi yang lebih rinci atas penawaran-penawaran, Panitia Pengadaan akan

memutuskan apakah setiap penawaran : 1.1 Berasal dari peserta Pelelangan yang telah mendaftar; 1.2 Telah dibubuhi materai cukup dan ditandatangani sebagaimana mestinya 1.3 Disertai dengan jaminan yang diperlukan 1.4 Nyata-nyata memenuhi ketentuan-ketentuan dari Dokumen Pengadaan ini.

2 Bila ketentuan pada ayat 1 pasal ini tidak dipenuhi, maka penawaran akan dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan proses evaluasi.

Pasal 20

1. Penawaran yang ditentukan memenuhi syarat akan diperiksa oleh Panitia Pengadaan

terhadap ada atau tidaknya kesalahan aritmatik, 2. Kesalahan aritmatik akan diperbaiki oleh panitia pengadaan apabila terdapat perbedaan

antara harga satuan dan total jumlah dalam baris sebagaimana hasil perkalian harga satuan dengan volume,

3. Perbaikan kesalahan aritmatik dengan ketentuan harga satuan penawaran tidak boleh diubah, serta kuantitas sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Pengadaan ini,

Pasal 21

1. Seluruh penawaran akan dilakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan lain seperti yang tercantum pada Bagian Kedua pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Bab ini,



2. Ketentuan-ketentuan yang disebut pada ayat 1 pasal ini bersifat menggugurkan apabila tidak dipenuhi,

3. Penawaran yang memenuhi syarat/ketentuan sesuai Dokumen Pengadaan ini akan dilakukan evaluasi dokumen kualifikasi.

Bagian Keenam Evaluasi Dokumen Kualifikasi

Pasal 22

1. Evaluasi kompetensi dan kemampuan badan usaha bersifat rahasia hingga saat penandatanganan kontrak,

2. Informasi yang berhubungan dengan kualifikasi dan klarifikasi serta rekomendasi pemenang Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diberitahukan kepada peserta atau orang lain yang tidak secara resmi berkepentingan dengan proses tersebut, sampai keputusan pemenang diumumkan,

3. Setiap usaha peserta lelang untuk mempengaruhi proses keputusan pemenang oleh Panitia Pengadaan Barang/ Jasa akan mengakibatkan ditolak/digugurkannnya penawaran yang bersangkutan.

Pasal 23

1. Penilaian kualifikasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat/ketentuan sesuai Dokumen Pengadaan ini,

2. Penilaian kualifikasi meliputi aspek administrasi, kemampuan keuangan, pengalaman pekerjaan dan kemampuan teknis

3. Penilaian kualifikasi aspek administrasi menggunakan sistem gugur apabila syarat/kemampuan pada bagian kedua pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 bab ini tidak dipenuhi,

4. Penilaian kualifikasi aspek kemampuan keuangan, pengalaman pekerjaan dan kemampuan teknis menggunakan sistem evaluasi nilai

5. Tata cara perhitungan/penilaian ayat 4 pasal ini diatur pada bagian tersendiri bab ini,

Bagian Ketujuh Sistim Evaluasi

Pasal 24

1. Sistem Evaluasi Administrasi menggunakan Sistem Gugur, dan Teknis memakai sistem nilai.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Penilaian Kualitas Teknis (Kualifikasi Keuangan, Pengalaman dan Kemampuan Teknis)



Pasal 25

1. KUALIFIKASI ADMINISTRASI

Penilaian Administrasi menggunakan Sistem Gugur, apabila ada sebagian atau seluruhnya tidak dilengkapi dalam dokumen kualifikasi maka dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

2. KUALIFIKASI KEMAMPUAN KEUANGAN

2.1. Penilaian Keuangan (Nilai Maksimum 10) Penilaian terhadap data-data isian formulir kualifikasi (Neraca Keuangan) untuk

perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) Penilaian maksimum SKK adalah 7,5. Rincian penilaian adalah : Untuk Nilai Paket (NP) sebesar X, maka : SKK X diberikan nilai 100% terhadap nilai maksimum 0,2 X SKK < X diberikan nilai 50% terhadap nilai maksimum SKK < 0,5 X diberikan nilai 0

2.2. Sisa Kemampuan Paket tidak boleh lebih dari:

Untuk usaha besar : 8 Paket atau 1,2 N

2.3. Dukungan Bank/ DB (Nilai maksimum 2,5) Dukungan keuangan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah yang besarnya minimum 10% dari nilai paket.

Penilaian ;

a. Bila DB 0.1 X diberi nilai 100 % dari nilai maksimal

b. Bila DB < 0.1 X diberi nilai 100 % dari nilai maksimal

3. PENGALAMAN PEKERJAAN

Penilaian tehadap data-data isian formulir kualifikasi terhadap pengalaman yang pernah dikerjakan selama 7 (tujuh) tahun terakhir. Pengalaman pekerjaan yang dinilai disertai bukti penyelesaian pekerjaan dengan baik oleh pengguna jasa. Penilaian Maksimum Pengalaman adalah 25. Sistem Penilaian meliputi 3 (tiga unsur) yaitu : 3.1. Bidang Pekerjaan (Nilai maksimum 10)

a. Pekerjaan yang Bidang dan Sub Bidangnya sama mendapat bobot nilai 100% terhadap nilai maksimum;



b. Pekerjaan yang Bidang sama dan sub Bidangnya berbeda mendapat bobot nilai 50% terhadap nilai maksimum;

c. Pekerjaan yang Bidang dan Sub Bidangnya berbeda mendapat nilai 0.

3.2. Besaran Nilai Kontrak Pengalaman Pekerjaan (Nilai Maksimum 10)

Rincian bobot nilai pengalaman pekerjaan terhadap besaran nilai paket pekerjaan (X) adalah sebagai berikut : a. Pengalaman Pekerjaan X, mendapat bobot nilai 100% terhadap nilai

maksimum; b. 0.5 X Pengalaman Pekerjaan < X, mendapat bobot 50% terhadap nilai

maksimum; c. Pengaalaman Pekerjaan (0,5 X mendapat nilai 0)

3.3. Status Badan Usaha dalam pelaksanaan pekerjaan (nilai maksimum 5) a. Sebagai kontraktor utama, mendapat bobot nilai 100% terhadap nilai maksimum; b. Sebagai sub kontraktor atau anggota Joint Operation, mendapat bobot nilai 30%

terhadap nilai maksimum. 4. KEMAMPUAN TEKNIS

Penilaian terhadap data-data isian formulir kualifikasi terhadap peralatan dan personil yang dimiliki. Penilaian maksimum kemampuatn teknis adalah 65 Penilaian kemampuan teknis meliputi :

4.1. Penilaian Peralatan (nilai maksimum 20)

Kondisi alat yang dinilai hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70% dan disertai dengan rekaman bukti kepemilikan. foto perlatan terakhir dengan tanggal foto yang tertera, dan alamat Gudang peralatan. Peralatan minimal yang harus dimiliki adalah : Tower Crane, minimal 1 buah Winget kapasitas 1,2 m3, minimal 1 buah Fibrator pengecoran, minimal 2 buah Stamper, minimal 1 buah Pompa Air, minimal 1 buah Ordinary Truck/ Pick Up, minimal 1 buah Genset kapasitas 50 Kva, minimal 1 buah Untuk kepemilikan peralatan dinilai sebagai berikut: Milik sendiri dengan bukti, dinilai 100% terhadap sub nilai maksimum Sewa beli dengan bukti, dinilai 100% terhadap sub nilai maksimum Sewa jangka panjang dengan bukti, dinilai 50% terhadap sub nilai maksimum Milik sendiri, sewa beli dan sewa berjangka yang tidak disertai rekaman bukti

dinilai 0

4.2. Penilaian Personil (nilai maksimum 5)



Penilaian personil adalah personil minimal yang harus dimiliki, dengan disertai bukti otentik ijazah yang bersangkutan. Personil yang harus dimiliki adalah : a. Tenaga lulusan S-1 Teknik Sipil pengalaman 10 tahun, minimal 1 orang b. Tenaga lulusan S-1 Arsitektur pengalaman 10 tahun , minimal 1 orang c. Tenaga lulusan S-1Teknik Elektro/Mesin pengalaman 10 tahun , minimal 1

orang d. Pelaksana Lapangan (min 4 orang STM sipil dan 2 orang STM mesin)

pengalaman 5 tahun, minimal 6 orang e. CAD Operator/juru gambar (min STM) pengalaman 5 tahun, minimal 1 orang f. Tenaga Administrasi (D-3) pengalaman 3 tahun, minimal 2 orang

Perhitungan penilaian personil adalah sebagai berikut : Memiliki tenaga S-1 Teknik, STM Sipil dan Mesin dan tenaga administrasi

sekurangnya12 orang, disertai bukti otentik ijazah dan sertifikat keahlian, dinilai 100% terhadap masing-masing sub nilai maksimum.

Memiliki tenaga S-1 Teknik, STM Sipil dan Mesin dan tenaga administrasi sekurangnya 12 orang, hanya disertai bukti otentik ijazah, dinilai 50 % terhadap masing-masing sub nilai maksimum.

Memiliki personil yang dibutuhkan dan tidak disertai bukti otentik atau rekaman ijazah, dinilai 0% terhadap masing-masing sub nilai maksimum.

Tenaga Teknik S-1 yang diusulkan, akan mengikat selama proses pelaksanaan pekerjaan apabila penyedia jasa ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan ini. Penggantian Tenaga teknik S-1 selama proses pelaksanaan harus mempunyai kualifikasi dan persayaratan yang sama dengan Tenaga Teknik yang diganti sudah mendapat rekomendasi Konsultan Supervisi dan disetujui PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.

4.3. Penilaian Metode Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan (nilai maksimum 40) Membuat metode pelaksanaan dan Jadwal pelaksanaan yang memenuh

persyaratan substantiv dan menggambarkan penguasaan dalam menyelasaikan pekerjaan sesuai dengan rincian pekerjaan yang diminati (diberi nilai 100%) dari nilai maksimum.

Membuat metode pelaksanaan dan Jadwal pelaksanaan yang kurang memenuh persyaratan substantiv dan atau menggambarkan penguasaan dalam menyelasaikan pekerjaan sesuai dengan rincian pekerjaan yang diminati (diberi nilai 10%) dari nilai maksimum.

Apabila tidak membuat metode pelaksanaan dan Jadwal pelaksanaan diberi nilai 0

Pasal 26

1. Penilaian terhadap kualifikasi kompetensi dan kemampuan badan usaha seperti pada pasal

25 selanjutnya dijumlahkan sehingga menjadi nilai total kualifikasi perusahaan penawar peserta lelang,

2. Jumlah total nilai kualifikasi perusahaan tidak boleh kurang dari total nilai ambang batas ,



Total nilai ambang batas adalah 80 ( tujuh puluh ),

Bagian Kesembilan Klarifikasi dan Verifikasi Data-data Dokumen Penawaran / Kualifikasi

Pasal 27

1. Untuk menunjang pemeriksaan, evaluasi, kualifikasi, perbandingan penawaran dan pemenuhan bukti-bukti asli/otentik, Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan peserta lelang yang melakukan penawaran wajib memberi tanggapan klarifikasi atas dokumen yang disampaikan termasuk untuk kesalahan aritmatik, harga yang tidak wajar dan atau harga satuan timpang yang ditemukan oleh Panitia Pengadaan selama proses evaluasi.

2. Panitia pengadaan berhak meminta kehadiran seluruh tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam pelaksanaan pekerjaan. Calon tenaga ahli tersebut wajib hadir dengan membawa KTP dan Ijazah Asli sesuai dengan yang telah disampaikan salinannya pada dokumen penawaran.

3. Bila diperlukan panitia berhak mengambil tindakan pembuktian/verifikasi dengan melakukan konfirmasi kepada instansi terkait tentang keabsahan semua dokumen dan informasi data yang ada dalam formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa;

4. Panitia Pengadaan berhak melakukan verifikasi lapangan atau peninjauan langsung ke Perusahaan / tempat usaha calon pemenang lelang.

5. Proses klarifikasi / verifikasi dilakukan Panitia Pengadaan kepada calon pemenang lelang sebelum diusulkan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.

6. Proses klarifikasi / verifikasi tidak dapat dihadiri oleh peserta lain. 7. Apabila setelah Klarifikasi dan atau Verifikasi dengan peserta peringkat pertama dan

peringkat pertama tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini , maka panitia melanjutkan Klarifikasi / Verifikasi dengan peserta peringkat kedua, dan demikian seterusnya sampai diperoleh calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan Dokumen Pengadaan ini.

8. Panitia berhak membatalkan calon pemenang apabila ditemukan bukti-bukti bahwa calon pemenang telah melakukan penipuan/pemalsuan dan atau menyampaikan data yang tidak benar dalam proses pengadaan barang/jasa ini termasuk dalam hal setelah peninjauan langsung ke Perusahaan / tempat usaha calon pemenang lelang Panitia menemukan ketidaksesuaian antara data lapangan dengan dokumen yang disampaikan, dan kepada perusahaan tersebut, panitia akan mengajukan usul kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN untuk menjatuhkan sanksi kepada peserta calon pemenang lelang yang melanggar peraturan tersebut dengan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun dan tidak boleh mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun berikutnya.

Bagian Kesepuluh Perlakuan Terhadap Harga Tidak Wajar dan Harga Satuan Timpang

Pasal 28



1. Perlakuan terhadap Penawaran yang dinilai terlalu rendah atau tidak wajar akan dikenakan

penambahan nilai jaminan pelaksanaan yang hanya diterbitkan oleh bank umum/Pemerintah menjadi sekurang-kurangnya 80% dikalikan Harga Penawaran bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang.

2. Calon Pemenang Lelang dengan harga penawaran tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini harus bersedia menaikkan jaminan pelaksanaannya menjadi sebesar sebagaimana disebutkan pada ayat 1 pasal ini.

3. Dalam hal calon pemenang lelang tidak bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaannya maka Penawarannya digugurkan dan jaminan penawarannya disita untuk negara dan kepada perusahaan tersebut, panitia akan mengajukan usul kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN untuk menjatuhkan sanksi kepada peserta calon pemenang lelang yang melanggar peraturan tersebut berupa sanksi tidak boleh mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah selama 1 (satu) tahun.

4. Harga Timpang adalah harga satuan yang Iebih besar terhadap nilai harga satuan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dengan ketentuan melebihi dari 110% HPS;

Bagian Kesebelas Penetapan Pemenang Lelang Barang / Jasa

Pasal 29

1. Kriteria pemenang adalah penawaran yang memiliki nilai tertinggi dari hasil evaluasi

gabungan antara nilai Teknis dan harga setelah dilakukan Koreksi Aritmatik dan Klarifikasi terhadap harga-harga timpang jika diperlukan, serta memenuhi syarat ketentuan penawaran dan kualifikasi perusahaan dalam Dokumen Pengadaan ini,

2. Pemenang yang dimaksud ayat 1 pasal ini adalah salah satu peserta yang terdaftar dalam proses pelelangan ini.

Pasal 30

Panitia Pengadaan rnempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak setiap penawaran dan membatalkan Proses Pengadaan Barang/Jasa serta menolak semua penawaran setiap saat sebelum penentuan pemenang pelelangan,

Pasal 31 1. Berdasarkan hasil Evaluasi, Klarifikasi/verikasi, Panitia mengusulkan Pemenang

pengadaan barang/jasa untuk setiap paket pekerjaan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dengan menyertakan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk mengambil keputusan.

2. Setelah mempelajari usulan-usulan panitia, maka PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN mengambil keputusan salah satu dari alternatif berikut :

2.1 Menyetujui usulan panitia 2.2. Meminta panitia untuk melakukan evaluasi ulang atau klarifikasi/verifikasi ulang

berdasarkan ketentuan dalam dokumen pengadaan, atau



2.3. Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan lelang ulang atau menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa yang dituangkan dalam Berita Acara

2.4. Dalam hal usulan panitia disetujui, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk tiap paket pekerjaan.

PasaI 32

Pemenang lelang diumuSupervisian oleh panitia kepada peserta melalui papan pengumuman Dikantor Pusat Lemhannas RI selambat-Iambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Surat Penetapan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) dari PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.

Bagian kedua belas Sanggahan

Pasal 33

1. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan

kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang,

2. Sanggahan hanya disampaikan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN atas penetapan pemenang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan,

3. Apabila sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ditujukan kepada pihak yang tidak terkait pada proses pelelangan ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas menjadi dasar yang kuat kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN untuk tidak menjawabnya;

4. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima;

5. Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 maka dapat mengajukan surat sanggahan banding;

6. Ketentuan atas jawaban surat sanggahan banding sesuai dengan yang diatur dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar hukum dokumen ini.

Bagian Ketiga belas Penunjukan Pemenang dan Penandatanganan Kontrak

Pasal 34

1. Selama masa sanggah ternyata tidak ada sanggahan yang memberatkan terhadap proses

pelelangan maka Panitia akan menuangkan dalam Berita Acara Selesai Masa Sanggah. 2. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesai masa sanggah PEJABAT

PEMBUAT KOMITMEN akan menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ).

3. Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ), maka kepada peserta yang kalah dalam pelelangan ini dapat mengambil Jaminan Penawarannya dengan membawa salinan Jaminan Penawaran dan identitas perusahaan.



Pasal 35

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Surat

Keputusan Penunjukan penyedia Barang/Jasa dari PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, pemenang lelang harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan disertai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan

2. Besaran Jaminan Pelaksanaan adalah tidak kurang dan 5% terhadap nilai penawaran yang menjadi nilai kontrak, kecuali nilai penawaran yang tidak wajar,

3. Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan berupa Bank Garansi dari Bank Umum Pemerinth (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat), disertai bukti setor 100% dari nilai Jaminan Pelaksanaan.

4. Kegagalan pemenang lelang untuk memenuhi ketentuan ayat 1 pasal ini, merupakan dasar yang cukup untuk membatalkan pemenang Pengadaan Barang/ Jasa dan menyita jaminan penawarannya serta mengusulkan kepada yang berwenang untuk memasukkan kedalam daftar hitam perusahaan.

Pasal 36

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemenang lelang

menyerahkan Jaminan Pelaksanaan disertai Surat Pernyataan Kesanggupan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN harus menyiapkan draft perjanjian (kontrak) untuk ditanda tangani oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan Pemenang Lelang selaku Penyedia Barang/Jasa.

2. Perjanjian / Dokumen Kontrak mencakup semua kesepakatan antara Pengguna dan Penyedia Barang Jasa. Dokumen tersebut disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa segera setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat tersebut, Penyedia Barang/Jasa harus menanda tangani perjanjian (kontrak) secara bersama-sama dan berhadap-hadapan dengan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.

3. Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, dengan sanksi akan dimasukan kedalam daftar hitam.

Bagian Keempat belas Pengadaan Gagal Dan Pengadaan Ulang

Pasal 37

1. Pengadaan dinyatakan gagal apabila :

1.1 Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga); atau

1.2 Penyedia barang/jasa yang menyampaikan dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; atau

1.3 Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen pengadaan barang/jasa; atau

1.4 Semua penawaran diatas pagu dana yang tersedia; atau



1.5 Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa terbukti benar; atau

1.6 Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN dari calon pemenang lelang urutan 1,2,dan 3 terbukti benar; atau

1.7 Semua calon pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk; atau

1.8 Pelaksanaan lelang umum tidak sesuai dengan ketentuan dokumen pengadaan barang/jasa atau prosedur yang berlaku; atau

1.9 Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar.

2. Pengadaan Ulang

Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, pejabat yang berwenang memerintahkan pelelangan ulang dengan prosedur : 2.1. Pengadaan ulang yang disebabkan oleh butir 1.1 dan/atau 1.2 dan/atau 1.5 pada

pasal ini dilakukan lelang ulang, dengan cara mengumuSupervisian kembali dan mengundang calon peserta lelang yang baru selain calon peserta lelang yang telah masuk dalam daftar calon peserta lelang;

2.2. Pengadaan ulang yang disebabkan oleh butir 1.3 dan atau 1.4 dan atau 1.8 pada pasal ini dilakukan lelang ulang, dengan cara mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis, dan biaya). Bilamana dianggap perlu panitia dapat pula melakukan lelang ulang dengan mengundang calon peserta lelang yang baru.

2.3. Pengadaan gagal yang disebabkan oleh butir 1.6 dan 1.9 pada pasal ini maka dilakukan sebagai berikut : 2.3.1 Apabila panitia pengadaan tidak terbukti terlibat KKN, maka panitia

mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon penyedia barang/jasa untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga). Bilamana dianggap perlu panitia dapat pula melakukan lelang ulang dengan mengundang calon peserta lelang yang baru. Panitia tidak akan mengundang peserta lelang umum yang terlibat KKN.

2.3.2 Apabila panitia pengadaan terbukti terlibat KKN, maka dibentuk panitia pengadaan baru untuk melakukan proses lelang ulang. Panitia pengadaan baru dilarang mengikutsertakan peserta lelang yang terbukti terlibat KKN.

2.4. Pengadaan gagal yang disebabkan butir 1.7 pada pasal ini, maka dilakukan lelang ulang dengan cara sebagai berikut : 2.4.1 Mengundang peserta yang memenuhi syarat lainnya untuk menyampaikan

penawaran harga yang baru apabila peserta lelang yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri).

2.4.2 MengumuSupervisian kembali / mengundang peserta lelang yang baru dan lama yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawarannya apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri).

2.5. Apabila dalam lelang ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka : 2.5.1 Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat lainnya 2 (dua), maka proses

pemilihan dilanjutkan seperti pada proses pemilihan langsung.



2.5.2 Dalam hal peserta lelang yang memenuhi syarat hanya 1 (satu), maka proses pemilihan dilanjutkan seperti pada proses penunjukan langsung.

Pasal 38

1. Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat dalam penetapan pemenang antara panitia

pengadaan dan pengguna barang/ jasa, maka keputusan Direksi Lemhannas RI adalah bersifat akhir dan dituangkan dalam suatu Berita Acara,

2. Apabila terdapat perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini maka panitia pengadaan akan mengubah/menyesuaikan Berita Acara hasil Evaluasi dan kualifikasi penawaran menurut keputusan Direksi Lemhannas RI

Bagian Kelima belas Ketentuan Penutup

Pasal 39

1. Dalam hal pemenang lelang berasal dari daerah lain diluar wilayah Propinsi Bengkulu,

apabila dianggap perlu oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN maka pemenang lelang tersebut wajib membuka rekening bank pada Lemhannas RI setelah menerima Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

2. Kegagalan pemenang lelang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini menjadi dasar yang kuat untuk membatalkan Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal Dokumen Pengadaan ini, akan diatur kemudian oleh panitia pengadaan dan dituangkan dalam bentuk Addendum Dokumen Pengadaan.

Disahkan Oleh :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN MESS

LEMHANNAS RI

............................

Jakarta, . 2010

Disiapkan oleh :

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBANGUNAN MESS

LEMHANNAS RI Ketua,



BAB III INSTRUKSI KHUSUS KEPADA PESERTA LELANG DAN

DATA LELANG

No. Urut

Acuan Ketentuan Instruksi

Umum Kepada Peserta Lelang

Data

1 2 3

1.

1.1 Nama Pekerjaan : Pembangunan Mess Lemhannas RI Jumlah : 1 Paket yang terdiri dari :

- Paket Pekerjaan Struktur dan Finishing, Mekanikal & Elektrikal

Lokasi Pekerjaan : Jl.Merdeka Selatan Jakarta Pusat

2. Pasal 4 ayat 1 Memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi dimana penyedia barang/jasa berdomisili

3. Pasal 25 Ayat 4.5.1

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan : ...... hari kalender.

4. 6.3 16.1

Jumlah dokumen penawaran yang harus disampaikan adalah 3 (tiga) buah, yaitu 1 (satu) asli dan 2 (dua) rekaman.

5. Bab I Pasal 4 Penjelasan Dokumen Pengadaan akan dilaksanakan, pada : Hari/Tanggal : Hari Kerja, .. 2010 Tanggal : ...... wib s/d selesai Tempat : .................................. Jakarta

6. Bab II Pasal 6 Ayat 2

Butir 2.2

Besarnya jaminan penawaran adalah minimal 3 % dari Penawaran



7. Bab I Pasal 3 Ayat 3

Butir 3.4

Pemasukan penawaran mulai hari tanggal .. 2010, dan batas akhir waktu pemasukan penawaran adalah hari .tanggal .. . 2010, Jam ..... wib. Alamat pemasukan dokumen penawaran adalah : Kantor Lemhannas RI Jl.Merdeka Selatan Jakarta Pusat

8. 21.1 Pembukaan Penawaran, pada : Hari/Tangal : Hari Kerja , .... 2010 Jam : .. wib s/d selesai Tempat : Kantor Lemhannas RI

9. Pasal 29 ayat 1,2

Ketentuan Jaminan Pelaksanaan terhadap harga tidak wajar, cukup jelas.

10. 31.1 Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum



BAB IV A. BENTUK SURAT PENAWARAN DAN LAMPIRANNYA

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Lampiran : 1 (satu) bundel Perihal : Surat Penawaran Harga

., ... 2010 Kepada : Yth. Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pembangunan Mess Lemhannas RI

di Jakarta

Sehubungan dengan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa termasuk Berita

Acara Penjelasan Pekerjaan dan addendumnya Nomor : .................................(diisi sesuai nomor dan tanggal Berita Acara), dengan ini mengajukan penawaran untuk pekerjaan ....................... (diisi sesuai nama paket pekerjaan), sebesar Rp. . (diisi dengan huruf terbilang yang jelas).

Di dalam penawaran ini sudah termasuk pengadaan bahan, tenaga kerja, peralatan, keuntungan dan semua jenis pajak yang dikenakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas, dengan jangka waktu pelaksanaan . () hari kalender, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

Penawaran ini berlaku selama . () hari kalender sejak pembukaan penawaran atau waktu yang lebih panjang yang dapat kita setujui bersama dan penawaran itu akan tetap mengikat dan dapat diterima setiap waktu sebelum berakhirnya masa waktu tersebut.

Kami mengerti bahwa Panitia Pengadaan tidak terikat dalam menyetujui penawaran yang terendah atau penawaran lain yang diterima, dan kami akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Dokumen Pengadaan.

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami lampirkan : 1. Surat kuasa (jika diperlukan) asli dengan 2 (dua) berkas rekaman; 2. Surat jaminan penawaran, asli dengan 2 (dua) berkas rekaman; 3. Daftar Kuantitas dan Harga, asli dengan 2 (dua) berkas rekaman; 4. Analisa Harga Satuan; asli dengan 2 (dua) berkas rekaman; 5. Foto copy bukti tanda terima penyampaian surat Pajak Tahunan (SPT)

Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy setoran pajak (SSP) pasal 29,

6. Metode Pelaksanaan dan spesifikasi teknis asli dengan 2 (dua) berkas rekaman;

7. Jadwal Waktu Pelaksanaan, asli dengan 2 (dua) berkas rekaman; 8. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan 9. Spesifikasi teknis yang memenuhi persyaratan 10. Daftar personil yang akan ditempatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, asli

dengan 2 (dua) berkas rekaman;



11. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan bila ada 12. Dokumen kualifikasi yang telah diisi lengkap

Penawar,

Tanda tangan, cap,

materai Rp. 6.000 (diberi tanggal)

______Nama jelas_____ (jabatan*)



B. BENTUK SURAT KUASA

KOP PERUSAHAAN

SURAT KUASA Nomor : Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : . Jabatan : Direktur Utama CV/PT . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Perusahaan berdasarkan Akte Notaris Nomor : tanggal .. beserta perubahannya yang berkedudukan di (alamat perusahaan).

Memberikan kuasa kepada : Nama : .. Jabatan : (nama perusahaan yang sama dengan tersebut di atas) yang diangkat berdasarkan

Akte Notaris Nomortanggal .. beserta perubahannya atau yang berkedudukan di (alamat perusahaan).

Untuk dan atas nama pemberi kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran pelelangan pekerjaan .(nama pekerjaan) beserta lampiran-lampirannya. Kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

., ..

Penerima Kuasa

Tanda tangan (

)

Pemberi Kuasa

Tanda tangan, cap, materai (diberi tanggal)

( .)



BAB V SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM 1. DEFINISI

1.1. Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didifinisikan disini.

a. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN adalah kepala kantor / satuan

kerja / pemimpin proyek / pemimpin bagian proyek sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa dalam lingkungan kantor / satuan kerja / proyek / bagian proyek tertentu. Nama, jabatan dan alamat PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

b. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa;

c. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN / Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

d. Dokumen Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang terdiri dari : 1) Surat Perjanjian; 2) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 3) Surat Penawaran; 4) Dokumen Pengadaan dan Addendum Dokumen Pengadaan (bila

ada); 5) Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 6) Syarat-Syarat Umum Kontrak; 7) Spesifikasi Teknis; 8) Gambar-gambar; 9) Daftar Kuantitas dan Harga; 10) Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

e. Harga Kontrak adalah harga yang tercantum dalam Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang disesuaikan menurut ketentuan kontrak;

f. Hari adalah hari kalender, bulan adalah bulan kalender; g. Direksi Pekerjaan adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam

Syarat-Syarat Khusus Kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya direksi pekerjaan dijabat oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;



h. Tim Teknis / Konsultan Supervisi adalah tim yang ditunjuk oleh direksi pekerjaan yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan;

i. Daftar kuantitas dan harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

j. Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh direksi pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan pekerjaan;

k. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja Penyedia Barang/Jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;

l. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;

m. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua;

n. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepatan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan Penyedia Barang/Jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

2. PENERAPAN

2.1. Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan

secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Dokumen kontrak harus diinterprestasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut : a. Surat Perjanjian; b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. Surat Penawaran; d. Addendum Dokumen Pengadaan (bila ada); e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Spesifikasi Teknis; h. Gambar-gambar; i. Daftar Kuantitas dan Harga; j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

3. ASAL JASA 3.1. Jasa pemborongan untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari

Penyedia Barang/Jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



3.2. Bagi Penyedia Barang/Jasa asing harus mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI

4.1. Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak

dan informasi yang ada kaitannya Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. HAK PATEN, HAK CIPTA DAN MEREK

5.1. Apabila Penyedia Barang/Jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek

dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggungjawab Penyedia Barang/Jasa sepenuhnya dan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

6. JAMINAN 6.1. Penyedia Barang/Jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa, sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

6.2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN wajib membayar uang muka kepada Penyedia Barang/Jasa sejumlah tertentu sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak, setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan jaminan uang muka yang bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka. Masa berlakunya jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal permohonan pembayaran uang muka sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan pertama pekerjaan.

6.3. Jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka diserahkan dalam bentuk jaminan bank kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN. Bentuk jaminan menggunakan bentuk yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

7. KESELAMATAN KERJA DAN ASURANSI 7.1. Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan

sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.



7.2. Penyedia Barang/Jasa wajib meng-ansuransikan pekerjaan pembangunan sesuai nilai pekerjaan sebelum memulai pekerjaan dengan CAR Insurance (Contractor All Risk) melalui Asuransi Umum yang akan ditentukan pihak Lemhannas RI.

8. PEMBAYARAN

8.1. Cara Pembayaran a. Pembayaran pekerjaan dengan termijn :

1). Pembayaran Termijn ke-1, sebesar 25% dari nilai kontrak, setelah kemajuan pekerjaan mencapai 30%, dengan Berita Acara Pemeriksaan;



4). Pembayaran Termijn ke-4, pembayaran retensi sebesar 5%, setelah habisnya masa pemeliharaan/jaminan, atau setelah 6 bulan dari serah terima tahap pertama;

5). Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran;

6). Sistem pembayaran pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak;

7). Pembayaran harus dipotong denda (bila ada), dan pajak; b. Ganti rugi 1). Ganti rugi kepada Penyedia Barang/Jasa dituangkan dalam

amandemen kontrak; 2). Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen, apabila Penyedia Barang/Jasa telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

3). Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran;

8.2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN harus sudah membayar kepada

Penyedia Barang/Jasa selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak Penyedia Barang/Jasa telah mengajukan tagihan yang telah disetujui oleh direksi pekerjaan.

9. HARGA DAN SUMBER DANA

9.1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN membayar kepada Penyedia

Barang/Jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak; 9.2. Kontrak pekerjaan ini dibiayai oleh APBN 2010 9.3. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar

kuantitas dan harga.



10. WEWENANG DAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

10.1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN memutuskan hal-hal yang bersifat

kontraktual antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dan Penyedia Barang/Jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan.

11. TIM TEKNIS / KONSULTAN SUPERVISI DAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK 11.1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN menetapkan Tim Teknis Lemhannas

RI / Konsultan Supervisi ,untuk

Documents

metodologi pekerjaan arsitektur dan sipil