11
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, ditetapkan; 1. Pasal 99 ayat (1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3; 2. Pasal 101 ayat (1) Setiap Orang yang menghasilkan Lim bah 83 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; b. bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar melalui surat Nomor: 065/ 1292/302/2018 tanggal 23 Januari 2018 mengajukan permohonan Izin/Rekomendasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) menggunakan in sin era tor; c. bahwa atas permohonan tersebut huruf b, berdasarkan: 1) hasil validasi yang dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, permohonan izin Pengelolaan Limbah Bahan Bcrbahaya dan Beracun untuk kegiatan Pengolahan Limbah 83 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana Berita Acara Nomor :R201711150007 tanggal 29 Januari 2018; 2) Resume Rapat Teknis permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar tanggal 6 Februari 2018; 3) Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Nomor: 658/3045/302/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal Permohonan Pendampingan Sampling Trial Burning Test (TBT); Menimbang MENTER! LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BER}?AHAYA DAN BERACUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR SEBAGAI PENGHASIL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TENT ANG KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.368/Menlhk/Setjen/ PLB.3/8/2018 ME NTE RJ L INGK UNGAN HI DUP DAN KE HUTANAN REP U8l.J K I NDONES I A

MENTERJ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPU8l.JK …

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MENTERJ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPU8l.JK …

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, ditetapkan; 1. Pasal 99 ayat (1) Pengolahan Limbah B3 wajib

dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;

2. Pasal 101 ayat (1) Setiap Orang yang menghasilkan Lim bah 83 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;

b. bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar melalui surat Nomor: 065/ 1292/302/2018 tanggal 23 Januari 2018 mengajukan permohonan Izin/Rekomendasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) menggunakan in sin era tor;

c. bahwa atas permohonan tersebut huruf b, berdasarkan: 1) hasil validasi yang dilakukan oleh Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, permohonan izin Pengelolaan Limbah Bahan Bcrbahaya dan Beracun untuk kegiatan Pengolahan Limbah 83 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana Berita Acara Nomor :R201711150007 tanggal 29 Januari 2018;

2) Resume Rapat Teknis permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar tanggal 6 Februari 2018;

3) Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Nomor: 658/3045/302/2018 tanggal 8 Februari 2018 perihal Permohonan Pendampingan Sampling Trial Burning Test (TBT);

Menimbang

MENTER! LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BER}?AHAYA DAN BERACUN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR SEBAGAI PENGHASIL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

TENT ANG

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK.368/Menlhk/Setjen/ PLB.3/8/2018

MENTERJ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPU8l.JK INDONESIA

Page 2: MENTERJ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPU8l.JK …

Memperhatikan : 1. Surat Walikota Malang Nomor: 660.1595/35.73.406/ 2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal Persetujuan Kelayakan Lingkungan Addendum Andal, RKL, RPL RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;

2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Nomor:

: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ten tang Izin Lingkungan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 ten tang Simbol dan Label Lim bah Bahan Berbahaya dan Beracun;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-Il/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

9. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 01 Tahun 2013 ten tang Persyaratan dan Kewajiban dalam Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-01/BAPEDAL/09/ 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

4) Serita Acara Verifikasi Lapangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar tanggal 15 Februari 2018;

permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Sebagai Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun telah memenuhi persyaratan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Sebagai Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

-2-

Mengingat

Page 3: MENTERJ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPU8l.JK …

: Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, terdiri atas: 1. limbah klinis memiliki karakteristik infeksius dengan

kode limbah A337-1; 2. produk farmasi kedaluwarsa dengan kode limbah A337-

2; 3. kemasan produk farmasi dengan kode limbah 8337-1; 4. peralatan laboratorium terkontaminasi 83 dengan kode

limbah A337 -4;

Direktur Utama Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 2, Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, Kota Malang Provinsi Jawa Timur Telpon: (0341) - 362101 Faksimili: (0341) - 369384

Dr. Restu Kurnia Tjahjani, M.Kes

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Rumah Sakit

1. Nama Sadan Usaha dan/ a tau Kegiatan

2. Bidang Usaha dan/ a tau Kegiatan

3. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan

4. Jabatan 5. Alamat Kantor dan

Lokasi Usaha dan/ atau Kegiatan

: Memberikan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, kepada:

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTER! LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG !ZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR SEBAGAI PENGHASIL LIM BAH BAHAN BERBAHA YA DAN BERA CUN.

660/020/35.73.313/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Izin Lingkungan;

3. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Nomor: 658/6931/302/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal Tindak Lan jut Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pengolahan Limbah B3 RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;

4. Risalah Pengolahan Data Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun un tuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Nomor: RPD-52/PSLB3-VPLB3/2018 tanggal 3 April 2018;

-3-

KEDUA

KESATU

Menetapkan

Page 4: MENTERJ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPU8l.JK …

: Penyimpanan Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 2 dilakukan dengan ketentuan: 1. melakukan Penyim panan Lim bah 83 yang dihasilkan

pada fasilitas tempat Penyimpanan Limbah 83 yang memiliki izin;

2. bangunan Penyimpanan Limbah B3 harus memiliki rancang bangun dengan kapasitas Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan jenis, jumlah, dan karakteristik Limbah 83 yang disimpan;

3. melekati simbol dan label sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan 8erbahaya clan Beracun pada fasilitas Penyimpanan Limbah 83 sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah 83;

4. melakukan Penyimpanan Limbah 83 dilakukan dengan car a: a. melapisi wadah Limbah B3 dengan palet; b. rnengemas Limbah 83 dengan wadah yang sesuai

dengan jenis dan karakteristik Limbah B3; c. menempatkan Limbah 83 di fasilitas Penyimpanan

Limbah 83 sesuai kaidah Penyimpanan Limbah 83;

Ketentuan mengenai manifes Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam amar KEEMPAT angka 1 bagi Penghasil Limbah 83 menggunakan manifes elektronik (FESTRONIK) yang disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

: Dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalarn Amar KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan wajib: 1. mematuhi ketentuan mengenai manifes Limbah B3 bagi

Penghasil Lim bah B3; 2. melakukan Penyimpanan Limbah 83; 3. melakukan Pengolahan Lim bah 83; 4. melakukan pengujian terhadap emisi hasil Pengolahan

Limbah B3 menggunakan insinerator sesuai baku mutu;

5. melakukan pencatatan clan pelaporan kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan

6. melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/ a tau perusakan lingkungan hid up;

: Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, diolah menggunakan alat Pengolahan Limbah B3 berupa insinerator.

5. kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis dengan kode limbah Bl lOd;

6. residu pengolahan flue gas dengan kode limbah B34 7-1; dan

7. Sludge IPAL dengan kode limbah 8337-2.

-4-

KEEN AM

KELI MA

KEEMPAT

KETIGA

Page 5: MENTERJ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPU8l.JK …

: Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalarn Amar KEEMPAT angka 3 dilakukan dengan ketentuan: 1. menggunakan insinerator dengan spesifikasi teknologi

sebagai berikut: a. narna insinerator Burnfos; b. kapasitas insinerator sebesar 500 (lima ratus)

kilogram per jam; c. temperatur ruang bakar:

1) pertama antara 600°C -1.000°C (enam ratus derajat Celcius sampai dengan seribu derajat Celcius); dan

2) kedua antara 800°C- l .200°C (delapan ratus derajat Celcius sampai dengan seribu dua ratus derajat Celcius).

d. volume ruang bakar: 1) pertama sebesar 2,30 (dua dan tiga puluh

perseratus) meter kubik; dan 2) kedua sebesar 7,30 (tujuh dan tiga puluh

perseratus) meter kubik. e. cerobong memiliki:

1) tinggi sebesar 16,0 (enam belas) meter dari permukaan tanah; dan

2) diameter sebesar 0,385 (tiga ratus delapan puluh lima per seribu) meter.

f. bahan bakar menggunakan gas; dan g. alat pengendali pencemaran udara berupa Multi

Layer Gas water scrubber.

d. mencegah terjadinya tumpahan Limbah B3 yang disimpan dan melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (good housekeeping); dan

e. mencatat setiap Limbah 83 yang masuk ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3 dan mengisi neraca Limbah B3 sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

5. Limbah B3 berupa infeksius, benda tajarn dan/ atau patologis disimpan paling lama: a. 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C

(nol derajat Celcius); atau b. 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama

dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat Celcius), sejak Lirnbah 83 dihasilkan; dan

6. fasilitas tempat Penyimpanan Limbah 83 memiliki peralatan keselamatan, kesehatan kerja, dan fasilitas tanggap darurat yang meliputi alarm, peralatan pemadam kebakaran, pancuran air untuk tubuh/mata (shower/ eye wash) dan fasilitas tanggap darurat lainnya.

-5-

KETUJUH

Page 6: MENTERJ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPU8l.JK …

: Pengujian terhadap emisi hasil Pengolahan Limbah 83 menggunakan insinerator sesuai baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 4 dilakukan dengan ketentuan: 1. melakukan pemantauan dengan ketentuan sebagai

berikut: a. pengukuran dan pencatatan pada setiap kali

pengoperasian insinerator Pengolahan Limbah 83 terhadap: 1) jumlah dan komposisi Limbah 83 yang

diumpankan ke dalam ruang bakar; dan 2) temperatur gas bakar di ruang bakar selama

pem bakaran Lim bah 83; b. pengujian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6

(enam) bulan terhadap: 1) emisi pada cerobong insinerator menggunakan

parameter sesuai baku mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan konsentrasi kelebihan (excess) oksigen di cerobong dalam satuan % (persen);

2) konsentrasi karbon dioksida dalam satuan mg/Nm3 (miligram per normal meter kubik);

3) kecepatan gas linier dalam cerobong; dan

2. tahapan proses Pengolahan Limbah 83 menggunakan insinerator Burnfos, dilakukan dengan cara: a. pengumpanan Limbah 83 dilakukan pada saat

temperatur ruang bakar: 1) pertama paling rendah sebesar 350°C (tiga ratus

lima puluh derajat Celcius); dan 2) kedua paling rendah sebesar 400°C (empat ratus

derajat Celcius). b. selama pembakaran Limbah 83 temperatur ruang

bakar: 1) pertama dikondisikan paling rendah 800°C

(delapan ratus dcrajat Celcius); dan 2) kedua dikondisikan paling rendah 1.000°C

(seribu derajat Celcius). c. dalam hal Limbah 83 yang diolah berupa Limbah

83 sitotoksik, temperatur ruang bakar kedua paling rendah l .200°C (seribu dua ratus derajat Celcius);

3. kapasitas Pengolahan Limbah 83 paling tinggi 450 (empat ratus lima puluh) kilogram per jam;

4. memiliki alat pengendali pencemaran udara berupa Multi Layer Gas water scrubber selama pernbakaran Limbah 83;

5. melakukan pengelolaan air limbah hasil pengoperasian Multi Layer Gas water scrubber dengan cara diolah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan

6. hasil pengolahan air limbah di IPAL sebelum dibuang ke lingkungan wajib memenuhi parameter dan baku mutu sesuai dengan izin pembuangan air limbah ke badan air permukaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Malang.

-6-

KEDELAPAN

Page 7: MENTERJ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPU8l.JK …

KETIGA BELAS : Dalam mengukur kinerja serta ketaatan terhadap pemenuhan kewajiban dalam keputusan ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan pembinaan dan/ a tau pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

KEDUA 8ELAS : Dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan Limbah 83, Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dilarang: 1. melakukan Pengolahan Limbah 83 selain Limbah 83

sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA; dan 2. melakukan Pengolahan Limbah 83 dengan

menggunakan alat insinerator sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA terhadap senyawa yang mengandung radioaktif, bersifat mudah meledak, dan/ atau mengandung senyawa merkuri.

KESEBELAS Pengelolaan lebih lanjut terhadap Limbah 83 yang dihasilkan oleh Rumah Sakit Daerah Dr. Saiful Anwar, diserahkan kepada Pengelola Limbah 83 yang telah mendapatkan izin dari Menteri

KESEPULUH Penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/ a tau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 6 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEM8ILAN : Pencatatan dan pelaporan kegiatan Pengolahan Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 5, dilakukan dengan pencatatan secara terus menerus terhadap jumlah: 1. Limbah 83 yang disimpan pada fasilitas penyimpanan

dalam satuan kg/ bulan (kilogram per bulan); 2. Limbah 83 yang diolah dalam satuan kg/bulan

(kilogram per bulan); 3. abu insinerator yang dihasilkan dari proses Pengolahan

Limbah 83 dalam satuan kg/bulan (kilogram per bulan).

4. melaporkan tata kelola kegiatan Pengolahan Limbah 83 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan 8ahan Beracun Berbahaya, dengan tembusan kepada: a. Gubernur .Jawa Timur melalui Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; dan b. Walikota Malang melalui Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Kota Malang.

4) waktu tinggal gas di ruang bakar kedua paling singkat 2 (dua) detik; dan

2. pengujian emisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi.

-7-

Page 8: MENTERJ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPU8l.JK …

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: ! . Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

(2) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; '-1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun

Berbahaya; 4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 6. Gubernur Jawa Timur; 7. Walikota Malang; 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur; 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang; 10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar.

SITI NURBAYA

MENTER! LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2018

KETUJUH BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

KEENAM BELAS : Dalam hal usaha dan/ atau kegiatan berhenti beroperasi secara permanen, dan / atau lokasi Pengolahan Limbah B3 dipindahkan, Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan wajib: 1. melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan;

2. menyerahkan Limbah B3 hasil Pengolahan Limbah B3 kepada Pengelola Limbah B3 yang memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

3. melakukan pemulihan lokasi Penyimpanan Limbah B3 dan Pengolahan Limbah B3, apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

KELIMA BELAS Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT BELAS tidak membebaskan Penanggung Jawab Usaha dan/ a tau Kegiatan dari tanggung jawab pemulihan fungsi lingkungan hidup.

KEEMPAT BELAS: Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA BELAS ditemukan pelanggaran, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

-8-

Page 9: MENTERJ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPU8l.JK …

: (/}

:~ : ;::l . ..., :v : 0..

C") ..c co ~ .c E ro ;;;s .D ....., E

:J

'(: ro ;::l i:::: (t$

N

....., 2..

C") ~ ~ et) et)

...._

i:: 0.

(!$

Q)

....., C")

f:-

co ci

..c:: z

ro i::

.D. ro

E c

:J co .....,

(/)

;;;s

0..

.c

f:-

v :::.::

(".) (/) co 0.. ..c:: f:-

< ro ·- (/)

.D. "Cl

U3 E ro :J ] ro etJ (/) i::::

·- (!$ (/) >,

.... - o~ E c 0 v z E 00

·z ;i ......

~..:.:: 0

;::l 0 N

co Q

Page 10: MENTERJ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPU8l.JK …

SITI NURBA YA

ttd.

MENTER! LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

suai dengan aslinya ~~"J:.'f'..i~"O HUKUM,

................................ 2018 (Pihak Perusahaan)

Mengetahui,

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

KETERANGAN: RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pengolahan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas, dll.

H JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah an disim an melebihi skala waktu enaatan.

1 . 7. PERLAKUAN LAINNYA 2 dst 1 .. 6. EKSPOR 2 dst

1 . 5. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA

2 dst 1. . 4. DITIMBUN 2 dst 1 .. 3. DIOLAH 2 dst 1 . 2. DIMANFAATKAN 2 dst 1 . 1. DISIMPAN

11 JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA

JUMLAH (TON) PERLA KUAN:

ADA TIDAK ADA KEDALUWARSA

TOTAL

PERIZINAN UMBAH 83 DARI KLHK

'--'-~_,_~----"'J=E~N~IS~A~W~A~L~L~IM~B~A~H~~+-~J~U_M_LA~H~T_O_N~__. CATATAN:

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Rumah Sakit

Nama Perusahaan Bidang usaha Periode waktu

B. Format Neraca Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

-2-

Page 11: MENTERJ LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPU8l.JK …

SITI NURBA YA

ttd.

MENTER! LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Keterangan: Kadar maksimum pada Tabel di atas dikoreksi terhadap 10% Oksigen (02) dan pada kondisi normal {25°C, 760 mmHg) dan berat kering (dry basis).

NO. PARAMETER KADAR SATUAN MAKS IM UM 1. Partikulat 50 mg/Nm3

2. Sulfur Dioksida (802) 250 ma/Nm- 3. Nitrogen Dioksidafl+Ocl 300 mg/Nm3 4. Hidrogen Fluorida (HF) 10 mg/Nm3 5. Hidrogen Klorida (HCl) 70 me:/Nm3 6. Karbon Monoksida (CO) 100 ma/Nm> 7. Total Hidrokarbon (sebazai CH4) 35 mg/Nm3 8. Arsen (As) 1 ma/Nm> 9. Kadmium (Cd) 0,2 ma/Nm-' 10. Kromium (Cr) 1 mz z Nm-' 11. Timbal (Pb) 5 ma/Nm- 12. Merkuri (Hg) 0,2 ma/Nm- 13. Talium (Tl) 0,2 ma/Nm- 14. Opasitas 10 % 15. Efisiensi Pembakaran (EP) 99,95 %

BAKU MUTU EMISI UDARA UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RUMAH SAKIT

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTER! LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.368/Menlhk/Setjen/PLB.3/8/2018 TENTANG IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR SEBAGAI PENGHASIL LIMBAH BAHAN BERBAHA YA DAN BERA CUN