MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN ANPMK.01~2017Per.pdfMENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 218/PMK. 01/2017 TENTANG

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALIN AN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 218/PMK. 01/2017

TENTANG

TATA CARA TUNTTJTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI

NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

DE�GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3)

Pe:-aturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 1 6 tentang Tata

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap

Pegawai Negeri Bukan· Bendahara atau Pejabat Lain, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara

Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri

BL.kan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 1 6 tentang Tata

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor

1 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5934) ;

www.jdih.kemenkeu.go.id

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/38TAHUN2016PP.pdf

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/38TAHUN2016PP.pdf

Menetapkan

- 2 -

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA· TERHADAP

PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimak��J.d dengan:

1 . Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat

berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya

sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai .

2 . Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan

yang dilakukan terhadap pegawai negen bukan

bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian

Negara.

3 . Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawa1

Aparatur Sipil Negara yang bekerja/ diserahi tugas selain

tugas bendahara.

4 . Pihak yang Merugikan adalah pegawai Negeri Bukan

Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan

menimbulkan Kerugian Negara.

5 . Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai

tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang

karfna sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak

di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam

hukum.

6 . Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena

adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah

menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat

berharga, dan/ atau barang dari Pihak yang Merugikan .


- 3 -

7 . Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup

yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang

hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris .

8 . Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya

disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk

menyelesaikan Kerugian Negara.

9 . Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya

disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses

penyelesaian Kerugian Negara.

10. Maj elis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara

yang selanjutnya disebut Majelis adalah para

pej abat/ pegawai yang ditunjuk clan ditetapkan oleh

Ment.eri Keuangan untuk menyampaikan pertimbangan

clan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.

1 1 . Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang

selanjutnya dis ingkat SKTJM adalah surat pernyataan

dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang

menyatakan kesanggupan clan/ atau pengakuan bahwa

Kerugian Negara menjadi tanggung j awabnya clan

bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.

1 2 . Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah

surat yang dibuat oleh Menteri Keuangan/ Kepala

Satuan Kerja/ atasan Kepala. Satuan Kerj a dalam hal

SKTJM tidak mungkin diperoleh .

1 3 . Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian ·

yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat

keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap tentang

pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap

Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

1 4 . Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri

adalah · pejabat yang bertanggung jawab atas

pengelolaan keuangan di lingkungan Kernen terian

Keuangan.

1 5 . Kepala Satuan Kerja adalah pem1mpm pada unit

eselon I atau unit eselon II di tingkat pusat, instansi


- 4 -

vertikal, unit pelaksana teknis, dan unit lainnya

di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

( 1 ) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara Tuntutan

Gan ti Kerugian negara di lingkungan Kernen terian

Keuangan atas uang, surat berharga, dan/ atau barang

milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai

Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai

Negeri Sipil .

(2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1 ) berlaku pula terhadap uang dan/ atau barang

bukan milik negara yang digunakan dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan

Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga

Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/ atau Barang

Pasal 3

( 1 ) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan

Kementerian Keuangan wajib melakukan tindakan

pengamanan terhadap :

a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik

negara yang berada dalam penguasaannya dari

kemungkinan terjadinya Kerugian Negara;

dan/ atau

b. uang dan/ atau barang bukan milik negara yang ·

berada dalam penguasaannya dari kemungkinan

terj adinya Kerugian Negara.

(2) Setiap Pegawai Nege.ri Bukan Bendahara di lingkungan

Kementerian Keuangan yang melanggar hukum atau

melalaikan kewajibannya baik lani:,sung atau tidak


- 5 -

langsung yang merugikan keuangan negara diwaj ibkan

mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPOR'iN

KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

. Informasi terj adinya Kerugian Negara di lingkungan

Kementerian Keuangan bersumber dari :

a. has;l pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan

langsung;

b. has;l pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/ atau

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;

c . pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

d. laporan tertulis yang bersangkutan;

e . informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung

jawab;

f. perhitungan ex officio; dan/ atau

g. pelapor secara tertulis .

Pasal 5

( 1 ) Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerj a waj ib

melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 .

(2) Atasan langsung atau Kepala S cituan Kerja dapat

menunjuk pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan

satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi

terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1 ) .

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) terdapat indikasi

Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala

Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan

se bagai beriku t:

a. melaporkan kepada Menteri; dan


- 6 -

b . memberitahukan kepada Bad an Pemeriksa

Keuangan;

un tuk indikasi Kerugian Negara yang terj adi di

lingkungan satuan kerjanya.

(4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari

kerj a setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .

Pasal 6

Dalam hal pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Kementerian Keuangan tidak melaksanakan kewaj iban

se bagairµ.ana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi

administratif berupa hukuman disiplin ataupun

pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 7

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (3) , Menteri selaku PPKN menyelesaikan

Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti

Kerugian .

Pasal 8

( 1 ) Kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan

Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.

(2) · Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala

Satuan Kerj a, kewenangan Menteri selaku PPKN untuk

menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud


- 7 -

.�

dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh atasan Kepala Satuan

Kerja.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 9

( 1 ) Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satuan

Kerj a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 )

atau atasan Kepala Satuan Kerj a sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membentuk TPKN .

(2 ) TPKN sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1 )

beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri

atas ketua dan anggota TPKN yang berasal dari satuan

kerj a di lingkungan Kernen terian Kel'.1-angan.

(3) Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai kriteria sebagai berikut:

(4)

a. minimal pejabat/ pegawai yang setingkat dengan

pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan

b . memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses


Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan

kompetensi pej a bat/ pegawai dalam menyelesaikan

Kerugian Negara, keanggotaan TPKN se bagaimana

dimaksud pad a ayat (3) dapat melibatkan

pejabat/ pegawai dari satuan kerja lainnya di lingkungan


(5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1 ) ditetapkan dengan keputusan yang

ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala

Satu.an Kerja atas nama Menteri selaku PPKN .

(6) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1 ) ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara

yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran jumlah

Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian

Kerugian Negara.


- 8 -

Pasal 10

( 1) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.

(2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki

tugas dan wewenang:

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya

Kerugian Negara;

c. menghitung jumlah Kerugian Negara;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai

Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan

sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan

e . melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan

Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2 )

huruf b diperoleh melalui :

a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/ atau

b . permin taan keterangan / tanggapan / klarifikasi melalui

wawancara kepada setiap orang yang terlibat/ diduga

terllbat/ mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang

dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 12

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c

dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki

kompetensi .

Pasal 13

( 1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh

TPKN disampaikan kepada orang yang diduga

menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan

tanggapan. I

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat


- 9 -

belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan

disampaikan.

(3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , TPKN 'I I

mem per baiki hasil pemeriksaan.

(4) Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) , TPKN menyampaikan laporan

hasil pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerj a/ atasan

Kepala Satuan Kerja paling lambat � (tujuh) hari kerja

sejak tanggapan diterima.

(5) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) , TPKN melampirkan tanggapan

atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), · TPKN menyampaikan laporan hasil

pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/ atasan

Kepala Satuan Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja sejak tanggapan diterima.

(7) Dalam hal TPKN tidak menenma tanggapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) , orang yang

diduga menyebabkan Kerugian Negara dianggap tidak

berke beratan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara

yang dilakukan oleh TPKN.

(8) Dalam hal orang yang diduga menyebabkan Kerugian

Negara tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (7), TPKN menyampaikan laporan hasil

pemeriksaan kepada Kepala Satuan Kerja/ atasan

Kepala Satuan Kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja

sejak tanggapan tidak diterima.

Pasal 14

( 1) Laporan. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 3 ayat (4), ayat (6) , dan ayat (8)

menyatakan bahwa:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai

Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau


- 10 -

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum

a tau lalai Pegawai N egeri Bukan Bendahara.

(2 ) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) huruf a, paling sedikit memuat:

a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya

Kerugian Negara; dan

b. jumlah Kerugian Negara.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat juinlah

kekurangan uang/ surat berharga/ barang.

Pasal 15

(1) Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyampaikan

pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (6) ,

dan ayat (8) sebagai berikut:

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau

b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

(2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) tidak disetujui,

Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja segera

menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan

ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

(3) Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) , TPKN melak'Jkan pemeriksaan

Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (2) hanya yang berhubungan erat dengan materi

pemeriksaan yang tidak disetujui se bagaimana

dimaksud dalam ayat (2) .

( 4) Setelah melakukan pemeriksaan ulang se bagaimana

dimaksud pada ayat (3), TPKN membuat laporan hasil

pemeriksaan dengan memperbaiki materi atas laporan

hasil pemeriksaan yang sebelumnya tidak disetujui

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .


- 11 -

(5) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 4) beserta bukti

pendukung dari pemeriksaan ulang kepada Kepala

Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja, untuk

mendapatkan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(6) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

disetujui, Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan

Kerja dimaksud dalam Pasal 8 segera menyampaikan

laporan kepada Menteri selaku PPKN paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kenigian Negara melalui Penerbitan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 16

(1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1) huruf a disetujui oleh

Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1) huruf a,

Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja segera

menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan

penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang

Merugikan.

(2) Dalam hal Pihak . yang Merugikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan,

melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian

Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

(3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN

mengupayakan surat pernyataan kesanggupan

dan/ atau pengakuan Pihak yang

Mef'ugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung


- 12 -

jawabnya clan berseclia mengganti Kerugian Negara

climaksucl clalam bentuk SKTJM.

(4) SKTJM sebagaimana climaksucl pacla ayat (3) paling

sedikit memuat: 11

a. identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Negara yang harus clibayar;

c. cara clan· jangka waktu pembayaran Kerugian

Negara;

d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan

e. pernyataan clari Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris bahwa pernyataan mereka ticlak clapat clitarik

kembali.

(5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana

climaksud pacla ayat (4) huruf cl, clisertai clengan:

a. daftar barang yang menjadi jaminan;

b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang

clijaminkan; clan

c. surat kuasa menjual.

Pasal 17

( 1) Penggan tian Kerugian Negara se bagaimana climaksud

clalam Pasal 16 ayat ( 1 ) segera clibayarkan secara tunai

atau angsuran.

(2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan

melanggar hukum, Pihak yang


Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90

(sembilan · puluh) hari kalencler sejak SKTJM

di tandatangani.

(3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian,

Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam

waktu paling lama 24 (clua puluh empat) bulan sejak

SKTJM clitandatangani.


- 13 -

(4) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian

Kerugian Negara dapat ditetapkan selain jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

meliputi sebagai berikut:

a. Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak memiliki

kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian

Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (3);

b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan

gaji/ tunjangan atau pensiun sebagai penggantian

Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang


Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian

Negara tersebut; dan

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan

lebih besar dari a tau sama dengan

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ju ta

rupiah).


mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui

pemotongan gaji/ tunjangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima

puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai

lunas.

(7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan · memasuki masa

pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,

Kepala Satuan Kerja dalam membuat Surat Keterangan

Penghentian Pembayaran (SKPP) mencantumkan bahwa

yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada

negara dan dilakukan pemotongan paling rendah

sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari yang diterima

oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan

Kerugian Negara.

(8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)

dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang


- 1 4 -

M erugikan / Pengam pu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris yang disampaikan kepada Menteri u. p. Sekretaris

Jenderal melalui Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala

Satuan Kerja.


meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) kepada Menteri u.p. Sekretaris Jenderal

dengan melampirkan rekomendasi dari TPKN.

( 1 0) Penetapan jangka waktu sebagaimaua dimaksud pada

ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama

Menteri dan disampaikan kepada Pihak yang


Wads.

( 1 1 ) Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja wajib

melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang


Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.

(12) Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris melalaikan kewajiban

pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) , Kepala

Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja

menyampaikan teguran tertulis.

( 1 3r Dalam hal Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan

Kerja tidak melaksanakan kewajiban pemantauan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 ) dikenakan sanksi




Pasal 18

( 1 ) Dalam hal . Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengganti Kerugian

Negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud

· dalam Pasal 1 7 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) , Pihak

yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.


- 15 -

(2) Kepala Satuan Kerja/ atasart Kepala Satuan Kerja

menyampaikan laporan wanprestasi sebagaimana

dimaksud ayat ( 1) kepada Menteri selaku PPKN untuk

diteruskan kepada Majelis.

(3) Laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (2)

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah


Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 19

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera

menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan

Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja.

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menenma

laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),

Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja atas

nama Menteri selaku PPKN menerbitkan SKP2KS.

(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit merriuat materi:



b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;

c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian

Negara; dan

e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang


Waris.


menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang


Waris.


- 16 -

Pasal 20

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan

SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan

puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 2 1

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk

pelaksanaan si ta j aminan.

(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

Pasal 22

(1) Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan

keberatan atas SKP2KS paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan

dengan tanda terima surat.


Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengajukan

keberatan setelah 14 (empat belas) har1 kerja sejak

diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris dianggap telah menenma

atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tertulis kepada Kepala Satuan

Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja dengan disertai bukti.


menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas

SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri

selaku PPKN untuk diteruskan kepada Majelis.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak menunda · kewajiban Pihak yang


Waris untuk mengganti Kerugian Negara.


- 17 -

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis

Pasal 23

(1) Menteri selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian

Negara mengenai:



a tau lalai Pegawai N egeri · Bukan Bendahara

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ( 1)

huruf b;

b. Pihak

Memperoleh

yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Hak/ Ahli Waris dinyatakan

wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara

secara damai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18; atau

c. penenmaan atau keberatan Pihak yang


Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

(2) Untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri selaku PPKN

membentuk Majelis.

Pasal 24

(1) MaJ.elis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

beranggotakan 5 (lima) orang.

(2) Majelis bersifat sementara (ad-hoc) dan beranggotakan:

a. Sekretaris Jenderal/ pejabat eselon II di lingkungan

Sekretariat J enderal selaku ketua;

b. Inspektur Jenderal/ pejabat eselon II di lingkungan

Inspektorat J enderal selaku wakil ketua;

c. Sekretaris Direktorat Jender<?-1/ Badan di

lingkungan Kementerian Keuangan selaku anggota;

dan

d. 2 (dua) pejabat eselon I/ eselon II yang diperlukan

sesuai dengan keahliannya selaku anggota.


- 18 -

(3) Untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat

penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) dibentuk Tim Administrasi Penyelesaian

Kerugian Negara.

(4) Kewenangan untuk membentuk Majelis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Tim Administrasi

Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud

pada p_yat (3) dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal.

(5) Pembentukan Majelis dan Tim Administrasi

Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal

atas nama Menteri.

Pasal 25

Majelis mempunym tugas memeriksa dan memberikan

pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas:

a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,

dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan

melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam 14 ayat (1)

huruf b;

b. penggan tian Kerugian Negara setelah

Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh

Pihak Yang

Hak/ Ahli

Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18; dan

c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan

SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (2).

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25, Majelis melakukan sidang.

Pasal 27

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang,

surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan


- 19 -

perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri

Bukan Ben.dahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang


Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya

Kerugian Negara;

b. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang

memiliki keahlian terten tu;

c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau

d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian

Negara.

Pasal 28

( 1) Dalam hal hasil sidang se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat

berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan

perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri

Bukan Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil

sidang.

(2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:


negara yang berada dalam penguasaan Pegawai

Negeri Bukan Bendahara; dan/ atau

b. uang dan/ atau barang bukan milik negara yang

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan

tugas pem�rintahan.

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Menteri selaku F?KN.

(4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Menteri selaku PPKN mengusulkan

penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;

dan/ atau


- 20 -

b. uang dan/ atau barang bukan milik negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan diatur


undangan.

Pasal 29

( 1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 terbukti bahwa kekurangan uang, surat

berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan


Bendahara, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui

Menteri selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan

kembali.

(2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Menteri

selal}u PPKN menyampaikan perintah dimaksud kepada

Kepala Satuart Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja untuk

disampaikan kepada TPKN.

(3) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Majelis

menyampaikan hal yang perlu rrwndapat perhatian

dalam pemeriksaan kembali.

(4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1), TPKN melalui Kepala Satuan

Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan

laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Menteri

selaku PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

(5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa:




b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang


a tau lalai Pegawai N egeri Bukan Bendahara;

disertai dengan dokumen pendukung.


- 2 1 -

Pasal 30

( 1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan

Kerugian Negara dalam hal:

a. menyetujui laporan hasil pem�;iksaan kembali

TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (5) huruf a; atau

b. tidak menyetujui laporan

kembali TPKN .sebagaimana

Pasal 29 ayat (5) huruf b.

hasil pemeriksaan

dimaksud dalam

(2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk

diteruskan kepada Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala

Satuan Kerja.


menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dengan memproses

penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan

SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 16

sampai dengan Pasal 22.

Pasal 3 1

( 1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil

pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan

putusan berupa pertimbangan penghapusan:



Negeri Bukan Bendahara; dan/atau




tugas pemerintahan.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

disampaikan kepada Menteri selaku PPKN.

(3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) Menteri selaku PPKN mengusulkan

penghapusan uang, surat berharga, dan/ atau barang

/<· www.jdih.kemenkeu.go.id

- 22 -

milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai

Negeri Bukan Bendahara.



undangan.

Pasal 32

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian

Negara terhadap Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Majelis

melakukan hal se bagai beriku t:

a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang

Jamman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (5);

b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian

Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara;

dan/ atau

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian

Negara.

Pasal 33

( 1) Setelah melaksanakan sidang se bagaimana dimaksud

dalam Pasal 32, Majelis menetapkan putusan berupa

pertimbangan penerbitan SKP2K.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

disampaikan kepada Menteri selaku PPKN untuk

menerbitkan SKP2K.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat materi:

a. pertimbangan Majelis;

b. identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang


c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;

d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara

kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan


- 23 -

e. claftar barang Jamman Pihak yang


Waris yang cliserahkan kepacla Panitia Urusan

Piutang Negara, clalam hal Majelis berpenclapat

bahwa barang jaminan sebagaimana climaksucl

clalam Pasal 16 ayat (5) clapat clijual atau clicairkan.

(4) SKP2K sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) cliterbitkan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis

menetapkan putusan sebagaimana climaksucl pacla

ayat ( 1).

(5) SKP2K sebagaimana climaksucl pacla ayat (2)

clisampaikan kepacla:

a. Baclan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. Panitia Urusan Piutang Negara; clan

cl. Pihak yang M erugikan / Pengam pu / Yang


Pasal 34

( 1) Dalam siclang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang

telah cliterbitkan SKP2KS sebagaimana climaksucl clalam

Pasal 25 huruf c, yang ticlak acla pengajuan keberatan

clari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal

sebagai berikut:

a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN

sebagaimana climaksucl clalam Pasal 14 ayat ( 1)

huruf a;

b. memeriksa laporan mengenai alasan ticlak clapat

tliperolehnya SKTJM sebagaimana climaksucl clalam ' .

Pasal 19 ayat ( 1); clan/ a tau

c. hal lain yang cliperlukan untuk penyelesaian

Kerugian Negara.

(2) Berclasarkan siclang sebagaimana climaksucl pacla

ayat ( 1), Majelis menetapkan putusan pertimbangan

penerbitan SKP2K.


- 24 -

Pasal 35

( 1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang

telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 huruf c, yang diajukan k�J:?eratan dari Pihak

yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat ( 1) huruf a;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat

diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat ( 1);

c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam.

Pasal 22 ayat (3);

d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya

Kerugian Negara;

e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber

yang memiliki keahlian tertentu; dan/ atau

f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian

Kerugian Negara.

(2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis

memutuskan:

a. menolak seluruhnya;

b. menerima seluruhnya; atau

c. menerima atau menolak sebagian.

(3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis

dapat menugaskan TPKN melalui Menteri selaku PPKN

untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi

yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.

(4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan

ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri

selaku PPKN menyampaikan penugasan dimaksud

kepada Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan

Kerja untuk disampaikan kepada TPKN.


- 25 -

(5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), TPKN melalui Kepala Satuan

Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan

laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Menteri selaku

PPKN untuk disampaikan kepada Majelis.

Pasal 36

( 1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan

huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada

Menteri selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.

(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling

sedikit memuat materi:

a. pertimbangan Majelis;

b. identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang


c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang


Waris;

e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;

f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara;

g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara

kepada Panitia Urusan Piutang Negara dalam hal

Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak membayar

Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam

huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana

dimaksud dalam huruf f.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterbitkan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis

menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2)

huruf a dan huruf c.

(4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;


- 26 -

b. Majelis; clan

c. Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang


(5) Menteri selaku PPKN melakukan pengawasan atas

pelaksanaan SKP2K.

Pasal 37

(1) SKP'.4,K mempunyai hak mendahulu.

(2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara disamping

mengakibatkan Kerugian Negara juga mempunyai

kewajiban pinjaman/ hutang kepada pihak lain, prioritas

pengembalian yaitu pengembalian/ pemulihan Kerugian

Negara.

(3) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

bertujuan untuk mendudukkan negara sebagai kreditur

preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita

lelang barang-barang milik Pihak yang


W aris di atas kreditur lainnya.

Pasal 38

( 1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan

pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN untuk

melakukan:

a. pembebasan penggantian Kerugian Negara;

b. penghapusan:

1. uang, surat berharga, clan/ atau barang milik



2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang


Bendahara yang digunakan dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), Men teri selaku PPKN:


- 27 -

a. menerbitkan surat keputusan pembebasan

penggantian Kerugian Negara; dan

b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik



2. uang dan/ atau barang bukan milik negara yang



penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian

Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

paling sedikit memuat materi:


Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari

penggan tian Kerugian Negara;

b. jumlah kekurangan:

1) uang, surat berharga, dan/ atau barang milik



2) uang dan/ atau barang bukan milik Negara yang



penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c. pernyataan bahwa telc.h terjadi kekurangan:

1) uang, surat berharga, dan/ atau barang milik



2) uang dan/ atau barang bukan milik negara yang



penyelenggaraan tugas pemerintahan,


atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

(4) "Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian

Negara diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari


- 28 -

kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.

(5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian

Negara disampaikan kepada:


b. Majelis;


Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari

penggan tian Kerugian Negara; dan

d. Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja.



undangan.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 39

( 1) · Dalam penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan

penentuan nilai atas berkurangnya:

a. uang milik negara dan/ atau uang bukan milik

negara;

b. barang milik negara yang berada dalam

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

c. barang bukan milik negara yang berada dalam

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang

digunakan dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan; dan/ atau

d. surat berharga milik negara.

(2) Penentuan nilai sebagaimaha dimaksud pada ayat ( 1)

huruf a didasarkan pada nilai nominal.

(3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf b dan huruf c didasarkan pada:

a. nilai buku; atau

b. nilai wajar atas barang yang seje1J.is.

( 4) Pen en tuan nilai se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1)

huruf d didasarkan pada:


- 29 -

a. nilai nominal;

b. nilai perolehan; atau

c. nilai wajar.

(5) Penentuan nilai sebagaimana dimaksu.d pada ayat ( 1)

huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan oleh TPKN

dengan seadil-adilnya.

(6) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana

dirnaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang/ surat

berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling

tinggi.

(7) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan

dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan

yang muncul selama umur penggunaan barang milik

negara atau aset tersebut.

(8) Penentuan nilai waJar atas barang yang seJen1s

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan

dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima

dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian

kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan

berkpinginan untuk melakukan transaksi wajar pada

tanggal penilaian / penaksiran.

(9) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang

tertera dalam uang/ surat berharga dalam bentuk eek,

bilyet giro, travel cheque, dan wesel. ,,.

( 10) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas

yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk

memperoleh suatu aset pada saat perolehan.

( 1 1) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau

penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami

dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.


- 30 -

Pasal 40

(1) Penggantian atas barang milik negara yang

diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian

barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang

melakukan kelalaian dimaksud dalam menggan ti

Kerugian Negara dimaksud.

(2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian

barang milik negara yang diasuransikc;n sebagai akibat

kelalaian se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1),

dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) tanpa

memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima

dari perusahaan asuransi atas barang milik negara

dimaksud.

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 41

( 1) Penagihan dalam penyelesaian Kerugian Negara

dilakukan atas dasar:

a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat (3);

b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (2); a tau

c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat ( 1).

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan Surat Penagihan (SPn) yang

diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.

(3) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak yang


Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.


ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja/ atasan


- 31 -

· Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.


ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran

paling lama 1 ( satu) bulan sejak Surat Penagihan (SPn)

diterbitkan.

(6) Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian

Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilakukan dengan

keten tuan se bagai beriku t:

a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah

Pihak yang Merugikan/ Penerbitan Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris mengakui menjadi

tanggung jawabnya dan bersedia mengganti

Kerugian Negara dengan menandatanggani SKTJM

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),

yang diakui se bagai dasar penagihan pertama

piutang negara;

b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal

·Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris melalaikan kewajiban

pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3); dan

c. Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal

Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengganti

Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh

tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).

(7) Penerbitan Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian

Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah

SKP2KS sebagaimana dimaksuJ. · dalam Pasal 19

ayat (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar

penagihan pertama piutang negara;


- 32 -

b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal


Hak/ Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara

sampai dengan tanggal jatuh '·cempo pembayaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan

c. Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal

SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat ( 1) ditetapkan.

Pasal 42

Berdasarkan Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 1 ayat (2), Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris

menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.

Pasal 43

( 1) Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti

Kerugian Negara ke kas negara sesuai dengan jumlah

dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM,

SK�12KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan

pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas.

(2) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) ditandatangani oleh Kepala Satuan

Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja, untuk SKTJM,

SKP2KS, atau SKP2K.


pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:



b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai

dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan

dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;

c. pernyataan bahwa . Pihak yang


Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian

Negara;


- 33 -

d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam

hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan

0tas dasar pelunasan SKTJM; dan

e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang

disita, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas

yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS

atau SKP2K.

(4) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan

atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat

Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang


W aris se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disertai

dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan

penyerahan barang j aminan.

(5) Dalam hal terdapat harta kekayaari Pihak yang

Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau

SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas

kepada Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) disertai dengan surat permohonan

pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Panitia

Urusan Piutang Negara.


pada ayat ( 1) disampaikan kepada:


b. Majelis;


Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang melakukan

penyetoran ganti Kerugian Negara; dan

d. Panitia Urusan Piutang Negara yang melakukan

sita atas harta kekayaan.

Pasal 44

(1) Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43, Menteri selaku PPKN

mengusulkan penghapusan:


- 34 -







tugas pemerin tahan di lingkungan Kernen terian

Keuangan.



undangan.

Pasal 45

(1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian

Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada

yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/ Pengampu/

Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat mengajukan

permohonan pengurangan tagihan negara.


Memperoleh Hak/ Ahli Waris telah melakukan

penyetoran ke kas negara, Pihak yang


Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian

kelebihan setoran atas ganti Kerugian Negara atas

dasar pengurangan tagihan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan

tagihan negara sebagaimana dimaksud ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.


- 35 -

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA

KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN

PIUTANG NEGARA

Pasal 46

Menteri menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara

kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang menangani

pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang

diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang

dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K

di ter bi tkan.

Pasal 47

Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak dapat !Ilengganti Kerugian

Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Menteri

menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada

Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 48

(1) Kewenangan Menteri menyerahkan upaya penagihan

Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 4 7

dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.

(2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada

Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.


- 36 -

BAB VII

KEDALUWARSA

Pasal 49

( 1) Kewajiban Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk membayar ganti

Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:

a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya

Kerugian Negara; atau

b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya

Kerugian Negara,

tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak

yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/

Ahli Waris.

(2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya

Kerugian Negara se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara

dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya

Kerugian Negara clan dilaporkan kepada Menteri selaku

PPKN ·sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)

tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak

yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/

Ahli Waris.

(3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya

Kerugian Negara se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf b, terhitung sejak Kepala Sat:.ian Kerja/ atasan

Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat ( 1) tidak melakukan penuntutan ganti rugi

terhadap Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang


Pasal 50

Tanggung jawab Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi

hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan

pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak


- 37 -

yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui

melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala

Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja mengenai adanya

Kerugian Negara.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 5 1

SekretariE1 Jenderal atas nama Menteri melaporkan

penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa

Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah

Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai dengan

tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku

Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai bahan monitoring

dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugiari Negara

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Pasal 52

Akuntansi dan pelaporan keuangan untuk penyelesaian

Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

BAB IX

KETERKAITAN SANKS! TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

DENGAN SANKS! LAINNYA

Pasal 53

( 1) Pihak yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk

mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi



ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

dan/ atau sanksi pidana.


- 38 -

(2) Pengenaan sanksi kepada Pihak yang Merugikan

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak perlu

menunggu hasil sanksi lain yang akan dikenakan

kepada Pihak yang Merugikan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) mempertimbangkan penetapan

atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara

yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan.

Pasal 54

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak yang Merugikan

dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 55

( 1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian

Kerugian Negara berbeda dengan jumlah Kerugian

Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS,

dan/ atau SKP2K, Kerugian Negara harus dikembalikan

oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian

Negara yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS,

dan/ atau SKP2K.

(2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap untuk penggantian Kerugian Negara dengan cara

disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti

Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K

dalam upaya pengembalian Kerugian Negara

diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian

negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah

disetorkan ke Kas Negara.

(3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara .

atas eksekusi putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap maka penyetoran

dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian

Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Gan.ti

Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K.


- 39 -

BAB X

TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 56

( 1) Untuk menullJang kelancaran penyelesaian Kerugian

Negara, setiap Kepala Satuan Kerja tingkat pusat

maupun tingkat instansi vertikal di lingkungan

Kementerian Keuangan melaksanakan penatausahaan

berkas kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya

secara tertib, teratur, dan kronologis.

(2) Pelaksanaan penata1:lsahaan penyelesaian

Negara dilaksanakan dengan ketentuan

berikut:

Kerugian

sebagai

a. Dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan

kprja tingkat instansi vertikal, penatausahaan

penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh II I

pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja

untuk menatausahakan penyelesaian Kerugian

Negara; dan

b. Dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan

kerja unit eselon I atau satuan kerja unit eselon II di

tingkat Kantor Pusat, penatausahaan penyelesaian

Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat

setingkat eselon III yang . menangam fungsi

keuangan.

(3) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada

tingkat Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Biro

Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat J enderal yang

mempunyai tugas dan fungsi menyiapkan bahan

pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah

gan ti Kerugian Negara dan penagihan di lingkungan


/' ' www.jdih.kemenkeu.go.id

- 40 -

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

( 1) Penyelesaian gan ti Kerugian Negara dilaksanakan

sesuai dengan Pedoman Tata Cara Tuntutan Ganti

Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara

kepq_da Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan

sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan

masih tetap berlaku.

2. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan

terhadap Pihak yang Merugikan sebelum berlakunya

Peraturan Menteri m1, tunduk pada ketentuan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor

508/ KMK.01/ 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan

Perbendaharaan di Lingkungan Departemen Keuangan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 213/ PMK.0 1/ 20 14 tentang Perubahan

atas Keputusan

508/ KMK. 0 1/ 1999

Menteri Keuangan Nomor

tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Kekurangan


(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor

1850) .


- 4 1 -

3. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya

Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan

Ganti Kerugian, berlaku ketentua n dalam Peraturan

Menteri ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 508/ KMK. 0 1/ 1999 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Bukan

Kekurangan Perbendaharaan di Lingkungan Departemen

Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 2 13/ PMK. 0 1/ 20 14 tentang

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor

508/ KMK. O l / 1999 ten tang Petunjuk

Penyelesaian Kerugian Negara Bukan

Pelaksanaan

Kekurangan


(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 N om or 1850),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

· Peraturap Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.


http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/508~KMK.01~1999Kep.HTM

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/508~KMK.01~1999Kep.HTM

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/213~PMK.01~2014Per.HTM

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/213~PMK.01~2014Per.HTM

- 42 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 20 1 7

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 20 1 7

MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 17 NOMOR 1972

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b. Kepala Bagian T. U. Kementerian


- 43 -

LAMPI RAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 18/PMK . 01/2017

TENT ANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA

TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PED OMAN

TATA CARA TUNTUTAN GANT! KERUGIAN NEGARA

TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN


A. Latar Belakang

- 44 -

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara yang dise babkan oleh

perbuatan melawan hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan

Bendahara, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/ 2004), telah

ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 16 tentang Tata Cara

Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain (PP 38/ 20 16). PP 38/ 20 16 tersebut mengatur

mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugic.n Negara atas kekurangan

uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara yang berada dalam

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan berlaku pula terhadap

uang dan/ atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan

Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelengaraan

tugas pemerintah.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (3) PP 38/ 20 16, telah diamanatkan

Menteri/ Pimpinan Lembaga menetapkan kete:J.tuan lebih lanjut mengenai

penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Negara/ Lembaga

yang dipimpinnya sesuai ketentuan dalam PP 38/ 20 16. Berdasarkan

ketentuan tersebut, Menteri Keuangan memandang perlu untuk

menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Tuntutan Ganti

Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan

Kementerian Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Peraturan Menteri 1m adalah untuk

memberikan petunjuk atau pedoman pelaksanaan dalam menangani,

memproses, dan memulihkan Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan

Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.

Adapun tujuan utamanya agar setiap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara di lingkungan Kementerian Keuangan wajib melakukan

tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/ atau barang

milik negara serta uang dan/ atau barang bukan milik negara yang berada

dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara. Bagi


- 45 -

Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Kementerian Keuangan

yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau

tidak langsung merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti

Kerugian Negara.

C. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 16 tentang Tata Cara Tuntutan

Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara

Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16

Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

D. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara

atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara yang

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk

Calon Pegawai Negeri Sipil dan berlaku pula terhadap uang dan/ atau

barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan. Sehubungan dengan

hal tersebut, setiap Kerugian Negara akibat kekurangan uang, surat

berharga, dan/ atau barang yang disebabkan oleh tindakan melanggar

hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan

. Kementerian Keuangan diwajibkan segera mengganti Kerugian Negara

dimaksud sehingga dapat memulihkan uang, surat berharga, dan barang

yang berkurang.

E. Sistematika

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri

Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

Bab I

Bab II

Pendahuluan

A. Latar Belakang


C. Dasar Hukum

D. Ruang Lingkup

E. Sistematika

Informasi, Verifikasi, dan Pelaporan Kerugian Negara

A. Informasi Kerugian Negara

B. Verifikasi Terhadap Informasi Kerugian Negara


Bab III

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VII

Bab VIII

Bab IX

Bab X

Bab XI

Bab XII

- 46 -

C. Pelaporan Kerugian Negara

Penyelesaian Kerugian Negara

A. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

B. Tim Penyelesaian Kerugian Negara

C. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

D. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

E. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara

F. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

G. Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

Pen en tuan N ilai Kerugian Negara

Penagihan dan Penyetoran

A. Penagihan

B. Penyetoran

C. Pengurangan dan Pengembalian Kelebihan Tagihan Negara

Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada

Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Negara

Penghapusan

Kedaluwarsa

Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi

Lainnya

A. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan

Sanksi Kepegawaian

B. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan

Sanksi di Bidang Perdata/ Pidana

Tata Cara Penatausahaan

A. Unit Pelaksana Penatausahaan Penyelesaian Kerugian

Negara

B. Penatausahaan Kasus Kerugian Negara

Penutup

/· www.jdih.kemenkeu.go.id

- 47 -

BAB II

INFORMASI, VERIFIKASI, DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

A. Informasi Kerugian Negara

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian

Keuangan dapat diketa .hui/ bersumber dari :

1. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung

Atasan Langsung dan/ atau Unit Kepatuhan Internal di lingkungan

Kementerian Keuangan wajib melaksanakan pengawasan di lingkup

unit kerjanya. Dalam hal ditemukan adanya indikasi Kerugian Negara

maka pengungkapan Kerugian Negara dilakukan pada kesempatan

pertama.

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan pengendalian intern

terdapat informasi tentang Kerugian Negara, maka Unit Kepatuhan

Internal menyampaikan informasi dimaksud kepada Sekretaris

Jenderal Kementerian Keuangan u.p. Kepala Biro Perencanaan dan

Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan

pemantauan pengendalian intern diterbitkan.

Berdasarkan informasi dimaksud, Kepala Biro Perencanaan dan

Keuangan meminta Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja

untuk segera menindaklanjuti informasi Kerugian Negara dimaksud.

2. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan dan/ atau Inspektorat Jenderal

Kementerian Keuangan

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/ atau

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas Satuan Kerja di

lingkungan Kementerian Keuangan ditemukan/ diduga adanya indikasi

Kerugian Negara, maka pengungkapan Kerugian Negara dilakukan

pada kesempatan pertama.

Apabila berdasarkan hasil pengawasan atas Satuan Kerja di

lingkungan Kementerian Keuangan terdapat informasi tentang

Kerugian Negara, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

menyampaikan informasi dimaksud kepada Sekretaris Jenderal

Kementerian Keuangan u.p. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan


- 48 -

paling . lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan

diterbitkan .

. Berdasarkan iriformasi dimaksud, Kepala Biro Perencanaan dan

Keuangan meminta Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja

untuk segera menindaklanjuti informasi Kerugian Negara dimaksud.

3. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ditemukan adanya

indikasi Kerugian Negara.

4 . · Laporan tertulis yang bersangkutan

Dalam hal Pegqwai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan

Kementerian Keuangan melaporkan secara tertulis adanya

kemungkinan terjadinya Kerugian Negara uang, surat berharga,

dan/ atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya atau

uang dan/ atau barang bukan milik negara yang berada dalam

penguasaannya.

5. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung j awab

Dalam hal masyarakat yang mengetahui informasi adanya indikasi

Kerugian Negara qengan mengungkapkan informasi Kerugian Negara

dimaksud secara tertulis dan bertanggung jawab.

6. Perhitungan ex officio Perhitungan ex officio adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat

yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik

negara yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan

Bendahara yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau

meninggal dunia.

7. Pelapor secara tertulis

Dalam hal terdapat laporan yang disampaikan oleh orang atau

badan/ lembaga yang memberikan informasi atau mengungkapan

adanya Kerugian Negara secara tertulis dan bertanggung jawab.

B. Verifikasi Terhadap Informasi Kerugian Negara

1 . V erifikasi

Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja wajib melakukan verifikasi

terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud

dalam BAB II A.

Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja dalam melakukan verifikasi


- 49 -

terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara dapat menunjuk

Pegawai Apantur Sipil Negara di lingkungan satuan kerjanya.

Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau

la po ran mengenai uang/ surat berharga/ barang dan bukti fisik

uang/ surat berharga/ barang.

2. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi terhadap informasi Kerugian Negara dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut:

a. Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja maupun Pegawai

Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan tugas

verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam melakukan

tugas verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara

berdasarkan surat tugas verifikasi.

I

Format 1 Format Surat Tugas Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

NAMA U N IT O RGAN ISASI/ SATUAN KERJA*)

S U RAT T UGAS NOMOR ST- . . . . . .

Dalam rangka melaksanakan tugas verifikas i atas i nform asi terjad inya Keru g i a n Negara, kam i menugas i : 1 . N a m a/N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pangkat:(golongan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . N a m a/NI P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pangkatlgolong9in J a batan

3 . . . . . . . . . . . . . . . d a n seterusnya. u ntu k m elak.sanakan verifikasi pada tanggal . . . . . . . . . s . d . . . . . . . . . atas i nformasi terjadinya Kerug i a n Negara ak ibat kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang!surat berhargalbarang milik negara darJatau uanglbarang bukan milik negara **) yang d i keta h u i dari hasi l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pengawasanlpemeriksaanllaporanlinformasi!perhitungan ex officio**) nomor . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . perihal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S u rat Tugas i n i d isusu n u ntuk d i laksanakan dan setelah selesai d i laksanakan , agar segera m enyam paikan laporan has i l verifikasi d i m aksu d . Kepada i nstansi terkait, kam i m ohon bantuan d e m i kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Tempat, tanggal

Atasan La ngsung/Kepala Satuan Kerja**),

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tem busan : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan seterusnya .

*) D i is i nc::m a organ isas i/satuan kerja tem pat terjadi nya terjad i nya Kerug ian Negara . . **) Pi l ih sa ah satu .


- 50 -

b. Atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja maupun pegawai

Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan tugas

verifikasi se bagaimana dimaksud pada angka 1, setelah

menyelesaikan tugas verifikasi wajib membuat laporan hasil

verifikasi yang paling sedikit memuat mengenai:

1) sumber informasi terjadinya Kerugian Negara; dan

2) hasil pelaksanaan verifikasi yang menyatakan ada/ tidaknya

indikasi Kerugian Negara akibat kekurangan:

a) uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara;

dan/ atau

b) uang dan/ atau barang bukan milik negara.

Format 2 Format Surat Penyampaian Laporan Hasil Verifikasi

NAMA U N IT ORGANISAS I/ SATUAN KERJA*)

Norn or : Lap-. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sifat Lampiran Hal

: Rahasia : Satu berkas : Laporan Hasil Verifikasi Atas lnformasi

T erjadinya Kerugian Negara

Yth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kepala Satuan Kerja !Atasan Kepala Satuan Kerja *) di

Sehubungan dengan ha l tersebut d i atas , dengan in i kami sampaikan h al-ha l sebagai beri kut:

1 . Berdasarkan S u rat Tug as nomor . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . u ntu k melakukari verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . (uanglsurat berharga!barang milik negara atau uang!barang bukan milik negara **) di l i ngkungan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Satuan Kerja *) yang diketahu i dari hasi l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pengawasan!pemeriksaan!laporanlinformasi/ perhitungan ex officio**) nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . perihal ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . Berkenaan dengan hal tersebut, dengan in i kami laporkan bahwa berdasa rkan h as i i verifikasi d imaksud terda pat/tidak terdapat**) i nd ikasi Kerugian Negara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bi/a terdapat indikasi Kerugian Negara, sebutkan jenis dan jumlah dari kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan terlamp i r kam i sampaikan laporan hasil verifikasi d imaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih.

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara . ** Pil ih salah satu.

·

c. Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b,

wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala

Satuan Kerja.


- 5 1 -

Format 3 Format Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGAN ISAS I/ SATUAN KERJA*)

LAP ORAN TENT ANG

HAS I L VERIFIKASI ATAS I NFORMAS I TERJADI NYA KERUG IAN NEGARA DI L I NGKUNGAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Satuan Kerja *)

I . Pendahu luan

A. Dasar H ukum

NOMOR LAP-. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . ./PMK.01 / . . . . . . . tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara d i L ingkungan Kementerian Keuangan; dan

2 . Surat Tugas Nomor . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1 . untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi Kerugian Negara di l ingkungan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Satuan Kerja *) yang yang d iketahui dari hasi l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pengawasan/pemeriksaan/ laporan!informasi/perhitungan ex officio**) nomor . . . . . . . . . . .

tangga l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perihal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 2 . untuk mengetahui apakah ada Kerugian Negara akibat kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(uanglsurat berharga!barang milik negara atau uang/barana bukan milik negara **) d i l ingkungan . . . . . . . . . . . . . (Satuan Kerja *) ; dan

3 . u ntuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan u ntuk mendukung hasi l verifikasi d imaksud .

I I . Pelaksanaan Verifikasi

( Je/askan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya)

I l l . Hasi l Verifikasi

( Je/askan secara ringkas hasil dari pe/aksanaan verifikasi)

IV. Kesimpulan Hasi l Verifi kasi

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pad a tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pembuat Laporan ,

N IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Di is i nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara . **) Pil ih salah satu.

C. Pelaporan Kerugian Negara

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam BAB II B

butir 2 terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja/ atasan

Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:

1. melaporkan kepada Menteri Keuangan; dan

2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.


- 52 -

_,aporan clan pemberitqhuan dimaksud, disampaikan paling lambat 7

(tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud dalam BAB II A.

Dalam . hal pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian

::<:euangan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

3AB II A dan BAB II B, dikenakan sanksi administratif berupa hukuman

disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang


Format 4 Format Surat Penyampaian Laporan kepada Menteri Keuangan

Nomor

Sifat Lampi ran Hal

NAMA U N IT ORGAN ISAS I/ SATUAN KERJA .)

Lap-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rahasia : Satu berkas : Laporan Terdapat lndikasi Kerugian Negara

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia u.p.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut: 1 . Berdasarkan informasi dari hasi l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pengawasan!pemerikSaan/laporanlinformasil perhitungan ex

officio **) nomor . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . periha l . . . . . . . . . . . . . . . . yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di l ingkungan . . . . . . . . . . . . . (Satuan Kerja *) (terlampir).

2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan.

d imaksud dengan hasi l

verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara pada lingkungan. . . . . . . (Satuan Kerja*) dengan kekurangan . . . . . . . . . . . . . (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **)

berupa . . . . . . .. (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, danlatau barang dimaksud) dan terlampir

kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti pendukungnya.

3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara d imaksud sesua i ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . ./PMK.01 / . . . . . . . tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih .

Tembusan: 1 . Pimpinan Unit Eselon I ;

2 . Atasan Kepala Satuan Kerja; dan 3 . Kepala Bi o Perencanaoo dan Keuangan , Sekretariat Jenderal.

Atasan Kepala Satuan Kerja /Kepala Satuan Kerja**),

N IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

*) Diis i nama organ isasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Pil ih salah satu .

I


- 53 -

Format 5 Format Sur8:t Format Surat Penyampaian Laporan

kepada Badan Pemeriksa Keuangan

Norn or

Sifat Lampiran Hal

NAMA UNIT ORGANISAS I/ SATUAN KERJA .)

8-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · t · · · · · · · · · · · ·

Satu berkas Pemberitahuan Adanya lndikasi Kerugian Negara

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

di

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1 . Berdasarkan informasi yang diketahui dari has ii (pengawasanlpemeriksaan/

laporanlinformasilperhitungan ex officio**) nomor . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perihal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , yang menyampaikan bahwa adanya Kerugian Negara di lingkungan . . . . . . . . . . . . . (Satuan Kerja *) (terlampir).

2. Menindaklanjuti hal tersebut, kami telah melakukan verifikasi atas informasi/laporan d imaksud dengan hasi l verifika'si terdapat indikasi Kerugian Negara di lingkungan . . . . . . . . . . (Satuan Kerja *) dengan

kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang!surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik

negara **) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, danlatau barang

dimaksuc) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi beserta bukti penduku�gnya.

3. Berkenaan hal tersebut di atas, kami akan memproses penyelesaian Kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Peratu ran Menteri Keuangan Nomor . . . . . . ./PMK.01 / . . . . . . . tentang Tata Cara Tuntutan Ganti

Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di L ingkungan Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih.

Tembusan: 1 . Pimpinan Unit Eselon I ; 2 . Atasan Kepala Satuan Ke�a; dan 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal.

Atasan Kepala Satuan Kerja /Kepala Satuan Kerja**),

N IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Diis i nam3 organ isasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara . **) Pi l ih salah satu .


- 54 -

BAB III

PENYyLESAIAN KERUGIAN NEGARA

A. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)

Berdasarkan la po ran hasil verifikasi se bagaimana dimaksud dalam

BAB II C, Menteri Keuangan selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara

dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. Kewenangan Menteri

Keuangan selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara dengan

melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian dilaksanakan oleh:

1. Kepala Satuan Ker�a, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh


2 . Atasan Kepala Satuan Kerja, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh

Kepala Satuan Kerja.

Kewenangan Menteri Keuangan selaku PPKN adalah:

1. Menerima la po ran hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara

(TPKN) yang telah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala

Satuan Kerja;

2 . Menerima perimbangan dari Majelis Pertimbangan Penyelesaian

Kerugian Negara atas:

a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat ber?arga, dan/ atau

barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai

Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

b. penggan tian Kerugian

M erugikan / Pengam pu / Yang

dinyatakan wanprestasi; dan

Negara setelah

Memperoleh

Pihak

Hak/ Ahli

c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.

yang

Waris

3 . Menerima laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang telah disetujui

dalam putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;

4. Mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/ atau

barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri

Bukan Bendahara dan/ atau uang dan/ atau barang bukan milik

negara yang berada dalam penguasaan. Pegawai Negeri Bukan

Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan;

5 . Menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian :kerugian

Negara;

/-www.jdih.kemenkeu.go.id

- 55 -

6. Menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

(SKP2K); dan

7. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K;

Adapun kewenangan Menteri Keuangan selaku PPKN yang dilaksanakan

oleh Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja untuk

menyelesaikan Kerugian Negara adalah:

1. Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);

2. Menerima laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan pendapat atas

laporan hasil pemeriksaan TPKN;

3. Menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila

la po ran hasil pemeriksaan tidak disetujui oleh PPKN;

4 . Menugaskan TPKN melakukan penuntutan penggantian Kerugian

Negara kepada Pihak Yang Merugikan apabila la po ran hasil

pemeriksaan disetujpi oleh PPKN;

5 . Menyampaikan laporan mengenai wanprestasi kepada Majelis melalui

Menteri Keuangan selaku PPKN;

6. Menerima laporan TPKN mengenai Penerbitan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh;

7. Menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Sementara (SKP2KS) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

menerima laporan dari TPKN yang menyatakan bahwa SKTJM tidak

dapat diperoleh;

8. Menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;

9. Menerima pengajuan tertulis beserta bukti mengenai keberatan SKP2KS

dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris;

10. Menyampaikan laporan mengenm penenmaan atau keberatan atas

SKP2KS kepada Majelis melalui Menteri Keuangan selaku PPKN;

1 1. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali yang dilakukan

TPKN kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara;

12. Menyanipaikan perintah Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian

Negara kepada TPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali;

13. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN kepada

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Menteri

Keuangan selaku PPKN.


- 56 -

14. Menerima dan menindaklanjuti hasil putusan Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kerugian Negara melalui proses penydesaian Kerugian

Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS;

15. Melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan

pembayaran sesuai dengan SKTJM;

16. Menyampaikan teguran tertulis apabila Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris melalaikan

kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM;

1 7. Menerbitkan Surat Penagihan (SPn) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan; dan

18. Menandatangani Surat Keterangan Tanda Lunas.

B. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN

adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.

1. Pembentukan TPKN

TPKN merupakan tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala

Satuan Kerja/ atasq.11 Kepala Satuan Kerja dalam rangka penyelesaian

Kerugian Negara dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung

jawab.

Pembentukan TPKN ditetapkan dengan Keputusan yang

ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja

atas nama Menteri Keuangan selaku PPKN.

Pembentukan TPKN ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara yang

terjadi pada satuan kerja dengan mempertimbangkan besaran jumlah

Kerugian Negara, waktu dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

2. Keanggotaan TPKN

Keanggotaan TPKN paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang dengan

susunan keanggotaan TPKN terdiri dari Ketua dan Anggota TPKN yang

berasal dari satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kriteria keanggotaan TPKN adalah:

a. minimal pejabat/ pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga

menimbulkan Kerugian Negara; dan

b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian

Kerugian Negara.


- 57 -

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b, paling

sedikit mengetahui proses penyelesaian Kerugian Negara sesua1

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah dan kompetensi

pejabat/ pegawai dalam menyelesaikan Kerugian Negara, keanggotaan

TPKN dapat melibatkan pejabat/ pegawai dari satual'l kerja lainnya di

lingkungan Kementerian Keuangan.

3 . Tugas dan W ewenang TPKN

TPKN memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja setelah dibentuk;

b. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;

c. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;

d. Menghitung jumlah Kerugian Negara;

e. Meminta perti!fbangan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam

menghitung jutnlah Kerugian Negara;

f. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan

Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian

Kerugian Negara;

g. Menyampaikan hasil pemeriksaan Kerugian Negara secara tertulis

kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk

dimintakan tanggapan;

h. Menerima tanggapan atas hasil pemeriksaan Kerugian Negara dari

orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara;

i . Menyetujui tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan

Kerugian Negara dan memperbaiki hasil pemeriksaan Kerugian

Negara, serta menyampaikan kepada Kepala Satuan Kerja/ atasan

Kepala Satuan Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak

tanggapan diterima;

J . Menolak tanggapan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian

Negara dan melampirkan tanggapan atau klarifikasi dalam hasil

pemeriksaan Kerugian Negara, serta menyampaikan kepada Kepala

Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja sejak tanggapan diterima;

k. Menyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara

bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri


- 58 -

Bukan Bendahara atau bukan perbuatan melanggar hukum atau

lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

1 . Melaporkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala

Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja;

m. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak

disetujui Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja atas

laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara; dan

n. Mengadministrasikan dan menatausahakan dengan baik dokumen

pemeriksaan Kerugian Negara yang dilaksanakan.

4. Pelaksanaan Pemeriksaan TPKN

TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara dengan cara:

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara dengan

menggunakan daftar pertanyaan penyusunan kronologis terjadinya

Kerugian Negara.

I

Format 6 Format Daftar Pertanyaan Penyusunan Kronologis Terjadinya Kerugian Negara

No.

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA *)

DAFfAR PERrANYAAN PENYUSUNAN KRONOLOGIS 1ERJADINYA KERUGIAN NEGARA

Pertanyaan No .

1. Bagaimana kejadian Kerugian Negara dapat 1. diketahui?

2. Dengan cara bagaimana Kerugian Negara itu 2. dapat terjacli?

3. Berapa jumlah kekurangan uang/ surat 3. berharga/ barang milik negara clan/ a tau uang/ barang bukan milik negara climaksucl?

4. Berapa jumlah Kerugian Negara yang diderita 4. oleh negara?

5. Apabila belum clapat clitetapkan dengan pasti, 5. berapa kira-kira jumlah Kerugian Negara dimaksud?

6. Siapa saja (nama, jabatan, pangkat clan clalam 6. kedudukannya sebagai apa) yang terindikasi terlibat clalam kejadian Kerugian Negara clan sampai dimana mereka harus dianggap turut dalam melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara dimaksud?

7. Apakah kejaclian Kerugian Negara dimaksud 7. sudah clilaporkan kepada pihak Kepolisian RI atau telah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Uika acla dilampirkan Surat laporan/Berita Acara Pemeriksaan Polisi atau keputusan pengadilan atas yang bersangkutan).

Jawaban

I


- 59 -

8. Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini 8. dirugikan dan berapa jumlah yang harus dibayar kepadanya dan apakah ada peraturan perundang undangan untuk menjadi dasar untuk melakukan pembayaran itu?

9. Apakah ada Pihak Ketiga yang dalam hal ini 9. diuntungkan dan berapa jumlahnya serta atas mana negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari dari Pihak Ketiga dimaksud?

Tern pat, tanggal. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .

(Nama Anggota TPKN)

*) Diisi nama organisasi/ satuan kerja tern pat terjadinya terjadinya Kerugian Negara

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara

melalui :

1) pengumpulan dokumen pendukung; dan/ atau

2) permin taan keterangan / tanggapan / klarifikasi melalui

wawancara kepada setiap orang yang terlibat/ diduga

terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Negara dalam bentuk

Berita Acara Pemeriksaan yang dituangkan dalam hasil

pemeriksaan.


- 60 -

Format 7 Format Berita Acara Pemeriksaan

NAMA UNIT ORGANISASI / SATUAN KERJA *l

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . bulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tahun . . . . . . . . . . . . . . . . . yang bertanda tangan di bawah ini :

1 . Nama / NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP . . . . . . . . . . . . . .

Jabatan

2 . Nama / NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP . . . . . . . . . . . . . .

Jabatan

2 . Nama / NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP . . . . . . . . . . . . . .

Jabatan

selaku Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang berdasarkan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor. . . . . . . . . . . . . . tanggal. . . . . . . . . . . tentang. . . . . . . . . telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama/ NIP

Pangkat/ Golongan Jabatan Unit

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP . . . . . . . . . . . . . .

Atas pertanyaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) , yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut : 1 . Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani clan rohani?

1 . Ya, saya dalam keadaan sehat j asmani clan rohani. 2 . Apakah Saudara mengetahui kenapa dipanggil untuk diperiksa?

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Coba j elaskan secara singkat riwayat pendidikan formal, kedinasan serta riwayat

pekerj aan Saudara sampai dengan sekarang? 3 . Riwayat pendidikan formal

Riwayat pendidikan kedinasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . Riwayat pekerjaan

4 . Coba jelaskan proses clan kapan uang/ surat berharga/ barang milik negara clan/ atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?

4 .

5 . Coba jelaskan mengenai adanya kekurangan uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan atau tanggung jawab atau yang Saudara ketahui?

5 .

6 . (Selanjutnya pertanyaan dikembangkan sesuai jawaban atau bukti-bukti yang didapat dari hasil pemeriksaan dengan maksud untuk mer:igetahui adanya perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung dari yang bersangkutan)

6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . Apakah ada hal-hal lain yang perlu Saudara

kemukakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .

8 . Apakah dalam pemeriksaan ini Saudara merasa dipaksa atau memperoleh tekanan? 8. Tidak ada paksaan atau tekanan dari manapun clan dari siapapun.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibacakan kembali d i hadapan yang bersangkutan clan yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka ditandatangani oleh pemeriksa Tim


- 6 1 -

Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) clan yang diperiksa seperti di bawah ini:

Yang diperiksa,

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pemeriksa, Anggota TPKN

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c . menghitung jumlah Kerugian Negara dengan cara:

1) menentukan nilai Kerugian Negara sesuai ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam BAB IV; dan/ atau

2) meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi,

yaitu instansi pemerintah atau swasta yang memiliki

kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Negara.

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan

Bendahara yang dapat dijadikan sebagai J amman penyelesaian

Kerugian Negara.

5. Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN

a. Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN

disampaikan secara tertulis kepada orang yang diduga

menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan

melalui:

1) pemanggilan secara langsung orang yang diduga menyebabkan

Kerugian Negara; atau

2) pengirimc.n surat melalui Kantor Pos ke alamat terakhir orang

yang diduga men ye babkan Kerugian Negara disertai bukti

pengiriman surat dimaksud .


- 62 -

Format 9 Format Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara oleh TPKN

NAMA U N IT ORGAN ISAS l/SATUAN KERJA*)

HAS I L PEMERI KSAAN KERUG IAN NEGARA ATAS KEKU RANGAN UANG/SURA T BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA A TAU UANGIBARANG BUKAN MILIK NEGARA **)

I . Pendahuluan

1 . Dasar Pemeriksaan

NOMOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . ./PMK.01 / . . . . . . . tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di L ingkungan Kementerian Keuangan ; dan

b . Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . tentang . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan a . U ntuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang

bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uahg/surat berharga/barang mi l ik negara atau uang/barang bukan mi l ik negara**) berupa. . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, danlatau barang dimaksud);

b. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara d imaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang/surat berharga/barang mi l ik negara atau uang/barang bukan mi l ik negara**);

c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas berkurangnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang/surat berharga/barang mi l ik negara atau uang/barang bukan mi l ik negara**);

d . Menginventarisasi harta kekayaan mi l ik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang d iduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara ; dan

e. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang/surat berharga/barang mi l ik negara atau uang/barang bukan mi l ik negara**) d imaksud.

I I . Pelaksanaan Pemeriksaan

( Je/askan profil Pegawai Negeri Bukan Benda hara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1 . . . . . . . . . . . · · · · · · · . . . · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan seterusnya .

1 1 1 . Hasi l Pemeriksaan

( Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, ju ml ah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan seterusnya.

IV. Kesimpulan Pemeriksaan

1 . Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uanglsurat berharga!barang milik negara atau uangl barang bukan milik negara **) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan!atau barang dimaksud) yang d isebabkan karena akibat . . . . . . . . . . . . . . . . . . ***) dari Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jabatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uanglsurat berhargalbarang milik negara atau uanglbarang bukan milik negara **) dimaksud sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . sebutkan dalam huruf . . . . ). (dimuat apabila terbuktl kekurangan uanglsurat berharga!barang milik negara atau uangl barang bukan milik negara akibat perbuatan me/anggar hukum atau perbuatan lalai)


- 63 -

3. Harta kekayaan mi l ik Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yang dapat d ijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa : a.

b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan seterusnya.

(dimuat apabila terbukti kekurangan uanglsurat berharga/barang milik negara atau uangl barang bukan milik negara akibat perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lalai)

4 . dan seterusnya.

Demikian d isampaikan untuk dapat ditindakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku .

Ditetapkan d i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pad a tang gal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anggota TPKN,

1 . Ketua TPKN 2 . Anggota TPKN

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N I P

3. Anggota TPKN

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Pi l ih salah satu. ***) Pil ih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar

hukum atau lalai.


I

- 64 -

Format 9 Format Permintaan Tanggapan kepada Orang yang D1duga Menyebabkan

Kerugian Negara

Nomor

Sifat Lampi ran Hal

NAMA U N IT ORGANISAS l/SATUAN KERJA*)

: S- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: Rahasia : Satu berkas : Hasi l Pemeriksaan Kerugian Negara

Yth. Sdr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pihak Yang Diperiksa) di

Seh ubungan dengan pemeriksaa n yang d i lakukan Tim Penyelesaian Kerugian

Negara (TPKN) kepad a Sa udara , atas terjadi nya Kerug ian Negara di l i ngkungan . . . . . . . (Saluan Kerja *) , dengan i n i kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan

Kerug ian Negara dengan nomor. . . . . .. . . t�nggal . . . . . . . . . periha l . . .. . . (terl ampir ) , diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uanglsurat berharga!barang

milik negara atau uanglbarang bukan milik negara **) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan

jumlah uang, surat berharga, dan!atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara

sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . sebutkan dalam huruf . . . . ) d isebabkan karena . . . . . . . . . . . . ***) dari

Saudara . . . . . . . . . . . . . . . N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . jabatan . . . . . . . . . . . . .

Selarijutnya kepada Saudara, guna proses tindak lanjut penyelesaian ganti Kerugian

Negara sesuai dengan ketentuan pada PMK Nomor /PMK.01 / tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian

Keuangan, Saudarp diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lat"nbat 1 4 (em pat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan

kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu d imaksud ,

maka Saudara d ianggap tidak ada keberatan atas hasi l pemeriksaan d imaksud .

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

N IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tembusan: Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja**).

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pilih salah satu. ***) Pilih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai , bukan perbuatan

melanggar hukum atau lalai .

b . Berdasarkan hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana

dimaksud huruf a, orang yang diduga menyebabkan Kerugian

Negara dapat memberikan tanggapan yang disampaikan kepada

TPKN paling lambat 1 4 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil

pemeriksaan disampaikan.


- 65 -

c . Dalam hal TPKN menenma dan menyetujui tanggapan

sebagaimana dimaksud huruf b, TPKN memperbaiki hasil

pemeriksaan.

d. Berdasarkan perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

huruf c, TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian

Negara kepada Kepala Satuan Kerja/ atasan Kep'ala Satuan Kerja

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan diterima.

Format 1 0 . Format Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan

Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja

NAMA UNIT ORGAN ISAS l/SATUAN KERJA*)

Nomor Lap-

Sifat

Lampi ran

Hal

Rahasia

: Satu berkas

Lapc:Jran Hasil Pemeriksaan

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kepala Satuan Kerja!Atasan Kepala Satuan Kerja*)

selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara di

Seh ubungan dengan pemeriksaan yang d i lakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjad inya Kerug ian Negara di l i ngkungan . . . . . . . . . . . . . (Satuan Kerja *) , dengan i n i kami sampa ikan laporan hasil pemeriksaan Kerug ian Negara dengan nomor . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . perihal . . . . . . . . . . . . . , yang menyimpulkan bahwa terbukti te�adinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uanglsurat berhargalbarang milik negara atau uanglbarang bukan milik negara **) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, danlatau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . sebutkan dalam huruf . . . . ) d isebabkan karena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ***) dari Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . jabatan . . . . . . . . . . . . . . . .

Sehubungan dengan ha l tersebut di atas, dengan in i kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan d imaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerug ian Negara d i maksud beserta bukti pendukung .

Demikian d isampaikan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih.

Ketua TPKN,

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Di is i nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara . **) L Pil ih salah satu. ***) Pil ih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai , bukan perbuatan melanggar hukum

atau lalai .


- 66 -

e . Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud

huruf b, TPKN melampirkan tanggapan atau kl arifikasi dimaksud

dalam hasil pemeriksaan Kerugian Negara.

f. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf e ,

TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara

kepada Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerj a paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan diterima

dengan menggunakan format 10.

g. Dalam hal TPKN tidak menenma tanggapan sebagaimana

dimaksud huruf b , dianggap tidak ada keb�.:ratan atas hasil

pemeriksaan Kerugian Negara dan TPKN menyampaikan laporan

hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Kepala Satuan

Kerj a/ atasan Kepala Satuan Kerja paling lambat 5 (lima) hari kerj a

sej ak tanggapan tidak diterima dengan menggunakan format 10.

h . Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d ,

huruf f, dan huruf g menyatakan bahwa:

1) kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang

disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai

Negeri Bukan Bendahara, dengan paling sedikit memuat pihak

yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara dan ·

jumlah Kerugian Negara; atau

2) kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan


Negeri Bukan Bendahara, dengan paling sedikit memuat

jumlah kekurangan uang/ surat berharga/ barang.


- 67 -

Format 1 1 Format Laporan tentang Basil Pemeriksaan Kerugian Negara Atas

Kekurangan Uang/ Surat Berharga/ Barang Milik Negara Atau Uang/Barang Bukan Milik Negara Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum Atau Lalai

Pegawai N egeri Bukan Bendahara

NAMA U N IT ORGAN ISAS l/SATUAN KERJA*)

LAPORAN TENT ANG

HAS IL PEMERI KSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKU RA��GAN UANG/SURA T BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA A TAU UANG!BARANG BUKAN MILIK NEGARA **)

DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU LALA! PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

NOMOR LAP-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I . Pendahuluan

1 . Dasar Pemeriksaan a . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . ./PMK.01 / . . . . . . . tentang Tata Cara

Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di L ingkungan Kementerian Keuangan ; dan

b . Surat Keputusan pembentukan T im Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . tentang . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . Maksud dan Tujuan Pemeriksaan

a . U ntuk mengetahu i Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uanglsurat berharga!barang milik negara atau uanglbarang bukan milik negara**) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan!atau barang dimaksud) ;

b . Untuk mengetahu i penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara d imaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang!surat berharga!barang milik negara atau uanglbarang bukan milik negara**) ;

c. Menghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( uang!surat berhargalbarang milik negara atau uang!barang bukan milik negara**) ;

d. Meng inventarisasi harta kekayaan mi l ik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diduga melakukan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan

e . U ntuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( uang/surat berharga/barang milik negara a tau uanglbarang bukan milik negara**) d imaksud .

1 1 . Pelaksanaah Pemeriksaan ( Jelaskan

"profit Pegawai Negeri Bukan Benda hara yang diperiksa, kronologis

terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jum/ah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan

seterusnya.

I l l . Hasi l Pemeriksaan ( Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara)

1 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan

seterusnya.

IV. Kesimpulan f emeriksaan

1 . Berdasarkan hasi l pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerug ian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang!surat berhargalbarang milik negara atau uanglbarang bukan milik negara**) berupa . . . . . . . . . . . . . . . .

(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai **) dari Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jabatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Jumlah Kerugian Negara yang terjadi akibat kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang!surat berhargalbarang milik negara atau uang!barang bukan milik negara **) dimaksud sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . sebutkan dalam huruf . . . . ) .

·/ www.jdih.kemenkeu.go.id

- 68 -

3 . Harta kekayaan m i l i k Saudara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yang dapat d ijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara berupa : a .

b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan seterusnya.

4 . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan seterusnya.

Demikian d isampaikan untuk dapat dit indakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

1 . Ketua TPKN

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Anggota TPKN

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ditetapkan di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pembuat Laporan Anggota TPKN,

2 . Anggota TPKN

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerug ian Negara . **) Pil ih salah satu.

Format 1 2 Format Laporan tentang Hasil pemeriksaan kerugian negara atas kekurangan

uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara**) disebabkan bukan perbuatan melanggarm hukum atau lalai Pegawai

negeri bukan bendahara


LAP ORAN TENTANG

HAS I L PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/SURA T BERHARGAIBARANG MILIK NEGARA A TA U UANGIBARANG BUKAN MILIK NEGARA **)

DISEBABKAN BUKAN PERBUATAN MELANGGAR H UKU M ATAU LALAI PEGAWAI N EGERI BUKAN BENDAHARA

I . Pendahuluan 1 . Dasar pemeriksaan

NOMOR LAP-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . ./PMK.0 1 / . . . . . . . tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di L ingkungan Kementerian Keuangan ; dan

b. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . tentang . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . Maksud dan Tujuan Pemeriksaan a. Untuk mengetahu i Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggungjawab

atas terjadinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang!surat berharga!barang milik negara atau uanglbarang bukan milik negara**) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan!atau barang dimaksud) ;

b . U ntuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara d imaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang!surat berharga!barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) ;

c. · Mepghitung jumlah Kerugian Negara atas kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang!surat berharga!barang milik negara atau uanglbarang bukan milik negara**) ;

�· www.jdih.kemenkeu.go.id

- 69 -

d. Menginventarisasi harta kekayaan mi l ik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang d iduga melakukan Kerugian Negara untuk d ijad ikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara ; dan

e . Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang/surat berharga/barang mi l ik negara atau uang/barang bukan mi l i k negara**) d imaksud.

I I . Pelaksanaari Pemeriksaan ( Jelaskan profit Pegawai Negeri Bukan Benda hara yang diperiksa, kronologis terjadinya Kerugian Negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah Kerugian Negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan seterusnya.

1 1 1 . Hasi l Pemeriksaan ( Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dim.aksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara) 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan seterusnya.

IV. Kesimpulan

1 . Berdasarkan hasi l pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uanglsurat berharga/barang milik negara atau uanglbarang bukan milik negara **) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, danlatau barang dimaksud) yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau la la i dari Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jabatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan seterusnya.

Demikian disampaikan untuk dapat dit indakianjuti sesuai ketentuan yang berlaku .

1 . Ketua TPKN

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . Anggota TPKN

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ditetapkan d i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pad a tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pembuat Laporan Anggota TPKN,

2 . Anggota TPKN

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Di is i nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara . **) Pil ih salah satu.

i . Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan

pendapat atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pad a h uruf h, se bagai beriku t:

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara; a tau

b . tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara.


- 70 -

Format 1 3

Format Surat Pendapat PPKN Menyetujui atas Laporan Basil Pemeriksaan TPKN

Nomor

Sifat Lam piran Hal

NAMA U N IT O RGAN I SASI/ SATUAN K E RJA *)

: S-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth . Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) d i

S e h u b u n g a n d e ngan S u rat Saud ara n o m or . . . . . . . . . . . . tangga l . . . . . . . . . . . per i h a l . . . . . . . . . . . . . yan g m enya m paikan Laporan Hasi l Pemeriksaan TPKN nomor. . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perihal . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dengan in i kam i sampaikan bahwa berdasarkan penelahaan atas laporan hasil pemeriksaan d i m aksud beserta b u kt i pendukung dan mem pertim bangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.01 / tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, kam i berpendapat menyetuj u i Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang m enyatakan bahwa terbu kti terjadinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang!surat berhargalbarang milik negara atau uangl barang bukan milik negara **) d isebabkan perbuatan m elanggar h u ku m atau lalai/ bukan d isebabkan perbuata n m elanggar hukum atau la la i **) Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jabatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Berkenaan dengan ha/ tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor IPMK. 0 1/ dimaksud kepada Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dengan mengupayakan . surat pernyataan kesanggupan danlatau pengakuan bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tangggung Jawab Mutlak (SKT JM) (pernyataan ini ditambahkan bi/a mana PPKN menyetujui kekurangan uanglsurat berharga!barang dimaksud disebabkan perbuatan melanggar hukum atau la/ai)

Demikian d isam paikan atas perhatian Saudara d iucapkan terima kas ih .

Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja**)

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Di is i nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerug ian Negara . **) Pil ih salah satu.

J . Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

huruf h tidak disetujui, Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan

Kerj a segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan

ulang hanya yang berhubungan erat terhadap materi pemeriksaan

yang tidak disetujui.

/' . www.jdih.kemenkeu.go.id

- 7 1 -

Format 1 4 Format Surat Pendapat PPKN Tidak Menyetujui atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim

Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Nomor

Sifat Lam pi ran Hal

NAMA U N IT O RGAN I SASI/ SATUAN K E RJA *l

: S-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Yth . Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) d i

Se h u b u ng a n d e ngan S u rat Saudara n o m o r . . . . . . . . . ta n g g a l . . . . . . . . per i h a l . . . . . . . . . . . yan g m e nya m pa i kan Laporan Hasi l Pemeriksaan TPKN nomor . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perihal . . . . . . . . . , dengan in i kam i sampaikan bahwa berdasarkan penelahaan atas laporan hasi l pem eriksaan d i m aksud dan m em pert im bangkan ketentuan pada PMK Nomor /PMK.01 / tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Keuangan, kam i berpe ndapat t idak ni enyetuju i atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud .

Perlu kami sampaikan bahwa pendapat t idak menyetuj u i atas Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud terkait materi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan dan jelaskan materi Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN yang tidak disetujui PPKN)

Berkenaan dengan hal tersebut d i atas, kam i m enugaskan TPKN segera u ntu k m elakukan pemeriksaan u lang terhad ap m ateri yan g t idak d isetuj u i tersebut d i atas da lam Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud.

Demikian d isampaikan atas perhatian Saudara d iucapkan terima kasih .

Kepala Satuan Kerja/ Atasan Ke pal a Satuan Kerja**)

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) D i is i nam a organ isas i/satuan kerja tem pat terjadi nya terjad i n ya Kerug ian Negara . * * ) Pi l ih salah satu .

k. Dalam hal TPKN telah melaksanakan pemeriksaan ulang

dimaksud, TPKN segera membuat laporan hasil pemeriksaan

Kerugian Negara dengan memperbaiki materi pemeriksaan yang

sebelumnya tidak disetujui .

1 . TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Kerugian Negara

yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada huruf k beserta

bukti pendukung pemeriksaan ulang kepada Kepala Satuan

Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja, untuk mendapatkan pendapat

dari Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerj a atas laporan

hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang telah diperbaiki .


- 72 -

m. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaima�-:a dimaksud pada

huruf h · disetujui, Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan

Kerj a segera menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan

selaku PPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sej ak laporan

dimaksud disetujui .

I

Format 1 5 Format Surat Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja Kepada Menteri

Keuangan Selaku PPKN Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

Nomor

Lampi ran Hal

NAMA UNIT ORGAN ISAS I/ SATUAN KERJA *)

Lap-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !1

: Satu berkas : Laporan Hasil Pemeriksaan

Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)



I

Seh ubungan dengan ha l tersebut d i atas , dengan hormat kam i laporka n ha l-ha l sebagai berikut:

1 . B e rkenaan dengan tel ah terjadi kekurangan . . . . . . . . . . . . (uanglsurat berhargalbarang milik negara atau uanglbarang b;�1kan milik negara **) berupa . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, danlatau barang dimaksud) d i l i ngkungan . . . . . . . . . . . . . . . (Saluan Kerja *) . Kami te lah men i ndaklanjuti ha l tersebut dengan mem bentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan Keputusan Pembentukan TPKN Nomor. . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . tentang . . . . . . . . . . . . . (terlampir), dan sudah melakukan pemeriksaan atas Kerugian Negara dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor . . . . . . . . . . . . . .tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perihal. . . . . . . . . . . . . (terlamp i r) , serta telah mendapat persetujuan dari PPKN atau Pejabat yang diberi kewenangan dengan surat nomor . . . . . . . . tanggal . . . . . . . periha l Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN (terlampir).

2. B erdasa rkan has i l pemeriksaan TPKN tersebut di atas , ba hwa terbukti terjad inya Kerug ian Negara aki bat kekurangan . . . . . . . . . . (uang!surat berharga!barang milik negara atau uanglbarang bukan milik negara**) berupa . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan!atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerug ian Negara sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . sebutkan dalam huruf . . . . ) yang disebabkan karena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ***) d ari Saudara . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jabatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Demikian kami laporkan, atas perhatian Bapak/lbu diucapkan terima kasih.

Tembusan: 1 . Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan ;

Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**)

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan; dan 3 . Kepala B i ro Perencanaan dan Keuangan , Sekretariat Jendera l .

* ) Di is i nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pi l ih salah satu. ***) Pil ih salah satu: perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai , bukan perbuatan melanggar

hukum atau lalai.


- 73 -

C . Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan·

Tanggung Jawab Mutlak

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya

disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan

Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa

Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti

Kerugian Negara dimaksud .

1. Taha pan Penyelesaian Melalui SKT JM

a. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

BAB III B butir 5 huruf h angka 1, disetujui oleh Kepala Satuan

Kerj a/ atasan Kepala Satuan Kerja, maka Kepala Satuan

Kerj a/ atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk

melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak

yang Merugikaq . I

Dalam hal Pihak yang Merugikan berada dalam pengampuan,

melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara

beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris .

b . Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN

mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau

pengakuan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung

j awabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam

bentuk SKTJM.

c . S KT JM sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:

1) identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris;

2) jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

3 ) cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;

4) pernyataan penyerahan barang jaminan, yang disertai dengan

daftar barang yang menjadi jaminan, bukti kepemilikan yang sah

atas barang yang dijaminkan, dan surat kuasa menjual; dan

5) pernyataan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak

dapat ditarik kembali .


- 74 -

Format 1 6 Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan/ atau Pengakuan Pihak yang

Merugikan/ Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris

S U RAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN*)

Yang bertanda tangan di bawah in i :

Nama/N I P : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N I P . . . . . . . . . . . . . .

PangkaUGolongan

J abatan

Un it

bertindak selaku (P ihak yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl i Waris dari Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *) menyatakan kesanggupan dan/atau meng'akui akan bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . sebutkan dalam huruf . . . . . . . . . ) atas kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang!surat berhargalbarang milik negara a tau uanglbarang bukan milik negara **) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, danlatau barang dimaksud) dan saya bersed ia untuk mengganti sepenuhnya da lam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) .

Surat pernyataan in i saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari p ihak manapun .

Mengetahui : Yang membuat pernyataan,

Kepala Kantor/Satuan Kerja meterai cukup

N IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Pil ih salah satu.


- 75 -

Format 1 7 Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Negara yang Merupakan

Pihak yang Merugikan

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB M UTLAK

Yang bertanda tangan di bawah in i :

Nama/ N I P Pangkat/Golongan Jabatan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Un it Ala mat menyatakan dengan tidak akan menarik kembal i , bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp . . . . . . . . . . . . ( . . . sebutkan dengan huruf . . . ), yakni kerug ian yang d isebabkan atas kekurangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uanglsurat berharga!barang milik negara atau uang!barang bukan milik negara*) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan!atau barang dimaksud).

1 . Jumlah Kerugian Negara dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jum/ah dimaksud ke rekening Kas Negara di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . (salinan bukti tanda setor di/ampirkan bersama ini). *)

a tau

2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti · dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dalam jangka waktu . . . . . . . . . . . . . ***), dengan angsuran tiap bu/an sebesar Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . sebutkan dengan huruf . . . . .) dengan menyerahkan jaminan berupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *)

Apabila dalam jangka waktu d i atas setelah saya menandatangani pernyataan in i ternyata saya t idak mengganti seluruh jumlah kerug ian tersebut, maka Negara dapat menjual atau mele lang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan in i d ibuat t idak boleh mengajukan pembelaan d iri dalam bentuk apapun .

Mengetahu i :

Kepala Kantor/ Satuan Kerja)

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saksi-Saksi : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : � . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Pi l ih salah satu. **) Pi l ih salah satu pernyataan 1 . dan 2 .

meterai cukup

( Nama penanggung jawab kerug ian negara )

*** ) Kerugian N egara a ki bat perbuatan m elanggar hukum pal ing lama 90 hari kalender sejak S KT J M ditandatangani atau akibat kelalaian pal ing lama 2 4 bulan sejak S KT J M d itandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.


- 76 -

Format 1 8 Format SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dari

Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGU NGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan d i bawah in i : Nama Alam at Nomor KTP

Sebagai PengampuNang Memperoleh Hak/Ahl i Waris*) dari p ihak Penanggung Jawab Kerugian atas: Nama/ N I P Pangkat/Golongan Un it

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

menyatakan dengan tidak akan menarik kembal i , bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . sebutkan dengan huruf . . . ), yakni kerugian d isebabkan atas

· kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang!surat berhargalbarang milik negara a tau uang!barang bukan milik negara*) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, sur:::>t berharga, dan!atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Negara dimaksud le/ah saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *)

a tau 2. Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud

ke rekening Kas Negara di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dalam jangka waktu . . . . . . . . . . . . . ***), dengan angsuran tiap bu/an sebesar Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . sebutkan dengan huruf . . . . .) dengan menyerahkan jaminan berupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *)

Apabi la dalam jangka waktu d i atas setelah saya menandatangani pernyataan in i ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan in i d ibuat t idak boleh mengajukan pembelaan d iri dalam bentuk apapun.

Mengetahu i :

Kepala Kantor/ Satuan Kerja

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saksi-Saksi : 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Pi l ih salah satu . **) P i l ih salah satu pernyataan 1 . dan 2 .

Tempat, tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

meterai cukup

( Nama Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahl i Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara )

***) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum pal ing lama 90 hari kalender sejak SKT J M d itandatangani atau akibat kelalaian pal ing lama 24 bulan sejak SKT JM d itandatan,gani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Menteri atas jangka waktu kondisi tertentu.


- 77 -

Format 1 9 Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang J aminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama I N I P : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :> Pangkat / Golongan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Gol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :) Jabatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·l Unit kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·> Tem pat tinggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dengan ini menyatakan: 1 . Bahwa sebagai t indak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) yang saya buat

tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa: a. Tanah (sebutkan status Hak Mil ik/Adat/HGB, luas. lokasi , bukti pemil ikan dan lain-lain); b. Bangunan (sebutkan permanen, semi perm anen, luas, lokasi/alamat, bukti IMS dan la in-la in) ; c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain); d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain); e . Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilal, bukti pemil ikan dan lain-lain). sebagai j a m i n a n a tas pengem bal ian Kerugian Negara yang m enj adi tanggungj awa b saya sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . sebutkan dengan huruf .. .)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwaki l i o leh: Nama I N I P : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pangkat I Golongan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Gol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (minimal Pejabat Eselon 11!/Kepa!a Satuan Kerja) Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dengan disaksikan oleh: Nama I N I P Pangkat I Golongan Jabatan Unit Nama I N I P Pangkat I Golongan Jabatan Unit

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Gal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I G o l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada but ir 1 d i atas, adalah benar-benar mi l ik/hak saya pr ibadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan t idak terdapat beban-beban lainnya.

4 . Apabila sampai dengan tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara d imaksud.

5. Apabi la hasi l penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada buti r 4 di at::.5 ternyata kurang d ari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kem bal ikan, m aka kekurangan tetap m enjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Mem peroleh Hak/Ahl i Waris saya .

6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jum lah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Penga m p u/Yang Mem peroleh Hak/Ahl i Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.

7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyam pingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima penyerahan Jaminan,

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saksi-saksi

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tempat, tanggal

Yang m enyerahkan,

Meterai cukup

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·> N I P , pangkat/golongan, jabatan, unit di isi bagi yang menandatangani surat pemyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan B endahara sebaqai pihak yang merugikan.


I

- 78 -

Format 20 Format Surat Kuasa untuk Menjual/ Melelang

NAMA U N IT ORGANISAS I/ SATUAN KERJA *)

SU RAT KUASA UNTUK MENJ UAL/MELELANG

Yang bertanda tangan d i bawah in i :

I

Nama I N I P Pangkat/Golongan Jabatan

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Gol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **)

Unit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **) Alamat

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama I N I P Pangkat/Golongan Jabatan

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Gol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unit

Dalam hal i n i bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Keuangan Republ ik I ndonesia) dan dalam melakukan : ·

·

��khusus��---l

u ntuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang , hak-hak atas barang, surat-surat berharga , hak-hak atas tag ihan yang telah d iserahkan kepada Negara sesuai dengan surat pernyataan jaminan tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u ntuk d isetorkan ke kas negara sebagai penyelesaian Kerug ian Negara .

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Yang menerima kuasa , Yang memberi kuasa,

Meterai cukup

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ··i

*) Di is i nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) N I P, pangkat/golongan , jabatan , unit di is i bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan

Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

2 . Tata Cara Penggantian Kerugian Negara Melalui SKTJ M

a. Penggantian Kerugian Negara segera dibayarkan secara tunai atau

angsuran.

b . Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar

hukum, Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 9 0

(sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani .

c . Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris waj ib


- 79 -

mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh

empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

d. Dalam hal kondisi tertentu, Menteri Keuangan sesuai dengan

kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain

sebagaimana diµiaksud pada huruf c .

e . Kondisi tertehtu sebagaimana dimaksud pada huruf d ,

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1 ) Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti

Kerugian Negara dalam waktu sebagaimana dimaksud pada

huruf c ;

2 ) adanya J amman pembayaran melalui pemotongan

gaj i/ tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian

Negara dimaksud dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan

Kerugian Negara dimaksud; dan

3) jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari

atau sama dengan Rp250 . 000 .000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) .

f. Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja mengupayakan

pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/ tunjangan

sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 paling rendah sebesar

50% (lima puluh persen) dari gaji/ tunjangan tiap bulan sampai

lunas .

g . Dalam hal Pihak yang Merugikan memasuki masa pens1un

sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 , maka Kepala Satuan

Kerj a dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

(SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai

utang kepada negara dan dilakukan pemotongan serendah

rendahnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari yang diterima

oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian

Negara.

h . Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d ,

dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang

disampaikan kepada Menteri Keuangan u .p . Sekretaris Jenderal

melalui Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerj a.


- 80 -

i . Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h memuat paling

sedikit:

1) j angka waktu selain sebagaimana dimaksud pada huruf c ; dan

2) jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

3 ) pernyataan bersedia melakukan pembayaran melalui

pemotongan gaji/ tunjangan atau pensiun sebagai penggantian

Kerugian Negara dimaksud; dan

4) alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan

j angka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana

dimaksud paaa huruf c beserta dokumen pendukung.

Format 2 1 Format Surat Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian

Negara dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris

Nomor Lampi ran Hal

: Satu berkas Permohonan Perubahan Jangka Waktu Pengembal ian Kerugian Negara



Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan nomor . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . perihal Laporan Hasil Pemeriksaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , yang m enyatakan bahwa saya :

Nama I N I P Jabatan Unit

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ N I P

bertanggung jawab atas terjad inya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uanglsurat berharga/barang mi/ik negara atau uanglbarang bukan milik negara*) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jum/ah uahg, surat berharga, danlatau barang dimaksud) dengan j u m lah Kerug ian Negara sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . sebutkan dalam huruf . . . ) yang disebabkan perbuatan la la i say a.

Sesuai ketentuan Pasal 1 7 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.01 /20 1 7 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara d i L ingkungan Kementerian Keuangan , maka saya waj ib mengganti Kerugian Negara d imaksud da lam waktu pa l ing lama 24 (dua pu luh empat) bulan sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab M utlak (SKJ M ) d itandatangani .

Berkenaan dengan hal tersebut d i atas, saya memohon perubahan jangka waktu pengembal ian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan tersebut ya kn! dari 24 ( dua pu luh em pat) bu lan sejak SKT JM ditandatangani menjad i . . . . . . . . . . . . . ( . . . sebutkan dalam huruf . . . ) bu Ian dan bersedia melakukan pembayaran mela lu i pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun*) sebagai penggantian Kerugian Negara dimaksud. Permohonan terse but saya ajukan karena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan alasan/kondisinya) disertai dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan : 1 . Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN); 2. Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja; dan 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal. *) Pil ih salah satu.

Pemohon,

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- 8 1 -

J . Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h disampaikan

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Bab III B butir 5 disetujui oleh Kepala

Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja.

k. Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja meneruskan

permohonan sebagaimana dimaksud huruf h kepada Menteri

Keuangan u .p . Sekretaris Jenderal dengan melampirkan

rekomendasi dari TPKN.

1 . Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d

ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan

dan disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris .

Format 22 Format Surat Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembalian Kerugian Negara

Nomor Lampiran Hal

KEMENTERIAN KEUANGAN

Penetapan Perubahan Jangka Waktu Pengembal ian Kerugian Negara

Yth . Sdr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pihak Yang Mengajukan Permohonan) d i

Sehubungan dengan surat Saudara nomor . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perihal tersebut di atas, yang menyampaikan permohonan perubahan jangka waktu pengembal ian Kerugian Negara terjadi akibat kelalaian sesuai dengan ketentuan tersebut yakni dari 24 (dua pu luh empat) bulan sejak S KT JM d itandatangani menjadi . . . . . . . . . . . . . ( . . . sebutkan dengan huruf . . . ) bu Ian, dengan a lasan/kondisi mengajukan permohonan karena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (alasanlkondisi mengajukan permohonan dari pemohon).

Berkenaan dengan hal tersebut d i atas, dengan memperhatikan alasan/kondisi dari Saudara dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.0 1 /201 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di L ingkungan Kementerian Keuangan , maka dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara mengenai perubahan jangka waktu pengembalian Kerugian Negara dimaksud d isetuju i atau dito lak*)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan: 1 . Kepala Satuan Kerja dari Pihak yang mengajukan permohonan; dan 2 . Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

* Pi l ih salah satu.

a.n. Menteri Keuangan Sekretaris Jenderal

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- 82 -

m . Kepala Satuan Kerj a/ atasan Kepala Satuan Kerja wajib melakukan

pemantauan atas ketaatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan

S KTJM . Pemantauan atas ketaatan dimaksud dilaksanakan dengan

meneliti bukti setor pembayaran yang di sampaikan oleh Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris sesuai

dengan SKTJM clan catatan pembayaran di kartu piutang Tuntutan

Ganti Kerugian .

n . Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan

SKTJM, Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerj a

menyampaikan teguran tertulis.

Format 23 Surat Teguran kepada Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris Melalaikan Kewajiban Pembayaran Sesuai dengan SKTJM

Norn or Sifat Lampiran Hal

NAMA U N IT ORGAN ISASI/ SATUAN KERJA *)

: S- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sur,�t Teguran Mela laikan Kewajiban Pelunasan/ Pe'.tnbayaran Atas Piutang Kerugian Negara

Yth. Sdr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pihak Yang Menandatanggani SKTJM)) d i

Menunjuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . yang Saudara buat, yang menyatakan bahwa setiap bulan Saudara akan melakukan pelunasan/pembayaran atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . sebutkan dengan humf. . . ) .

Menurut penatausahaan piutang PNBP kami, sampai saat in i Saudara belum melakukan pelunasan/pembayaran atas atas ganti Kerugian Negara yang berupa piutang PNBP sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . sebutkan dengan humf . . . ) sesuai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKT JM) .

Oleh karena itu diminta agar Saudara melunasi/membayar tagihan tersebut dengan menyetorkannya ke Kas Negara pada Bank/Pas Persepsi untuk rekening Kas Negara melalui akun setoran SSBP 425791 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat tanggal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dan apabila Saudara telah melakukan penyetoran, diminta agar fotokopi bukti setor berkenaan disampaikan kepada kami.

Apabila Saudara belum melunasi/membayar tagihan tersebut sesuai tanggal tersebut di atas, kami akan menerbitkan Surat Penagihan (SPn).

Demikian agar maklum.

Kepala Kantor/Satuan Kerja

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Diis i nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) Dalam hal Pihak Yang Merug ikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl i Waris melalaikan

kewajiban pembayaran sampai 1 (satu) bulan sebelum melebihi waktu yang diperjanj ikan seba aimana tertu l is ada SKTJ M berakhir.


- 83 -

o . Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, Pihak

yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris

dimaksud dinyatakan wanprestasi.

p. Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kuja menyampaikan

laporan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf o paling

lam bat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pihak yang

Waris M erugikan / Pengam pu /Yang Memperoleh Eak/ Ahli

dinyatakan wanprestasi kepada Menteri Keuangan selaku PPKN

untuk kemudian diteruskan kepada Majelis .

Format 24 Surat Laporan Pihak yang Merugikan/ Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris Dinyatakan Wanprestasi

NAMA U N IT ORGANI SASl/SATUAN KERJA*)

Norn or Sifat Lampi ran Hal

LapRahasia Satu berkas Laporan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Mem peroleh Hak/Ahl i Waris d inyatakan wanprestasi



S e h u bungan d engan h a l tersebut d i ata s , d engan hormat k a m i l aporkan hal sebagai b erik ut :

1 . B erkenaan adanya Kerugian Negara d i l i ngkunga n . . . . . . . . . . . . . (Saluan Kerja*) yang d isebabkan kekurangan . . . . . . . . . . . . . . (uang/surat berharga!barang milik negara atau uang!barang bukan milik negara**) berupa . . . . . . . . . . . . (sebi.j(kan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan!atau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan . . . . . . . 1• • • melanggar hukum!lalai**) dari Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. M e n i n d a k l anj uti ha l tesebut di atas, kam i telah m elakukan penuntutan penggantian Kerugian N egara d a n Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pihak yang Merugikan!Pengampu!Yang Memperoleh Hak!Ahli Waris) telah menandatanggani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . yang bertanggung jawa b atas Kerugian N��ara sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . sebutkan dengan huruf . . . ) dan akan diganti dalam jangka waktu . . . . . . . . . . . . . . . , dengan angsuran tiap bu/an sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . sebutkan dengan huruf . . . . .)

' (terlampir SKTJM). Namun sampai berakhirnya jangka waktu sesuai SKTJM dimaksud, · saudara . . . . . . . . . . . . . be/um melakukan pelunasan atas Kerugian Negara dim aksud.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas , Saudara . . . . . . . . . . . . . . . d inyatakan wanprestasi karena m elalaikan kewaj iban pem bayaran sesuai dengan SKT J M dimaksud dan selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara d imaksud dapat d iteruskan ke Majel is Penyelesaian Kerugian Negara untuk m endapat penetapan putusan berupa perti m bangan penyelesaian Kerugian Negara d imaksud (terlam pir dokumen pendukung penyelesaian Kerugian Negara dimaksud).


Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja**)

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tem busan: 1 . Ketua Majel is Penyelesaian Kerugian Negara; dan 2 . Pimpinan U nit Eselon I bersangkutan.

*) **

Di is i nama organisasi/satuan kerja tem pat terjadinya Kerugian Negara. P i l ih salah satu.

/' ' www.jdih.kemenkeu.go.id

- 84 -

D . Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan

Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

1. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang

selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri

Keuangan/ Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal

SKTJM tidak mungkin diperoleh .

2 . Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III C tidak dapat

diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan

Kerj a/ atasan Kepala Satuan Kerja.

Format 25 Format Surat Laporan SKT JM Tidak Dapat Diperoleh

NAMA UNIT ORGAN ISAS l/SATUAN KERJA*)

Nomor Sifat Lampi ran Hal

: Lap-: Rahasia : Satu berkas : Laporan SKT J M Tidak Dapat Diperoleh

Yth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kepala Satuan Kerja!Atasan Kepala Satuan Kerja*) Selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)

di

Sehubungan dengan hal tersebut d i atas, dengan hormat kami laporkan hal sebagai ber ikut :

1 . Berkenaan adanya Kerugian Negara d i l i ngkungan . . . . . . . . . . . . . (Satuan Kerja *) yang d isebabkan atas kekurangan . . . . . . . . . . . . . . (uanglsurat berhargalbarang milik negara atau uanglbarang bukan milik negara**) berupa . . . . . . . . . : . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, danlatau barang dimaksud) sebagai akibat perbuatan . . . . . . . . . . melanggar hukumlkela/aian**) dari Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pihak Yang Merugikan) (terlampir hasil pemeriksaaan).

2. M e n i ndak lanjut i ha l tesebut di atas , ka mi te lah melakukan penuntutan penggantian K_erugian Negara kepada Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pihak yang Merugikan!Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), namun Saudara . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris) tidak bersedia mengganti Kerugian Negara d imaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKT JM).

3. Sehubungan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh dari Saudara . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . (Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris), maka menurut pendapat kami kiranya penyelesaian Kerugian Negara d imaksud dapat d iproses lebih lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS ) . .

Demikian kami laporkan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Tim TPKN,

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tembusan: 1 . P impinan Unit Eselon I bersangkutan ; dan 2 . Kepala B i ro Perencanaan dan Keuangan, Sekretarian Jenderal .

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara. **) Pil ih salah satu.


- 85 -

3 . Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN

sebagaimana dimaksud pada butir 2, Kepala Satuan Kerja/ atasan

Kepala Satuan Kerja atas nama Menteri Keuangan selaku PPKN

menerbitkan SKP2KS .

4 . SKP2KS sebagaimana dimaksud pada butir 3 , paling sedikit memuat

materi :

a . identitas Pihak yang M erugikan / Pengam pu /Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris ;

b . perintah untuk mengganti Kerugian Negara;

c . jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;

d . cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan

e . daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris .

Format 26 Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /KMK.0 1 /

TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPADA SAUDARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEGAWAI/MANTAN P�GAWAI *) PADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan nomor . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . perihal . . . . . . . . . . , dinyatakan. . . . . . . . . . . . . Saudara. . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . . . , terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau

uang/ barang bukan milik negara *) berupa. . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) denga.n jumlah Kerugian Negara sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . , - (. . . . . sebutkan dalam huruf . . . . ) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . . , telah melanggar kewajiban untuk mengembalil{an keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp . . . . . . . . . . . . . . ,- ( . . . . sebutkan dalam hunlf .. .) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaifo tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlal{ (SKTJM) ;

c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara masih mengalami kerugian sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . , - (. . . . sebutkan dalam huruf .. .);

d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan nomor. . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlal{ (SKTJM) tidal{ dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 1 6 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lai.n dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . / PMK.0 1 / . . . . . . . tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalrnud dalam huruf a, hur�f b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran


Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELI MA

KEENAM

KETUJUH

- 86 -

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2 0 1 6 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau fejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 96, 'tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934) ;

4. Peraturan Menteri Keuangan N omor . . . . . . . / PMK. 0 1 / . . . . . . . tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*) PADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Membebankan penggantian pegawai/mantan pegawai*)

kerugian kepada Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,-

(. . . . sebutkan dalam huruf . . .) .

Memerintahkan kepada Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mengganti Kerugian Negara sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - ( . . . . sebutkan dalam huruf . . . ) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Satuan Kerja . . . . . . . . . . . . . . . (Satuan Kerja**) dan kode akun sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/20 17 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-6 17 / PB /20 1 7 Ten tang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, yaitu 42579 1 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

D aftar harta kekayaan dari Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/ mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . . . adalah . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Menteri ini, Saudara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.

Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

Keputusan Menteri ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1 . Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Keuangan; 3 . Pimpinan eselon I Kementerian Keuangan dari satuan kerja bersangkutan; 4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal; 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 6 . dan seterusnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; dan 7 . Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , untuk dilaksanakan

dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, KEPALA SATUAN KERJA/ ATASAN KEPALA SATUAN KERJA *),

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Pilih salah satu. **) Diisi nama organisasi unit Eselon I dari Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.


- 87 -

5 . Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan

SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli W aris dengan surat tanda terima.

Format 27 Tanda Terima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

(SKP2KS)

NAMA UNIT ORGANISAS I SATUAN KERJA *)

TANDA - TERI MA

Pada hari in i . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . - . . tahun . . . . . . yang bertanda tangan di bawah in i :

Na ma/N I P Pangkat/Go l . J abatan Un it Alamat Rumah

: . . . . . . . . . . . . . . /N I P . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . /Go l . . . . . . . . . . . . . . . .

te lah menerima S u rat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS ) Nomor . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . .

Mengetahu i Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja**)

N I P . . . . . . . . . . . . . . . .

Yang menerima

... . ... '

N I P . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Di is i nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara. **) P i l ih salah satu.

6. Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya dan surat tanda terima

sebagaimana dimaksud pada butir 5 tidak dapct�.- diperoleh, maka

Kepala Satuan Kerja/ atasan . Kepala Satuan Kerja dapat

menginformasikan penyampman SKP2KS pada papan pengumuman

Kantor Kelurahan domisili terakhir Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris diketahui

disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan setempat.

7. Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS

dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sej ak

diterbitkannya SKP2KS .

8 . SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

9 . Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 8

dilaksanakan apabila Pihak yang M erugikan / Pengam pu /Yang

/ ' www.jdih.kemenkeu.go.id

- 88 -

Memperoleh Hak/ Ahli Waris sampai dengan jangka waktu yang

ditetapkan dalam SKP2K tidak dapat mengganti Kerugian Negara dan

piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan

Piutang Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada butir 7

dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara sesuai ketentuan


1 0 . Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris

dapat menerima atau mengajukan keberatan atas SKP2KS paling

lambat 1 4 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang

dibuktikan dengan tanda terima surat.

1 1 . Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 1 4 (empat belas)

hari kerj a sejak diterimanya SKP2KS, Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dianggap

telah menerima atas SKP2KS .

1 2 . Keberatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 0 disampaikan secara

tertulis kepada Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerj a

dengan disertai bukti .

Format 28 Format Surat Keberatan Atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Sementara (SKP2KS)

.-----�� .. ;��--, Norn or

Lampi ran Hal

Satu berkas Keberatan Atas Keputusan Pem bebanan Penggantian Kerugian Sem entara (SKP2KS)

Y·th. Menteri Keuangan Republik Indonesia u .p .

Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja*) d i

S e h u b ungan dengan Surat Keputusan Pem bebanan Penggantian Kerugian Sem entara (SKP2KS) Nom or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tangg a l . . . . . . . . . . . . . . . perihal tersebut d i atas, dengan ini saya: N a m a I N I P : . . . . . . . . . . I N I P . . . . . . . . . . . . . . . . Pangkat/Golongan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Gal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jabatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . yang d i nyatakan bertanggung jawa b atas terjadi nya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uanglsurat berhargalbarang milik negara atau uang!barang bukan milik negara**) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan!atau barang dimaksud) dengan jum lah Kerugian Negara sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . ,- ( . . . . . sebutkan dalam huruf . . . . . ) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau lalai**).

B erkenaan dengan hal tersebut di atas , saya m engajukan keberatan atas surat keputusan d imaksud

d engan alasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (terlampir bukti pendukung keberatan). Demikian disampaikan pemohonan saya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara.

**) Pi l ih salah satu.

Pemohon,

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- 89 -

1 3 . Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja menyampaikan

penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada

butir 1 0 kepada Menteri Keuangan selaku PPKN untuk diteruskan

kepada Maj elis .

Format 29 Format Surat Laporan Penerimaan/ Keberatan Atas SKP2KS


Nomor : Lap-

: Rahasia : Satu berkas

Sifat Lampi ran Hal : Laporan Penerimaan/Keberatan **) Atas SKP2KS



Seh ubungan dengan hal tersebut di atas , dengan hormat kami laporkan ha l sebagai ber ikut :

1 . Berkenaan dengan dengan telah d itetapkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . perihal . . . . . . . . . . . . . . . (terlamp i r) ya ng menyatakan bahwa Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pihak Yang Merugikan) bertanggung jawab atas terjad inya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uanglsurat berharga/barang milik negara atau uanglbarang bukan milik negara **) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan }um/ah uang, surat berharga, danlatau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . ,- ( . . . . . sebutkan dalam huruf . . . . . ) yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum atau /alai**) .

2 . Sehubungan dengan d itetapkannya SKP2KS dimaksud di atas, Saudara . . . . . . . . . (Pihak Yang Merugikan!Pengampu!Yang Memperoleh Hak!Ahli Waris) mengajukan/tidak mengajukan keberatan **) atas SKP2KS dimaksud. (dalam ha! mengajukan keberatan atas SKP2KS sebutkan nomor, tanggal dan perihal surat keberatan serta a/asan mengajukan keberatan)

3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS d imaksud dan Pihak Yang Merug ikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl i Waris**) Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mengajukan/tidak mengajukan keberatan **) atas SKP2KS d imaksud , maka u ntuk selanjutnya penyelesaian Kerugian Negara d imaksud d iteruskan ke Majel is Penyelesaian Kerug ian Negara untuk mendapatkan pertimbangan penyelesaian Kerugian Negara d imaksud dan terlampir kami sampaikan dokumen pendukung penyelesaian keruOgian negara sebagai bahan pertimbangan Majel is.


Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja*)

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tembusan: 1 . Ketua Majel is Penyelesaian Kerugian Negara; dan 2. P impinan Un it Eselon I bersangkutan .

* ) Di is i nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerug ian Negara . ** ) Pi l ih salah satu.

/' www.jdih.kemenkeu.go.id

- 90 -

1 4 . Pengajuan keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada

butir 1 0 tidak menunda kewajiban Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh · Hak/ Ahli Waris untuk

mengganti Kerugian Negara.

E. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian

Kerugian Negara

Maj elis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya

disebut Maj elis adalah para pejabat/ pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan

oleh Menteri Keuangan untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat

penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

1 . Pembentukan Majelis

a. Maj elis di bentuk dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara

mengenm:

1 ) kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan


Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam BAB III

B bu tir 5. h uruf h angka 2 ;

2 ) Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian

Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam BAB III C

butir 2 huruf o ; atau

3) penenmaan atau keberatan Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas

penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III D

butir 1 0 .

b . Maj elis bersifat sementara (ad-hoc) dan beranggotakan 5 (lima)

orang, yang, terdiri dari :

1 ) Sekretaris Jenderal/pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat

J ender al selaku Ketua;

2) Inspektur Jenderal/pejabat eselon II di ling!:ungan Inspektorat

J enderal selaku W akil Ketua;

3) Sekretaris Direktorat Jenderal / Badan di lingkungan

Kementerian Keuangan selaku Anggota; dan

4) 2 (dua) pej abat eselon I / II yang diperlukan sesum dengan

keahliannya selaku Anggota.


- 9 1 -

c . Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mempercepat

penyelesaian tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada huruf b

dibentuk Tim Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara.

d . Kewenangan untuk membentuk Majelis dan Tim Administrasi

Penyelesaian Kerugian Negara dilimpahkan kepada Sekretaris

Jenderal Kementerian Keuangan.

e . Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan

Tim · Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara se bagaimana

dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama

Menteri Keuangan.

2 . Tugas Maj elis

a. Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan

pertimbangan kepada Menteri Keuangan selaku PPKN atas :

1 ) penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, clan/ atau

barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

lalai Pegaw�1 Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud

dalam BAB III B butir 5 huruf h angka 2 ;

2 ) penggan tian Kerugian Negara setelah

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Pihak , yang

Hak/ Ahli W aris

dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam BAB III C

butir 2 huruf o ; dan

3) penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS

sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 3 .

b . Maj elis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

huruf a melakukan sidang.

3. Sidang Majelis

a. Sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,

dan / atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum

atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud

pada butir 2 huruf a angka 1 .

1 ) Maj elis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf

a angka 1 , Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a) memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ AhE Waris dan/ atau

pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;


- 92 -

b) meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang

memiliki keahlian tertentu;

c) memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau

d) hal lain yang diperlukan untuk pen�Tdesaian Kerugian

Negara.

2 ) Hasil dari sidang Majelis dimaksud pada angka 1 , berupa:

a) Dalam hal hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan

uang, surat berharga, · dan/ atau barang bukan disebabkan

perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri

Bukan Bendahara, Majelis menetapkan putusan hasil sidang

Majelis berupa pertimbangan penghapusan:

( 1 ) uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara yang

berada dalam penguasaan Pegawa.: Negeri Bukan

Bendahara; dan/ atau

(2) uang dan/ atau barang bukan milik negara yang berada

dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara

yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan.

Pertimbangan penghapusan dimaksud disampaikan kepada

Menteri Keuangan selaku PPKN . Atas dasar pertimbangan

penghapp.san dimaksud, Menteri Keuangan selaku PPKN

mengusulkan penghapusan:



Bendahara; clan/ atau



yang digunakan dalam penyelenggaraan tug as

pemerin tahan.

Pelaksanaan penghapusan dimaksud dilakukan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang,

surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan


Bendahara, maka:


- 93 -

( 1 ) Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Menteri

Keuangan selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan

kembali .

(2) Berdasarkan perintah untuk melakukan pemeriksaan

kembali sebagaimana dimaksud pada angka 1 , Menteri

Keuangan selaku PPKN menyampaikan perintah

dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala

Satuan Kerja untuk kemudian disampaikan kepada

TPKN.

(3) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali

sebagaimana dimaksud pada angka 1 , Maj elis

menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam

pemeriksaan kembali .

( 4) Setelah melakukan pemeriksaan kem bali se bagaimana

dimaksud pada angka 1 , TPKN melalui Kepala Satuan

Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerj a menyampaikan

laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Menteri

Keuangan selaku PPKN untuk disampaikan kepada

Maj elis .

( 5 ) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana

dimaksud pada angka 4 menyatakan bahwa:

(a) kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang



(b) kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

lalai Pegawai N egeri Bukan Bendahara;

disertai dengan dokumen pendukung.

(6) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kembali

sebagaimana dimaksud pada angka 4, Majelis

menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian

Negara dalam hal :

(a) menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN

yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat

berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan


Bendahara; atau

/ ' www.jdih.kemenkeu.go.id

- 94 -

(b) tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali

TPKN yang menyatakan bahwa kekurangan uang,

surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan

perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai

Negeri Bukan Bendahara.

(7) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka 6 ,

putusan Majelis dimaksud disampaikan kepada Menteri

Keuangan selaku PPKN untuk kemudian diteruskan

kepada Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan

Kerja.


menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud

pada angka 6 huruf a dengan memproses penyelesaian

Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS

sebagaimana diatur dalam Bab III C dan Bab III D .

(9) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan

kembali TPKN sebagaimana dimaksud pada angka 5

huruf (b) , Majelis menetapkan putusan berupa

pertimbangan penghapusan:

(a) uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara

yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan


(b) uang dan/ atau barang bukan milik negara yang

. berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan


tugas pemerin tahan .

( 1 0) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada angka (9)

disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku PPKN.

Atas dasar putusan Majelis dimaksud, Menteri Keuangan

selaku PPKN mengusulkan penghapusan uang, surat

berharga, dan/ atau barang milik negara yang. berada

dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

( 1 1 ) Pelaksanaan pengusulan penghapusan se bagaimana

dimaksud pada angka i 0 dilakukan sesuai dengan



- 95 -

b . Sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap

Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris dinyatakan wanprestasi .

1 ) Dalam siclang sebagaimana climaksucl pacla butir 2 huruf a

angka 2 , Maj elis melakukan hal sebagai berikut:

a) memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang

j aminan sebagaimana dimaksud dalam Bab III C butir 1

huruf c arigka 4 ;

b ) memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara

kepacla Panitia Urusan Piutang Negara; clan/ atau

c) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian

Negara.

2) Setelah melaksanakan siclang sebagaimana dimaksud pada

angka 1 , Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan

penerbitan SKP2K.

3 ) Pertimbangan sebagaimana climaksucl pacla angka 2

disampaikan kepada Menteri Keuangan s.elaku PPKN untuk

menerbitkan SKP2K.

c. Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan

S KP2KS, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris

1 ) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a

angka 3 , Maj elis melakukan hal sebagai berikut:

a) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN menyatakan

bahwa kekurangan uang, surat berharga, clan/ atau barang

disebabkan perbuatan melanggar hukum p_tau lalai Pegawai

Negeri Bukan Bendahara sebagaimana climaksud clalam

BAB III B butir 5 huruf h angka 1 ;

b) memeriksa laporan mengenm alasan tidak dapat

cliperolehnya SKTJM sebagaimana climaksud dalam BAB III

D butir 2; clan/ atau

c) hal lain yang diperlukan . untuk penyelesaian Kerugian

Negara.

2) Berdasarkan siclang sebagaimana climaksud pacla angka 1 ,

Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.


- 96 -

3) Putusan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2

disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku PPKN untuk

menerbitkan SKP2K.

d. Hasil sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah

diterbitkan SKP2KS , yang diajukan keberatan dari Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris .

1 ) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a

angka 3 , Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a) memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN menyatakan

bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang


Negeri BL1kan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam

BAB III B butir 5 huruf h angka 1 ;

b) memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat

diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam BAB III

D butir 2;

c) memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam BAB III D

butir 1 2 ;

d) memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang


dan/ atau pihak yang mengetahui terj adinya Kerugian

Negara;

e) · meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang

memiliki keahlian tertentu; dan/ atau

f) hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian

Negara.

2 ) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti , Maj elis

memutuskan:

a) menolak seluruhnya;

b) menerima seluruhnya; atau

c) menerima atau menolak sebagian.

3) Dalam hal Majelis dalam sidang sebagaimana dimaksud pada

angka 1 belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat

menugaskan TPKN melalui Menteri Keuangan selaku PPKN

untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang

terkait dengan Kerugian Negara yang terj adi.

/' www.jdih.kemenkeu.go.id

- 97 -

4) Berdasarkan penugasan untuk melakukan pemeriksaan ulang

sebagaimana dimaksud pada angka 3, Menteri Keuangan selaku

PPKN menyampaikan penugasan melakukan pemeriksaan ulang

dimaksud kepada Kepala Satuan Kerj a/ atasan Kepala Satuan

Kerj a untuk kemudian disampaikan kepada TPKN .

5) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud

pada angka 3 , TPKN melalui Kepala Satuan Kerj a/ atasan Kepala

Satuan Kerj a menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang

kepada Menteri Keuangan selaku PPKN untuk disampaikan

kepada Majelis .

6) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2

huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan

kepada Menteri Keuangan selaku PPKN untuk menerbitkan

SKP2K.

7) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2

huruf b , Majelis memberikan pertimbangan kepada Menteri

Keuangan selaku PPKN untuk melakukan:

a) pembebasan penggantian Kerugian Negara; ·

b) penghapusan:






yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas

pemerin tahan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis di atas , Menteri Keuangan

selaku PPKN:

a) menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian

Kerugian Negara; dan

b) mengusulkan penghapusan:




(2) uang dan/ atau barang bukan milik n�gara yang berada



- 98 -

yang digunakan dalam penyelenggaraan tu gas

pemerin tahan .

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

.�

F. Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keputusan

Pembebanan Penggantian Kerugian

1 . Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya

disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri

yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan

penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan

Bendahara.

2 . SKP2K sebagaima9a dimaksud pada butir 1 , diterbitkan oleh Menteri

Keuangan selaku PPKN berdasarkan penetapan putusan Majelis yang

menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan selaku PPKN

untuk menerbitkan SKP2K dalam:

a . Sidang untuk Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud

dalam BAB III E butir 3 huruf b butir 2 .

b . Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan

SKP2KS , yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang


sebagaimana dimaksud dalam BAB III E butir 3 huruf c angka 2 .

c . Sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan

SKP2KS , yang diajukan keberatan dari Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris BAB III E

butir 3 huruf d angka 6 .

3 . SKP2K yang diterbitkan berdasarkan penetapan putusan Maj elis dalam

sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a, paling

sedikit memuat materi :

a . pertimbangan Majelis ;

b . identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris ;

c . jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;

d . penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang

menangani pengurusan piutang negara; dan

e . daftar barang j aminan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang


- 99 -

menangam pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis

berpendapat bahwa barang j aminan sebagaimana dimaksud dalam

BAB III C butir 1 huruf b angka 4 dapat dijual atau dicairkan.

Format 30 Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang

Merugikan/ Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KMK. 0 1 /

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA . . . . . . . . . . . . . . . PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI *J PADA . . . . . . . . . . . . . . . .

Menimbang

Mengingat


a. bahwa Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/ man tan pegawai *) pada . . . . . . . . . . . . . . , selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jwnlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . , - (. . . . . sebutkan dalam huruf . . . . ) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

b . bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal

c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlal{ (SKTJM) yaitu tanggal . . . . . . . . . . . . , jumlah Kerugian Negara yang sudah dibayarkan Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . adalah sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,- ( . . sebutkan dalam huruf .) ;

d . bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp'. . . . . . . . . . . , - ( . . . . sebutkan dalam huruf . . . ) ;

e . bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hal{ eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Ta11un Anggaran . . . . . . . . . . . . sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Keuangan nomor. . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . , terdapat alasan untuk melal{ukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Talrnn 2 0 1 6 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daera11 Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . / PMK. 0 1 / . . . . . . . tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalrnud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian kepada Saudara . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai *) pada

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba11an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2 0 1 6 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934) ;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . / PMK. 0 1 / . . . . . . . tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan


Menetapkan

PERT AMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELI MA

KEEN AM

*) Pilih salah satu.

- 100 -

Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEGAWAI PA.DA

Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai *) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . , -

( . . . . sebutkan dalam huruf . . . )

Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Negara oleh Saudara . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai*J pada . . . . . . . . . . sebesar Rp . . . . . . . . . ,

( . . sebutkan dalam huruf . . ) sebagai angsuran, sehingga jumlal1 Kerugian Negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada . . . . . . . . sebesar Rp . . . . . . . . . , - ( . . . sebutkan dalam huruf . . )

Memerintahkan kepada Kepala . . . . . . . . . . . . . (Satuan Kerja**) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan di akukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai *) pada . . . . . . . . . . yang diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menangani pengurusan piutang Negara untuk pengembalian Kerugian Negara dimalrnud dalam Diktum PERTAMA.


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1 . Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Keuangan; 3 . Pimpinan eselon I Kementerian Keuangan dari satuan ke1ja

bersangku tan; 4 . Direktur J enderal Kekayaan Negara; 5 . Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; 6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal; 7 . Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja; 8 . dan seterusnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 9 . Saudara . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai *J pada . . . . . . . . . . . . . . . , untuk

dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIS JENDERAL,

**) Diisi nama organisasi/ satuan kerja tern pat terjadinya Kerugian Negara.

4 . SKP2K yang diterbitkan berdasarkan penetapan putusan Maj elis dalam

sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b dan huruf

c, paling sedikit memuat materi :

a. pertimbangan Majelis ;

b . identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris;

c . jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;


- 1 0 1 -

d . daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang


e . perintah untuk mengganti Kerugian Negara;

f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan

g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang

menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak

membayar Kerugian Negara sebagaimana dima ksud pada huruf c

sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

Format 3 1 Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris Dapat Menerima Atau Mengajukan Ke beratan Atas SKP2KS


NOMOR / KMK.0 1 /

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA . . . . . . . . . . . . . . . . . PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*) PADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menimbang


a. bahwa Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai *) pada . . . . . . . . . . . . . . , selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara *) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . , -

(. . . . . sebutkan dalam huruf . . . .);

b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp . . . . . . . . . . . . , - ( . . . . sebutkan dalarn huruf . . . ) ;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai *) pad a . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp . . . . . . . . . . . . . . . . , -

( . . . . sebutkan dalam huruf . . . ) dengan tidak bersedia rnenyelesaikan Kerugian Negara secara darnai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan '�anggung Jawab Mutlak (SKTJM) ;

d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan nomor . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai *) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor . . . . . . . tanggal. . . . . . . . . . ten tang. . . . . . . . . . . . . . kepada Saudara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai /mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . ;

f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor . . . . . . . . . . . . . . . tanggal. . . . . . . . . . . . perihal. . . . . . . . . . / tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor. . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . tentang . . . . . . . . . . . . . ;

g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalarn rangka menjarnin kepentingan Negara agar Negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran. . . . . . . . . . . . sebagaimana tertuang dalarn Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan nomor. . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , terdapat alasan untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 1 6 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 3 avat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . / PMK.0 1 I . . . . . . . tentang Tata


Mengingat

Menetapkan

PERT AMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KE LIMA

KEEN AM

KETUJUH

- 1 02 -

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c , huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian I{\::pada Saudara . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai "') pada . . . . . . . . . . . . . . . ;

1 . Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 1 6 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6 Nomor 1 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934) ;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . / PMK. 0 1 / . . . . . . . tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*) PADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai"') pada . . . . . . . . . . . . . sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . , - ( . . . . sebutkan dalam huruf . . . ) .

Memerintahkan kepada Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai "') pada . . . . . . . . . . . . . . . , untuk memulihkan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA paling lambat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . sebutkan dalam huruf . . . ) bulan sejal{ yang bersangkutan menerima Keputusan Menteri ini.

Daftar harta kekayaan milik Saudara. . . . . . . . . . . . . . pegawai/ man tan pegawai "') pada . . . . . . . . . . . . . . . . , adalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Memerintahkan kepada Kepala . . . . . . . . . . . . . (Satuan Kerja""") paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara . . . . . . . . . . . . . . pegawai/ man tan pegawai "') pada . . . . . . . . . . . . . . . . , sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . ,- ( . . . . sebutkan dalam huruf . . . ) .

Memerintahkan kepada Kepala . . . . . . . . . . . . . (Satuan Kerja""") setelah jangka waldu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ctda pemulihan Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyerahan penagihan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atas Kerugian Negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1 . Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2 . Menteri Keuangan; 3 . Pimpinan eselon I Kementerian Keuangan dari satuan kerja bersangkutan; 4 . Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 5 . Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; 6 . Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat J enderal; 7 . Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja; 8. dan seterusnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 9. Saudara. . . . . . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai "') pada . . . . . . . . . . . . . . . , untuk

dilaksanakan dan diindahkan.


a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIS JENDERAL,

*) Pi1ih salah satu. **) Diisi nama organisasi/ satuan kerja tern pat terjadinya Kerugian Negara.


- 1 03 -

5 . SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan butir 4 diterbitkan

paling lambat 1 4 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan

putusan sebagaimana dimaksud pada butir 2 .

6. SKP2K sebagaimana dimaksud pada butir 5 disampaikan kepada:


b . Maj elis ; dan

c. Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris .

dengan mengunakan tanda terima.

Format 32 Tanda Terima Telah Menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian

Kerugian (SKP2K)

TANDA - TE RIMA

Pad a hari in i . . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tahun . . . . . . . . . . . . . . . . . . yang bertanda tangan di bawah in i :

Na ma/N I P Pangkat/Gol . J abatan U nit Kerja Alamat Rumah

: . . . . . . . . . . . . . . /N I P . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . /Gol . . . . . . . . . . . . . .

te lah menerima Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tentang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mengetahu i Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerja

N I P . . . . . . . . . . . . . . . .

Yang menerima

NIP . . . . . . . . . . . . . . . .

7 . Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris tidak diketahui ke beradaannya dan surat tanda terima

sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf c tidak dapat diperoleh,

maka Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja dapat

menginformasikan penyampaian SKP2K pada papan pengumuman

Kantor Kelurapan domisili terakhir Pihak yang ii

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris diketahui

disertai dengan surat tanda terima dari Kelurahan setempat.


- 1 04 -

8 . Menteri Keuangan selaku PPKN melakukan pengawasan atas

pelaksanaan SKP2K sebagai mana dimaksud pada butir 4 .

9 . SKP2K mempuny* hak mendahulu, dalam hal :

a . apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara disamping mengakibatkan

Kerugian Negara juga mempunyai kewajiban pinj aman/ hutang

kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah

pengembalian/ pemulihan Kerugian Negara.

b . mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama

atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris di atas

kreditur lainnya.

G . Pembebasan Penggantian Kerugian Negara

1 . Berdasarkan putusan Maj elis yang memutuskan menerima seluruhnya

atas pengajuan keberatan atas SKP2KS dari Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris sebagaimana

dimaksud dalam Bab III E butir 3 huruf d angka 2 huruf b) , Maj elis

memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan selaku PPKN

untuk melakukan pembebasan penggantian Kerugian Negara.

2 . Berdasarkan pertimbangan Majelis sebagaimana dimaksud pada

butir 1 , Menteri Keuangan selaku PPKN menerbitkan surat keputusan

pembebasan penggantian Kerugian Negara.

Format 33 Format Surat Keputusan Pembebasan Penggantia,n Kerugian Negara


NOMOR / KMK. 0 1 /

TENT ANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA KEPADA SAUDARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*)

Menimbang

PADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


a. bahwa Saudara. . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/ mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . , selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara *) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud)akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . , - ( . . . . . sebutkan dalam huruf . . . .);

b . bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Negara mengalami kerugian sebesar Rp . . . . . . . . . . . . , - ( . . . . sebutkan dalam huruf . . . ) ;


Mengingat

Menetapkan

- 1 05 -

c. bahwa sehubungan dengan huruf b Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/ mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp . . . . . . . . . . . . . . . . ,- ( . . . . sebutkan dalam huruf . . . ) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

d . bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor . . . . . . . . . . . . . . . tanggal. . . . . . . . . . . . perihal. . . . . . . . . . atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . tentang . . . . . . . . . . . . . ;

e . bahwa sehubungan dengan huruf d, clan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 1 6 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain clan ketentuan Pasal . 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . / PMK. 0 1 / . . . . . . . tentang Tata Cara Tun tu tan Gan ti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran . . . . . . . . . . . . telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal . . . . . . . . . . . . . dengan Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan nomor . . . . . . . . . . . . . . . tanggal. . . . . . . . . . . . . . . . ;

f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran. . . . . . . . . . . . memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/ mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . , atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor . : . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . tentang

dan terjadinya kekurangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) bukan akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pegawai/ mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran. . . . . . . . . . . . memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara . . . . . . . . . . . pegawai/ man tan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . . clan penghapusan kekurangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara *) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud);

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e·; huruf f clan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada Saudara . . . . . . . . . pegawai/mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

1 . Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20 1 6 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 96) ;

4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . / PMK. 0 1 / . . . . . . . tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan;

KEPUTUSAN PENGGANTIAN

MEMUTUSKAN:

MENTER! KEUANGAN KERUGIAN KEPADA

TENT ANG SAUD ARA

PEMBEBASAN


PERTA.\1A

KE DUA

KETIGA

*) Pi l ih salah satu .

- 106 -

PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*) PADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Membebaskan penggantian Kerugian Negara kepada Saudara . . . . . . . . . . . . . . . pegawai/ mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . selaku penanggung jawab atas kekurangan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang ..,bukan milik negara *) berupa . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud).

Memerintahkan kepada Kepala . . . . . . . . . . . . . (Satuan Kerja**) mengusulkan dan menyerahkan penghapusan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara *) yang berada dalam penguasaan Saudara . . . . .. . . . . . . . . . pegawai/ mantan pegawai*) pada . . . . . . . . . . . . . . kepada instansi yang mengurus penghapusan atas . . . . . . . . . . . . . (uang/ surat berharga/ barang milik negara atau uang/ barang bukan milik negara*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Keuangan Republik Indonesia; Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Negara; Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal;

dan seterusnya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pegawai pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


a .n . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIS JENDERAL,

**) D i is i nama organ isasi/satuan kerja tem pat terjadinya Kerug ian Negara .

3 . Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada butir 2 paling sedikit memuat materi :

a . identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;

b . j umlah kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang milik

negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau uapg dan/ atau barang bukan milik Negara yang

be:-ada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang

digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c . pe:-nyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga,

dan / atau harang milik negara yang berada dalam penguasaan

Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau uang dan / atau barang

bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri

Bl:.kan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas


- 1 07 -

pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau

lalai Pegawai N egeri Bukan Bendahara.

4. Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara diterbitkan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan

putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Bab III E butir 3

huruf d angka 2 huruf b) .

5 . Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara

disampaikan kepada: · -'/


b . Maj elis ;

c . Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara; dan

d . Kepala Satuan Kerj a/ atasan Kepala Satuan Kerj a.


- 1 08 -

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Nilai Kerugian Negara merupakan unsur yang menentukan dalam rangka

menetapkan besarnya jumlah Kerugian Negara yang harus ditanggung oleh

Pihak yang Merugikan untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud.

1 . Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai

atas berkurangnya:

a. uang milik negara dan/ atau uang bukan milik negara;

b . barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri

Bukan Bendahara;

c . barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai

Negeri Bukan Bendahara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas

pemerintahan; dan/ atau

d . surat berharga milik negara.

2 . Penentuan nilai Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1

huruf a didasarkan pada nilai nominal .

3 . Penentuan nilai Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada butir 1

huruf b dan huruf c didasarkan pada:

a . nilai buku, yaitu dengan cara nilai perolehan yang dikurangi dengan

penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur

penggunaan barang milik negara atau aset dimaksud; atau

b . nilai waj ar atas barang yang sejenis , yaitu dengan cara mengestimasi

harga yang akan diterima dari penjualan asset atau dibayarkan untuk

penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan

berkeinginan untuk melakukan transaksi Wa.J ar pada tanggal

penilaian / penaksiran .

4 . Pen en tuan nilai Kerugian Negara se bagaimana dimaksud pad a bu tir 1

huruf d didasarkan pad.a:

a. nilai nominal , yaitu nilai yang tertera dalam uang/ surat berharga dalam

bentuk eek, bilyet giro, travel cheque, dan wesel;

b. nilai perolehan, yaitu jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang

masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat

perolehan; atau

c . nilai waj ar, yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian kewaj iban antar

pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

wa_]ar.


- 1 09 -

5 . Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b , huruf c , dan

huruf d ditentukan oleh TPKN dengan seadil-adilnya. Prinsip seadil-adilnya

dalam penentuan nilai Kerugian Negara disesuaikan dengan kondisi

terakhir atas surat berharga dan barang pada saat terj adinya Kerugian

Negara.

6 . Dalam penentuan nilai atas berkurangnya barang/ surat berharga yang

didasarkan pada nilai sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan butir 4 ,

nilai Kerugian Negara atas barang/ surat berharga yang dipakai adalah nilai

yang paling tinggi .

7 . Penentuan nilai waj ar sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b, atas

berkurangnya barang milik negara dan/ atau barang bukan milik negara

untuk masing-masing jenis barang dapat juga ditentukan dengan cara

sebagai berikut:

a . Kendaraan Bermotor

1 ) Pen en tuan nilai Kerugian Negara berupa kehilangan kendaraan

bermotor ditetapkan berdasarkan nilai wajar atas barang yang

sej enis pada saat kejadian, yaitu sebesar nilai jual kendaraan

bemotor untuk menghitung Bea Balik Nama Kendataan Bermotor

(BBNKB) di instansi yang berwenang (SKPD yang menangani seperti

Samsat/ Dispenda) yang berlaku pada saat kejadian .

Apabila instansi yang berwenang (SKPD yang menangani seperti

Samsat/ Dispenda) belum menetapkan nilai berupa kendaraan

bermotor, maka nilai waj ar atas barang yang sejenis pada saat

kej adian, yaitu harga dari distributor resmi. Dalam hal pada lokasi

tertentu tidak terdapat distributor resmi, besarnya nilai Kerugian

Negara didasarkan pada harga dari toko besar dan/ atau media

informasi baik elektronik maupun cetak.

2) Penentuan nilai Kerugian Negara berupa kerusakan kendaraan

bermotor, yang antara lain disebabkan tabrakan, atau sebab-sebab

lainnya, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan .

b . Peralatan dan Mesin

1 ) Penentuan nilai Kerugian Negara berupa peralatan dan mesm,

ditetapkan berdasarkan nilai waj ar atas barang yang sej enis pada

saat kej adian, yaitu harga dari distributor resmi . Dalam hal pada

lokasi tertentu tidak terdapat distributor resmi, besarnya nilai

Kerugian Negara didasarkan pada harga dari toko besar clan/ atau

media informasi baik elektronik maupun cetak.


- 1 1 0 -

2) Penentuan nilai Kerugian Negara· berupa kerusakan peralatan dan

mesin, ditetapkan berdasarkan biaya perbaikan .

c . Bangunan

Penentuan nilai Kerugian Negara berupa bangunan, ditetapkan

berdasarkan standar harga dengan memperhitungkan penyusutan

sesuai Keputusan Menteri yang membidangi Pekerj aan Umum pada

saat kej adian.

d . Tanah

Penentuan nilai Kerugian Negara berupa hilangnya penguasaan negara

terhadap hak atas tanah, ditetapkan berdasarkan perkiraan nilai jual

tanah yang berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) , juga

memperhatikan pedoman harga tanah dari PP)Jlerintah Daerah

setempat pada tahun bersangkutan .

8 . Penentuan nilai atas berkurangnya uang milik negara sebagaimana

dimaksud pada butir 2, berupa Kerugian Negara akibat Pegawai Negeri

Bukan Bendahara yang melanggar ketentuan kontrak kerj a/ ikatan dinas

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai kontrak kerj a/ ikatan dinas di lingkungan Kementerian

Keuangan.

9 . Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat

kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewejiban pihak yang

melakukan kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara

dimaksud.

1 0 . Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara

yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian sebagaimana dimaksud pada

bu tir 9 dilakukan dengan cara hasil pen en tuan nilai se bagaimana

dimaksud pada butir 3 tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang

diterima dari Perusahaan Asuransi atas barang milik negara dimaksud.


- 1 1 1 -

BAB V

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

A. Penagihan

1 . Dasar Penagihan

Dasar dilakukannya penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian )

Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang karena

perbuatan melawan hukum clan/ atau lalai, yang mengakibatkan

Kerugian Negara clilakukan atas clasar aclalah:

a . SKTJM sebagaimana climaksucl clalam BAB III C butir 1 huruf b ;

b . SKP2KS sebagaimana climaksud dalam BAB III D butir 3 ; atau

c . SKP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b dan

huruf c .

2 . Tata Cara Penagihan

Tata cara penagihan untuk memulihkan Kerugian Negara climaksud

clilakukan sebagai berikut:

a . Penagihan sebagaimana climaksucl pacla butir 1 , clilakukan dengan

Surat Penagihan (SPn) atas nama Pihak yang


bertanggung j awab atas Kerugian Negara climaksucl.

b . Surat Penagihan (SPn) sebagaimana climaksucl pacla huruf a

diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali .

c . Surat Penagihan (SPn) sebagaimana climaksud pada huruf a,

diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerj a

paling lambat 7 (tujuh) hari kerj a sej ak:

1) SKTJM clitandatanggani;

2 ) SKP2KS sebagaimana climaksucl clalam BAB III D butir 3

clitetapkan; atau

3) SKP2K sebagaimana climaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b

clan huruf c clitetapkan.

cl . Surat Penagihan (SPn) sebagaimana climaksucl clalam huruf a,

mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu)

bulan sej ak Surat Penagihan (SPn) diterbitkan .

e . Surat Penagihan (SPn) sebagaimana climaksucl clalam huruf b ,

clibuat clalam rangkap 3 (tiga) clengan peruntukan:


- 1 1 2 -

1 ) Lembar pertama untuk Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang


2 ) Lem bar keclua untuk Kepala Satuan Kerj a/ atasan Kepala

Satuan Kerj a; clan

3) Lembar ketiga untuk cligunakan sebagai clokumen pencatatan/

penatausahaan pada kartu piutang.

f. Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian kerugian negara melalui

penerbitan SKTJM sebagaimana climaksud pada BAB III C butir 1

huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah Pihak yang

Merugikan/ Penerbitan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris mengakui Kerugian Negara menj acli tanggung j awabnya

clan berseclia menggan ti Kerugian Negara clengan

menanclatanggani SKTJM sebagaimana climaksud clalam BAB III

C butir 1 huruf b sebagai dasar penagihan pertama piutang

negara;

2) Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan clalam hal Pihak yang


melalaikan kewajiban pembayaran sesuai clengan yang

diperj anjikan clalam SKTJM sebagaimana climaksucl clalam BAB

III C butir 1 huruf b; clan

3) Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal Pihak yang


mengganti kerugian negara sampai clengan tanggal j atuh tempo

pembayaran sebagaimana climaksucl dalam BAB III C butir 2

huruf b clan huruf c clan huruf d.

g . Penerbitan Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian kerugian

negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana climaksud dalam

BAB - III D butir 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah SKP2KS

sebagaimana dimaksud dalam BAB III D butir 3 diterbitkan

se bagai clasar penagihan pertama piutang negara;

2) su'rat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak yang


mengganti Kerugian Negara sampai clengan tanggal j atuh tempo

pembayaran sebagaimana climaksud dalam BAB III D butir 7 ;

clan


- 1 1 3 -

3 ) Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K

sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b dan

huruf c diterbitkan .

h . Berdasarkan Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris m-enyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara.

Saluan Kerja .. ( 1 ) . . .

( . . (2) . . . )

Format 34 Format Surat Penagihan (SPn)

Kementerian . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . . . Nomor : . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . .

SURAT PENAG IHAN (SPn) lembar ke : . . . . . . . (5) . . . . . . .

Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa Surat Keputusan tentang . . . . . . . '. . . . . (6) . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . (7) . . . . Nornor . . . . . . (8) . . . . . yang diterbitkan oleh . . . . . . (9) . . . . . , kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:

Nam a : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0) . . . . . . . . . . . . . . .

alarnat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Harus menyetor ke Kas Negara pa�� Bank Pos/Persepsi

Sebesar I Rp ( 12) I Dengan huruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yaitu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dibayarkan sekaligus •) Dibayarkan secara angsuran .)

Jatuh tempo pembayaran a . . . . ( 1 6) . . . . kali angsuran SPn tanggal. . . . . . ( . . . 1 5 . . . ) . . . . . . . . .

b. Besar angsuran @ Rp . . . . . . . ( . . . . . . ( 17) . . . . . . )

c. Jatuh tempo pernbayaran setiap tan�mal . . . (1 8) . . . . . .

1 . Surat penagihan i n i harus disimpan baik-baik

2. Setiap penyetoran atas tagihan ini, agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor Surat Penagihan ini.

3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di alas, kemudian fokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satuan kerja bersangkutan.

4. Surat Penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama.

*J diisi sesuai denoan cara pembayaran oiutano PNBP

Penyetoran Piutang PNBP ke Kas Negara rnenggunakan kode-kode sebagai berikut:

·-

Kementerian : . . . . . . . . . ( 1 9) . . . . ( . . . . . . . . . . . . . ) Negara/Lernbaga

Unit Organisasi : . . . . . . . . . ( 1 9) . . . . ( . . . . . . . . . . . . . )

Saluan Kerja : . . . . . . . . . (1 9) . . . . ( . . . . . . . . . . . . . )

Lokasi : . . . . . . . . . ( 1 9) . . . . ( . . . : . . . . . . . . . )

Jenis Kewenangan : . . . . . . . . . (1 9) . . . . ( . . . . . . . . . . . . . )

Fungsi : . . . . . . . . . (1 9) . . . . ( . . . . . . . . . . . . . )

Sub fungsi : . . . . . . . . . (1 9) . . . . ( . . . . . . . . . . . . . )

Program : . . . . . . . . . ( 1 9) . . . . ( . . . . . . . . . . . . . )

kegiatan : . . . . . . . . . ( 1 9) . . . . ( . . . . . . . . . . . . . ) output : . . . . . . . . . (1 9) . . . . ( . . . . . . . . . . . . . ) Jenis belanja : . . . . . . . . . ( 1 9) . . . . ( . . . . . . . . . . . . . )

akun : . . . . . . . . . ( 1 9) . . . . ( . . . . . . . . . . . . . )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . ... (20) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Atas nama Menteri

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (21 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�-www.jdih.kemenkeu.go.id

- 1 1 4 -

Petunjuk Pengisian Surat Penagihan

No. Uraian ls i a n

( 1 ) narna satuan kerja -

dengan kode satker

(3) Di is i dengan narna kementerianll.embaga

(4) Oi is i dengan nomor surat penag il1an ... (5) dengan lembar surat penagihan

a . Lembar pertamaootuk pihak yang berutang; b; Lembar kedua u ntuk unit administrasi untuk d igunakan sebaga i penagihan ; c. Lem bar ketiga u ntuk u nit pembukuan untuk d igunakan sebagai dokumen

··--· Qencatatan/Qenatausahaan_12ada_J)art�iuta_ng (6) Diisi dengan uralan surat keputusan

(7) Diisi dengan tanggal surat keputusan '---·

(8) Di isi dengan nomor surat keputusan

(9) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat keputusan -· ···----

( 1 0) Di isi dengan nama pihak terutang. -

( 1 1 ) Di is i dengan a larnat p ihak terutang

( 1 2) Diisi dengan jumlah piutang PNBP dalam angka ..__

(1 3) Diisi dengan j umlah piutang PNBP dalam h uruf

( 1 4) Di isi dengan u raian piutang PNBP

(1 5) Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang PNBP (satu bulan terhitung sejak

---

( 1 6)

( 17)

( 1 8)

( 1 9)

(20)

jatuh tempo pernbayaran piutang PNBP) '---•

Diisi dengan angka yang menu njukan berapa kal i piutang PNBP akan diangsur

D iisi dengan n i lai rupiah per angsura n dalam angka dan huruf

Di isi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran

D i isi dengan u raian dan kode Kementerian Negara/Lembaga , Un it Organisasi , Satuan

Kerjat Lokasi , Jenis Kewenangan1 fungsi , sub fungsi, program, kegiatan, output, jenis

belanja, akun piutang PNBP bersangkutan . . -···�

Diisi dengan ternpat dan tanggal penandatangan/penerbitan SPn

... "._

(21 ) I Diisi dengan nama dan N IP Kepala Saluan Kerja bersangkutan

B. Penyetoran

1 . Cara Penyetoran

Penyetoran atas penyelesaian ganti Kerugian Negara dapat dilakukan

dengan cara:

a. Pembayaran secara Kompensasi.

Diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari

negara, yang dilakukan dengan cara:

1 ) Penghasilan tetap yang dibayarkan melalui Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara, dipotong sesuai dengan jumlah yang

disepakati melalui bendaharawan bersangkutan dengan surat


- 1 1 5 -

kuasa pemotongan. Selanjutnya Kepala Satuan Kerja waj ib

meminta bukti penyetoran ke rekening Kas Negara se bagai

bahan laporan tinclak lanjut penyelesaian ganti Kerugian Negara.

2 ) Penghasilan tetap lainnya yang tidak dibayarkan melalui Kantor

Pelayanan Perbenclaharaan Negara, clipotong sebesar jumlah

yang clisepakati clalam kesepakatan secara tertulis atas

pemotongan penghasilan climaksucl clan clisetorkan ke rekening

Kas Negara. Selanjutnya Kepala Satuan Kerja wajib melampirkan

bukti penyetoran sebagai bahan laporan tindak lanjut


b . Pembayaran secara Langsung.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang bertanggung j awab atas

Kerugian Negara clapat menyetor langsung melalui Bank

Pemerintah/ Giro Pos untuk rekening Kas Negara melalui akun

setoran SSBP 42579 1 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian

Negara Terhaclap Pegawai Negeri Bukan Benclahara Atau Pejabat

Lain . Dalam hal ini pegawai bersangkutan wajib menyerahkan bukti

penyetoran dimaksud kepada Kepala Satuan Kerja bersangkutan

sebagai bahan penyelesaian Kerugian Negara selanjutnya.

c . Penjualan Barang Jaminan.

Penjualan barang jaminan hanya clapat clilaksanakan berclasarkan

surat kuasa clari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris kepacla pejabat yang clitunjuk clalam

Surat Pernyataan Jaminan .

Hasil penjualan barang jaminan clisetorkan ke Kas Negara sebesar

jumlah kerugian negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada

Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris . Apabila penjualan barang jaminan belum dapat menutup

seluruh jumlah Kerugian Negara, maka kekurangannya waj ib

clilunasi oleh Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris .

2 . Setoran Yang Lunas

a. Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke

Kas Negara sesuai clengan jumlah clan jangka waktu yang tercantum

clalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, maka dinyatakan telah

melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara clengan cliberikan

/ www.jdih.kemenkeu.go.id

- 1 1 6 -

Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) .

b . Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada

huruf a ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerj a/ atasan Kepala

Satuan Kerj a.

c . Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada

huruf a paling sedikit memuat:

1 ) identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris ;

2 ) jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan

jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM,

SKP2KS, atau SKP2K;

3) pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/: 9engampu/ Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti

Kerugian Negara;

4) pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat

keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan

SKTJM; dan

5) pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal

surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar

pelunasan S�P2KS atau SKP2K.


- 1 1 7 -

Format 3 5 Format Surat Keterangan Lunas (SKTL)

NAMA U N IT O RGAN ISASI/ SAT UAN K E RJA *l

S URAT KETERANGAN LUNAS (SKTL) Norn or:

Kepala . . . . . . : . . . . . . (Saluan Kerja *) dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . sebutkan dengan huruf . . . ) atas nama Sdr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , yang berdasarkan Surat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nomor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . .. **l, dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembal ian Kerugian Negara

selama . . . . . . . . . . . . . . . . . serta yang d itagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ***) telah d ibayar lunas.

Sehubungan dengan Sdr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , te l ah m elakukan pel u nasan ga nti

Kerug ia n Negara , maka segera dilakukan pengembal ian barang jam inan/ pengem bal ian

harta kekayaan yang d is ita . ****)

Kepala Kantor/Satuan Kerja

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tembusan : 1 . Ketua B a d a n Pemeriksa Keuanga n ; 2. Ketua M ajel is Penyelesaian Kerug ian Negara; 3 . Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 5 . . . . . . . . . dan seterusnya . . . . . ; dan 6 . Saud ara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (P ihak Yang Merug ikan/Pengam pu/

Yang M e m peroleh Hak/Ahl i Waris)

*) Diis i nama orgaqlsasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya Kerugian Negara . **) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKT J M , SKP2KS , atau

SKP2K ***) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn. ****) Pilih salah satu: pengembal ian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang

diterbitkan atas dasar pelunasan SKT J M/ pengembalian harta kekayaan yang d isita , dalam hal surat keterangan tanda lunas yang d iterbitkan atas dasar pelunasan S KP2KS atau SKP2K.

d. Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) diterbitkan atas

dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas

(SKTL) kepada Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai

dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan

barang jaminan.


- 1 1 8 -

e . Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang

telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat

Keterangan Tanda Lunas (SKTL) kepada Pihak yang

M erugikan / Pengam pu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris

sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan surat

permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi

yang berwenang.

Format 36 Format Surat Permohonan Pencabutan Sita Atas Barta Kekayaan

NAMA U N IT O RGAN I SASI/ SATUAN KERJA *)

Nomor : S-

Sifat Lam pi ran

Hal : Perm ohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a . n . Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **)

Yth . Ketua Pan it ia Urusan Piutang Negara d i

S e h u b u ng a n d e n g a n h a l terse but d iatas, d e n g a n i n i kam i s a m pa i kan ba hwa Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **> , telah melakukan pelu nasan p iutang g a nt i Keru g i a n Negara sebesar R p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . sebutkan dengan huruf . . . ) :.'ang berdasarkan Surat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . ***) , dengan jangka waktu yang d itetapkan untuk mengembalian Kerugian Negara selama . . . . . . . . . . . . . . . . . serta yang d itagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ****) dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) 'nomor . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (terlampir SKTL).

B e rkenaan d e ng a n te lah d i la k u ka n n ya s ita atas harta kekayaan a . n Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **) oleh Saudara sesuai dengan Surat Peri ntah Penyitaan (SPP) nomor . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . . . . . . . . dengan Berita Acara Penyitaan nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tanggal . . . . . . . . . . . . , dengan i n i k a m i m e n gaj ukan perm o h o n a n pencabutan s ita atas harta kekayaan a . n Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **) u ntu k d ilakukan pengem bal ian harta kekayaan yang d is i"'a kepada Saudara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **> .

Dem ikian d is�mpaikan, atas perhatiannya d iucapkan terima kasih .

Kepala Kantor

N I P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*) Diis i nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara . **) lsi nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ah l i Waris. ***) Sebutkan penetapan pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS , atau SKP2K. ****) Sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan SPn.


- 1 1 9 -

f. Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada

huruf a disampaikan kepada:

1 ) Badan Pemeriksa Keuangan;

2) Maj elis ;

3) Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan

4) Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

C . Pengurangan dan Pengembalian Kelebihan Tagihan Negara

1 . Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah

ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat

mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.

2 . Permohonan pengurangan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada

butir 1 dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

W aris mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara

kepada

Kepala Satuan Kerja apabila diketahui jumlah Kerugian Negara yang

telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya

berdasarkan pembayaran pelunasan tagihan negara sesuai SKTJM,

SKP2KS, atau SKP2K.

b. Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris mengajukan permohonan sebagaimana dim.�ksud pada huruf

a, wajib menyampaikan surat permohonan pengurangan tagihan

negara beserta bukti pendukung mengenai adanya jumlah Kerugian

Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang

seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.


Norn or

Lan piran

Hal

- 1 20 -

Format 37 Format Surat Permohonan Pengurangan Tagihan Negara

Satu berkas

Permohonan Pengurangan Tag ihan Negara

Yth. Ke pa la . . . . . . . . . . . . . . . . . Sa tu an Kerja*)

d i

S e h u b u ng a n d e n g a n ha l terseb u t d i ata s , d e n g a n hormat saya m engaj u ka n

permohonan pengurangan tag i han negara yang telah d itag ih kepada saya ternyata l e b i h

besar dar ipada yan g �eharusnya saya bayarkan berdasarkan pem bayaran pel u nasan

tagihan negara sesuai S KT J M/SKP2KS/SKP2K **) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan

noMorltanggal/perihal surat dimaksud) . Berdasarkan S KT J M/SKP2KS/S KP2K**) d imaksud

yarg seharusnya saya diwaj ibkan mem bayar ganti Kerugian Negara sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( . . . sebutkan dengan huruf. . .), namun yang d itagihkan ke saya sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

. . . sebutkan dengan huruf. . .) dan saya tel ah melakukan penyetoran ke Kas Negara pada

Bank/Pos Persepsi**) sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . sebutkan dengan huruf. . .) .

Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengaj u kan perm ohonan pengurangan

tagi han negara dengan bukti penduku ng m engenai adanya j u m lah Kerug ian Neg ara yang

tel a h d itag i h ternyata leb ih besar dar ipada yang seharusnya sesua i

S KT J M/S KP2KS/SKP2K **) dimaksud.

Dem ikian disam paikan pemohonan in i , atas perhatian Saudara d iucapkan terima

kas ih .

Pemohon,

*) Oi is i nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara . **) Pil ih salah satu.

3 . Dalam hal Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerj a telah

menerima permohonan sebagaimana dimaksud pacla butir 1 , Kepala

Satuan Kerj a/ atasan Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan atas

permc honan dimaksud beserta bukti pendukung adanya jumlah

Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang

seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 3, terbukti bahwa jumlah Kerugian Negara yang telall ditagih ternyata

lebih besar daripada yang seharusnya sesuai SKTJM, SKP2KS , atau


- 1 2 1 -

SKP2K, maka Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerj a

melakukan pengurangan tagihan negara sesuai dengan ketentuan


5 . Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas ganti

Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan sebagaimana

dimaksud pada butir 4 .

6 . Permohonan pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud

pada butir 5 dilakukan oleh Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris dengan mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada butir 4

beserta bukti pendukung mengenai adanya kelebihan setoran atas ganti

Kerugian Negara kepada Kepala Satuan Kerj a.

Format 38 Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Setoran

Norn or

LaJl! piran Hal

Satu berkas Perm ohonan Penge m bal ian Keleb ihan Setoran

Yth . Kepala . . . . . . . . . . . . . . . . . Saluan Kerja*) d i

Sehubungan dengan hal tersebut d i atas, dengan hormat saya mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pem bayaran/setoran atas ganti Kerugian Negz.:-a yang saya bayarkan berdasarkan SKT J M/SKP2KS/SKP2K **) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . (sebutkan nomor/tanggal/perihal surat d imaksud) dan atas dasar pengurangan tag ihan sesuai surat Kepala . . . . . . . . . . . . . . . . . Satuan Kerja*) nomor. . . . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . . . � . . . . . . . . . . peri hal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kelebihan pembayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dimaksud sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . sebutkan dengan huruf. . .) .

Berkenaan dengan hal tersebut, saya m engaj u kan permohonan pengem balian kelebihan pem bayaran/setoran atas ganti Kerugian Negara dan terlampir saya sam paikan b u kt i pend u ku ng pengem bal ian kelebihan setoran d i maksud .

Demikian d isampaikan pemohonan in i , atas perhatian Saudara d iucapkan terima kasih .

Pemohon,

*) Di isi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya terjadinya kerugian Negara . **) Pil ih salah satu.


- 1 22 -

7 . Dalam hal Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerj a telah

menenma permohonan beserta bukti pendukung pengembalian

kelebihan setoran sebagaimana dimaksud pada butfr-· 6 , Kepala Satuan

Kerj a/ atf3_san Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan atas

permohonan dimaksud beserta bukti pendukung sebagaimana

dimaksud pada butir 6 .

8 . Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

butir 7, terbukti bahwa berdasarkan pengurangan tagihan sebagaimana

dimaksud pada butir 4 ada kelebihan setoran atas ganti Kerugian

Negara oleh Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris , m,µka Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerj a

melaksanakan pengajuan pengembalian kelebihan setoran atas ganti

Kerugian Negara yang berdasarkan pengurangan tagihan sebagaimana

dimaksud pada butir 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.


- 1 2 3 -

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI

YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Setelah mempertimbangkan upaya penagihan piutang Tuntutan Ganti

Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang telah dilakukan

sampai j atuh tempo piutang negara dimaksud, namun penagihan piutang

negara dimaksud tidak membawa hasil yakni dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan terhitung sejak tanggal Surat Penagihan (SPn) ketiga tidak dilakukan

pelunasan atau tidak dapat mengganti Kerugian Negara sej ak SKP2K

ditetapkan atau dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K, maka

Piutang Negara dimaksud dapat dinilai menjadi piutang macet dan selanjutnya

upaya penagihan piutang negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian

Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara diserahkan kepada Panitia

Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan penagihan secara paksa.

Penyerahan upaya penagihan Piutang Negara berupa piutang Tuntutan

Ganti Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara kepada Panitia

Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan penagihan secara paksa,

berdasarkan:

1 . S KP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf a yang

diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan

wanprestasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan .

2 . S KP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b yang

diterbitkan karena tic;iak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas SKP2KS dan

Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak

dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan

dalam SKP2K dimaksud.

3 . S KP2K sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf c yang

diterbitkan karena ada pengaJuan keberatan dari Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas SKP2KS dan

Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak

dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan

dalam SKP2K dimaksud.

Piutang Negara berupa piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara bagi

Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang penagihannya tidak membawa hasil,

maka penagihannya diproses secara paksa dengan cara sebagai berikut:


- 1 24 -

1 . Menteri Keuangan menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat.

2 . Kewenangan Menteri Keuangan menyerahkan upaya p'enagihan Kerugian

Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) setempat

dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja dengan ketentuan:

a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K yang diterbitkan atas

penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi

sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf a; atau

b . paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Pihak yang

· Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat

mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam

S KP2K yang diterbitkan karena tidak ada pengajuan keberatan dari

Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris

atas SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf b ;

a tau

c . paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak dapat

mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam

SKP2K yang diterbitkan karena ada pengajuan keberatan dari Pihak

yang Merugikan/ Rengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas

S KP2KS sebagaimana dimaksud dalam BAB III F butir 2 huruf c .

3 . Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa piutang

Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dokumen

yang dilampirkan, yaitu fotokopi :

a. Laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala

Satuan Kerja;

b . Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerj a;

c . Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) ;

d . Surat-surat hasil pemeriksaan;

e . Bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;

f. Surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat

kuasa; dan

g . Surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang.

4 . Dalam hal penyerahan pengurusan Piutang Negara berupa piutang

Tuntutan Ganti Kerugian bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang


- 1 25 -

melanggar ketentuan kontrak kerja/ ikatan dinas, dokumen yang

dilampirkan, yaitu fotokopi:

a . Laporan Kerugian Negara oleh Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala

Satuan Kerja;

b . Surat perj anjian kontrak kerja/ ikatan dinas;

c . Surat Keputusan Menteri yang terdiri dari :

1 ) Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri S.ipil; dan

2 ) Surat Keputusan Pemberhentian;

d . Perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan .

. e . Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerj a;

f. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) ;

g. Surat-surat hasil pemeriksaan;

h . Bukti pembayaran, apabila terdapat pembayaran;

1 . Surat kuasa untuk menjual barang jaminan, apabila terdapat surat

kuasa; dan

J . Surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang.

5. Dengan diserahkannya piutang macet kepada Panitia Urusan Piutang

Negara (PUPN) , maka pengurusan piutang dimaksud selanjutnya beralih

kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan sejak saat itu satuan

kerj a bersangkutan menghentikan penagihan piutang dimaksud.

6 . PUPN menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

(SP3 N) , dan apabila u�1p_ya penagihan piutang negara yang telah dilakukan

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terhadap penanggung hutang tidak

membawa hasil , maka Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) menetapkan

piutang negara dimaks1,µd sebagai Piutang Sementara Belum Dapat. Ditagih

(PSBDT) .


- 1 26 -

BAB VII

PENGHAPUSAN

A . Penghapusan uang, surat berharga, clan/ atau barang

1 . Menteri Keuangan selaku PPKN clapat mengusulkan penghapusan :

a . uang, surat berharga, clan/ atau barang milik negara yang beracla

clalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Benclahara; dan/ atau

b . uang clan/ atau barang bukan milik negara yang beracla clalam

penguasaan Pegawai Negeri Bukan Benclahara yang cligunakan

dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

2 . Kewenangan Menteri Keuangan selaku PPT(N mengusulkan

penghapusan sebagaimana climaksud pada butir 1 , atas dasar:

a. Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Bab III E

butir 3 huruf a angka 2 huruf a) atas putusan hasil sidang Maj elis

terbukti bahwa kekurangan barang bukan disebabkan perbuatan

melanggar hukum atau lalai clari Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

b . Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Bab III E

bu tir 3 h uruf cl angka 7 h uruf b) a tas pu tusan hasil siclang un tuk

penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS, yang

diajukan keberatan clari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/ Ahli Waris ;

c . Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Negara; atau

d . Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris yang telah melakukan penyetoran pelunasan ganti Kerugian

Negara ke Kas Negara sesuai clengan jumlah clan j angka waktu

yang tercantum clalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dan

clinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan

Tanda Lunas (Sf<TL) sebagaimana dimaksucl clalam BAB V B butir 2

huruf a.

3 . Kewenangan Menteri Keuangan selaku PPKN sebagaimana dimaksud

pada butir 2 mengusulkan penghapusan barang milik negara atau )'

barang bukan milik negara dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerj a.

4 . Kepala Satuan Kerja dalam mengusulkan penghapusan barang milik

negara atau barang bukan milik negara atas dasar sebagaimana

dimaksucl pada butir 2 .


- 1 27 -

5 . Dalam hal mengusulkan penghapusan barang milik negara

sebagaimana dimaksud pada butir 4 , Kepala Satuan Kerj a selaku Kuasa

Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan barang milik negara

dimaksud secara berj enjang kepada Biro Perlengkapan, Sekretariat

Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Surat Keterangan dari Kepolisian; dan

b . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kuasa Pengguna

Barang.

6 . Dalam hal mengusulkan penghapusan barang bukan milik negara

sebagaimana dimaksud pada butir 4 , dilakukan sesuai dengan


7 . Dalam hal mengusulkan penghapusan uang dan/ atau surat berharga

sebagaimana dimaksud pada butir 1 , dilakukan sesuai dengan


B . Penghapusan Piutang Negara

1 . Piutang Negara dapat dihapuskan dari pembukuan Pemerintah Pusat,

dengan ketentuan:

a. Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang .Negara dilakukan

· dengan menghapuskan Piutang Negara dari pembukuan Pemerintah

Pusat tanpa menghapuskan hak tagih negara.

b . Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara dilakukan dengan

menghapuskan hak tagih negara.

c . Menteri Keuangan dapat mengusulkan Penghapusan Secara

Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Negara dengan nilai :

1 ) sampai dengan Rp l 0 . 000 .000 . 000,00 (sepuluh miliar rupiah) per

Penanggung Utang kepada Menteri Keuangan, melalui Direktur

Jenderal Kekayaan Nrgara;

2) lebih dari Rp l 0 . 000. 000. 000:00 (sepuluh miliar rupiah) sampai

dengan Rp l 00 . 000 . 000 . 000,00 (seratus miliar rupiah) per

Penanggung Utang kepada Presiden Republik Indonesia, melalui

Menteri Keuangan; dan

3) lebih dari �p l 00 . 000 . 000 . 000,00 (seratus miliar rupiah) per

Penanggung Utang kepada Presiden Republik Indonesia dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui · Menteri

Keuangan.


- 1 28 -

· d . Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak

hanya dapat ;dilakukan setelah Piutang Negara diurus secara

optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara, yaitu dalam hal

Piutang Negara telah dinyatakari sebagai Piutang Negara Sementara

Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

e . Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :

1 ) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk

menyelesaikannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan

2) barang j aminan tidak ada, telah terjual , ditebus, atau tidak lagi

mempunyai nilai ekonomis .

f. Panitia Urusan Piutang Negara menetapkan dan memberitahukan

secara tertulis Piutang Negara Sementara Belum Dapat

Ditagih (PSBDT) kepada Menteri Keuangan. Piutang Negara

Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dipergunakan sebagai

dasar bagi Menteri Keuangan untuk mengusulkan Piutang Negara

dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan

Pemerintah Pusat.

2 . Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara dilaksanakan

sebagai berikut:

a . Menteri Keuangan menenma Piutang Negara Sementara Belum

Dapat Ditagih (PSBDT) dari Panitia Urusan Piutang Negara, dan

selanj utnya Sekretaris Jenderal a .n Menteri Keuangan mengajukan

permintaan rekomendasi penghapusan secara bersyarat kepada

Badan Pemeriksa Keuangan.

b . Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan menyetujui permintaan

penghapusan secara bersyarat dimaksud, maka Badan Pemeriksa

Keuangan menyampaikan surat rekomendasi penghapusan Secara

Bersyarat.

c . Atas dasar rekomendasi penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang

Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretaris J enderal atas

nama Menteri Keuangan mengusulkan penghapusan Secara

Bersyarat atas Piutang Negara sesuai dengan ketentuan pengusulan

penghapusan Secara Bersyarat dimaksud pada butir 1 huruf c ,

dengan melapirkan dokumen:

1 ) daftar nominatif Penanggung U tang,


- 1 29 -

2) surat Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat

Ditagih (PSBDT) dari Panitia Urusan Piutang Negara Cabang;

dan

3) surat rekomendasi penghapusan Secara Bersyarat dari Badan

Pemeriksa Keuangan.

d . Apabila usul penghapusan Piutang Negara diterima dan ditetapkan

sesuai dengan ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud pada

butir 1 huruf c, maka surat penetapan penghapusan Secara

Bersyarat atas Piutang Negara disampaikan kepada Menteri

Keuangan sebagai yang mengusulkan penghapusan Secara

Bersyarat dimaksud.

3 . Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan mengusulkan

penghapusan secara mutlak sesuai nilai piutang yang akan

dihapuskan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c .

b . Penghapusan secara mutlak atas piutang negara diajukan setelah

lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Piutang Negara dimaksud

dihapuskan Secara Bersyarat dari pembukuan.

c . Pengusulan penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Negara

disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen

sekurang-kurangnya:

1 ) daftar nominatif penanggung utang;

2) surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang

yang diusulkan untuk dihapuskan Secara Mutlak; dan

3) surat keterangan dari aparat/ pejabat yang berwenang

menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai

kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya. Pihak

yang meminta surat keterangan dimaksud adalah pihak

kementrian yang mengelola piutang kementerian yang

bersangkutan.

d . Penghapusan secara mutlak atas piutang negara ditetapkan sesuai

dengan ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud pada butir 1

huruf c . Penetapan penghapusan secara mutlak atas piutang negara

digunakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang sebagai

dasar untuk menetapkan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara

�.


- 1 30 -

Mutlak (PTDM ) dan disampaikan kepada Penanggung Utang dan

Menteri Keuangan.

4 . Pengusulan penghapusan secara bersyarat dan secara mutlak piutang

negara sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 kepada Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan



- 1 3 1 -

BAB VIII

KEDALUW ARSA

1 . Kewaj iban Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli

Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:

a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau

b . dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara

tidak dilakukan penuntutan ganti rug1 terhadap Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris .

2 . Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara

sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a, terhitung sejak informasi

Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian

Negara dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku PPKN

sebagaimana dimaksud dalam BAB II C tidak dilakukan penuntutan ganti

rug1 terhadap Pihalf yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh I

Hak/ Ahli Waris .

3 . Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak . terjadinya Kerugian Negara

sebagaimana dimaksu� pada butir 1 huruf b, terhitung sejak Kepala

Satuan Kerja/ atasan Kepala Satuan Kerja menyetujui laporan hasil

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam BAB III B butir 5 huruf h tidak

dilakukan penuntutan ganti rug1 terhadap Pihak yang

Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

4 . Tanggung j awab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk

membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3

(tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan

kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak yang Merugikan diketahui

melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/ Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala Satuan Kerj a/ atasan Kepala

Satuan Kerja mengenai adanya Kerugian Negara.


- 1 32 -

BAB IX

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANT! KERUGIAN

DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan melaporkan

penyelesaian Kerugian N�gara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling

lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan

selesai .

Laporan penyelesaian Kerugian Negara dimaksud ditembuskan kepada

Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara

sebagai bahan monitoring dan evaluasi kebijakan Tuntutan Ganti Kerugian

Negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara.

Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka

penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian di lingkungan Kementerian Keuangan

dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.


- 1 33 -

BAB X

KETERKAITAN SANKS! TUNTUTAN GANT! KERUGIAN

DENGAN SANKS! LAINNYA

A . Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi Kepegawaian

1 . Atasan langsung/ Kepala Satuan Kerj a yang tidak melaksanakan

kewaj iban sebagaimana dimaksud dalam BAB II A dan BAB II B dapat

dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun

pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan


2 . Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian

Negara dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin

ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan atau sanksi

pidana.

3 . Pengenaan sanksi kepada Pihak Yang Merugikan sebagaimana

dimaksud butir · 2 tidak perlu menunggu hasil sanksi lain yang akan

dikenakan kepada Pihak Yang Merugikan.

4 . Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2

mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan

Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan

B . Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi di Bidang

Perdata/ Pidana

1 . Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari

Tuntutan Ganti Kerugian .

2 . Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap menetapkan jumlah penggantian Kerugian Negara berbeda

dengan jumlah Kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM,

S KP2KS, dan/ atau SKP2K, maka Kerugian Negara harus dikembalikan

oleh Pihak yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Negara yang

tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K.

3 . Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Negara

dengan cara disetorkan ke Kas Negara, pelaksanaan Tuntutan Ganti

Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS , dan/ atau SKP2K dalam upaya

pengembalian Kerugian Negara diperhitungkan sesuai dengan jumlah


- 1 34 -

penggantian negara atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah

disetorkan ke Kas Negara.

4 . Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas eksekusi

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian

Kerugian Negara dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui

S KTJM, SKP2KS, dan/ atau SKP2K.


- 1 35 -

BAB XI

TATA CARA PENATAUSAHAAN

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara,

setiap Kepala Satuan Kerja tingkat pusat maupun tingkat instansi vertikal

di lingkungan Kementerian Keuangan melaksanakan pen_atausahaan berkas

. kasus Kerugian Negara yang ada pada unitnya secara tertib, teratur dan

kronologis .

A . Unit Pelaksana Penatausahaan Penyelesaian Kerugian Negara

1 . Dalam hal Kerugian Negara terjadi pada satuan kc.i.j a tingkat instansi

vertikal, penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan

oleh pej abat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerj a untuk

menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara; dan

2 . Dalain hal Kerugian Negara terjadi pada satuan kerja unit eselon I atau

satuan kerja unit eselon II di tingkat Kantor Pusat, penatausahaan

penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan oleh pejabat setingkat

eselon III yang menangani fungsi keuangan.

3 . Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada tingkat

Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan

Keuangan, Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi

menyiapkan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian

masalah ganti Kerugian Negara dan penagihan di lingkungan

Kementerian Keuangan .

B . Pelaksanaan Penatausahaan Kasus Kerugian Negara

1 . Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara melakukan hal

hal sebagai berikut:

a. membuat Daftar Kerugian Negara;

b . mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian

Negara dalam daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

melaporkannya kepada Atasan Langsung Kepala Satuan Kerj a dan

tembusan pimpinan unit eselon I u. p Sekretaris unit eselon I

bersangku tan;

c . melaporkan Kerugian

Pemerintahan; clan

d . meny1mpan dan

Negara sesuai

mengamankan

Standar Akuntansi

semua berkas/ buku,


- 1 36 -

dokumen/ surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa

yang menimbulkan Kerugian Negara.

2 . Atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 1

melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. membuat Daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada

butir 1 huruf a, sebagai alat pemantau penyelesaian Kerugian

Negara;


Negara atas dasar laporan tindak lanjut dari Kepala Satuan Kerj a

bersangkutan; dan

c . melaporkan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian

Negara di wilayah kerjanya kepada Sekretaris unit eselon I .

3 . Sekretaris unit eselon I / Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal (dalam

hal ini dilaksanakan oleh pejabat setingkat eselon III yang menangani

fungsi keuangan) melakukan hal-hal sebagai berikut :

a . membuat Daftar Kerugian Negara berdasarkan laporan p1mpman

unit organisasi yang berada di bawahnya sebagai alat pemantau;


Negara atas dasar laporan tindak lanjut; dan

c . menyampaikan Daftar Kerugian Negara kepada Biro Perencanaan

dan Keuangan Sekretariat Jenderal .

4 . Penatausahaan dalam hal penanggung hutang pindah domisili .

a . Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara melakukan

hal-hal sebagai berikut:

1 ) memberitahukan kepindahan penanggung hutang dimaksud

kepada Kepala Satuan Kerja domisili yang baru dengan

menggunakan surat pemberitahuan, dengan tembusan kepada:

a) Sekretaris unit eselon I / Kepala Biro Umum Sekretariat

Jenderal;

b) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat

Jenderal;

c) Kepala �atuan Kerja domisili baru; dan

d) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara pada

domisili lama dan baru;

2 ) mencatat kepindahan sebagaimana dimaksud pada angka 1

dalam lajur keterangan pada formulir Daftar Kerugian Negara;

dan


- 1 37 -

3 ) Mencatat · tindak lanjut penyelesaian Kerugian

berdasarkan tembusan laporan yang diterimanya dari

Satuan Kerj a/ atasan Kepala Satuan Kerja domisili baru .

b . Kepala Satuan Kerj a domisili baru melakukan hal-hal

berikut:

Negara

Kepala

sebagai

1 ) membuat daftar kerugian negara sebagaimana dimaksud pada

angka 2 huruf a atas nama pegawai/ debitur bersangkutan;

2 ) mencatat tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara

bersangkutah dalam daftar sebagaimana dimaksud pada

angka 1 ; dan

3) melaporkan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada

Sekretaris unit eselon I / Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal

dengan tembusan kepada:

a) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretaris J enderal;

b) atasan Kepala Satuan Kerja bersangkutan; dan

c) Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya Kerugian Negara.


- 1 38 -

BAB XII

PENUTUP

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian

Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bend�hara di Lingkungan Kementerian

Keuangan ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2 0 1 6 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah

Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain .

Peraturan Menteri ini memuat ketentuan yang mengatur tentang

penyelesaian ganti Kerugi.0-n Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti

Kerugian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara

atau uang dan/ atau bara11.g bukan milik negara akibat pelanggaran hukum

atau kelalaian dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara termasuk Calon Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan .

Pedoman tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara dimaksud menj adi

petunjuk pelaksanaan bagi Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian

Keuangan dalam menyelesaikan ganti Kerugian Negara dan pemulihan atas

Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan unit kerjanya.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u . b .

MENTERI KEUANGAN

REPUBLI K INDONESIA,

ttd .

SRI MULYANI INDRAWATI


Documents

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN ANPMK.01~2017Per.pdfMENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 218/PMK. 01/2017 TENTANG