Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINANPERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALNOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEl\1BANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : PER. 00S/M.PPN/06/2006TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGAJUAN USULANSERTA PENILAIAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI

DARI PINJAMAN DAN/ ATAU HIBAH LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakselerasi proses perencanaan danpengajuan usulan serta penilaian kegiatan yang dibiayai daripinjaman dan/ atau hibah luar negeri, dan meningkatkankinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjamandan/ atau hibah luar negeri, perlu mengubah beberapaketentuan dalam Peraturan Menteri Negara PerencanaanPernbangunan NasionallKepala Badan PerencanaanPcmbangunan Nasional Nomor : PER.005/M.PPN/OG/Z006tentang Tata Cara Perencanaan clan Pengajuan Usulan sertaPenilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/ atau HibahLuar Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan MenteriPerencanaan Pernbangunan NasionallKepala BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Negara Perencanaan PernbangunanNasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional Nomor:PER.OOS/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan danPengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dariPinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri;

Mengingat: ...

Mengingat

-2 -

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tarnbahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentangPinjaman Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibahkepada Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah sertaPenerusan Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri;

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang BadanPerencanaan Pernbangunan Nasional;

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

11. Peraturan ...

-3 -

11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembangunanNasionallKepala Badan Perencanaan Pernbangunan NasionalNomor PER. 005/M.PPN/I0/2007 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Negara Perencanaan PembangunanNasionallBadan Perencanaan Pernbangunan Nasional;

MEMUTIJSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANMENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL NOMOR : PER. 005/M.PPN/06/2006 TENTANG TATACARA PERENCANAANDAN PENGAJUANUSULAN SERTAPENILAlANKEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DANI ATAU HIBAHLUARNEGERI.

PasalI

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan PerencanaanPernbangunan Nasional Nomor: PER.005/M.PPN/06/2006 tentangTata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta PenilaianKegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri,sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehinggakeseluruhannya berbunyi :

"Pasa16

(1) RKPLN memuat indikasi kebutuhan pinjaman luar negeridan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri dalamjangka menengah sesuai dengan arah kebijakan danprioritas pernbangunan dalam RPJM.

(2) RKPLNdisusun setelah RPJMditetapkan.

(3) RKPLN berlaku sesuai dengan periode RPJM dan dapatdisempurnakan setiap tahun sesuai dengan perkernbanganperekonomian nasional."

2. Ketentuan pada Pasal 9 ayat (4) dihapus, sehinggakeseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

"Pasa19 ...

-4-

"Pasal9

(1) Menteri menyusun DRPPHLNdengan berpedoman padaDRPHLN-JMdan memerhatikan RKPLN.

(2) Menteri menetapkan DRPPHLN paling lambat bulanNopember setiap tahun.

(3) DRPPHLN berisi rencana kegiatan KementerianNegara/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN yanglayak dibiayai dari pinjaman dan/ atau hibah luar negeriyang tercantum dalam DRPHLN-JM dan telah memilikiindikasi sumber pendanaan pinjaman dan/hibah luarnegeri.

(4) Dihapus."

3. Menambah 1 (satu) huruf baru pada Pasal 14 ayat (2), yaituhuruf c, dan menyisipkan 1 (satu) ayat baru di antara ayat (6)dan ayat (7) menjadi ayat (6A), sehingga keseluruhannyaberbunyi:

"Pasal 14

(1) berasal dari Kementeriankegiatan dalam rangkadan fungsi Kementerian

Usulan kegiatan yangNegara/Lembaga berupapelaksanaan tugas pokokNegara/Lembaga tersebut.

(2) Kementerian Negara/Lembaga dapat mengusulkankegiatan untuk:

a. Pemerintah Daerah, berupa usulan kegiatan yangsebagian atau seluruhnya akan diterushibahkan;

b. BUMN, berupa usulan kegiatan yang sebagian atauseluruhnya akan dijadikan penerushibahan ataupenyertaan modal negara;

c. Kementerian Negara/Lembaga, berupa usulankegiatan payung untuk menampung kegiatan-kegiatan hibah yang akan diterima dan/ ataudilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembagayang bersangkutan, Kementerian Negara/Lembagalainnya dan/ atau Pemerintah Daerah.

(3) Kementerian Negara/Lembaga dapat menginisiasi kegiatanuntuk Pemerintah Daerah, berupa usulan kegiatan yangsebagian atau seluruhnya akan diteruspinjamkan, yang

selanjutnya ...

- 5 -

selanjutnya akan diusulkan oleh Pemerintah Daerah yangbersangkutan.

(4) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi :

a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal13;dan

b. kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tugaspokok dan fungsi Kementerian Negara/Lernbaga.

(5) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a meliputi :

a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal13;dan

b. kriteria khusus yang mencakup :

1) kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah,dengan prioritas untuk Pemerintah Daerah yangmemiliki kapasitas fiskal rendah;

2) kegiatan memberi manfaat Iangsung bagimasyarakat suatu pemerintah daerah dan/ataumasyarakat pada pemerintah daerah lain;

3) untuk kegiatan yang hanya memberikan manfaatlangsung bagi masyarakat di daerah penerimapenerushibahan, Pemerintah Daerah harus ikutrnenanggung sebagian biaya pelaksanaankegiatan;

4) kegiatan pendukung merupakan kewajibanPemerintah Daerah;

5) kegiatan dalam bidang tugas KementerianNegara/Lernbaga pengusul.

(6) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b meliputi :

a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal13;dan

b. kriteria khusus yang mencakup :

1) kegiatan digunakan untukmeningkatkan pelayananBUMN;

memperluas danyang disediakan

2) BUMN ...

- 6 -

2) BUMN tidak memiliki sumber daya yangmemadai untuk mencapai sasaran program,yang dinilai berdasarkan laporan keuanganBUMN;

3) kegiatan dalam bidang tugas KementerianNegara/Lembaga pengusul,

(6A) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf c adalah kriteria umum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13.

(7) Kriteria untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) meliputi :

a. kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal13;dan

b. kriteria khusus yang mencakup :

1) kegiatan investasi untuk prasarana dan/ atausarana yang menghasilkan penerimaan padaAPBD Pemerintah Daerah yang diperoleh daripungutan atas penggunaan prasarana dan/ atausarana tersebut;

2) kegiatan merupakan urusan Pemerintah Daerah;

3) kegiatan memberikan manfaat langsung bagipelayanan masyarakat daerah setempat;

4) Pemerintah Daerah mempunyai kemampuanfiskal untuk memenuhi kewajiban pembayarankembali pinjaman;

5) kegiatan dilaksanakan oleh lebih dari satupemerintah daerah; dan

6) kegiatan dalam bidang tugas KementerianNegara/Lembaga pengusul."

4. Ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) diubah, dan menyisipkan 1(satu) ayat baru di antara ayat (2) dan ayat (3) menjadi ayat(2A), sehingga keseluruhannya berbunyi :

"Pasal 17

(1) Persyaratan umum usulan kegiatan yang dibiayai melaluiPinjaman Proyek dan Hibah mencakup :

a. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan;

b. Kerangka ...

-7 -

b. Kerangka Acuan Kerja;

c. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan.

(2) Persyaratan untuk usulan kegiatan sebagairnana dimaksuddalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b, meliputi :

a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1);

b. persyaratan khusus mencakup :

1) Surat persetujuan Pemerintah Daerah calonpenerima penerushibahan, untuk usulansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)huruf a;

2) Surat persetujuan Direksi BUMN dan suratpersetujuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pembinaan BUMN, untuk usulansebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)huruf b.

(2A) Untuk usulan kegiatan sebagairnana dimaksud dalam Pasal14 ayat (2) huruf c memenuhi persyaratan sebagairnanadimaksud pada ayat (1).

(3) Persyaratan untuk usulan kegiatan sebagairnana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi :

a. persyaratan urnum sebagaimana dimaksud pada ayat(1); dan

b. surat persetujuan DPRD yang bersangkutan.

(4) Persyaratan untuk usulan kegiatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 meliputi :

a. persyaratan umum sebagairnana dimaksud pada ayat(1); dan

b. surat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang pembinaan BUMN.

(5) Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayaidari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri ditentukanlebih lanjut oleh Kementerian Negara PerencanaanPernbangunan NasionallBadan PerencanaanFembangunan Nasional."

5. Menyisipkan ...

- 8 -

5. Menyisipkan 2 (dua) ayat baru pada Pasal 30 di antara ayat (l)dan ayat (2) menjadi ayat (lA) dan ayat (Ifl), sehinggakeseluruhannya berbunyi :

"Pasal30

(l) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal29 dan penilaian atas kinerja kegiatan yang dibiayai dariPinjaman dan/atau Hibah Luar Negcri yang sedangberjalan pada instansi pengusul danl atau pelaksana,Menteri meneantumkan kegiatan yang telah memenuhikriteria kesiapan ke dalam DRPPHLN.

(lA) Dalam rangka penyusunan DRPPHLN sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan peningkatan kesiapan reneanakegiatan, Menteri dapat melakukan koordinasi dankomunikasi dengan ealon PPLN/PHLN serta dapatmenyampaikan reneana kegiatan potensial untuk dibiayaiPinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri kepada calonPPLN/PHLN.

(lB) Menteri dalam melakukan koordinasi, komunikasi, dankonsultasi dengan ealon PPLN/PHLN melibatkan MenteriKeuangan dan Menteri pada KementerianNegara/Pimpinan Lernbaga/Kepala Daerah/Direksi BUMNterkait lainnya.

(2) Menteri menyampaikan DRPPHLN kepada MenteriKeuangan, Menteri pada Kementerian Negara/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN yang usulankegiatannya tereantum dalam DRPPHLN, dan ealonPPHLN.

(3) Berdasarkan kegiatan yang tereantum DRPPHLN,Kementerian Negara/Lembaga/PemerintahDaerah/BUMN, melakukan penyempurnaan persiapanpelaksanaan kegiatan.

(4) Pemerintah Daerah/BUMN yang mempunyai reneanakegiatan yang tereantum dalam DRPPHLN harusmelakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan untukpenyusunan rancangan Naskah Perjanjian PenerusanPinjaman Luar Negeri dan/ atau Naskah PerjanjianPenerushibahan Luar Negcri untuk kegiatan tersebut.

(5) DRPPHLNdiinformasikan kepada masyarakat."

6. Ketentuan pada Pasal 41 ayat (2) dan ayat (4) diubah, danmenghapus ayat (3), sehingga keseluruhannya berbunyi :

"Pasal41 ...

-9-

"Pasa141

(1) Menteri dapat melakukan langkah-Iangkah percepatanpelaksanaan untuk kegiatan yang lambat pelaksanaannyadan/ atau rendah penyerapan dananya.

(2) Untuk kegiatan yang lambat pelaksanaannya dan/ ataurendah penyerapan dananya sehingga diperkirakan akanmengakibatkan penyimpangan dari rencana pelaksanaansebagaimana tercantum dalam NPPLN/NPHLN, Menteribersama dengan Menteri/Pimpinan Lernbaga/KepalaDaerah/Direksi BUMN penanggung jawab kegiatan daninstansi terkait lainnya melakukan penilaian danmengusulkan langkah -Iangkah penyelesaian.

(3) Dihapus.

(4) Berdasarkan hasil penilaian dan usulan langkah-Iangkahpenyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan/ atau hasil penilaian atas kegiatan yang lambatpenyelesaiannya atau rendah penyerapan dananya,Menteri menyampaikan kepada Menteri Keuangan usulanberupa:

a. perubahan sasaran kegiatan dari sasaran yangtercantum dalam NPPLN/NPHLN;

b. pengurangan alokasi dana pinjaman/hibah darialokasi dana yang tercantum dalam NPPLN/NPHLN;dan

c. pembatalan sebagian atau seluruh kegiatan yangtercantum dalam NPPLN/NPHLN."

7. Ketentuan pada Pasal 46 ayat (2) dihapus, dan menambah 1(satu) ayat baru, yaitu ayat (3), sehingga keseluruhannyaberbunyi:

"Pasal46

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini :

(1) Semua peraturan mengenai Tata Cara Perencanaan danPengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayaidari Pinjaman dan/ atau Hibah Luar Negeri yang setaradengan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dihapus.

(3) DRPHLN-JM...

- 10 -

(3) DRPHLN-JM Tahun 2006- 2009 masih tetap berlakusampai dengan tersusunnya DRPHLN-JM yang disusunberdasarkan Peraturan Menteri ini."

PasalII

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 1 April 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALIS]AHBANA

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,

Del!!~;i