MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG...Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara

M E N T E R I DALAM N E G E R I

R E P U B L I K INDONESIA

PERATURAN M E N T E R I DALAM N E G E R I R E P U B L I K INDONESIA

NOMOR 133 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELESA IAN TUNTUTAN GANTI K E R U G I A N D A E R A H

T E R H A D A P PEGAWAI N E G E R I B U K A N BENDAHARA ATAU P E J A B A T LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A

M E N T E R I DALAM N E G E R I R E P U B L I K INDONESIA,

Menimbang : bahwa un tuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2016 tentang

Ta t a Cara Tuntu tan Gant i Kerugian Negara/Daerah Terhadap

Pegawai Negeri B u k a n Bendahara a tau Pejabat La in per lu

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Penyelesaian Tuntu tan Ganti Kerugian Daerah terhadap

Pegawai Negeri B u k a n Bendahara a tau Pejabat La in ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

2. Undang-Undang Nomor 39 T a h u n 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

T a h u n 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa ka l i diubah, terakhir dengan Undang-

- 2 -

Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2016 tentang Tata

C a r a Tuntu tan Gant i Kerugian Negara/Daerah Terhadap

Pegawai Negeri B u k a n Bendahara a tau Pejabat L a i n

(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2016 Nomor

196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN M E N T E R I DALAM N E G E R I TENTANG

P E N Y E L E S A I A N TUNTUTAN GANTI K E R U G I A N D A E R A H

TERHADAP PEGAWAI N E G E R I B U K A N BENDAHARA ATAU

P E J A B A T LAIN.

B A B I

K E T E N T U A N UMUM

Pasal 1

Da lam Peraturan Menteri in i yang d imaksud dengan:

1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat

berharga, dan barang yang nyata dan pasti j um lahnya

sebagai alribat perbuatan melawan h u k u m baik sengaja

maupun lalai .

2. Tuntutan Gant i Kerugian adalah suatu proses tuntutan

yang d i l akukan terhadap pegawai negeri b u k a n

bendahara atau pejabat la in dengan tu juan u n t u k

memul ihkan Kerugian Daerah.

3. Pegawai Negeri B u k a n Bendahara adalah Pegawai

Aparatur Sipi l Negara termasuk Calon Pegawai Negeri

Sip i l yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

- 3 -

4. Pejabat La in adalah Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota

lembaga nonstruktura l yang dibiayai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat L N S

adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan

perundang-undangan tertentu guna menunjang

pelaksanaan fi ingsi pemerintahan daerah serta dibiayai

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. P ihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri B u k a n

Bendahara a tau Pejabat La in yang berdasarkan has i l

pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.

7. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai

tanggung jawab h u k u m un tuk mewakil i seseorang karena

sifat pribadinya dianggap tidak cakap a tau tidak di dalam

segala ha l cakap u n t u k bertindak dalam h u k u m .

8. Yang Memperoleh Hak adalah orang a tau badan karena

adanya perbuatan atau peristiwa h u k u m , telah menerima

pelepasan h a k atas kepemil ikan uang, surat berharga,

dan/atau barang dari P ihak Yang Merugikan.

9. Ahl i Waris adalah anggota keluarga yang mas ih hidup

yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang

h u k u m kekayaan karena meninggalnya pewaris.

10. Satuan Ke i ja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat S K P D adalah perangkat daerah pada

pemerintah daerah se laku pengguna anggaran/pengguna

barang.

1 1 . Sa tuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

selanjutnya disingkat S K P K D adalah perangkat daerah

pada pemerintah daerah se laku pengguna

anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah.

12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang u n t u k

menyelesaikan Kerugian Daerah.

13. T i m Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya

disingkat T P K D adalah t im yang bertugas memproses

penyelesaian Kerugian Daerah.

- 4 -

14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang

selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai

yang ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur, bupat i a tau

wal l kota u n t u k menyampaikan pertimbangan dan

pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

15. Sura t Keterangan Tanggung Jawab Mut lak yang

selanjutnya disingkat S K T J M adalah surat pernyataan

dari Pegawai Negeri B u k a n Bendahara atau Pejabat La in ,

yang menyatakan kesanggupan dan/ a tau pengakuan

bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan

bersedia mengganti Kerugian Daerah d imaksud.

16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Sementara yang selanjutnya disingkat S K P 2 K S adalah

surat yang dibuat oleh gubernur, bupati a tau wali

kota/Kepala S K P K D dalam ha l S K T J M t idak mungkin

diperoleh.

17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang

selanjutnya disingkat S K P 2 K adalah surat keputusan

yang ditetapkan oleh gubernur, bupati a tau wal i kota

yang mempunyai k eku atari h u k u m tetap tentang

pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap

Pegawai Negeri B u k a n Bendahara atau Pejabat La in .

18. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi pemerintah daerah

provinsi, bupati bagi pemerintah daerah kabupaten, dan

wal i kota bagi pemerintah daerah kota.

19. T u n a i adalah pembayaran yang d i l akukan

sekaligus / lunas .

20. Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwaki lan rakyat

daerah yang berkedudukan sebagai u n s u r penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

2 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

B A B I I

KEWENANGAN PENYELESA IAN K E R U G I A N D A E R A H

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 2

(1) Gubernur sebagai PPKD berwenang un tuk menyelesaikan

Kerugian Daerah yang d i lakukan oleh Pimpinan dan

Anggota DPRD Provinsi, P impinan dan Anggota Lembaga

nonstruktura l , serta Pegawai Negeri B u k a n Bendahara d i

l ingkungan pemerintah daerah provinsi.

(2) Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang u n t u k

menyelesaikan Kerugian Daerah yang d i l akukan oleh

pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, p impinan

dan anggota lembaga nonstruktura l , serta Pegawai Negeri

B u k a n Bendahara di l ingkungan pemerintah daerah

kabupaten/kota.

Pasa l 3

(1) PPKD sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 mempunyai

tugas dan wewenang:

a. me lakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;

b. membentuk dan menetapkan T P K D ;

c. menyetujui atau menolak Iaporan has i l pemeriksaan

TPKD;

d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada

Badan Pemeriksa Keuangan;

e. membentuk dan menetapkan Majelis;

f. menetapkan S K P 2 K S ;

g. menetapkan SKP2K ; dan

h . me lakukan pembebasan a tau penghapusan

penggantian Kerugian Daerah.

(2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana d imaksud pada

ayat (1), d i laksanakan oleh Kepala S K P K D se laku

bendahara u m u m daerah kecual i tugas dan wewenang

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f e, hu ru f g, dan

h u r u f h .

(3) Pe laksanaan tugas dan wewenang Kepala S K P K D sebagai

bendahara u m u m daerah sebagaimana d imaksud pada

- 6 -

ayat (2), t idak berlaku apabila Kerugian Daerah d i l akukan

oleh Kepala S K P K D .

Bagian Kedua

T i m Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

(1) PPKD membentuk T P K D un tuk menyelesaikan tuntutan

Kerugian Daerah.

(2) T P K D sebagaimana d imaksud pada ayat (1), memil ik i tugas

dan wewenang:

pr. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;

b. mengumpulkan bukt i pendukung terjadinya Kerugian

Daerah;

q< menghitung jum lah Kerugian Daerah;

menginventarisasi har ta kekayaan mil ik Pegawai Negeri

B u k a n Bendahara a tau Pejabat La in yang dapat

dijadikan sebagai j a m in an penyelesaian Kerugian

Daerah; dan

^ melaporkan has i l pemeriksaan kepada pejabat yang

membentuk.

(3) T P K D sebagaimana d imaksud pada ayat (1), terdiri atas

pejabat pada un i t S K P D yang melaksanakan fungsi di

bidang pengawasan sebagai ke tua TPKD, pejabat pada

S K P K D sebagai anggota, dan pejabat terkait la innya sesuai

dengan kebutuhan.

Pasa l 5

(1) T P K D membentuk sekretariat T P K D u n t u k membantu

pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana d imaksud

dalam Pasa l 4 ayat (2).

(2) Sekretariat T P K D sebagaimana d imaksud pada ayat (1),

d i laksanakan oleh uni t S K P D yang melaksanakan fungsi di

bidang pengawasan.

Bag ian Ketiga

Majelis

- 7 -

Pasa l 6

(1) PPKD membentuk Majelis un tuk me lakukan penyelesaian

Kerugian Daerah.

(2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana d imaksud

pada ayat (1), meliputi:

a. bukan disebabkan perbuatan melanggar h u k u m atau

lalai Pegawai Negeri B u k a n Bendahara a tau Pejabat

La in ;

b. p ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahl i Waris d inyatakan wanprestasi atas

penyelesaian Kerugian Daerah yang telah d ike luarkan

S K T J M ; a tau

c. penerimaan a tau keberatan P ihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl i

Waris atas penerbitan S K P 2 K S .

(3) Majelis sebagaimana d imaksud pada ayat (1), ditetapkan

dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun.

(4) Anggota Majelis sebagaimana d imaksud pada ayat (1),

berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas

Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat L a i n yang

diperlukan sesuai dengan keahl iannya.

Pasal 7

(1) Majelis sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 ayat (1),

mempunyai tugas memer iksa dan memberikan

pertimbangan kepada PPKD yang d i laksanakan melalui

sidang.

(2) Majelis dalam sidang u n t u k penyelesaian Kerugian Daerah

sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 6 ayat (2) h u r u f a ,

mempunyai tugas dan wewenang:

a. memeriksa dan mewawancarai p ihak yang


Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya

Kerugian Daerah;

b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang

memil iki keahl ian tertentu;

c. memeriksa bukt i yang disampaikan;

d. melalui PPKD dapat meminta T P K D un t uk me lakukan

pemeriksaan ulang;

e. menyetujui a tau tidak menyetujui laporan has i l

pemeriksaan ulang oleh TPKD;

f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang,

surat berharga, dan/atau barang mi l ik daerah;

g. melaporkan has i l s idang kepada PPKD; dan

h. me laksanakan h a l la in yang diper lukan dalam


{3} Majelis dalam sidang u n t u k penyelesaian Kerugian Daerah

sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 6 ayat (2) h u r u f b,


a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang

jaminan;

b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian

Daerah kepada instans i yang menangani pengurusan

piutang negara/daerah;

c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K ; dan

d. me laksanakan ha l la in yang diper lukan dalam


(4) Majelis dalam sidang u n t u k penyelesaian Kerugian Daerah

sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 6 ayat (2) h u r u f c,


a. memeriksa laporan has i l pemeriksaan T P K D ;

b. memeriksa laporan mengenai a lasan t idak dapat

diperolehnya S K T J M ;

c. menolak se luruhnya, menerima se luruhnya,

menerima/menolak sebagian keberatan dari P ihak Yang


Waris ;

d. memeriksa bukt i ;

e. memeriksa dan meminta keterangan p ihak yang


Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya

Kerugian Daerah;

f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang

memil iki keahl ian tertentu;

- 9 -

g. melalui PPKD dapat meminta T P K D u n tu k me lakukan

pemeriksaan ulang;

h . memberikan pertimbangan pembebasan penggantian

Kerugian Daerah;

i . memberikan pertimbangan penghapusan atas uang,

surat berharga, dan/atau barang mi l ik daerah;

j . memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K ; dan

k. me laksanakan ha l la in yang diperlukan u n t u k


Pasal 8

(1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana d imaksud

dalam Pasa l 7 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.

(2) Sekretariat Majelis sebagaimana d imaksud pada ayat (1),

d i laksanakan oleh uni t kerja pada S K P K D .

B A B I I I

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL V E R I F I K A S I

K E R U G I A N D A E R A H

Bag ian Kesa tu

Informasi Kerugian Daerah

Pasa l 9

(1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari :

a. has i l pengawasan yang d i laksanakan oleh atasan

langsung;

b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

d. laporan tertulis yang bersangkutan;

- 1 0 -

e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung

jawab;

f. perhitungan ex officio; dan/atau

g. pelapor secara tertulis.

(2) P P K D wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya

Kerugian Daerah dengan didahului veri f ikasi informasi.

Bagian Kedua

Veri f ikasi Informasi

Pasa l 10

Veri f ikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasa l 9 ayat (2) un tuk memast ikan ind ikas i

Kerugian Daerah.

Pasa l 11

(1) Veri f ikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang

melibatkan Pegawai Negeri B u k a n Bendahara di

l ingkungan SKPD di laksanakan oleh Kepala S K P D .

(2) Da lam ha l informasi Kerugian Daerah melibatkan

pimpinan dan anggota DPRD, veri f ikasi atas setiap

informasi Kerugian Daerah d i laksanakan oleh sekretaris

DPRD.

(3) Da lam ha l informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala

SKPD/kepa la S K P K D , verif ikasi atas setiap informasi

Kerugian Daerah d i laksanakan oleh sekretaris daerah.


sekretaris daerah, verif ikasi atas informasi Kerugian

Daerah d i laksanakan oleh Kepala Daerah.


pimpinan dan anggota lembaga nonstruktura l yang

dibiayai APBD, verif ikasi atas setiap informasi Kerugian

Daerah d i laksanakan oleh kepala sekretariat lembaga

nonstruktural .

Bag ian Ketiga

Pelaporan Has i l Veri f ikasi

- 1 1 -

Pasal 12

(1) Has i l verif ikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana

d imaksud dalam Pasa l 11 dilaporkan kepada Kepala

Daerah paling l ama 4 (empat) ha r i kerja sejak diterimanya

informasi terjadinya Kerugian Daerah.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana d imaksud pada ayat

(1), Kepala Daerah memberitahukan kepada Badan

Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) h a r i kerja setelah

diterimanya laporan.

B A B IV

P E N Y E L E S A I A N K E R U G I A N D A E R A H

Bagian Kesa tu

Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh T i m

Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasa l 13

(1) Dalam ha l terdapat indikas i Kerugian Daerah sesuai

dengan laporan has i l verif ikasi sebagaimana d imaksud

dalam Pasa l 12 ayat (1), PPKD membentuk T P K D paling

lama 7 (tujuh) ha r i kerja sejak diterimanya laporan.

(2) T P K D sebagaimana d imaksud pada ayat (1),

menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling l ama

7 (tujuh) ha r i kerja sejak dibentuk.

Pasa l 14

(1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ah l i u n t u k

menghitung n i la i Kerugian Daerah.

(2) Tenaga ahl i sebagaimana d imaksud pada ayat (1), berasal

dari instans i pemerintah a tau nonpemerintah yang

memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasa l 15

(1) T P K D menyampaikan has i l pemeriksaan sementara

Kerugian Daerah kepada P ihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl i Waris

- 1 2 -

paling l ama 2 (dua) har i kerja setelah penugasan

pemeriksaan berakhir.

(2) P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahl i Waris dapat memberikan tanggapan terhadap

has i l pemeriksaan sementara Kerugian Daerah

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), dengan dilampiri

dokumen pendukung.

(3) Tanggapan sebagaimana d imaksud pada ayat (2),

d isampaikan kepada T P K D paling l ama 14 (empat belas)

har i kerja sejak surat has i l pemeriksaan sementara

disampaikan.

Pasa l 16

(1) T P K D memberikan jawaban paling l ama 2 (dua) ha r i ker ja

sejak tanggapan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 15

ayat (3) diterima.

(2) Da lam h a l tanggapan sebagaimana d imaksud pada ayat (1)

disetujui, T P K D memperbaiki has i l pemeriksaan.

(3) Dalam ha l tanggapan sebagaimana d imaksud pada ayat (1)

ditolak, T P K D melampirkan tanggapan P ihak Yang


dalam has i l pemeriksaan.

(4) Dalam ha l tanggapan sebagaimana d imaksud dalam Pasa l

15 ayat (3) t idak diterima oleh T P K D sampai dengan batas

waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas

has i l pemeriksaan.

(5) T P K D menyusun laporan has i l pemeriksaan dengan

memperhatikan tanggapan sebagaimana d imaksud pada

ayat (2) sampai dengan ayat (4).

(6) Laporan has i l pemeriksaan sebagaimana d imaksud pada

ayat (5) d isampaikan kepada PPKD paling l ama 3 (tiga) ha r i

kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 17

(1) Laporan has i l pemeriksaan Kerugian Daerah berupa

pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga

dan/atau barang mi l ik daerah disebabkan oleh:

a. perbuatan melanggar h u k u m atau la ia i ; a tau

- 1 3 -

b. bukan perbuatan melanggar h u k u m atau tidak lalai .

(2) Laporan has i l pemeriksaan Kerugian Daerah yang

disebabkan perbuatan melanggar h u k u m atau la la i

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) hu ru f a, paling

sedikit memuat:

a. dasar penugasan T P K D ;

b. p ihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian

Daerah;

c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian

Daerah ya i tu perbuatan melanggar h u k u m atau lalai;

d. jenis obyek Kerugian Daerah;

e. j um lah Kerugian Daerah;

f. rekomendasi has i l pemeriksaan; dan

g. kesimpulan.

(3) Laporan has i l pemeriksaan Kerugian Daerah yang

disebabkan bukan perbuatan melanggar h u k u m atau t idak

lalai sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b, paling

sedikit memuat:

a. dasar penugasan TPKD;

b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau

barang;

. c. j um lah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau

barang;

d. rekomendasi has i l pemeriksaan; dan

e. kes impulan.

Pasa l 18

(1) Berdasarkan laporan has i l pemeriksaan yang d isampaikan

oleh TPKD, PPKD atau Kepala S K P K D memberikan

pendapat atas laporan has i l pemeriksaan.

(2) Pendapat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyetujui laporan has i l pemeriksaan; a tau

b. menolak laporan has i l pemeriksaan.

(3} Dalam ha l Kepala S K P K D menyetujui laporan has i l

pemeriksaan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a ,

Kepala S K P K D menyampaikan laporan has i l pemeriksaan

ke PPKD paling l ama 2 (dua) har i kerja.

- 1 4 -

(4) Dalam ha l PPKD atau Kepala S K P K D menolak laporan

has i l pemeriksaan sebagaimana d imaksud pada ayat (2)

hu ru f b, d i lakukan pemeriksaan ulang terhadap materi

yang ditolak paling l ama 3 (tiga) har i kerja.

(5) Laporan has i l pemeriksaan ulang sebagaimana d imaksud

pada ayat (4), d isampaikan kembali kepada PPKD atau

Kepala S K P K D .

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasa l 19

(1) Dalam h a l PPKD a tau Kepala S K P K D menyetujui laporan

has i l pemeriksaan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 18

ayat (2) h u r u f a , PPKD atau Kepala S K P K D segera

menugaskan T P K D u n t u k me lakukan penuntutan

penggantian Kerugian Daerah kepada P ihak Yang

Merugikan.

(2) Da lam ha l P ihak Yang Merugikan sebagaimana d imaksud

pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melar ikan dir i ,

a tau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah

beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl i

Waris.

(3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

penggantian Kerugian Daerah, T P K D mengupayakan sura t

pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan P ihak Yang


bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan

bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk

S K T J M .

(4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam

bentuk S K T J M sebagaimana d imaksud pada ayat (3),

paling l ama 3 (tiga) har i kerja sejak diterimanya surat

penugasan.

(5) S K T J M sebagaimana d imaksud pada ayat (3), paling

sedikit memuat:

- 1 5 -

a. identitas P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahl i Waris;

b. j u m l a h Kerugian Daerah yang ha rus dibayar;

c. ca ra dan j angka wak tu pembayaran Kerugian Daerah;

d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan

e. pernyataan dari P ihak yang Merugikan/

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl i Waris bahwa

pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembal i .

(6) Pernyataan penyerahan barang j aminan sebagaimana

d imaksud pada ayat (5) hu ru f d disertai dengan:

a. daftar barang yang menjadi j aminan ;

b. bukt i kepemil ikan yang sah atas barang yang

di jaminkan; dan

c. surat k u a s a menjual.

Pasa l 20

(1) S K T J M sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 19 ayat (5)

yang ditandatangani oleh P ihak Yang


t idak dapat ditarik kembali .

(2) Da lam rangka penggantian Kerugian Daerah sesua i

dengan S K T J M , P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahl i Waris dapat menjual barang yang

telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi j am inan

sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 19 ayat (6) h u r u f a

setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan

PPKD.

Pasa l 2 1


Hak/Ahl i Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah

berdasarkan S K T J M sebagaimana d imaksud dalam Pasa l

19 ayat (5).

(2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana d imaksud

pada ayat (1) d i l akukan secara T u n a i a tau angsuran.

- 1 6 -

Pasal 22

(1) Dalam ha l Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan

melanggar h u k u m , P ihak Yang Merugikan/

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl i Waris wajib

mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 [sembUan

puluh) ha r i kalender sejak S K T J M ditandatangani.

(2) Da lam ha l Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian,

P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahl i Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling

lama 24 (dua pu luh empat) bu lan sejak S K T J M

ditandatangani.

Pasa l 23

(1) Da lam ha l P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahl i Waris Kerugian Daerah akibat

kelalaian mengajukan perpanjangan waktu , Kepala Daerah

sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan j angka

waktu selain sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 22 ayat

(2).

(2) Perpanjangan w a k t u sebagaimana d imaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

(3) Pengajuan perpanjangan wak tu sebagaimana d imaksud

pada ayat (1), d isampaikan kepada Kepala Daerah melalui

kepala S K P K D se laku pejabat yang diberi kewenangan

PPKD paling l ama 1 (satu) bu lan sebelum j a t u h tempo

berakhir.

(4) Kepala S K P K D memberikan pertimbangan kepada Kepala

Daerah berdasarkan permohonan perpanjangan wak tu

sebagaimana d imaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima)

ha r i kerja setelah pengajuan perpanjangan wak tu diterima.

Pasal 24

Perpanjangan jangka wak tu yang melebihi ketentuan

sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 23 ayat (1) meliputi:

a. keadaan kahar ;

b. saki t yang membutuhkan perawatan intensif yang

dibukt ikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit ;

dan

- 1 7 -

c. kondisi ekonomi t idak mampu yang d ibukt ikan dengan

surat keterangan dar i ins tans i terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasa l 25

(1) Dalam ha l S K T J M sebagaimana d imaksud dalam Pasal 19

ayat (3) t idak dapat diperoleh, T P K D segera menyampaikan

laporan kepada PPKD atau Kepala S K P K D .

(2) PPKD atau Kepala S K P K D menerbitkan S K P 2 K S paling

l ama 7 (tujuh) ha r i ker ja setelah menerima laporan

sebagaimana d imaksud pada ayat (1).

(3) S K P 2 K S sebagaimana d imaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat:

a . identitas P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang


b. perintah u n t u k mengganti Kerugian Daerah;

c. j um lah Kerugian Daerah yang ha rus dibayar;

d. ca ra dan j angka w a k t u pembayaran Kerugian Daerah;

dan

e. daftar har ta kekayaan mil ik P ihak Yang


Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasa l 26

(1) PPKD atau Kepala S K P K D menyampaikan S K P 2 K S kepada


Hak/Ahl i Waris paling lama 3 (tiga) h a r i ker ja sejak

S K P 2 K S ditandatangani.

(2) Penyampaian S K P 2 K S sebagaimana d imaksud pada ayat

(1), d ibukt ikan dengan tanda ter ima dar i P ihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl i Waris.

(3) PPKD atau Kepala S K P K D membuat berita acara, dalam

h a l P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahl i Waris t idak bersedia menandatangani tanda

terima.

- 1 8 -

(4) Ber i ta acara sebagaimana d imaksud pada ayat (3),

ditandatangani oleh ke tua T P K D dan PPKD a tau Kepala

S K P K D dengan memuat keterangan P ihak Yang


t idak bersedia menandatangani tanda terima setelah

S K P 2 K S disampaikan.

(5) Ber i ta acara sebagaimana d imaksud pada ayat (4),

d isampaikan oleh PPKD atau Kepala S K P K D kepada

Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasa l 27

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan

S K P 2 K S dibayarkan secara T u n a i paling l ama 90 (sembilan

puluh) har i sejak diterbitkannya S K P 2 K S .

Pasal 28

(1) S K P 2 K S mempunyai kekuatan h u k u m un tuk pe laksanaan

si ta j aminan .

(2) Pengajuan pelaksanaan si ta j am inan sebagaimana

d imaksud pada ayat (1), d ia jukan oleh Kepala Daerah

kepada instans i yang berwenang.

(3) Pe laksanaan si ta j aminan d i lakukan oleh instans i yang

berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa l 29


Hak/Ahl i Waris dapat menerima atau mengajukan

keberatan S K P 2 K S paling l ama 14 (empat belas) ha r i ker ja

sejak diterimanya S K P 2 K S .

(2) Keberatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1),

d isampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala

S K P K D dengan disertai bukt i .

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana d imaksud pada ayat

(1), t idak menunda kewajiban P ihak Yang

- 1 9 -


un tuk mengganti Kerugian Daerah.

Bag ian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 30

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

d i laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasa l 31

(1) Da lam ha l berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan


Hak/Ahl i Waris atas penerbitan S K P 2 K S diterima

se luruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada

PPKD u n t u k melakukan:

a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;

b. penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang mi l ik daerah

yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri

B u k a n Bendahara a tau pejabat la in ; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan mil ik daerah yang

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri B u k a n

Bendahara a tau Pejabat La in yang digunakan dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud pada

ayat (1) hu ru f a, PPKD:

a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab

atas Kerugian Daerah.

b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang mi l ik daerah


B u k a n Bendahara a tau pejabat La in ; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang



penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- 2 0 -

(3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian

Daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a ,

paling sedikit memuat:


Memperoleh Hak/Ahl i Waris yang dibebaskan dari

Kerugian Daerah;

b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau

barang mi l ik daerah yang berada dalam penguasaan

Pegawai Negeri B u k a n Bendahara a tau Pejabat La in

dan/atau uang dan/atau barang bukan mil ik daerah

yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri B u k a n

Bendahara a tau Pejabat L a i n yang digunakan dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:

1) uang, surat berharga, dan/atau barang mi l ik daerah


B u k a n Bendahara a tau Pejabat La in ; dan/atau

2) uang dan/atau barang bukan mil ik daerah yang



penyelenggaraan tugas pemerintahan,

b u k a n disebabkan perbuatan melanggar h u k u m atau

lalai

(4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana d imaksud

pada ayat (2) h u r u f b, diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan S K P 2 K

paling l ama 14 (empat belas) h a r i ker ja sejak Majelis

menetapkan putusan has i l sidang.

Pasal 33

(1) S K P 2 K sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 32

disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis; dan

- 2 1 -

c. P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahl i Waris.

(2) Dokumen S K P 2 K sebagaimana d imaksud pada ayat (1),

d isampaikan paling l ama 3 (tiga) ha r i ker ja sejak

ditetapkan.

B A B V

PENENTUAN NILAI K E R U G I A N D A E R A H

Pasa l 34

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, d i lakukan

penentuan ni la i atas berkurangnya:

a. barang mil ik daerah yang berada dalam penguasaan

Pegawai Negeri B u k a n Bendahara atau Pejabat L a i n ;

dan/atau

b. barang bukan mil ik daerah yang berada dalam

penguasaan Pegawai Negeri B u k a n Bendahara a tau

Pejabat La in yang digunakan dalam penyelenggaraan

tugas pemerintahan.

(2) Penentuan ni la i sebagaimana d imaksud pada ayat (1),

d idasarkan pada:

a. n i la i b u k u ; a tau

b. ni la i wajar atas barang yang sejenis.

(3) Dalam ha l ni la i b u k u atau ni lai wajar dapat ditentukan,

n i la i barang yang digunakan adalah ni la i yang paling tinggi

di antara kedua ni lai tersebut.

Pasa l 35

(1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari p ihak yang

memil iki kompetensi u n t u k menghitung n i la i wajar sua tu

barang mil ik daerah.

(2) P ihak yang memil iki kompetensi sebagaimana d imaksud

pada ayat (1), berasal dari instans i pemerintahan a tau

nonpemerintah yang memil iki kompetensi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa l 36

Dalam ha l barang mi l ik daerah telah d iasurans ikan, ni la i

- 2 2 -

Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara ni la i

wajar a tau ni la i b u k u dengan ni la i yang ditanggung p ihak

asurans i .

Pasa l 37

(1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, a tau barang

mi l ik daerah akibat perbuatan melanggar h u k u m atau la la i

yang sudah ditentukan ni la i Kerugian Daerah, PPKD

melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.

(2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana

d imaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen S K T J M ,

S K P 2 K S atau S K P 2 K .

B A B V I

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasa l 38

(1) Kepala S K P K D melaksanakan penagihan atas penyelesaian

Kerugian Daerah kepada P ihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl i Waris .

(2) Penagihan sebagaimana d imaksud pada ayat (1)

berdasarkan S K T J M , S K P 2 K S , a tau S K P 2 K y a n g d i l akukan

dengan surat penagihan.

(3) Surat penagihan sebagaimana d imaksud pada ayat (2),

diterbitkan oleh Kepala S K P K D paling lama 7 (tujuh) h a r i

ker ja sejak S K T J M , S K P 2 K S , a tau S K P 2 K ditetapkan.

(4) Surat penagihan yang didasarkan pada S K P 2 K S

sebagaimana d imaksud pada ayat (3), paling sedikit

memuat:


Memperoleh Hak/Ahl i Waris ;

b. j um lah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai

dengan j u m l a h dan j angka wak tu yang ditetapkan

dalam S K P 2 K S ;

c. tata cara pembayaran; dan

- 2 3 -

d. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(5) Surat penagihan yang d idasarkan pada S K T J M dan S K P 2 K

sebagaimana d imaksud pada ayat (3), paling sedikit

memuat:



b. j um lah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesua i

dengan j u m l a h dan jangka wak tu yang ditetapkan

dalam S K T J M atau S K P 2 K S ;

c. j um lah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai

dengan j u m l a h dan j angka w a k t u yang ditetapkan

dalam SKP2K ;

d. tata ca ra pembayaran; dan

e. tanggal j a t u h tempo pembayaran.

(6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), d isampaikan

kepada P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahl i Waris paling lama 2 (dua) ha r i ker ja

setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasa l 39

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian

Daerah yang berdasarkan dokumen S K T J M sesuai dengan

jangka waktu yang tertuang dalam S K T J M .

(2) Dalam hal P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahl i Waris sampai dengan batas wak tu

pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam S K T J M

belum memenuhi kewajibannya, kepala S K P K D

memberikan surat teguran tertulis.

Pasa l 40

(1) Teguran tertulis sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 39

ayat (2), d i lakukan secara bertahap dimulai dengan

diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan

kedua.

(2) Peringatan pertama sebagaimana d imaksud pada ayat (1),

d isampaikan kepada P ihak Yang Merugikan/

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl i Waris paling l ama

- 2 4 -

7 (tujuh) ha r i kalender sejak batas w a k t u pembayaran

sebagaimana tercantum dalam S K T J M .

(3) Da lam h a l P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahl i Waris belum memenuhi

kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) ha r i kalender

sebagaimana d imaksud pada ayat (2), diberikan peringatan

kedua.




sebagaimana d imaksud pada ayat (3), menjadi dasar

pernyataan wanprestast u n t u k selanjutnya

penyelesaiannya diproses penerbitan S K P 2 K oleh Majelis.

Pasa l 4 1


Daerah yang berdasarkan dokumen S K P 2 K S sesuai

dengan j angka wak tu yang tertuang dalam S K P 2 K S .



pembayaran sebagaimana tercantum dalam S K P 2 K S

belum memenuhi kewajibannya, kepala S K P K D

memberikan teguran tertulis.

(3) Dalam ha l S K P 2 K ditetapkan sebelum batas w a k t u

pembayaran sebagaimana tercantum dalam S K P 2 K S ,

penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana

tercantum dalam SKP2K .

Pasal 42

(1) Teguran tertulis sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 4 1

ayat (2), d i l akukan secara bertahap dengan diterbitkannya

surat peringatan pertama dan peringatan kedua.


d isampaikan kepada P ihak Yang Merugikan/

Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl i Waris paling l ama

7 (tujuh) ha r i kalender sejak batas w a k t u pembayaran

sebagaimana tercantum dalam S K P 2 K S .

- 2 5 -

(3) Dalam ha l P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang


kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) h a r i kalender


kedua.


Memperoleh Hak/Ahl i Waris tidak mengganti Kerugian

Daerah setelah 7 (tujuh) har i kalender sebagaimana

d imaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan

keputusan Majelis.

Pasa l 43


Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan

j angka waktu yang tertuang dalam S K P 2 K .



pembayaran sebagaimana tercantum dalam S K P 2 K belum

memenuhi kewajibannya, kepala S K P K D memberikan

surat teguran tertulis.

Pasa l 44

(1) Teguran tertulis sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 43

ayat (2), d i l akukan secara bertahap dengan diterbitkannya

surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.


d isampaikan kepada Pihak Yang


paling lama 7 (tujuh) ha r i kalender sejak batas w a k t u

pembayaran sebagaimana tercantum dalam S K P 2 K .





kedua.

(4) Dalam h a l P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahl i Waris t idak mengganti Kerugian

Daerah setelah 7 (tujuh) har i kalender sebagaimana

- 2 6 -

d imaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan

penyelesaian Kerugian Daerah. kepada instans i yang

menangani piutang negara di wi layahnya.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasa l 45


Hak/Ahl i Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke

rekening K a s u m u m daerah berdasarkan surat penagihan

sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 38 ayat (3).

(2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana d imaksud

pada ayat (1), d i l akukan melalui:

a. bank;

b. lembaga keuangan bukan bank a tau kantor pos; atau

c. bendahara penerimaan.

(3) Da lam ha l penyetoran d i l akukan melalui bendahara

penerimaan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f c,

bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening k a s

u m u m daerah paling l ama 1 (satu) ha r i kerja.

B A B V I I

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasa l 46

Kepala S K P K D melakukan penatausahaan dan menyimpan

bukt i penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasa l 47

(1) Kepala S K P K D memberikan tanda ter ima bukt i

pembayaran terhadap setiap pembayaran yang d i lakukan

oleh P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahl i Waris ke rekening kas u m u m daerah.

(2) Kepala S K P K D menerbitkan surat keterangan lunas

kepada P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahl i Waris yang telah me lakukan

penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan j u m l a h

- 2 7 -

dan jangka wak tu tercantum dalam S K T J M , S K P 2 K S , a tau

SKP2K .

(3) Surat keterangan lunas sebagaimana d imaksud pada ayat

(2), paling sedikit memuat:



b. j um lah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai

dengan jumlah dan j angka waktu yang ditetapkan

dalam S K T J M , S K P 2 K S , a tau SKP2K ;

c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/

Pengampu / Yang Memperoleh Hak/ Ahl i Waris telah

me lakukan pe lunasan ganti Kerugian Daerah;

d. pernyataan pengembalian bukt i kepemil ikan barang

j aminan , dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan

atas dasar pe lunasan S K T J M ; dan

e. pernyataan pengembalian har ta kekayaan yang disita,

dalam ha l surat keterangan lunas diterbitkan atas

dasar pe lunasan S K P 2 K S atau S K P 2 K .

(4) Da lam ha l surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar

pe lunasan S K T J M , disertai dengan pengembalian bukt i

kepemil ikan barang j aminan .

(5) Da lam ha l surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar

pelunasan S K P 2 K S atau SKP2K , disertai dengan sura t

permohonan Kepala Daerah kepada instans i yang

berwenang u n t u k pencabutan s i ta atas har ta kekayaan.

Pasa l 48

Kepala S K P K D menyampaikan surat keterangan lunas

sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 47 ayat (2) kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. P ihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak / Ahl i Waris yang me lakukan penyetoran ganti

Kerugian Daerah; dan

d. instans i yang berwenang me lakukan si ta atas har ta

kekayaan.

- 2 8 -

Pasal 49

(1) Dalam ha l j u m l a h Kerugian Daerah yang telah ditagih

dapat d ibukt ikan lebih besar daripada yang seharusnya,


Hak/Ahl i Waris dapat mengajukan permohonan

pengurangan tagihan.


Memperoleh Hak/Ahl i Waris telah me lakukan penyetoran

ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana

d imaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian

kelebihan pembayaran.

(3) Bendahara u m u m daerah me lakukan pengembalian

kelebihan pembayaran sebagaimana d imaksud pada ayat

(2).

(4) Dalam ha l pengembalian kelebihan pembayaran terjadi

setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada

belanja tidak terduga.

(5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana d imaksud

pada ayat (1), paling sedikit memuat:


Memperoleh Hak/Ahl i War is ;

b. d o k u m e n S K P 2 K S / S K P 2 K ; d a n

c. j um lah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai

dengan jumlah dan j angka wak tu yang ditetapkan

dalam S K P 2 K S / S K P 2 K ;

Pasa l 50

Akuntans i dan pelaporan keuangan dalam rangka

penyelesaian Kerugian Daerah d i laksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B VI I I

PELAPORAN PENYELESA IAN TUNTUTAN GANTI K E R U G I A N

Pasal 5 1

(1) Kepala S K P K D melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah

kepada Kepala Daerah.

- 2 9 -

(2) Laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) di lampiri

daftar Kerugian Daerah.

(3) Bupat i/Wal i Kbta melaporkan penyelesaian Kerugian

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama

bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) kepada Menteri

melalui Direktorat Jendera l B i n a Keuangan Daerah paling

lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasa l 52

Kepala Daerah melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah

kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam

puluh) har i sejak Tuntu tan Gant i Kerugian d inyatakan

selesai.

B A B IX

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS K E R U G I A N D A E R A H

Pasa l 53

(1) Kepala Daerah me lakukan penghapusan piutang Kerugian

Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan

pertimbangan dari instansi yang menangani urusan

utang/piutang negara.

(2) Selain pertimbangan dari instans i yang menangani u r u s a n

utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian

Daerah d i lakukan setelah mendapat persetujuan dar i

Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Penghapusan piutang sebagaimana d imaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

B A B X

K E T E N T U A N PERALIHAN

- 3 0 -

Pasal 54

(1) Tuntu tan Gant i Kerugian yang sedang berjalan sebelum

ber lakunya Peraturan Menteri in i tetap di lanjutkan proses

penyelesaiannya.

(2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum ber lakunya

Peraturan Menteri in i dan belum d i lakukan Tuntu tan

Gant i Kerugian, penyelesaian Tuntu tan Gant i Kerugian

berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri i n i .

B A B X I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Ketentuan mengenai format:

a. S K T J M ;

b. K P 2 K S ;

c. keputusan pembebasan tanggung) awab kerugian daerah;

d. K P 2 K atas Proses K P 2 K S ;

e. K P 2 K atas K T J M wanprestasi ;

f. penagihan atas kerugian daerah;

g. surat keterangan lunas ;

h . permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;

dan

i . daftar kerugian daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian t idak

terpisahkan dari Peraturan Menteri i n i .

Pasa l 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata car a pe laksanaan

penyelesaian Tuntu tan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 57

Peraturan Menteri in i mula i ber laku pada tanggal

diundangkan.

- 3 1 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri in i dengan penempatannya

dalam Ber i ta Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a

pada tanggal 3 1 Desember 2018


R E P U B L I K INDONESIA,

T J A H J O KUMOLO

Diundangkan di J a k a r t a

pada tanggal

D I R E K T U R J E N D E R A L

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

K E M E N T E R I A N H U K U M DAN HAK ASAS I MANUS1A


WIDODO E K A T J A H J A N A

B E R I T A NEGARA R E P U B L I K INDONESIA TAHUN

- 3 2 -

LAMPIRAN

PERATURAN M E N T E R I DALAM N E G E R I R E P U B L I K INDONESIA

NOMOR 133 TAHUN 2018

TENTANG PENYELESA IAN TUNTUTAN GANTI K E R U G I A N

D A E R A H T E R H A D A P PEGAWAI N E G E R I B U K A N BENDAHARA

ATAU P E J A B A T LAIN

FORMAT SURAT K E T E R A N G A N TANGGUNG J A W A B MUTLAK, K E P U T U S A N

PEMBEBANAN PENGGANTIAN K E R U G I A N SEMENTARA, K E P U T U S A N

P E M B E B A S A N TANGGUNG J A W A B K E R U G I A N D A E R A H , K E P U T U S A N

PEMBEBANAN PENGGANTIAN K E R U G I A N ATAS P R O S E S K E P U T U S A N

PEMBEBANAN PENGGANTIAN K E R U G I A N SEMENTARA, KEPUTUSAN

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG

J A W A B MUTLAK WANPRESTASI , PENAGIHAN ATAS KERUGIAN D A E R A H ,

S U R A T KETERANGAN LUNAS, PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN

ATAS K E L E B I H A N SETORAN DAN DAFTAR K E R U G I A N D A E R A H

A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG J A W A B MUTLAK

S U R A T K E T E R A N G A N TANGGUNG J A W A B MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah in i :

Nama : 1) NIP : Pangkat : Jaba tan : Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat in i , bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp 2) ( dengan huruf . ) yakn i kerugian/kekurangan yang disebabkan

3)

- 3 3 -

J u m l a h kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jum lah tersebut Ke K a s U m u m Pemerintah 4) dalam jangka waktu 5) ( dengan huruf. ) bu lan sejak saya menadatangani S K T J M ini , dengan ketentuan 6)

Sebagai j aminan atas pernyataan in i , saya serahkan daftar barang-barang beserta bukt i kepemilikan dan surat k u a s a menjual sebagai be r i ku t : a 7); b ; c ;

Apabila dalam jangka wak tu 5) ( dengan huruf. ) setelah saya menandatangani pernyataan in i ternyata saya tidak mengganti se luruh j u m l a h kerugian tersebut, m a k a Pemerintah Daerah dapat menjual a tau melelang barang j aminan tersebut.

, 8). materai cukup

( Nama ....)

Menyetujui, Kepala Badan/Dinas 9).

.(nama)

. (NIP)

S a k s i - s a k s i : 1 10) 2

Petunjuk Pengisian: 1) Di is i dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani S K T J M . 2) D i i s i dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi. 3) Di is i dengan jenis perbuatan yang d i lakukan sehingga mengakibatkan

terjadinya kerugian daerah. 4) Di is i n a m a Pemerintah daerah dimana pemilik rekening k a s u m u m daerah. 5) Di is i j angka waktu pengembalian kerugian daerah. 6) Di is i dengan tatacara pengembalian apakai tuna i atau angsuran, apabila

angsuran dijelaskan berapa ka l i dan batas wak tu pembayaran. 7) Di is i dengan barang-barang yang dijadikan j aminan atas pelunasan

kerugian daerah. 8) Di is i dengan nama tempat dan tanggal S K T J M ditandatangani, serta nama

pihak yang merugikan. 9) Di is i dengan n a m a S K P D yang menjalankan fungsi S K P K D .

- 3 4 -

10) Di is i dengan nama, saks i disertai NIP, ya i tu satu dari T P K D dan sa tu pejabat dil ingkungan S K P D yang bersangkutan bekerja.

11) Di is i dengan Gubernur/Bupat i/Wal i Kota , Badan Pemeriksa Keuangan, S K P D yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dim ana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

B . FORMAT K E P U T U S A N PEMBEBANAN PENGGANTIAN K E R U G I A N

SEMENTARA

KEPUTUSAN 1) NOMOR : 2)

TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a b c. Dst.

Mengingat : 1. 2. 3 4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN 1) TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN K E R U G I A N SEMENTARA K E P A D A SAUDARA/I

K E S A T U : Membebani saudara/ i 3) sebesar Rp. 4)( dengan huruf. ) atas kerugian

daerah yang disebabkan 5)

K E D U A : Mewajibkan Saudara/ i 3) sebagaimana D ik tum Kesatu un tuk mengembalikan sejumlah uang d imaksud secara tuna i paling lama 90 (sembilan puluh) ha r i sejak ditetapkan keputusan in i .

K E T I G A : Sebagai j aminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar har ta kekayaan mil ik Saudara/ i 3): a 6) b

K E E M P A T Memberi kesempatan kepada Saudara/ i sebagaimana d iktum K E S A T U u n t u k mengajukan keberatan a tau pembelaan dir i atas kerugian negara dalam jangka

- 3 5 -

wak tu 14 (empat belas) har i ker ja terhitung setelah menerima Keputusan in i

K E L I M A Apabila sampai dengan batas wak tu 14 (empat belas) ha r i kerja tersebut Saudara/ i sebagaimana d iktum K E S A T U t idak mengajukan keberatan a tau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

K E E N A M : Keputusan in i mula i ber laku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 7) Pada tanggal :

Gubernur/Bupat i/Wal i Kota/ Kepala Badan/Kepala Dinas 8)

(...nama )

Sa l inan Keputusan in i disampaikan kepada : 1 9) 2 3 4 5. arsip.

Petunjuk Pengisian: 1) Di is i dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan. 2) Di is i dengan nomor keputusan. 3) Di is i dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi

Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas la in bagi pejabat la in. 4) Di is i dengan jumlah kerugian daerah. 5) Di is i dengan jenis perbuatan yang d i lakukan sehingga mengakibatkan

terjadinya kerugian daerah. 6) Di is i dengan daftar barang mi l ik p ihak yang merugikan yang dapat

dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah. 7) Di is i dengan perintah s i ta j am inan atas daftar harga sebagaimana d ik tum

K E T I G A kepada instans i yang berwenang dalam ha l dianggap perlu. 8) Di is i dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan. 9) Di is i dengan nama jabatan/nama S K P D yang menjalankan fungsi S K P K D 10) Di is i dengan nama pemerintah/nama S K P D yang menjalankan fungsi

S K P K D . 11) Di is i dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan,

SKPD yang menjalankan fungsi S K P K D , S K P D yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD d imana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

- 3 6 -

C. FORMAT KEPUTUSAN P E M B E B A S A N TANGGUNGJAWAB K E R U G I A N

D A E R A H

KEPUTUSAN 1) Nomor: 2)

Tentang P E M B E B A S A N K E R U G I A N D A E R A H

TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a . b. c. Dst.

Mengingat : 1. 2. 3 4. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

K E S A T U

K E D U A

K E T I G A

KEPUTUSAN 1) TENTANG P E M B E B A S A N KERUGIAN D A E R A H TERHADAP SAUDARA/I

3)

Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang mil ik daerah sebesar Rp 4) (....dengan huruf.... ) yang menjadi tanggung jawab Saudara/ i 3) di l ingkungan 5).

Saudara/ I sebagaimana diktum K E S A T U tidak terbukti me lakukan perbuatan melawan h u k u m baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat d imintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

Membebaskan sebagaimana diktum K E S A T U dari kewajiban un tuk mengganti kerugian daerah dengan ni lai sebagaimana tercantum dalam D ik tum K E S A T U

K E E M P A T

K E E M P A T

.6).

Keputusan in i mula i ber laku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 7)

- 3 7 -

Pada tanggal : Gubernur/Bupat i/Wal i Kota 8)

( nama )

Sa l inan keputusan in i disampaikan kepada: 1 9) 2 3 4 5 6. Arsip

Petunjuk Pengisian: 1) Di is i dengan nama jabatan penandatangan keputusan. 2) Di is i dengan nomor keputusan. 3) Di is i dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk

kepegawaian anggota. 4) Di is i dengan jumlah kerugian. 5) D i i s i dengan nama S K P D dimana p ihak yang merugikan ditempatkan. 6) Di is i dengan ha l Ia in yang dianggap perlu, seperti p ihak yang merugikan

sudah melakukan kewajiban / pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah me lakukan pembayaran.

7) Di is i dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan. 8) D i i s i dengan nama jabatan. 9) Di is i dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwaki lan Kementerian

Keuangan yang Menangani u r u s a n piutang/utang negara didaerah, S K P D yang menjalankan fungsi S K P K D , SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, S K P D dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN K E R U G I A N ATAS

KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN K E R U G I A N SEMENTARA

- 3 8 -

K E P U T U S A N 1) NOMOR: 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN K E R U G I A N TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

K E S A T U

K E D U A

a ; b. Dst.

1 ; 2 ; 3 ; 4. Dst.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN 1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN K E R U G I A N T E R H A D A P SAUDARA/I

Membebani saudara/ i 3) sebesar Rp. 4) ( dengan huruf. ) atas

kerugian daerah yang disebabkan 5)

Sebagai j aminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar har ta kekayaan mil ik Saudara/ i 3):

a 6) b

K E T I G A : Mewajibkan kepada Saudara/ i sebagaimana d ik tum K E S A T U un tuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada diktum K E S A T U ke rekening K a s Umum Daerah 7) melalui 8) paling lambat 9) { dengan huruf. ) har i sejak keputusan in i ditetapkan.

Apabila saudara/I sebagaimana diktum K E S A T U , t idak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum K E T I G A maka h a k penagihan akan diserahkan kepada 10) Keputusan in i mula i ber laku pada tanggal ditetapkan.

K E E M P A T

K E E M P A T

Ditetapkan di Pada tanggal.

11)

- 3 9 -

Gubernur/Bupat i/Wal i Kota 12)

( nama )

Sa l inan Keputusan in i disampaikan kepada : 1 13) 2 3 4 5 6. Arsip

Petunjuk Pengisian: 1) Di is i dengan nama jabatan penandatangan keputusan. 2) Di is i dengan nomor keputusan. 3) Di is i dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk

kepegawaian / anggota. 4) D i i s i dengan j u m l a h kerugian daerah. 5) Di is i dengan jenis perbuatan yang d i lakukan sehingga mengakibatkan

terjadinya kerugian daerah. 6) Di is i dengan daftar barang mi l ik pihak yang merugikan yang dapat

dijadikan j aminan pengembalian kerugian daerah. 7) Di is i dengan nama pemerintah daerah. 8) Di is i dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga

keuangan bukan bank yang ditunjuk). 9) Di is i dengan batas wak tu pembayaran. 10) D i i s i dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani

u r u s a n piutang/utang Negara di daerah. 11) Di is i dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan. 12) Di is i dengan nama pemerintah daerah. 13) Di is i dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwaki lan Kementerian

Keuangan yang Menangani u r u s a n piutang/utang negara didaerah, S K P D yang menjalankan fungsi S K P K D , SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, S K P D d imana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

- 4 0 -

E . FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN K E R U G I A N ATAS

K E T E R A N G A N TANGGUNG J A W A B MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN 1) NOMOR : 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN K E R U G I A N TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

K E S A T U

K E D U A

K E T I G A

K E T I G A

a b. Dst.

1 2 3 4. Dst.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN 1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN K E R U G I A N T E R H A D A P SAUDARA/I 3)

Membebani saudara/ i 3) sebesar Rp. 4) ( dengan huruf . )

atas kerugian daerah yang disebabkan 5)

Sebagai j am inan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar har ta kekayaan mil ik Saudara/ i sebagaimana diktum kesatu :

a 6) b

Menyerahkan hak penagihan kepada 7), paling lambat 30 (tiga puluh) ha r i sejak keputusan in i ditetapkan

Keputusan in i mula i ber laku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 8) Pada tanggal

Gubernur/Bupati/Wal ikota 9)

( nama ) Sa l inan Keputusan in i d isampaikan kepada : 1

- 4 1 -

2 3 4 5 6 7. Arsip

Petunjuk Pengisian: 1) Di is i dengan n a m a jabatan penandatangan keputusan 2) Di is i dengan nomor keputusan. 3) D i i s i dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk

kepegawaian/anggota. 4) D i i s i dengan j u m l a h kerugian daerah (apabila p ihak merugikan telah

me lakukan sebagian pembayaran ni la i dikurangi dengan j u m l a h yang telah diterima pemda).

5) D i i s i dengan jenis perbuatan yang d i lakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.

6) Di is i dengan daftar barang mil ik p ihak yang merugikan yang dapat dijadikan j am inan pengembalian kerugian daerah.

7) Di is i dengan n a m a Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani u r u s a n piutang/utang negara di daerah.

8) Di is i dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan. 9) D i i s i dengan nama pemerintah daerah. 10) D i i s i dengan nama Kantor Perwaki lan Kementerian Keuangan yang

Menangani u r u s a n piutang/utang negara di daerah. 11) Di is i dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwaki lan Kementerian

Keuangan yang Menangani u r u s a n piutang/utang negara didaerah, S K P D yang menjalankan fungsi S K P K D , SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, S K P D dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan

- 4 2 -

F . FORMAT PENAGIHAN ATAS K E R U G I A N D A E R A H

a. Format penagihan berdasarkan S K T J M dan S K P 2 K

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : 2) , 1) Lampiran : 3) Perihal : Surat Tagihan

Kepada Y th 4) di-

5)

Bersama in i kami ber i tahukan bahwa menurut catatan kami , saudara memil iki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp 6) (...dengan huruf... } , yang sudah. dibayarkan sebesar Rp.

7) (...dengan huruf.. . ) , sehingga s i sa kewajiban yang mas ih harus saudara penuhi sebesar Rp 8) (.. .dengan huruf... ) sesuai dengan S K T J M / S K P 2 K No 9) yang sa l inannya k a m i sertakan sebagai lampiran surat in i .

Un tuk i tu , kami meminta saudara u n t u k segera melunas inya dengan me lakukan pembayaran ke Rekening Kas U m u m Daerah Pemerintah 10) melalui 11) paling lambat tanggal

12) sebesar Rp 13) (...dengan huruf... ) sesuai dengan S K T J M / S K P 2 K No 9)

Demikian tagihan in i kami sampaikan atas perhatian k a m i ucapkan terima kas ih

, 14) KEPALA BADAN / DINAS... . 15)

( nama )

Tembusan disampaikan kepada : 1 16)

3. Arsip

Petunjuk Pengisian: 1) Di is i dengan n a m a tempat dan tanggal penerbitan surat .

- 4 3 -

2) Di is i dengan nomor surat . 3) D i i s i dengan jum lah lampiran. (jika ada) 4) Di is i dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab. 5) Di is i dengan alamat lengkap p ihak yang merugikan / yang

bertanggungjawab. 6) D i i s i dengan j u m l a h kerugian daerah yang terjadi. 7) Di is i dengan j u m l a h kerugian daerah yang sudah dibayarkan. 8) Di is i dengan j u m l a h kerugian daerah yang mas ih harus

dibayarkan. 9) Di is i dengan nomor S K T J M / S K P 2 K . 10) Di is i dengan n a m a pemerintah daerah. 11) Di is i dengan pi l ihan metode/ tempat pembayaran apakah ke B a n k ,

bendahara penerimaan a tau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).

12) Di is i dengan tanggal wak tu pembayaran. 13) Di is i dengan jum lah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen. 14) Di is i dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan

ditandatangani. 15) D i i s i dengan nama S K P D dimana yang menjalankan fungsi S K P K D . 16) Di is i dengan Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani

u r u s a n piutang/utang negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K ) , S K P D yang membidangi fungsi pengawasan, S K P D d imana yang bersangkutan ditempatkan.

- 4 4 -

b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan

Penggantian Kerugian


Nomor : 2) , 1) Lampiran : 3) Perihal : Surat Tagihan

Kepada Y th 4) di-

5)

Bersama in i kami ber i tahukan bahwa menurut catatan kami , saudara/ i memil iki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp 6) (...dengan huruf... ) sesuai dengan dokumen S K P 2 K S No 7) yang sa l inannya kami sertakan sebagai lampiran sura t in i .

Untuk i tu , kami meminta saudara u n t u k me lakukan pembayaran ke Rekening Kas U m u m Pemerintah 8) melalui 9) sebesar Rp 10) (...dengan huruf...) sesuai dengan S K P 2 K S No 7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) ha r i sejak S K P 2 K S ditetapkan

Demikian tagihan in i kami sampaikan atas perhatian k a m i ucapkan terima kas ih

, 11) K E P A L A BADAN/DINAS ....12)

( nama )

Tembusan disampaikan kepada : 1 2 13) 3. Arsip

Petunjuk Pengisian: 1) Di is i dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat .

- 4 5 -

2) Di is i dengan nomor surat . 3) Di is i dengan j u m l a h lampiran. (j ika ada) 4) Di is i dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab. 5) Di is i dengan alamat lengkap p ihak yang merugikan/yang

bertanggungjawab. 6) Di is i dengan j u m l a h kerugian daerah yang terjadi. 7) Di is i dengan nomor S K P 2 K S . 8) Di is i dengan nama pemerintah daerah. 9) Di is i dengan pi l ihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara

penerimaan a tau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk). 10) D i i s i dengan j u m l a h yang harus dibayarkan. 11) Di is i dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani. 12) Di is i dengan nama S K P D dimana yang menjalankan fungsi S K P K D . 13) Di is i dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, S K P D

dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

- 4 6 -

G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS


SURAT K E T E R A N G A N LUNAS No : 1)

Yang bertanda tangan di bawah in i Kepala Badan/Dinas. 2) dengan in i menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama : NIP : Pangkat :

3)

Jaba tan Alamat

Sebagaimana tercantum dalam S K T J M / S K P K 2 K S / S K P 2 K No 4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp 5) dari kewajiban berdasarkan S K T J M / S K P K 2 K S / S K P 2 K No....4) sebesar Rp 6) .

Selanjutnya, bersama in i juga kami kembal ikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan di jaminkan telah d i l akukan s i ta j aminan sebagaimana tercantum S K T J M / S K P K 2 K S / S K P 2 K No....4) dengan r inc ian sebagai berikut:

No Ura ian No. B u k t i Lokas i Keterangan

Demikian Surat Keterangan in i k a m i buat dengan benar un t uk dipergunakan sebagaimana mestinya.

, 7) Kepala Badan/Dinas 8)

.nama.

- 4 7 -

2 3 4 5 6. Yang bersangkutan 7. Arsip

Petunjuk Pengisian: 1) D i i s i dengan nomor surat . 2) Di is i dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi S K P K D . 3) Di is i dengan identitas p ihak yang merugikan. 4) Di is i dengan nomor S K T J M / S K P 2 K S / S K P 2 K . 5) Di is i dengan jum lah uang yang telah dibayarkan. 6) Di is i dengan jum lah kerugian daerah. 7) Di is i dengan tempat dan tanggal penandatangan surat keputusan. 8) Di is i dengan nama S K P D yang menjalankan fungsi S K P K D . 9) D i i s i dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan,

kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani u r u s a n piutang/utang negara didaerah, S K P D yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

- 4 8 -

H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS K E L E B I H A N SETORAN

Kepada Y th Kepala Gubernur/Bupati/Wal ikota 1)

D i tempat

Dengan Hormat

Saya bertandatangan dibawah i n i : Nama : 2) NIP : Pangkat : J a b a t a n : Alamat :

Sehubungan ditemukan bukt i baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa ni la i kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam S K P 2 K S / SKP2K No 3) lebih besar dari yang seharusnya, m a k a saya memohon un t uk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan ni la i perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama in i saya lampirkan dokumen-dokumen yang d ibutuhkan:

1. S K P 2 K S / S K P 2 K . 2. B u k t i Pengurangan Tagihan. 3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat d ikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan ter ima kas ih .

, 4)

(....Nama )

Petunjuk Pengisian: 1) Di is i dengan nama pemerintah daerah. 2) Di is i dengan identitas pihak yang merugikan. 3) Di is i dengan nomor dokumen S K P 2 K S / S K P 2 K . 4) Di is i dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

I . FORMAT DAFTAR K E R U G I A N D A E R A H

- 4 9 -

DAFTAR K E R U G I A N D A E R A H

Pemerintah Provinsi/Kahupaten/Kota 11) T a h u n 12

No. Nama/ Jaba tan

Unit Kerja

No. S K T J M /SKP2 K S / S K

P2K

Ura ian K a s u s / T a h u n

Kejadian

J u m l a h Kerugian Daerah

(Rp)

J u m l a h Pembaya ran/Ang

su ran s/d

B u l a n (Rp)

S i s a Kerug

i an

Jenis dan J u m l a h Ba rang

J a m i n a n

Ket.

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

13)

Kepala Badan/Dinas. . . 14)

( nama )

Petunjuk Pengisian: 1. Di is i dengan nomor uru t . 2. D i i s i dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian

daerah. 3. Di is i dengan nama tempat/instansi kejadian perkara. 4. D i i s i No./Tgl. S K T J M / S K P 2 K S / S K P 2 K . 5. Di is i u ra i an kasus/ tahun kejadian. 6. D i i s i dengan j u m l a h kerugian daerah. 7. D i i s i dengan j u m l a h pembayaran yang telah diterima. 8. D i i s i dengan j u m l a h kolom dikurangi angka 7). 9. Di is i dengan nomor bukt i kepemil ikan, jenis dan jum lah barang j aminan . 10. Di is i dengan pelaksanaan S K T J M , Mis: Lunas , tunai , a tau melalui

penjualan barang. 1 1 . Di is i dengan nama pemerintah daerah. 12. Di is i dengan un tuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran. 13. Di is i dengan nama tempat dan tanggal. 14. Di is i dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi S K P K D .



T J A H J O KUMOLO

Documents

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG...Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara