Menkes: Pemalsuan Vaksin Tidak Bisa DitoleransiKementerian Kesehatan mengecam adanya pemalsuan vaksin yang dapat mengancamkesehatan generasi penerus bangsa.“Kementerian Kesehatan sangat menentang dan tidak bisa memberi toleransipemalsuan obat termasuk vaksin yang berbahaya pada kesehatan,” tutur MenteriKesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) dalam konferensi pers yang diKantor Kementerian Kesehatan di Jakarta.Pada kesempatan tersebut, Menkes menyatakan bahwa Kemenkes RI menjalankanprogram imunisasi secara nasional. Ketersediaan vaksin untuk program imunisasitersebut terjamin ketersediaan dan keamanannya. Vaksin tersebut disediakan olehpemerintah, diberikan kepada Provinsi dan didistribusikan kepada Kabupaten/Kotasampai ke Posyandu.“Vaksin untuk program imunisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapatdimanfaatkan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik fasilitas pemerintahmaupun swasta,” ujar Menkes.Lebih lanjut Menkes menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan imunisasi, seluruhfasilitas pelayanan kesehatan, diimbau agar: 1) Melakukan kontrol ketat dalampengadaan vaksin dari produsen dan pedagang besar farmasi (PBF) resmi; 2)Melakukan pengelolaan vaksin yang baik, mulai dari pengadaan, pencatatan,penyimpanan, dan penggunaan sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlakusehingga dapat dilakukan penelusuran balik (mampu telusur); 3) Laporkan kepadaBadan POM di Halo BPOM 1500-533, jika ditemukan adanya dugaan penyimpangan.“Kepada masyarakat, silahkan tetap melakukan imunisasi di fasilitas pelayanankesehatan sebagai upaya memberikan kekebalan bagi buah hati terhadap penyakit,”tambah Menkes.Di samping itu, terkait pengungkapan kasus vaksin palsu bayi di tiga Provinsi (DKIJakarta, Banten, dan Jawa Barat), Kemenkes RI mendukung penegakan hukum terhadappihak-pihak yang diduga terlibat dalam produksi dan distribusi vaksin palsu.“Jika terbukti fasilitas pelayanan kesehatan terlibat, maka akan diberikan sanksi sesuaidengan ketentuan perundangan yang berlaku”, tandas Menkes. (Biro KomunikasiKemenkes dan Tim Komunikasi Pemerintah - Kemkominfo)