BOJONEGOROrepo.databojonegoro.com/Materi/Bojonegoro_Inspirasi_untuk_Negeri.pdf · menjadi contoh berharga. Untuk alasan itulah, buku ini kami terbitkan sebagai upaya mendokumentasikan

BOJONEGOROINSPIRASI UNTUK NEGERI


Bojonegoro, Inspirasi untuk Negeri

Diterbitkan pertama kali oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dengan dukungan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL)

Penasihat: Drs. Suyoto M.Si. (Bupati Bojonegoro)

Sugeng Bahagijo (Direktur Eksekutif INFID)Rahmat Junaidi (Kabid Sosial Budaya Bappeda

Pemkab Bojonegoro)Mugiyanto (Senior Program Officer INFID)

Pimpinan Produksi: Ngarto FebruanaPenulis: Yanto MusthofaEditor: Ngarto Februana

Fotografer: Denny SugihartoDesain dan Tata Letak: Kemas Moh. Ridwan

Sekretariat: Yolandri Simandjuntak

Foto-foto: Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Denny Sugiharto, dan

Erlambang Aji Candra (Pilot Drone)

Didukung oleh


NOVEMBER 2016

iv KABUPATEN BOJONEGORO iv KABUPATEN BOJONEGORO

vINSPIRASI UNTUK NEGERI vINSPIRASI UNTUK NEGERI

vi KABUPATEN BOJONEGORO

viiINSPIRASI UNTUK NEGERI

A da apa dengan Bojonegoro? Be-rangkat dari pertanyaan itu, kami memilih Kabupaten Bojo-negoro, Jawa Timur, untuk di-tulis sebagai buku. Pada April lalu, Bojonegoro terpilih me-wakili Indonesia sebagai dae-rah percontohan pada ajang

“Open Government Partnership (OGP) Sub-national Government Pilot Program” atau Per-contohan Pemerintah Daerah Terbuka. Ka-bupaten Bojonegoro bersama Kota Seoul, Ko-rea Selatan, dan Kota Tbilisi, Georgia, adalah percontohan pemerintah daerah pertama di Asia, bersanding dengan 13 kota besar di du-nia dari 45 kota yang mendaftar pada ajang ini.

Bupati Bojonegoro, Suyoto, pun telah mengukuhkan kesiapan jajarannya sebagai percontohan bagi Pemerintah Daerah Terbuka. Untuk mewujudkan pemerintahan terbuka itu—bahkan sampai tingkat desa—Bupati Suyoto yang akrab dipanggil Kang Yoto, membuka akses telepon genggamnya kepada warga untuk menyampaikan pengaduan; tiap Jumat menggelar konsultasi dengan warga. Bojonegoro juga memenuhi ciri lain dari pemerintahan terbuka: publik dan pers bisa mengakses berbagai dokumen pemerintah dan rapat-rapat pemerintah.

Prestasi lain Bojonegoro adalah Daerah Ramah Hak Asasi Manusia (HAM)—predikat yang ditetapkan pada peringatan HAM se-Dunia 2015 di Istana Negara, 11 Desember 2015. Prestasi ini diraih berkat komitmen Pemkab Bojonegoro dalam menata daerah dan membangun harmoni seluruh lapisan

masyarakat dan kekuatan politik sehingga kebhinekaan serta toleransi antar dan intra umat beragama terjaga dan terawat dengan apik. Pemkab Bojonegoro berperan nyata dalam mendukung program Daerah Ramah HAM dengan mengeluarkan Perbup Nomor 07 Tahun 2015 tentang Bojonegoro Kabupaten Ramah HAM.

Selain itu, di bawah kepemimpinan Bupati Suyoto, Kebupaten Bojonegoro menggagas program Dana Abadi dari hasil pengelolaan minyak dan gas. Kabupaten kaya migas ini sudah memikirkan nasib anak cucu, agar setelah minyak habis kelak, Dana Abadi bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga.

Kami melihat bahwa bukti nyata Bojonegoro dalam membangun daerah dengan keterbukaan dan akuntabilitas serta sejumlah inovasi dan inisiasi dalam meningkatkan kesejahteraan warga, mengembangkan budaya potensi ekonomi lokal, serta komitmen terhadap HAM, bisa menjadi contoh berharga.

Untuk alasan itulah, buku ini kami terbitkan sebagai upaya mendokumentasikan dan menyebarluaskan capaian tersebut dengan harapan menjadi inspirasi bagi negeri ini.

Buku ini terwujud berkat dukungan ExxonMobil, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan sejumlah pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, November 2016

Penerbit

KATA PENGANTAR

12Bagian Dua

Miniatur Indonesia Damai

02Bagian Satu

Miniatur Indonesia Damai

viii KABUPATEN BOJONEGORO

DAFTAR ISI

42Bagian Empat

Gairah yang Tumbuh di Berbagai Sektor Ekonomi

60Bagian Lima

Gairah Kebangkitan Budaya, Menatap Masa Depan

30Bagian Tiga

Kerja Keras Menggenjot Infrastruktur Mulai Berbuah

ixINSPIRASI UNTUK NEGERI

02 KABUPATEN BOJONEGORO

03INSPIRASI UNTUK NEGERI

BOJONEGORO BERSOLEK BUKA-BUKAAN

BAGIAN SATU



D atanglah ke Kota Bojone-goro, ibu kota Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dengan kendaraan umum dari Surabaya sejauh 110 ki-lometer. Sebelum lewat te-ngah malam, bus-bus antar-kota yang bergerak pulang

masih bisa membawa Anda menuju ke sana. Tapi, jangan tergesa-gesa pergi sebelum su-buh. Orang Bojonegoro tahu betul menghar-gai waktu istirahat, termasuk para sopir ang-kutan umum. Boleh jadi, mereka memang sengaja menahan tetamu agar singgah lebih lama.

Jadi, pilih dan nikmati saja yang tersedia. Kota kecil nan asri —damai itu kian lincah ber-solek. Bukan hanya losmen bertarif seratus ribuan, hotel-hotel bintang tiga kini berebut membuktikan bahwa Bojonegoro memang bagus. Tak usah risau dengan kebutuhan kuliner. Dari kelas nasi goreng tenda sampai restoran dan kafe metropolis, semua tersedia di sana, termasuk ledre, makanan khas Bojo-negoro berbentuk seperti emping gulung ber-aroma khas pisang raja.

Bojonegoro bersolek? Mungkin lebih te-pat berdamai dengan takdirnya. Berdamai

Birokrasi sesungguhnya memiliki kapasitas internal yang siap asalkan ada kemauan dari pemimpin.


berarti berjibaku menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan serta perkembangan zaman, termasuk perkembangan tata kelo-la pemerintahan modern yang transformat-if. Ada berkah pertanian padi, tembakau, ja-gung, ada perkebunan pisang, belimbing, juga tentu saja ada berkah minyak dan gas ser-ta pertambangan dan penggalian. Namun, ada “tamu” tahunan yang selalu mengerek turun dana pembangunan ke angka negatif: banjir Sungai Bengawan Solo.

Bupati Suyoto, pria 51 tahun yang akrab di-

sapa Kang Yoto, bercerita bahwa saat perta-ma kali ia terpilih sebagai Bupati Bojonegoro pada 2007 dan dilantik pada tahun berikut-nya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-rah (APBD) Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 850 miliar dengan beban utang Rp 350 miliar. Praktis, katanya, selama dua tahun pemerintah tak punya uang belanja pemba-ngunan untuk kabupaten seluas 2.307 kilome-ter persegi dan berpenduduk sekitar 1,45 juta jiwa itu.


DI balik itu, pemerintah sesungguh-nya menghadapi sejumlah problem elementer, yakni masalah internal pemerintah dan yang dihadapi ma-

syarakat sama-sama besar. Kedua, kemam-puan pemerintah kecil. “Pada 2007, saya mendapati data bahwa 85 persen jalan di Ka-bupaten Bojonegoro rusak, dan itu menja-di salah satu keluhan terbesar publik,” tutur Kang Yoto.

Ketiga, kata Kang Yoto, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat rendah, dengan persepsi masyarakat 65 per-sen memandang pemerintah korup, hanya 35 persen yang puas. “Keempat, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pertanian masih minim. Kelima, banjir dan kekeringan,” ujar sang Bupati.

Suka tidak suka, dengan setumpuk perso-alan itu, pemerintah tetap harus mengha-dirkan layanan publik. Maka, pertama-tama yang diburu Kang Yoto adalah membangkit-kan kembali dan merawat kepercayaan publik akan kehadiran pemerintah. Tak sedikit yang meragukan. Ada yang berkata langsung kepa-danya, “Ah, paling-paling Kang Yoto sama se-perti bupati sebelum-sebelumnya. Ketika su-

dah waktunya, Kang Yoto juga akan lupa sama kita-kita.”

Itu keraguan serius, dan Kang Yoto pun merasa harus menawarkan sesuatu yang seri-us. Harus ada mekanisme yang memungkin-kan rakyat bisa terus menagih janjinya. “Saya umumkan nomor handphone saya ke publik. Silakan sampaikan semua keluhan. Selain itu, saya tawarkan dan saya buktikan dua hari se-telah dilantik, seluruh rakyat, siapa saja boleh datang di Pendopo untuk mengikuti Dialog Publik setelah salat Jumat dari pukul satu sam-pai tiga sore.”

Di awal-awal tersedianya saluran komu-nikasi langsung itu, Suyoto mengaku dalam sehari bisa menanggapi sampai 200 pesan pendek (short message service atau SMS). Dari pagi sampai pagi lagi. “Rakyat baru percayan-ya ke saya. Jadi, saya harus pikul tanggung ja-wab itu,” kata mantan rektor Universitas Mu-hammadiyah Gresik ini.

Dalam Dialog Publik yang disiarkan dua ra-dio dengan live streaming itu, segala macam unek-unek, keluhan, kritik pedas, bahkan luapan marah-marah bermunculan dari ber-bagai lapisan masyarakat. Panas kuping, itu pasti. Tapi, bagi Suyoto, itulah pintu berbenah

Jalan Sehat. Menumbuhkan keakraban antara pemimpin dan rakyat.


yang sesungguhnya. Dialog Publik, kata Kang Yoto, memiliki

tiga manfaat sekaligus. Pertama, itu menjadi cara pemerintah memelihara dan meningkat-kan kepercayaan publik. Kedua, pertemuan warga dan bupati itu menjadi saluran untuk mengundang partisipasi publik. Dan ketiga, dialog tersebut merupakan cara belajar ber-sama sehingga bisa dilakukan inovasi.

Salah satu contoh inovasi yang fenomenal adalah ide masyarakat untuk membangun ja-

Dialog Publik memiliki tiga manfaat sekaligus. Pertama, menjadi cara pemerintah memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Kedua, menjadi saluran untuk mengundang partisipasi publik. Ketiga, cara belajar bersama sehingga bisa dilakukan inovasi.

Gedung Pemkab. Tak kurang dari 60 aplikasi teknologi infor-masi beroperasi dalam sistem pemerintahan Kabupaten Bojo-negoro.


lan dengan paving block. Pilihan ini didasar-kan pada keadaan tanah yang labil. Ide itu ke-mudian direplikasi pemerintah sebagai mo-del pembangunan infrastruktur jalan.

Sesiap itukah birokrasi untuk menjalankan transformasi? Suyoto malah memuji bahwa birokrasi sesungguhnya memiliki kapasitas internal yang siap, asalkan ada kemauan dari pemimpin. Ia bahkan mengaku tidak pernah menerapkan kebijakan represif terhadap bi-rokrasi. Yang diperlukan adalah menyiap-kan sistem dan mekanisme kontrol, dari yang bersifat sederhana seperti melalui komuni-

kasi grup SMS atau Whatsapp (WA) sampai ke sistem teknologi informasi yang canggih.

Saat ini, tak kurang dari 60 aplikasi tekno-logi informasi beroperasi dalam sistem pe-merintahan Kabupaten Bojonegoro. Dengan sistem itu, misalnya, Bupati bisa mendapat in-formasi lebih cepat dari camat ketika terjadi tanah longsor atau luapan banjir. Ketika infor-masi diunggah Bupati ke dalam sistem, semua jajaran terkait bisa merespons sesuai dengan lingkup dan bidang kerja masing-masing.

Namun, Suyoto menyadari, tentu saja se-mua itu tidak bisa berjalan instan. Butuh pro-

Dialog Publik. Kang Yoto men-dengarkan ke-luhan warga.


ses. Kang Yoto teringat, seorang kepala di-nas yang kagok dan bahkan tidak bisa meng-gunakan saluran komunikasi via SMS atau WA. Kini, mekanisme kendali terus bertam-bah karena sistem itu terhubung dengan sa-luran-saluran informasi lain seperti siaran ra-dio. “Informasi yang disampaikan warga me-lalui siaran radio bisa sampai ke saya,” kata Bupati.

Pintu berbenah itu benar-benar mem-bantu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Suyoto dalam me-nerapkan Kemitraan Pemerintahan Terbu-ka yang belakangan dikenal sebagai Open Go-vernment Partnership atau OGP. Sebuah ker-ja sama multilateral yang dibentuk Septem-

OGP secara resmi dibentuk pada September 2011 oleh tujuh negara, termasuk Indonesia, merupakan kerja sama multilateral yang bertujuan OGP mendorong negara-negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya sebagai konsekuensi alamiah dari suatu negara demokrasi. Di Indonesia, OGP dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia.


ber 2011 dengan tujuan mengamankan komit-men konkret dari pemerintah untuk mempro-mosikan transparansi, memberdayakan war-ga, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat tata kelola.

Di Bojonegoro, prinsip-prinsip dalam Ke-mitraan Pemerintahan Terbuka diterapkan dengan berbagai cara. Pertama dengan cara langsung, yakni warga bisa menyampaikan

Sinkronisasi Program. Musrenbang Kabupa-ten Bojonegoro dalam rangka sinkronisasi prog-ram


keluhan secara langsung ke telepon genggam Bupati. “Rakyat boleh nyambung langsung ke kami,” kata Suyoto. Kedua, dijalankan dengan cara dialogis, bukan debat, melalui forum Dialog Publik yang digelar tiap Jumat. Suyoto mengakui pada masa awal, Dialog Publik le-bih banyak berisi orang marah-marah. Tapi, pelan-pelan suasana dialogis mulai tumbuh. Selain itu, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin substantif de-ngan keterlibatan kontinyu keempat pilar

pembangunan, yakni akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengusaha, dan komunitas.

Ketiga, arus komunikasi langsung rakyat yang semula lebih banyak tertuju ke Bupati, kini terdistribusi. Menurut Suyoto, kian hari kian tinggi pemahaman masyarakat tentang siapa mengerjakan apa, di mana, kapan, siapa yang memutuskan, dan lain-lain.

Di lantai dasar Gedung Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro yang menjulang di


depan rumah dinas Bupati, siapa pun warga bisa melihat paparan program kerja tiap-tiap satuan kerja. Semua lengkap dengan perincian jadwal, tempat, dan anggaran. Dan di atas layar-layar paparan itu tertulis sebuah pesan: “Pembangunan dan Pelayanan Publik Tidak Beres, Kirim SMS ke 1708, Ketik BJN (Spasi) Isi Aduan”.

Bojonegoro memang belum selesai bersolek. Tapi, sekurang-kurangnya, warga boleh bertanya, menagih janji dan mendapat jawaban dari pemerintah. Mungkin nanti tamu boleh bertanya kapan tersedia angkutan umum keluar kota pada malam hari? n

Pilkada. Salah satu wujud partisipasi politik rakyat.

Bedah Rumah. Dilakukan secara gotong-royong, swa-daya, sedangkan ba-han dari anggaran.


Untuk pertama kalinya di Indonesia, dan mewakili Indonesia, Festival Open Government Partnership (OGP) 2016 digelar di Kabupaten

Bojonegoro, Jawa Timur, pada Oktober lalu. Festival yang bertujuan menginspirasi daerah lain untuk menerapkan pemerin-tahan terbuka tersebut dengan serang-kaian acara seperti deklarasi rencana aksi yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Bojonegoro sebagai percontohan OGP, diskusi panel, pameran praktik penyeleng-garaan pemerintahan terbuka, dan pere-smian gedung Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.

Mengapa Bojonegoro? Pada April 2016 lalu, Kabupaten Bojonegoro terpilih me-wakili Indonesia sebagai daerah percon-tohan pada ajang “Open Government Partnership (OGP) Subnational Govern-ment Pilot Program” atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Untuk tingkat Asia, Kabupaten Bojonegoro bersama Kota Seoul, Korea Selatan, dan Tsibilisi di Georgia, adalah percontohan pemerintah daerah terbuka pertama, bersanding de-ngan 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar pada ajang ini.

Terpilihnya Bojonegoro pada ajang ini berkat berbagai inisiatif pemerintah ka-bupaten, di bawah kepemimpinan Bupati Suyoto, dalam menerapkan pemerintahan terbuka. Bahkan, sebelum OGP diluncur-kan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah mulai mengimplementasikan cici-ciri pemerintahan terbuka. Adapun ciri-ciri pe-merintahan terbuka —seperti disampaikan oleh Rakesh Rajani, pemimpin masyara-kat sipil Tanzania, dalam forum OGP Bali, 2014—adalah sebagai berikut. • Pemerintah yang mendengarkan (listen-

ing government), baik mendengarkan secara langsung maupun digital;

• Pemerintah yang bersedia memberikan

Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka Pertama di Asia


informasi segala kegiatan yang telah, akan dan sudah dilakukan, serta ke-giatan yang tidak dilakukan.

• Terdapat jalinan yang kuat antara pemerintah dan rakyat, yakni terdapat partisipasi masyarakat dalam menentu-kan arah program dan kebijakan;

• Perlindungan terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk kaum minoritas.

Suyoto, pada periode pertama kepemi-mpinannya sebagai bupati, telah “mem-buka diri” terhadap warga, yakni, pertama membuka saluran pengaduan masyarakat via telepon genggamnya. Setiap warga bisa secara langsung menyampaikan per-tanyaan, unek-unek, pengaduan, ataupun masalah kepada bupati. Kedua, menggelar Dialog Publik, berupa konsultasi warga dan bupati tiap Jumat di Pendopo Kabu-paten, untuk menyalurkan pengaduan dan keluhan masyarakat. Sebuah forum yang bisa dijadikan ajang belajar bersama untuk melakukan inovasi selain mencari solusi

atas problem masyarakat.Berkat inisiatif dan terobosan menerap-

kan pemerintahan terbuka tersebut, Bupati Suyoto, yang akrab disapa Kang Yoto, mendapat undangan di forum bergengsi OGP, di pertemuan tingkat pelopor dae-rah, di Washington, Amerika Serikat, pada pertengahan September 2016. Kang Yoto berbagi pengalaman dengan 14 kepala daerah lain di seluruh dunia yang sama-sa-ma terpilih jadi percontohan OGP.

Kabupaten Bojonegoro telah dan sedang melakukan berbagai cara untuk me-wujudkan pemerintahan terbuka. Dalam perjalanannya selanjutnya, Kabupaten Bojonegoro bersama 14 daerah lainnya di berbagai negara akan mendapatkan pendampingan dari Sekretariat OGP untuk menyusun sebuah Rencana Aksi Dae-rah (RAD), yang akan berisikan sejumlah komitmen untuk memperkuat gerakan-ge-rakan keterbukaan pemerintah yang sudah ada. n

Keterbukaan Data. Seluruh program pemerintah kabupaten ter-buka diakses warga.



BOJONEGORO, MINIATUR INDONESIA DAMAI

BAGIAN DUA



E ndang Yuliawati, 59 tahun, bercerita tentang perjalanan hidupnya sebagai orang Bo-jonegoro. Ibunya suku Jawa, ayahnya keturunan Tionghoa. Semasa kecil ia pernah bela-jar mengaji alif-ba-ta di sebuah

surau. Ketika menginjak remaja, ia menja-di pemeluk Katolik dan kemudian Protestan. Kini, perempuan yang tetap hidup melajang itu mantap mengabdikan diri mengurus Vi-hara Tridharma Hok Swie Bio, sebuah rumah ibadah bagi pemeluk Kong Hu Chu, Buddha, dan Tao, yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Bojonegoro. “Saya per-nah menjadi Muslim, Kristen, dan kini pengi-kut Buddha. Semuanya mengajarkan tentang kebaikan dan pengabdian,” katanya.

Bojonegoro, kata Endang, memberi kenya-manan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, juga pengalaman belajar ten-tang menghargai dan menghormati sesama, walaupun berbeda keyakinan. “Di tempat ini, kepada kami diajarkan untuk memberi tanpa membeda-bedakan. Pada bulan puasa, kami biasa menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa dan ratusan orang datang ke



tempat kami,” tuturnya merujuk ke tempat ibadah yang telah berusia 130 tahun itu. “Si-lakan kalau mau beribadah di dalam. Selalu terbuka untuk siapa saja.”

Ketenteraman yang dirasakan Endang ada-lah bagian dari modal sosial multietnis Bojo-negoro yang dimiliki dan dipertahankan de-ngan penuh kesadaran oleh masyarakat. Bu-pati Bojonegoro, Suyoto, menyebut Bojone-goro sebagai sebuah miniatur Indonesia yang damai. Beragam etnis hidup rukun di dalam-nya. Ada suku Jawa, sudah barang tentu, tapi juga ada warga keturunan Arab, Tionghoa, orang asal Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain. Di pemerintahan pun, kata Suyoto, ba-nyak pejabat dari luar Jawa dan non-Muslim.

Menilik sejarahnya, menurut Suyoto, Bo-jonegoro dulu sejatinya adalah titik kon-flik-konflik besar, seperti Kerajaan Demak-Ma-japahit dan Pajang-Mataram. Sedikit banyak


harus diakui bahwa sejarah itu mewariskan unsur-unsur negatif tertentu yang kontrapro-duktif bagi pembangunan kohesi sosial. Na-mun, pengalaman kehidupan multietnis lam-bat laun memupuk kesadaran masyarakat ten-tang pentingnya menghargai perbedaan. Ter-lebih lagi, mereka disatukan oleh kesamaan nasib sebagai penghuni wilayah yang rutin di-kunjungi bencana banjir dan kekeringan.

Dalam pandangan Suyoto, potensi-potensi konflik dalam masyarakat lebih banyak ber-hubungan dengan rasa keadilan, terutama hal-hal yang menyangkut kebutuhan publik, seperti sarana jalan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ketika masyarakat tahu bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, kohesi sosial menjadi lebih mudah diwujudkan. Bah-kan, inisiatif kerja sama sering tumbuh dalam masyarakat sendiri.

Suyoto teringat ketika terjadi banjir besar pada tahun pertama menjabat sebagai bupa-ti, masyarakat bahu-membahu menghimpun dan menyalurkan bantuan untuk korban, tan-

Birokrasi sesungguhnya memiliki kapasitas internal yang siap asalkan ada kemauan dari pemimpin.

Endang Yuliawati. Pengurus Vihara Tridhar-ma Hok Swie Bio Bojonegoro


pa terhalang oleh sekat-sekat agama. “Dapur-dapur rakyat, bukan dapur umum, berdiri di berbagai tempat untuk memberikan bantuan,” kata bupati yang biasa disapa Kang Yoto.

Kenangan kebersamaan pada tahun 2008 itu juga dirasakan Romo Antonius Yuni Wimar-ta CM, Pastor Kepala Paroki St Paulus Bojone-goro. Ia terharu ketika Bupati Suyoto men-datangi posko penanganan bencana di gereja untuk memberikan apresiasi dan pengarahan. Semakin lama semakin terasa bagi Romo An-tonius bahwa pemerintah memberi perhatian yang sangat besar bagi tumbuhnya hubungan yang harmonis antarumat beragama.

“Pemerintah sangat mengayomi, sehingga suasana keberagamaan di Bojonegoro ini sa-ngat kondusif,” kata pemimpin umat Katolik kelahiran Klaten, Jawa Tengah, itu. Hubungan harmonis antara lain ditumbuhkan melalui wadah Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang secara rutin dan intens melaku-kan komunikasi langsung dengan Bupati.

Bagi Bupati sendiri, forum tersebut merupa-kan bagian dari mekanisme belajar bersama

dalam menjalankan pemerintahan demokrasi yang terbuka. “Musyawarah itu tidak ada yang ditinggalkan,” kata Kang Yoto.

Komunikasi untuk merawat kerukunan itu tidak hanya terbatas pada para pemimpin dan pemuka agama. Romo Antonius mengatakan pemuda-pemudi Katolik tidak canggung me-libatkan diri dalam berbagai kegiatan posi-tif bersama rekan-rekan mereka dari umat Is-lam dan umat-umat lain dalam wadah Komite Pemuda Lintas Agama.

Ketua FKUB KH Alamul Huda Masyhur ber-cerita, suatu petang Juni 2016 dia mengundang para pemuka agama ke pesantrennya, Pesan-tren Al-Rosyid, di Kelurahan Kendal, Bojone-goro. Setelah semua berkumpul, ia mengutus keponakannya untuk menjemput istri Pendeta Stevanus Semianta di rumahnya.

Walau diliputi rasa penasaran, tak tahu mak-sud undangan itu, Bu Stavanus menurut. Seti-banya di pesantren, ia mendapati sang suami sudah berkumpul bersama para tokoh FKUB di rumah Pak Kiai. Tak lama kemudian istri Pak Kiai keluar membawa kue ulang tahun. Jadi-

K.H. Alamul Huda Masyur. Ketua Forum

Kerukunan Umat Beragama Kabupaten

Bojonegoro


Gereja Katolik Santo Paulus Bojonegoro


lah, pesta sederhana yang gayeng ala Bojone-goro-an untuk merayakan ulang tahun ke-67 pendeta yang akrab dipanggil Pak Stev.

Begitulah suasana hubungan harmonis para pemuka agama di Bojonegoro. Sesekali mereka berolahraga bersama. Di lain kali me-reka mancing bersama. “Jadi, hubungannya tidak hanya sebatas kegiatan-kegiatan for-mal,” kata kiai alumni Pondok Modern Darus-salam Gontor, Ponorogo, itu.

Kunci terwujudnya kerukunan itu,

menurut dia, adalah komunikasi. Para pemu-ka agama di Bojonegoro berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi, baik saat sedang ada masalah maupun tidak ada masalah.

Dalam hal ini, ia memberi apresiasi yang tinggi kepada kesungguhan pemerintah. “Kerukunan yang tumbuh dari bawah ini ibarat tumbu yang menemukan tutupnya,” katanya bertamsil, merujuk ke wadah besek tradisional untuk hajatan yang terbuat dari daun lontar atau bambu. Para pemuka ag-ama, Kiai Alamul Huda menambahkan, sepa-kat bahwa Negara Kesatuan Republik Indo-nesia dengan pluralitasnya harus dipertah-ankan dan harus ditanamkan kepada gene-rasi muda.

Romo Antonius juga merasakan secara mendalam kehadiran Pemerintah Bojone-goro di bawah kepemimpinan Bupati Suyoto dalam upaya menguatkan kerukunan antar-

Semakin lama semakin terasa bagi Romo Antonius bahwa pemerintah memberi perhatian yang sangat besar bagi tumbuhnya hubungan yang harmonis antarumat beragama.


umat beragama. “Beliau bersama Wakil Bu-pati, sangat ngemong. Beliau bersedia datang, bersedia makan bersama kami, sehingga kami benar-benar merasa terayomi.”

Selain pertemuan bulanan di FKUB, kata Romo Antonius, komunikasi intens de-ngan pemerintah juga terjalin melalui grup whatsapp (WA). “Setiap kami mengadakan acara, Bupati datang atau mengirim utusan, juga menyiapkan aparat keamanan. Setiap kami bertanya, beliau menjawab. Kami mera-sa diterima dengan sepenuh hati. Pokoknya,

kami merasa dianggap-lah.”Senada dengan Kiai Alamul Huda, Romo

Antonius menggarisbawahi modal sosial yang telah dimiliki masyarakat Bojonegoro harus dipertahankan dan dilestarikan. Tingginya pemahaman akan jati diri sebagai bangsa In-donesia yang berdasarkan Pancasila dan Un-dang-Undang Dasar 1945 adalah kunci dalam merawat modal sosial tersebut. n

Pengalaman kehidupan multietnis lambat laun memupuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan.

Bupati Suyoto Bersama Siswa. Jumlah sekolah inklusi di Bojonegoro terus me-ningkat dari tahun ke tahun.



Uestival Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar di Kabupaten Bojo-negoro, 30 November sampai 2 Desember 2016 merupakan salah

satu komitmen Bojonegoro dalam me-wujudkan kabupaten ramah HAM. Festival yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wali Kota Barcelona Spanyol Ada Colau Ballano, dan sejumlah perwakilan dari beberapa negara itu, juga akan dime-riahkan oleh kehadiran beberapa kepala daerah di Indonesia.

Bojonegoro merupakan satu dari dua daerah di Indonesia yang memiliki Per-aturan Daerah (Perda) Ramah HAM, yakni Peraturan Bupati (Perbup) No. 7 tahun 2015 tentang Bojonegoro Kabupaten Ramah HAM yang diteken pada 26 Maret 2015. Dua daerah yang memiliki Perda Ramah HAM, selain Bojonegoro, adalah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Berdasarkan penilaian empat lembaga, dalam Konferensi Nasional tentang Kota Ramah HAM atau Human Rights City di Ja-karta, November 2015, Bojonegoro masuk ke dalam kategori kabupaten ramah HAM.

Keempat lembaga tersebut adalah Kom-nas HAM RI, International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI).

Selain menerbitkan Perda Ramah HAM—dan menyelenggarakan Festival HAM pada 30 November sampai 2 Desember 2016—komitmen Bojonegoro terhadap penghormatan HAM telah diwujudkan dalam beragam program dan kegiatan. Salah satunya adalah program pendidikan inklusi, yang diterapkan sejak 2013. Mo-del pendidikan yang menjadi solusi atas adanya perlakukan diskriminatif, yang berprinsip bahwa semua anak seyogianya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mung-kin ada pada mereka. Sejak diterapkan tiga tahun silam, kini jumlah sekolah inklusi di Bojonegoro mengalami peningkatan pesat, baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan atas.

Selain itu, yang juga cukup menonjol da-lam upaya menciptakan kabupaten ramah

Bojonegoro Ramah Hak Asasi Manusia

Dialog Interaktif. Seorang warga

menyampaikan ke-

luhan kepada Bupati

Suyoto dalam dialog

yang digelar tiap Ju-

mat siang itu.


HAM adalah terpeliharanya suasana har-monis di masyarakat, termasuk kehidupan antarumat beragama, penghormatan ter-hadap kebhinekaan di dalam masyarakat yang multietnis dan multikultural.

Menurut Bupati Bojonegoro, Suyoto, seperti pernah disampaikan kepada media, selama ini Bojonegoro sudah sejalan de-ngan arah penyelesaian kasus-kasus HAM, baik kasus besar maupun kecil yang terjadi. Untuk menangani konten lokal ataupun penambang pasir di Bengawan Solo, Suyoto mencontohkan, pihaknya bersama kepolisian melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Pengalaman Bojonegoro dalam me-wujudkan daerah ramah HAM ditularkan kepada daerah lain, baik di Indonesia mau-pun saat Bupati Suyoto diundang untuk berbicara di forum-forum internasional se-perti Forum Kota HAM Sedunia (World Hu-man Rights Cities Forum) ke-6 di Gwangju, Republik Korea, pada Juli 2016. Dalam forum dunia tersebut, bersama Internation-al NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Bupati Suyoto berbicara mengenai

kebijakan pendidikan dan otonomi sekolah.Penerapan prinsip-prinsip HAM dalam

pembangunan bukan hanya urusan peme-rintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang bersinggungan langsung de-ngan warga masyarakat dan representasi negara di tingkat lokal sudah sepatutnya memiliki wewenang dan tanggung jawab terkait pemenuhan HAM.

Peraturan perundangan-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Permenkum-ham Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, juga pidato Presiden Joko Widodo pada 11 Desember 2015 memberikan pengakuan dan du-kungan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan Kabupaten/Kota Ramah HAM, serta beberapa peraturan daerah tentang HAM. Permenkumham Nomor 25 Tahun 2013 kemudian menjadi dasar pem-berian predikat daerah peduli HAM kepada beberapa kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Bojonegoro. n

Kebersamaan da-lam Keberagaman.Indahnya kehidupan

yang harmonis di

dalam masyarakat

multietnis.



KERJA KERAS MENGGENJOT INFRASTRUKTUR MULAI BERBUAH

BAGIAN TIGA



B ayangkanlah sebuah dusun terpencil, tanpa aliran listrik. Untuk menuju ke sana, jalan berlumpur di kala hujan tak akan bersahabat untuk pe-ngendara sepeda motor seka-lipun. Tawaran, begitu nama salah satu dari sebelas du-

sun yang ada di Desa Napis, Kecamatan Tam-bakrejo, Kabupaten Bojonegoro, membutuh-kan pembangunan 11 jembatan agar bisa diak-ses secara layak. Desa Napis menjadi ikon kon-tras yang selalu dipertanyakan kepada Bupa-ti Bojonegoro Suyoto yang gencar menggenjot pembangunan infrastruktur.

Kang Yoto menerima dengan sepenuh hati kebenaran kritik itu. Tidak menampik. Pun, ia mengakui ketertinggalan pembangunan Desa Napis dibandingkan dengan desa-desa lain. Dalam hitungannya, untuk menyejajarkan Napis yang wilayahnya lebih luas dari Kota Bo-jonegoro, dibutuhkan anggaran Rp 300 mi-liar setiap tahun selama lima tahun. Kebu-tuhan itu “cukup” untuk menghentikan selu-ruh belanja pembangunan di Bojonegoro.

Meski demikian, tidak berarti Kang Yoto membiarkan Napis yang menyumbang pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 78 juta

Berkat manajemen pemerintahan yang terbuka, masyarakat semakin memahami realitas proses yang dibutuhkan untuk mewujudkan setiap harapan.


setahun itu sunyi dari pembangunan. Pelan-pelan, beberapa dusun sudah mulai terjang-kau pembangunan infrastruktur jalan. Un-tuk Tawaran, dalam rangka meringankan be-ban isolasi, pemerintah baru dapat mengupa-yakan pemenuhan kebutuhan dasar berupa fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Ya, pembangunan infrastruktur telah men-jadi denyut utama derap pembangunan Ka-bupaten Bojonegoro, yang dalam beberapa tahun terakhir menikmati berkah limpahan rezeki minyak dan gas (migas). Bukan hanya beban utang pemerintah kabupaten yang Rp 350 miliar, di depan Kang Yoto ketika perta-ma kali menjabat pada tahun 2007, tetapi juga kondisi infrastruktur jalan yang 85 persen ru-

Tak kalah pentingnya, visi Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Energi meniscayakan gerak cepat pembangunan infrastruktur irigasi di kantong-kantong produksi padi.


sak. Keadaan itu menjadi sumber utama keti-dakpuasan publik.

Maka tidak ada pilihan lain, untuk mem-bangkitkan kepercaaan publik dan membuk-tikan kehadiran pemerintah adalah segera “men-diliver kebutuhan infrastruktur dasar, dalam hal ini jalan, yang menjangkau setiap sudut Kabupaten Bojonegoro. Kini, dengan mantap Kang Yoto bisa berkata bahwa, meski-pun belum sampai ke tingkat kemewahan, ketercukupan minimum akan infrastruktur jalan di Bojonegoro sudah tercapai.

Dulu komplain-komplain yang disampai-kan langsung oleh masyarakat, baik dalam Dialog Publik maupun melalui SMS, 50 per-sen berisi soal kebutuhan infrastruktur ja-

lan. Kini, bukan tidak ada lagi, tapi sudah sa-ngat jauh berkurang. “Sekarang, tidak bisa lagi masyarakat diajak demo menuntut pem-bangunan infrastruktur, karena masyarakat sudah merasakan upaya-upaya pemerintah,” kata Kang Yoto.

Berkat manajemen pemerintahan yang ter-buka, masyarakat semakin memahami reali-tas proses yang dibutuhkan untuk mewujud-kan setiap harapan. Mereka tahu proses yang sedang ditempuh, bisa melacak sampai di mana, apa yang sedang dikerjakan, oleh sia-pa, siapa yang memutuskan, kapan dikerja-kan, apa hasil-hasilnya, dan seterusnya.

Lebih dari itu, masyarakat pun terlibat se-cara harfiah dalam pembangunan. Salah

Pemandangan Kota dengan Jalan dan Sungai. Masyarakat sudah merasakan upaya pemerintah memba-ngun infrastruktur.


satu terobosan yang fenomenal dalam pem-bangunan infrastruktur jalan di Bojonegoro adalah munculnya ide dari masyarakat untuk membangun jalan dengan paving block yang biayanya lebih efisien. Ide itu didasarkan pada “takdir” tanah Bojonegoro yang memiliki struktur labil, sehingga kurang sesuai untuk bahan aspal.

Ide itu kemudian diduplikasi pemerintah untuk menjadi model pembangunan ja-lan. Maka tidak mengherankan, paving block menghampar di jalan-jalan pedesaan, mu-

Ketika Waduk Gongseng mulai beroperasi, bukan tidak mungkin Bojonegoro akan menjadi salah satu Lumbung Pangan Nasional.


Bendungan Gerak. Berfungsi seba-gai pengendali ban-jir, irigasi, penyedia air baku bagi indus-tri dan rumah tangga serta tempat wisata.

lai dari kawasan ujung pedalaman di bela-han barat daya dan selatan sampai ke de-sa-desa terbuka di wilayah timur laut dan utara Bojonegoro. Terobosan itu sekaligus membawa efek ekonomi dengan munculnya usaha-usaha pembuatan paving block yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifi-kan.

Meskipun demikian, untuk penghubung antarkecamatan, Bojonegoro berjibaku mem-bangun jalan-jalan beton bertulang dengan lebar rata-rata enam meter dan ketebalan 25

sentimeter. Jalan-jalan aspal yang sudah ru-sak dibongkar, diganti dengan konstruksi ja-lan beton.

Untuk ini, pemerintah setempat mengang-garkan dana pembangunan multiyears sebe-sar Rp 1 triliun. Sebagai gambaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabu-paten Bojonegoro untuk tahun 2016 mencapai Rp 3,6 triliun, dengan porsi pendapatan ter-besar berasal dari dana bagi hasil migas sebe-sar Rp 1,2 triliun.

Jalan-jalan beton yang sudah dibangun an-



tara lain di Desa Sumengko, Kecamatan Ka-litidu, ke arah Kecamatan Gayam sepanjang dua kilometer pada tahun 2014. Jalan sepan-jang satu kilometer itu menelan biaya Rp 3 mi-liar. Poros Kecamatan Trucuk-Malo sepanjang satu 1,5 kilometer, yang menelan baiaya seki-tar Rp 3 miliar.

Tak kalah pentingnya, visi Bojonegoro seba-gai Lumbung Pangan dan Energi meniscaya-kan gerak cepat pembangunan infrastruktur irigasi di kantong-kantong produksi padi. Sa-lah satu proyek raksasa yang sedang dikerja-kan untuk mewujudkan itu adalah pemba-ngunan Waduk Gongseng di Desa Papringan dan Kedungsai, Kecamatan Temayang. Waduk dengan luas genangan 346 hektare ini diproyeksikan mampu menampung air 23 juta meter kubik, mengaliri areal pertanian seluas 6.191 hektare, dan penyedia air baku se-banyak 300 liter per detik.

Buah dari kerja keras pembangunan infra-struktur irigasi telah membawa Bojonegoro ke posisi empat besar pemasok beras/gabah di Jawa Timur bersama Banyuwangi, Jember, dan Lamongan. Kabupaten Bojonegoro mam-

Pintu Air Bendung Gerak. Sebagai upaya mengendalikan banjir Sungai Be-ngawan Solo.


pu menghasilkan 907.000 ton gabah. Yang me-narik, 55 persen produksi itu berasal dari 16 ke-camatan yang pengairannya mengandalkan Bengawan Solo.

Enam atau tujuh tahun silam, areal persa-wahan pinggir bengawan itu praktis tak bisa di-andalkan. Di musim hujan, luapan banjir meli-bas tanaman padi, dan sebaliknya di musim ke-marau tanah kering tak mengizinkan padi tum-buh. Namun, program seribu embung yang di-canangkan Bupati pada tahun 2010 mulai tera-sa. Daerah-daerah itu kini turut menopang Bo-jonegoro sebagai andalan Jawa Timur dalam

penyediaan beras. Kelak, Kang Yoto berharap, ketika Waduk Gongseng mulai beroperasi, bu-kan tidak mungkin Bojonegoro akan menjadi salah satu Lumbung Pangan Nasional.

Pembangunan irigasi, juga infrastruktur jalan, bagi Bojonegoro adalah keniscayaan ikhtiar menyiapkan masa depan yang lebih langgeng (sustainable). Namun lebih dari itu, kerja keras hari ini dalam membangun infra-struktur adalah wujud kesadaran untuk mem-bangun mental yang siap menerima dan meng-hadapi kesulitan. Keadaan alam yang rutin mendatangkan banjir disiasati dengan meng-


gali kreativitas, sehingga menjadi peluang.“Salah satu unsur budaya negatif dan unpro-

ductive yang ada di masyarakat Bojonegoro adalah lari kesulitan atau tidak mau mengha-dapi kesulitan. Dimulai dari birokrasi pemerin-tahan, kami berusaha mengubah unsur buda-ya itu menjadi budaya yang siap menerima dan menghadapi kesulitan,” kata Kang Yoto. n



GAIRAH YANG TUMBUH DI BERBAGAI SEKTOR EKONOMI

BAGIAN EMPAT



Angka kemiskinan dalam kurun waktu delapan tahun turun hingga 50 persen, sehingga menempatkan Bojonegoro di jajaran 10 kabupaten dengan kemampuan tercepat dalam mengurangi kemiskinan.

S eorang tamu dari Prancis ber-kata dengan penuh antusias ke-pada Bupati Bojonegoro Suyoto bahwa suatu saat nanti ia ha-rus mengajak istrinya ke Bojo-negoro. “Saya menemukan se-suatu yang sangat menarik di sini,” kata tamu itu setelah men-

yaksikan Bojonegoro Batik & Tenun, Craft and Culinary Festival 2016 pertengahan Novem-ber 2016.

Entah apa yang tergambar dalam pikiran tamu itu. Tapi, Kang Yoto, sapaan akrab Suyoto, merasakan gejala tumbuhnya “rasa percaya diri” orang Bojonegoro. “Dulu orang malu mengaku berasal dari Bojonegoro, yang lebih menonjol ciri-ciri kemiskinan dan keter-tinggalannya. Kini anak-anak muda dengan bangga mengucapkan jargon ‘Dari Bojone-goro untuk Dunia’.”

Akhir bulan ini, November 2016, Bojone-goro menjadi tuan rumah Festival Hak Asasi Manusia (HAM). Kang Yoto sendiri sudah ber-kali-kali diundang menjadi pembicara di fo-rum-forum akademis ataupun forum peme-rintahan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada awal Desember 2016, ia di-undang Wali Kota Paris untuk menjadi pem-


bicara inti pada pertemuan 15 daerah pelopor keterbukaan di dunia dalam wadah Open Go-vernment Partnership (OGP).

Ya, Bojonegoro adalah sebuah kabupaten dengan ibu kota yang tetap berupa kota kecil, yang jauh dari bayangan kemacetan lalu lin-tas di kota-kota besar. Namun, geliat pertum-buhan ekonomi tengah menampakkan diri di sana dalam berbagai rupa aktivitas bisnis.

Dari warung-warung tenda yang menyema-rakkan suasana malam kota dengan ane-ka sajian kuliner khas, sampai restoran dan kafe-kafe modern. Dari kerajinan batik tra-disional sampai ke perancang busana yang menyuntikkan cita rasa internasional.

Bojonegoro berkhikmad menggali kreativi-tas mengendus setiap potensi yang dimilikin-ya. Bengawan yang mendatangkan bencana

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dari berlumur utang Rp 350 miliar, kini menjadi salah satu pemegang saham Bank Jatim.


banjir diolah menjadi arena Wisata Benga-wan. Begitu pula dengan ketekunan, kecer-matan, dan kedisiplinan, tanah Desa Ngring-inrejo di Kecamatan Kalitidu kini telah tersi-bak menjadi arena wisata agro kebun belim-bing.

Kisah Ngringinrejo adalah kisah otentik perjuangan keras tak kenal lelah. Dulu, desa bantaran Bengawan Solo ini dari waktu ke waktu berkalang kemiskinan. Padi dan ja-gung yang ditanam diterjang banjir. Pada ta-hun 1984 para pemuka desa berkumpul untuk membahas sebuah informasi yang didapat dari siaran televisi tentang kemungkinan budi daya belimbing, yang disebut-sebut cocok un-tuk Ngringinrejo.

Singkat cerita, menurut Kepala Desa Ngring-inrejo, Mohammad Syafi’i, inisiatif murni ma-syarakat itu akhirnya berhasil gemilang me-wujudkan budi daya belimbing, dengan pro-duksi berlimpah. Namun, masalah timbul ka-rena melimpahnya produksi tidak diimbangi dengan kapasitas pemasaran yang memadai.

“Baru pada tahun 2009, setelah beraudi-

ensi dengan Bapak Bupati, pemerintah mu-lai memberikan perhatian dengan melibat-kan beberapa dinas terkait, antara lain perta-nian, pariwisata dan perdagangan,” kata Mo-hammad Syafi’i. Kini, dengan penuh kebang-gan Desa Ngringinrejo berhasil mengibarkan Wisata Agro Kebun Belimbing, yang pada ta-hun 2016 menyelenggarakan Festival Belim-bing Ketiga.

Mochamad Arifin, 33 tahun, adalah salah satu pemuda yang terlecut untuk ikut ambil bagian dalam arus kebangkitan ekonomi Bo-jonegoro. Pada tahun 2009, diprakarsai Ma-hafudhoh Suyoto, istri Bupati, lomba desain batik lokal digelar, menghasilkan delapan de-sain juara yang terilhami oleh potensi alam Bojonegoro.

Arifin mengendus “ini sebuah peluang

Batik Motif Khas Bojonegoro.Kepala Desa Ngring-inrejo bangga men-genakan batik khas Bojonegoro.


usaha yang baru”. Maka dengan segala ke-terbatasan sumber daya yang dimilikinya, ia menghimpun seniman-seniman untuk ber-sama-sama menekuni batik lokal Bojonegoro. “Batik Bojonegoro ini adalah sesuatu yang baru. Teknisnya, kami belajar ke Solo, Peka-longan, dan pusat-pusat batik lain. Tapi, de-sainnya khas Bojonegoro, berdasarkan sum-ber daya alam Bojonegoro,” katanya seraya menyebutkan beberapa motif, antara lain ja-gung, tembakau, pisang, wayang thengul, dan lain-lain.

Di belakang toko batiknya, Griya Batik Bojo-negoro, di Jalan Teuku Umar Bojonegoro, seti-ap hari berlangsung kegiatan membatik, ter-utama batik cap, mulai pukul 09.00 sampai

Angka kemiskinan dalam kurun waktu delapan tahun turun hingga 50 persen sehingga menempatkan Bojonegoro di jajaran 10 kabupaten dengan kemampuan tercepat dalam mengurangi kemiskinan.


Lumbung Pangan. Bojonegoro mampu memasok 500.000 ton dari 907.000 ton beras yang dihasil-kannya ke daerah lain.

pukul lima sore. Sedangkan untuk produksi batik tulis, kebanyakan dikerjakan oleh para seniman batik yang kebanyakan ibu-ibu, di rumah masing-masing, bukan sebagai peker-jaan utama. Satu lembar kain batik tulis, kata Arifin, membutuhkan waktu pengerjaan seki-tar satu minggu.

Gairah pertumbuhan ekonomi itu tak ayal membuat aparat pemerintah harus mengim-banginya dengan etos kerja yang tidak bia-sa-biasa saja. Bukan pemandangan yang asing lagi di Kota Bojonegoro, pegawai pemerintah yang masih mengenakan seragam cokelat-nya beranjak pulang dari kantor dengan me-ngendarai mobil atau sepeda motor. “Silakan lihat sendiri, banyak pegawai yang masih be-

kerja di gedung kantor Pemerintah Kabupa-ten Bojonegoro hingga larut malam,” kata Kang Yoto.

Kepala Bidang Perekonomian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Helmy Elizabeth menggambarkan bahwa semangat Open Go-vernment Partnership (OGP) memberikan per-spektif baru bagi kerja birokrasi. Kini disadari bahwa birokrasi itu tidak hanya berfungsi se-bagai regulator dan pengayom. “Birokrasi juga harus secara nyata menunjukkan keha-dirannya dalam sinergi pembangunan ber-sama masyarakat,” katanya. Sebaliknya, masyarakat pun tidak hanya memiliki ru-ang untuk mengkritik dan bertanya kepada pemerintah, tetapi juga menyodorkan solu-

Capaian itu berkat migas. Namun, pemerintah menyadari bahwa berkah itu tidak abadi. Karenanya, harus diimbangi dengan iktikad kecermatan dalam mengelola kekayaan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.


si dan partisipasi dalam menghasilkan inova-si-inovasi.

Partisipasi publik itu menjadi sangat penting, terutama dalam menggali berbagai potensi ekonomi di Kabupaten Bojonegoro. Menurut Elizabeth, benar bahwa sejauh ini pertanian merupakan sektor dominan dalam perekonomian masyarakat Bojonegoro. Namun, tidak selayaknya pertanian terus diharapkan menjadi satu-satunya sektor dominan. Dalam kerangka inilah partisipasi publik yang difasilitasi pemerintah memiliki nilai strategis untuk menemukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Tahun ini, dengan masih bertumpu ter-utama pada sektor minyak dan gas (migas), pertumbuhan ekonomi Bojonegoro mencapai 19 persen. Namun, lanjut Elizabeth, ada juga pertumbuhan yang signifikan di berbagai sek-tor lain. Selain itu, indeks rasio gini (tingkat kesenjangan) pun semakin bisa ditekan, ha-

Dulu menyandang gelar daerah termiskin di Jawa Timur, kini Bojonegoro mampu memasok 500.000 ton dari 907.000 ton beras yang dihasilkannya ke daerah lain.


nya 0,24 persen.Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dari

berlumur utang Rp 350 miliar, kini menjadi sa-lah satu pemegang saham Bank Jatim. Kabupa-ten Bojonegoro juga memiliki kepesertaan mo-dal di Bank UMKM Jawa Timur dan BPR Bojo-negoro. Kabupaten yang pernah menyandang gelar daerah termiskin di Jawa Timur ini kini mampu memasok 500.000 ton dari 907.000 ton beras yang dihasilkannya ke daerah lain. Angka kemiskinan dalam kurun waktu dela-pan tahun turun hingga 50 persen, sehingga menempatkan Bojonegoro di jajaran 10 kabu-paten dengan kemampuan tercepat dalam me-ngurangi kemiskinan.

Tak bisa dimungkiri bahwa capaian-capa-ian itu tak terlepas dari berkah migas yang dira-sakan Bojonegoro. Namun, pemerintah me-nyadari bahwa berkah itu tidak abadi. Kare-nanya, harus diimbangi dengan iktikad kecer-matan dalam mengelola kekayaan agar man-

faatnya dapat dirasakan oleh generasi men-datang. “Kami harus berpikir keras untuk me-nerapkan kelanggengan fiskal (fiscal sustain-ablity).

Setelah utang lunas, Bojonegoro mulai ta-hun ini sudah bisa menyisihkan Rp 100 mi-liar APBD yang didapat dari berkah migas un-tuk dimasukkan ke kas Dana Abadi. Dana Aba-di itu hanya boleh digunakan untuk dua hal: menopang pendidikan generasi muda dan me-nutup defisit anggaran daerah saat harga mi-nyak anjlok. Karenanya Pemerintah Kabupa-ten Bojonegoro terus bertekad menggali setiap potensi ekonominya agar pelan-pelan bisa me-ngurangi ketergantungan pada migas.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah de-ngan menerapkan Insentif Investasi untuk usaha-usaha Padat Karya di Pedesaan. Kang Yoto mengungkapkan bahwa kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro umum-nya menunjukkan keadaan yang serupa: pro-

Helmy Eliza-beth. Kepala Bidang Perekonomian Pemerintah Kabupa-ten Bojonegoro




fesi petani tapi tidak punya lahan pertanian. Keadaan seperti itu tidak mungkin dapat disen-tuh dengan insentif-insentif yang terkait lang-sung dengan bidang pertanian seperti pemba-ngunan irigasi atau infrastruktur lain.

Karena itu diperlukan terobosan un-tuk mengentaskan mereka. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menggaet kalangan pe-ngusaha dengan menawarkan Insentif Investa-si Usaha Padat Karya di Pedesaan. Paket insen-

tif itu meliputi:1. Seluruh izin diurus oleh Pemerintah Ka-

bupaten 2. Infrastruktur yang dibutuhkan diba-

ngun oleh Pemerintah Kabupaten3. Biaya Training ditanggung Pemerintah

Kabupaten 4. Tidak Berlaku Upah Minimum Kabu-

paten, tetapi Upah Umum Pedesaan, bukan Rp 1,4 juta tapi Rp 1,05 juta. Bisa


dikatakan satu-satunya di Indonesia.5. Tidak perlu Corporate Social Responsi-

bility (CSR), karena kesediaan peng-usaha membangun usaha padat karya di sana adalah bentuk CSR.

6. Tax holiday selama lima tahun.Insentif itu, selain menarik bagi para ka-

langan pengusaha, juga bermakna bagi ma-syarakat. “Orang bekerja dengan gaji sebulan Rp 2,5 juta di Surabaya, akan lebih memilih be-

kerja di Bojonegoro dengan gaji sebulan Rp 1 juta. Ongkos pisah suami-istri itu mahal,” kata Kang Yoto. n


Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang potensi-al di Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki cadangan minyak dan

gas yang mampu menyuplai 20 persen ke-butuhan nasional. Meski begitu, kekayaan sumber daya alam ini harus dikelola secara bijaksana agar tidak lantas menjadi “kutu-kan” bagi warganya.

Hal inilah yang mendorong Bupati Bojo-negoro, Suyoto, untuk menetapkan ”peta jalan” (road map) agar setelah migas habis dari Bojonegoro, kabupaten ini masih dapat terus membangun secara berke-lanjutan. Sejak memangku jabatan Bupati Bojonegoro periode 2008–2013, Suyoto langsung membenahi berbagai regulasi dalam pengelolaan dana bagi hasil migas. Pada 2011, Kabupaten Bojonegoro mengi-nisiasi peraturan daerah (perda) tentang ruang wilayah migas dan pertanian serta perda terkait pemberdayaan masyara-kat lokal. Aturan ini memberikan prioritas

bagi sumber daya lokal untuk mengambil peran dan manfaat dalam pengelolaan migas di Bojonegoro. Perda ini di antara-nya memuat sebagian besar penggunaan sumber daya lokal Bojonegoro seperti SDM, kendaraan angkut, juga hal-hal ten-tang pemberdayaan desa-desa di daerah pengelolaan migas tersebut.

Pendapatan dari sektor migas dibelan-jakan dengan bijaksana, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu caranya adalah dengan menyisihkan anggaran untuk dana abadi. Dari hasil migas yang telah diterima daerah Bojonegoro, rintisan dana abadi dari eksplorasi dan eksploitasi minyak dengan melakukan penyertaan modal dimulai sebelum tahun 2011. Di Bank Jatim, Bank UMKM Jatim, dan Bank BPR Bojonegoro, (dengan nilai lebih dari Rp 300 miliar) bahkan sekarang Bojonegoro sebagai pemilik saham terbesar di Bank Jatim. Dana yang dikumpulkan lantas digu-nakan sebagai tabungan untuk membiayai

Dana Abadi, Lumbung Pangan dan Energi


pembangunan Bojonegoro.Setelah terpilih untuk periode kedua

(2013–2018), Bupati Bojonegoro Suyoto menyampaikan visi Bojonegoro sebagai daerah lumbung pangan dan energi dan membangun Bojonegoro berfokus pada:

1) pembangunan SDM; 2) pembangunan infrastruktur yang

mendukung pertumbuhan ekonomi 3) pengelolaan fiskal berkelanjutan me-

lalui dana abadi migas. Pengelolaan Bojonegoro dengan pemerintahan yang transformatif.

Pemkab dan DPRD kembali akan me-nerbitkan perda terkait pengolahan migas, yang diistilahkan sebagai dana abadi. Per-aturan daerah ini akan disusun pada tahun 2016, khusus dana abadi mulai dianggar-kan tahun ini sebesar Rp 100 miliar . Dana abadi ini berasal dari dua sumber utama yaitu dana bagi hasil dan bunga penyer-taan saham (participating interest). Dari perhitungan kedua sumber pendapatan tersebut, Kabupaten Bojonegoro meren-

canakan mengumpulkan hingga Rp 20 triliun.

Dengan dana abadi ini Kabupaten Bojonegoro saat ini memperbaiki dan menambah infrastruktur pendidikan secara bertahap. Selain diinvestasikan di sektor keuangan, dana abadi migas yang diterima oleh kabupaten dibelanjakan untuk pem-bangunan kualitas manusia. Pada 2015, sekurangnya 12.000 warga Bojonegoro mengikuti pelatihan tenaga kerja kejuruan (vocational).

Pemerintah kabupaten akan selalu melakukan evaluasi terkait penggu-naan dana abadi dan untuk menjaga sifat keabadian dana abadi tersebut. Setiap perubahan dan pemanfaatan terhadap dana abadi harus mendapatkan per-setujuan dari warga Bojonegoro terlebih dahulu. Pada 2014, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meningkatkan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menggunakan tekno-logi informasi dan diintegrasikan dengan

Potensi Minyak. Sumur minyak yang dikelola Exxon Mobil (kiri); sebagian sumur minyak dikelola se-cara tradisional oleh warga yang tergabung dalam koperasi unit desa.


UKP4 sebagai bagian dari open govern-ment. SAKIP dirancang untuk menetapkan ukuran dan pelaporan kinerja instansi. Tim verifikator kabupaten melakukan verifikasi terhadap setiap pelaporan capaian dari satuan kerja daerah untuk seterusnya di-sampaikan dalam bentuk laporan langsung kepada bupati. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk penerapan aplikasi sistem monitoring nasional berbasis web seperti layanan aspirasi online rakyat (LAPOR!) dan open data.

Setiap tahun, pemerintah kabupaten

menyelenggarakan Inovasi Award bagi satuan-satuan kerja terbaik yang dipan-dang kreatif mendukung pencapaian RPJM Daerah. Tiap-tiap satuan kerja menyerah-kan dan mempresentasikan profil mereka untuk selanjutnya diverifikasi langsung di lapangan oleh tim independen yang terdiri dari wakil pemerintah dan wakil masyara-kat. Upaya pemberian penghargaan ini di-harapkan akan memicu semangat dan me-ningkatkan kinerja masing-masing instansi pemerintahan daerah.

Bojonegoro juga memberikan insten-tif ekonomi khususnya bagi para investor (insentif investasi) yang akan melakukan


kegiatan ekonomi di Bojonegoro, termasuk dengan menerapkan Perbup Upah Umum Perdesaan (UUP), khususnya di desa/dae-rah kantong kemiskinan di Bojonegoro sebesar Rp 1.005.000. Hal ini sangat me-narik investor dan memberikan kedekatan psikologis antara pekerja dan keluarganya.

Berbagai terobosan tersebut berbuah hasil nyata. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro meningkat dari 65,00 (2007) menjadi 68,50 (2015) dengan penurunan persentase penduduk miskin dari 23,87 persen (2008) menjadi 14,75 persen (2014), bahkan dari analisis Bank Dunia, Bojonegoro sebagai kabupaten yang sukses dalam menangani kemiskinan.

Selain mengantongi dana abadi, penataan tata pemerintahan lokal telah membawa

Kabupaten Bojonegoro menyabet berbagai penghargaan dan apresiasi dari beragam pihak. Pada 2013 Bojonegoro mendapat penghargaan dari Sustainable Development Solutions Network (SDSN) PBB. Selanjutnya tahun 2014, Bupati Suyoto menerima peng-hargaan Otonomi Award bidang Pertum-buhan Ekonomi dari JPIP dan penghargaan Indonesian Green Region Award (IGRA) dan penghargaan majalah bisnis SWA. Ka-bupaten ini dipandang berhasil menggerak-kan kebijakan pemerintah daerah dalam tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan. Juga lebih dari 100 penghargaan nasional dan Provinsi Jatim atas semua prestasi yang didapat Kabupaten Bojonegoro di berbagai bidang. n

Sumber Tulisan: Mickael B. Hoelman, et al. 2015. PANDUAN SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah. Jakarta: INFID.


60 61KABUPATEN BOJONEGORO INSPIRASI UNTUK NEGERI

GELIAT KEBANGKITAN BUDAYA, MENATAP MASA DEPAN

BAGIAN LIMA



A pa yang tersiar bila perpaduan Bengawan Solo dan Bojone-goro menjadi topik berita di ko-ran atau televisi? Musibah ban-jir. Ya, Bengawan Solo begitu le-kat dengan predikat takdir ben-cana bagi masyarakat Bojone-goro. Tapi, predikat itu tengah

dicoba-lunturkan dengan kabar-kabar suka cita. Selain kontribusinya yang mulai meng-alir mantap pada misi ketahanan pangan me-lalui lahan-lahan pertanian padi, keberadaan Bengawan Solo juga menyediakan daya tarik wisata bagi Bojonegoro.

Pada September lalu, tak sedikit warga Bo-jonegoro yang tiba-tiba bisa “berkenalan” de-ngan kesenian daerahnya sendiri lewat ajang Festival Bengawan Bojonegoro (FBB). Sa-lah satu kesenian lokal yang disuguhkan da-lam rangkaian festival itu adalah Sandur, seni drama tradisional yang dipadu dengan musik karawitan dan seni akrobatik (kalongking).

Festival Bengawan adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap benalu-benalu budaya yang turut melelap-tidurkan berbagai poten-si daerah, baik dari sisi ekonomi maupun bu-daya. Bupati Suyoto lebih suka menyebut un-sur-unsur negatif dan unproductive itu seba-

“Suara setan” pun perlu didengar sepanjang itu dibutuhkan untuk perbaikan.


gai “enam setan” yang harus dilawan dalam membangun Bojonegoro.

Unsur-unsur mental negatif itu adalah, per-tama, mental suka menghindar atau takut menghadapi kesulitan. Menurut Kang Yoto, panggilan akrab Bupati Suyoto, kondisi alam yang rutin mendatangkan musibah banjir dan kekeringan membuat masyarakat seakan pas-rah meyakinkan diri “kita ini miskin, kita ini memang susah dan sebagainya”.

Kedua, tidak mau mengambil atau lari dari tanggung jawab. Di kalangan birokrasi, misal-nya, pada masa lalu terbiasa pejabat mengelak tanggung jawab atas suatu persoalan de-ngan dalih masalah itu urusan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Kini, aparat pemerintah harus bersedia mengambil tang-

Suasana keterbukaan yang tumbuh sejalan dengan penerapan prinsip Open Government Partnership (OGP) memberikan pembelajaran yang kaya bagi pemerintah ataupun masyarakat tentang pentingnya mengerti proses.

Sandur. Seni drama tradisional yang dipadu de-ngan musik karawitan dan seni akrobatik, dipen-taskan di Anjungan Jawa Timur, Taman Mini In-donesia Indah, Jakarta, 2015.



gung jawab dalam membantu mengatasi ma-salah rakyat.

Ketiga, kebiasaan suka ngrasani atau meng-gunjing orang lain, seakan-akan bertindak se-bagai polisi, penyidik, sekaligus hakim dan merasa puas sendiri. Kebiasaan yang tidak produktif ini dilawan dengan pembiasaan menerima pendapat orang lain. Ekstremnya, kata Kang Yoto, “suara setan” pun perlu dide-ngar sepanjang itu dibutuhkan untuk perba-ikan. Karena itu, di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, rapat-rapat selalu ber-nuansa horizontal.

Unsur negatif keempat adalah sulit mene-rima keharusan berproses, dan selalu ingin seketika. Suasana keterbukaan yang tum-buh sejalan dengan penerapan prinsip Open Government Partnership (OGP) memberikan pembelajaran yang kaya bagi pemerintah ataupun masyarakat tentang pentingnya me-ngerti proses.

Kelima mental peminta. Seakan-akan orang yang memegang posisi, jabatan, mikrofon adalah orang yang berhak atau memiliki ke-sempatan meminta dan menuntut. Mental ini harus dibalik menjadi mental memberi dan

Pertarungan melawan “enam setan” dalam budaya masyarakat itu sesungguhnya menjadi basis yang memungkinkan tercapainya berbagai prestasi yang diraih Bojonegoro.

Lorrovidescimi quam. ati acius apero eiur maionsed





melayani. Dan terakhir, mental senang meli-hat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Mental ini bisa luruh dengan kesa-daran bahwa kerja sama memerlukan banyak orang yang memiliki potensi sukses, sehingga terjadi sinergi yang saling mendukung.

Meskipun tidak terlihat, kata Kang Yoto, per-tarungan melawan “enam setan” dalam bu-daya masyarakat itu sesungguhnya menjadi basis yang memungkinkan tercapainya ber-bagai prestasi yang diraih Bojonegoro. Trans-formasi kultural itulah yang akan membuat pembangunan memiliki dasar yang langgeng, baik dalam aspek politik, ekonomi maupun so-sial dan budaya. Transformasi itu memungkin-

kan tumbuhnya kepercayaan diri masyarakat Bojonegoro untuk menampilkan jati dirinya, termasuk kesenian tari tradisional, makanan khas, seni batik, dan karya-karya kreatif lain masyarakat Bojonegoro.

Maka tidak berlebihan jika berharap, suatu saat pertarungan melawan benalu-benalu bu-daya itu akan semakin mengokohkan posisi Bojonegoro dalam kancah kebudayaan nasio-nal, regional, bahkan internasional. Bukan ha-nya masyarakat Bojonegoro sendiri, tapi juga masyarakat Indonesia dan bahkan dunia, se-makin mengenal seni tayub, wayang thengul, Sandur, adat masyarakat suku Samin, batik Jo-negoroan, dan banyak lagi. n






Perahu Penyeberangan. Sungai Bengawan Solo menjadi daya tarik wisa-ta dan budaya pada saat digelar Festival Benga-wan Solo.


KREDIT FOTO:

Foto pada sampul: Erlambang Aji Candra (atas), Denny Sugiharto (tengah), Dok. Pemkab Bojonegoro (bawah)

Denny Sugiharto: halaman iv, v, viii (bawah), ix bawah kiri, 8 (atas), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 39, 40, 41, 44-45, 46, 47,

48, 49, 60, 51, 52, 53, 57, 58 (bawah), 74, 75

Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro: halaman viii (atas), ix bawah kanan, 2-3, 4, 5, 6, 7, 8 bawah, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 26, 28, 29, 54, 55, 58 (atas), 60, 61, 62-63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Erlambang Aji Candra: halaman vi, ix (atas), 16-17, 30-31, 32-33, 34, 35, 36-37, 38, 42, 43, 56, 59

PENGANTAR | KETERBUKAAN | SOSIAL & TOLERANSI | INFRASTRUKTUR | BUDAYA | KESEJAHTERAAN

iv KABUPATEN BOJONEGORO

Documents

BOJONEGOROrepo.databojonegoro.com/Materi/Bojonegoro_Inspirasi_untuk_Negeri.pdf · menjadi contoh berharga. Untuk alasan itulah, buku ini kami terbitkan sebagai upaya mendokumentasikan