Embed Size (px)
Citation preview
Menimbang
Mengingat
BUPATI ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR \.t\ TAHUN 2016
TENT ANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012-2017
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
a.
b.
c.
d.
1.
BUPATI ACEH BARAT DAYA,
bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Ulama (!KU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya digunakan sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyusun Laporan ~ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh cJaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acch (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomo'r 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Pera tu ran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 lentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 85).
(
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012-2017.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat !KU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten. IKU SKPK adalah ukuran keberhasilan dari suatu ~ tujuan dan sasaran strategis SKPK. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Tujuan penetapan !KU adalah : a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting
dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapa1an suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Pasal3
( 1) Ruang lingkup IKU terdiri dari : a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan b. IKU SKPK.
(2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I ini.
Pasa14
(1) Setiap SKPK wajib menyusun IKU SKPK. (2) IKU SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Format !KU SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III ini.
BAB III DASAR KEGUNAAN IKU
Pasal 5
IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk : a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan; b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja; c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
BAB IV PENETAPANIKU
Pasal6
(1) Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten mengacu pada RPJM Kabupaten Tahun 2012-2017.
(2) Penetapan IKU SKPK mengacu pada IKU Pemerintah Kabupaten dan Rencana Strategis SKPK Tahun 2012-2017.
(3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut: a. IKU Pemerintah Kabupaten paling kurang
memuat indikator hasil (outcome); dan b. IKU SKPK paling kurang memuat indikator
keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
(4) Penetapan !KU selain mengacu sebagaimana dimaksud pad a ayal ( 1) dan ayat (2), juga mempcrtimbangkan beberapa hal yaitu: a. kebutuhan informasi kinerja untuk
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan c. kelaziman pada bidang tertentu dan
perkembangan ilmu pengetahuan.
SAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7
( 1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan m1
dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan m1
dilakukan oleh SKPK yang melaksanakan f ungsi pengawasan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bu pa ti berlaku di undangkan.
pada tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Bupati 1rn dengan penempatannya dalam Serita Kabupaten Aceh Barat Daya.
Diundangkan di Blangpidie pada tanggal _i:_~_Ml.--=---..,~.-,.-_---=2'-"0"""'1"""'6--=M"'"""
n J. A\c-\'U'- 1437 H
ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR
NO SA SARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG URUSAN
MISI 1 . ..
Lampiran I
SKPKPENANGGUNGJAWAB
..
Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor /-?. Tahun 2016 Tanggal 1-~ M1urq 20 t 6 M
/3 .i.AlrH/A 1437 H
SUMBERDATA KETERANGAN ..
MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) BERSIH DAN BERWIBAWA (CLEAN GOVERNMENT) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
PEMERINTAHAN ACEH (UUPA)
1 Perbaikan tatakelola Rangkuman seluruh LAKIP SKPK sehingga yang
pemerintahan yang Meningkatnya Nilai Perolehan Bag. Organisasi dan Kepegawaian Seluruh LAK!P efektif dan efisien LAK!P Kabupaten
Perencanaan Pembangunan Setdakab. Aceh Barat Daya SKPK
disesuaikan dengan RENSTRA dan RPJMN sehingga
tersusun LAK!P Daerah (Kabupaten)
Tersedianya lndeks Kepuasaan Bag. Organisasi dan Kepegawaian Laporan Hasil Hasil perhitungan rata - rata terhadap 14 unsur
Layanan Masyarakat (!KM) Perencanaan Pembangunan
Setdakab. Aceh Barat Daya Survey pelayanan
Dinas PU, Satpol PP & WH, BPBK, Disdukcapil, Dinsosnakertrans,
Laporan Meningkatnya angka perolehan Dinkes, BPPMKS, BLHKP, BP4K, Persentase peningkatan Nilai SPM terhadap Nilai
Nilai Standar Pelayanan Minimal Perencanaan Pembangunan
Disbudparpora, Dishubkominfo, penyusunan SKPK tahun sebelumnya
KP2T, dan Disdik terkait
Bag. Organisasi dan Kepegawaian Laporan
Pembagian tugas berdasarkan Jabatan dan Tupoksi Tersedianya Analisis Jabatan Perencanaan Pembangunan
Setdakab. Aceh Barat Daya penyusunan
PNS seluruh SKPK
Tersedianya dokumen Laporan hasil
perencanaan RPJPD yg Perencanaan Pembangunan BAPPEDA pelaksanaan Ada I Tidak
telah ditetapkan dgn PERDA kegiatan
(Qanun)
Tersedianya Dokumen
Perencanaan RPJMD Laporan hasil yg telah ditetapkan dgn Perencanaan Pembangunan BAPPEDA pelaksanaan Ada/ Tidak
PERDA/ PERKADA kegiatan (Qanun)
Tersedianya Dokumen Laporan hasil
Perencanaan RKPD yg Perencanaan Pembangunan BAPPEDA . pelaksanaan Ada/ Tidak
telah ditetapkan dgn PERKADA kegiatan
(Perbup)
Laporan hasil Program RKPD Tahun n
x 100 % Penjabaran Program RPJMD
Perencanaan Pembangunan BAPPEDA pelaksanaan Program RPJMD pada Tahun kedalam RKPD kegiatan berkesesuaian RKPD
Tersedianya Buku "Kabupaten Laporan hasil
Statistik BAPPEDA pelaksanaan Ada/ Tidak Dalam Angka "
kegiatan
Tersedianya Buku "PDRB Statistik · BAPPEDA Laporan hasil Ada/ Tidak
Kabupaten" pelaksanaan kegiatan
NO SAS ARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG URUSAN SKPK PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KET ERAN GAN
Otonomi Daerah, Pemerintahan Majelis Adat Aceh, Bag. Laporan hasil
Tersedianya regulasi peradilan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Keistimewaan dan Bag. Hukum pelaksanaan Ada I Tidak
adat kabupaten Daerah, Kepegawaian dan Setdakab. Aceh Barat Daya, serta kegiatan
Persandian BPMBPKS Jumlah cabang olah raga yang mendulang
Cakupan Cabang Olah Raga yang Dinas kebudayaan, Pariwisata dan Laporan hasil 12restasi
Kepemudaan dan Olahraga pelaksanaan Jumlah lomba/event/cabang olah raga x 100 mendulang Prestasi Olah Raga
kegiatan yang dikuti
2 Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada
% Penduduk yang telah memiliki Data Base Jumlah penduduk usia > l 7 tahun yang
masyarakat Kependudukan dan Catatan Sipil D!SDUKCAP!L memiliki E -KTP x 100 e-KTP Kependudukan
Jumlah seluruh penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah
Cakupan Kepemilikan Akta Jumlah penduduk yang memiliki akta
Kelahiran per LOOO penduduk Kependudukan dan Catatan Sipil DISDUKCAP!L Data Base kelahiran
x 100 (%)
Kependudukan Jumlah seluruh penduduk
Rasia Pendampingan Keluarga Keluarga Berencana dan Keluarga Sadan Keluarga Berencana dan Profit Kesehatan Jumlah PPKBG x 100 Berencana Gampong (PPKBG) Sejahtera Pemberdayaan Perempuan Jumlah Peserta Program KB Aktif Terhadap Akseptar KB
Rasia Tenaga Penyuluh Pertanian Laporan hasil Pertanian Dinas Pertanian dan Kehutanan pelaksanaan Jumlah Penyuluh Pertanian
terhadap Luas Areal Persawahan x 100 kegiatan Luas Areal Persawahan
Cakupan Penegakan PERDA Otonomi Daerah, Pemerintahan
Laporan hasil Jumlah pelanggaran perda yang Umum, Adm KeuDa, Perangkat
dan/ atau Peraturan Kepala Daerah, Kepegawaian dan
Satpol PP dan WH pelaksanaan terselesaikan x 100
Daerah (%) Persandian
kegiatan Jumlah seluruh pelanggaran perda
Otonami Daerah, Pemerintahan Laporan hasil
Cakupan Pelayanan Bencana Umum, Adm KeuDa, Perangkat BPBK pelaksanaan
Jumlah mabil pemadam kebakaran x 100
Kebakaran Daerah, Kepegawaian dan kegiatan
Jumlah seluruh penduduk Persandian
I % Korban Bencana yang Laporan hasil Persentase korban bencana skala Kabupaten/Kota
menerima bantuan selama masa Sosial DINSOSNAKERTRANS pelaksanaan yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat kegiatan tanggap darurat
3 Terciptanya pemerintah Otanomi Daerah, Pemerintahan yang baik (good Hasil audit BPK dengan opini Umum, Adm KeuDa, Perangkat
lnspektorat Opini BPK Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah governance}, bersih dan terbaik Daerah, Kepegawaian dan berwibwa (clean Persandian government) Otonami Daerah, Pemerintahan berdasarkan UUPA Menurunnya penyimpangan Umum, Adm KeuDa, Perangkat
Laporan hasil
terhadap anggaran Daerah, Kepegawaian dan lnspektorat pelaksanaan Jumlah Temuan kerugian daerah
Persandian kegiatan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Laporan hasil
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Jumlah Auditor Bersertifikasi
Daerah, Kepegawaian dan lnspektorat pelaksanaan Jumlah Auditor Bersertifikasi
Persandian kegiatan
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG URUSAN SKPK PENANGGUNG JAWAB SUMBERDATA KETERANGAN
Tersedianya Website Pemerintah Komunikasi dan
Laporan hasil
Kab. Aceh Barat Daya Informatika
DISHUBKOMINFO pelaksanaan Tersedianya Informasi kepada Masyarakat
(www.acehbaratdaya.go.id) kegiatan
Tersedianya Layanan Pengadaan Komunikasi dan
Laporan hasil Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Secara Elektronik (LPSE) online Informatika
DISHUBKOMINFO pelaksanaan Secara Elektronik
www.lpse.acehbaratdaya.go.id kegiatan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Laporan hasil
Tersedianya buku berita daerah Umum, Adm KeuDa, Perangkat Bag. Hukum Setdakab. Aceh Barat Tersedianya buku berita daerah dan lembaran
dan lembaran daerah Daerah, Kepegawaian dan Daya pelaksanaan
daeI"ah
Persandian kegiatan
MISI 2
MENERAPKAN NILAl-NILAI KEAGAMAAN SECARA TERPADU DALAM TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT, SOSIAL DAN BUDAYA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM
4 Terciptanya sosial Otonomi Daerah, Pemerintahan
budaya masyarakat Cakupan Penegakan Syariat Islam Umum, Adm KeuDa, Perangkat Dinas syariat islam dan Satpol PP
Laporan hasil Jumlah pelanggaran tahun (X) - Jumlah
berdasarkan Syariat secara Kaffah (%) Daerah, Kepegawaian dan dan WH
pelaksanaan pelanggaran tahun (X-1) 100
kegiatan x
Islam Persandian Jumlah pelanggaran tahun (X-1)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Laporan hasil
Jumlah TPA Aktif x 100
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Sadan Pendidikan Pembinaan Jumlah seluruh TPA Cakupan TPA Aktif (%)
Daerah, Kepegawaian dan Day ah pelaksanaan
Persandian kegiatan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Laporan hasil
Jumlah Dayah dan Pesantren yang
Cakupan Pemberdayaan Dayah Umum, Adm KeuDa, Perangkat Badan Pendidikan Pembinaan pelaksanaan
terbantu x 100
dan Pesantren (%) Daerah, Kepegawaian dan Day ah kegiatan
Jumlah seluruh Dayah dan Pesantren Persandian
Otonomi Daerah, Pemerintahan Laporan hasil
Jumlah penyaluran ZIS x 100
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Jumlah ZIS Cakupan Peningkatan ZIS (%)
Daerah, Kepegawaian dan Baitul Mal Kab. Aceh Bara Daya pelaksanaan
Persandian kegiatan
!/r MISI 3 MEMBERDAYAKAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5 Meningkatnya Laporan hasil Jumlah koperasi x 100
produktivitas Koperasi dan UKM DISPERINDAGKOP pelaksanaan Jumlah seluruh koperasi
perekonomian rakyat Cakupan Koperasi Aktif (%) kegiatan
Cakupan Pertumbuhan Usaha Laporan hasil
Mikro dan Kecil (%) Koperasi dan UKM DISPERINDAGKOP pelaksanaan Jumlah usaha mikro dan kecil x 100
kegiatan Jumlah seluruh UKM
Dinas Pertanian dan Peternakan Laporan hasil
Pertanian pelaksanaan Produktivitas tanaman padi (ton)
x 100
kegiatan Luas areal tanaman padi (ton)
Produktivitas Padi Per Hektare
Dinas Kelautan Laporan hasil
Kelau tan dan Perikanan dan Perikanan
pelaksanaan Jumlah produksi ikan (ton) x 100
Produktivitas Hasil Perikanan kegiatan Target Daerah (ton)
6 Tersedianyalapangan Laporan hasil
pekerjaan baru Jumlah wirausaha baru yang
Ketenagakerjaan DINSOSNAKERTRANS pelaksanaan Jumlah wirausaha baru yang terlatih terlatih x 100
kegiatan Jumlah keseluruhan wirausaha
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG URUSAN SKPKPENANGGUNGJAWAB SUMBERDATA KET ERAN GAN
Besaran pencari kerja yang terdaftar Laporan hasil Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang
yang ditempatkan Ketenagakerjaan DINSOSNAKERTRANS pelaksanaan ditempatkan
x 100 kegiatan Jumlah keseluruhan pencari kerja
Jumlah penganggur usia angkatan kerja
Menurunnya angka Laporan hasil
Ketenagakerjaan DINSOSNAKERTRANS pelaksanaan x 100 penggangguran
kegiatan Jumlah penduduk angkatan kerja
7 Menurunnya jumlah Laporan hasil
dan persentase Menurunnya persentase Sosial DlNSOSNAKERTRANS pelaksanaan
Jumlah penduduk miskin x 100
penduduk miskin penduduk miskin kegiatan
Jumlah keseluruhan penduduk
Persentase (%) PMKS yang Laporan hasil Jumlah PMKS yag tersantuni
x 100
tersantuni Sosial DINSOSNAKERTRANS pelaksanaan Jumlah PMKS yang seharusnya menerima
kegiatan santunan
8 Meningkatnya pendapatan masyarakat Rasio Nelayan yang Memiliki
Dinas Kelautan Laporan hasil Jumlah nelayan yang memiliki sarana
Sarana Tangkap dan Pengolahan Kelautan dan Perikanan dan Perikanan
pelaksanaan tangkap dan pengolahan ikan x 100 lkan kegiatan Jumlah nelayan keseluruhan
Laporan hasil Produktivitas padi per hektar (ton)
Produktivitas padi per hektar Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan pelaksanaan x 100
kegiatan Luas areal Persawahan per hektar (ton)
Cakupan Lahan Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan,
Laporan hasil Lahan Pertanian / Perkebunan yang teraliri
/Perkebunan yang dapat teraliri Pertanian Pekerjaan Umum
pelaksanaan irigasi (m)
oleh irigasi {%) kegiatan x 100 Panjang lrigasi (m)
Ir MIS!. 4 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
9 Meningkatnya kualitas Cakupan Dana APBK untuk
Otonomi Daerah, Pemerintahan Laporan hasil
Jumlah alokasi anggaran x 100
dan keahlian SOM Umum, Adm KeuDa, Perangkat APBK Aparatur pemerintah
peningkatan/profesionalisme PNS Daerah, Kepegawaian dan
Seluruh SKPK pelaksanaan
dan masyarakat (%)
Persandian kegiatan
(Mahasiswa)
Rasio Mahasiswa /(i) yang Bag. Keistimewaan Setdakab. Aceh Laporan hasil Jumlah mahasiswa yang Terbantu Dana
Terbantu Dana Pendidikannya Pendidikan
Barat Daya dan DPKKK pelaksanaan Pendidikannya
x 100 kegiatan Jumlah mahasiswa keseluruhan
MISI. 5 MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
lO Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jumlah masyarakat melek Huruf
pendidikan % Angka Melek Huruf Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah keseluruhan masyarakat x 100
NO SAS ARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG URUSAN SKPKPENANGGUNGJAWAB SUMBERDATA KET ERAN GAN
Jumlah kelulusan siswa x 100
% Angka Kelulusan Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah keseluruhan siswa
Rasia guru yang memenuhi Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah guru berkualisifikasi Sl/D-IV
kualifikasi S 1 ID-IV Jumlah Keseluruhan guru
x 100
Jumlah siswa yang sedang sekolah kelompok usia pendidikan SD/MI/ PAKET
APK SD/MI/ PAKET A Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan A
Jumlah penduduk kelompok usia x 100
pendidikan SD/MI/ PAKET A
Jumlah siswa yang sedang sekolah kelompok usia pendidikan SMP/MTS/
APK SMP/MTS/ PAKET B Pendidikan Dinas Pendidikan Profit Pendidikan PAKET 8 Jumlah penduduk kelompok usia
x 100
pendidikan SMP/MTS/ PAKET B Jumlah siswa yang sedang sekolah
kelompok usia pendidikan SMA/SMK/MA/PAKET C
APK SMA/SMK/MA/PAKET C Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah penduduk kelompok usia
x 100
pendidikan SMA/SMK/MA/PAKET C
Jumlah siswa kelompok usia pendidikan SD/MI/PAKET A
APM SD/MI/PAKET A Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan x 100 Jumlah penduduk kelompok usia
Ir pendidikan SD/MI/PAKET A
Jumlah siswa kelompok usia pendidikan SMP/MTS/PAKET B
APM SMP/MTS/PAKET B Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah penduduk kelompok usia
x 100
pendidikan SMP/MTS/PAKET B
Jumlah siswa kelompok usia pendidikan SMA/SMK/MA/PAKET C
APM SMA/SMK/MA/PAKET C Pendidikan Dinas Pendidikan Profit Pendidikan x 100 Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan SMA/SMK/MA/PAKET C
Jumlah siswa yang lulus UNAS SD/Ml x 100
Jumlah siswa yang mengikuti UNAS Rata - rata Nilai UNAS SD/MI Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan SD/MI
NO SA SARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG URUSAN SKPKPENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA KET ERAN GAN
Jum!ah siswa yang !ulus UNAS SMP/MT
Rata - rata Nilai UNAS SMP/MT Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah siswa yang mengikuti UNAS x 100
SMP/MT
Jumlah siswa yang lulus UNAS
Rata - rata Nilai UNAS SMA/SMK/MA
x 100
SMA/SMK/MA Pendidikan Dinas Pendidikan Profil Pendidikan Jumlah siswa yang mengikuti UNAS
SMA/SMK/MA
11 Meningkatkan kualitas Jumlah kematian bayi x 100 pelayanan dan derajat Angka Usia Harapan Hid up Kesehatan DINKES Profit Kesehatan Jumlah keseluruhan bayi Iahir
kesehatan masyarakat
Angka Kematian Bayi Kesehatan D!NKES Profil Kesehatan Jumlah kelahiran selamat
Jumlah !bu yang melahirkan x 100
Jumlah POSYANDU x 100 Rasio Posyandu per satuan Balita Kesehatan D!NKES Profit Kesehatan
Jumlah BAL!TA
Cakupan desa/kelurahan Kesehatan D!NKES Profil Kesehatan
Jumlah desa/kelurahan UC! x 100
Universal Child Immunization Jumlah seluruh desa I kelurahan
Cakupan Puskesmas yang PUSKESMAS yang menyelenggarakan
menyelenggarakan rawat inap Kesehatan D!NKES Profit Kesehatan rawat inap
x 100 Jumlah keseluruhan PUSKESMAS f Jumlah balita gizi buruk mendapat
perawatan di sarana Pelayanan
Cakupan balita gizi buruk Kesehatan di satu wilayah kerja pada
Kesehatan DINKES Profil Kesehatan kurun waktu tertentu mendapat perawatan x 100
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang
dtemukan di satu wi!ayah kerja dalarn
kurun waktu yang sarna
Jum!ah komplikasi kebidanan yang
mendapatpenanganan definitif di wi!ayah kerja pada waktu
tertentu Cakupan kompilasi kebidanan
Kesehatan DINKES Profil Kesehatan x lOO yang ditangani
Jumlah ibu dengan komp!ikasi kebidanan
di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sarna
NO SA SARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan pelayanan nifas
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Cakupan pelayanan anak balita
BIDANG URUSAN SKPK PENANGGUNG JAWAB
Kesehatan DINKES
Kesehatan D!NKES
r-:esehatan DINKES
Kesehatan D!NKES
SUMBER DATA
Profit Kesehatan
KET ERAN GAN
Jumlah ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan
di satu wilayah kerja pd waktu tertentu
r-~~:::::1::;::--::-.:-;-:-=-:-;:--~~--::~~~~~ x 100 Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di
satu wi!ayah kerja dalam kurun waktu tertentu
pe!ayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 'jam sampai 42 hari pasca persalinan o!eh tenaga kesehatan Pelayanan ibu nifas yang diberikan me!iputi 1) Pemeriksaan tekanan darah,nadi, respirasi,dan suhu, 2) Pemeriksaan tinggi fundus uteri, 3) pemeriksaan !okhia dan pengeluaran
Profil Kesehatan lpervaginam lainnya, 4) Pemeriksaan payudara dan anjuran AS! eksklusif 6 bulan, 5) Pemberian kapsu! Vitamin A 2000001U sebanyak 2 kali, dan 6) Pelayanan KB pasca persalinan
Neonatus ada!ah bayi berumur 0 - 28 hari Neonatus dengan komp!ikasi adalah neonatus dengan penyakit dan ke!aman yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan. dan kematian Neonatus dengan komp!ikasi seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum. infeksi/sepsis, trauma !ahir, BBLR (berat badan !ahir rendah < 2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, ke!ain.an kongenital
Profil Kesehatan I Perhitungan sasaran neonatus dengan komplikasi : dihitung berdasarkan 15% dari
Profil Kesehatan
j um!ah bayi baru !ahir Jika tidak diketahui jumlah bayi baru !ahir maka dapat dihitung dari Crude Birth Rate x jumlah penduduk Angka CBR dan jum!ah penduduk Kab/Kota didapat dari data BPS
Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan
minimal 8 kali di satu wilayan kerja pada kurun waktu tertentu x
100 Jumlah seluruh anak balita di satu
wi!ayah kerja dalam waktu yang sama
J
NO SA SARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG URUSAN SKPKPENANGGUNGJAWAB SUMBER DATA KET ERAN GAN
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan
.,_ Kesehatan di satu wilayah kerja pada Cakupan balita gizi buruk
Kesehatan ..
D!NKES Profit Kesehatan kurun waktu tertentu mendapat perawatan x 100
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang dtemukan di satu wilayah kerja dalam
kurun waktu yang sama
Jumtah siswa SD yang terjaring kesehatan Calmpan penjaringan kesehatan
Kesehatan DINKES Profil Kesehatan x 100 Siswa SD setingkat Jumtah Keseturuhan Siswa SD
Cakupan Oesa/ kelurahan mengalami KLB yang Cakupan desa/kelurahan ditangani < 24 jam adatah Desa/kelurahan
mengalami KLB yang ditakukan Kesehatan D!NKES Profit Kesehatan
mengatami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani penyelidikan Epidemiologi < 24 < 24 jam oleh Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun
Jam waktu tertentu
Cakupan Desa Siaga Aktif adalah des a yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi
Cakupan Desa Siaga Aktif Kesehatan DINKES Profil Kesehatan pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk I
Rasio tenaga para medis terhadap Kesehatan DINKES oenduduk
Profil Kesehatan Jumlah tenaga medis x 100
Jumlah penduduk
Rasio dokter terhadap penduduk Kesehatan DINKES Profit Kesehatan Jumlah dokter
x 100 Jumlah penduduk
MISI. 6 MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH SECARA OPTIMAL YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Menggali potensi daerah Tersediannya Website Pariwisata Komunikasi dan Dinas kebudayaan, Pariwisata dan
Laporan hasil 12 yang berdaya saing
PEMDA lnformatika Olah Raga pelaksanaan Tersedianya lnformasi kepada Masyarakat
secara optimal kegiatan
Meningkatnya produktivitas sektor
Cakupan lahan persawahan Laporan hasil Luas lahan persawahan rakyat yang
unggulan daerah terbantu pengadaan bibit 13 rakyat yang terbantu pengadaan Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan pelaksanaan x 100
bibitnya. kegiatan Jumlah pengadaan bibit
NO SASARAN
14 Terpeliharanya Kualitas
lingkungan
15 Meningkatnya
Pendapatan Daerah
MISI. 7
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIDANG URUSAN
Persentase pengelolaan sampah
Lingkungan Hidup
Cakupan DAS yang direboisasi
(Penghijauan) Lingkungan Hidup
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Adm KeuDa, Perangkat Persentase Peningkatan PAD
Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
Persentase Qanun / Pajak Daerah 'Otonomi Daerah, Pemerintahan dan Retribusi yang telah disahkan Umum, Adm KeuOa, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
SKPKPENANGGUNGJAWAB
BLHKP
BLHKP
DISPENDA
Bag. Hukum Setdakab. Aceh Barat
Daya
I
I
SUMBERDATA
Laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
Laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
Laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
Laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
KETERANGAN
Volume sampah yang ditangani
-----------------x 100 Volume produksi sampah
Luas DAS yang direboisasi x 100
Luas DAS
Peningkatan PAD
Jumlah rancangan Qanun Pajak Daerah
yang di sahkan x 100
Jumlah rancangan Qanun Pajak Daerah
yang di ajukan
MENGEMBANGKAN WAWASAN STRATEGIS MELALUI PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA UNTUK MEMPERCEPAT TUMBUHNYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF
16 IMeningkatnya kualitas
prasarana dan sarana ~ja!M hfil" y•ng pembangunan untuk erbangun mendukung investasi
Pekerjaan Umum
Jembatan baru yang terbangun Pekerjaan Umum
Cakupan jalan rusak yang
diperbaiki Pekerjaan Umum
---Persentase pemakaian Air Bersih
(PDAM) Pekerjaan Umum
17 pertumbahan (growth
center) ekonomi Jumlah Pasar Tradisional dan
Modem yang terbangun Penanaman Modal
18 Meningkatkan Jumlah
Investor investasi di I Jumlah Perusahaan yang
daerah berinvestasi Penanaman Modal
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
KP2T, DISPERINDAGKOP
KP2T, DISPERINDAGKOP dan
DI STAM BEN
Laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
Laporan hasil
pe!aksanaan
kegiatan
Laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
Laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
Laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
Laporan hasil
pelaksanaan
kegiatan
Panjang jalan baru yang terbangun (Km)
. x 100 Pan Jang jalan keseluruhan (Km)
Jembatan baru yang terbangun x 100
Jembatan keseluruhan
__ P_a_n--'J'-. a_n-"g'-=j'-a_la_n--"-y_a_n=:.g_d_ip,_e_r_b_ai_k_i_(:..K_m_)'--- x 1 00 Panjang jalan keseluruhan (Km)
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih
----------------- x 100 Jumlah seluruh rumah tangga
Jumlah Pasar Tradisional dan Modem
yang terbangun x 100
Jumlah Penduduk
Jumlah Perusahaan yang berinvestasi -----------"--=---------x 100 Jumlah keseluruhan perusahaan
,,,:;;~~'----:::~,
Larnpiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor \t\ Tahun 2016 Tanggal '1-1,. f¥-1l-46f" 2016 M
\'\ J. Mc-\-\"'- 1437 H
FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KOP SURAT SESUAI INSTANSI
KEPUTUSAN KEPALA ( ... nama SKPK ... ) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR: ............... /2016
TENT ANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN ( ... nama SKPK ..... ) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KEPALA ( ... nama SKPK. ... ) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Mengingat
Menetapkan
KESA TU
KE DUA
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ....... Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan ( ... nama SKPK ... );
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama
1. 2. 3.
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala ( ... nama SKPK ... )
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KEPALA ( ... nama SKPK ... ) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN ( ... nama SKPK ... ) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan ( ... nama SKPK ... ) Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh ( ... nama SKPK ... ) Kabupaten dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
KETIGA
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ( ... nama SKPK ... ) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala ( ... nama SKPK ... ) Ka bu paten Aceh Barat Daya.
Ditetapkan di ................ . pada tanggal ............... .
KEPALA ( ... nama SKPK ...... ) Kabupaten Aceh Barat Daya,
(Nama Lengkap dan Titel ) (Pangkat /Golongan) (NIP ......................... )
Nama SKPK Tu gas Fungsi
No.
Lampiran III Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor M Tahun 2016 Tanggal 1:'Z. ~ \t-~ 20 16 M
\1 J. ~'°'t1\r 1437 H
FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
1. 2. 3. Ost
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN ( ... nama SKPK. .. ) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Indikator Bidang
Sasaran strategis Kerja Unit SKPK
Urusan Penanggungjawab
Sasaran Renstra SKPK
I I
I I
Sasaran RPJ MD yanr diacu
I I
Utama SKPK
KEPALA ( ... nama SKPK ...... ) Kabupaten Aceh Barat Daya,
(Nama Lengkap dan Titel) (Pangkat / Golongan) (NIP ......................... )
Sumber Data
Keterangan
,t
