Mengenal Undang undang nomor 7 tahun 2017 · 8 KPU Kab/Kota tetapkan hasil Pemilu Kab/Kota 20 Hari Setelah ... Jambi 8 Bali 9 ... menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang

Mengenal Undang – undang nomor 7 tahun 2017

Di dalam paket buku saku ini, kita akan mengetahui tentang :

1. Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2. Jaminan Disabilitas 3. Penyelenggara

a. Usia dan Pendidikan Penyelenggara b. Provinsi dengan Jumlah 7 (Tujuh) Orang

4. Jangka Waktu 5. Presiden dan Wakil Presiden 6. DPD

a. Daerah Pemilihan b. Jumlah Kursi c. Dukungan

7. DPR/D a. Prinsip Pengaturan Daerah Pemlih b. Jumlah Kursi c. DPR RI d. DPRD Provinsi e. DPRD Kab/Kota

8. Kampanye a. Definisi : b. Metode Kampanye

9. Dana Kampanye a. Batasan Dana Kampanye b. Pihak yang Dilarang Menyumbang Dana Kampanye

10. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a. Umum b. Pemungutan Suara Ulang c. Penghitungan Ulang d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang

11. Partisipasi Masyarakat 12. Pemantau

a. Syarat Pemantau b. Hak Pemantau c. Kewajiban Pemantau d. Larangan Pemantau

13. Peran Serta Pemerintah 14. Pelanggaran, Sengketa, PHP, dan Penanganan Pidana

a. Pelanggaran b. Sengketa c. PHP d. Tindak Pidana

15. Ketentuan Pidana

1. Tujuan Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pasal 4 mengatur 5 (Lima) tujuan daripada pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum. Kelima tujuan tersebut adalah : a. Memperkuat system ketata negaraan yang demokratis b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas c. Menjamin konsistensi pengaturan system pemilu d. Memberikan kepastian hokum dan mencegah duplikasi pengaturan e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

2. Jaminan Disabilitas Pasal 5 Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan jaminan disabilitas, dengan menyatakan “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu”

3. Penyelenggara a. Usia dan Pendidikan Penyelenggara

KPU Bawaslu

Usia Pendidikan Usia Pendidikan

RI 40 S1 40 S1

Provinsi 35 S1 35 S1

Kab/Kota 30 SLTA 30 SLTA

Kecamatan 17 SLTA 25 SLTA

Kelurahan 17 SLTA 25 SLTA

TPS 17 SLTA 25 SLTA

b. Provinsi dengan Jumlah 7 (Tujuh) Orang (1) Sumatera Utara (2) Lampung (3) DKI Jakarta

(4) Jawa Barat (5) Jawa Tengah (6) Jawa Timur

(7) Banten (8) Sulawesi Selatan (9) Papua

4. Jangka Waktu

Tahapan Waktu Ket

1 Penyelenggaraan 20 Bulan Sebelum Pemungutan Suara

2 DP4 ke KPU 14 Bulan

3 Pendaftaran Parpol 18 Bulan

4 Penetapan Parpol 14 Bulan

5 Pendaftaran DPD 19 Bulan

6 Pendaftaran DPR/D 9 Bulan

7 Pendaftaran Pres dan Wapres 8 Bulan

8 KPU Kab/Kota tetapkan hasil Pemilu Kab/Kota 20 Hari Setelah Pemungutan Suara

9 KPU Prov tetapkan hasil Pemilu Prov 25 Hari

10 KPU RI tetapkan hasil Pemilu Nasional 35 Hari

5. Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 222 menyatakan bahwa :

Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (Dua Puluh Persen) jumlah kursi DPR

atau memperoleh 25% (Dua Puluh Lima Persen)dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya

6. DPD

a. Daerah Pemilihan

Pasal 197 Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi

b. Jumlah Kursi Pasal 196 mengatur bahwa jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (Empat)

c. Dukungan

DPT Daerah Pemilih DPT Daerah Pemilih

1 < 1 Juta DPT 1.000 Pemilih 4 10 – 15 Juta DPT 4.000 Pemilih

2 1 – 5 Juta DPT 2.000 Pemilih 5 > 15 Juta DPT 5.000 Pemilih

3 5 – 10 Juta DPT 3.000 Pemilih

7. DPR/D a. Pasal 185 Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa

ada 7 (Tujuh) Prinsip Pengaturan Daerah Pemlih, yaitu :

Prinsip Keterangan

1 Kesetaran Nilai Suara Upaya untuk meningkatkan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang - satu suara - satu nilai

2 Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional

Jumlah kursi yang besar agar presentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh

3 Proporsionalitas Kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan

4 Integralitas Wilayah Beberapa provinsi, Kab/Kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu dapil untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi

5 Berada dalam Cakupan Wilayah yang Sama

Satu, beberapa, dan/atau bagian Kabupaten/Kota/Kecamatan yang seluruhnya harus tercakup dalam suatu daerah pemilihan anggota DPR/D

6 Kohesivitas Memperhatikan sejarah, kondisi social budaya, ada istiadat dan kelompok minoritas

7 Kesinambungan Memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali : 1. Alokasi kursi pada dapil tersebut melebihi batasan

maksimal alokasi kursi 2. Bertentangan dengan keenam prinsip di atas

b. Kursi Dapil

Jumlah kursi masing – masing daerah pemilihan adalah :

Dasar Jml Kursi

RI Ps. 187 (2) 3 – 10 Kursi 575 Kursi

Provinsi Ps. 189 (2) Ps. 190 (2)

3 – 12 Kursi 35 – 120 Kursi

Kab/Kota Ps. 192 (2) Ps. 194 (2)

3 – 12 Kursi 20 – 55 Kursi

c. DPR RI

Jml Kursi = 575 Kursi = 80 Dapil

Aceh 13 Jateng 77 Sulut 6

Sumut 30 Jatim 87 Sulteng 7

Sumbar 14 DIY 8 Sulsel 24

Riau 13 Banten 22 Sulbar 4

Jambi 8 Bali 9 Sultra 6

Sumsel 17 NTB 11 Gorontalo 3

Babel 3 NTT 13 Maluku 4

Bengkulu 4 Kalbar 12 Malut 3

Lampung 20 Kalteng 6 Papua 10

Kepri 4 Kalsel 11 Papua Barat 3

DKI 21 Kaltim 8

Jabar 91 Kaltara 3

d. DPRD Provinsi

Jml Kursi = 35 – 120 Kursi

1 < 1 Juta Penduduk 35 Kursi 5 7 – 9 Juta Penduduk 75 Kursi

2 1 – 3 Juta Penduduk 45 Kursi 6 9 – 11 Juta Penduduk 85 Kursi

3 3 – 5 Juta Penduduk 55 Kursi 7 11 – 20 Juta Penduduk 100 Kursi

4 5 – 7 Juta Penduduk 65 Kursi 8 > 20 Juta Penduduk 120 Kursi

e. DPRD Kab/Kota

Jml Kursi 20 – 55 Kursi

1 < 100 Ribu Penduduk 20 Kursi 5 400 – 500 Ribu Penduduk 40 Kursi

2 100 – 200 Ribu Penduduk 25 Kursi 6 500 Ribu – 1 Juta Penduduk 45 Kursi

3 200 – 300 Ribu Penduduk 30 Kursi 7 1 – 3 Juta Penduduk 50 Kursi

4 300 – 400 Ribu Penduduk 35 Kursi 8 > 3 Juta Penduduk 55 Kursi

8. Kampanye a. Definisi :

Pasal 1 angka 35 mendefinisikan Kampanye sebagai :

Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri

b. Metode Kampanye

3 Hari Sejak DCT – Masa Tenang (6 Metode)

21 Hari – Masa Tenang (3 Metode)

Pertemuan Terbatas Alat Peraga Kampanye Rapat Umum

Tatap Muka Media Sosial Iklan Kampanye

Bahan Kampanye Debat Publik Lain - lain

9. Dana Kampanye

a. Batasan Dana Kampanye

Capres DPR/D DPD

Perseorangan 2,5 M 2,5 M 750 Juta

Kelompok / Perusahaan 25 M 25 M 1,5 M

b. Pihak yang Dilarang Menyumbang Dana Kampanye

Ada 5 (Lima) pihak yang dilarang menyumbang dana kampanye. Kelima pihak tersebut adalah : (1) Pihak Asing (2) Tidak Jelas Identitasnya (3) Pemerintah / Pemerintah Daerah / BUMN (4) Pemerintah Desa / BUMDes (5) Hasil Tindak Pidana

10. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a. Umum

(1) Pemungutan Suara I : 17 April 2019 (2) Pemungutan Suara II : 21 Agustus 2019 (Kurang 50% + 1) (3) Jumlah Pemilih : Maks 500 Pemilih / TPS (4) Jumlah Surat SUara : DPT + 2% (5) Waktu : 07.00 – 13.00 WIB

b. Pemungutan Suara Ulang

Secara umum, berdasarkan Pasal 372 setidaknya ada 2 (Dua) hal yang menyebabkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang. Kedua hal tersebut itu adalah : (1) Bencana Alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan, dan (2) Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS. Secara khusus untuk sebab yang kedua, atau hasil penelitian dan pemeriksaan pengwas TPS maka ada 4 (Empat) sebab dilangsungkannya pemungutan suara ulang, yaitu : (a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak

dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan

(b) Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menanda tangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan

(c) Petigas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau

(d) Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan

c. Penghitungan Ulang Berdasarkan Pasal 374 ayat (2), maka ada 8 (Delapan) hal yang dapat menyebabkan penghitungan suara di TPS diulang yaitu : (1) Kerusuhan yang mengakbatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan (2) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup (3) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat

penerangan cahaya (4) Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas (5) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas (6) Saksi peserta pemilu, pengawas TPS dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan

proses penghitungan secara jelas (7) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waku yang telah

ditentukan dan/atau (8) Ketidak sesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang

tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Berdasarkan Pasal 376, maka ada 7 (Tujuh) hal yang dapat menyebabkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi diulang yaitu : (1) Kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak

dapat dilanjutkan (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara tertutup (3) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat yang kurang terang

atau yang kurang mendapat penerangan cahaya (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan dengan suara yang kurang

jelas (5) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas

(6) Saksi peserta pemilu, Bawaslu Kab/Kota dan pemantau pemilu tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas; dan/atau

(7) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waku yang telah ditentukan

11. Partisipasi Masyarakat

12. Pemantau a. Syarat Pemantau

Pasal 436 ayat (1) memberikan 3 (Tiga) syarat untuk menjadi Pemantau Dalam Negeri, yaitu : (1) Independen (2) Sumber Dana Jelas (3) Teregistrasi dan Memperoleh Ijin dari Bawaslu, Bawaslu Prov atau Bawaslu Kab/Kota Sedangkan untuk Pemantau Luar Negeri, Pasal 436 ayat (1) memberikan 3 (Tiga) syarat lain yang harus dipenuhi adalah : (1) Mempunyai komptenesi dan pengalaman sebagai pemantau pemilu di negara lain, yang

dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan

(2) Memperoleh visa untuk menjadi pemantau dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

(3) Memenuhi tata cara melakukan Pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

b. Hak Pemantau Berdasarkan Pasal 440 ayat (1), setidaknya ada 5 (Lima) Hak dari Pemantau yaitu : (1) Mendapat perlindungan hokum dan keamanan dari pemerintah Indonesia (2) Mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan pemilu (3) Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS (4) Mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau BAwaslu

Kabupaten/Kota (5) Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan

sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu Secara khusus, bagi pemantau luar negeri yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat maka Pasal 440 ayat (2) memberikan tambahan hak yaitu :

“Kekebalan diplomatic selama menjalankan tugas sebagai pemantau pemilu”

c. Kewajiban Pemantau

Pasal 441 mengatur 11 (Sebelas) kewajiban daripada Pemantau, yang terdiri atas : (1) Mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan dan menghormati kedaulatan

NKRI (2) Mematuhi kode etik pemantau pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu (3) Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu

Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan (4) Menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan (5) Menangung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan (6) Melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau pemilu serta tenaga pendukung

administrative kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau BAwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan

(7) Menghormati kedudukan, tugas dan wewenang penyelenggara pemilu (8) Menghormati adat istiadat dan budaya setempat (9) Bersikap netral dan obyektif dalam melaksanakan pemantauan (10) Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan

mengklarifikasikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau BAwaslu Kabupaten/Kota dan (11) Melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu

Provinsi atau BAwaslu Kabupaten/Kota

d. Larangan Pemantau Pasal 442 mengatur 10 (Sepuluh) larangan bagi Pemantau yang terdiri atas : (1) Melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan pemilu (2) Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih (3) Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilu (4) Memihak kepada peserta pemilu tertentu (5) Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung

peserta pemilu

(6) Menerima atau memberikan hadian, imbalan atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta pemilu

(7) Mencampuri dengan cara apapun urursan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia

(8) Membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan

(9) Masuk ke dalam TPS dan/atau (10) Melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau pemilu

13. Peran Serta Pemerintah

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Berdasarkan Pasal 434 ayat (2), ada 7 (Tujuh) bentuk bantuan dan fasilitas tersebut seperti : a. Penugasan personil pada secretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS b. Penyediaan sarana ruangan secretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS c. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang – undangan pemilu d. Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pemilu e. Kelancaran transportasi pengiriman logistic f. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu dan g. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu

14. Pelanggaran, Sengketa, PHP, dan Penanganan Pidana a. Pelanggaran

b. Sengketa

c. PHP

d. Tindak Pidana

Buku Saku Ketentuan Pidana

Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Tindak Pidana Pidana Pendukung

A Umum

1. Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemilu

541 484 (1), (2), (3)

2. Tidak Menindaklanjuti Temuan Dan/Atau Laporan Pelanggaran Pemilu

543

3. Mengakibatkan Terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

550

B Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1. Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar

a. Umum 488 203

b. Penyelenggara 554 488

203

2 Tidak Mengumumkan Dan/Atau Memperbaiki Daftar Pemilih Sementara

489 206

207

213

3. Menghalangi Seseorang Untuk Terdaftar Sebagai Pemilih

a. Umum 511


4. Tidak Menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Dan/Atau Panwaslu LN

512 220

5. Tidak Memberikan Salinan Daftar Pemilih Tetap Kepada Partai Politik Peserta Pemilu

513 208 (1) dan (5)

6. Memalsukan Data dan Daftar Pemilih 544

7. Menambah Atau Mengurangi Daftar Pemilih Dalam Pemilu Setelah Ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap

545

C Pencalonan

1. Verifikasi Partai Politik

a. Tidak Menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan/Atau Bawaslu Kabupaten/Kota

518

554

180 (2) dan (3)

2. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

a Tidak Menindaklanjuti Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan/Atau Bawaslu Kabupaten/Kota

518

554

b Dokumen Palsu

1) Umum 520

2) Penyelenggara 554 520


3. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota


518

554

251

b. Dokumen Palsu

1) Umum 520 254


254

4. Pencalonan Anggota DPD


518

554

261 (1), (2), dan (3)

b Memaksa, Dengan Menjanjikan Atau Dengan Memberikan Uang Atau Materi Lainnya

519 183 (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

c Dokumen Palsu

1) Umum 520 260 (1), (2) dan 3)


260 (1), (2) dan (3)

D Kampanye

1. Membuat Keputusan Dan/Atau Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Atau Merugikan Salah Satu Peserta Pemilu

a. Kepala Desa 490

b Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN

546

c Pejabat Negara 547

2. mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu

1) Umum 491


3. Mengakibatkan Terganggunya Pelaksanaan Kampanye Pemilu Di Tingkat Kelurahan/Desa

a. Dengan Sengaja 495 (1)

b. Karena Kelalaiannya 495 (2)

4. Kampanye Pemilu di Luar Jadwal

a. Umum 492 276 (1) dan (2)


276 (1) dan (2)


5. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, Pegawai Sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu

a. Dengan Sengaja 524 (1)

b. Karena Kelalaiannya 524 (2)

6. Melanggar Larangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (1)

a. (a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia,(b)melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, (d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, (e) mengganggu ketertiban umum, (f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, (g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu, (h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, (i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan (j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

521 280 (1)

b. Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf j

1) Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye 523 (1) 280 (1)

2) Penyelenggara 554 523 (1), 280 (1) huruf j

7. Mengikutsertakan (a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, (b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, (c)

493 280 (2)


gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia, (d) direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, (e) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, (f) aparatur sipil negara, (g) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, (h) kepala desa, (i) perangkat desa, (j) anggota badan permusyawaratan desa; dan (k) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

8. Melanggar Larangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 280 Ayat (3)

a. Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan/Atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa

494 280

b. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi, Hakim Pada Semua Badan Peradilan, Ketua/Wakil Ketua Dan/Atau Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Dan/Atau Deputi Gubernur Bank Indonesia Serta Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, Dan/Atau Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah

522 280

9. Calon Presiden Atau Wakil Presiden Mengundurkan Diri Sejak Penetapan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sampai Dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara Putaran Pertama

a. Calon Presiden Atau Wakil Presiden 552 (1)

b. Pimpinan Partai Politik Atau Gabungan Pimpinan Partai Politik

552 (2)

10. Calon Presiden Atau Wakil Presiden Mengundurkan Diri Sejak Pemungutan Suara Putaran Pertama Sampai Dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara Putaran Kedua


b Pimpinan Partai Politik Atau Gabungan Pimpinan Partai Politik

553 (2)

E Dana Kampanye

1. Memberikan Keterangan Tidak Benar Dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu

a. Umum 497

b. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

1) Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye

496 334 (1)


2) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Dan Tim Kampanye Yang Meliputi Penerimaan Dan Pengeluaran

496 335 (1)

c. Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota


496 334 (2)


496 335 (2)

d. Pemilihan Anggota DPD


496 334 (3)


496 335 (3)

2. Memberikan Dana Kampanye Pemilu Melebihi Batas Yang Ditentukan

a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

1) Orang, Kelompok, Perusahan, Dan/Atau Badan Usaha Non Pemerintah

525 (1) 327 (1)

326

325 (1) dan (2)

2) Penyelenggara

554 525 (1)

327 (1)

326

325 (1) dan (2)

b. Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten / Kota

1) Orang, Kelompok, Perusahan, Dan/Atau Badan Usaha Non Pemerintah

525 (1) 331 (1)

330

329 (1) dan (2)

2) Penyelenggara

554 525 (1)

331 (1)

330

329 (1) dan (2)


c. Pemilihan Anggota DPD

1) orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah

526 (1) 333 (1)

332 (1) dan (2)

2) Penyelenggara

554 526 (1)

333 (1)

332 (1) dan (2)

3. Menggunakan Kelebihan Sumbangan, Tidak Melaporkan Kelebihan Sumbangan Kepada KPU, Dan/Atau Tidak Menyerahkan Kelebihan Sumbangan Kepada Kas Negara

552 (2)

4. Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari: (a) pihak asing; (b) penyumbang yang tidak jelas identitasnya; (c) hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; (d) Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau (e) pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

a. Menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari: (a) pihak asing; (b) penyumbang yang tidak jelas identitasnya; (c) hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; (d) Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau (e) pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

527 339 (1)

b. Menerima sumbangan dari: (a) pihak asing; (b) penyumbang yang tidak jelas identitasnya; (c) hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; (d) Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau (e) pemerintah desa dan badan usaha milik desa dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara

528 (1) 339 (1) dan (2)

5. Menggunakan Dana Dari Sumbangan Yang Dilarang Dan/Atau Tidak Melaporkan Dan/Atau Tidak Menyetorkan Ke Kas Negara Sesuai Batas Waktu Yang Ditentukan

552 (2) 339 (1) dan (2)


6. Menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye

548 339 (4)

F Masa Tenang

1. Mengumumkan Hasil Survei Atau Jajak Pendapat Tentang Pemilu Dalam Masa Tenang

a. Umum 509 449


449

2. Menjanjikan Atau Memberikan Imbalan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilih

a. Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye 523 (2) 278 (2)

b. Penyelenggara 554 523 (2)

278 (2)

3. Calon Presiden Atau Wakil Presiden Mengundurkan Diri


b. Pimpinan Partai Politik Atau Gabungan Pimpinan Partai Politik

552 (2)

G Pengadaan dan Distribusi Logistik

1. Menetapkan Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Melebihi Jumlah Yang Ditentukan

514 Pasal 344 (2), (3) dan (4)

2. Mencetak Surat Suara Melebihi Jumlah Yang Ditetapkan Oleh KPU Untuk Kepentingan Tertentu

529 345 (1)

3. Tidak Menjaga Kerahasiaan, Keamanan, Dan Keutuhan Surat Suara

530 345 (2)

H Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Memberikan Keterangan Yang Tidak Benar Mengenai Diri Sendiri Atau Diri Orang Lain

a. Umum 488 203


203

2. Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya

a. Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya

1) Umum 510

2) Penyelengara 554 510

b. Tidak Memberikan Kesempatan Kepada Seorang Pekerja/Karyawan Untuk Memberikan Suaranya Pada Hari Pemungutan Suara

498


c. Tidak Memberikan Surat Suara Pengganti Hanya 1 (Satu) Kali Kepada Pemilih Yang Menerima Surat Suara Yang Rusak Dan Tidak Mencatat Surat Suara Yang Rusak Dalam Berita Acara

499 355 (2)

363 (2)

d. Menggunakan Kekerasan, Dan/Atau Menghalangi Seseorang Yang Akan Melakukan Haknya Untuk Memilih, Melakukan Kegiatan Yang Menimbulkan Gangguan Ketertiban Dan Ketenteraman Pelaksanaan Pemungutan Suara, Atau Menggagalkan Pemungutan Suara

1) Umum 531


3. Memberitahukan Pilihan Pemilih Kepada Orang Lain

a. Umum 500 364 (2)


364 (2)

4. Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilih Untuk Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Atau Memilih Peserta Pemilu Tertentu

a. Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilih Untuk Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Atau Memilih Peserta Pemilu Tertentu

1) Umum 523 (3)

2) Penyelenggara 554 523 (3)

b. Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Pemilih Supaya Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Atau Memilih Peserta Pemilu Tertentu Atau Menggunakan Hak Pilihnya Dengan Cara Tertentu Sehingga Surat Suaranya Tidak Sah

515

5. Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali

a. Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali 516

b. Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan/Atau Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali

1) Umum 533


6. Menggagalkan Pemungutan Suara

a. Menggagalkan Pemungutan Suara 517

b. Menggunakan Kekerasan, Dan/Atau Menghalangi Seseorang Yang Akan Melakukan Haknya Untuk Memilih, Melakukan Kegiatan Yang Menimbulkan Gangguan Ketertiban Dan Ketenteraman Pelaksanaan Pemungutan Suara, Atau Menggagalkan Pemungutan Suara

1) Umum 531



7. Pemungutan Suara Ulang

a. tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS 549 373 (3)

b. tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS

1) tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS

501

2) tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS

502

8. tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama

537 390 (4) dan (5)

9. tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan

507 (1) Pasal 390 (5) dan (6)

10. menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang

a. Umum 532


11. rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara

a. rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara

1) Umum 504 389


389

b. merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel

1) Umum 534


c. mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara

1) Umum 535 398 (3) dan (4)

2) Penyelenggara

554 535

398 (3) dan (4)


12. tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara

503 Pasal 354 ayat (1) dan (3)

Pasal 362 ayat (1) dan (3)

Pasal 389 ayat (3), (4), (5) dan (6)

13. tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara

506 Pasal 390 (2) dan (3)

14. merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu

a. Umum 536


15. tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya

508 391

16. Calon Presiden Atau Wakil Presiden Mengundurkan Diri Sejak penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama


b Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik

552 (2)

17. Calon Presiden Atau Wakil Presiden Mengundurkan Diri Sejak pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua


b Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik

553 (2)

18. Penghitungan Cepat

a. tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu

540 (1) 449 (4)

b. mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat

540 (2) 449 (5)


I Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

1. Rekapitulasi Hasil Suara di PPS

a. tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu

538 393

2. Rekapitulasi Hasil Suara di PPK

a. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

505

b. tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota

507 (2) 390 (7)

c. perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang

1) Umum 532


d. tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK

539 396

e. hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

551

3. Rekapitulasi Hasil Suara di KPU Kab/ Kota


505

b. perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang

1) Umum 532



c hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

551

4. Rekapitulasi Hasil Suara di KPU Provinsi


505


1) Umum 532


c. hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

551

5. Rekapitulasi Hasil Suara di KPU RI


505


1) Umum 532


c. hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

551

J Penetapan Hasil Penghitungan Suara

1. tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional

542 411 (3)

Documents

Mengenal Undang undang nomor 7 tahun 2017 · 8 KPU Kab/Kota tetapkan hasil Pemilu Kab/Kota 20 Hari Setelah ... Jambi 8 Bali 9 ... menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang