Mengembangkan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dr. Pande Made Kutanegara, M.SiPusat Studi Kependudukan dan Kebijakan

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

Disampaikan Dalam Acara Forum Pembangunan Daerah:

Pembangunan Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan

Yang Berkelanjutan di Jawa Barat,

Bandung, Selasa 30 Juli 2019

Kemiskinan di PerkotaanIndonesia

• Secara umum dalam 10 tahun terakhir terjadi penurunan persentasependuduk miskin yang cukup besar, baik di perkotaan maupun perdesaan

• Laju penurunan kemiskinan di perdesaan jauh lebih cepat dibandingkan diperkotaan.

• Masih tingginya ketimpangan antar kelas social di perkotaan.

• Program-program penurunan kemiskinan selama ini sudah mulaimenunjukkan hasilnya

• Diperlukan berbagai terobosan program percepatan penurunan kemiskinanperkotaan yang inklusif, intensif dan berkelanjutan serta menempatkanperan pemerintah daerah/“institusi lokal” yang lebih besar.

Jumlah Penduduk MiskinWilayah Perkotaan di Indonesia

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Sep'16 Sep'17 Sep'18

Persentase Penduduk Miskin Wilayah Perkotaan di Indonesia

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Sep'16 Sep'17 Sep'18

Trend Kemiskinan dan Kondisi Kemiskinan(Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan)

1.91

1.571.48

1.38 1.411.25 1.29

1.21 1.241.08

0.520.4 0.39 0.36 0.37 0.31 0.35 0.29 0.3 0.25

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P1 Kota P2 Kota

10.9510.51 10.63 10.36 10.62 10.49 10.27 10.13

9.098.6 8.52 8.16 8.22

7.737.26 6.89

0

2

4

6

8

10

12

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

JUMLAH PENDUDUK MISKIN KOTA

TINGKAT KEMISKINAN KOTA

Koefisien Gini Indonesia2008-2018

Tahun Indonesia Perkotaan Perdesaan

2010 0,378 0,382 0,315

2011 0,410 0,422 0,340

2012 0,410 0,425 0,330

2013 0,413 0,431 0,320

2014 0,406 0,428 0,319

2015 0,408 0,428 0,334

2016 0,397 0,410 0,327

2017 0,393 0,407 0,320

2018 0,389 0,401 0,324

1. Koefisein Gini (ketimpanganpendapatan) di Indonesia cenderungmenurun

2. Namunketimpangan di perkotaan jauhlebih tinggidibandingkan di perdesaan

10

.6

0.7

4.7

4.0 4.2

3.5

2.3 3

.0

2.8 3.0

1.5

1.5

7.5

4.44.5

0.4

3.5

2.1 2

.9 3.0

0.9

2.5

1.0 1.2

0.8

0.8

17

.6

4.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Perubahan pola konsumsi makanan Perkotaanyang memberi sumbangan besar terhadap Garis

Kemiskinan (%)

Tahun 1998 Tahun 2018

1. Terjadi ketimpangan

pendapatan/pengeluaran yang

cukup besar antara penduduk

sangat miskin dengan penduduk

di atasnya (bahkan hampir 6 kali

lipat antara yang sangat miskin

dengan yang kelas menengah

paling bawah/desil 5)

2. Dalam sepuluh tahun peran

konsumsi makanan terhadap garis

kemiskinan masih dominan

dibandingkan non makanan

3. Namun terjadi perubahan

komposisi perannya. Makanan

berupa padi-padian menurun,

digantikan perannya oleh

makanan jadi

4. Peran rokok dan tembakau juga

mengalami peningkatan cukup

besar dan masih tetap tinggi

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Rata-rata Pengeluaran Pendapatan Per Kapita

Penduduk Perkotaan 2018

Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk MiskinPerkotaan

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolahdi Perkotaan

97.74

80.61

64.66

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

APM SD APM SMP APM SMA

1. Rata-rata pendidikanpenduduk miskinperkotaan sangatrendah (SD dansedikit SMP)

2. Tingkat putussekolah di perkotaanlebih tinggidibandingkanperdesaan

Ijasah Tertinggi Penduduk MiskinPerkotaan

23% 20% 19% 18% 17%

39%34%

29%24%

12%

20%

21%

20%

19%

12%

13%18%

23%

26%

29%

2% 4% 6% 11%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Tidak ijazah SD SD SMP/Sederajat SMA/Sederajat SMK/MAK Perguruan Tinggi

Sumber: Susenas, Maret 2018

Semakin miskin

penduduk,

semakin

rendah tingkat

pendidikannya

Jenis Pekerjaan Berdasarkan Kesejahteraan MasyarakatPerkotaan

23% 24% 25% 25% 21%

16% 14% 12% 11%6%

27%35% 40% 45% 59%

16%14%

11%8%

3%16% 12% 10% 9% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Pekerja keluarga/tidakdibayar

Pekerja bebas

Buruh/karyawan/pegawai

Berusaha dibantu buruhtetap/dibayar

Berusaha dibantu buruhtidak tetap/tidak dibayar

Berusaha sendiri

Sumber: Susenas, Maret 2018

Tingkat pendidikan(putus sekolah yang tinggi, tidak tamatSMA) dan pekerjaan(sebagian bekerja di pekerja tidak dibayardan berusaha sendiri) telah menyebabkanketimpangan antarkelas di perkotaansemakin lebar

Akses Air Minum dan Sanitasi di Perkotaan

1. Semakin rendahkesejahteraan, semakin kecilmereka dapatmengakses air bersih

2. Semakin rendahkesejahteraan, semakinterbatas dapatmengaksessanitasi yang baik

Problematika Kemiskinan Perkotaan

• Trend penurunan kemiskinan perkotaan sangat lamban (hampir di seluruhIndonesia)

• Kemiskinan perkotaan (absolut) dominan berada di Pulau Jawadibandingkan luar Jawa

• Karakteristik penduduk miskin perkotaan:• Berpendidikan rendah

• Bekerja di sector informal (usaha sendiri)

• Modal terbatas dan sebagian besar bantuan modal dihabiskan untuk konsumsi yang bersifatsekunder dan tersier (kadangkala barang mewah/tersier)

• Unit usaha kurang menjanjikan percepatan pertumbuhan ekonomi rumah tangga

• Kurang tersentuh program pemerintah/akses terhadap standar hidup layak (air minum, sanitasi) masih terbatas

• Masih terbatas mengakses bantuan kesehatan.

• Program kemiskinan perkotaan masih lebih berbasis sebagai community base/kawasandibandingkan program livelihood

• Program kemiskinan perkotaan masih banyak berupa penataan kawasan (tidak kumuh, layak huni)dan kurang pada esensi dasar kemiskinan

• Masyarakat perkotaan cenderung lebih rendah partisipasinya dalam program-program percepatanpenanggulangan kemiskinan

• Program lebih banyak “tergantung” pada peran pemerintah pusat dan propinsi

• Peran, inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah (kota), serta kelurahan masih kurang maksimal

• Keberhasilan percepatan penurunan kemiskinan sangat tergantung pada peran actor dan leader(walikota dan wakil walikota)

• Kegagalan percepatan penurunan angka kemiskinan juga terkait dengan peran TKPKD danpelaksana di masyarakat (terhambat karena mutasi yang tinggi di kalangan pegawai yangmenangani)

• Kurang maksimalnya integrasi anggaran di wilayah kelurahan

• Lemahnya peran tokoh-tokoh local termasuk perguruan tinggi, NGO dan lembaga terkait lainnya(sinergi dan kolaborasi)

Program Percepatan PenurunanKemiskinan Perkotaan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

• Program penurunan angka kemiskinan seharusnya dilihat bukanhanya sekedar menurunkan angka kemiskinan sesuai denganindicator kemiskinan (garis kemiskinan), tetapi yang lebih pentingadalah memastikan setiap masyarakat dapat hidup berkualitas danbermartabat.

• Tiga pilar Penanggulangan kemiskinan Perkotaan:• Dignity (hidup yang berkualitas dan bermartabat)• Inclusion and opportunity (memberi kesempatan kepada semua orang/pihak)• Resilience and security (Memiliki kemampuan untuk secara terus menerus

bergerak merespon (daya lenting) mengikuti perubahan di perkotaan;sehingga penduduk miskin mampu keluar dari kemiskinan)

• Diperlukan peningkatan peran dan sinergi lembaga percepatanpenanggulangan kemiskinan (TKPKD di kota; Kecamatan; Kelurahan;RW; RT)

• Diperlukan kelembagaan khusus (bila diperlukan) yang mengawalprogram percepatan penanggulangan kemiskinan

• Diperlukan peningkatan besaran anggaran penanggulangankemiskinan di perkotaan dengan mensinergikan dengan anggarankelurahan

• Perlu pelibatan actor dan tokoh-tokoh (birokrat, pendidik,tokoh agama, tokoh masyarakat, anak muda, perempuan)yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap programpenanggulangan kemiskinan

TerimakasihHatur Nuhun