menetapkan sasaran berbasis wilayah dan rumah tangga

MENETAPKAN SASARAN BERBASIS WILAYAH

DAN RUMAH TANGGAMENGGUNAKAN DATA BDT, PODES, DAN SUSENAS

Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015 1

Elan Satriawan

Ketua Pokja, TNP2K

1

LATAR BELAKANG

Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

• Berbagai indikator kemiskinan seperti P0, P1, ataupun P2 mengalami penurunan

• Dua concern: pelambatan penurunan dan variasi antar-wilayah

• Penjelasannya beberapa faktor: sebab natural, situasi makro, efektifitas kebijakan.

• Upaya penanggulangan kemiskinan perlu sinergi antarpemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat/sektorswasta.

• Pensasaran program diperlukan untuk memastikan efisiensianggaran dan efektifitas program

1

1.Situasi Terkini Kemiskinan di Indonesia

2.Pendekatan Penentuan Rumah Tangga

(Keluarga/Individu) Prioritas

3.Pendekatan Penentuan Wilayah Prioritas

4.Kesimpulan dan rekomendasi

KERANGKA MATERI


SITUASI TERKINI KEMISKINAN

DI INDONESIA


KEMISKINAN TERUS MENURUN NAMUN MENGALAMIPERLAMBATAN

-0.76

-0.69

1.78

-1.17

-1.16 -1.27-0.82 -0.84

-0.53 -0.59 -0.51

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Per

ub

ahan

Tit

ik P

erse

n

Perubahan Tingkat Kemiskinan, Tahun 2004-2014

47

.97

38

.74

37

.87

38

.39

37

.34

36

.15

35

.10

39

.30

37

.17

34

.96

32

.53

31

.02

30

.02

29

.89

29

.13

28

.59

28

.07

28

.55

28

.28

27

.73

23

.43

19

.14

18

.41

18

.20

17

.42

16

.66

15

.97

17

.75

16

.58

15

.42

14

.15

13

.33

12

.49

12

.36

11

.96

11

.66

11

.37

11

.47

11

.25

10

.96

0

5

10

15

20

25

30

0

10

20

30

40

50

601

99

9

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Mar

-11

Sep

-11

Mar

-12

Sep

-12

Mar

-13

Sep

-13

Mar

-14

Sep

-14

Tin

gkat

Kem

iski

nan

(%

)

Jum

lah

Pen

du

du

k M

iski

n (

Juta

)

Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Persentase Penduduk Miskin


KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN TERUS MENURUN, DENGAN TINGKAT KERENTANAN YANG MASIH TINGGI

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Pengeluaran per kapita/bulan (Rp 000)

Orang (‘000)

GK: 12% di bawah

1.2xGK: 23% di bawah

1.5xGK: 38%Di bawah

Distribusi Pengeluaran riil/Kapita, 2012

3.01 3.13

2.89 2.78

3.43

2.99 2.77

2.50

2.21 2.08

1.90 1.89 1.75

0.79 0.85 0.78 0.76 1.00

0.84 0.76 0.68 0.58 0.55 0.49 0.48 0.44

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)


0

20

40

60

80

100

Frekuensi Pernah Miskin 2008-10%

Tidak Pernah Miskin Miskin Satu Kali

Miskin Dua Kali Miskin Tiga Kali

Frekuensi RT Mengalami Kemiskinan di 2008-10Pengelompokan Rumah Tangga Miskin di 2010

0

20

40

60

80

100

Miskin di 2010

%

Miskin Baru (Tidak Miskin di 2009)

Miskin Sebelumnya (Sudah Miskin di 2009)

Sumber: Susenas dan perhitungan Bank Dunia

55,6%

44,4%73,9%

14,6%

7,4%

4,1%

MEREKA YANG RENTAN MUDAH KELUAR MASUK KEMISKINAN


38.03 37.51

47.79

44.19

67.73

21.93

32.72 35.03

55.53

60.91

66.86

86.3090.62

94.15 96.46

0

20

40

60

80

100

120

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Layak

Persentase Rumah Tangga menurut Sanitasi Layak

Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan dari Listrik

PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR MASIH RENDAH (KECUALI: LISTRIK)

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Layak, SanitasiLayak dan Sumber penarangan Listrik (%), 1993 - 2013


9

• Pertumbuhan ekonomi penting: ketika ekonomi tumbuh, kemiskinanturun

• Stabilitas harga perlu dijaga: khususnya komoditas yang dikonsumsi oleh kelompok miskinagar daya beli mereka tidak tergerus

Namun, sebagian populasi tetap akan rentan terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan program perlindungan sosial yang disasarkankepada kelompok atau wilayah yang paling membutuhkan

PENTINGNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STABILITAS HARGA

5.03

5.69 5.50

6.356.01

4.63

6.236.49 6.27

5.74

5.07

0

1

2

3

4

5

6

7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan Ekonomi (%)

89

4

11

7.26 6.96 6.61

78

3

7

3.975.74

4.410

5

10

15

20

Infl

asi T

ahu

nan

(M

aret

Yo

Y), %

Poverty Basket CPI


BDT DAN PENSASARAN PROGRAM

BERBASIS RUMAH

TANGGA/KELUARGA/INDIVIDU


Perbedaan

Data Kemiskinan Agregat (SUSENAS)

dan Basis Data Terpadu (BDT)

• Susenas digunakan untuk mendapatkan

angka/tingkat kemiskinan proporsi

jumlah penduduk yang hidup di bawah

garis kemiskinan dalam total penduduk.

• Perhitungan kemiskinan yang digunakan

adalah pendekatan kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar

(basic needs approach).

• Garis kemiskinan dihitung berdasarkan

kebutuhan makanan dan bukan makanan.

• Dari perhitungan ini dapat didefinisikan

penduduk sangat miskin (di bawah

0,8xGK), miskin (di bawah GK), dan hampir

miskin (antara 1-1,2xGK).

• Basis Data Terpadu/ PPLS merupakan

data mikro yang diperoleh melalui

sensus untuk memperoleh data

berdasarkan nama dan alamat dari

40% penduduk dengan status

kesejahteraan terendah dan bukanlah

basis data kemiskinan.

• Sebagai contoh Garis Kemiskinan

tahun 2011 adalah 11,9% berarti

seluruh Rumah Tangga pada desil 1

atau 10% adalah masuk kelompok

Rumah Tangga sangat miskin dan

miskin.

Sementara sebagian desil 2 atau 20%

masuk kedalam kelompok rumah

tangga hampir miskin.

Agregat (Susenas) Basis Data Terpadu

|

11Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Efektivitas Penargetan Rumah Tangga/Individu Prioritas Program Perlindungan Sosial

Hanya sekitar 30% penduduk

miskin yang menerima ketiga

program perlindungan sosial

(Raskin, BLT, Jamkesmas)

Basis Data Terpadu akan

meningkatkan efektivitas

penargetan

Desil konsumsi rumah tangga

Pe

rse

nta

se

pe

ne

rim

ab

an

tua

n

Sumber: Susenas 2009


Perbaikan Metode Pengumpulan Data PPLS

2011

Tujuan: menurunkan

inclusion dan exclusion error

Pre-List

Rumah Tangga

(Berdasarkan peta

kemiskinan yang

berasal dari data

Sensus Penduduk

2010)

Data individual dari

program lain

Konsultasi dengan Rumah

Tangga Miskin

Penyisiran

+

+

+

Daftar awal

Rumah

Tangga

Disurvei pada

PPLS 2011

Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga

Menerima

bantuan

Tidak menerima

bantuan

Miskin Tidak miskin

|


| 2

Mekanisme

Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015

PPLS11PPLS11

DAFTAR

AWAL

Daftar RT

sementara

Forum Konsultasi Publik daftar

rumah tangga sementara

DESADistribusi daftar

rumah tangga

sementara

Daftar RT

hasil konsultasi

publik yang telah

disahkan

Bupati/Walikota

Daftar rumah tangga

yang telah disahkan oleh

Bupati/Walikota

Pengolahan dan

perangkingan

PPLS11PPLS11

DAFTAR

FINAL

Pendataan

Basis Data

Terpadu

Pengesahan

oleh Bupati/

Walikota


| 3

Persiapan Daftar Awal PBDT 2015

PPLS 2011

Form Rekap PenggantiRaskin

(2012-2014)

Perubahan Data PBI Jaminan Kesehatan

Form Rekap PenggantiKPS

(2013)

Data MIS-PKH(2007-2014)

Orang DenganKecacatan (ODK)*

PPLS11PPLS11

DAFTAR AWAL

Pemutakhiran Daerah

— Penyusunan daftar rumah tangga

sementara berdasarkan pemanfaatan dan

pemutakhiran data pelaksanaan program

sampai dengan saat ini yang mencakup ±

28,1 Juta Rumah Tangga

— Kesetaraan informasi menjadi kriteria

utama apakah data program dapat

menjadi bagian dari daftar awal rumah

tangga

— Daftar rumah tangga sementara

merupakan input utama pelaksanaan

forum konsultasi publik (FKP) untuk

menetapkan rumah tangga sasaran

pendataan

25.2 JutaRT

346,449Orang

559,527RT

1,052 ribuRT

13,432RT

834,441Orang

112,254RT

*Peserta Program Kementerian Sosial


Peran Penting Forum Konsultasi Publik (FKP)

Dalam Pemutakhiran BDT

1 Mengakomodasi usulan masyarakat untuk

menyempurnakan ketepatan sasaran BDT

2 Meningkatkan peran serta dan keterlibatan

pemerintah daerah

3 Menyempurnakan ketepatan sasaran BDT

melalui peningkatan cakupan pendataan dan

perangkingan

Konsultasi publik telah diuji oleh TNP2K dengan hasil:

• Pemerintah daerah dan masyarakat antusias berpartisipasi

• Pemutakhiran daftar awal menjadi kunci dalam peningkatan kualitas PBDT, terutama:

Penjangkauan rumah tangga miskin yang belum terdaftar (Exclusion Error)

Penandaan rumah tangga kaya yang terdaftar (Inclusion Error)

Kriteria tetap dan mudah dipahami dalam usulan penambahan (exclusion error):

“ usulan tambahan rumah tangga diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang

memiliki anggota rumah tangga: keterbatasan fisik/mental; berpenyakit kronis;

beban ketergantungan tinggi”


Persentase Penduduk Dengan

Karakteristik Sosial Ekonomi yang Hampir Sama

GARIS KEMISKINAN (Sep 2014)

Mencakup 5,5 juta rumah tangga atau 27,73 juta jiwa

BASIS DATA TERPADU

Mencakup 24,7 juta rumah tangga atau 96,7 juta jiwa

PENERIMA KPS/KKS

Mencakup 15,5 juta rumah tangga

atau 65,6 juta jiwa

10,96%

40%

60%

25%

Mis

kin

Inclusion Error

Exclusion Error

PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JKN

Mencakup 21,8 juta rumah tangga atau

86,4 juta jiwa

35%

Ha

mp

irM

iskin

/R

en

tan

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Mencakup

3 juta rumah tangga

8%

|


JamkesmasSubsidiSiswaMiskin

Program KeluargaHarapan

Basis Data Terpadu UntukProgram Perlindungan Sosial

Kriteria KepesertaanProgram Perlindungan Sosial

Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program

Kriteria diterapkan kepadaBasis Data Terpadu

Daftar nama dan alamat individu/keluarga/ rumah tangga SASARANmasing-masing program

Raskin

Program Perlindungan Sosial lainnyaDengan Sasaran Individu/Keluarga/Rumah Tangga

10

Pemanfaatan Basis Data Terpadu


3 Jenis Data Basis Data Terpadu

Data Agregat/Distribusitingkat Kecamatan

Data Individu DENGANNama & Alamat

• Digunakan hanya untuk program-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial

• Pengguna: kementerian/lembaga dan instansipelaksana program, baik di pusat maupun daerah

• Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna yang berisi deskripsi dan sasaran program + PernyataanIntegritas Penggunaan Data (untuk ikut menjagaintegritas data)

• Untuk tujuan analisis atau perencanaan• Pengguna: instansi pemerintah pusat dan daerah,

lembaga penelitian, NGO, dll• Dibutuhkan surat permohonan dari pengguna

(+proposal penelitian bila untuk penelitian) http://[email protected]

Data Individu TANPANama & Alamat

• Untuk keperluan perencanaan program • Pengguna: pemerintah pusat maupun daerah• Dapat diakses melalui website TNP2K

http://bdt.tnp2k.go.id/


mailto:[email protected]

Lebih berhak menerima KPS karena kondisi anggota keluarga lain tidak bekerja, memiliki jumlah

tanggungan lebih banyak, dan kondisi pasangan tidak bekerja.

Secara kasat mata terlihat lebih

berhak menerima KPS

Rumah Tangga Mana yang Lebih Berhak Menerima

Program?


Pengalaman Internasional Terkait Dengan

Tingkat Akurasi Pentargetan Rumah Tangga

83% 80.9% 79.5%

62.4%

75-85%

SUF cash transfer

(Chile)

RPS conditional

cash transfer

(Nikaragua)

PRAF Cash transfer

(Honduras)

Progresa conditional

cash transfer

(Mexico)

BLSM cash transfer

and KPS (Indonesia)

Akurasi Pentargetan 40% penduduk dengan status sosial

ekonomi terbawah di beberapa Negara

Sumber: Coady et al. 2004 & TNP2K 2014

Kartu Perlindungan

Sosial - KPS

(Indonesia)


Penargetan Prioritas Rumah Tangga Desil 1 di Indonesia

23

PEMANFAATAN DATA UNTUK

PENSASARAN BERBASIS

WILAYAH


PENAJAMAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangankemiskinan adalah dengan melakukan penargetan wilayahprioritas pada kantong-kantong kemiskinan (Geographic Targeting of Poverty Alleviation Programs)

2. Penargetan wilayah kantong kemiskinan bukan hal barudalam program penanggulangan kemiskinan: IDT dan PNPM.

3. Pensasaran wilayah mensasar program didasarkan ataskarakteristik/kondisi suatu wilayah –misalnya menyangkuttingkat kemiskinan, akses/transportasi, jumlah faskes/fasdik, dan lainnya

4. Kriteria pemilihan kantong kemiskinan memperhatikan cirimultidimensi dari masalah kemiskinan

Bukan hanya konsumsi/pengeluaran tetapi juga karakteristik wilayah sepertiinfrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan.


Mengapa Pensasaran Wilayah?

1. Kemiskinan yang terkonsentrasi Masyarakat miskin dapat terkonsentrasi dan merata tinggal dalam suatu

wilayah tertentu kriteria pensasaran jumlah/persentase orang miskinatau pemegang KKS/KPS

2. Mengatasi ketertinggalan, keterisolasian wilayah Permasalahan kemiskinan sangat terkait dengan minimnya akses pada

layanan dasar dan infrastruktur kriteria dapat berupa ketersediaanlayanan dasar/infrastruktur atau jarak untuk mencapainya

3. Mainstreaming penanggulangan kemiskinan dalampembangunan sektoral dan wilayah Pembangunan sektoral atau wilayah seringkali hanya mengutamakan

pertimbangan ekonomi, mainstreaming dapat dilakukan untuk makinmendorong sinergi kebijakan/program untuk penanggulangan kemiskinan

4. Ketiadaan data pensasaran berbasis rumah tanggaRapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015

Penargetan Wilayah Prioritas Persentase RumahTangga Miskin yang Menggunakan Akses pada Air Bersih di Indonesia


KESIMPULAN

1. Program perlindungan sosial dilaksanakan untuk dua tujuanutama: (i) melindungi masyarakat miskin dan rentan dariguncangan, (ii) meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentanpada layanan dasar.

2. Pensasaran program yang akurat berdasarkan rumahtangga/keluarga dan wilayah diperlukan untuk efisiensi anggarandan efektifitas program.

3. Basis Data Terpadu Bisa dan sumber data yang relevan dapatdimanfatkan untuk (1) Mengidentifikasi sumber permasalahankemiskinan, (2) Menentukan prioritas intervensi program dankegiatan penanggulangan kemiskinan, (3) Menentukan penerimamanfaat (siapa, lokasi, dll), dan (4) Pengalokasian anggaran untukprogram penanggulangan kemiskinan daerah


TERIMA KASIH

Documents

menetapkan sasaran berbasis wilayah dan rumah tangga