Menerapkan Standar Layanan Informasi PublikpadaPemerintah Daerah

PERATURAN KOMISI INFORMASI NO. 1 TAHUN 2010

DONO PRASETYOKomisioner KOMISI INFORMASI Pusat

ANTISIPASI SEN

GKETA IN

FORM

ASIAPA YANG PERLU DILAKUKAN BADAN PUBLIK?

1. Melakukan assesment cepat ke stakeholders tentang kebutuhan informasi prioritas

2. Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

3. Mendaftar informasi yang dikecualikan

4. Menyusun SOP pelayanan Informasi

5. Menyiapkan Personal (pengetahuan dan skill)

6. Memanfaatkan dan mengembang-kan infrastruktur yang telah ada.

Aturan pelaksanaan turunan dari UU KIP:• PP No. 61/ 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP• Peraturan Komisi Informasi No. 1/2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP)

• Peraturan Komisi Informasi No. 2/2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PSI)

• Permendagri No. 35/ 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda

STANDAR LAYAN

AN IN

FORM

ASI PUBLIK

Bab I Ketentuan UmumBab II Badan PublikBab III Informasi yang wajib

disediakan dan diumumkanBab IV Informasi yang dikecualikanBab V Standar Layanan Informasi

PublikBab VI Tata Cara Pengelolaan

KeberatanBab VII Laporan dan EvaluasiBab VIII Penyusunan Standar Prosedur

Operasional Layanan Informasi Oleh Badan Publik

Bab IX Ketentuan PeralihanBab X Ketentuan Penutup

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK (PERKI No. 1 Tahun 2010)

Dapat diunduh di www.komisiinformasi.go.id

STAKEHO

LDERS U

U KIP

Kewajiban Badan Publik:

a. Menyediakan dan memberikan informasi.b. Menetapkan standar prosedur

operasional.c. Menunjuk dan mengangkat PPID.d. Menyediakan sarana dan prasarana.e. Menetapkan standar biaya.f. Menyediakan anggaran.g. Menanggapi keberatan.h. Membuat dan mengumumkan laporan

pelayanan informasi.

BADAN PUBLIK adalah:•eksekutif, •legislatif, •yudikatif, dan •badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau •organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

PEMOHON INFORMASI PUBLIK adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang -Undang ini.

KOMISI INFORMASI adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Stakeholders UU KIP

P P I DApa dan siapa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ?

• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan

List inf. Yg dikecualikan

List inf. Yg dikecualikan

Pimpinan Badan Publik

PimpinanSatuan Kerja

Pimpinan Unit Pelayanan

• Melakukan uji konsekuensi

• Menyusun kebijakan pe-ngelolaan informasi BP

• Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan infor-masi di lingkungan BP

PPID kepala

PPID pelaksana

PPID pelaksana

• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker

Penetapan(Tim Pertim-

bangan?)

1. PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di

badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak;

c. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.

d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;

JENIS IN

FORM

ASI DIKECU

ALIKANINFORMASI DIKECUALIKAN

Informasi yang dikecualikan (Pasal 17),karena memiliki konsekuensi sbb:a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ;g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).

i. Memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang.

1

PERMEN

DAGRI N

O.35 TH

. 2010Permendagri No. 35 Tahun 2010

Pasal 7 ayat (4) & (5)Pasal 8 ayat (2) & (3)

ttg PPID

Pem. Kabupaten/Kota

•PPID ditetapkan oleh PPID ditetapkan oleh Bupati/WalikotaBupati/Walikota

•Pertanggung jawaban Pertanggung jawaban kepada Bupati/Walikota kepada Bupati/Walikota melalui Sekdamelalui Sekda

Pem. Kabupaten/Kota

•PPID ditetapkan oleh PPID ditetapkan oleh Bupati/WalikotaBupati/Walikota

•Pertanggung jawaban Pertanggung jawaban kepada Bupati/Walikota kepada Bupati/Walikota melalui Sekdamelalui Sekda

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementeriam Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi

•PPID ditetapkan oleh PPID ditetapkan oleh Gubernur Gubernur

•Pertanggung jawaban Pertanggung jawaban kepada Gubernur kepada Gubernur melalui Sekdamelalui Sekda

Pemerintah Provinsi

•PPID ditetapkan oleh PPID ditetapkan oleh Gubernur Gubernur

•Pertanggung jawaban Pertanggung jawaban kepada Gubernur kepada Gubernur melalui Sekdamelalui Sekda

PPID PEM

BANTU

Permendagri No. 35 Tahun 2010

PROVINSIPROVINSI

PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

KAB/KOTAKAB/KOTA

PPID di Lingkungan Pemerintah Kab/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal 8 ayat (2) & (3)ttg PPID Pembantu

TUG

AS PPID• Permendagri No. 35 Tahun 2010 pasal 9 ttg Tugas PPID

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORS & DOKPENGELOLAAN PELAYANAN INFORS & DOKPENGELOLAAN PELAYANAN INFORS & DOKPENGELOLAAN PELAYANAN INFORS & DOK

Akses Informasi Publik

advokasiverifikasiData basekoordinasi Diseminasi

ORG

ANISASI PPID

• Permendagri No. 35 Tahun 2010

P P I D

BIDANGPELAYANAN INFORMASI

BIDANGPENGELOLAAN

INFORMASI

BIDANGDOKUMENTASI

& ARSIP

BIDANGPENGADUAN &PENYELESAIAN

SENGKETA

STAF / PEJABAT FUNGSIONAL( ARSIPARIS, PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN, PRANATA KOMPUTER )

TIM PERTIMBANGAN INFORMASI

KONSULTANKOMUNIKASI &

INFORMASI

Ide Pengembangan Organisasi PPID

IDE ALU

R DATA• Permendagri No. 35 Tahun 2010

BIDANGPELAYANAN INFORMASI

BIDANGDOKUMENTASI

& ARSIP

BIDANGPENGELOLAAN

INFORMASI

MASYARAKAT

BIDANGPENGADUAN & PENYELESAIAN

SENGKETA

X ≤ 2009 x ≥ 2010

1. Daftar informasi (sistem elektronik/ non-elektronik)

2. Kontak person

ALUR DATA ANTAR BIDANG

X = Informasi

IDE O

PERASION

AL PELAYANAN

INFO

RMASI

• Permendagri No. 35 Tahuh 2010

PELAYANAN INFORMASI

FRONT OFFICE BACK OFFICE

DESK LAYANAN LANGSUNG

DESK LAYANAN VIA MEDIA

UPDATE WEB

FOTOCOPY

CD BURNING

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SCANNER

IDE PELAYAN

AN IN

FORM

ASIFRONT OFFICE /FRONT DESK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DESK 1LAYANAN LANGSUNG

DESK 2VIA MEDIA

SUPERVISORDESK

ISI FORMULIR TELP/FAX

EMAIL

CETAKCEK

DAFTARINFORMASI

JAWAB

ISI FORMULIR

NOMORPENDAFTARAN

CETAK

NOMORPENDAFTARAN

PELAYANANINFORMASI PUBLIK

BAND

ING

ADM

INISTRATIF

Pengajuan Keberatan Internal Badan Publik

Pengajuan Permohonan

Puas?

Pengajuan Keberatan ke

Atasan

Puas?

Selesai (10 + 7) hari kerja

14 hari kerja

• Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID

• Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja

• Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan

• Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi

Pengajuan Keberatan ke

Komisi Informasi

T

T

Y

SelesaiY

30 hari kerja

PENYELESAIAN

SENG

KETA DI KO

MISI IN

FORM

ASIJika pengajuan keberatan internal tidak selesai dilanjutkan ke Komisi Informasi

Putusan Ajudikasi Komisi Informasi:

•Menutup sebagian atau keseluruhan informasi, atau•Membuka sebagian atau keseluruhan informasi

Ajudikasi Mediasi

Sengketa informasi terbukaSengketa informasi yang dikecualikan

Putusan MediasiKomisi Informasi:

•Kersepakatan yang berifat FINAL dan MENGIKAT

?

Komisi Informasi

Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan).

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Uji Kepentingan

PemohonInformasi

Uji Konsekuensi

BadanPublik

Pengabaian terhadap putusan Ajudikasi Komisi Informasi terhitung 14 hari kerja sejak diputuskan sama

dengan menerima putusan.