Upload
truongdung
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Pertumbuhan ekonomi dipercaya menjadi
salah satu solusi bagi upaya pengentasan
kemiskinan. Sayangnya, pertumbuhan ekono-
mi di Indonesia dihambat oleh lingkungan
peraturan yang kompleks, mahal, dan korup.
Prakarsa Reformasi Ekonomi Asia Foundation
bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan mendorong keterlibatan kelom-
pok miskin dalam upaya menggapai pertum-
buhan tersebut melalui penciptaan iklim
usaha yang lebih baik bagi seluruh pelaku
usaha, besar dan kecil.
Prakarsa Reformasi Ekonomi ini dilaksanakan
Asia Foundation memanfaatkan jaringannya
yang luas dengan lembaga-lembaga pemerin-
tah dan mitra organisasi lokal yang bergerak
di bidang studi, advokasi, dan kebijakan.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam
prakarsa ini bermuara kepada tiga kelompok
tujuan: menciptakan insentif bagi kebijakan
ekonomi yang lebih baik; menyediakan alat
untuk pelaksanaan kebijakan ekonomi yang
lebih baik; dan, menjamin keterlibatan kelom-
pok miskin.
Asia Foundation mendukung penciptaan
insentif bagi kebijakan ekonomi yang lebih
baik melalui penguatan kapasitas bagi pihak-
pihak non pemerintah untuk berpartisipasi
dalam pembuatan kebijakan. Sebagai contoh,
Asia Foundation telah memfasilitasi pemben-
tukan 39 asosiasi usaha kecil dan menengah di
daerah (Forum Daerah UKM - Forda) dan
memperkuat dialog antara sektor swasta dan
pembuat kebijakan lokal.
Dukungan untuk pembuatan kebijakan
ekonomi yang lebih baik, mitra Asia
Foundation di daerah bekerjasama dengan
pemerintah daerah untuk mengenalkan dan
menerapkan metode Penilaian Dampak
Kebijakan untuk memperbaiki kualitas perat-
uran daerah yang terkait dengan dunia usaha.
Asia Foundation juga memfasilitasi pemben-
tukan atau pengembangan layanan terpadu
untuk perizinan di 55 kabupaten/kota di
Indonesia. Di beberapa daerah, layanan periz-
inan terpadu terbukti mampu mengurangi
biaya dan waktu pengurusan izin.
Kelebihan Prakarsa Reformasi Ekonomi Asia
Foundation bertumpu pada kombinasi antara
keahlian lokal dan pengalaman Asia
Foundation secara internasional, untuk men-
jamin bahwa inovasi daerah bisa dikem-
bangkan secara nasional dan kebijakan nasion-
al yang dibuat mendukung pertumbuhan
ekonomi di Indonesia.
MENDUKUNG PRAKARSAREFORMASI EKONOMI DIINDONESIA
INDONESIA
Asia Foundation
memfasilitasi studi
tentang iklim usaha
daerah yang menilai
tata kelola ekonomi
di 243
kabupaten/kota.
Asia Foundation
telah mendukung
pembentukan
Pelayanan Perizinan
Terpadu di 55
kabupaten/ kota
Asia Foundation
mendukung
organisasi berbasis
Islam
melaksanakan
prakarsa anggaran
yang berpihak ke
kelompok miskin
PENYEDERHANAAN PROSES PERIZINAN
USAHA
Indonesia merupakan salah satu negara yang proses per-
izinannya paling kompleks, lama, dan korup di Asia.
Birokrasi perizinan yang rumit menyebabkan hampir
80% pelaku usaha domestik tetap bersifat informal atau
belum terdaftar. Asia Foundation membantu menguran-
gi beban kelompok usaha tersebut dengan mendukung
pemerintah daerah membentuk sebuah instansi
pelayanan perizinan terpadu, yang dengan kewenangan-
nya bisa memproses berbagai jenis izin usaha di satu
tempat.
Dengan pembentukan pelayanan perizinan terpadu
yang memiliki standar pelayanan minimal, biaya pengu-
rusan izin bisa dikurangi sampai 30% dan lama pengu-
rusan bisa berkurang sampai 60%.
Prosedur perizinan yang lebih mudah dan transparan
akan mendorong pelaku usaha kecil dan menengah
untuk melakukan formalisasi usaha, sehinga memu-
ngkinkan mereka untuk mendapatkan kredit dari bank,
menambah jumlah pegawai, menjual ke pengecer besar,
bahkan melakukan ekspor.
PENILAIAN DAMPAK KEBIJAKAN
(REGULATORY IMPACT ASSESSMENT - RIA)
Sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan tahun 2001,
pemerintah kabupaten/kota memperoleh kewenangan
yang lebih besar untuk membuat kebijakan dan aturan
daerah. Hal ini mengakibatkan menjamurnya aturan
dan kebijakan, termasuk yang hanya mengejar
penerimaan daerah dalam jangka pendek tanpa
memperhitungkan dampak ekonomi jangka panjang.
Bahkan, banyak diantara aturan-aturan ini yang ilegal
dan sangat mengganggu perkonomian daerah.
Asia Foundation bekerja sama dengan pemerintah
kabupaten/kota mengenalkan metode Penilaian
Dampak Kebijakan (Regulatory Impact Assessment -
RIA) untuk dipakai dalam siklus pembuatan kebijakan
daerah. Metode RIA membantu pembuat kebijakan
untuk menentukan apakah sebuah kebijakan
diperlukan, apa saja keuntungan dan kerugian kalau
kebijakan ini diberlakukan, dan apakah ada opsi lain
untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Metode RIA memungkinkan sebuah proses pembuatan
kebijakan yang transparan dan partisipatif, sehingga
berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku
usaha, bisa terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan
ekonomi daerah. Sampai tahun 2008 nanti, Asia
Foundation akan memberikan pendampingan teknis
RIA kepada 28 kabupaten dan/kota.
ADVOKASI KEBIJAKAN OLEH ASOSIASI
PELAKU USAHA
Dialog antara pelaku usaha dengan pihak pemerintah
sangat penting dalam upaya mengidentifikasi dan
menghilangkan hambatan-hambatan terhadap aktivitas
bisnis. Sebelum tahun 1997, hanya asosiasi usaha yang
didirikan oleh pemerintah saja - kebanyakan berang-
gotakan pelaku usaha besar - yang eksis. Asia
Foundation memfasilitasi pembentukan 39 Forum
Daerah Usaha Kecil dan Menengah (Forda UKM).
Melalui Forda, kelompok usaha kecil dan menengah
berkesempatan mendiskusikan kebijakan-kebijakan
pemerintah yang bisa mempengaruhi aktivitas usahanya
dan didorong untuk melakukan advokasi atas kebijakan
tersebut. Asia Foundation mendukung Forda melalui
pemberian paket-paket pelatihan tentang pengelolaan
organisasi, advokasi kebijakan, serta penggunaan sistem
teknologi informasi untuk kegiatannya. Dengan
meningkatnya kemampuan anggota forda untuk
melakukan advokasi kebijakan, diharapkan salah satu
faktor penghambat pertumbuhan kelompok usaha kecil
dan menengah bisa diatasi.
PEMERINGKATAN IKLIM USAHA DI DAERAH
Sejak tahun 2001, Komite Pemantauan Pelaksanaan
Otonomi Daerah (KPPOD) telah melakukan studi
tahunan untuk menilai iklim usaha daerah. Hasil dari
studi ini digunakan untuk menyusun peringkat kabu-
paten/kota berdasarkan daya tariknya bagi iklim usaha
sekaligus mendorong kompetisi antar daerah dalam
melaksanakan kebijakan yang bersahabat bagi dunia
usaha.
Di tahun 2007, KPPOD didukung Asia Foundation
akan melanjutkan studinya menggunakan metodologi
survei dan pemeringkatan yang baru. Studi ini akan
mensurvei sekitar 12.000 pelaku usaha dan 700 asosiasi
usaha di 243 kabupaten/kota dan menanyakan bebera-
pa aspek dari tata kelola ekonomi daerah.
KISAH SUKSES FORDA
= Forda Bandung menemukan bahwa hibah yangseharusnya diberikan kepada usaha kecil ternyatadiberikan kepada anak perusahaan dari sebuahkorporasi besar. Forda juga menekan pemerintahdaerah agar menerapkan mekanisme hibah yangtransparan dan adil.= Forda Medan memakai jajak pendapat di mediamassa guna meyakinkan DPRD untukmembatalkan sebuah Ranperda tentang tarif parkiryang sangat mahal di tempat usaha.= Forda Maros di Sulawesi Selatan berhasilmembuat nota kesepahaman dengan pemerintahkabupaten dan otoritas Bandara Hasanudinsehingga anggotanya bisa menjual produk-produknya di lingkungan bandara.
INDIKATOR-INDIKATOR TATA KELOLAEKONOMI DAERAH
TAHUN 2007 = Market entry= Kepemilikan tanah = Pengurusan izin usaha = Interaksi pegawai pemerintah dan
pelaku usaha= Korupsi =Tingkat kejahatan= Biaya tenaga kerja= Kapasitas kepala daerah= Biaya transaksi= Transparansi/akses memperoleh
informasi= Program pengembangan usaha
PO BOX 6793 JKSRBJakarta 12067IndonesiaPhone (62-21) 72788424Fax (62-21) [email protected]
The Asia Foundation
adalah sebuah lembaga
swasta, nirlaba, non-
pemerintah, yang
berkomitmen untuk
mewujudkan kawasan
Asia Pasifik yang
damai, makmur, adil,
dan terbuka. The Asia
Foundation
mendukung program-
program di Asia yang
membantu
meningkatkan tata
pemerintahan dan
hukum, pembangunan
dan reformasi
ekonomi,
pemberdayaan
perempuan, dan
hubungan
internasional. Dalam
pengalamannya selama
50 tahun di Asia, The
Asia Foundation
menjalin kerja sama
dengan mitra-mitra
pemerintah maupun
swasta untuk
mendukung
kepemimpinan dan
pengembangan
kelembagaan,
pertukaran, serta
penelitian kebijakan.
KESEMPATAN BERUSAHA BAGI
KELOMPOK PEREMPUAN DI ACEH
Di Aceh, Asia Foundation bermitra dengan
Pusat Pengembangan Studi Wanita (PPSW)
membuat sebuah program ekonomi bagi
perempuan-perempuan Aceh di tingkat desa.
Melalui program ini, ribuan perempuan Aceh
mendapat akses kredit mikro untuk
pengembangan usaha kecil atau industri
rumah tangga. Sepanjang jalannya program,
para perempuan ini memperoleh pelatihan
tentang pengembangan usaha, dasar-dasar
akuntansi, dan mekanisme dana bergulir, juga
pelatihan-pelatihan yang terkait dengan
pembangunan kepercayaan pasca konflik,
pengorganisasian masyarakat, dan advokasi.
Selain mengajari para perempuan untuk
menjalankan usahanya secara profesional dan
mendorong mereka untuk menentukan secara
kolektif aturan-aturan kelompoknya, program
ini bertujuan untuk memberdayakan
perempuan di lingkungan sosialnya. Para
perempuan ini diajarkan untuk menjadi
peserta aktif di setiap proses pembuatan
kebijakan di komunitasnya.
PROGRAM ADVOKASI ANGGARAN
YANG MEMIHAK KELOMPOK MISKIN
Setelah desentralisasi, 34% anggaran belanja
negara dikelola oleh pemerintah daerah.
Sebagai konsekuensinya, perencanaan dan
penganggaran daerah yang transparan dan
efektif menjadi salah satu kunci untuk mensu-
kseskan program nasional pengentasan
kemiskinan. Prakarsa Inisiatif Masyarakat Sipil
untuk Pengentasan Kemiskinan (Civil Society
Initiative Against Poverty - CSIAP) yang
dikembangkan Asia Foundation bertujuan
untuk menciptakan aliansi strategis antara
organisasi masyarakat sipil dengan organisasi
massa Islam yang memiliki pengaruh politik
di daerahnya masing-masing.
Alasan utama untuk melibatkan kelompok
massa berbasis Islam adalah jaringan akar
rumput yang kuat sampai di tingkat desa,
selain juga konstituennya yang tersebar secara
nasional. Di daerah-daerah di Pulau Jawa mis-
alnya, banyak pejabat publik dan pembuat
kebijakan yang sekaligus menjadi pimpinan
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dua
kelompok massa berbasis Islam terbesar den-
gan kredibilitas dan legitimasi yang tinggi.
Mengikutsertakan dua kelompok ini dalam
prakarsa advokasi Asia Foundation terbukti
efektif dalam pembuatan kebijakan daerah
yang memihak kepada kelompok miskin.
Di Kota Solo, Asia Foundation bermitra den-
gan Pattiro Solo telah sukses mengadvokasi
peningkatan anggaran daerah untuk Posyandu
sebanyak 57%.
ISKINHASIL PROGRAM ADVOPrakarsa
inovatif yang dilakukan telah menghasilkan
beberapa kisah sukses yang mengesankan:
Di Kota Solo, Asia Foundation bermitra den-
gan Pattiro Solo telah sukses mengadvokasi
peningkatan anggaran daerah untuk Posyandu
sebanyak 57%.
07/07Program reformasi ekonomi Asia Foundation di Indonesia didukung oleh Canadian International Development Agency, the United States Agency for International
Development dan The United Kingdom’s Department for International Development.
HASIL PROGRAM ADVOKASI
ANGGARAN
Prakarsa inovatif yang dilakukan telahmenghasilkan beberapa kisah sukses yangmengesankan:
= Di Kota Solo, Asia Foundationbermitra dengan Pattiro Solo telah suksesmengadvokasi peningkatan anggaran daer-ah untuk Posyandu sebanyak 57%.
= Di Kota Pekalongan, Walikota telahmenandatangani Nota Kesepahaman den-gan mitra Asia Foundation, PattiroPekalongan dan LABDA, untuk menyedi-akan dukungan teknis bagi penyusunananggaran pemerintah daerah selama 4tahun ke depan.