Upload
lydang
View
247
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MENDORONG MOMENTUM PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN 5 TAHUN KE DEPAN
Elan Satriawan, PhD Kepala Pokja Kebijakan TNP2K
Inovasi Perlindungan Sosial dan Pemanfaatan SEPAKAT
Jakarta, 15 Oktober 2018
2 |
• BPS merilis angka kemiskinan Maret 2018 yang merupakan milestone penting paling tidak dari 2 hal: tingkat kemiskinan terendah dan tingkat kemiskinan 1 digit.
• Penurunan 1 tahun terakhir (Maret 2017-Maret 2018) sebesar 0.6 pp merupakan penurunan tahunan terbesar sejak 2011.
• Namun besaran penurunan tersebut masih di bawah target tahunan untuk mencapai target tingkat Kemiskinan RPJMN pada akhir 2019.
• Tantangan ke depan adalah bagaimana mendorong percepatan penurunan tingkat kemiskinan
• Pertanyaannya: bagaimana secara efektif mendorong percepatan penurunan tingkat kemiskinan
Pendahuluan
3 |
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional, 1999-2018
4
7.97
3
8.74
3
7.87
3
8.39
3
7.34
3
6.15
3
5.10
3
9.30
3
7.17
3
4.96
3
2.53
3
1.02
3
0.02
2
9.89
2
9.13
2
8.59
2
8.07
2
8.55
2
8.28
2
7.73
2
8.59
2
8.51
2
8.01
2
7.76
2
7.77
2
6.58
2
5.95
23.
43
19.
14
18.
41
18.
20
17.
42
16.
66
15.
97
17.
75
16.
58
15.
42
14.
15
13.
33
12.
49
12.
36
11.
96
11.
66
11.
37
11.
47
11.
25
10.
96
11.
22
11.
13
10.
86
10.
70
10.
64
10.
12
9.8
2
0
5
10
15
20
25
30
0
10
20
30
40
50
60
1999
20
00
2001
20
02
2003
20
04
2005
20
06
2007
20
08
2009
20
10
Mar
-11
Sep
-11
Mar
-12
Sep
-12
Mar
-13
Sep
-13
Mar
-14
Sep
-14
Mar
-15
Sep
-15
Mar
-16
Sep
-16
Mar
-17
Sep
-17
Mar
-18
Jumlah Penduduk Miskin Presentase Penduduk Miskin
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016
4 |
Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan 2016-2018
10,70% 10,64% 10,12%
9,82%
7.73% 7.72% 7.26% 7.02%
13.96% 13.93% 13.47% 13.20%
September 2016 Maret 2017 September 2017 Maret 2018
Kota Desa
Sumber:BPS,2018
5 |3.57 4.01 4.54
5.17 5.24 5.25
6.03 6.20 6.64 6.65 7.09 7.39 7.45 7.77 7.80 7.92
9.06 9.22
10.98 11.25 11.32 11.63 12.13
12.80 13.14
14.01 14.75
15.43 15.97
16.81 18.12
21.35 23.01
27.74
DKI Jakarta Bali
Kalsel Kalteng Banten Babel Kaltim Kepri Malut
Sumbar Kaltara
Riau Jabar
Kalbar Sulut
Jambi Sulsel Sumut Jatim
Sulbar Jateng Sultra
DI Yogyakarta Sumsel
Lampung Sulteng
NTB Bengkulu
Aceh Gorontalo
Maluku NTT
Papbar Papua PERSENTASE PENDUDUK
MISKIN MENURUT PROVINSI,
MARET 2018 v 27provinsimengalamipenurunan
persentasependudukmiskin.§ 5provinsidenganpenurunan
persentasependudukmiskinter6nggi:ü JawaTengah(0,91persenpoin)ü SulawesiSelatan(0,43persen
poin)ü JawaBarat(0,38persenpoin)ü Banten(0,36persenpoin)ü SulawesiTenggara(0,35persen
poin)
v 7provinsimengalamikenaikanpersentasependudukmiskin,diantaranya:ü Jambi(0,03persenpoin)ü Aceh(0,05persenpoin)ü Sulbar(0,07persenpoin)ü Kepri(0,08persenpoin)ü Lampung(0,10persenpoin)ü KalimantanUtara(0,13persenpoin)ü MalukuUtara(0,20persenpoin)
Indonesia 9,82%
Kerangka Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Kebijakan Mikro
Menurunkan Beban Pengeluaran
Program Keluarga Harapan
Akses Pangan: Rastra/BPNT
Akses Pendidikan: Indonesia Pintar
Akses Kesehatan: Indonesia Sehat
Akses Energi: Subsidi Listrik dan LPG
Meningkatkan Pendapatan
Akses Pembiayaan: KUR
Peningkatan Produktivitas
Pengembangan Ekonomi Lokal: Dana Desa
Kebijakan Makro Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja
produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian, pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal.
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
7 |
1. Kebijakan Makro yang Mendukung 2. Strategi Meningkatkan Efektifitas
Program Perlindungan Sosial 3. Strategi Meningkatkan Produktifitas
Kelompok Bawah-Tengah
Upaya Mendorong Penurunan Tingkat Kemiskinan
Kebijakan Makro yang Mendukung
9 |
Penting Menjaga Tingkat Harga Kenaikan GK Cenderung Meningkatkan Jumlah Penduduk Miskin
CATATAN: Tahun Dasar adalah Tingkat Kemiskinan Maret 2015 sebesar 11,22%
Kenaikan GK Penambahan
Jumlah Penduduk Miskin
Tingkat Kemiskinan (%)
5 % 5.527.886 13,39
10 % 11.990.859 15,93
15 % 19.149.378 18,83
20 % 26.310.235 21,54
10 |
Dampak Kenaikan Harga Beras Terhadap Perubahan Jumlah Penduduk Miskin
CATATAN:
1) Bobot bahan makanan dalam garis kemiskinan sekitar 65%
2) Bobot konsumsi beras dalam garis kemiskinan sekitar 26%
3) Peningkatan harga beras sebesar 10% berpotensi meningkatkan: • Inflasi sebesar 0,9 titik persen (langsung dan tidak langsung). • Angka kemiskinan sekitar 1,3 titik persen.
4) Diasumsikan pertumbuhan pengeluaran per kapita riil 5%.
Kenaikan Harga Beras
Penambahan Jumlah Penduduk
Miskin 10 % 330.031 20 % 660.062 30 % 990.093 40 % 1.320.123
29% konsumsi
beras Konsumsi makanan
Konsumsi lain
35%
65%
6.98
22.53
3.54
4.55
5.56
6.57
PertumbuhanKonsumsiDesil1
3.61
Inflasi Nasional
5.67
Pertumbuhan Garis Kemiskinan
Pertumbuhan Konsumsi Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, dan Inflasi
Maret 2016 – Maret 2017
4.59
00.51
1.52
2.53
3.54
4.55
PertumbuhanKonsumsiDesil1
1.34
Inflasi Nasional
2.15
Pertumbuhan Garis Kemiskinan
2.29
00.51
1.52
2.53
3.54
4.55
PertumbuhanKonsumsiDesil1
2.21
Inflasi Nasional
3.45
Pertumbuhan Garis Kemiskinan
Maret2016-Maret2017Maret2016-September2016 Sept.2016-Maret2017
BerbedadengankecenderunganselamaMaret2016–Maret2017danMaret2016–Sept2016,padaSept2016–Maret2017pertumbuhankonsumsipendudukmiskinlebihrendahdaripertumbuhangariskemiskinan.
12 |
InflasiGarisKemiskinan
PenurunanKngkatkemiskinanper1%
pertumbuhanekonomi*
(%point)
9.2 0.0969
11.5 0.0197
TingkatKemiskinan(%populasi)
JumlahOrangMiskin(juta)
Maret2012 11,96 29,13
Maret2013 11,36 28,17
Maret2014 11,25 28,28
MENGAPAPENURUNANTINGKATKEMISKINANMELAMBAT?MENINGKATNYAINFLASIGKDANMENURUNNYAKUALITASPERTUMBUHAN
*Pertumbuhanekonomi(MaretkeMaret)
• Antara 03.2013-03.2014, walaupun tingkat kemiskinan turun, jumlah absolut penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan meningkat
• Kenaikan inflasi garis kemiskinan disebabkan kenaikan harga BBM Juni 2013
• Melemahnya peran pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi tingkat kemiskinan
13
MENINGKATKAN AKSES LAYANAN DASAR MELALUI OPTIMALISASI APBN DAN APBD
Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Dompu
Kab. Bima
Kab. Sumbawa Barat
Kab. Lombok Utara
Kota Mataram
Kota Bima
5.00
7.00
9.00
11.00
13.00
15.00
17.00
19.00
21.00
23.00
60.00 65.00 70.00 75.00 80.00
Pe
rse
nta
se A
loka
si A
PB
D F
un
gsi
P
eru
mah
an d
an F
asili
tas
Um
um
(%)
Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih (%)
Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Infrastruktur Dasar dan Persentase Alokasi APBD Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2015
Strategi Meningkatkan Efektifitas Program Perlindungan Sosial
15 |
Profil kemiskinan di Indonesia dijelaskan oleh kemiskinan pada kelompok anak (di bawah 15 tahun) dan lansia (di atas 60 tahun)
Indonesia Population below Extreme Poverty Lines by Gender by Age Group* • Source: TNP2K/Mahkota à Based on data from Susenas March 2017.
• The poverty line used is the official poverty measure developed by BPS of 10.64%
Pe
rce
nta
ge
be
low
ext
rem
e p
ove
rty
line
0
5
10
15
20
25
Male Female
Kebijakan/programpenanggulangankemiskinankedepanperlufokuspadakelompokusiaanakdanlansia.
16 |
Kerentanan merupakan dimensi penting dalam penanggulangan kemiskinan…
IFLS:1993-2014 SUSENAS:2009-2010
Sistemperlindungansosialharusmampumeng-addrespermasalahankerentanan:
• DynamicupdaKng,on-demandapplicaKon• Grievancemechanism
Sumber:BackgroundStudyRPJMN2020-2024danAnalisisTimSPStrategiTNP2K
17
Early Childhood
(0 – 6 yrs old)
School Age Group
(7 – 18 yrs old)
Productive/Working Age Group
(19-59 yrs old)
Elderly Group (60 + yrs old)
ASPDB
Program Indonesia Pintar (6-21 yrs old age group)
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/National Health Insurance) Penerima Bantuan Iuran (PBI-JKN/Non Contributory) & Contributory Beneficiaries (Across Age Group)
Work Injury Compensation (JKK); Survivor’s Benefit (JKM), Old Age & Disability Insurance (JHT); and Pension Benefit (JP)
(Productive and Elderly Age Group)
So
cial
Pro
tect
ion
Pro
gra
m
Age Group across Life cycle
BPNT/Bansos Rastra/E-Voucher Food Assistance (Family based Social Assistance)
Program Perlindungan Sosial Saat Ini Cukup Komperhensif dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Resiko pada Berbagai Tahap Kehidupan….
BelanjaPemerintahPusatuntukprogramPerlindunganSosialUtamatahun2017sebesar95TrilyunRupiah
Sumber:AnalisisTimSPStrategiTNP2K
18
Namun Ruang Perbaikan untuk Peningkatan Efektifitas Masih Cukup Besar…. • Belanjaprogramperlindungansocialmasih0,73%dariGDP–negara-negaradengansisKmperlindungansosialyangbaikmengalokasikanrata-rata1,5%
• Meningkatkananggaranprogramperlindungansosial• ‘Menata’programbansos–25programbansosdiberbagaiKL
• MemperkuatprogrampenKngdengancakupankecil(BantuanLansia)
• Dampakprogrammenekankemiskinanlansia,memberimanfaatpadaRT
• Perbaikandisain/mekanismeprogram….termasukpemanfaatanteknologi(PKH,PIP-penjangkauan,DanaDesa…)
• Peningkatankapasitaskualitaspelaksanaanprogram(BPNT,PIP,dll)
• Konsolidasidanintegrasiprogrambansos• MemasKkanresikopadaberbagaitahapanhiduptertangani.
19
Kelembagaan Sistim Perlindungan Sosial • KoordinasidibawahpimpinanterKnggidipusat/daerah–mengatasipermasalahankoordinasimulK-sektor.
• Pembuatkebijakanvslembagapelaksana• PengelolaandatayangindependentdanobyekKf• Pemutakhirandatadinamisdanpengelolaannya
• meng-addressmasalahkerentanandanexclusionerror• On-demandapplica4on
• Grievanceandreferencemechanism• SisKmMonitoring-Evaluasi
STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIFITAS UMK
21 |Sumber: BPS, Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK), 2014
83.30
59.88
10.19
14.55
6.51
25.58
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Mikro
Kecil
SUMBER PERMODALAN USAHA MIKRO DAN KECIL
Bank 53%
Koperasi 3%
Lembaga Keuangan
bukan Bank 3%
Modal Ventura
0%
Mitra Kerja 7%
Perorangan
20%
Keluarga 7% Lainnya
7% Kecil Bank 26% Koperasi
5%
Lembaga Keuangan
bukan Bank 3%
Modal Ventura
0%
Mitra Kerja 12%
Perorangan
35%
Keluarga 6%
Lainnya 13% Mikro
22 |
Perbaikan KUR Menunjukan Hasil Positif
Realisasi penyaluran KUR 2007 s/d 31 Juli 2016 (Rp Miliar)
981
11,475
4,733
17,229
29,00334,230
40,898 40,297
22,757
61,883
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016#
Sumber: Kemenko Perekonomian, 2016 *2015(14Agustus–31Desember)(#2016s/d31Juli)
23 |
Sumber: BPS, Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK), 2014
ALASAN INDUSTRI MIKRO DAN KECIL TIDAK/BELUM PERNAH MEMINJAM DARI BANK
tidak tahu prosedur
10%
prosedur sulit 6%
tidak ada agunan
14%
suku bunga tinggi 8% usulan
ditolak 1%
tidak berminat
61%
Mikro
tidak tahu prosedur
4% prosedur
sulit 11% tidak ada
agunan 11%
suku bunga tinggi 15% usulan
ditolak 2%
tidak berminat
57%
Kecil
24 |
Hampir 60% industri mikro tidak memiliki rencana pengembangan setahun kedepan, sementara, industri kecil sekitar 40%.
59.3
39.69
16.57
27.25
1.78
4.34
20.32
26.75
2.02
1.96
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mikro
Kecil
TidakAda PenambahanSarana BukaCabangBaru
MemperbaikiKualitas Lainnya
Sumber: BPS, Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK), 2010
ORIENTASI KE DEPAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
25 |
Upaya Meningkatkan Produktifitas UMK
1. Perluasan akses modal: motivasi, penjaminan, pelibatan LKNB
2. Pendampingan, edukasi dan coaching 3. Fasilitasi akses pasar dan business-
linkage à Penting pemanfaatan teknologi digital!
Terimakasih