Click here to load reader

Mencla-mencle Batas BBM Bersubsidi fileMenteri Keuangan Agus Mar-towardojo berharap program penghematan BBM bersubsidi bisa dieksekusi pada triwulan akhir 2010. Soalnya, pemerintah

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Mencla-mencle Batas BBM Bersubsidi fileMenteri Keuangan Agus Mar-towardojo berharap program...

KEMENTERIAN Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan me-nyiapkan dana alokasi khusus (DAK) perumahan sebesar Rp150 miliar untuk pemerintah daerah mulai tahun depan.

Menurut Menteri Perumah-an Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa, nantinya dana itu akan disalurkan kepada seki-tar 40 hingga 50 kabupaten maupun kota. Syaratnya, ka-bupaten/kota tersebut ha-rus sudah memiliki program khusus untuk pembangunan perumahan.

Ia menilai, pengucuran DAK ke daerah sangat signifikan jika melihat kebutuhan ru-mah untuk masyarakat yang cukup tinggi di kabupaten maupun kota. Selain itu, de-ngan adanya DAK, imple-mentasi kebijakan pusat yang berjalan akan terintegrasi dengan daerah.

Ke depan kita akan ber-upaya meningkatkan DAK pe-rumahan tersebut hingga men-capai Rp400 miliar. Tambahan

dana tersebut akan diambil dari anggaran internal Kemen-pera yang ditetapkan dalam APBN (anggaran pendapatan

dan belanja negara), ujarnya seusai penandatanganan perjanjian kerja sama terkait fasilitas likuiditas pembiayaan

perumah an (FLPP) di Jakarta, belum lama ini.

Nantinya setiap pemerintah kabupa ten (pemkab) maupun

peme rintah kota (pemkot) yang akan memperoleh DAK perumahan diminta untuk menyiapkan lahan untuk pem-bangunan sekitar 1.000 ru-mah. Kemudian, Kemenpera akan menyubsidi sekitar Rp6,6 juta untuk setiap rumah yang dibangun.

Diperkirakan, setiap pem-kab maupun pemkot menda-patkan Rp6,6 miliar untuk 1.000 rumah. Untuk memperoleh DAK itu daerah harus bisa me-mastikan lokasi pembangunan rumah dan memiliki Perda Tata Ruang, ujar Suharso

DAK itu juga diharapkan dapat digunakan untuk pemba-ngunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan. De-ngan begitu, harga rumah yang dibangun para pengembang pun bisa ditekan 10%-20%.

Yang jadi persoalan, kan selama ini pengembang me-masukkan beban pemba ngunan PSU ke dalam harga jual rumah kepada masyarakat, tandas-nya. (CS/E-2)

RENCANA peme-rintah untuk me-ngendalikan jumlah konsumsi bahan ba-kar minyak (BBM) bersubsidi terbukti molor. Pembatasan BBM bersubsidi yang semula direncanakan pada September ini telah ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mi-neral Darwin Zahedy Saleh bakal diundur.

Menurut Darwin, pemerin-tah saat ini berkonsentrasi untuk menjamin pasokan BBM kepada masyarakat. Adapun

pembatasan BBM bersubsidi tidak akan tergesa-gesa.

Tidak ada pembatasan, tapi pemerintah akan lebih kepada memberikan imbauan supaya masyarakat yang mampu sadar bahwa BBM bersubsidi itu bu-kan untuk mereka, melainkan untuk transportasi umum dan rakyat kecil, jelas Darwin di Jakarta, pekan lalu.

Ia pun belum dapat memas-tikan apakah pembatasan BBM bersubsidi akan dilakukan ta-hun ini atau tahun depan. Sem-bari menunggu, menurutnya, pemerintah akan menekankan kepada usaha soft campaign kepada masyarakat.

Secara terpisah, Menko Per-ekonomian Hatta Rajasa men-gatakan pemerintah menunggu waktu yang tepat untuk melak-sanakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Kita tidak mau menetap-kannya dengan gegabah dan kemudian menim bulkan masalah baru lagi. Yang pasti, hasil studi dari UI, jelas bahwa

pemilik kendaraan pribadi mampu beli BBM tanpa sub-sidi, papar Hatta saat ditemui dalam acara open house Lebaran di rumah dinasnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Adapun opsi pembatasan BBM bersubsidi yang dipertim-bangkan pemerintah sejauh ini adalah pembatasan konsumsi bagi mobil yang diproduksi setelah 2005. Atau, pembatasan konsumsi bagi semua mobil pribadi.

Namun, pemerintah masih hitung-hitungan untuk mene-tapkan program penghematan BBM bersubsidi. Cita-citanya, dana subsidi BBM yang tidak tepat sasaran--lantaran ba-nyak pengonsumsi BBM ber-subsidi adalah masyarakat mampu--bisa dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Nah, saya kira perlu kaji ini betul, pemerintah sangat serius. Tapi kalau ditanya apa sudah diputuskan? Belum, ucap Hatta.

Triwulan IVDalam kesempatan terpisah,

Menteri Keuangan Agus Mar-towardojo berharap program penghematan BBM bersubsidi bisa dieksekusi pada triwulan akhir 2010. Soalnya, pemerintah perlu menjaga agar konsumsi BBM bersubsidi tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010.

Hingga akhir Juli, anggaran BBM bersubsidi sudah terpakai untuk 21 juta kiloliter (kl) dari kuota 36,5 juta kl pada 2010.

Guna menetapkan program penghematan BBM bersubsidi, pemerintah telah melakukan pembahasan di tingkat Kemen-terian Koordinator Perekono-mian bersama Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Sementara itu, meski peme-rintah mengaku tidak terge-sa-gesa, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono sudah mem-beri peringatan. Menurutnya,

konsumsi BBM bersubsidi bisa melampaui kuota kalau pro-gram pembatasan tidak lekas diterapkan. Kalau September tidak bisa dilakukan dan kita tidak berbuat apa-apa, niscaya konsumsi BBM bersubsidi ini akan mencapai 40,1 juta kiloli-ter hingga akhir tahun ini.

Sebelumnya, PT Pertamina selaku distributor BBM bersub-sidi memperkirakan stok BBM bersubsidi jenis premium yang ditetapkan 21,45 juta kl akan habis pada awal Desember. Artinya, akan ada kekurang an stok premium 1,78 juta kl men-jelang akhir tahun ini. Adapun jatah solar sebesar 11,9 juta kl akan habis pada November.

Di pihak lain, setiap 1 juta kl tambahan BBM bersubsidi akan membutuhkan penguatan subsidi kira-kira Rp1,9 triliun. Sementara itu, dana subsidi BBM yang telah dialokasikan pemerintah di APBN-P 2010 adalah Rp88,9 triliun. (*/E-4)

[email protected]

Pemerintah merasa tidak perlu tergesa-gesa menetapkan program pembatasan BBM bersubsidi.

Edna Tarigan

14 | Ekonomi Nasional SENIN, 13 SEPTEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA

PEMERINTAH berkeingin an menguasai penuh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Menteri BUMN Mustafa Abuba-kar menyatakan siap membeli 100% saham milik Nippon Asahan Aluminium Co Ltd.

Kita sanggup melakukan baik secara teknis maupun se-cara fi nansial. Kita sudah siap,

kita menghendaki diserahkan kepada Indonesia, kata Mus-tafa di sela acara halalbihalal di kediamannya di bilangan Ku-ningan, Jakarta, Jumat (10/9).

Proyek Inalum adalah proyek kerja sama antara pemerintah Indonesia dan investor asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium Co Ltd. Kerja sama itu dimulai sejak 1975 dan akan berakhir pada 2013. Saat ini, pemerintah Indonesia menguasai saham Inalum sebesar 41,12%, sedang-kan sisanya 58,88% dikuasai Nippon Asahan Aluminium.

Mustafa menambahkan su-

dah mengusulkan supaya se-luruh saham Inalum diberikan kepada Indonesia. Untuk itu, sudah dipersiapkan BUMN-BUMN yang akan menangani Inalum. Hal teknis, imbuhnya, akan dikerjakan PT Aneka Tambang Tbk. Untuk sokong-an finansial ada tiga BUMN yang siap membantu, yaitu PT Danareksa, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan PT Bahana Sekuritas. Selain itu, akan dibentuk juga BUMN Fund. Mudah-mudahan de-ngan BUMN Fund bertambah satu instrumen untuk pendana-an, kata dia.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun proposal negosiasi Inalum yang harus d iajukan paling lambat Oktober 2010. Untuk itu, Mustafa memastikan seusai Lebaran ini, pihaknya bersama Menteri Perindus-trian akan membahas kembali proposal negosiasi tersebut. Setelah itu, akan dilaporkan ke Menko Perekonomian dan akan ditunjuk tim negosiasi.

Selain itu, pemerintah In-donesia akan membentuk tim independen untuk melakukan evaluasi atas aset Inalum untuk mengetahui nilai bukunya. Menurut Mustafa, tim inde-penden itu masih didiskusikan oleh tim teknis, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kemente-rian Perekonomian, serta otori-tas penilai saham. (AT/E-5)

Pemerintah Ingin Kuasai 100% Inalum

Daerah Peroleh Dana Perumahan mulai 2011

SEJALAN dengan pengem-bang an bisnis PT Telekomu-nikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Bank Mandiri Tbk mengerat-kan sinerginya dengan BUMN telekomunikasi tersebut de-ngan menyediakan layanan perbankan guna memfasilitasi transaksi bisnis Telkom.

Layanan perbankan yang disediakan bertujuan un-tuk memudahkan transaksi pembayaran implementasi dari One Gate Payment, ujar Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca Nel-wan Mok dalam rilis yang diterima Media Indonesia , kemarin.

Acara penandatanganan kerja sama kedua BUMN itu dilakukan Fransisca dan Direk-tur Keuangan Telkom Sudiro Asno pada Rabu (8/9) di Plaza Mandiri, Jakarta.

Fransisca menuturkan pe-nyediaan layanan One Gate Payment merupakan bukti bahwa teknologi informasi yang dimiliki Bank Mandiri dan Telkom mampu mencip-takan sistem aplikasi yang mendukung efisiensi proses transaksi.

Kerja sama ini merupa-

kan bentuk dukungan Bank Mandiri untuk mendorong perkembangan bisnis Telkom sehingga dapat tumbuh ber-sama dengan prinsip saling menguntungkan, imbuh-nya.

Dengan kerja sama itu, Telkom dapat mengirim in-struksi transaksi pemba-yaran ke Bank Mandiri se-cara real time online dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan pada enter-prise resource planning (ERP) Telkom.

Sementara itu, Direktur Keuangan Telkom Sudiro Asno mengatakan layanan perbankan yang disediakan Bank Mandiri sangat strategis untuk meningkatkan pertum-buhan bisnis karena proses operasional transaksi akan lebih efi sien.

Kami berharap kerja sama ini dapat dikembangkan ke dalam layanan lain yang lebih luas guna mendukung bis-nis Telkom sebagai provider telekomunikasi terkemuka dan sejalan dengan misi Bank Mandiri sebagai wholesale trans-actional banking provider, kata dia. (*/E-4)

Mandiri dan Telkom Eratkan Sinergi

Dengan BUMN Fund bertambah satu instrumen untuk pendanaan.Mustafa AbubakarMenteri BUMN

Mencla-mencle Batas BBM Bersubsidi

DANA PER