MENAKAR PERAN BUMN DI ERA OTONOMI - Journal | Unair Koko Srimulyo.pdf · Koko Srimulyo, “Menakar Peran BUMN di Era Otonomi,” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Tahun XIV, Nomor

Koko Srimulyo, “Menakar Peran BUMN di Era Otonomi,” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik , Tahun XIV, Nomor 4, Oktober 2001,55-76.

55

MENAKAR PERAN BUMN DI ERA OTONOMI

Koko Srimulyo

Dosen FISIP Universitas Airlanggalulusan Unair (S1) dan (S2)

AbstractThe inducement of local autonomy requires local skills and autonomy to getsuffient fund support for local developmental programs, as well as a a newparadigmatic change in business units, including State Entreprises. The StateEntreprises are not responsible and give their profits only to the federalGovernment, but also to participate and be responsible in the sustainability oflocal development programs. This papers describes the strong need of the localgovernment, including the east Java Province, to the willingness of StateEntreprises to contribute the fund for local programs. While as corporate citizenState Entreprises politically are required to pursue a social mission, they alsoneed to be run professionally according to branchmark . This places the StateEntreprises in a difficult and dilemmatic position.

Keywords: State Entreprises, Indonesia, East Java, autonomy, corpora te citizen.

Sejak Januari 2001 kebijakanotonomi daerah benar-benar telahdigulirkan, dan ini berarti sistempemerintahan di Indonesia mautidak mau telah pula mengalamiperubahan yang sangat signifikan.Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah danUndang-undang Nomor 25 Tahun1999 tentang Perimbangan Keuang-an Antara Pemerintah Pusat danDaerah —yang merupakan tonggakawal (benchmark) pelaksanaandesentralisasi dan dekonsentrasi—sudah barang tentu akan mencipta-kan atmosfir baru dalam wacanamanajemen Pemerintahan Daerah,khususnya terhadap pengelolaankeuangannya.

Selama ini, di Indonesiamanajemen Keuangan Pemerintah

Daerah yang setiap tahunnyatercermin dalam konfigurasi APBD(Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah), umumnya terbangun atasdua komponen utama yaknikontribusi atau subsidi PemerintahPusat dan Pendapatan Asli Daerah(PAD). Sesuai dengan azas dekon-sentrasi yang digariskan olehUndang-undang tentang PemerintahDaerah yang berlaku sebelumnya(UU No. 5 Tahun 1974), komponenutama yang mendominasi strukturAPBD adalah dana subsidi dariPemerintah Pusat, sehingga dalamhal ini Pemerintah Pusat menjadisubyek dominan dalam manajemenkeuangan daerah pada khususnyadan manajemen Pemerintahan Dae-rah pada umumnya. Peran PADsendiri setiap tahunnya diperkira -kan hanya bergerak antara 15-25%,


56

sehingga posisi berbagai daerahboleh dikata sangat marginal dalamkemandirian membiayai kegiatanpembangunan.

Walaupun banyak daerahsecara riil memiliki potensi danvolume sumber-sumber PAD yangcukup besar dan sangat dimung-kinkan bagi daerah tersebut untukmandiri (otonom), akan tetapiPemerintah Pusat senantiasamelakukan penyerapan besar-besaran terhadap sumber-sumberpendapatan yang ada di daerah.Daerah Instimewa Aceh misalnya,pada tahun 1997 sebetulnyamampu menghasilkan Rp 30 triliunpendapatan kotor yang keluar dariperut bumi Aceh. Akan tetapi APBDAceh pada tahun anggaran 1997/1998 hanya memperoleh 0,35% darikekayaan alam yang disedot kepusat. Demikian juga untuk daerahRiau. Total sumbangan Riau terha -dap penerimaan negara mencapaiRp 59,146 triliun pada tahunanggaran tahun 1997/1998, tetapiironisnya Pemerintah Pusat hanyamengembalikan 1,71% atau sekitar1,013 triliun saja (Forum, 7 Januari2001). Hal ini juga terjadi padadaerah-daerah lain seperti IrianJaya, Kalimantan Timur, JawaBarat dan sebagainya.

Secara politis, dominasi pusatterhadap daerah di masa lalumemang ditengarai sengaja dilaku -kan sebagai bagian dari upayasistematis Pemerintah Pusat untukmemposisikan institusinya sebagaisuprastruktur serta menempatkandaerah sebagai subordinat dandependen kepadanya. Daerah harusmenunggu datangnya dana bantuan

dari pusat untuk pembangunan didaerahnya. Menurut SyamsuddinHaris (Kompas, 28 April 2000), halini terjadi karena penyelenggaraanpemerintahan di daerah telahmengalami distorsi terutama padacara pandang pemerintah (rezim)yang menjadikan kebijakan otonomidaerah sebagai instrumen sentrali-sasi, eksploitasi dan penyeragamanatas daerah yang sangat beragam.Pemerintah Pusat menempatkandiri seolah-olah sebagai “RobinHood”, tetapi sesungguhnya berperi-laku layaknya Malin Kundang,karena merampas kekayaan lokaltanpa pernah mengakui daerah-daerah sebagai “ibu kandung” dansumber inspirasinya.

Selama Orde Baru hinggatahun 2000, ketergantungan Peme-rintah Daerah terhadap Pusatumumnya sangat tinggi. Dilihatdari aspek keuangan daerah,misalnya ketergantungan Pemerin-tah Daerah pada Pusat adalahsebesar 41% sampai 92%. Sedang-kan sumbangan atau kontribusiPAD terhadap APBD hanya berkisar7,1% sampai 59 % (Tim FisipolUGM, 1995). Studi yang dilakukanSimanjutak menemukan, dari 26propinsi yang ada di Tanah Air,hanya 2 propinsi saja —yaitu Balidan DKI Jakarta— yang PAD-nyamelebihi 50% dari APBD. Sementaraitu, sebagian besar yang lain hanyaberkisar antara 20-30%, bahkanada 2 propinsi yang PAD-nya hanyadi bawah angka 10%. Untuk DaerahTingkat II, kondisinya bahkan jauhlebih parah. Dari 298 Dati II yangada, dilaporkan sebanyak 150


57

daerah yang sumbangan PAD-nyakurang dari 10%.

Dalam kaitannya denganPDRB (Produk Domestik RegionalBruto), menurut Sanit (1998)kontribusi PAD terhadap PDRB DatiII hanya berkisar antara 0,23%sampai 0,72% di tahun 1990.Padahal besarnya kontribusi PADini bisa dijadikan salah satu ukurankeotonomian suatu daerah. Sema-kin besar sumbangan PAD terha -dap APBD, semakin besar pulakeotonomian suatu daerah. Hasilstudi yang dilakukan I Putu Riasadari Bappenas (1999) mensinyalirpaling-tidak ada 10 propinsi yangkemungkinan akan bangkrut jikakebijakan otonomi benar-benardiberlakukan karena kecilnya PADyang dimiliki. Bali, Sulawesi Utara,Sulawesi Tengah adalah beberapa diantara propinsi yang Pemdanyaterancam gulung tikar. Di daerahtersebut, selama ini APBD dipasokdari Jakarta rata-rata lebih dari 80persen, sehingga jika merekadibiarkan untuk hidup secaramandiri boleh jadi akan kesulitan(TEMPO, 7 Januari 2001).

Saat ini, kendati pelaksanaanotonomi daerah masih menjadi prodan kontra, bagaimana punpemberian kemandirian dankesempatan bagi daerah untukmengatur dirinya sendiri paling-tidak telah melahirkan harapan-harapan baru yang menggairahkan.Dengan digulirkannya kebijakandesentralisasi dan dekonsentrasi,fenomena ketimpangan antarwilayah, kemiskinan dan semacam-nya diharapkan tidak akan terjadilagi pada masa mendatang sebab

dengan diberlakukannya kebijakanotonomi daerah, maka era baruPemerintahan Daerah benar-benartelah hadir. Pemerintah Daerahbakal berperan sebagai “the realmanager” dalam operasionalisasiroda manajemen pemerintahandaerah. Kewenangan daerahmencakup kewenangan dalamseluruh bidang pemerintahan,kecuali kewenangan dalam bidangpolitik luar negeri, pertahanan dankeamanan, peradilan, moneter danfiskal serta kewenangan di bidanglain (Pasal 7 ayat 1, UU No. 22Tahun 1999). Untuk fungsi-fungsiyang menjadi pengecualian terse-but, kendali sehari-hari sepenuhnyatetap dipegang oleh PemerintahPusat.

Peran BUMN

Di balik optimisme dan harapanyang melambung di era otonomi,pergeseran paradigma penyelengga-raan pemerintahan daerah inisesungguhnya juga membawaimplikasi yang cukup berat bagirumah tangga daerah dikarenakanPemerintah Daerah —mau tidakmau— harus berperan sebagailembaga mandiri yang mampumengurusi sekaligus membiayaiakan kebutuhan rumah tangganya(baca: keuangan) sendiri tanpaharus bergantung sepenuhnya padabantuan dari Pemerintah Pusat.

Dengan diberlakukannya UUNo. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25Tahun 1999, maka konsekuensiyang tak terelakkan adalahkewajiban Pemerintah daerah untukmendanai Anggaran Pendapatan


58

dan Belanja Daerah (APBD)-nya darisumber-sumber penerimaan Dae-rah, terutama peran PAD akanmenjadi semakin besar. Dalampenyelenggaraan pemerintahanyang otonom, jumlah APBD idealnyasecara signifikan didukung olehPAD masing-masing sehingga hal inidapat dimaknai sebagai refleksi ataspartisipasi nyata dari anggotamasyarakatnya. Di sisi lain, alokasidana APBD idealnya mencerminkantingkat manfaat internal daneksternal yang berpeluang diterimaoleh masyarakat yang ada di daerahitu sendiri.

Oleh karena itu daerah harusmampu memanfaatkan dan/ataumengelola sumber-sumber keuang-annya sehingga mempunyai maknastrategis dalam pembiayaan peme-rintahan dan pembangunan. Menu -rut UU No. 25 Tahun 1999 sumber-sumber penerimaan Daerah dalampelaksanaan otonomi meliputi: (a)Pendapatan Asli Daerah, (b) DanaPerimbangan, (c) Pinjaman Daerah,dan (d) Lain-lain Penerimaan yangsah. Sejak otonomi diberlakukanbulan Januari 2001, maka Daerahdituntut siap untuk mengenalikemampuan dan potensi daerahnyasendiri, terutama dalam bidangfinansialnya, dan hal ini jelas akanmembutuhkan identifikasi kembalipotensi sumber-sumber penerimaanDaerah baik secara intensifikasimaupun ekstensifikasi.

Salah satu potensi sumber-sumber penerimaan Daerah yangsaat ini ramai “diincar” oleh Daerah-daerah adalah Badan Usaha MilikNegara (BUMN). BUMN adalah salahsatu pilar kekuatan ekonomi selama

33 tahun pembangunan nasionalyang fungsinya sebagai agenpembangunan dan sebagai pengha-sil keuntungan telah begitu jelasdirasakan. Kenyataan selama inimenunjukkan tak sedikit BUMNyang mampu menciptakan profitdan bisa menjalankan fungsinyasecara optimal sebagai agen pemba -ngunan, sehingga bisa dipahamijika berbagai daerah berkeinginan“menguasai” BUMN melalui kepemi-likan saham BUMN yang ada diwilayahnya. Di Jawa Pos Jum’at 5Januari 2001 dilaporkan bahwaPemerintah Propinsi KalimantanTimur bermaksud untuk menguasaisaham BUMN yang ada di wilayah-nya sebesar 20–30%, demikian jugadengan Irian Jaya dan daerah-daerah lainnya, bahkan DaerahRiau sampai saat ini masih tetapngotot untuk menguasai 70%saham BUMN dari dari pertam-bangan minyak dan gas bumi.

Di Sulawesi Selatan, Guber-nur dikabarkan telah mendesakkeras pada pemerintah pusat agarmeninjau kembali isi kontrakpertambangan nikel seluas 9 ribuhektar di Kabupaten Luwu Utara.Hasil sumbangan PT Inco padaPemda Sulawesi Selatan sebesar 5milyar atau 600 ribu dollar US pertahun dinilai Gubernur Palagunaterlalu kecil dibandingkan keun-tungan PT Inco yang dalam waktusetengah tahun saja mampumenaguk keuntungan hingga 49,2juta dollar US (TEMPO, 7 Januari2001). Di Sumatra Selatan, Pemdadilaporkan juga telah mensahkansebuah Perda yang meminta PTSemen Baturaja untuk menaikkan


59

setoran pajak dari 4 rupiah per sakmenjadi 40 rupiah per sak, dan saatini dikabarkan tengah bernegosiasidengan PT Pusri untuk jugamenyetor pajak 50 rupiah per sak(Gatra, 6 Januari 2001).

Daerah Aceh, menurut Guber-nur Aceh Abdullah Puteh, pihaknyajuga menginginkan menguasaisemua saham BUMN, denganharapan kepemilikan sahamtersebut akan mampu menghidup-kan puluhan BUMD (Badan UsahaMilik Daerah) yang dalam realitanyasangat minim dari aspekpermodalan. Persoalan permodalan—yang berimplikasi pada kinerjaBUMD ini hampir merata padasebagian besar daerah-daerah.Kontribusi BUMD terhadap PADadalah yang paling kecil (3,0%)dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan PAD lainnya,seperti pajak yang mampu mem-berikan kontribusi sebesar 83,6%,retribusi daerah 8,3% dan penda-patan lain-lain 5,1% (Forum, 7Januari 2001). Oleh karena itu Acehberkeinginan untuk memiliki sahampada perusahaan-perusahaan yangada di wilayahnya melalui BUMD -BUMD.

Di Jawa Timur sendiri,persoalan “penguasaan“ BUMN lainlagi bentuknya. Menurut KepalaDinas Pendapatan Daerah, di JawaTimur terdapat hampir 60 BUMNyang setiap tahunnya mampu mem-berikan setoran kepada PemerintahPusat sebesar sekitar Rp 16-17triliun. Bagi Jawa Timur denganmeminta bagian kurang-lebihsebesar 30% keuntungan BUMN ituuntuk memperbesar PAD, selain

dinilai proporsional, sesungguhnyajuga mendesak karena disadaribahwa dropping DAU sendiri tidakmungkin mampu menutupi kebu -tuhan pembangunan secarakeseluruhan (Jawa Pos, 8 Januari2001).

Fenomena daerah-daerahyang berkeinginan “mengincar” dan“menguasai“ BUMN-BUMN yangberada di wilayahnya —denganberbagai bentuk— sebagai upayauntuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerahmerupakan masalah yang menarikuntuk dikaji lebih jauh, karenabagaimana merealisasinya tentunyabukanlah hal yang mudah, bahkanada kesan isu ini telah menyulutkontroversi yang berkepanjangan.Harian Surabaya Post, 11 Januari2001 telah melaporkan adanyakeberatan sejumlah pimpinanBUMN, khususnya PTPN X, XI, danXII yang risau atas keinginansejumlah daerah untuk menguasaiBUMN. Seperti diketahui, sampaisaat belum ada landasan hukumyang jelas yang secara teknismengatur dan mengakomodasikan“keinginan” dari daerah-daerah diatas, sehingga yang muncul adalahkesimpangsiuran. Di samping iturencana berbagai daerah untukmenguasai BUMN, juga tidak menu -tup kemungkinan akan muncul“konflik” persaingan antara Peme-rintah Propinsi dengan PemerintahKabupaten/Kota dalam kaitannyadengan “penguasaan” BUMN-BUMNyang berada di wilayahnya.

BUMN yang di masa laludianggap sebagai sarang penyamundan tempat bercokolnya KKN


60

memang sempat terbukti berperancukup efektip dalam meresponskrisis. Di tengah situasi krisis yangberkepanjangan, manejemen BUMNyang konvensional, lamban dalammerespon perubahan, dan terkesankurang professional, ternyata justruterbukti mampu tampil sebagai“katup pengaman” di masa krisisyang diharapkan dapat berperansebagai engine of growth (Suwandi,1999). Meskipun begitu tidak semuaBUMN yang ada di Indonesiatergolong sehat. Menurut DR.Sofyan A. Djalil (Usahawan, Juni1999) pada tahun 1997 terdapat54% BUMN dalam kondisi tidakatau kurang sehat, sehinggadibutuhkan seseorang yang mampu“menyulap” BUMN menjadi sehat.Dari sekitar 160 BUMN dengan totalasset sebesar Rp 460 triliun padaakhir tahun 1997, ternyata kinerjakeuangannya sangat tidak meng-gembirakan. Dilihat dari return onasset (ROA) rata-rata tidak pernahlebih dari 4% bahkan pada tahun1997 hanya 2,6%. Kondisi inimenunjukkan terjadinya inefisiensidalam penggunaan sumberdaya(resources).

Dengan melihat kelebihandan kekurangan BUMN sepertidiuraikan di atas, oleh karena itukeinginan Daerah-daerah untuk“menguasai” BUMN hendaknyadiawali oleh adanya suatupengkajian yang cermat dankomprehensif mengenai kondisi riilBUMN-BUMN yang ada di wilayah-nya. Jangan sampai keinginantersebut justru menimbulkandampak yang kurang baik bagijalannya pembangunan di daerah.

Konsekwensi logis dari itu semua,Propinsi Jawa Timur yangwilayahnya ditempati BUMN-BUMNdalam jumlah yang cukup banyak,perlu segera dilakukan suatupenelitian dan pengkajian mengenaiBUMN-BUMN yang memenuhi nilai-nilai strategis dan memperolehmanfaat yang maksimal di wilayahPropinsi Jawa Timur dankontribusinya dalam meningkatkanpendapatan daerah.

Penelitian yang tengahdilaporkan ini, secara purposivememilih sejumlah BUMN yangdinilai memiliki peran strategis, baikdalam pengertian skala kegiatanusaha yang ditangani maupunperannya dalam penciptaan lapang-an pekerjaan bagi masyarakat JawaTimur. Lokasi penelitian ditetapkandi Kabupaten Gresik dan KotaSurabaya. Di kedua daerah tersebutdipilih sejumlah BUMN besar untukdikaji dan dilibatkan dalam diskusiyang intensif untuk menyusunformat kontribusi BUMN dalammensukseskan pelaksanaan kebi-jakan otonomi daerah di JawaTimur. Secara rinci, BUMN-BUMNyang dikaji dalam penelitian iniadalah: PT Semen Gresik, Petroki-mia, Pelindo III, Angkasa Pura, PLN,Telkom, PTPN X, XI, dan XII.

Dalam penelitian ini, datayang dibutuhkan dikumpulkanmelalui tiga cara. Pertama, me-ngumpulkan data sekunder tentangkondisi masyarakat dan kegiatanpembangunan ekonomi di JawaTimur. Data sekunder tentang JawaTimur ini dikumpulkan dari BPSdan ditambah dengan berbagai hasilkajian tentang pembangunan di


61

Jawa Timur yang telah dilakukankalangan Perguruan Tinggi. Kedua,mengumpulkan data primer daripara pejabat di lingkungan BUMNterpilih dengan tujuan untukmenggali secara langsung aspirasidan respons mereka terhadapkebijakan otonomi daerah, khusus-nya tentang peran BUMN sebagaisalah satu sumber potensialkeuangan daerah. Ketiga, dalampenelitian ini juga dilakukanpengumpulan data primer denganmetode FGD (Focus GroupDiscussion) yang melibatkan sejum-lah pengelola BUMN, dinas terkait,dan kalangan akademisi. FGD inidiselenggarakan terutama untukmengetahui kinerja BUMN danbagaimana peran mereka terhadapkegiatan pembangunan di JawaTimur.

Kendala

Bagi pemerintah pusat maupundaerah, BUMN ibaratnya adalahpundi-pundi emas yang sangatbermakna dan layak untuk diper-ebutkan. Bagi pemerintah pusat, ditengah kondisi krisis dan situasikeuangan nasional yang serbaprihatin, salah satu sumber danayang diharapkan dapat memberikansumbangan yang cukup berarti bagiAPBN tak pelak adalah BU MN.Seperti dilaporkan berbagai mediamassa, bahwa Menkeu sekitar Junilalu telah memanggil sekitar 30petinggi BUMN besar, dan memintaagar keuntungan dari usaha-usahaBUMN itu digenjot 1 trilyun lebihbanyak dari keuntungan sebelum-

nya yang cuma 6,5 trilyun (Gatra,30 Juni 2001).

Di mata pemerintah pusat,berharap dukungan dana darikeuntungan BUMN untuk saat iniadalah jauh lebih realistis daripadaberharap mendapat dukungan danautang luar negeri atau dari hasilkerja BPPN yang semula diharapkanmampu menjual berbagai aset hasillikuidasi dengan harga yangmenguntungkan. Sementara itu,bagi pemerintah daerah, kehadiranBUMN juga disadari makin penting.Di tengah keterbatasan jumlah DAUdan PAD yang dimiliki, memintaBUMN agar mau berbagaikeuntungan tampaknya dinilaiwajar dan menjanjikan. Cuma,keinginan berbagai daerah, terma-suk Propinsi Jawa Timur, untukmemperoleh tambahan dana pem-bangunan dari BUMN tampaknyatidak akan berjalan semudah yangdibayangkan. Dalam hal ini, paling-tidak ada tiga kendala yangmenghambat.

Pertama, karena kinerjaberbagai BUMN yang ada di JawaTimur tidak selalu semua dalamkondisi sehat. PLN, misalnya,dilaporkan selama tahun 2000 lalusecara nasional mengalami kerugiansekitar 0,5 trilyun. Demikian pulaPTPN XI, yang dilaporkan selamatahun 1999 rugi sebanyak 35 milyardan tahun 2000 bahkan naik angkakerugiannya menjadi 89 milyar.Diakui atau tidak, sejumlah BUMNsekarang sedang menghadapiproblema keuangan yang serius,kesulitan likuiditas (cash flow), danbahkan nyaris bangkrut. MenurutSofyan A. Djalil (Usahawan, Juni


62

1999) pada tahun 1997 terdapat54% BUMN dalam kondisi tidakatau kurang sehat, sehinggadibutuhkan seseorang yang mampu“menyulap” BUMN menjadi sehat.Di Indonesia dari sekitar 160 BUMNdengan total asset sebesar Rp 460triliun pada akhir tahun 1997,ternyata kinerja keuangannyasangat tidak menggembirakan.Dilihat dari return on asset (ROA)rata-rata tidak pernah lebih dari 4%bahkan pada tahun 1997 hanya2,6%. Kondisi ini menunjukkanterjadinya inefisiensi dalam peng-gunaan sumberdaya (resources).Apakah saat ini BUMN-BUMN yangada telah berhasil berbenah danmendongkrak kinerjanya, semuamasih menjadi tanda tanya. Tetapi,akibat situasi krisis yang berkepan-jangan, diprediksi performanceBUMN-BUMN yang ada kurang-lebih tetap seperti dahulu, bahkantidak mustahil makin buruk karenaselama bertahun-tahun telah terbia-sa mengandalkan pada fasilitas danhak monopoli yang tidak wajar.

Berdasarkan laporan resmipemerintah pada tahun 1997, lebihdari 50 persen BUMN kurang atautidak sehat. Rinciannya, 57 BUMNdinyatakan tidak sehat (35,8persen), 29 BUMN kurang sehat(18,2 persen), 33 BUMN sehat (20,8persen), dan 41 BUMN sehat sekali(25,2 persen). Laporan tahun 1997tersebut lebih baik daripada tahun1992 yang menyatakan, 25 BUMNyang sehat dan 35 BUMN yangsehat sekali dari 188 BUMN yangdiperiksa, jadi 68,09 persen BUMNyang diperiksa dalam keadaankurang atau tidak sehat. (Rachbini,

2001: 82). Bahkan, yang mempri-hatinkan, di antara BUMN-BUMNtersebut justru menjadi bebannegara secara terus-menerus.Dengan BUMN yang kurang atautidak sehat, sulit mengharapkannyasebagai suatu lembaga ekonomiyang mampu berperan dengan baik,tidak hanya dalam kuantitas keun-tungan, bahkan dalam memberikanpelayanan yang memadai kepadamasyarakat. (Rachbini, 2001: 82)

Kedua, karena posisi dilema-tis BUMN sendiri sebagai badanusaha yang harus bekerja secaraprofesional dan kompetitif di erapersaingan global. Berbagai bentukintervensi negara —baik itupemerintah pusat maupun daerah—ke dalam BUMN telah terbukti lebihbanyak berdampak distortif terha -dap kinerja bisnis. Campur tanganpemerintah yang seringkali kurangmemahami dinamika pasar dansarat dengan muatan kepentingansubyektif kekuasaan, bukan sajaberesiko menyebabkan terjadinyakerancuan manajemen, tetapi jugadapat mempengaruhi kepercayaanpasar. Dalam penentuan dan pemi-lihan pimpinan BUMN, misalnya,sejumlah daerah di Jawa Timurdilaporkan pernah terpikir mengi-nginkan agar ada satu-dua orangpemerintah daerah yang ditempat-kan di jajaran direksi ataukomisaris. Di mata jajaran pengelolaBUMN, keinginan daerah untukterlibat dalam proses manajemenseperti ini selain dinilai melanggaraturan yang telah ditetapkanMenkeu, juga tidak mustahilberdampak kontra-produktif bagikelangsungan BUMN di masa depan


63

karena kemungkinan masuknyaorang-orang yang tidak profesional.

Ketiga, karena upaya daerahuntuk meminta sebagian darikeuntungan BUMN sebenarnyabukan merupakan urusan jajarandireksi BUMN yang ada di daerah,tetapi sepenuhnya merupakankewenangan pemerintah pusat —dalam hal ini Menkeu. Di mataDireksi BUMN, mereka semua padahakekatnya adalah pelaksana yangdiserahi tanggungjawab mengeloladan membesarkan perusahaan.Persoalan kewajiban BUMN padapembangunan pemerintah pusatatau daerah sepenuhnya telahdiatur oleh SK Menkeu danmustahil mereka dapat keluar dariketentuan yang telah ditetapkanpemerintah. Di samping itu, bagiBUMN yang telah go public, tentupersoalannya menjadi lebih rumitsebab sebagian pemilik sahamadalah murni dari kalangan swasta,atau bahkan investor asing yangtentunya juga terikat pada aturanhukum internasional dan ketetapanhukum pemerintah Indonesiasecara keseluruhan. Sebuah BUMNyang sebagian sahamnya dimiliki-nya investor asing, dalam prosespenunjukan direksi dan sebagainya,termasuk pula persoalan pembagiandeviden, tentu semuanya ditentu -kan oleh forum rapat pemilik sahamsecara profesional.

Salah seorang peserta FGDdari salah satu BUMN melontarkanperumpamaan yang menarik untukdisimak. “Jika mau telurnya, yaayamnya jangan dikurung”. BagiBUMN, semangat implementasikebijakan otonomi yang terlalu

menggebu dan berbagai bentukregulasi serta intervensi pemerintahdaerah ke dalam tubuh BUMNdikhawatirkan akan mengurangikelincahan dan profesionalismeBUMN itu sendiri sebagai badanusaha yang berorientasi profit danhidup di lingkungan persaingandunia usaha yang makin kompetitif.Disadari bahwa kehadiran BUMN dimana pun harus menempatkankepentingan masyarakat sekitarsebagai hal yang penting. Tetapi,bukan berarti BUMN lalu dapatdiberlakukan sebagai salah satudinas atau instansi pemerintahyang dapat diatur dan dimasukkanke dalam bagian sistem birokrasipemerintah daerah.

Bahwa sejak diberlakukankebijakan otonomi, kabupaten-kotadan propinsi memang memilikiotoritas yang lebih leluasa untukmengatur dan menghidupi dirinyasendiri adalah benar adanya.Namun demikian, sering terjadikeinginan daerah untuk memper-oleh sebagian keuntungan dariBUMN secara langsung masihterganjal oleh sikap pemerintahpusat yang terkesan engganmelepas sumber-sumber danapotensial —di samping karenabelum jelasnya landasan hukumyang mendukung upaya pemberiankontribusi langsung BUMN kepadadaerah.

Peran BUMN

Secara teoritis, ada tiga komponendasar yang menunjang kelangsung-an BUMN di masyarakat, yakni:profit atau keuntungan, masyara-


64

kat, dan lingkungan sekitar(environment). Sebuah BUMN yangbesar dan setiap tahun melaporkankeuntungan yang spektakuler,tetapi jika di saat yang sama hidu psoliter dan kurang menyapamasyarakat di sekitarnya, makajangan heran apabila kelangsunganproduksinya terganggu akibattuntutan dan aksi unjuk rasa wargasekitar yang dipicu kecemburuansosial dan rasa alienasi.

Belakangan ini, desakan agarBUMN lebih peka pada lingkungansosial kemasyarakatan, setidaknyadilandasi atas 5 (lima) pertimbanganberikut. Pertama, selama ini banyakpihak mulai mengerti bahwa BUMNsering memperoleh biaya investasigratis yang diperoleh dari hutangluar negeri. Apabila BUMNmengalami kegagalan atau merugibaik secara langsung maupun tidaklangsung rakyat atau masyarakatakan turut menanggung akibatnya.Seperti diketahui bahwa suntikandana yang diberikan kepada BUMNmerupakan dana dari hutang luarnegeri dan untuk pembayarannyatentu dilakukan dengan danarakyat melalui APBN.

Kedua, adanya desakan bagitransparansi di berbagai sektor, takterkecuali di lingkungan BUMN.Selama pemerintahan Orde Baru,boleh dikata BUMN hanyalahmenjadi sapi perahan dan kaskeuangan bagi partai politiktertentu. Tetapi, sejak reformasibergulir, maka seluruh laporankeuntungan dan pengeluaranBUMN tentu tidak bisa lagi dilaku -kan secara gegabah, melainkan

harus dapat dipertanggungjawab -kan kepada publik.

Ketiga, terjadinya pergeseranjaminan keamanan kelangsunganusaha BUMN dari kekuasaan danuang ke jaminan sosial darimasyarakat di lingkungan sekitarBUMN. Sudah bukan rahasia lagibahwa kehadiran BUMN sangatberpengaruh terhadap ritmekehidupan masyarakat sekitar baiksecara sosial, ekonomi, psikologisdan kultural. Oleh sebab itu sebagaiefek timbal balik tidak jarang wargamasyarakat mengharapkan sensiti-vitas BUMN terutama pada persoal-an kesejahteraan masyarakat seki-tarnya.

Keempat, sebagai sebuahlembaga ekonomi dengan skalausaha cukup besar, bahkan sangatbesar, maka investasi sosial kiranyaperlu dipertimbangkan oleh pihakmanajemen BUMN. Belajar daripengalaman yang terjadi diberbagai daerah akhir-akhir ini,nampaknya pertimbangan kesela -matan dan rasa aman bagi BUMNyang hadir pada sebuah komunitasdan wilayah tertentu perludikedepankan. Hal ini pentingmengingat banyak kasus memperli-hatkan BUMN harus menanggungkerugian besar sampai mencapaiangka miliaran rupiah karenatindakan perlawanan masyarakat,baik berupa pengrusakan tanamanmaupun pembakaran danpenjarahan gudang yang dilakukanoleh masyarakat di sekitar BUMN.Kasus yang terjadi di Jembermisalnya —seperti yang diungkap-kan oleh sumber dari PTP X—pembakaran dilakukan oleh warga


65

masyarakat terhadap sekitar 50gudang tembakau. Padahaltembakau yang dihasilkan dariwilayah ini sangat dikenal di luarnegeri dan konon merupakan salahsatu jenis tembakau terklasifikasibagus di dunia. Kejadian iniberlangsung pada awal tahun 2001dan pihak PTP harus menanggungkerugian senilai lebih dari 1,4milyar rupiah.

Aksi anarkhis massa berupapembakaran dan pengrusakanterhadap aset negara ini juga terjadidi wilayah Malang, Jawa Timur.Seperti dilansir dari sumber PTPNXII, tepatnya di wilayah Kalibakar,Malang. Sekitar 2.050 hektartanaman Cacao terpaksa harusmusnah dirusak massa sehinggapihak PTP XII harus menanggungkerugian sekitar 14 milyar. Menurutinformasi pihak PTPN XII jenisCacao yang mengalami kerusakanternyata jenis yang terkategoribagus dan tidak ada duanya didunia. Aksi massa yang mencermin-kan tindakan anarkhis semacam ininampaknya cenderung rentanmarak terjadi di berbagai wilayah dimana BUMN tengah beroperasi.

Berbagai kasus perlawananmasyarakat terhadap negara dankekuatan komersial (baca: BUMN)diyakini hanyalah sebagian kecildari berbagai kejadian yangmungkin pernah muncul di JawaTimur. Tetapi, terlepas dari soaljumlah aksi yang pernah meletup,apa yang patut disimak dariberbagai kejadian tersebutsesungguhnya adalah latarbelakang mengapa aksi massa yanganarkhis itu terjadi, sehingga dapat

mengancam eksistensi BUMN danterganggunya operasi badan usahamilik negara tersebut. Di sampingpenjelasan politis sesungguhnyaanalisis juga dapat didasarkan padapersoalan kesenjangan sosialekonomi dan psikologis sertakultural yang melingkupi kehidupanmereka. Sebab aksi massa akanmemiliki probabilitas minimalmuncul ketika dimensi tersebutdikalkulasi. Persoalan kesenjanganatau kecemburuan sosial ekonomiyang terjadi antara masyarakatsekitar dengan para karyawanBUMN misalnya, bukan tidakmungkin dapat menyulut terjadinyakonflik antara pihak perusahaanBUMN dengan warga masyarakat.Belum lagi persoalan interaksisosial dan situasi kultural sertapsikologis masyarakat sekitarnyatentu memerlukan pemikiran yangbijak untuk segera disikapi olehpihak BUMN sendiri. Bagaimana -pun juga audit sosial ekonomi,psikologis dan kultural perludilakukan demi eksistensi dan dayakeberlangsungan sebuah kegiatanusaha.

Tidak mustahil terjadi, jikaaksi perlawanan masyarakatdibiarkan berlarut-larut, makakerugian yang harus ditanggungpihak BUMN akibat perilakuanarkhis massa jauh lebih besarjika dibandingkan dengankeuntungan yang diperoleh. Olehsebab itu bagaimanapun jugainvestasi sosial penting diperhatikandengan melakukan langkah konkritberupa kegiatan atau program yangberorientasi pada upaya pemberda -yaan dan peningkatan kondisi sosial


66

ekonomi masyarakat sekitarberoperasinya BUMN serta kegiatansosial yang lain. Langkah inipenting agar keharmonisanhubungan sosial antara pihakBUMN dan masyarakat sekitar tetapterjaga serta mereduksi ataumengeliminasi kemungkinan terja -dinya kesenjangan sosial ekonomiyang makin melebar.

Memang, tidak selalu yangnamanya kontribusi BUMN harusberupa dukungan dana ataupembagian keuntungan bagi Pemda.Berdasarkan penuturan para penge-lola BUMN yang hadir dalam acaraFGD, kontribusi dan sejumlahkegiatan sosial yang selama initelah dilakukan BUMN adalahsebagai berikut.

Pertama, dalam kegiatan pe-nyerapan tenaga kerja masyarakatsekitar. Berdasarkan hasil diskusiyang dilakukan diperoleh informasibahwa sebagian besar BUMN yangtersebar di berbagai kawasan diJawa Timur umumnya —pada ba-tas-batas tertentu— telah melaku-kan perekrutan tenaga kerja lokal.Sumber dari perusahaan semenGresik dan semen Tuban, misalnyamenyebutkan sejauh ini pihaksemen Gresik dan semen Tubantelah melakukan perekrutankaryawan hingga jumlah ribuanorang. Khusus di daerah Tuban sajaperekrutan karyawan sebanyak1.500 orang, belum lagi jumlahkaryawan yang bekerja di pabriksemen Gresik.

Hanya saja, meski cukupbanyak tenaga kerja lokal yangdiserap oleh BUMN ini tetapimenurut informasi yang ada

memperlihatkan bahwa tenaga kerjalokal yang direkrut ternyata hanyadiperkerjakan sebagai tukang sapudan tukang bersih–bersih (cleaningservice). Pendek kata tenaga kerjalokal yang terserap umumnya tidakmenempati atau berada pada pos -pos strategis melainkan hanyasebagai tenaga kerja pelengkapdengan strata “lower level”.Sementara itu untuk bagianprosesing dan bagian vital lainnyamasih dikerjakan oleh tenaga kerjadari luar wilayah Kerek, Tuban.Menurut penjelasan pihak semenGresik memang untuk bagianproduksi dan prosesing sertamanajerial lebih banyak direkrutdari Gresik karena statusperusahaan semen di Tubansebenarnya merupakan pengem-bangan dari perusahaan yang adadi wilayah Gresik. Langkah hampirsama nampaknya juga dilakukanoleh BUMN lain seperti PetrokimiaGresik.

Menurut informasi yangberhasil diperoleh dalam forum FGDdalam melakukan perekrutantenaga kerja pabrik Petrokimia jugamempertimbangkan tenaga kerjayang berasal dari sekitar pabrikPetrokimia Gresik. Hal inidimaksudkan agar dalam diri wargamasyarakat di sekitar pabriktumbuh rasa memiliki (sense ofbelonging) terhadap perusahaanBUMN. Dengan mengikutsertakanmasyarakat lokal dalam kegiatanindustri seperti ini diharapkaneksistensi dan daya survivalitasBUMN Petrokimia tetap terjaga danwarga masyarakat yang ada di


67

sekitar pabrik turut mendukungkeberadaan BUMN tersebut.

Keterlibatan penduduk lokalsebagai tenaga kerja dalamperusahaan BUMN ternyata tidaksaja terjadi di perusahaan yangbergerak di sektor industri. Daridata yang ada memperlihatkanbahwa seluruh BUMN yangbergerak di bidang perkebunan baiktembakau, tebu atau gula dantanaman produktif yang lain (disektor perkebunan) juga melibatkantenaga kerja lokal sebagai tenagapendukung pada BUMN yang ada.Bahkan menurut sumber dari PTPXII yang membawahi sekitar 11lokasi usaha yang tersebar diberbagai daerah tingkat II ataukabupaten jumlah tenaga kerjayang terserap kurang lebih sekitar60.000 tenaga kerja. Jumlah initidak hanya tenaga kerja yangberasal dari wilayah di mana BUMNberada tetapi juga tenaga kerja yangberasal dari luar wilayah.

Meski keterlibatan penduduklokal dalam kegiatan BUMNsenantiasa dipertimbangkan, na -mun menurut informasi yang adasistem seleksi yang ketat juga tetapdiberlakukan. Hal ini diterapkanagar kualitas kinerja BUMNbersangkutan dapat berjalan efektifdan efisien. Tetapi jika di daerah dimana BUMN berdiri belum adatenaga kerja yang memenuhikualifikasi tertentu sesuai dengankebutuhan maka langkah merekruttenaga kerja lokal tetap dilakukan,tetapi bukan untuk posisi tenagateknis melainkan sebagai tenagakerja kasar atau pelengkap semata.Hal ini nampaknya banyak

dilakukan oleh perusahaan BUMNagar pertimbangan keterlibatantenaga kerja lokal tetap terjaga.Persoalan yang mungkin pentinguntuk dipertimbangkan sesungguh-nya adalah apakah upaya untukmelakukan perekrutan tenaga kerjalokal pada posisi strategis tetaptidak dimungkinkan? Apakah tidakdimungkinkan adanya pendidikankhusus, pelatihan dan pembinaanbagi tenaga kerja lokal agar merekamampu untuk mengerjakan jenispekerjaan teknis sesuai kebutuhanperusahaan dan tidak hanyasebagai cleaning service semata.Jika ini dapat dilakukan maka akansangat bijaksana terutama untukmenumbuhkan rasa memiliki yangsemakin kuat. Terlebih lagi apabilalangkah ini dilakukan makakontribusi BUMN terhadap pembi-naan tenaga kerja lokal akanmakin terlihat nyata.

Kedua, program CommunityDevelopment. Sebagai suatu bentukkepedulian terhadap masyarakatsekitar dan investasi sosial jangkapanjang —menurut informasi—pihak BUMN telah mencanangkanberbagai program CommunityDevelopment dan melaksanakannyasecara langsung kepada masyarakatsekitar. Kegiatan yang berorientasipada aktivitas sosial dan bersifatkarikatif ini merupakan bagian darikegiatan besar yang disebut BinaLingkungan. Secara lebih terperinciprogram Bina Lingkungan yangdilakukan oleh BUMN memiliki 2(dua) program yakni pembangunanmasyarakat (community develop-ment) dan upaya peningkatankondisi sosial ekonomi masyarakat


68

melalui program Pembinaan UsahaKecil dan Koperasi (PUKK) sertaUsaha Kecil dan Menengah (UKM).

Program Bina Lingkunganpada dasarnya merupakan kebijak-an dari pusat oleh karenanyaprogram tersebut harus dilakukanBUMN. Bahkan pengaturan tentangalokasi persentasenya juga telahditentukan oleh pemerintah pusat.Berdasarkan informasi yang adauntuk merealisasi program BinaLingkungan pihak BUMN dimintauntuk menyediakan dana sekitar 1-3% dari laba bersih perusahaan.Meski demikian tidak seluruhBUMN yang ada di wilayah JawaTimur melakukan kegiatan ini.Instansi PLN misalnya karenasampai sejauh ini ditengarai merugihingga 0,5 trilyun, maka kegiatanBina Lingkungan yang diharapkanbisa memberikan kontribusi lang-sung kepada masyarakat terpaksatidak bisa dilakukan.

Pelaksanaan program BinaLingkungan nampaknya dalampelaksanaannya juga memperlihat-kan variasi pada tiap BUMN. Variasiini sangat bergantung kepadajumlah dana yang hendakdikontribusikan dan kondisimasyarakat sekitarnya. Bagiperusahaan milik negara denganskala usaha yang besar dankeuntungan yang besar mungkinbentuk program ini tentu akanberbeda dengan BUMN dengankeuntungan relatif kecil. Mengenaiprogram Community Developmentyang dilakukan oleh pihak SemenGresik dan Tuban misalnya, terlihatsangat beragam dan jumlah yangrelatif besar. Menurut sumber dari

semen Gresik untuk melakukanprogram Bina Lingkungan pihaknyamenyediakan dana miliaran rupiah.Beberapa kegiatan CommunityDevelopment yang dilakukan antaralain, program pelayanan kesehatan,penyediaan sarana jalan raya,saluran air, tempat ibadah,memberikan bea siswa untuksekolah, bantuan ternak, dansebagainya. Bahkan untuk kegiatansosial juga dilakukan seperti,perhatian terhadap orang jompodan kegiatan sosial lainnya. Danayang digunakan untuk kegiatan inijuga diambilkan dari gaji karyawansebesar 1 persen. Sehingga untuktiap bulan tiap karyawan akandipotong gajinya selanjutnyadikumpulkan sebagai dana BAZISdan kemudian dialokasikan untyukkegiatan sosial kemasyarakatantersebut.

Pentingnya pelayanan kese-hatan bagi penduduk sekitarBUMN memang diakui oleh sumberdari Petrokimia. Oleh sebab ituuntuk program Bina Lingkungan disamping memberikan fasilitas padapengusaha kecil dalam bentukprogram kemitraan pihak Petroki-mia juga memperhatikan kondisimasyarakat sekitarnya. Langkah inipenting mengingat kelangsunganoperasi sebuah perusahaan sesung-guhnya juga bergantung padakondisi masyarakat sekitarnya. Jikamasyarakat sekitar merasakanbahwa kehadiran perusahaan dilingkungan mereka sangat meng-ganggu dan mengancam kehidupanmereka bukan tidak mungkinmasyarakat akan menolak dengancara apapun. Oleh karena itu


69

pemahaman terhadap kondisimasyarakat sekitar sangat pentinguntuk diperhatikan. Sumber dariperusahaan Semen Gresik jugamenambahkan bahwa kesenjangansosial ekonomi yang tercipta antarakaryawan dengan masyarakatsekitar dapat juga memicu konflikyang pada gilirannnya akanberimbas pada perusahaan juga.Seperti yang terjadi di wilayahkabupaten Tuban (perusahaansemen Tuban), konflik kecil munculhanya karena persoalan kendaraankaryawan yang lalu lalang lewat danmenurut penduduk sekitar ini dapatmenimbulkan polusi udara sertasuara. Jika dulunya kehidupanpenduduk dapat berlangsungtenang, tetapi dengan kehadiransemen Tuban maka seolah ketentra -man menjadi terusik. Belum lagiketika ada kaca rumah pendudukyang pecah akibat getaran dansumber getar berskala besar yangtimbul akibat peledakan batu disekitar pemukiman penduduk.Apabila persoalan lingkungan initidak diperhatikan niscayakeberlangsungan operasi sebuahperusahaan termasuk BUMN iniakan terganggu.

Pendapat bahwa perlunyapihak perusahaan BUMNmemperhatikan lingkungan ataumasyarakat sekitar nampaknyamendapat dukungan dari BUMN dibidang perkebunan. Menurutsumber dari PTP, di samping untukkepentingan pasar langkah ini perluterutama untuk meminimalisirmaraknya aksi massa yang kerapterjadi di wilayah perkebunan.Seperti diketahui bahwa untuk

pasaran dunia sekarang ini produkyang dihasilkan PTP harus melaluitahapan audit terlebih dahulu.Audit terhadap produk ini jugamenyoroti soal lingkunganmisalnya: limbahnya bagaimana,sumber airnya dari mana, kondisialamnya masih asli atau tidak,kondisi perumahan dan tempatibadahnya seperti apa dansebagainya. Jadi produk yangdipasarkan diterima (recommended)atau tidak tergantung pada berbagaisyarat internasional yang telahdisepakati oleh berbagai negaratersebut. Dengan kondisi pasaryang semakin ketat maka syaratbahwa produk harus “wellenviroment” perlu dipenuhi. Hal initentu tidak mudah jika lingkungansekitar perusahaan khususnyalingkungan sosialnya tidakmendukung. Perusakan yang terjadipada perkebunan tanaman cacao diwilayah Kalibakar Malang seluas2.050 hektar misalnya, tentu akandapat menghadang terpenuhinyaprasyarat yang telah disepakatisecara internasional tersebut.Mencermati persoalan tersebut olehkarenanya perhatian terhadaplingkungan sekitar perusahaanpenting dilakukan.

Di berbagai BUMN, untukkepentingan pengembangan masya -rakat melalui program CommunityDevelopment dana yang dialokasi-kan lebih banyak bersifat hibah.Penggunaan dana ini misalnyauntuk pembangunan jembatan,saluran air atau gorong-gorong dansebagainya. Menurut sumber dariPTP XII, program CommunityDevelopment ini jauh lebih


70

memudahkan jika dibandingkandengan program PUKK atau UKMsebab pertanggungjawabannyatidak terlampau rumit. Di sampingitu dana untuk program CommunityDevelopment bersifat hibah dan inisangat memudahkan pihak perusa -haan BUMN.

Ketika ditanyakan tentangberapa persen sebaiknya pihakperusahaan BUMN mengalokasikandana untuk kegiatan binalingkungan? Sebagian besar wakildari BUMn menyebutkan bahwaaturan yang selama ini ditetapkanberkisar antara 1-3% dari lababersih. Menurut mereka jumlah iniadalah cukup rasional. Sebabpengeluaran perusahaan BUMNselama ini dirasakan telah cukupbesar terutama di sektor pajak.Oleh sebab itu dengan memberikankontribusi terhadap masyarakatsekitar secara langsung dalambentuk paket bina lingkungansebesar 1 sampai dengan 3 persendari keuntungan bersih merupakansesuatu yang wajar. Apabilamendasarkan pada aturan ini(ditetapkan oleh pusat) makasesungguhnya kontribusi yangdiberikan oleh tiap BUMN tidaklahsama, tergantung pada seberapabesar BUMN tersebut memperolehkeuntungan. Namun demikianmenurut informasi untuk tahun inidana yang tersedia pada tingkatpropinsi —dari hasil seluruh BUMNyang ada— telah mencapai jumlah78 milyar rupiah. Dana sejumlah inikonon tinggal menunggu penyalu -rannya ke masyarakat luas.

Ketiga, kontribusi BUMNdalam bentuk program Pembinaan

Usaha Kecil dan Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah. Hampirseluruh BUMN yang ada di wilayahpropinsi Jawa Timur nampaknyatelah melaksanakan program inikhususnya bagi perusahaan yangberhasil meraih keuntungan. Darihasil diskusi tercatat beberapaBUMN telah melaksanakan kegiatanPUKK dan UKM yakni, SemenGresik, Petrokimia, Pelindo, PTP,Telkom, Angkasa Pura dan sebagai-nya. Perusahaan Semen Gresikmisalnya telah melaksanakanprogram peningkatan ekonomimasyarakat bekerja dengan Lem-baga Swadaya Masyarakat (LSM)membentuk kelompok masyarakatatau Pokmas dan memberikanmodal usaha kecil. Bentuknyadapat berupa kegiatan di bidangpeternakan, kerajinan sepertikerajinan batik tulis, batu bata ataubatako dan sebagainya. ProgramPUKK ini kebanyakan dilakukandengan cara bergulir atau revolving.Artinya pengusaha atau mitrausaha kecil diwajibkan untukmengangsur dan setelah lunas,maka dana digulirkan atau dialo-kasikan pada mitra yang lain untukmengoperasikan. Hal ini diharapkanberlangsung terus menerus sehing-ga nantinya masyarakat dapat yangada di sekitar pabrik semen mem-peroleh keuntungan dari programtersebut.

Untuk melaksanakan kegiat-an PUKK, pihak BUMN mengakutidak segan-segan untuk memintabantuan dinas terkait. Kerjasamadengan Dinas Peternakan, LSMatau instansi yang lainnya jugadilakukan untuk memberikan


71

pelatihan (training) serta membekaliwarga masyarakat dengan berbagaiketrampilan. Menurut pengakuanpihak Semen Gresik bahwa upayapeningkatan kondisi sosial ekonomimasyarakat melalui langkahpemberdayaan memang menjadiperhatian penting agar kesenjanganyang terjadi dapat direduksi. Tetapinampaknya upaya tersebut tidaksepenuhnya dapat direalisasikankarena dana yang rencananya akandigulirkan ternyata banyak yangmengalami kendala. Dengan katalain mitra usaha seringkali terbuktikesulitan mengembalikan modalusaha sehingga rencana menggulir -kan dana tersebut menjadi tersen-dat.

Langkah melakukan pember-dayaan terhadap masyarakat nam-paknya juga telah cukup banyakdilakukan oleh BUMN di bawahnama Petrokimia Gresik. Perusaha-an ini telah membina masyarakatyang memiliki usaha kecil sejaklama. Bahkan ada kecenderunganpeningkatan alokasi dana untukkepentingan lingkungan dari sekitar1,7 milyar untuk tahun lalu tahunini menjadi sekitar 2,5 milyar.Peningkatan ini sesungguhnyamenjadi salah satu indikatorkeseriusan pihak BUMN dalammenangani masalah lingkungankhususnya kesejahteraan masyara -kat di sekitar BUMN beroperasi.Menurut penjelasan pihak Petroki-mia para pelaku usaha kecil yangada di sekitar pabrik Petrokimiabahkan saat ini cukup banyak yangmengalami keberhasilan danmandiri. Tidak jarang perusahaanPetrokimia memesan sepatu,

seragam topi, ikat pinggang, atauproduk dari pengusaha kecil yanglain yang ada di sekitar pabrikPetrokimia Gresik. Di samping itupihak Petro juga melakukanpembinaan terhadap mereka secarakontinyu. Meski demikian ada jugapengusaha kecil yang mengalamikegagalan sehingga sulit mengem-balikan modal usaha yangdipinjamkan pada mereka.

Apa yang dilakukan olehSemen Gresik dan Petrokimia ininampaknya juga dilaksanakan diBUMN lain yakni Pelindo. Pelindo IIIyang khusus menangani kawasanpropinsi Jawa Timur telah mematokanggaran sebesar 4,5 milyar untukusaha kecil dan koperasi yangbergerak di wilayah Jawa Timurpada tahun 2001. Jika memperha-tikan kondisi tahun yang lalu makaterjadi kenaikan yang cukupsignifikan. Hal ini tentu juga tidaktelepas dari besarnya keuntunganyang diperoleh pihak Pelindo yangjuga turut mengalami kenaikan.Menurut pihak Pelindo kontribusipihak BUMN yang selama inidilakukan sesungguhnya merupa -kan upaya positif untuk mengem-bangkan potensi yang ada dimasyarakat sekitar BUMN beropera -si.

Tetapi sayangnya, alokasidana untuk program PUKKseringkali bersifat sporadis dantiba-tiba tanpa ada konfimrasiterlebih dahulu dengan pihak-pihaktertentu. Akibatnya tidak jarangsatu pengusaha kecil mendapatkanbantuan dana dari berbagaisumber. Pernah terjadi di wilayahGresik satu pengusaha kecil


72

mendapatkan dukungan dana darilebih 2 sumber yakni PLN, Pelindo,dan BUMN yang lainnya. Tentu sajalangkah ini dirasakan kurangstrategis. Apa yang dialami olehpihak Pelindo selama ini seringkaliterjadi pihak mitra usaha tidakmemiliki kemampuan untukmengembalikan modal usaha.Pengembalian modal usaha tidakjelas dan cenderung “ngemplang”karena menganggap bahwa danatersebut merupakan danapemerintah dan mereka merasatidak perlu mengembalikannya.

Program PUKK yangdiselenggarakan oleh berbagai pihakmenurut pengamatan pihak Pelindosebenarnya juga mengandungunsur kelemahan yakni sulitnyauntuk melakukan pemantauan danmonitoring program tersebut. Halini berkaitan dengan sumber dayamanusia yang ada. Ada harapanbahwa untuk menangani persoalanyang berkaitan dengan PUKK danUKM hendaknya ditangani oleh timatau lembaga tersendiri agarpelaksanaannya dapat berjalanefektif dan efisien. Selama ini yangterjadi adalah tenaga kerja yang adadi BUMN diminta untuk menanganisementara mereka kurang memilikikemampuan dan beban kerjamereka yang terlampau tinggi. Disatu sisi mereka diharapkan untukmemacu keuntungan semaksimalmungkin di sisi lain mereka harusdirepotkan dengan pekerjaan untukmengelola dan menangani kegiatanyang berorientasi sosial tersebut.Keluhan serupa nampaknya jugadirasakan oleh BUMN AngkasaPura. BUMN yang berlokasi di

Juanda ini juga menyediakan danasekitar 4,5 milyar untuk programPUKK dan UKM. Upaya untukmengembangkan potensi yang adapada masyarakat sekitar memangtelah dilakukan cukup lama. Tetapipersoalan yang selalu munculadalah penyaluran yang mengalamikesulitan.

Dikatakan oleh sumber dariAngkasa Pura bahwa dana telahtersedia tetapi mencari mitra usahayang dapat dipercaya dan dapatmengembalikan dana tersebutsangatlah sulit. Sementara itu jikadana di lepas asal saja dankemudian mengalami kemacetanmaka pihak manajemen akandisalahkan. Di samping itupengelolaan program ini diakuicukup rumit dan sulit. Sudahbegitu auditnya sangat ketat. Olehsebab itu untuk meluncurkan PUKKdan UKM ini menurut pihakAngkasa Pura harus dilakukandengan sangat hati-hati. PihakAngkasa Pura juga pernahmengadakan kerjasama denganUGM berkaitan dengan programPUKK tersebut. Meski mengakukesulitan tetapi pihak Angkasa Purasejauh ini juga telah melaksanakanprogram Community Developmentbekerjasama dengan 11 desa yangada di sekitar wilayah Juanda.Setiap 3 bulan sekali merekamelakukan pertemuan untukmembicarakan berbagai hal berkait-an dengan program bina lingkung-an. Berbagai program telahdilakukan misalnya pembangunanbalai desa, perbaikan jalan, saluranair, memberikan beasiswa, membe-rikan kredit pada usaha kecil dan


73

sebagainya. Program ini biasanyadiberikan atas permintaan masyara -kat sekitar.

Sementara itu menurutinformasi dari Angkasa Pura sejauhini telah melakukan pembinaanterhadap sekitar 246 mitra binaanbaik bersifat perorangan, keluargamaupun kelompok usaha kecil dankoperasi. Tetapi keluhan yangmuncul di BUMN ini adalahsulitnya melakukan pembinaan danmelakukan monitoring. Berkaitandengan problem tersebut olehkarenanya diusulkan untukmembentuk lembaga yang secarakhusus menangani persoalan PUKKdan UKM agar berjalan lebih efektifdan efisien.

Agenda ke Depan

Untuk merumuskan format kontri-busi BUMN bagi Pemerintah DaerahJawa Timur secara eksak, harusdiakui bukanlah hal yang mudah.Persoalannya di sini bukan karenakebijakan otonomi daerah itusendiri masih menimbulkan bera -gam interpretasi yang simpang-siur,tetapi juga karena sebagai badanusaha komersial —apalagi yangsudah menjadi milik publik— tentudibutuhkan berbagai pertimbangandi luar faktor politis dan sosial.Berikut ini, beberapa langkah yangperlu dilakukan Pemda Jawa Timurdan BUMN untuk memecahkansituasi dilematis yang tengahdihadapi bersama.

Pertama, di era otonomidaerah, kehadiran BUMN di daerah—termasuk di Jawa Timur—seyogianya segera melakukan pem-

baharuan kontrak sosial denganPemda maupun masyarakat umumdengan cara bersedia mengedepan-kan transparansi tentang kinerjadan kontribusinya bagi masyarakatsetempat. BUMN yang selama inimenikmati privacy sebagai badanusaha yang hanya bertanggung-jawab kepada pusat (baca:Departemen Keuangan), tentunyatidak bijak jika terus-menerusmempertahankan hak istimewa“ketertutupannya”, karena garansisosial kelangsungan BUMN itusendiri tidak mungkin lepas darisense of belongging masyarakatlokal di mana BUMN itu beroperasi.Pengalaman selama 2-3 tahunterakhir telah mengajarkan, bahwakehadiran BUMN yang cenderungsoliter, bukan saja memicu timbul-nya kecemburuan dan kesenjangansosial dengan penduduk setempat,tetapi juga keresahan dan aksiunjuk rasa yang kontra-produktifbagi perkembangan BUMN itusendiri di masa depan. Kasuspembakaran gudang tembakau yangdialami PTPN X seyogianya menjaditempat berkaca.

Kedua, peran BUMN dalammendukung upaya pemberdayaanmasyarakat setempat, seyogianyatidak melulu dilakukan secarakaritatif, tetapi dalam banyak haljustru harus dilakukan dengan caramengembangkan mekanisme redis -tribusi asset yang berpihak kepadaprogram pengembangan SDM danpemberdayaan usaha masyarakatlokal. Satu hal yang mesti disadari,bahwa BUMN bukanlah sebuahbadan usaha yang murni hanyamempertimbangkan untung-rugi


74

usahanya secara ekonomi semata,sehingga di luar arti pentingmelakukan investasi usaha, jugatidak boleh dilupakan arti pentinginvestasi sosial demi keberlang-sungan BUMN itu sendiri. ProgramCommunity Development yangdilakukan BUMN seyogianya benar -benar dikelola secara profesionaldengan melibatkan pihak yangberkompeten, agar sasaran dantujuan program dapat berjalansecara efektif.

Ketiga, dalam upaya memintadukungan BUMN, Pemda JawaTimur seyogianya tidak terjebakpada usaha-usaha untuk mematoktarget setoran BUMN untukmendongkrak PAD. Tetapi, lebihpada usaha untuk memperolehjaminan bahwa secara langsungmaupun tidak langsung BUMN-BUMN yang beroperasi di wilayahJawa Timur benar-benar memilikikepekaan sosial terhadap lingkung-an masyarakat di sekitarnya.Program Community Developmentyang dilaksanakan BUMN, semes -tinya tidak sekadar kegiatan untukmenyalurkan sebagian keuntungankarena memenuhi instruksipemerintah, tetapi benar-benardilakukan dengan proses perenca -naan yang matang dan dengansubstansi program yang benar -benar menyentuh langsungkebutuhan masyarakat. Kerjasamadengan PT dan LSM serta CBO yangberkompeten adalah salah satukemungkinan yang dapat dikem-bangkan BUMN untuk menyalurkankomitmen mereka pada upayapemberdayaan masyarakat.

Keempat, untuk memperolehkepastian kontribusi BUMN bagiPemda Jawa Timur —baik dalambentuk retribusi maupun pajak—selain dibutuhkan kerjasamadengan pihak legislatif untukmenghasilkan Perda-Perda pendu-kung, juga perlu dilakukan lobipolitik yang intensif ke Depdagriagar Perda yang sudah dengansusah-payah disusun dapat disah-kan Depdagri. Seperti diketahui,bahwa sejumlah BUMN telahmenawarkan kepada Pemda Jatimdan kabupaten-kota agar mencobamenambah PAD dengan caramenarik pajak atau retribusitertentu di wilayah kerja BUMNtersebut. Tetapi, agar penarikanpajak atau retribusi itu benar-benarsah, maka sebelumnya harusdilakukan lobi yang intensif kepusat agar kekuatan Perda yangdikeluarkan makin kuat.

Kelima, untuk mengaturpembagian kontribusi BUMN antarapusat dan daerah dan juga antaraprovinsi dengan kabupaten-kota,seyogianya semua pihak dudukbersama dalam satu meja untukmerumuskan kesepakatan yang adildan proporsional. Kendati pemerin-tah pusat telah mengeluarkansejumlah Peraturan Pemerintah (PP)yang mengatur pembagian ini,tetapi karena masing-masingdaerah memiliki kekhasan sendiri-sendiri —demi-kian pula kabupatendan kota—, maka tidak mustahilbesar kontribusi BUMN di masing-masing daerah tidaklah selalusama. Bahkan, antaran BUMN satudengan yang BUMN yang lain bisasaja berbeda, karena sifat BUMN itu


75

sendiri ada yang Padat Modal danada pula yang Padat Karya. BUMNyang bersifat Padat Karya, tentukontribusi mereka dapat lebih kecilkarena di luar itu mereka telahbanyak membuka kesempatan danlapangan kerja bagi penduduksekitar.

Keenam, salah satu sumberpotensial untuk meningkatkan PADPemda Jawa Timur adalah denganmenitipkan penarikan retribusi ataupajak melalui BUMN tertentu —seperti Telkom, PLN atau PDAM—yang secara rutin setiap bulanmenarik biaya ke masyarakat yangmenjadi pelanggan. Untuk PDAM,misalnya, mungkin dapat dirancangretribusi untuk perawatan dankebersihan sungai, atau pajak yanglain seperti pajak lingkungan, pajakselokan, dan lain-lain. Cuma, satuprasyarat yang dibutuhkan di sini,bahwa dana yang menurut rencanaditarik dari masyarakat tersebutbenar-benar harus dikelola secaratransparan oleh lembaga yangmemiliki kredibilitas kuat danbersih.

Ketujuh, untuk memberikanjaminan bahwa dukungan dana dariBUMN kepada masyarakat JawaTimur benar-benar efektif dan tidakrawan bias, sudah barang tentudibutuhkan keterbukaan dariPemda Jawa Timur tentang pengalo-kasian dana itu sesungguhnyadimanfaatkan untuk program pem-bangunan apa, di mana dan siapapula kelompok sasarannya. Adabaiknya, dalam pemanfaatan danakontribusi BUMN, selain diumum-kan secara transparan, juga dalamproses perencanaannya dilibatkan

pihak-pihak yang berkompeten danmemiliki kredibilitas di mata publik.

Daftar Pustaka

Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Oto-nomi Luas dan Isu Federalis -me Sebagai Suatu Alternatif .(Jakarta: Rajawali Press, 20-00).

Abimayu, Anggito,. Ekonomi Indone-sia Baru: Kajian dan AlternatifSolusi Menuju Pemulihan . (Ja-karta: PT. Gramedia PustakaUtama, 2000).

Djalil, Sofyan A., “BUMN: LokomotifEkonomi di Masa Krisis”,dalam: Usahawan, Juni 1999.

Emmerson, Donald K., IndonesiaBeyond Soeharto: Negara,Ekonomi, Masyarakat, Transi -si. (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 2001).

FISIPOL UGM, 1995. Laporan HasilPenelitian tentang Pelaksana-an Otonomi Daerah Tingkat II ,(Kerjasama FISIPOL UGMdengan Balai Litbang Depda-gri, Yogyakarta).

Hill, Hal,. Ekonomi Indonesia, EdisiKedua. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001).

Kaho, Josef Riwu, Prospek OtonomiDaerah di Negara RepublikIndonesia. (Jakarta: RadjawaliPress, 1997).


76

Nugroho, Riant, Otonomi Daerah,Desentralisasi Tanpa Revolusi:Kajian dan Kritis Ataskebijakan Desentraliasi diIndonesia, (Jakarta: ElexMedia Komputindo, 2000.).

Paragoan, Wall (penyunting), Otono-mi atau Federalisme: Dampak-nya Terhadap Perekonomian .(Jakarta: Suara Pembaharuandan Sinar Harapan, 2000).

Pranoto, Toto, “Konsep dan Perkem-bangan Privatisasi BUMN”,dalam: Usahawan, Februari2000.

Suwandi, Adig, “Transformasi PeranKorporasi BUMN”, dalam:Usahawan, Juni 1999.

Documents

MENAKAR PERAN BUMN DI ERA OTONOMI - Journal | Unair Koko Srimulyo.pdf · Koko Srimulyo, “Menakar Peran BUMN di Era Otonomi,” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Tahun XIV, Nomor