Menag Tegaskan Belum Akui Baha'I Sebagai Agama Baru Sabtu, 26 Juli 2014     11:51 WIB

Jakarta (Lampost.co): Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan pemerintah tidak

pernah menyatakan Baha'i sebagai agama baru di Indonesia. Ia menjelaskan Baha'i memang sebuah agama

yang sudah lama berkembang. Namun dia membantah pernah mengakui dan meresmikannya.

"Dalam twitter saya mengatakan pemerintah sedang mendalami dan mengkaji betul apakah pemerintah

memiliki otoritas untuk mengakui atau tidak mengakui itu suatu agama. Sebenarnya itu clear. Persoaan

terjadi ketika ada missleading dari wartawan media online yang mengatakan Menag meresmikan agama

baru," ujarnya saat ditemui di Jakarta pada Jumat (25/7).

Menag menjelaskan dibahasnya agama ini berawal dari surat yang dilayangkan Menteri Dalam Negeri

(Mendagri) Gamawan Fauzi kepadanya. Mendagri menanyakan apakah benar Baha'i itu adalah agama. Tujuan

Mendagri menanyakan status Baha'i, lanjutnya, adalah terkait tugasnya untuk melayani semua agama terkait

adnimintrasi kependudukan.

Menurut Undang-Undang (UU) nomor satu tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

(PNPS), mayoritas warga negara Indonesia menganut enam agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen

Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Di luar keenam agama itu, warga negara Indonesia juga menganut

agama lain diantaranya disebutkan Taoisme dan Baha'i.

Selama ini, lanjut Menag, keberadaan Baha'i dibiarkan selama tidak melakukan pelanggaran peraturan

perundang-undangan. Umatnyapun mendapatkan pelayanan yang sama dari pemerintah.

"Baha'i itu agama. Menurut konstitusi kita, dia juga agama yang dijamin keberadaannya, kebebasannya dan

memeluk agama menjalakan syariat agamanya sebagaimana yang dipeluknya. Kementerian Agama

(Kemenag) butuh masukan apakah negara punya kewenangan memutuskan Baha'i suatu agama atau bukan

agama," lanjut Menag.

Ia menjelaskan adanya beberapa pandangan di masyarakat membuat Kemenag membutuhkan waktu dalam

mengkaji keberadaan Baha'i. Pertama adalah ada sebagian kalangan yang memahami agama itu urusan

personal umat dengan Tuhannya. Jangankan negara, orang lain pun tidak boleh mengatur mengenai agama

orang lain.

Namun masalah menjadi muncul saat masuk ke urusan negara dalam kaitannya melindungi dan melayani

sesuai dengan agama yang diyakininya. Maka pada saat itu negara memerlukan dasar legalitas, apakah ini

agama atau tidak agama. Pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mengkaji apakah sekelompok orang

itu membentuk sebuah agama atau paguyuban saja.

Selanjutnya adalah ketegasan apakah diperlukan sebuah legalitas. Kalau demikian maka siapa yang memiliki

otoritas untuk menyatakan status agama baru tersebut. Pemberian pelayanan dan fasilitas negara harus

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu harus ada dasar legalitasnya.

Saat ini diperkirakan penganut Baha'I berjumlah sekitar 200 orang di Banyuwangi, Jakarta Timur dan 100

orang di Medan, Sumatra Utara.

"Ini yang sedang dikaji betul oleh kemenag. Kami menundang tokoh agamawan untuk mengkaji ini. Jangan

sampai ada perlakuan diskriminatif dalam pelayanan dan perlindungan. Kemarin saya baru pertama kali

mengundang mereka berbuka puasa. Saya hanya mendengar apa yang mereka rasakan," ungkapnya.(MI)

(Sul)

Nilai Kebangsaan Dasar Bela Negara (http://lampost.co/berita/nilai-kebangsaan-dasar-bela-negara)

Lunas PBB, 55 Pekon di Pringsewu Terima Penghargaan(http://lampost.co/berita/lunas-pbb-55-pekon-di-pringsewu-terima-penghargaan)

Aparat Kepolisian Diminta Tindak Aksi Balapan Liar(http://lampost.co/berita/aparat-kepolisian-diminta-tindak-aksi-balapan-liar)

Menuju Keadilan Substantif (http://lampost.co/berita/menuju-keadilan-substantif)

Masyarakat Diminta Dukung Pembangunan Jalan Tol(http://lampost.co/berita/masyarakat-diminta-dukung-pembangunan-jalan-tol)

Penulis : lampost.co

Editor : sule

dibaca : 209212 Kali

Tweet

0

0Suka Bagikan

Bagikan

0 komentar

Urut Berdasarkan 

Facebook Comments Plugin

Paling Lama

Tambahkan Komentar...