Mempercepat Pembangunan daerah melalui Peningkatan Kinerja Pendidikan dan …api.ning.com/files/hlBnt738bkzH1wddNqpT4jPaalyqSX4l… · · 2016-10-20daerah melalui Peningkatan Kinerja

Mei 2014

Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014

Mempercepat Pembangunan daerah

melalui Peningkatan Kinerja Pendidikan dan

Kesehatan

Laporan ini dicetak menggunakan kertas daur ulang

KANTOR BANK DUNIA JAKARTAGedung Bursa Efek Indonesia Menara II, Lt. 12-13Jln. Jenderal Sudirman Kav. 52-53Jakarta – 12190Telp. (+6221) 5299 3000Faks (+6221) 5299 3111

Dokumen ini diproduksi pada Bulan Mei 2014

Foto-foto pada halaman sampul depan foto atas, Ringkasan Eksekutif, Bab 1, dan halaman Lampiran merupakan Hak Cipta © Daan Pattinasarany. Sedangkan foto bawah pada halaman sampul depan, Bab 4 dan merupakan Koleksi Foto Bank Dunia dan dilindungi oleh Hak CIpta. Foto pada halaman Bab 2, Bab 3 dan sampul belakang merupakan Hak Cipta © Bastian Zaini.

Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014: Mempercepat Pembangunan daerah melalui Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Kesehatan merupakan hasil kerja staf dan mitra Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Dewan Eksekutif Bank Dunia, maupun pemerintah yang mereka wakili.

Bank Dunia tidak menjamin keakuratan data yang terdapat dalam laporan ini. Batasan, warna, angka, dan informasi lain yang tercantum pada tiap peta dalam laporan ini tidak mencerminkan penilaian Bank Dunia tentang status hukum suatu wilayah atau merupakan bentuk pengakuan dan penerimaan atas batasan tersebut.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini, silahkan hubungi Gregorius D.V Pattinasarany ([email protected]) dan Bastian Zaini ([email protected]).


Mempercepat Pembangunan daerah

melalui Peningkatan Kinerja Pendidikan dan

Kesehatan


ii

Ucapan Terima Kasih

Laporan ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gorontalo (LP2M UG) dan Bank Dunia. Apresiasi yang tinggi disampaikan kepada tim Universitas Gorontalo yang dikoordinir oleh Sofyan Abdullah. Tim peneliti dipimpin oleh Roly Paramata dengan anggota yang terdiri dari Elvis Mus Abdul, Yakub, Bahtiar, Deby Karundeng, dan Roidah Gani. Tim data yang memberikan dukungan penuh dipimpin oleh Onong Yunus dengan anggota Yulie Abdullah, Ilyas Lamuda, Moh. Afan Suyanto, Moh. Arif Novriansyah, dan Saprudin. Tim Bank Dunia terdiri atas Bastian Zaini, Andhika Nurwin Maulana, dan Razak Umar.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Sudirman Habibie, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai ketua Project Management Committee (PMC), Sofyan Ibrahim sebagai sekretaris PMC yang secara aktif dan responsif berkontribusi sejak proses penelitian sampai penulisan laporan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Agus Sumba, Diki Sidiki (Bappeda Provinsi Gorontalo) atas dukungan teknisnya. Tak lupa pula ucapan terimakasih untuk seluruh pimpinan dan jajaran SKPD Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota Gorontalo.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Ibu Winarni Monoarfa selaku ketua Forum Kawasan Timur Indonesia yang senantiasa memberi arahan dan dukungan penuh terhadap program PEACH di Gorontalo dan Ibu Caroline Tupamahu dari Yayasan BaKTI yang telah memfasilitasi program PEACH di Gorontalo.

Proses pembuatan laporan diarahkan oleh Gregorius D.V. Pattinasarany (Ekonom Senior Bank Dunia) dan James A. Brumby (Ekonom Utama dan Manajer Sektor Bank Dunia untuk Indonesia). Laporan ini mendapat masukan dari tim PEACH Bank Dunia, Ihsan Haerudin, Diding Sakri, Indira Maulani Hapsari, Husnul Rizal, Erryl Davy, Chandra Sugarda, Christy Desta Pratama, Guntur P. Sutiyono, Liana Hinch, Eko Pambudi. Terima kasih kami sampaikan kepada Erryl Davy atas koordinasi kegiatan di Gorontalo selama penelitian berlangsung; Maulina Cahyaningrum atas bantuan lay-out dan format laporan; serta Nola Safitri, Ariza Nurana, dan Sarah Sagitta Harmoun atas dukungan administrasi dan logistik.

iii

Kata Pengantar

Pembangunan di Provinsi Gorontalo telah memasuki dasawarsa kedua. Berbagai perbaikan telah terlihat, diantaranya pertumbuhan ekonomi cukup tinggi diikuti oleh penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kesejahteraan masyarakat membaik dan serta kualitas sumber daya manusia meningkat. Dengan mempertahankan momentum pertumbuhan, Provinsi Gorontalo dapat menciptakan iklim investasi yang dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah dan mengatasi berbagai tantangan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.

Namun berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi membutuhkan penanganan yang baik. Tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Penyediaan pelayanan dasar, khususnya kesehatan, masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Kinerja tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah masih harus ditingkatkan kinerjanya.

Oleh karena itu, pembangunan Gorontalo sangat tergantung kepada komitmen pemerintah daerah, khususnya komitmen terhadap keberlanjutan program-program prioritas dan komitmen anggaran pemerintah daerah. Dibutuhkan suatu kerangka anggaran tahun jamak (Medium Term Expenditure Framework) yang dapat menjadi panduan perencanaan dan penganggaran dalam jangka waktu menengah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kinerja keuangan daerah dan kebijakan anggaran yang dapat diandalkan dan berkesinambungan.

Laporan ini merupakan update dari Laporan Analisis Keuangan Publik Gorontalo yang dibuat tahun 2008. Terwujudnya laporan ini merupakan hasil kerjasama yang erat antara Bank Dunia, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gorontalo (LP2M UG), Bappeda tingkat Provinsi dan SKPD terkait, serta pemerintah kabupaten di provinsi Gorontalo.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo, serta dapat memberi sumbangan konkrit terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik.

Drs.H. Rusli Habibie, M.Ap James A. Brumby

GubernurProvinsi Gorontalo

Ekonom Utama/Manajer Sektor Bank Dunia untuk Indonesia

DrDrDD s.H. Rusli Habababibie, M.Appp

GubernurProvinsi Gorontalo


iv

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih iiKata Pengantar iiiDaftar Isi ivDaftar Istilah viiiRingkasan Eksekutif x

Bab 1. Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia 8 1.1. Pembangunan Ekonomi Wilayah 9 1.2. Kemiskinan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia 16 1.3. Kesimpulan 21 1.4. Rekomendasi 21

Bab 2 Perkembangan Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo 22 2. 1. Kebijakan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah 23 2.1.1. Kebijakan Anggaran 23 2.1.2. Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) 25 2.1.3. Kesimpulan 27 2.1.4. Rekomendasi 27 2.2. Pendapatan dan Pembiayaan Daerah 28 2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 29 2.2.2. Dana Perimbangan 31 2.2.3. Perbandingan Kabupaten/Kota 32 2.2.4. Kesimpulan 35 2.2.5. Rekomendasi 35 2.3. Belanja Daerah 36 2.3.1. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Urusan 37 2.3.2. Belanja Kabupaten/Kota 42 2.3.3. Kesimpulan 43 2.3.4. Rekomendasi 44

Bab 3 Pembangunan Pendidikan 2007-2012 46 3.1. Kebijakan Pendidikan 47 3.2. Belanja Pendidikan 48 3.3. Kinerja dan Output Pendidikan 53 3.4. Pendidikan Gratis Gorontalo: Program Pendidikan untuk Rakyat (Prodira) 58 3.5. Kesimpulan 60 3.6. Rekomendasi 60

v

Daftar Isi

Bab 4 Pembangunan Kesehatan 2007-2012 62 4.1. Kebijakan Kesehatan 63 4.2. Belanja Kesehatan 64 4.3. Output dan Kinerja Sektor Kesehatan 69 4.4. Kesimpulan 76 4.5. Rekomendasi 77

Daftar Pustaka 78

Lampiran 79Lampiran 1. Matriks Rekomendasi 79Lampiran 2. Gorontalo PEA Update Budget Master Table 83

Daftar Gambar

Provinsi Gorontalo mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi dan serta penurunankemiskinan yang signifikan 1Gambar 1.1. Peta wilayah Provinsi Gorontalo 9Gambar 1.2. Gorontalo memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional 11Gambar 1.3. Produktivitas tenaga kerja Gorontalo masih dibawah produktivitas nasional 11Gambar 1.4. Pertanian masih merupakan penyumbang terbesar PDRB 12Gambar 1.5. Menurut penggunaanya, porsi terbesar PDRB digunakan untuk konsumsi 13Gambar 1.6. Kredit Usaha Rakyat sebagian besar untuk Perdagangan, Restoran, dan Hotel sedangkan PMA meningkat karena investasi asing di Pertaniandan Manufaktur 14Gambar 1.7. Gorontalo masih merupakan salah satu provinsi yang berpendapatan terendah 15Gambar 1.8. Panjang jalan nasional dan provinsi tidak bertambah dalam 5 tahun terakhir namun kondisi jalan nasional memburuk 16Gambar 1.9. Tingkat pengangguran terbuka Gorontalo lebih rendah dari rata-rata nasional 17Gambar 1.10. Kemiskinan di Gorontalo masih tinggi dan terpusat di daerah pedesaan. 18Gambar 1.11. Kelompok miskin dan rentan kemiskinan di Gorontalo dan Gorontalo Utara tumbuh lebih cepat dibandingkan Kabupaten/Kota lain 19Gambar 1.12. Walaupun IPMnya meningkat, kesenjangan gender Gorontalo adalah salah satu yang terbesar di Indonesia 20Gambar 2.1. Peringkat kinerja tata kelola pemerintahan Gorontalo mengalami penurunan 26Gambar 2.2. Sumber daya fiskal Provinsi Gorontalo terus meningkat 28Gambar 2.3. PAD Gorontalo meningkat hampir tiga kali lipat 29Gambar 2.4. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah semakin besar 30Gambar 2.5. Rasio PAD terhadap PDRB Gorontalo salah satu yang tertinggi walaupun 31 secara perkapita tergolong rendah 31Gambar 2.6. Pajak provinsi dan Lain-lain PAD yang Sah merupakan dua komponen PAD terbesar di Provinsi Gorontalo 32Gambar 2.7. Walaupun bervariasi, seluruh kabupaten/kota mengalami meningkat pendapatannya 32Gambar 2.8. Komposisi Dana Perimbangan 33


vi

Gambar 2.9. Kemandirian Keuangan Daerah meningkat, khususnya di tingkat provinsi dan Kota Gorontalo 34Gambar 2.10. Kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo mengalami penurunan (2011=100) 35Gambar 2.11. Belanja pemerintah daerah Gorontalo lebih tinggi dari belanja rata-rata pemerintah daerah di Indonesia. 36Gambar 2.12. Walaupun belanja publik untuk Gorontalo terus meningkat, porsi belanja pemerintah daerah tetap stabil di sekitar 60 persen. 37Gambar 2.13. Rasio belanja tidak langsung terhadap belanja langsung dalam kerangka umum RPJMD 2007-2012 tidak tercapai 38Gambar 2.14. Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dalam belanja pemerintah daerah 39Gambar 2.15. Selama 2007-2012 Belanja Pegawai meningkat secara riil dan proporsi 39Gambar 2.16. Belanja Pegawai per kapita yang bervariasi dan komposisi gender pegawai 40Gambar 2.17. Pertumbuhan Belanja Pendidikan menekan Belanja Infrastruktur di tingkat Kabupaten/Kota 41Gambar 2.18. Belanja perkapita kabupaten/kota tidak merata walaupun perbedaansemakin kecil 42Gambar 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan Gorontalo 2007-2012 47Gambar 3.2. Peningkatan belanja pendidikan disebabkan oleh meningkatnya belanja 48 pada tingkat kabupaten/kota 48Gambar 3.3. Komponen belanja pegawai terus meningkat 49Gambar 3.4. Belanja pendidikan per kapita terus meningkat 50Gambar 3.5. Belanja program Pemerintah Provinsi 51Gambar 3.6. Belanja pendidikan pemerintah pusat di Gorontalo terus meningkat, dengan fokus di pendidikan tinggi dan pendidikan agama. 52Gambar 3.7. Gorontalo berhasil meningkatkan APM SD dan memperkecil kesenjangan antar kabupaten/kota 53Gambar 3.8. APM Sekolah menengah di Gorontalo masih tertinggal 54Gambar 3.9. Angka Rata-rata Lama Sekolah Gorontalo tergolong rendah, walaupun perempuan cenderung lebih lama bersekolah dari pada laki-laki 55Gambar 3.10. Desa di Gorontalo memiliki akses ke sarana pendidikan ya. memiliki 56 infrastruktur dasar yang baik 56Gambar 3.11. Tingkat buta huruf di Gorontalo selalu lebih rendah dibandingkan 57 kebanyakan provinsi-provinsi lain di Sulawesi Utara. 57Gambar 3.12. Angka Melek Huruf perempuan lebih tinggi di Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo 57Gambar 3.13. Input di sektor pendidikan Gorontalo belum bisa mencapai kualitas 58 output yang optimal. 58Gambar 4.1. Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan Gorontalo 2007-2012 63Gambar 4.2. Peningkatan belanja kesehatan disebabkan oleh meningkatnya belanja 64 pada tingkat kabupaten/kota 64Gambar 4.3. Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota meningkat secara riil 65Gambar 4.4. Komposisi Belanja Kesehatan Pemerintah Provinsi tidak sekonsisten pemerintah kabupaten/kota 66Gambar 4.5. Bina Upaya Kesehatan adalah komponen belanja program kesehatan terbesar di tingkat provinsi. 66

vii

Daftar Isi

Gambar 4.6. Belanja kesehatan pemerintah pusat meningkat secara riil 69Gambar 4.7. Gorontalo memiliki akses pelayanan kesehatan dan sarana Puskesmas yang baik 70Gambar 4.8. Diare merupakan masalah kesehatan yang paling sering ditemukan di 72 Provinsi Gorontalo 72Gambar 4.9. Angka morbiditas Gorontalo masih yang tertinggi di Sulawesi 73Gambar 4.10. Menurunnya angka morbiditas diiringi oleh meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan gratis 74Gambar 4.11. Kekurangan gizi bagi balita merupakan permasalahan yang harus dipecahkan 75Gambar 4.12. Efisiensi teknis belanja kesehatan tingkat Kabupaten/Kota tergolong rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Indonesia. 76

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Opini BPK atas LHP LKPD Provinsi Gorontalo & Kabupaten/Kota 2007-2012 25Tabel 3.1. Belanja Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal tahun 2012 52Tabel 3.2. Jenis Pembiayaan Prodira : SBS Gorontalo 59Tabel 4.1. Belanja Program Kesehatan Provinsi Gorontalo 67Tabel 4.2. Rincian Belanja Program Kesehatan Kabupaten Gorontalo 68Tabel 4.3. Perkembangan sarana dan tenaga kesehatan 70Tabel 4.4. Perbandingan sarana dan prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk, 2011 71Tabel 4.5. Rasio layanan kesehatan 2011 71Tabel 4.6. Capaian pelayanan kesehatan dasar di kabupaten/kota 72Tabel 4.7. Tantangan Gorontalo adalah kesehatan bayi dan anak 74

Daftar Kotak

Kotak 1.1. Sejarah Analisis Keuangan Publik di Provinsi Gorontalo 10Kotak 1.2. Provinsi Gorontalo memiliki ketergantungan yang besar terhadap Sektor Pertanian 11Kotak 1.3. Pengangguran Gorontalo yang semakin kecil 17Kotak 2.1. Kerangka Umum Anggaran RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012 23Kotak 2.2. Samsat delivery dan Samsat drive through:Mengutamakan Pelayanan untuk Pendapatan 24Kotak 2.3. Mewujudkan Perencanaan Responsif Gender bagi Gorontalo 24


viii

Daftar Istilah

AKABA Angka Kematian Balita

AKB Angka Kematian Bayi

AKI Angka Kematian Ibu

AMH Angka Melek Huruf

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APM Angka Partisipasi Murni

Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BKD Badan Keuangan Daerah

BLUD Badan Layanan Umum Daerah

BPK Badan Pemeriksa Keuangan

BPS Badan Pusat Statistik

DAK Dana Alokasi Khusus

DAU Dana Alokasi Umum

DBH Dana Bagi Hasil

Dekon/TP Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

DJPK Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gudacil Guru Daerah Terpencil

HDI Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia)

HPS Harga Perkiraan Sendiri

IGI Indonesia Governance Index

IPG Index Pembangunan Gender

IPM Indeks Pembangunan Manusia atau HDI

Jamkesta Jaminan kesehatan Semesta

KUA Kebijakan Umum Anggaran

LHP Laporan Hasil Pemeriksaan

LRA Laporan Realisasi Anggaran

PAD Pendapatan Asli Daerah

PAUD Pendidikan Anak Usia Dini

PBK Pendidikan Berbasis Kawasan

PDB Produk Domestik Bruto

ix

PDRB Produk Domestik Regional Bruto

Pemda Pemerintah Daerah

Perda Peraturan Daerah

Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

PEA Public Expenditure Analysis

PEACH Public Expenditure and Capacity Harmonization

Pergub Peraturan Gubernur

PKD Pengelolaan Keuangan Daerah

PMTDB Pembentukan Modal Domestik Bruto

PODES (Survei) Potensi Desa

PONEK Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif

Prodira Program Pendidikan untuk Rakyat

PU Pekerjaan Umum

RAD Rencana Aksi Daerah

Renstra Rencana Strategis

RKA Rencana Kerja dan Anggaran

RLS Rata-rata Lama Sekolah

Rp Rupiah

RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

SBS Semua Bisa Sekolah (Program beasiswa bagi siswa miskin)

SD Sekolah Dasar

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah

SMA Sekolah Menengah Atas

SMK Sekolah Menengah Kejuruan

SMP Sekolah Menengah Pertama

STR Student Teacher Ratio (Rasio Guru terhadap Murid)

Sultra Sulawesi Tenggara

Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS

TMP Tidak memberikan Pendapat

TPAK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPT Tingkat Pengangguran Terbuka

TW Tidak Wajar

UMR Upah Minimum Regional

WAJAR 9 Tahun Wajib Belajar Sembilan Tahun

WB World Bank (Bank Dunia)

WDP Wajar Dengan Pengecualian

WTP Wajar Tanpa Pengecualian

Ringkasan Eksekutif

1

Ringkasan Eksekutif

Gorontalo mencatat pertumbuhan yang tinggi, peningkatan sumber daya fiskal yang moderat, serta penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan selama 5 tahun terakhir (2007-2012). Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2012 mencapai 7,78 persen, melampaui angka rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 6,0 persen. Pendapatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkat dari Rp 1,7 juta menjadi Rp 3,5 juta per kapita. Tingkat kemiskinan turun secara signifikan dari 27,4 persen di tahun 2007 menjadi 17,2 persen di tahun 2012, jauh lebih rendah dari pada tingkat kemiskinan sebelum terbentuknya provinsi Gorontalo, yaitu 49,5 persen (1999).

Provinsi Gorontalo mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi dan serta penurunan kemiskinan yang signifikan

-

2

4

6

8

10

12

- 2 4 6

2007

PDRB

per

kap

ita (R

p Ju

ta)

Gorontalo,GorontaloGoro27.4

Nasional,16.661

APBD per kapita (Rp Juta)

-

2

4

6

8

10

12

- 2 4 6

2012

Gorontalo, alo17.2

Nasional, 11.7

PDRB

per

kap

ita (R

p Ju

ta)

APBD per kapita (Rp Juta)

Sumber: Estimasi staff Bank Dunia berdasarkan data BPS dan Kemenkeu (2012)

Pertumbuhan tinggi di Gorontalo secara agregat ditopang oleh kontribusi sektor pertanian dan perdagangan. Tingkat pertumbuhan Gorontalo yang konsisten dengan rata-rata 7,78 persen selama 2007-2012, disumbangkan oleh berbagai sektor. Dari sisi kontribusi terhadap pertumbuhan rata-rata 2007-2012, pertumbuhan sektor pertanian merupakan kontributor terbesar dengan menyumbang 1,77 persen dan diikuti oleh sektor perdagangan dengan kontribusi 1,72 persen. Berdasarkan proporsinya, sektor pertanian dan sektor perdagangan menyumbang 28 dan 15 persen terhadap PDRB provinsi Gorontalo di tahun 2012.

Di sisi lain, mulai berkembangnya sektor-sektor jasa serta pengeluaran konsumsi masyarakat dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan Gorontalo yang tinggi. Dilihat dari sisi produksi, jasa lainnya (yang mencakup jasa pemerintahan umum) dan jasa keuangan memiliki rata-rata pertumbuhan riil terbesar dibandingkan dengan sektor lain di periode 2007-2012. Sektor jasa lainnya tumbuh sebesar 16 persen, sedangkan jasa keuangan tumbuh sebesar 14 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan Gorontalo di topang


2

oleh pertumbuhan konsumsi dan belanja pemerintah. Sebagai komponen terbesar, pengeluaran konsumsi berkontribusi terhadap 59 persen dan belanja pemerintah menyumbang 29 persen \dari PDRB provinsi Gorontalo di tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuka potensi Gorontalo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan PDRB riil yang mencapai Rp 3,4 triliun di tahun 2012, pendapatan per kapita provinsi meningkat dari Rp 1,7 juta di tahun 2007 menjadi Rp 3,5 juta di tahun 2012.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong peningkatan sumber daya fiskal, yang juga berkontribusi pada peningkatan indikator pelayanan publik. Tersedianya sumber daya fiskal merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan pelayanan publik, baik dalam hal peningkatan sarana dan prasarana, akses, maupun kualitas pelayanan publik. Dibidang pendidikan Gorontalo menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan pada awal terbentuknya provinsi tersebut. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari peningkatan indikator kinerja seperti Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Capaian AMH Gorontalo lebih baik daripada mayoritas provinsi lain di Sulawesi. Dibidang kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Gorontalo meningkat dalam 5 tahun terakhir yang berdampak pada membaiknya kinerja kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi tinggi belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat meskipun telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan. Dalam periode 2007-2010, rata-rata pengeluaran per kapita (per capita expenditure - PCE) di Gorontalo tumbuh sebesar 41 persen. Pengeluaran per kapita dihitung berdasarkan pengeluaran rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Untuk 40 persen penduduk termiskin, pertumbuhan pengeluaran per kapitanya hanya 31 persen. Namun ada 2 kabupaten dimana PCE masyarakat 40 persen termiskin mengalami peningkatan yang lebih tinggi relatif terhadap seluruh masyarakat, yaitu Gorontalo dan Gorontalo Utara. Tingginya tingkat Pertumbuhan 40 persen masyarakat termiskin merupakan potensi yang dapat memperkecil kesenjangan ekonomi di Gorontalo.

Kebijakan dan Prioritas Belanja Pemerintah di Gorontalo

Sumber daya fiskal pemerintah daerah meningkat seiring dengan meningkatnya peran pemerintah pusat dalam pembangunan Gorontalo. Sumber daya fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagian besar merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Dana perimbangan masih merupakan komponen terbesar baik ditingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota dimana DAU menyumbang dua pertiga dari seluruh total pendapatan daerah. Selain melalui dana perimbangan yang disalurkan ke anggaran pemerintah daerah (APBD), pemerintah pusat juga membelanjakan anggarannya secara langsung untuk provinsi Gorontalo. Dalam periode 2007-2012, secara rata-rata belanja pemerintah pusat menyumbang 40 persen dari seluruh belanja publik di Gorontalo. Sebagian besar belanja tersebut dibelanjakan melalui Kantor Daerah dan diikuti oleh Kantor Pusat, dimana hanya sekitar 20 persen dari total Belanja Pemerintah pusat untuk Provinsi Gorontalo disalurkan melalui belanja dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3

Ringkasan Eksekutif

Keleluasaan pemerintah daerah dalam membelanjakan anggarannya mengalami penurunan. Peningkatan belanja pemerintah daerah tidak diikuti diskresi fiskal1 yang meningkat atau keleluasaan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggarannya sesuai dengan kondisi atau kebutuhannya. Sebagian besar anggarannya telah ditentukan pengalokasiannya oleh peraturan perundangan yang berlaku. Di tingkat provinsi, diskresi fiskal turun dari 66 persen menjadi 49 persen sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota turun dari 47 persen menjadi 24 persen. Penurunan diskresi fiskal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemda dalam memastikan pencapaian target pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD.

Belanja tidak langsung, yang sebagian besar adalah belanja pegawai, tercatat meningkat. Peningkatan ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Gorontalo yang menyebabkan belanja tidak langsungnya menjadi lebih besar dari pada belanja langsung. Komponen terbesar belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, yang terus meningkat selama periode 2007-2012 hingga mencapai 31 persen dari belanja Pemerintah Provinsi dan 55 persen dari seluruh belanja pemerintah kabupaten/kota. Ini berarti bahwa belanja yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah terus meningkat sehingga proporsi yang digunakan untuk penyediaan pelayanan publik berkurang.

Belanja pemerintahan umum di tingkat provinsi terus meningkat sedangkan di tingkat kabupaten/kota mengalami penurunan. Di tingkat provinsi, belanja administrasi umum merupakan komponen belanja urusan terbesar. Dari periode 2007-2012, belanja pemerintahan umum meningkat dari 30 persen menjadi 40 persen. Di sisi pemerintah kabupaten/kota, proporsi belanja administrasi umum justru menurun dari 35 persen menjadi 26 persen. Secara umum, ini menunjukkan perbedaan fungsi yang dimiliki oleh provinsi dan kabupaten/kota. Fungsi utama Pemerintah Provinsi adalah koordinasi sedangkan kabupaten/kota adalah ujung tombak penyedia pelayanan dasar.

Di tingkat kabupaten/kota, peningkatan belanja pendidikan dan kesehatan menekan proporsi pemerintahan umum dan infrastruktur. Belanja pendidikan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota meningkat dari 20 persen dari total belanja di tahun 2007 menjadi 30 persen di tahun 2012, sedangkan kesehatan meningkat dari 6 persen menjadi 9 persen. Masing masing urusan mengalami peningkatan belanja riil sebesar 50 persen dalam kurun waktu 5 tahun. Di sisi lain, peningkatan pendidikan dan kesehatan diiringi oleh turunnya proporsi belanja pemerintahan umum dari 35 persen menjadi 26 persen. Peningkatan proporsi belanja pendidikan dan kesehatan yang diiringi oleh turunnya proporsi belanja pemerintahan umum merupakan hal yang positif karena sumber daya fiskal untuk membiayai pelayanan dasar untuk pendidikan dan kesehatan menjadi meningkat. Namun di sisi lain, penurunan proporsi belanja infrastruktur dari 27 persen menjadi 10 persen harus diwaspadai karena dapat berdampak pada kualitas infrastruktur di Gorontalo.

1 ketersediaan ruang fiskal yang biasanya diukur dengan besarnya diskresi fiskal. Semakin besar diskresi fiskal yang tersedia maka semakin fleksibel kebijakan fiskal untuk disesuaikan dengan situasi yang dihadapi tanpa harus mempengaruhi kesinambungan fiskal dalam jangka panjang. Diskresi fiskal = (Total pendapatan – (Belanja Pegawai Tidak Langsung + DAK + Dana Penyesuaian + Belanja Bantuan Keuangan + Belanja Hibah))/Total Pendapatan


4

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Gorontalo sejak tahun 2007 stagnan. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam sepuluh tahun terakhir hanya terjadi pada tahun 2005 dan 2007. Pada level pemerintahan kabupaten/kota kualitas PKD menunjukan perbaikan. Kabupaten Gorontalo secara berturut-turut memperoleh opini WTP tahun 2009 dan 2010. Indeks Tata Kelola Indonesia (Indonesia Governance Index - IGI2) yang dilakukan pada tahun 2008 dan 2012 pada tingkat provinsi menunjukkan penurunan angka indeks. Selain itu, secara peringkat turun dari peringkat 8 menjadi peringkat 23.

Kinerja Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Walaupun mengalami kemajuan signifikan dalam capaian sektor pendidikan, tantangan pendidikan Gorontalo adalah memastikan keberlanjutan pendidikan menengah bagi seluruh anak usia sekolah dan ketimpangan antar kabupaten/kota. Salah satu target pendidikan di Gorontalo adalah menuntaskan program Wajib Belajar 9 tahun. Namun ada kesenjangan antara angka partisipasi SD dengan SMP/SMA yang menunjukkan bahwa sebagian siswa tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Walaupun APM SD Gorontalo telah menjadi salah satu yang tertinggi di Sulawesi di tahun 2012, APM SMP dan SMA masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Sulawesi. Selain itu, di saat daerah lain mengalami peningkatan AMH, Boalemo dan Pohuwato jutru mengalami penurunan AM.

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Gorontalo meningkat dalam 5 tahun terakhir yang berdampak pada perbaikan capaian kesehatan. Secara umum jumlah sarana dan prasarana kesehatan Gorontalo meningkat dalam lima tahun terakhir (2007-2012). Salah satunya adalah perbaikan akses terhadap pelayanan kesehatan gratis yang sangat bermanfaat bagi kelompok masyarakat miskin. Dalam periode lima tahun, terlihat adanya perubahan pola kesehatan masyarakat miskin. Ada penurunan angka morbiditas masyarakat miskin yang menjadi lebih rendah di tahun 2012. Namun, masih ada ketimpangan wilayah dimana Kota Gorontalo mengalami peningkatan angka morbiditas dan penurunan cakupan imunisasi. Akses penduduk ke sarana sanitasi dan air bersih serta perilaku hidup bersih sehat (PHBS) yang masih rendah turut mempengaruhi angka morbiditas. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat bahwa pada tahun 2010, tingkat PHBS hanya mencapai 40 persen, dan justru menurun di tahun berikutnya. Ini berlawanan dengan fakta bahwa 490 dari 562 desa di Gorontalo adalah Desa Siaga. Sementara, untuk tahun 2011, akses terhadap air bersih di Gorontalo hanya sebesar 51 persen dan akses terhadap sanitasi yang layak hanya sebesar 33 persen. Kemudian, sekitar 41 persen rumah tangga di Gorontalo masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka. Akses terhadap sanitasi yang layak ini merupakan yang terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Sulawesi.

2 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia atau Indonesia Governance Indeks (IGI) adalah sebuah penilaian terhadap kinerja tata kelola pemerintahan pada tingkat provinsi. Penilaian ini meliputi aspek pemerintah daerah, birokrasi, kemasyarakatn, dan perekonomian daerah. Indeks yang dihasilkan menunjukkan kinerja secara keseluruhan dimana semakin tinggi indeksnya semakin baik kinerjanya. Penilaian ini lakukan oleh lembaga Kemitraan di tahun 2008 dan 2012.

5

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo membutuhkan input yang relatif lebih besar untuk menghasilkan output yang setara dengan kabupaten/kota di provins-provinsi lain. Rasio perbandingan faktor-faktor output terhadap faktor-faktor input pendidikan dan kesehatan atau efisiensi teknis untuk kabupaten/kota di Gorontalo tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pada tingkat kabupaten/kota, berbagai faktor pendukung atau input yang ada belum dapat menghasilkan output yang sepadan ditingkat yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa input yang ada, baik dari sisi kapasitas sumber daya manusia, belanja sektoral, maupun ketersediaan sarana dan prasarana, belum dapat menghasilkan tingkat capaian yang optimal, bahkan tergolong memiliki tingkat efisiensi teknis yang rendah.

Agenda pembangunan/Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan perkembangan dan tantangan-tantangan yang ada, Pemerintah Daerah di Gorontalo harus mempersiapkan kebijakan pembangunan dengan memanfatkan potensi-potensinya. Tiga agenda utama pembangunan adalah: (i) meningkatkan kualitas pembangunan; (ii) meningkatkan kualitas komposisi anggaran; dan (iii) meningkatkan kinerja sektoral/urusan.

Meningkatkan kualitas pembangunan

Memanfaatkan momentum pertumbuhan yang tinggi. Saat ini Gorontalo merupakan salah satu perekonomian terkecil di Indonesia walau PDRB per kapitanya meningkat secara riil sebesar 35 persen dalam 5 tahun terakhir. Momentum pertumbuhan yang tinggi dapat menjadi pendorong berkembangnya perekonomian yang melibatkan lebih jauh pelaku-pelaku ekonomi daerah. Pada akhirnya ini dapat mendorong penurunan angka kemiskinan lebih jauh. Peningkatan ekonomi lokal dapat dilakukan dengan perbaikan akses kepada para pelaku ekonomi lokal, baik yang berskala kecil maupun menengah. Memperkecil ketimpangan antar kabupaten/kota di Gorontalo. Ketimpangan yang terjadi, baik dari segi capaian maupun anggaran dapat diperkecil melalui koordinasi yang baik. Peran Pemerintah Provinsi harus diperkuat karena memiliki peran yang penting dalam memetakan ketimpangan-ketimpangan antar kabupaten/kota maupun antar kelompok masyarakat.

Meningkatkan daya saing komoditas Gorontalo melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan kualitas SDM. Salah satu penyebab rendahnya daya saing komoditas Gorontalo adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah serta tingkat harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Pengawasan pergerakan harga komoditas-komoditas produksi Gorontalo dapat dilakukan dengan cara memperbaiki faktor-faktor pendukung menjadi lebih efisien. Selain itu, meningkatkan produktivitas tenaga kerja juga dapat berkontribusi dalam mendongkrak daya saing tersebut. Secara umum, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik sektor pendidikan dan kesehatan.


6

Meningkatkan kualitas anggaran dan tata kelola pemerintah

Meningkatkan komitmen anggaran pemerintah daerah, khususnya dalam keberlanjutan program-program strategis. Dibutuhkan suatu kerangka anggaran tahun jamak (Medium Term Expenditure Framework - MTEF) yang dapat menjadi panduan penganggaran dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya MTEF, sinkronisasi anggaran dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat terjaga.

Mengetatkan koordinasi penganggaran. Mengingat kenyataan meningkatnya peranan pemerintah pusat serta mengecilnya diskresi fiskal, diperlukan koordinasi yang ketat dalam penganggaran sehingga dapat dihindari terjadinya overspending di satu sektor sementara di sektor lain di sektor lain terjadi underspending.

Meningkatkan tingkat kemandirian fiskal Gorontalo melalui optimalisasi potensi-potensi PAD. Saat ini, sebagian besar PAD Gorontalo berasal dari dua sumber, pajak provinsi kendaraan bermotor dan retribusi RSUD di Kota Gorontalo. Seiring dengan meningkatnya PDRB Gorontalo, potensi PAD juga meningkat. Dibutuhkan sebuah pusat data potensi daerah yang dapat memberikan pilihan-pilihan yang bisa dimanfaatkan.

Memanfaatkan diskresi fiskal untuk mengalokasikan anggaran ke urusan/program yang menjadi prioritas daerah. Dukungan terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan dan perluasan akses pelayanan dasar membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, namun kenyataannya belanja infrastruktur pemerintah daerah mengalami penurunan yang signifikan. Dibutuhkan realokasi anggaran untuk meningkatkan belanja infrastruktur daerah. Pengalihan 1 persen anggaran pemerintahan umum bisa mendongkrak 2,5 persen anggaran infrastruktur, atau 6,5 persen anggaran pertanian.

Perlu mempertahankan tata kelola yang baik, yang merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan Gorontalo. Pada awal terbentuknya provinsi, Gorontalo dikenal sebagai provinsi yang memiliki tata kelola yang baik serta inovatif. Kedua hal ini merupakan modal penting yang diperlukan untuk melanjutkan pembangunan Gorontalo. Kesinambungan dalam hal tata kelola dan inovasi dapat membantu Gorontalo dalam proses pembangunan daerahnya.

Meningkatkan kinerja urusan pendidikan dan kesehatan

Meningkatkan perhatian terhadap kualitas pelayanan dasar. Selama periode 2007-2012, Provinsi Gorontalo telah berhasil meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar publik. Namun dari sisi capaian, kinerja masih bervariasi antara kabupaten/kota maupun wilayah. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja di sisi penyedia pelayanan publik tersebut maupun dengan cara meningkatkan kualitas sasaran (targeting) dari program-program tersebut.

7

Ringkasan Eksekutif

Memperbaiki efisiensi teknis pendidikan dan kesehatan. Data menunjukkan bahwa efisiensi teknis Gorontalo masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pemerintah Daerah di Gorontalo dapat berupaya untuk meningkatkan efisiensi teknisnya dengan menentukan fokus sektoral/urusan pendidikan/kesehatan, antara: (i) meningkatkan kinerja dengan mengefektifkan pemanfaatan sumber daya pendidikan yang ada; atau (ii) mengefisiensikan pemanfaatan sumber daya untuk mempertahankan tingkat output yang sudah dicapai sekarang. Mengurangi ketimpangan kinerja sektoral antar Kabupaten/Kota di Goroantalo. Ketimpangan kinerja disebabkan oleh perbedaan kapasitas dan akses antar Kabupaten/Kota. Untuk itu, dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan penyediaan pelayanan dasar yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan Gorontalo. Kapasitas dan kebutuhan ini sebaiknya mencakup sumber daya, fasilitas dan kelengkapannya, serta akses terhadap pelayanannya.

Bab 1. Pembangunan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia

9


Sekilas tentang Provinsi Gorontalo adalah bab pembuka laporan Update Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2013 yang merupakan update terhadap laporan Analisis Keuangan Publik Gorontalo: Penyediaan Layanan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Sebuah Provinsi Baru (Bank Dunia, 2008). Bab ini memberikan latar belakang terhadapi kinerja pembangunan di Gorontalo. Bagian pertama menjelaskan tentang perekonomian wilayah Gorontalo yang menunjukkan berbagai potensi dan tantangan pembangunan ekonomi Gorontalo. Bagian kedua menjelaskan tantangan-tantangan social ekonomi yang dihadapi oleh Gorontalo, khususnya tentang kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia.

1.1. Pembangunan Ekonomi WilayahPembentukan provinsi Gorontalo merupakan bagian proses desentraliasi yang terjadi di awal tahun 2000. Proses desentralisasi tersebut disebut sebagai big-bang decentralization karena pada saat itu Indonesia mengalami proses desentralisasi yang sangat cepat dan radikal, yang merubah Indonesia dari sebuah negara yang sangat tersentralisasi menjadi salah satu negara yang paling terdesentralisasi (Bank Dunia, 2003). Sejak disahkan di tahun 2000 melalui Undang-Undang 38/2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo, Gorontalo mengalami pemekaran daerah di tingkat kabupaten/kota hingga kelurahan/desa. Ada tiga daerah otonom baru yang terbentuk, yaitu Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di tahun 2003 dan Kabupaten Gorontalo Utara di tahun 2007. Saat ini Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota, dengan 70 kecamatan, dan 723 kelurahan/desa.3

Gambar 1.1. Peta wilayah Provinsi Gorontalo

KotaGorontalo

Kabupaten Gorontalo

Boslemo

Gorontalo Utara

SULAWESI TENGAH

Pohuwanto

SULAWESI UTARA

Bone Bolango

ProvinsiGorontalo

3 Gorontalo dalam Angka, 2011.


10

Sejak terbentuk 13 tahun yang lalu, Provinsi Gorontalo adalah salah satu provinsi yang memiliki peluang untuk berkembang dengan cepat. Berbagai terobosan telah dilakukan provinsi Gorontalo seperti penerapan reformasi birokrasi dan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Seiring dengan peningkatan sumber daya fiskal, pembangunan sektoral telah diarahkan kepada penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian (Bank Dunia, 2008).

Kotak 1.1. Sejarah Analisis Keuangan Publik di Provinsi Gorontalo

Evaluasi pembangunan dinilai perlu untuk melihat kinerja pembangunan, khususnya kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengelola sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu sumber daya perlu di optimalkan pemanfaatannya bagi peningkatan penyediaan layanan publik.

Pada tahun 2008 Universitas Gorontalo bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dengan dukungan Bank Dunia menghasilkan laporan Analisis Keuangan Publik Provinsi Gorontalo. Laporan ini menyajikan analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah pada periode 2000-2006, dengan fokus pada analisis pendapatan, belanja dan analisis sektor strategis yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Inovasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi bagian dari analisis ini.

Memasuki dasawarsa kedua, Universitas Gorontalo kembali bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Bank Dunia untuk melakukan update terhadap Analisis Keuangan Publik untuk Provinsi Gorontalo di tahun 2013. Analisis ini dilakukan dengan melihat perkembangan kinerja anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota pada periode 2007-2012 serta melakukan analisis sektoral dengan menitikberatkan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Secara makro, perkembangan ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi tinggi dan melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional selama perioda 2007-2012. Tingkat pertumbuhan ekonomi Gorontalo secara konsisten selalu lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan nasional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2007-2012 mencapai 7,8 persen, melampaui angka rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 6,0 persen. Di wilayah Sulawesi, Gorontalo memiliki rata-rata pertumbuhan ketiga tertinggi setelah Sulawesi Tengah dan Tenggara untuk periode yang sama.

Pertanian dan perdagangan merupakan penyumbang pertumbuhan terbesar bagi Gorontalo. Pada tahun 2012, pertanian dan perdagangan merupakan penyumbang terbesar bagi pertumbuhan Gorontalo. PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa angka pertumbuhan Provinsi Gorontalo sebesar 7,8 persen, 1,77 persennya disumbangkan oleh pertanian dan 1,72 persen oleh perdagangan.

11


Gambar 1.2. Gorontalo memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional

6.3 6.1

4.5

6.1 6.5 6.4

7.5 7.8 7.5 7.6 7.78.3

2007 2008 2009 2010 2011 2012*0

2

4

6

8

10

Pert

umbu

han

(%)

Pertumbuhan Gorontalo

Sumber: estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, 2012 dan Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013)Catatan: Angka 2012 adalah angka estimasi.

Kotak 1.2. Provinsi Gorontalo memiliki ketergantungan yang besar terhadap Sektor Pertanian

Mata pencaharian utama penduduk Gorontalo adalah pertanian. Sektor Pertanian menyerap sebagian besar tenaga kerja di Gorontalo, meskipun proporsi penduduknya yang bekerja disektor pertanian mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Berbagai faktor mempengaruhi penurunan tersebut, salah satunya adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan industri pengolahan. Pada tahun 2007, sektor pertanian menjadi sektor utama yang menarik tenaga kerja sebanyak 48 persen. Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 36 persen ditahun 2012. Ditahun 2012 pula, sektor jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan menyerap tenaga kerja sebesar 21 persen.

Gambar 1.3. Produktivitas tenaga kerja Gorontalo masih dibawah produktivitas nasional

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Prod. TK Gorontalo Prod. TK Pertanian Gorontalo

Prod. TK Nasional Prod. TK Pertanian Nasional

Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data BPS.


12

Pertanian di Gorontalo ditandai dengan menurunnya jumlah tenaga kerja pertanian walaupun produktivitasnya meningkat. Dalam periode 2007-2012, tenaga kerja pertanian turun dari 174 ribu jiwa menjadi 159 ribu jiwa. Ada sekitar 15 ribu atau 8,4 persen tenaga kerja pertanian yang pindah ke lapangan usaha lain. Hal ini merupakan hal yang umum ditemui di daerah yang mengalami transisi struktural dari perekonomian yang berbasis sumber daya alam ke perekonomian yang berbasis manufaktur atau jasa. Di lain pihak, ada peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian akibat perubahan tersebut. Peningkatan produksi pertanian yang diiringi oleh turunnya jumlah tenaga kerjanya membuat produktivitasnya meningkat sebesar 45 persen pertahun antara tahun 2007-2012. Peningkatan ini diatas peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian nasional dengan rata-rata 27 persen di periode yang sama. Namun, tingkat produktivitas tenaga kerja pertanian Gorontalo tetap lebih kecil, 72 persen dari tingkat produktivitas tenaga kerja pertanian nasional.

Pertumbuhan industri pengolahan cenderung stabil. Kontribusi sektor tersebut cenderung stabil dengan rata-rata 8 persen, walaupun secara proporsi sangat kecil dibandingkan dengan sektor-sektor jasa dan pertanian. Berbagai aspek mempengaruhi terbatasnya perkembangan industri manufaktur di Gorontalo, beberapa diantaranya adalah kurangnya akses masyarakat terhadap permodalan bagi kegiatan industri manufaktur. Selain itu keterbatasan bahan baku industri, rendahnya kualitas SDM industri kecil dan menengah, dan, serta pasar domestik yang masih terbatas.

Gambar 1.4. Pertanian masih merupakan penyumbang terbesar PDRB

PDRB menurut lapangan usaha

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012* -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

PDRB

(dal

am R

p m

iliar

)

Jasa lainnya jasa keuangan perdagangan

transportasi Sektor lainnya % Pertanian % Jasa

%31% 31%31%31% %30% 29%29%29% %28% %29%

52% 52% 52% 53% 53%57%

Sumber: estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data BPS (2012).

Mulai berkembangnya sektor-sektor jasa memberi kontribusi terhadap pertumbuhan Gorontalo yang tinggi. Penyumbang angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sektor jasa yang mulai berkembang. khususnya jasa lainnya yang mencakup subsektor pemerintahan umum, dan sektor jasa keuangan. Secara rata-rata sektor jasa lainnya tumbuh sebesar 16 persen,

13


sedangkan jasa keuangan tumbuh sebesar 14 persen. Sektor-sektor jasa tersebut menyumbang hampir dua pertiga dari perekonomian Gorontalo. Dari kategori tersebut, sektor jasa lainnya adalah penyumbang terbesar yang kontribusinya semakin tinggi, hampir mencapai Rp 880 miliar ditahun 2012 atau 26 persen dari PDRB provinsi. Didalamnya terdapat subsektor jasa pemerintahan umum yang secara rata-rata menyumbang 14 persen dari PDRB provinsi Gorontalo (2005-2010).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan Gorontalo di topang oleh pertumbuhan konsumsi dan belanja pemerintah. Angka PDRB berdasarkan pengeluaran menunjukkan bahwa di periode 2007-2011, konsumsi dan pengeluaran pemerintah menunjukkan pertumbuhan yang besar. Sebagai komponen terbesar, pengeluaran konsumsi berkontribusi terhadap 59 persen dari PDRB provinsi Gorontalo dengan tingkat pertumbuhan sebesar 8,6 persen per tahun. Belanja pemerintah menyumbang 29 persen dengan pertumbuhan sebesar 11,3 persen. Investasi di Gorontalo juga mengalami pertumbuhan yang besar walaupun relatif kecil dibandingkan pengeluaran konsumsi dan belanja pemerintah. (Gambar 1.5).

Gambar 1.5. Menurut penggunaanya, porsi terbesar PDRB digunakan untuk konsumsi

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

PDRB menurut penggunaan

2007 2008 2009 2010 2011

Pengeluaran konsumsiPengeluaran pemerintah

InvestasiEkspor

Impor

Sumber: estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data BPS (2012).

Investasi yang masuk ke Gorontalo terus meningkat. Investasi yang dihitung berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) dan perubahan stok mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dengan rata rata pertumbuhan 46,2 persen pertahun selama 2007-2011 (Gambar 1.5). Dari jumlahnya, investasi yang masuk ke Provinsi Gorontalo terus meningkat sejak tahun 2010. Ini dirasakan oleh seluruh komponen investasi, baik PMA, PMDN, maupun investasi swasta murni. Lonjakan investasi terjadi di tahun 2011 yang menyebabkan realisasi investasinya meningkat tiga kali lipat, dari 7 persen terhadap PDRB provinsi menjadi 21 persen pada tahun 2011 dan 2012. Lonjakan ini disebabkan oleh PMA yang menyumbang sekitar Rp 1,2 triliun setiap tahunnya. PMA ini ditujukan untuk pembangunan PT. Pabrik Gula Gorontalo dan berbagai perkebunan kelapa sawit (Gambar 1.6).


14

Gambar 1.6. Kredit Usaha Rakyat sebagian besar untuk Perdagangan, Restoran, dan Hotel sedangkan PMA meningkat karena investasi asing di Pertanian dan Manufaktur

- 100 200 300 400 500

Rp Miliar

RealisasiBelum terealisasi

Listrik, gas, dan airPertambangan

KonstruksiJasa-jasa sosial

Tansportasi, Komunikasi, dan logistikIndustri pengolahanJasa-jasa keuangan

Lain-lainPertanian

Perdagangan, Restoran, dan Hotel

Realisasi Kredit Usaha Rakyat

7%

21%21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010 2011 2012

PMA PMDN Swasta murni % terhadap PDRB

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500Rp

Mili

ar

Realisasi Investasi di Gorontalo

Sumber: Bank Indonesia, Badan Investasi Daerah Provinsi Gorontalo (2013).

Meningkatnya investasi menyebabkan penyaluran kredit ke masyarakat meningkat. Seiring dengan upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu dari empat prioritas pembangunan daerah4, Pemerintah Provinsi berinisiatif untuk memprioritaskan penyaluran kredit usaha rakyat untuk UMKM. Besar penyaluran kredit tersebut ditahun 2012 adalah Rp 575 miliar dan 73 persen telah direalisasikan. Dari angka yang direalisasikan tersebut, sebagian besar ditujukan untuk Sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel (73 persen). Pertanian sebagai sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Gorontalo mendapat 9 persen dari realisasi kredit usaha rakyat.

Pertumbuhan yang tinggi memicu meningkatnya pengeluaran untuk impor barang dan jasa. Pertumbuhan yang dialami oleh konsumsi dan belanja pemerintah memicu permintaan akan impor meningkat. Impor tersebut dapat berupa komoditas untuk konsumsi, produksi, maupun modal, untuk menutupi permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh Gorontalo. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan komponen impor yang konsisten selama 2007-2011, yang besarnya mencapai 46 persen dari PDRB dengan pertumbuhan rata-rata 17,3 persen per tahun (Gambar 1.5).

4 Seperti yang tertera di dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012

15


Namun, tertumbuhan yang tinggi masih belum dapat menyelesaikan tantangan ekonominya. Dengan PDRB riil yang mencapai Rp 3,4 triliun di tahun 2012, pendapatan per kapita provinsi meningkat dari Rp 2,5 juta di tahun 2007 menjadi Rp 3,1 juta di tahun 2012 (Gambar 1.7). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2012 membuat Gorontalo bukan lagi merupakan provinsi dengan PDRB per kapita terendah (2005), dengan berhasil melewati NTT dan Maluku. Walaupun demikian, Gorontalo tetap merupakan salah satu provinsi dengan pendapatan terendah, dimana PDRB per kapitanya sekitar Rp 3,1 juta dan kontribusinya hanya sebesar 0,15 persen terhadap PDB Indonesia di tahun 2012 (Gambar 1.7). Tantangan besar Gorontalo adalah bagaimana mengembangkan perekonomian daerahnya agar dapat mengejar ketertinggalannya dalam hal perekonomian wilayah.

Gambar 1.7. Gorontalo masih merupakan salah satu provinsi yang berpendapatan terendah

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

Pert

umbu

han

(%)

2,48

4,48

1

2,62

5,12

6

2,78

8,49

8

2,96

4,57

6

3,01

9,71

6

3,11

5,20

2

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

PDRB riil per kapita

PDRB riil per kapita

3,115,202

10,590,578

-2,000,0004,000,0006,000,0008,000,000

10,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,00020,000,000

PPD

RBpe

rka

pita

2012

Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, 2012 dan Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013).Catatan: Angka 2012 adalah angka estimasi.

Tantangan lain bagi pembangunan Gorontalo adalah tingkat harga yang tinggi. Tingkat harga di Gorontalo telah melampaui tingkat harga rata-rata nasional. Sejak pertengahan 2010, Indeks Harga Konsumen Kota Gorontalo melonjak melampaui angka nasional (IHK headline index), demikian juga dengan Kota Manado sebagai kota pembanding terdekat. Lonjakan ini disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi yang sensitif terhadap perubahan harga. Dilihat dari sisi wilayah, inflasi Gorontalo terkonsentrasi di wilayah pedesaan. 5

Kurang kompetitifnya industri pengolahan dan jasa di Gorontalo dibandingkan provinsi lain disebabkan oleh berbagai faktor. Tingginya tingkat harga yang juga mempengaruhi harga bahan baku, khususnya yang di datangkan dari luar Gorontalo, serta biaya distribusinya membuat produk-produk dari Gorontalo kurang kompetitif. Selain itu, memburuknya kualitas jalan

5 Harian Gorontalo Post, 13 September 2013.


16

serta lambatnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur perhubungan menyebabkan kurang lancarnya arus barang dan jasa. Walaupun sumber daya fiskal yang tersedia meningkat, sebagian besar belanja dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan, sedangkan alokasi untuk infrastruktur menurun porsinya. Pada akhirnya, menurunnya kualitas infrastuktur juga turut mendorong peningkatan biaya produksi maupun distribusi barang dan jasa.

Gambar 1.8. Panjang jalan nasional dan provinsi tidak bertambah dalam 5 tahun terakhir namun kondisi jalan nasional memburuk

8800%%771%%

52%

66%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jalan nasional (km) Jalan Provinsi (km)

Baik Sedang Rusak Rusak Berat % jalan tidak rusak vs rusak

Sumber: estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data Dinas PU Provinsi Gorontalo 2012

1.2. Kemiskinan Dan Kualitas Sumber Daya ManusiaSecara umum, pembangunan sumber daya manusia Gorontalo menunjukkan perbaikan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan menunjukkan adanya perbaikan indikator capaian, khususnya untuk indikator-indikator output. Di pendidikan kemajuan tersebut dapat dilihat dari peningkatan indikator seperti Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Di kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana Gorontalo meningkat dalam 5 tahun terakhir.

Walaupun demikian, Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Walaupun terjadi perbaikan dari sektor tersebut dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan langkah-langkah serius seperti yang telah ditetapkan oleh MDGs yaitu mendorong pertumbuhan yang berkualitas, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan gizi termasuk pelayanan keluarga berencana, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, program pemberdayaan masyarakat miskin, serta memperluas cakupan perlindungan sosial.

17


Kotak 1.3. Pengangguran Gorontalo yang semakin kecil

Dengan jumlah penduduk yang kecil, pertumbuhan penduduknya relatif tinggi dibandingkan dengan nasional. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,08 juta jiwa ditahun 2012, Gorontalo merupakan provinsi dengan penduduk terendah di Sulawesi, dan terendah ketiga di Indonesia setelah Papua Barat dan Maluku Utara. Dari jumlah tersebut, 44 persen penduduknya dalam usia angkatan kerja. Di sisi lain, angka pertumbuhan penduduknya tergolong tinggi (2,26 persen), lebih dari 1,5 kali angka pertumbuhan nasional (1,49 persen) di periode 2000-2010.6

Gambar 1.9. Tingkat pengangguran terbuka Gorontalo lebih rendah dari rata-rata nasional

13.17%

4.36%

9.06% 6.13%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Gorontalo Nasional

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

2012

Sumber: BPS, 2012.

Seiring dengan pertumbuhan populasinya, Gorontalo berhasil memotong hampir dua pertiga penganggurannya namun tantangannya adalah bagaimana meningkatkan peranan perempuan. Sebelum tahun 2005, Tingkat pengangguran di Gorontalo selalu lebih tinggi dari angka nasional dan memiliki volatilitas yang tinggi (Bank Dunia, 2008). Setelah tahun 2005, angka pengangguran di Gorontalo turun sehingga lebih rendah dari angka nasional. Dalam kurun waktu 2004-2011, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo turun dari 12,3 persen persen di tahun 2004 menjadi 4,36 persen di tahun 2012 dengan jumlah dibawah 20 ribu jiwa. Kelompok perempuan lebih tinggi angka pengangguran dibandingkan laki-laki, yaitu 9 persen dibandingkan dengan 3 persen. Hal serupa juga diperlihatkan oleh angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan 45 persen, lebih rendah dari TPAK laki-laki dengan 83 persen. Selain tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya TPAK perempuan, sumbangan pendapatan kerja perempuan juga jauh lebih rendah dari laki-laki, atau hanya 24 persen dari total pendapatan kerja provinsi pada tahun 2011. Angka ini hanya mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 23 persen. (Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2012).

6

6 Tingginya angka pertumbuhan tersebut disebabkan oleh adanya lonjakan penduduk yang masuk (in-migration) ke Provinsi Gorontalo. Data jumlah penduduk 2010 menunjukkan bahwa hampir 25 ribu jiwa pindah ke Gorontalo. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perpindahan tersebut, salah satunya adalah perkembangan sektor pertambangan dan kelapa sawit.


18

Gambar 1.10. Kemiskinan di Gorontalo masih tinggi dan terpusat di daerah pedesaan.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012

(mar) (oct)

Indonesia Gorontalo - kota

Gorontalo - desa Gorontalo

11.664.8

23.632

17.221

Sumber : Estimasi tim PEA Update Universitas Gorotntalo berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, 2012.

Tingkat kemiskinan telah turun dengan signifikan sejak provinsi Gorontalo terbentuk. Pada awal terbentuknya, Gorontalo termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Dalam 13 tahun, Gorontalo telah menurunkan angka kemiskinannya dari 49,5 persen di tahun 1999, ketika masih menjadi bagian provinsi Sulawesi Utara, menjadi 24,9 persen di tahun 2007, dan 17,2 persen di tahun 2012 (data bulan Oktober).

Dengan penurunan yang cukup signifikan, target capaian RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012 masih belum tercapai. Sebagaimana yang dicantumkan dalam kerangka umum anggaran RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012, target pengentasan kemiskinan di akhir tahun 2012 adalahangka kemiskinan dalam kisaran antara 10-17 persen. Sasaran ini hampir tercapai di akhir tahun 2012. Selainn itu, angka Kemiskinan Gorotanlo berada pada peringkat tertinggi ke tujuh secara nasional, dan masih merupakan yang tertinggi di Pulau Sulawesi.

Menurunnya angka kemiskinan juga diikuti oleh perbaikan tingkat kedalaman kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (P1)7 di Gorontalo menunjukan perbaikan, turun dari 4,14 ditahun 2010 menjadi 3,72 ditahun 2011. Indeks Kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks, maka semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (P2) relatif tidak mengalami perubahan. Serupa dengan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, semakin rendah nilai indeks, semakin dekat rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

19


Masalah kemiskinan yang masih dihadapi adalah kemiskinan di wilayah pedesaan. Secara proporsi, angka kemiskinan di wilayah pedesaan hampir lima kali lipat angka kemiskanan di wilayah kota. Data menunjukkan bahwa penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Gorontalo dengan jumlah hampir 67 ribu jiwa atau 19 persen dari penduduk kabupaten tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dasar yang membatasi akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar maupun kegiatan perekonomian.

Ada sekitar 100 ribu rumah tangga miskin dan sebagian dikepalai oleh perempuan. Berdasarkan data TNP2K 2012, dari 99.785 rumah tangga yang tercatat di provinsi Gorontalo dengan kondisi kesejahteraan 30 persen terendah (rumah tangga miskin), 8.2 persen adalah rumah tangga yang dikepalai perempuan. Jumlah tertinggi ada di kabupaten Gorontalo dengan 3.743 rumah tangga, sementara yang terendah berada di kabupaten Boalemo sebesar 576 rumah tangga. (Sumber: TNP2K, 2012)

Menurunnya angka kemiskinan yang juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Gorontalo, menyebabkan peningkatan belanja rumah tangga di seluruh kelompok masyarakat. Dalam periode 2007-2010, rata-rata belanja rumah tangga per kapita di Gorontalo meningkat sebesar 41 persen. Untuk kelompok masyarakat dengan kelompok belanja rumah tangga 40 persen terendah, peningkatan belanja rumah tangganya adalah 31 persen. Walaupun secara rata-rata lebih rendah, namun ada dua kabupaten dimana kelompok 40 persen tersebut justru mengalami peningkatan belanja yang lebih tinggi dari pada secara keseluruhan. Kedua kabupaten tersebut dalah Gorontalo dan Gorontalo Utara (secara berurutan 3 dan 9 persen lebih tinggi). Kedua kabupaten ini sangat berpotensi dalam memperkecil kesenjangan ekonomi masyarakatnya.

Gambar 1.11. Kelompok miskin dan rentan kemiskinan di Gorontalo dan Gorontalo Utara tumbuh lebih cepat dibandingkan Kabupaten/Kota lain

Tingkat pertumbuhan konsumsi perkapita suluruh masyarakat (%)

Pemerataan Kemakmuran Kabupaten/Kota di Indonesia (2007 ke 2010)

Ting

katp

ertu

mbu

han

kons

umsi

perk

apita

kelo

mpo

kru

mah

tang

ga40

%te

rend

ah%

)

-- 20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-20% 0%00 20% 40% 60% 80% 100% 120%

oGorontalooolotantaroro alalooon aontont

Bone BalangoBoBo aBoBo

BoalemoBBoaoaaoaaleale

ota Gorontaloontantaata GoGoa Ga GGG

PohuwatoPoPoPP

Tingkat konsumsi kelompokrumah tangga 40% terendah tumbuh positif dan lebihcepat daripada tingkatkonsumsi seluruh masyarakat

Tingkat konsumsi kelompok rumah TinTin kaka mmtangga40% terendah tumbuh dd

positif tetapi lebih lambatdaripada tingkat konsumsi

seluruh masyarakat

Sumber: estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data BPS, 2013


20

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gorontalo meningkat, namun masih rendah secara Nasional. IPM Gorontalo meningkat dari 64,1 ditahun 2002menjadi 71,31 ditahun 2012. Walaupun ada peningkatan, Gorontalo masih harus mengejar ketertinggalannya dengan IPM nasional (73,29) dan provinsi induknya, Sulawesi Utara (76,95). Pada tahun 2012, Gorontalo berada pada peringkat IPM ke-24 dari 33 provinsi.

Kesenjangan gender Gorontalo tergolong besar dibandingkan provinsi lain. Kesenjangan gender adalah perbedaan pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan. Ini ditunjukkan oleh angka IPG (Indeks Pembangunan Gender) 8,yang lebih rendah dari angka IPM. Gorontalo merupakan provinsi dengan angka IPG terendah kedua ditahun 2010 dan 2011. Tahun 2010, IPM provinsi Gorontalo mencapai 70,28, sementara IPG hanya 56,98. Begitu pula di tahun 2011, IPM mencapai 70,82, sedangkan IPG hanya 57,67. Berdasarkan rasio IPG terhadap IPM, data menunjukkan bahwa Gorontalo memiliki kesenjangan terbesar kedua di Indonesia, setelah Kalimantan Timur (Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012).

Gambar 1.12. Walaupun IPMnya meningkat, kesenjangan gender Gorontalo adalah salah satu yang terbesar di Indonesia

Perkembangan IPM

60

65

70

75

80

Gorontalo Sulawesi Utara

Indonesia

20022004

20052006

20072008

20092010

20112012

KEP. RIAU

KAL. TIMUR RIAUSUL. UTARAUU

DKI JAKARTA

DIYSUM. UTARA

JAMBI..

KEP. BABEL

GORONTALOPAPUA BARAT

BANTENKAL. BARATATAT

NTTNTB

PAPUA

80

76

74

72

7068

66

60

62

64

78

54 64626050 52 56 58 66 68 70 72 74 76 78 80

Ratio IPM dan IPG

IPM

IPG

Kuadran II Kuadran I

Kuadran III Kuadran IV

72,77

67,8

Sumber: BPS; Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012

Rendahnya pembangunan gender di Gorontalo sebagian besar disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Kesenjangan paling besar disebabkan oleh rendahnya angka IPG disebabkan oleh rendahnya sumbangan pendapatan kerja perempuan yang merupakan salah satu faktor utama perhitungan IPG. Jika dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 23,67 persen berbanding 76,13 persen. Sementara pada indikator lain, perbedaaan capaian terlihat bervariasi, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Ditahun 2011 Angka Melek Huruf (AMH) laki-laki (96,46) lebih tinggi dari perempuan (95,61), walaupun angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan lebih tinggi dari laki-laki (7,68 berbanding 7,11). Pada indikator kesehatan, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki, yaitu 68,82 perempuan dibandingkan laki-laki yang 64,90.

8 IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (Sirusa - BPS).

21


1.3. Kesimpulan Secara umum, provinsi Gorontalo terus berkembang sejak terbentuk di tahun 2000.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diikuti oleh penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang rendah. Pertumbuhan konsumsi masyarakat menunjukkan bahwa daya beli masyarakat yang semakin baik. Kualitas sumber daya manusia juga menunjukkan berbagai perbaikan.

Namun tantangan yang dihadapi provinsi ini kedepan masih besar. Momentum pembangunan yang tercipta sejak terbentuknya provinsi ini harus dijaga agar dapat menghasilkan pembangunan daerah yang diharapkan. Skala perekonomian Gorontalo masih tergolong kecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditopang oleh pertumbuhan konsumsi dan belanja pemerintah yang tinggi.

1.4. Rekomendasi Memanfaatkan momentum pertumbuhan yang tinggi. Momentum pertumbuhan

yang tinggi dapat menjadi pendorong berkembangnya perekonomian lokal yang melibatkan lebih jauh pelaku-pelaku ekonomi daerah. Pada akhirnya ini dapat mendorong penurunan angka kemiskinan lebih jauh. Peningkatan ekonomi lokal dapat dilakukan dengan perbaikan akses kepada para pelaku ekonomi lokal, baik yang berskala kecil maupun menengah.

Mempertahankan produktivitas pertanian yang merupakan sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk Gorontalo. Meningkatkan akses pembiayaan pertanian bagi usaha kecil dan menengah yang berkaitan dengan pertanian sehingga dapat menghasilkan multiplier effect yang lebih besar.

Memperbaiki kualitas infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian Gorontalo dan dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan.

Bab 2 Perkembangan Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo

23

Bab 2 Perkembangan Anggaran an Pengelolaan Keuangan Daerah Di Gorontalo

Berbagai latar belakang potensi, tantangan, dan kondisi sosial ekonomi menjadi basis bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan daerahnya. Implementasi pembangunan tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perangkat utama pembangunan daerah. Bab ini membahas seputar APBD, baik dari sisi kebijakan anggaran, pengelolaan keuangan daerah, dan dari sisi komponen-komponen anggaran tersebut, baik dari sisi pendapatan, pembiayaan, dan belanja.

2. 1. Kebijakan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.1. Kebijakan Anggaran

Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan dasar. Orientasi pembangunan Gorontalo 2012-2017 adalah peningkatan kesejahteraan rakyat dengan menitikberatkan pada penyediaan layanan dasar.9 Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo searah dengan misi ke-lima dari RMJMN 2010-14 yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.10

Kotak 2.1. Kerangka Umum Anggaran RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012

1. Ratio PAD terhadap PDRB mencapai 2 persen pada akhir tahun 2012.2. Bersama pemerintah kabupaten/kota meningkatkan PAD dengan menurunkan tunggakan pajak

hingga 10 persen dari total tagihan.3. Menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 10 - 17 persen pada akhir 2012 melalui efisiensi

dan efektivitas pemanfaatan belanja daerah.4. Ratio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mencapai 30 : 70 pada akhir tahun 2012.5. Ratio antara Belanja Wajib dan Belanja Pilihan adalah 75:25 pada akhir tahun 2012.6. Proporsi untuk urusan pendidikan mencapai 20 persen pada akhir tahun 20127. Sinkronisasi prioritas anggaran sasaran dan indikator-indikator capaian di RPJMD8. Investasi di bidang yang menunjang tiga program unggulan (Pendidikan, Kesehatan, Pertanian). 9. Alokasi anggaran yang mendukung daya saing Provinsi Gorontalo.10. Memperkuat fondasi ekonomi rakyat11. Mempertajam implementasi 7 prioritas program nasional.

Sumber : RPJMD 2007-2012

Sebagai upaya mempertahankan kinerja keuangan daerahnya, langkah berikutnya adalah melanjutkan dan memperkuat langkah-langkah konsolidasi fiskal. Kebijakan Fiskal Provinsi Gorontalo diarahkan untuk melanjutkan dan memperkuat langkah-langkah konsolidasi

9 Program peningkatan layanan ini dilakukan diantaranya: (a) biaya kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin; (b) menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mempertimbangkansumberdaya alam yang tersedia dan lingkungan; (c) reformasi birokrasi melalui good governance dan clean governance; (d) pengembangan sektor riil; (e) percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, irigasi (waduk), dan air bersih; (f) harmonisasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; dan (g) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

10 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.


24

fiskal, terutama meningkatkan PAD dan penyehatan APBD dalam rangka menciptakan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (RPJMD 2007-2012). Langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD serta membenahi penatausahannya melalui penerapan teknologi informasi dalam pelayanan pemungutan perpajakan dan penerapan sistem pelayanan pajak (kotak 1.2) dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dengan upaya tersebut, diperkirakan dapat menurunkan tunggakan pajak hingga 10 persen dari total tagihan pajak (PBB dan lainnya) sehingga target rasio PAD terhadap PDRB 2 persen pada akhir tahun 2012 dapat tercapai.

Kotak 2.2. Samsat delivery dan Samsat drive through: Mengutamakan Pelayanan untuk Pendapatan

Untuk mengurangi ketergantungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap Dana Perimbangan, serta adanya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Provinsi melakukan upaya peningkatan PAD dengan: (i) memperluas objek, (ii) menambah jenis pajak, (iii) menaikkan tarif maksimum dan diskresi penetapan tarif, dan (iv) memberikan kemudahan masyarakat membayar pajak.

Pemerintah Provinsi menciptakan program pembayaran Pajak Kenderaan bermotor (PKB) progresif melalui Sistem samsat delivery dan samsat drive through. Sistem pembayaran ini dapat di temui di kantor Samsat Kota Gorontalo dan Limboto dengan standar waktu pelayanan selama 5-10 menit.

Skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor perbandingnnya adalah 70 persen untuk provinsi dan 30 persen untuk kabupaten/kota secara proporsional. Untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB), pemungutannya dilakukan oleh Pertamina dan langsung disalurkan ke pemerintah daerah dengan skema bagi hasil yang serupa.

Kotak 2.3. Mewujudkan Perencanaan Responsif Gender bagi Gorontalo

Perencanaan Pembangunan Responsif Gender di Gorontalo Pembangunan yang pro-gender merupakan salah satu misi pemerintah provinsi Gorontalo yang tertuang dalam RPJMD 2012 -2017. serta penguatan peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk isu kesetaraan gender dalam pembangunan. Didalamnya termasuk pengembangan nilai-nilai religi dalam kehidupan beragama yang rukun sekaligus memelihara keragaman budaya.

Namun kebijakan untuk melaksanakan PUG (Pengarusutamaan Gender) di provinsi Gorontalo belum melembaga. Hal ini dapat dilihat dari belum terintegrasinya PUG sebagai strategi dan perspektif dalam semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Pemerintah provinsi perlu menuangkan hal ini dalam bentuk Peraturan Gubernur (PerGub) atau SK Gubernur sehingga para penyelenggara pemerintahan dapat memahami dan melaksanakan pengarusutamaan gender di lingkup pemerintahan provinsi.

Selain kebijakan kelembagaan, yang juga dibutuhkan adalah penyelenggaraan pelatihan dan asistensi teknis mengenai anggaran responsif gender kepada para perencana di SKPD-SKPD, baik SKPD utama perencana (Bappeda, Badan keuangan Daerah, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) maupun di SKPD teknis (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan sebagainya). Pokja PUG (Pengarusutamaan Gender) yang sudah terbentuk pun masih memerlukan banyak dukungan, agar pengarusutamaan gender di lingkup pemerintahan bisa berjalan dengan efektif dan efisien

25


Implementasi kebijakan anggaran terlihat dari tiga upaya: penyaluran peningkatan pendapatan daerah, alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen, dan efisiensi belanja daerah. Menurut dokumen RPJMD 2007-2012, upaya implementasi anggaran yang pertama dilakukan dengan peningkatan pendapatan daerah akan dibelanjakan untuk tiga komponen: belanja gaji pegawai dan guru, belanja bagi hasil Kabupaten/Kota, dan belanja bantuan keuangan Kabupaten/Kota. Yang kedua, pada sisi Belanja langsung periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dialokasikan pada sektor pendidikan sesuai dengan UU Pendidikan yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan Anggarannya minimal sebesar 20 persen dari APBD, sehingga merupakan program prioritas dan utama yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, fokus kebijakan anggaran diarahkan untuk berpijak pada 6 prinsip pengarusutamaan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2012.11 Pemilihan program dan kegiatan oleh pemerintah provinsi Gorontalo harapkan mampu mendorong program prioritas dan program utama yang berorientasi pro-poor, pro-job dan pro-growth, serta pro-environment.

2. 1. 2. Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)

Pada level pemerintahan kabupaten/kota kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) menunjukan perbaikan. Kabupaten Gorontalo secara berturut-turut tahun 2009-2010 memperoleh opini WTP. Prestasi WTP yang diraih kabupaten Gorontalo disebabkan oleh ketersediaan SDM yang memadai serta kinerja penataan aset. Bagi daerah-daerah pemekaran (Kab Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango dan Gorontalo Utara), penataan aset justru menjadi kendala yang dihadapi setiap tahun. Di sisi lain, Kota Gorontalo pada tahun 2007-2008 memperoleh opini terendah yakni disclaimer (pernyataan menolak memberikan opini). Opini disclaimer tersebut disebabkan oleh rendahnya akuntabilitas APBD khususnya terkait bantuan sosial dan hibah.

Tabel 2.1. Opini BPK atas LHP LKPD Provinsi Gorontalo & Kabupaten/Kota 2007-2012

Provinsi, Kabupaten/KotaOpini BPK atas LKPD

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Provinsi Gorontalo WTP WDP WDP WDP WDP WDP

Kab. Boalemo TMP WDP WDP WDP WDP WDP

Kab. Bone Bolango WDP TMP WDP WDP WDP WDP

Kab. Gorontalo WDP WDP WTP WTP WDP WTP

Kab. Gorontalo Utara WDP WDP WDP WDP WDP WDP

Kab. Pohuwato WDP WDP WDP WDP WDP WDP

Kota Gorontalo TMP TMP WDP WDP WDP WDP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan LKPD BPK-RI, Tahun 2012

WTP (opini Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (opini Wajar Dengan Pengecualian), TW (opini Tidak Wajar), TMP (pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat-disclaimer of opinion ).

11 Pengarusutamaan dalam RKPD 2012 adalah (a) pengarusutamaan inovasi pembangunan, (b) pengarusutamaan partisipasi masyarakat, (c) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, (d) pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance), (e) pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antar wilayah dan (f) pengarusutamaan peningkatan kinerja.


26

Kinerja PKD Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2007 stagnan. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam sepuluh tahun terakhir hanya pada tahun 2005 dan 2007. Secara umum ini disebabkan oleh permasalahan pada pengelolaan asset, pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan masalah terkait administratif. Untuk membenahi masalah-masalah tersebut, Pemerintah Provinsi telah menyusun Standard Operasional Procedure (SOP) yang meliputi: SOP Aset, SOP Persediaan, SOP penyusunan laporan Keuangan SKPD, SOP Pengelolaan Retribusi SKPD, SOP Pendapatan Samsat termasuk petunjuk teknis pemberian Hibah dan bantuan sosial.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, kinerja Gorontalo cenderung stagnan dibandingkan provinsi lain. Indeks Tata Kelola Indonesia (Indonesia Governance Index - IGI12) yang dilakukan pada tahun 2008 dan 2012 pada tingkat provinsi menunjukkan penurunan angka indeks. Pada tahun 2008, Gorontalo memiliki angka indeks 5,51 --diatas rata-rata nasional dengan 5,11-- dan merupakan provinsi baru dengan kinerja tata kelola pemerintahan tertinggi dan peringkat 8 secara nasional. Pada tahun 2012 Gorontalo mendapat indeks 5,64 dan mengalami penurunan ke peringkat 23 secara nasional. Walaupun ada peningkatan, peningkatan ini relatif kecil dibandingkan peningkatan kinerja yang dialami oleh provinsi-provinsi lain.

Gambar 2.1. Peringkat kinerja tata kelola pemerintahan Gorontalo mengalami penurunan

012345678

DIYo

gyak

arta

Jaw

aTi

mur

DKIJ

akar

taJa

mbi

Bali

Kalim

anta

nSe

lata

nSu

mat

era

Sela

tan

Riau

Sula

wes

iUta

raLa

mpu

ngBa

ngka

Belit

ung

Kalim

anta

nTe

ngah

Sum

ater

aUt

ara

Sula

wes

iBar

atJa

wa

Bara

tJa

wa

Teng

ahBa

nten

Aceh

Nus

aTe

ngga

raBa

rat

Nas

iona

lSu

mat

era

Bara

tSu

mat

era

Bara

tKa

liman

tan

Tim

urGo

ront

alo

Kepu

laua

nRi

auSu

law

esiT

enga

hKa

liman

tan

Bara

tSu

law

esiU

tara

Mal

uku

Papu

aN

usa

Teng

gara

Tim

urBe

ngku

luPa

pua

Bara

tM

aluk

uUt

ara

008 2012

Sumber: Indeks Tata Kelola Kepemerintahan, Kemitraan (2012)

Penurunan kinerja tata kelola pemerintahan Gorontalo disebabkan oleh aspek birokrasi dan kepemerintahan. Hasil penilaian tahun 2008 menunjukkan bahwa aspek birokrasi dan kepemerintahan, khususnya faktor akuntabilitas birokrasi dan kepemerintahan, merupakan alasan mengapa Gorontalo menjadi provinsi baru dengan kinerja terbaik. Ditahun 2012, kinerja aspek birokrasi mengalami penurunan dari 7,00 menjadi 5,36 sedangkan aspek kepemerintahan turun dari 6,00 menjadi 5,28. Studi menunjukkan bahwa penurunan kinerja ini disebabkan oleh rendahnya komitmen anggaran untuk kesehatan serta minimnya transparansi yang diperlihatkan oleh minimnya fasilitas penanganan keluhan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, serta transparansi pengelolaan pendapatan daerah (Kemitraan, 2012).

12 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia atau Indonesia Governance Indeks (IGI) adalah sebuah penilaian terhadap kinerja tata kelola pemerintahan pada tingkat provinsi. Penilaian ini meliputi aspek pemerintah daerah, birokrasi, kemasyarakatn, dan perekonomian daerah. Indeks yang dihasilkan menunjukkan kinerja secara keseluruhan dimana semakin tinggi indeksnya semakin baik kinerjanya. Penilaian ini lakukan oleh lembaga Kemitraan di tahun 2008 dan 2012.

27


2. 1. 3. Kesimpulan

• Strategi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah peningkatan pelayanan dasar. Untuk itu dibutuhkan kinerja keuangan daerah yang stabil dan konsisten. Untuk itu pemerintah provinsi Gorontalo mempertahankan kinerja keuangan daerahnya dengan melanjutkan dan memperkuat langkah-langkah konsolidasi fiskal. Implementasi kebijakan anggaran terlihat dari tiga upaya: penyaluran peningkatan pendapatan daerah, alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen, dan efisiensi belanja daerah.

• Kinerja pengelolaan keuangan daerah di Gorontalo menunjukkan adanya perbaikan secara keseluruhan. Pada level pemerintahan kabupaten/kota kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) menunjukan perbaikan dengan meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang mendapat opini WDP/WTP. Namun disisi lain, kinerja PKD Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2007 stagnan. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam sepuluh tahun terakhir hanya pada tahun 2005 dan 2007.

• Selain itu kinerja tata kelola pemerintahan Gorontalo mengalami stagnasi yang diperlihatkan oleh menurunnya peringkat Indeks Tata Kelola Indonesia (Indonesia Governance Index – IGI). Penurunan kinerja tata kelola pemerintahan Gorontalo disebabkan oleh aspek birokrasi dan kepemerintahan yang disebakan oleh rendahnya komitmen anggaran dan transparansi.

2. 1. 4. Rekomendasi

• Meningkatkan komitmen anggaran pemerintah daerah, khususnya dalam keberlanjutan program-program strategis. Dibutuhkan suatu kerangka anggaran tahun jamak (Medium Term Expenditure Framework) yang dapat menjadi panduan penganggaran dalam jangka waktu tertentu.

• Mempertahankan momentum perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan cara mengurangi kesenjangan kapasitas PKD antara SKPD dan antara pemerintah daerah di Gorontalo. Kesenjangan kapasitas ini bisa diperkecil dengan meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang yang relevan.

• Melakukan evaluasi kinerja tata kelola pemerintahan dan menindaklanjuti dengan temuan-temuannya secara konkrit.

• Meningkatkan berbagai upaya yang mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat, khususnya yang terkait masalah keuangan daerah. Diskusi informal dengan para pemangku kepentingan dan media secara berkala dapat mendorong adanya transparansi.


28

2.2. Pendapatan dan Pembiayaan DaerahGambar 2.2. Sumber daya fiskal Provinsi Gorontalo terus meningkat

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

PAD Dana Perimbangan

Pendapatan Lainnya Ratio APBD - PDRB

Sumber: Database Gorontalo PEA Update (2013) ; BPS (2013)

Setelah mengalami peningkatan sumber daya fiskal yang signifikan pada masa awal terbentuknya provinsi Gorontalo, pada periode 2007-2012 peningkatan sumber daya fiskal Provinsi Gorontalo relatif lebih stabil. Secara keseluruhan, Pendapatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkat lebih dari 4 kali lipat pada masa 1998-2006 (Bank Dunia, 2008). Pada periode berikutnya (2007-20012) peningkatan pendapatan pemerintah daerah di Gorontalo relatif lebih rendah, yaitu secara riil hanya meningkat 39 persen dalam 5 tahun. Dalam jangka waktu yang sama bisa dilihat bahwa rasio pendapatan APBD terhadap total PDRB provinsi Gorontalo terus menurun, dari sekitar 45 persen di tahun 2007 menjadi 35 persen di tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Gorontalo tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan daerahnya.

29


2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Gambar 2.3. PAD Gorontalo meningkat hampir tiga kali lipat

0%

1%

2%

3%

-

100

200

300

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Dala

m R

p m

ilyar

PAD Kabupaten/Kota

PAD provinsiRatio PAD - PDRB (Provinsi)

Ratio PAD - PDRB (Kab/Kota)

Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gorontalo cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2007-2012, PAD meningkat dari Rp 160 miliar menjadi Rp 326 miliar secara riil. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD juga meningkat dari 6 persen menjadi 9 persen. Pada tingkat provinsi, peningkatan PAD disumbangkan oleh peningkatan pajak daerah, dari 11 persen menjadi 20 persen dari pendapatan provinsi. Di tingkat Kabuapten/Kota, peningkatan ini disumbangkan oleh peningkatan komponen Lain-lain PAD yang13 Sah yang secara riil meningkat dari Rp 30 miliar di tahun 2007 menjadi Rp 101 miliar ditahun 2012. Sebagian peningkatan komponen ini adalah dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Walaupun meningkat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi dan Kabupaten/Kota Gorontalo lebih rendah dari komponen pendapatan lainnya. Walaupun meningkat, komponen PAD merupakan komponen terendah dibandingkan komponen dana perimbangan dan pendapatan lain-lain (Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah).14 Tahun 2007-2011 PAD hanya menyumbangkan 8 persen dari keseluruhan pendapatan daerah Gorontalo, lebih rendah dari lain-lain pendapatan yang sah (13 persen) dan dana perimbangan (78 persen).

Kontribusi PAD terbesar bersumber dari pajak daerah, khususnya dari pemerintah provinsi. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD Gorontalo selama tahun 2007-2011 adalah sebesar 52 persen. Adapun komponen PAD paling rendah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang kontribusinya hanya 3 persen dari total PAD Gorontalo.

Penyumbang terbesar terhadap PAD Provinsi Gorontalo adalah pajak yang berkaitan kendaraan bermotor dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Serupa dengan provinsi-provinsi lain, pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor adalah penyumbang

13 Lain-lain PAD yang sah terdiri atas: pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); hasil penjualan aset yang tidak dapat dipisahkan; pendapatan denda pajak, retribusi, dan tunggakan; dan tuntutan ganti rugi.

14 Pajak kendaraan pada tingkat provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor/air, bea balik nama kendaraan bermotor/air, dan pajak bahan bakar.


30

PAD terbesar ditingkat provinsi. Ditahun 2011, dari Rp 330 miliar total PAD di Gorontalo, lebih dari setengahnya, 53 persen atau Rp 157 miliar, di sumbangkan oleh pajak daerah. Pajak daerah ini hampir seluruhnya (92 persen) disumbangkan oleh pajak provinsi yang berkaitan dengan kendaraan. Ditingkat Kabupaten/Kota, penyumbang PAD terbesar adalah komponen pendapatan BLUD di Kota Gorontalo. BLUD kota Gorontalo yang terdiri atas RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe menyumbang Rp 43 miliar atau 13 persen dari total PAD tahun 2011 di Gorontalo.

Gambar 2.4. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah semakin besar

13%18% 18%

22% 23% 21%

%3% %5% 6%6%6% %5% %6% %7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

50

100

150

200

2007 2,008 2009 2010 2011 2012** 2007 2,008 2009 2010 2011 2012**

Provinsi Kab/Kota

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

% PAD terhadap total pendapatan

Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013).

Peningkatan PAD yang dicapai Gorontalo masih belum memenuhi target RPJMD. Di RPJMD 2007-2012, Pemerintah Provinsi menargetkan pencapaian rasio PAD Pemerintah Provinsi hingga 2 persen dari PDRB. Ditahun 2011, PAD provinsi mencapai 1,7 persen dan diperkirakan turun menjadi 1,4 persen di tahun 2012. Sebaliknya total PAD Kabupaten/Kota diperkirakan meningkat hingga mencapai 1,9 persen di tahun 2012. Secara konsolidasi, rasio PAD Provinsi Gorontalo hanya meningkat sedikit dari 3,2 persen di 2007 menjadi 3,3 persen di 2012.

PAD Gorontalo merupakan salah satu yang terendah di Indonesia. Jumlah PAD konsolidasi Gorontalo merupakan nomor empat terendah di Indonesia untuk tahun 2012 dengan Rp 383 miliar. Besarnya PAD konsolidasi Gorontalo hanya 2 persen dari PAD Jakarta yang merupakan provinsi tertinggi di Indonesia, dan 11 persen dari PAD Sulawesi Selatan sebagai provinsi tertinggi di Sulawesi. Demikian juga secara per kapita dimana PAD konsolidasi per kapita Gorontalo sebesar Rp 353 ribu masih dibawah rata-rata PAD rata-rata nasional sebesar Rp 534 ribu.

31


Gambar 2.5. Rasio PAD terhadap PDRB Gorontalo salah satu yang tertinggi walaupun secara perkapita tergolong rendah

PAD perkapita (sumbu kiri) PAD perkapita nasional (sumbu kiri)

PAD/PDRB (sumbu kanan) PAD/PDRB nasional (sumbu kanan)

0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Mal

uku

Sula

wes

i Bar

atN

usa

Teng

gara

Tim

urN

usa

Teng

gara

Bar

atSu

law

esi T

engg

ara

Lam

pung

Aceh

Goro

ntal

oJa

wa

Teng

ahSu

law

esi T

enga

hBe

ngku

luM

aluk

u Ut

ara

Jaw

a Ba

rat

Sum

ater

a Ba

rat

Kalim

anta

n Ba

rat

Sum

ater

a Se

lata

nSu

law

esi S

elat

anSu

law

esi U

tara

Papu

aJa

wa

Tim

urJa

mbi

Papu

a Ba

rat

Sum

ater

a Ut

ara

Bant

enDI

.Yog

yaka

rta

Kepu

laua

n Ba

ngka

Bel

itung

Kalim

anta

n Te

ngah

Riau

Kalim

anta

n Se

lata

nKe

pula

uan

Riau Ba

liKa

liman

tan

Tim

urDK

I Jak

arta


2.2.2. Dana Perimbangan

Selama periode 2007-2012, komponen terbesar pendapatan pemerintah daerah adalah dana perimbangan. Secara rata-rata, dana perimbangan mencapai 79 persen dari anggaran konsolidasi pemerintah daerah di Gorontalo dengan jumlah estimasi sebesar Rp 2,8 triliun. Ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat masih sangat besar. Komponen terbesar dari dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Di tingkat pemerintah provinsi, DAU menyumbang 68 persen dari total pendapatan provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota sebesar 67 persen.

Pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak mengalami peningkatan tahun 2007-2010 dan turun tahun 2011, dan secara keseluruhan masih rendah. Tahun 2007 dana bagi hasil pajak (provinsi dan kabupaten/kota) sebesar Rp 94,2 miliar kemudian meningkat hingga tahun 2010 sebesar Rp 171,7 miliar dan turun menjadi Rp. 163,8 miliar tahun 2011. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan bagi hasil dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Secara keseluruhan hal ini menandakan masih belum efektifnya pengelolaan pajak di Gorontalo.


32

Gambar 2.6. Pajak provinsi dan Lain-lain PAD yang Sah merupakan dua komponen PAD terbesar di Provinsi Gorontalo

0%

10%

20%

30%

0

100

200

2007 2,008 2009 2010 2011 2012* 2007 2,008 2009 2010 2011 2012*

Provinsi Kab/Kota

Retribusi Daerah

Pajak Daerah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

% PAD terhadap total pendapatan

13%%11318%%18%% 18%%118

22%%22%%22% 23%23% 21%

3%3% 5%5% 6%6% 5%5% 6%6% 7%%%

Sumber: diolah berdasarkan PDKD Gorontalo, Universitas Gorontalo (2013)

2.2.3. Perbandingan Kabupaten/Kota

Secara umum, sumber daya fiskal Kabupaten/Kota di Gorontalo meningkat. Keenam kabupaten/kota mengalami trend total pendapatan yang meningkat. Secara jumlah, pendapatan daerah tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Gorontalo. Peningkatan yang paling signifikan dialami oleh Gorontalo Utara sebagai daerah yang baru terbentuk dan berkembang pesat. Apabila dilihat secara per kapita, pendapatan kabupaten/kota umumnya meningkat pada periode 2007-2012, kecuali untuk Kabupaten Pohuwato. Ditahun 2012, Kabupaten Gorontalo diperkirakan memiliki angka per kapita terendah karena memiliki penduduk terbanyak sedangkan Kota Gorontalo memiliki pendapatan per kapita terendah karena populasi yang tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain.

Gambar 2.7. Walaupun bervariasi, seluruh kabupaten/kota mengalami meningkat pendapatannya

-

100

200

300

400

500

600

700

- 500,000

1,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000

3,500,000 4,000,000 4,500,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

Boalemo Bone Bolano Gorontalo GorontaloUtara

Pohuwato KotaGorontalo

Dala

m R

p m

iiar

Dala

m R

upia

h

Dana Perimbangan perkapita

PAD Perkapita

LPDYS perkapita

Total Pendapatan (Rp miliar)

Sumber: Database Gorontalo PEA, Universitas Gorontalo, 2013

33


Pada tahun 2011 Kota Gorontalo merupakan daerah yang mempunyai PAD tertinggi dan terendah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. PAD tertinggi di Kota Gorontalo lebih banyak kontribusinya berasal dari pendapatan BLUD (Rumah Sakit), Hasil Penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan dan penerimaan lain termasuk sumbangan pihak ketiga. Pendapatan per kapita PAD Kota Gorontalo adalah sebesar Rp. 406 ribu. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki PAD per kapita paling rendah yaitu sebesar Rp 96 ribu dimana sebagai daerah yang baru dimekarkan belum mampu mengoptimalkan komponen – komponen PADnya.

Pendapatan lain-lain adalah komponen pendapatan terbesar kedua setelah dana perimbangan. Secara rata-rata, komponen ini menyumbang 13 persen dari pendapatan Gorontalo pada periode 2007-2012 namun memiliki fluktuasi yang sangat besar. Sebagian besar dari pendapatan lain-lain adalah berasal dari dana penyesuaian, khususnya pada tingkat kabupaten/kota sehingga fluktuasinya sangat dipengaruhi oleh jumlah dana penyesuaian pada tingkat kabupaten/kota.

Pendapatan yang berasal dari bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDYS) di Gorontalo cenderung berbanding terbalik untuk provinsi dengan kabupaten/kota. Untuk Pemerintah Provinsi, bagian lain-lain pendapatan yang sah cenderung menurun dari tahun 2007-2011, dimana tahun 2007 dimana tahun 2007 bagian lain-lain pendapatan yang sah Pemerintah Provinsi sebesar Rp 142,6 miliar kemudian menurun menjadi Rp 18,9 miliar di tahun. Untuk pemerintah kabupaten/kota terjadi kenaikan di tahun 2007-2011 dari Rp 32,6 miliar meningkat menjadi Rp 670,8 miliar di tahun 2011.

Transfer DAU perkapita antar kabupaten/kota di Gorontalo cenderung tidak merata tahun 2011. Kabupaten Pohuwato merupakan daerah yang DAU perkapitanya paling tinggi diantara 6 daerah kabupaten/kota yang ada di Gorontalo yaitu sebesar Rp 1,9 juta dan terendah adalah Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar Rp 1,05 juta. Kecilnya DAU perkapita di Kabupaten Gorontalo disebabkan oleh DAU yang diterima daerah ini adalah jumlah tertinggi ketiga sesudah Kabupaten dan Kota Gorontalo sementara jumlah penduduknya terkecil kedua setelah Kabupaten Gorontalo Utara.

Gambar 2.8. Komposisi Dana Perimbangan

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

- 500,000

1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2 011

2012

*

2 007

2008

2009

2010

2011

2 012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

Boalemo Bone Bolano Gorontalo GorontaloUtara

Pohuwato KotaGorontalo

ProvinsiGorontalo

Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil Pajak % Proporsi dana perimbangan



34

Kemandirian keuangan daerah15 Gorontalo meningkat. Secara rata-rata, rasio kemandirian keuangan daerah provinsi Gorontalo meningkat dari 6 persen di tahun 2007 dan diperkirakan menjadi 10 persen di tahun 2012. Ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah di Gorontalo dalam menghasilkan pendapatan daerah membaik dalam kurun waktu tersebut. Pemerintah Provinsi memiliki kemandirian yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota. Ditahun 2012, rasio kemandirian keuangan daerah mencapai 27 persen yang artinya 27 persen dari pendapatan Pemerintah Provinsi yang berasal dari luar (pemerintah pusat) adalah pendapatan yang dihasilkan sendiri. Ditingkat kabupaten/kota rasio ini jauh lebih rendah. Untuk pemerintah kabupaten, rasionya dibawah 7 persen untuk 2012, sedangkan kota Gorontalo mencapain 18 persen.

Gambar 2.9. Kemandirian Keuangan Daerah meningkat, khususnya di tingkat provinsi dan Kota Gorontalo

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Provinsi

Boalemo

Bone Bolango

Gorontalo

Gorontalo Utara

Pohuwato

Kota Gorontalo


Kapasitas fiskal16 Provinsi Gorontalo mengalami penurunan. Kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo diukur dengan mengurangkan Belanja Pegawai terhadap Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak), DAU (dana alokasi umum), PAD (pendapatan asli daerah) dan pendapatan lainnya, kemudian membaginya dengan jumlah penduduk. Secara konsolidasi kapasitas fiskal pemerintah daerah di Gorontalo mengalami penurunan secara riil. Kapasitas fiskal per kapita Provinsi Gorontalo turun dari Rp 1,6 juta di tahun 2007 menjadi Rp 1,3 juta di tahun 2012. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2012 dimana terjadi penurunan Rp 242 ribu, turun 16 persen dari tahun sebelumnya.

15 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

16 Pengukuran kapasitas fiskal lainnya adalah dengan menggunakan formula berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 226 tahun 2012. Didefinisikan bahwa kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama, dan Penerimaan Lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Dalam laporan ini, formula tersebut sedikit diadaptasi dengan mengganti variabel jumlah penduduk miskin oleh jumlah penduduk dan menggunakan nilai riil.

35


Gambar 2.10. Kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo mengalami penurunan (2011=100)

--

-

-

4.7%0.9%

3.7%

4.2%

1,603,535 1,528,904 1,515,583 1,571,663 1,506,1231,264,367

16.1%11-20%

-10%

0%

10%

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Kapasitas Fiskal (sumbu kiri) % pertumbuhan KF (sumbu kanan)


2.2.4. Kesimpulan

• Kapasitas fiskal pemerintah daerah di Gorontalo mengalami penurunan dan memiliki fluktuasi keuangan daerah yang cukup besar.

• Kemandirian keuangan daerah Gorontalo meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gorontalo cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Kontribusi PAD terbesar bersumber dari pajak daerah, khususnya dari pemerintah provinsi. Penyumbang terbesar terhadap PAD Gorontalo adalah pajak yang berkaitan kendaraan bermotor dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

• Walaupun meningkat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di level provinsi dan kabupaten/kota di Gorontalo lebih rendah dari komponen pendapatan lainnya. Peningkatan PAD yang dicapai Gorontalo masih belum memenuhi target RPJMD dan saat ini masih merupakan salah satu yang terendah di Indonesia.

2.2.5. Rekomendasi

• Perencanaan keuangan yang lebih baik, khususnya dalam mengestimasi pendapatan daerah agar dapat mengurangi fluktuasi anggaran

• Pemerintah daerah harus mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan PAD lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber-sumber utama. Rendahnya kapasitas fiskal dapat teratasi dengan mengefisienkan belanja pegawai dan mengurangi penyertaan modal (APBD) di bank pembangunan daerah untuk pembiayaan pembangunan yang produktif.

• Mengoptimalkan upaya peningkatan PAD dengan menganalisis potensi pendapatan daerah.


36

2.3. Belanja DaerahMemasuki dasawarsa kedua sejak terbentuk, belanja pemerintah untuk Gorontalo terus meningkat. Sama seperti sejak awal terbentuknya provinsi ini, belanja pemerintah terus meningkat. Belanja pemerintah daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, meningkat dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 3,7 triliun dengan rata-rata pertumbuhan 8 persen per tahun. Secara rata-rata, belanja pemerintah daerah menyumbang 60 persen dari seluruh belanja pemerintah untuk provinsi Gorontalo.

Di tahun 2012, tingkat belanja pemerintah daerah per kapita Gorontalo lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Belanja daerah per kapita, yang meliputi belanja perkapita pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh provinsi. Belanja per kapita Gorontalo mencapai Rp 2,6 juta perorang untuk anggaran 2012, sedangkan secara nasional belanja per kapita pemerintah daerah adalah Rp 1,7 juta perorang.

Gambar 2.11. Belanja pemerintah daerah Gorontalo lebih tinggi dari belanja rata-rata pemerintah daerah di Indonesia.

0

2

4

6

8

10

12

Rp J

uta

Jawa B

arat

Banten

Jawa T

imur

Jawa T

engah

Lampung

DI.Y Yo

gyaka

rta

Nusa Te

nggara Bara

t

Nasional

Sumate

ra Utar

a

Sulaw

esi S

elatan

Sumate

ra Se

latan

Nusa te

nggara Ti

mur

Kalim

antan

Barat

Sumate

ra Bara

tBali

Jambi

Sulaw

esi B

arat

DKI Jak

arta

Sulaw

esi T

engah

Kalim

antan

selat

an

Sulaw

esi T

engah

lawes

i Ten

g

Gorontal

o

Bengku

lu

Sulaw

ei Utar

aRiau

Sulaw

esi T

enggara

Kepulau

an Ban

gka Beli

tung

Maluku

Kepulau

an Riau Ace

h

Kalim

antan

Tengah

Maluku

Utara

Kalim

anata

n Timur

Papua

Papua B

arat

Sumber: Estimasi staff Bank Dunia berdasarkan data Kementerian Keuangan (2012)

Belanja pemerintah pusat memiliki peran yang penting bagi pembangunan Gorontalo. Dalam periode 2007-2012, pemerintah pusat menyumbang secara rata-rata 40 persen dari seluruh belanja publik di Gorontalo. Belanja pemerintah pusat di Gorontalo meningkat dari Rp 1,6 triliun ditahun 2007 menjadi Rp 2,5 triliun ditahun 2012. Sebagian besar belanja tersebut dibelanjakan melalui Kantor Daerah dan diikuti oleh Kantor Pusat. Sekitar 20 persen dari belanja permerintah pusat disalurkan melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

37


Gambar 2.12. Walaupun belanja publik untuk Gorontalo terus meningkat, porsi belanja pemerintah daerah tetap stabil di sekitar 60 persen.

63%59% 58% 60% 59% 60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-

1

2

3

4

5

6

7

2007 2008 2009 2010 2011 2012*Belanja Pusat di GorontaloBelanja Kab/KotaBelanja Provinsi% Belanja Pemda thd Keseluruhan

0

1

1

2

2

3

3

2007 2008 2009 2010 2011

Rp tr

iliun

Trill

ions

Kantor Daerah Kantor PusatUrusan Bersama DekonsentrasiTugas Pembantuan

Sumber: diolah berdasarkan database Gorontalo PEA, Universitas Gorontalo (2013)

Sebagian besar belanja daerah di Gorontalo dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Seluruh pemerintah Kabupaten/Kota mengelola lebih dari 80 persen secara rata-rata. Secara jumlah, terjadi pertumbuhan 41 persen dalam kurun waktu 5 tahun, sehingga rata-rata belanja Kabupaten/Kota meningkat 8 persen secara riil pertahun. Di lain pihak belanja pemerintah provisi mengalami penurunan secara riil sebesar 1 persen pertahun.

2.3. 1. Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi dan Urusan

Target rasio belanja tidak langsung dan langsung Pemerintah Provinsi Gorontalo 2007-2012 tidak tercapai. Dalam kerangka umum anggaran RPJMD Provinsi Gorontalo 2007-2012, Pemerintah Provinsi menetapkan bahwa pada akhir 2012, rasio belanja tidak langsung terhadap belanja langsung adalah 30:70. Artinya belanja tidak langsung hanya sebesar 30 persen dari total belanja pemerintah. Dengan belanja tidak langsung yang sebesar 30 persen, berarti ada 70 persen belanja yang bisa ditujukan pada penyediaan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Namun data menunjukkan bahwa justru proporsi belanja tidak langsung semakin membesar sejak tahun 2007. Hal yang sama juga ditemui di tingkap Pemerintah Provinsi dimana proporsi belanja tidak langsung semakin besar, bahkan lebih besar dari tingkat Pemerintah Provinsi.


38

Gambar 2.13. Rasio belanja tidak langsung terhadap belanja langsung dalam kerangka umum RPJMD 2007-2012 tidak tercapai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

ProvinsiK ab/Kota

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Dala

m R

p m

iliar

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

Rasio belanja tidak langsung : langsung

Target rasio belanja tidaklangsung:belanja langsung (30:70)RPJMD Provinsi 2007-2012

Kabupaten/Kota mengalami peningkatan belanja tidak langsung. Seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan proporsi belanja tidak langsung dalam periode 2007-2012. Peningkatan tersebut menyebabkan porsi belanja tidak langsung menjadi lebih besar daripada belanja langsung. Gorontalo Utara merupakan satu-satunya kabupaten/kota yang porsi belanja langsungnya lebih besar daripada belanja tidak langsung. Sebagai Kabupaten yang baru terbentuk , Gorontalo Utara memerlukan pembangunan inftrastruktur dasar yang terlihat dari besarnya belanja modal oleh dinas pekerjaan umum. Pada tahun 2011, belanja modal Pekerjaan Umum mencapai Rp 104 miliar, dan diperkirakan melebihi Rp 130 miliar secara riil ditahun berikutnya.

Peningkatan belanja tidak langsung di sebabkan oleh peningkatan belanja pegawai. Seiring dengan peningkatan belanja, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, komposisi belanja juga mengalami perubahan. Ditingkat provinsi, belanja modal turun dari 35 persen di tahun 2007 menjadi 19 persen di tahun 2012. Belanja pegawai meningkat dari 24 persen menjadi 31 persen di tahun 2012. Belanja barang dan jasa menjadi komponen terbesar di tingkat provinsi, sedikit diatas belanja pegawai. Ditingkat kabupaten/kota, belanja modal terus menurun sedangkan belanja pegawai terus meningkat. Peningkatan ini didorong oleh belanja pegawai tidak langsung yang meningkat dari Rp 617 miliar dan diperkirakan menjadi sekitar Rp 1,5 triliun ditahun 2012.

39


Gambar 2.14. Belanja Pegawai merupakan komponen terbesar dalam belanja pemerintah daerah

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012** 2007 2008 2009 2010 2011 2012**

Provinsi Kab/Kota

Rp m

iliar

Belanja Barang dan JasaBelanja Tidak Langsung lainnya

% Belanja Modal

Belanja Pegawai Langsung

Belanja Pegawai Tidak langsung

Belanja Modal% Belanja Pegawai

35%355%

29%9 29%9%

19% 20%20% 19%19%

34%34%34%330%30%30% 32%32%32%

23%23% 24%24% 25%25%

24%4%427% 26%

33%30% 31%

41%46% 46%

55% 54% 55%

Sumber: Diolah berdasarkan database Gorontalo PEA, Universitas Gorontalo (2013)

Gambar 2.15. Selama 2007-2012 Belanja Pegawai meningkat secara riil dan proporsi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Provinsi Kabupaten/Kota

Billi

ons Pegawai (L)

Rasio belanja pegawai

Sumber: Diolah berdasarkan database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013)

Tingginya belanja pegawai disebagian besar disebabkan oleh besarnya belanja gaji pegawai fungsional. Pegawai fungsional adalah pegawai yang melaksanakan fungsi pelayanan publik secara langsung, seperti guru, dokter, dan bidan. Secara Rata-rata belanja pegawai di kabupaten/kota selama tahun 2007-2012 adalah 49 persen dari total belanja. Tingginya belanja pegawai pada pemerintah kabupaten/kota tidak terlepas dari besarnya jumlah pegawai yang harus dibiayai, terutama belanja pegawai untuk tenaga kependidikan dan tenaga medis yang pada umumnya mendominasi jumlah pegawai di kabupaten/kota.


40

Gambar 2.16. Belanja Pegawai per kapita yang bervariasi dan komposisi gender pegawai

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bone

Bola

ngo

Prov

insi

Boal

emo

Goro

ntal

oUt

ara

Pohu

wat

o

Goro

ntal

o

Kota

Goro

ntal

o

Komposisi pegawai

Pegawaigaw

PegawaigawPerempuaempuan

Laki-lakiki-

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

-

20

40

60

80

100

120

Belanja pegawai perkapita

Juta

Belanja Pegawai (TL) per kapita (kiri)

Jumlah pegawai (kanan)

Bone Bolan

go

Pohuwan

to

Kota

Gorontal

o

Gorontal

o

Gorontal

o Utara

Provin

si

Boalemo

Sumber: diolah berdasarkan Database PEA Gorontalo Update, Universitas Gorontalo (2013)

Belanja menurut urusan masih di dominasi oleh belanja Pemerintahan Umum dan Pendidikan. Belanja Pendidikan yang merupakan prioritas pembangunan provinsi yang tercermin dalam RPJMD 2007-2012. Belanja sektor pendidikan cenderung meningkat dari tahun 2007-2011 dan merupakan sektor dengan alokasi belanja terbesar di tingkat Kabupaten/Kota. Alokasi belanja sektor pendidikan tahun 2007 sebesar Rp 324,6 miliar yang kemudian meningkat menjadi Rp 1,24 triliun di tahun 2011. Rata-rata belanja sektor pendidikan konsolidasi tahun 2007-2011 adalah sebesar 22,7 persen dari total belanja. Secara konsolidasi ini sudah mencapai target RPJMD 2007-2012, yang telah melampaui 20 persen sejak tahun 2008. Pada tingkat kabupaten/kota target ini telah terpenuhi, namun pada tingkat provinsi masih rendah. Belanja urusan pendidikan rata-rata untuk periode 2007-2012 adalah 7,6 persen. Namun yang harus diperhatikan adalah belanja pendidikan yang disalurkan melalui belanja transfer Pemerintah Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang tidak tercatat sebagai belanja urusan pendidikan.17

17 Hasil observasi memperlihatkan bahwa praktek belanja sektoral yang disalurkan melalui belanja transfer kepada Kabupaten/Kota banyak dilakukan. Hal ini juga ditunjukkan oleh laporan-laporan PEA lain di provinsi-provinsi program PEACH. Untuk Gorontalo, detil belanja transfer tersebut tidak tersedia sehingga analisis lebih lanjut tidak dapat dilakukan.

41


Gambar 2.17. Pertumbuhan Belanja Pendidikan menekan Belanja Infrastruktur di tingkat Kabupaten/Kota

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012** 2007 2008 2009 2010 2011 2012**

Provinsi Kab/Kota

PendidikanKesehatanInfrastruktur

PertanianPemerintahan UmumLain-lain

8% 8% 7% 5% 8% 9%3%3%3% 2%2%2% 3%3%3% 2%2%2%

5%5%3%3%3% 3%3%3%

31%31% 26%26% 26%26%

11%11%17%17% 16%16%

6%7% 4%4%4%

3%3%3%

7% 7%

30%30% 32%32% 39%39%

39%39%

40%40% 40%40%

22%22% 24%24% 22%22%39%39%

25%25% 24%24%

20%20% 24%24% 25%25% 27%27% 32%32% 30%30%6%

8% 9% 10%10%10%10% 9%

27%27% 20%20% 18%18% 12%12%13%13%

10%10%

5% 4% 3%3%3% 3%3%3%3%3%3%

4%4%4%

35%35%28%28% 31%31% 32%32%

28%28%26%26%

6%15%15% 14%14% 16%16% 14%14%

21%21%

Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo 2013

Belanja pemerintahan umum di tingkat provinsi terus meningkat sedangkan di tingkat kabupaten/kota mengalami penurunan. Ditingkat provinsi, belanja administrasi umum merupakan komponen belanja urusan terbesar. Dari periode 2007-2012, belanja pemerintahan umum meningkat dari 30 persen menjadi 40 persen. Disisi pemerintah kabupaten/kota, proporsi belanja administrasi umum justru menurun dari 35 persen menjadi 26 persen. Secara umum, ini menunjukkan perbedaan fungsi yang dimiliki oleh provinsi dan kabupaten/kota. Fungsi utama Pemerintah Provinsi adalah koordinasi sedangkan kabupaten/kota adalah ujung tombak penyedia pelayanan dasar.

Di tingkat kabupaten/kota, peningkatan belanja pendidikan dan kesehatan menekan proporsi pemerintahan umum dan infrastruktur. Belanja pendidikan dan kesehatan meningkat dari 26 persen menjadi 39 persen di tahun 2012. Masing masing urusan mengalami peningkatan belanja riil sebesar 50 persen dalam kurun waktu 5 tahun. Peningkatan ini merupakan hal yang positif karena sumber daya fiskal untuk membiayai pelayanan dasar untuk pendidikan dan kesehatan menjadi meningkat.

Belanja pemerintah daerah terhadap infrastruktur berkurang cukup drastis. Infrastruktur dasar yang dibelanjakan melalui dinas pekerjaan umum mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu 2007-2012, proporsi belanja infrastruktur turun ditingkat Provinsi turun dari 31 persen menjadi 16 persen, sedangkan di tingkat kabupaten/kota turun dari 27 persen menjadi hanya 10 persen dari total belanja pemerintah kabupaten/kota. Nilai belanja infrastruktur secara riil berkurang drastis dari Rp 260 miliar menjadi Rp 110 miliar ditingkat provinsi dan Rp 659 miliar menjadi Rp 355 miliar ditingkat kabupaten/kota. Kecenderungan ini harus diperhatikan oleh para setiap pemerintah daerah karena dapat menghambat kebijakan pemerintah provinsi yang


42

bermaksud untuk mengembangkan perekonomian kerakyatan serta perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan infrastruktur dasar yang memadai. Selain itu, porsi belanja pemerintahan umum juga berkurang dari 35 persen menjadi 26 persen.

2.3.2. Belanja Kabupaten/Kota

Ketersediaan sumber daya fiskal di Gorontalo tidak merata. Ketidakmerataan ini menyebabkan belanja per kapita pemerintah kabupaten/kota di Gorontalo bervariasi walaupun perbedaan antar kabupaten/kota semakin kecil. Gorontalo sebagai kabupaten yang baru terbentuk ditahun 2007 memiliki belanja per kapita tertinggi di tahun 2012. Diperkirakan belanja per kapitanya mencapai Rp 4,58 juta dari Rp 1,7 juta ditahun 2008 ketika masih mendapat anggaran persiapan. Belanja per kapita terendah di alami oleh Kabupaten Gorontalo walaupun memiliki total belanja pemerintah daerah yang paling besar dibanding kabupaten/kota lainnya. yang memiliki jumlah penduduk terbesar dan populasi masyarakat miskin terbanyak.

Gambar 2.18. Belanja perkapita kabupaten/kota tidak merata walaupun perbedaan semakin kecil

- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000

- 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

2007

2008

2009

2010

2011

2012

*

GorontaloUtara

Boalemo Bone Bolano Gorontalo Pohuwato KotaGorontalo

ProvinsiGorontalo

Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Belanja per kapita

Sumber :Badan Keuangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Gorontalo, 2012. Data Olahan Tim Update PEA Universitas Gorontalo

Meningkatnya anggaran pemerintah daerah di Gorontalo tidak diikuti oleh meningkatnya fleksibilitas anggaran. Fleksibilitas anggaran atau diskresi fiskal18 adalah ketersediaan ruang fiskal yang biasanya diukur dengan besarnya anggaran diskresi. Semakin besar anggaran diskresi yang tersedia maka semakin fleksibel kebijakan fiskal untuk disesuaikan dengan situasi yang dihadapi tanpa harus mempengaruhi kesinambungan fiskal dalam jangka panjang. Di Gorontalo diskresi fiskal pemerintah kabupaten/kota lebih rendah dari Pemerintah Provinsi dan terus menurun sejak 2007.

18 Diskresi fiskal = (Total pendapatan – (Belanja Pegawai Tidak Langsung + DAK + Dana Penyesuaian + Belanja Bantuan Keuangan + Belanja Hibah))/Total Pendapatan.

43


Gambar 2.19. Diskresi Fiskal Pemerintah Daerah semakin menurun

50%

66%60% 58%

54%49%

47%

36% 35%30%

25% 24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2,008 2009 2,010 2011 2012*


Sumber: PDKD Gorontalo, Universitas Gorontalo (2013)

2.3.3. Kesimpulan

• Memasuki dasawarsa kedua sejak terbentuk, belanja pemerintah untuk Gorontalo terus meningkat. Di tahun 2012, tingkat belanja pemerintah daerah Gorontalo lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sebagian besar belanja daerah di Gorontalo dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Belanja pemerintah pusat di Gorontalo masih tergolong besar walaupun tidak sebesar belanja pemerintah kabupaten/kota.

• Kabupaten/Kota mengalami peningkatan belanja tidak langsung. Peningkatan belanja tidak langsung di sebabkan oleh peningkatan belanja pegawai. Tingginya belanja pegawai disebagian besar disebabkan oleh belanja gaji pegawai fungsional, khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan.

• Belanja menurut urusan masih di dominasi oleh belanja Pemerintahan Umum dan Pendidikan. Belanja Pemerintahan Umum di tingkat provinsi terus meningkat sedangkan di tingkat kabupaten/kota mengalami penurunan. Ditingkat kabupaten/kota, peningkatan Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan menekan proporsi Belanja Pemerintahan Umum dan Belanja Infrastruktur. Belanja pemerintah daerah terhadap infrastruktur berkurang cukup drastis.

• Meningkatnya anggaran pemerintah daerah di Gorontalo tidak diikuti oleh meningkatnya fleksibilitas anggaran


44

2.3.4. Rekomendasi

• Pemerintah Provinsi harus menjalankan fungsi koordinasi untuk menghindari tumpang tindih belanja antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan menghindari terjadinya kekurangan/kelebihan pendanaan.

• Peningkatan belanja tidak langsung yang disebabkan oleh peningkatan Belanja Pegawai perlu di evaluasi secara relatif dibandingkan provinsi-provinsi lain. Disisi lain, peningkatan belanja pegawai adalah untuk pegawai fungsional, atau yang menyediakan pelayanan public secara langsung harus dapat dijustifikasi.

• Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dalam pos belanja pegawai mengingat Gaji PNS akan mengalami kenaikan nominal 10 persen dan berkala 2,5 persen secara riil.

• Keterbatasan fleksibilitas anggaran berarti pemerintah daerah Gorontalo harus lebih efektif dan efisien dalam belanja daerahnya. Prioritasi yang jelas sangat diperlukan dalam perencanaan daerah.

45


Bab 3 Pembangunan Pendidikan 2007-2012

47


Pendidikan adalah salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo. Dalam laporan ini, pendidikan merupakan satu dari dua urusan yang dibahas secara khusus dalam bagian Sector-Wide Expenditure Analysis (SWEA). Bab ini membahasa berbagai aspek dari pendidikan di Gorontalo, bagian pertama membahas kebijakan pendidikan pada tingkat provinsi, bagian kedua membahas sisi belanja, dan bagian ketiga membahas kinerja pencapaian sektoral. Dibagian akhir bab ini akan membahas tentang program pendidikan gratis di Gorontalo, dan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

3.1. Kebijakan Pendidikan Inovasi pendidikan adalah kebijakan pendidikan di Gorontalo yang salah satu fokusnya adalah ketersediaan layanan pendidikan. Inovasi Pendidikan merupakan salah satu pilar dalam Visi Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi Inovasi yang tertuang dalam RPJMD 2007-2012. Inovasi Pendidikan ini diterjemahkan ke dalam sembilan program inovatif pendidikan Pemerintah Provinsi.19 Program-program tersebut bertujuan untuk memenuhi ketersediaan layanan pendidikan bagi masyarakat Gorontalo.20

Pada periode 2012-2017, visi pendidikan diarahkan pada peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas. Visi pendidikan ini diterjemahkan ke dalam 4 misi yang mencakup aspek pemerataan pendidikan gratis, profesionalisme pelaku pendidikan, tata kelola yang transparan, partisipatif dan responsif gender, serta harmonisasi kebijakan dan pembiayaan pendidikan.

Gambar 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan Gorontalo 2007-2012

GorontaloCerdas2019

Visi

Mewujudkanmasyarakat

j

terdidik,yy

terampil, inovatif t,

dan berdayap,p,

saing

MISI

Inovasi SDMyang

berorientasiyg

wirausaha,mandiri dan

,

religius

Agenda

Sasaran: (a) Meningkatnya kompetensi dan relevansi SDM untuk mendukung tujuan strategis (b) Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat Provinsi Gorontalo

Sumber : RPJMD 2007-2012, RPJMD 2012-2012 dan Renstra Dikpora 2006-2012

19 Program pendidikan ini selalu ada di setiap tahun RPJMD baik periode 2001-2006, RPJMD 2007-2012 maupun RPJMD 2012-2017. Kesembilan program inovatif ini adalah: (a) Pengembangan Pendidikan Berbasis Kawasan (PBK) secara terpadu; (b) pemberdayaan potensi pemuda gorontalo berbasis enterpreneur; (c) penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (ICT); (d) pemberian beasiswa Gorontalo SIAP dan Gorontalo Unggul; (e) pemberian tunjangan kinerja bagi guru di daerah terpencil; (f) penuntasan WAJAR Pendidikan Dasar 9 tahun; (g) penuntasan buta aksara ; (h) Ujian Nasional; dan (i) pembangunan unit sekolah baru.

20 Ketersediaan layanan pendidikan yang dimaksud berupa : (a) fasilitas pendidikan dasar dan menengah di setiap kecamatan; (b) implementasi Pendidikan Berbasis Kawasan diseluruh jenjang pendidikan; (c) tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1 serta memenuhi standar kompetensi; (d) tersedianya fasilitas pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga di setiap kecamatan; serta (e) tersedianya dokumentasi produk budaya dan adat istiadat daerah yang menunjang pembangunan daerah.


48

3.2. Belanja PendidikanBelanja Pendidikan di Gorontalo terus meningkat. Selama periode 2007-2012 Belanja Pendidikan konsolidasi di Provinsi Gorontalo tumbuh rata-rata 21 persen per tahun. Belanja ini meliputi belanja pemerintah daerah dan belanja pemerintah pusat melalui belanja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Belanja konsolidasi pendidikan meningkat dari Rp. 685 miliar (2007) menjadi Rp. 1,295 triliun (2012). Dari sisi belanja pemerintah daerah, belanja pendidikan meningkat dari Rp 554 miliar menjadi Rp 1,128 triliun dengan peningkatan rata-rata 21 persen pertahun. Secara proporsi, belanja pendidikan daerah terhadap total belanja daerah yang meningkat dari 17 persen menjadi 27 persen. Belanja Pendidikan Pemerintah Provinsi stabil dengan rata-rata 8 persen sedangkan di tingkat kabupaten/kota meningkat dari 20 persen menjadi 30 persen dengan rata-rata sebesar 26 persen.

Gambar 3.2. Peningkatan belanja pendidikan disebabkan oleh meningkatnya belanja pada tingkat kabupaten/kota

Trend belanja pendidikan

81% 81%75% 78%

87% 87%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

ProvinsiPusat (Dekon/TP)

Kab/Kota% Belanja Pemda

20%24% 25% 27%

32% 30%

Proporsi belanja pendidikan

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

% Belanja Pendidikan Provinsi% Belanja Pendidikan Kabupaten% Belanja Pendidikan Pusat (Dekon/TP)


Kabupaten/Kota memiliki peranan yang besar dalam sektor pendidikan. Dari segi belanja pendidikan, pemerintahkabupaten/kota merupakan penyumbang terbesar Belanja Pendidikan di Provinsi Gorontalo. Proporsi belanja Kabupaten/Kota membesar dari 71 persen (2007) menjadi 84 persen (2012) dari total belanja pusat,21 provinsi, dan kabupaten/kota. Peran besar kabupaten/kota adalah menyediakan pelayanan pendidikan dasar (SD and SMP). Disisi lain, belanja pemerintah pusat melalui Belanja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengalami penurunan proporsi dari 19 persen (2007) menjadi 10 persen (2012).

Kewenangan pengelolaan pendidikan yang berbeda antar Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota memberi porsi yang berbeda dalam struktur belanja pendidikan. Belanja pendidikan Pemerintah Provinsi sebagaian besar dibelanjakan untuk barang dan jasa.

21 Belanja pemerintah pusat mencakup Belanja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

49


Belanja barang dan jasa pendidikan dalam lima tahun terakhir (2007-2011) rata-rata berkisar diatas 50 persen, dan tertinggi terjadi ditahun 2010. Peningkatan belanja barang dan jasa diiringi oleh penurunan belanja modal yang cukup signifikan. Berbeda dengan Pemerintah Provinsi, belanja pendidikan di tingkat kabupaten/kota sebagian besar dibelanjakan untuk belanja pegawai. Dalam periode 2007-2012, belanja pegawai di tingkat kabupaten/kota konsisten di atas 75 persen dari total belanja pendidikan di tingkat pemerintah kabupaten/kota.

Dalam lima tahun, belanja pendidikan kabupaten/kota meningkat lebih dari dua kali lipat secara riil. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan belanja pegawai langsung dan tidak langsung, serta belanja barang dan jasa yang meningkat lebih dari dua kali lipat secara riil. Belanja modal juga mengalami pertumbuhan riil dari Rp 87 miliar (2007) menjadi 133 miliar (2011). Secara proporsi, lebih dari 75 persen dari total belanja pendidikan kabupaten/kota dialokasikan untuk belanja gaji pegawai. Besarnya proporsi belanja gaji pegawai di kabupaten/kota karena adanya komponen gaji guru yang cukup besar. Realisasi belanja pegawai langsung di tingkat Kabupaten/Kota mencapai 75,7 persen dari total belanja pendidikan, sedangkan belanja pegawai tidak langsung hanya sekitar 3,4 persen.

Gambar 3.3. Komponen belanja pegawai terus meningkat

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011


Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai (L) Belanja Pegawai (TL)


Peningkatan belanja pendidikan pada tingkat kabupaten/kota menyebabkan kesenjangan sumber daya fiskal untuk pendidikan mengecil. Peningkatan belanja pendidikan -- khususnya di daerah-daerah yang memiliki Belanja Pendidikan per kapita rendah – menyebabkan kesenjangan belanja pendidikan antara kabupaten/kota menjadi lebih kecil. Daerah-daerah ini adalah Kabupaten Gorontalo dan Boalemo, serta Gorontalo Utara yang baru terbentuk.


50

Gambar 3.4. Belanja pendidikan per kapita terus meningkat

970,2361,106,210

918,5441,075,475 1,075,128 1,102,871

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Kab. Boalemo Kab. BoneBolango

Kab. Gorontalo Kab. GorontaloUtara

Kab.Pohuwato

KotaGorontalo


Sumber: Database Gorontalo PEA Update, Universitas Gorontalo (2013)Catatan: Data 2007 untuk Kab. Boalemo, Pohuwato, Kota Gorontalo, dan Gorontalo Utara tidak tersedia.

Alokasi belanja program pendidikan Gorontalo mengalami peningkatan rata-rata 9,5 persen per tahun. Peningkatan ini seiring dengan prioritas program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo di sektor pendidikan sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2007-2012. Alokasi belanja program pendidikan yang difokuskan pada pencapaian target ke-2 MDGs (Pendidikan Dasar untuk semua) sebesar 3, 8 persen.22

Belanja program pendidikan ditingkat provinsi sangat fluktuatif. Tidak terlihat adanya konsistensi belanja program dari tahun ke tahun. Sebagian besar belanja program pendidikan Gorontalo dialokasikan untuk dua program. Kedua program yaitu Program Pendidikan Menengah serta Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Progam lain yang mendapat alokasi cukup besar adalah Program Pendidikan Berbasis Kawasan (PBK). 23 yang muncul pada tahun 2010 dengan realisasi belanja Rp. 2,6 miliar dan Program Semua Bisa Sekolah (SBS) yang digagas pada tahun 2011 dengan anggaran Rp. 21 miliar. Program PBK adalah program yang bertujuan untuk mendukung sektor pertanian dan sektor perikanan dan kelautan. Pendidikan berbasis pertanian misalnya diperkenalkan melalui kurikulum sekolah pada daerah basis pertanian Gorontalo seperti Pohuwato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara. Saat ini terdapat lima sekolah SMK Pertanian dan Perikanan yang telah dirintis oleh Provinsi Gorontalo.

22 Perhitungan ini berdasarkan data RKA SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo tahun 2012. Sekretariat Percepatan pencapaian MDGs Provinsi Gorontalo, 2013

23 Pendidikan Berbasis Kawasan (PBK) adalah untuk mendukung upaya pemerintah daerah meningkatkan sektor pertanian dan perikanan-kelautan. Pendidikan berbasis pertanian misalnya di perkenalkan melalui pendidikan jalur formal SD-SMA pada wilayah-wilayah unggulan lahan pertanian (Pohuwato, Boalemo, Kanbupaten Gorontalo, Bone Bolango dan Gorontalo Utara, demikian pula untuk wilayah pesisir. Terdapat 5 (lima) sekolah SMK pertanian dan perikanan yang telah dirintis yang tersebar di wilayah Propinsi Gorontalo. Sedangkan Program Semua Bisa Sekolah (SBS) adalah program pemberian bea siswa miskin untuk memastikan bahwa semua anak usia sekolah mengenyam pendidikan.

51


Gambar 3.5. Belanja program Pemerintah Provinsi

0

5

10

15

20

25

Klasifikasi belanja program pendidikan provinsi (2011)

Dala

m R

p m

ilyar

Modal

Barangjasa

Pegawai

0% 0%

Trend belanja program provinsi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011

Program Semua Bisa Sekolah

Program Pendidikan Tinggi/Politeknik

gg

Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

ggg g

Program Pengelolaan KeragamanBudaya

gg

Program Pendidikan Menengah

Program Peningkatan Pendidikandan Pengembangan Sumber Daya

gggg

Masyarakatgg

Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun

gj j

Program lainnya

0%0%0% 0%0%0%

35%35%

19%19%13%13%

36%36%

13%13%

%2%2%2%

%7%%5%

10%10%

%4%

16%16%

%7%

%0%0%%%5%5%

%0%0%

%7%

31%31%

43%43%

31%31%

17%17%

%8%

%1%1%1%

%3%3%

%7%

%6%

%9%

15%15%21%21%

19%19%

12%12%

10%10%

25%25%19%19%

10%10%

0%0% 0%0%

39%39%

Sumber: estimasi staff Bank Dunia berdasarkan database PEA Update Gorontalo, Universitas Gorontalo (2013).

Belanja pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dialokasikan untuk Program Penuntasan Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun. Sebagai contoh, alokasi belanja Program WAJAR 9 tahun di Kabupaten Gorontalo mencapai 93 persen (Rp 60,6 miliar) dari total belanja langsung pendidikan. Komposisi belanja program pendidikan pada tingkat kabupaten/kota lebih difokuskan pada urusan wajib dan kewenangan pemerintah daerah (kabupaten/kota).

Beberapa program pendidikan di Gorontalo mengandalkan pembiayaan dari pusat. Program-program yang terkait dengan pendidikan usia dini dan pendidikan informal mengandalkan belanja pemerintah pusat. Program-program ini merupakan Porsi belanja pemerintah daerah untuk program-program tersebut berkisar antara 10-30 persen dari total Belanja Pendidikan Gorontalo. Alokasi APBD untuk belanja Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non-Formal pada tahun 2012 sebesar Rp. 2,3 miliar, sementara yang bersumber dari transfer pusat sebesar Rp. 30,9 miliar.


52

Gambar 3.6. Belanja pendidikan pemerintah pusat di Gorontalo terus meningkat, dengan fokus di pendidikan tinggi dan pendidikan agama.

PendidikanAgama

32%

Program pendidikan pemerintah pusat.

Pemudadan

Olahragaa1%

Pendidikanmenengah

3%%

PeningkatanMutu

6%6%

PAUD danNon-formal7%

PendidikanDasar

14%

PendidikanTinggi

37%

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008 2009 2010 2011

Trend belanja pendidikan pemerintah pusat

Billi

ons

Kantor Pusat DekonsentrasiKantor Daerah Tugas Pembantuan

Sumber: diolah berdasarkan data Kementerian Keuangan (2013)

Tabel 3.1. Belanja Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal tahun 2012

Jenis Kegiatan APBD APBN

Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan 365,612,225 2,937,391,000

Penyediaan Layanan PAUD 708,290,500 16,151,220,000

Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

479,281,850 6,823,825,000

Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat 4,486,495,000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal 776,973,000 584,503,000

Jumlah 2,330,157,575 30,983,434,000

Sumber : Dikpora Provinsi Gorontalo, 2012

Pemerintah di Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan di sektor pendidikan. Kesadaran akan tanggungjawab urusan pendidikan di daerah dirasa membaik seiring dengan hadirnya berbagai regulasi. Namun hal itu belum diikuti oleh peningkatan kualitas perencanaan pendidikan baik dalam jangka pendek (RKA-SKPD), jangka menengah (Renstra SKPD) maupun jangka panjang (RPJP). Perencanaan dalam dokumen-dokumen tersebut belum terintegrasi dan berkesinambungan, dan terkadang belum berdasarkan atas kebutuhan atau permasalahan pendidikan. Hal ini menyebabkan belum maksimalnya kontribusi belanja pendidikan terhadap peningkatan kualitas capaian.

53


3.3. Kinerja dan Output PendidikanGorontalo mengalami kemajuan signifikan dalam capaian sektor pendidikan. Pada awal terbentuknya provinsi Gorontalo, hampir seluruh indikator pendidikannya lebih rendah daripada provinsi lain di Sulawesi. Setelah itu Provinsi Gorontalo memperlihatkan kemajuan yang baik di bidang pendidikan. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari peningkatan indikator seperti Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Melek Huruf (AMH).

Gorontalo telah berhasil meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah, khususnya untuk kelompok miskin. Perluasan akses pendidikan yang menjadi salah satu fokus dalam RPJMD 2007-2012 terlihat memberikan hasil di Gorontalo. Secara umum, akses pelayanan pendidikan menengah bagi kelompok miskin meningkat. Untuk tingkat SMP, akses meningkat secara keseluruhan ditambah dengan peningkatan akses yang lebih besar untuk kelompok miskin. Untuk tingkat SMA, akses kelompok miskin meningkat namun akses bagi kelompok-kelompok diatasnya mengalami penurunan. Hal positif yang bisa diambil adalah kesenjangan akses justru mengalami penurunan.

Gambar 3.7. Gorontalo berhasil meningkatkan APM SD dan memperkecil kesenjangan antar kabupaten/kota

87.3

92.2

82

84

86

88

90

92

94

96

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat

Sulawesi Utara Sulawesi Selatan GorontaloNasional

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Boalemo GorontaloKota Gorontalo Bone BolangoPohuwato Gorontalo UtaraProv. Gorontalo

75

77

79

81

83

85

87

89

91

9395

Sumber: Estimasi staff Bank Dunia berdasarkan data Susenas, BPS (berbagai tahun)

Gorontalo telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan dasar. Angka Partisipasi Murni SD Gorontalo meningkat dari 87,3 persen pada tahun 2003 menjadi salah satu yang tertinggi di Sulawesi pada tahun 2012, sebesar 92,2 persen. Di tingkat kabupaten/kota, Pohuwato dan Kota Gorontalo menjadi daerah yang selama beberapa tahun terakhir memiliki APM SD di bawah kabupaten lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Gorontalo sebab belanja pendidikan per kapita Kota Gorontalo hingga tahun 2010 masih menjadi yang tertinggi dibanding daerah lainnya di Provinsi Gorontalo.


54

Gorontalo masih harus mengejar capaian APM untuk tingkat pendidikan menengah. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan menengah Gorontalo masih tertinggal dari provinsi lain di Sulawesi. Baik untuk tingkat SMP maupun SMA, APM Gorontalo masih berata di urutan terbawah atau kedua terbawah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Meski demikian, APM SMP dan SMA Gorontalo memperlihatkan peningkatan yang impresif dalam kurun waktu 2003 hingga 2012. APM SMP Gorontalo meningkat dari 47,9 persen menjadi 59,8 persen, sementara APM SMA meningkat dari 24,6 persen menjadi 44,7 persen. Kemajuan yang dicapai Gorontalo menjadikan kesenjangan APM pendidikan menengah di Sulawesi semakin mengecil. Hal serupa juga terlihat pada APM di kabupaten/kota dimana kesenjangan APM, terutama APM SMA, berkurang. Secara umum, capaian kabupaten baru seperti Bone Bolango, Pohuwato, dan Gorontalo Utara dalam meningkatkan APM pendidikan menengahnya sangat baik. Misalnya Gorontalo Utara, yang pada awal berdirinya di tahun 2007 memiliki APM SMA terendah di Provinsi Gorontalo dengan 23 persen. Lima tahun kemudian APM SMA Gorontalo Utara telah mampu melewati kabupaten yang lebih lama berdiri seperti Boalemo, dan kabupaten induknya, Kabupaten Gorontalo.

Gambar 3.8. APM Sekolah menengah di Gorontalo masih tertinggal

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2003 2004 2005 2006 200720082009 2010 20112012

47.9

59.8

APM SMP

Sulaw esi TengahSulaw esi TenggaraSulaw esi Barat

Sulaw esi UtaraSulaw esi SelatanGorontaloNasional

3035404550556065707580

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bone BolangoGorontalo UtaraKota Gorontalo

BoalemoGorontaloPohuw atoProvinsi Gorontalo

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

24.6

44.7

APM SMA

Sulaw esi TengahSulaw esi TenggaraSulaw esi Barat

Sulaw esi UtaraSulaw esi SelatanGorontaloNasional

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Bone BolangoGorontalo UtaraKota Gorontalo

BoalemoGorontaloPohuw atoProvinsi Gorontalo

Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data Susenas, BPS (berbagai tahun).

55


Meskipun menunjukkan peningkatan, Rata-rata Lama Sekolah Gorontalo masih tertinggal dari provinsi lain di Sulawesi. Rata-rata Lama Sekolah Gorontalo meningkat dari 6,8 tahun pada tahun 2006 menjadi 7,3 tahun di tahun 2011, dan makin konvergen mendekati rata-rata nasional. Data tahun 2011 menunjukkan RLS Gorontalo berada pada posisi 27 dari 33 provinsi di Indonesia. Rata-rata Lama Sekolah laki-laki Provinsi Gorontalo tahun 2011 adalah 7 tahun, dan justru lebih rendah daripada RLS perempuan, sebesar 7,6 tahun. Provinsi dengan kesenjangan RLS yang tinggi antara lain Papua dan Bali, di mana selisih RLS laki-laki dan perempuan mencapai 1,5 tahun. Sementara kesenjangan RLS antara laki-laki dan perempuan di Gorontalo sedikit di bawah kesenjangan pada provinsi lainnya, rata-rata kesenjangan RLS di Indonesia adalah 0,7 tahun.

Gambar 3.9. Angka Rata-rata Lama Sekolah Gorontalo tergolong rendah, walaupun perempuan cenderung lebih lama bersekolah dari pada laki-laki

8.78.9

7.78.0

7.2

7.7 7.6

8.2

6.8

7.3

6.3

7.0

7.5

7.9

2006 2007 2008 2009 2010 20116.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

Rata

-rat

a la

ma

seko

lah

(tah

un)

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Indonesia

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

Rata

-rat

a la

ma

seko

lah

2011

(tah

un)

0

7.6677.377

L P Total

Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data Susenas, BPS (berbagai tahun)

Akses terhadap sekolah dan prasarana dasar pendidikan Gorontalo tergolong baik. Secara rata-rata, akses terhadap SMP di Gorontalo lebih baik dibandingkan rata-rata Sulawesi dan Nasional. Hampir seluruh desa di Gorontalo memiliki akses ke SMP dengan jarak paling jauh 6 km. Demikian juga dengan SMA, dimana 85 persen desa memiliki akses ke SMA dengan jarak paling jauh 10 km. Desa-desa di Gorontalo juga memiliki akses yang lebih baik dari nasional dan rata-rata Sulawesi ke


56

sekolah-sekolah yang memiliki infrastruktur dasar yang baik yaitu ketersediaan air di kamar kecil dan listrik. Namun disisi lain, sekolah-sekolah di Gorontalo, khususnya SMP, masih tertinggal dalam hal ada tidaknya laboratorium dan tenaga pengajar yang setidaknya lulus S1 (Bank Dunia, akan segera diterbitkan)

Gambar 3.10. Desa di Gorontalo memiliki akses ke sarana pendidikan ya. memiliki infrastruktur dasar yang baik

SMA dengan jarak<10km

Gorontalo Gorontalo Nasional

Sulawesi

%84.70%884. 0%98.70%98.707098.7

77%91.7.777

30%68.306 0%%48.65%48 65%4

87.75%

89.13%3%%

SMP dengan jarak<6km

Guru SMA bergelar S1

Guru SMP bergelar S1

SMP yang memilikilaboratorium

Sekolah tersambungdengan listrik

Sekolah yang memilikiair di kamar mandinya

Sumber: Estimasi staff Bank Dunia berdasarkan PODES, BPS (2012)

Capaian Angka Melek Huruf (AMH) Gorontalo lebih baik daripada mayoritas provinsi lain di Sulawesi. Angka Melek Huruf Gorontalo pada tahun 2012 adalah 94,8 persen, yang merupakan angka tertinggi kedua di Sulawesi. Jika dilihat dalam rentang 2003 sampai 2012, terlihat AMH Gorontalo tidak banyak berubah. Tetapi hal ini disebabkan penurunan secara nasional yang terjadi pada tahun 2011 karena perubahan metodologi penghitungan yang dilakukan BPS24, AMH Gorontalo pada 2010 sendiri mencapai 96 persen dan tahun 2012 menunjukkan tren meningkat dari tahun sebelumnya.

24 Mulai tahun 2011 Susenas Kor dilaksanakan secara triwulanan. Setiap tahun akan dilakukan pengumpulan data Susenas Kor pada bulan Maret, Juni, September dan Desember (http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sd/detail&kd=2181&th=2011).

57


Gambar 3.11. Tingkat buta huruf di Gorontalo selalu lebih rendah dibandingkan kebanyakan provinsi-provinsi lain di Sulawesi Utara.

94.796.0

94.8

93.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092010 2011 201280828486889092949698

100%

Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat

Sulawesi Utara Sulawesi Selatan GorontaloNasional

90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GorontaloBone BolangoKota Gorontalo

BoalemoPohuwatoGorontalo UtaraProv. Gorontalo

96.8%8%%

90.3%99

93.5%

97.9%9

Sumber: diolah berdasarkan data BPS (2013)

Meski demikian, dua kabupaten di Gorontalo tertinggal jauh dalam capaian AMH. Dua kabupaten tersebut adalah Boalemo dan Pohuwato. Angka Melek Huruf Pohuwato – yang merupakan kabupaten pemekaran sejak 2005 – bahkan terus turun sejak kabupaten tersebut berdiri, dari 96,8 persen pada tahun 2005 menjadi 90,3 persen pada tahun 2012. Kabupaten dengan peningkatan AMH tertinggi juga merupakan kabupaten pemekaran, yaitu Gorontalo Utara. Pada awal pemekarannya di tahun 2007, AMH Gorontalo Utara sebesar 93,5 persen yang merupakan AMH terendah di Gorontalo. Lima tahun kemudian AMH Gorontalo Utara meningkat menjadi 98 persen, dan merupakan AMH tertinggi kedua di Provinsi Gorontalo. Kesenjangan AMH antara laki-laki dan perempuan terlihat di beberapa kabupaten seperti Boalemo, Pohuwato, dan Gorontalo Utara. Berbeda dengan kesenjangan pada umumnya, di mana AMH perempuan jauh lebih rendah dari AMH laki-laki, kesenjangan AMH di Gorontalo Utara justru menunjukkan hal sebaliknya.

Gambar 3.12. Angka Melek Huruf perempuan lebih tinggi di Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo

96.46 96.6394.56

97.79 97.85

93.76

99.34

95.61 95.42 95.0596.60 97.31

95.79

99.74

ProvGorontalo

Boalemo Gorontalo Pohuwato BoneBolango

GorontaloUtara

KotaGorontalo

Melek Huruf Lk Melek Huruf Prp

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2012.Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan BPS. Diolah Tim PEA UG


58

Berbagai faktor pendukung belum dapat menghasilkan output pendidikan yang diharapkan. Efisiensi teknis sektor pendidikan di Provinsi Gorontalo tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Ciri-ciri kabupaten/kota di Gorontalo adalah indeks output pendidikan tergolong rendah bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Untuk meningkatkan efisiensi teknis pendidikan, pemerintah daerah di Gorontalo memiliki alternatif, (i) meningkatkan indeks output dengan mengefektifkan pemanfaatan sumber daya pendidikan yang ada; atau (ii) mengefisiensikan pemanfaatan sumber daya untuk mempertahankan tingkat output yang sudah dicapai sekarang.

Gambar 3.13. Input di sektor pendidikan Gorontalo belum bisa mencapai kualitas output yang optimal.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Kab/kota di Indonesia Kab/kota di Sulawesi Kab/kota di Gorontalo

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.60

PohuwathohPoPo waatathuhuhuhu ooooo

KotaKKKKoKot Gorontalalalo loooo

Gorontalonon o

BoalemBoBooal o

Sumber: Estimasi staf Bank Dunia (2013)Catatan: Efisiensi teknis input terhadap output dihitung menggunakan metode DEA terhadap 365 sampel kabupaten/kota di Indonesia. Indeks input disusun dari indikator belanja rutin dan belanja modal sektor pendidikan (per kapita), rasio murid terhadap sekolah, dan rasio murid terhadap guru untuk setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA). Indeks output disusun dari indikator APM untuk setiap jenjang pendidikan, Angka Melek Huruf, dan Rata-rata Lama Sekolah.

3.4. Pendidikan Gratis Gorontalo: Program Pendidikan untuk Rakyat (Prodira)Program Pendidikan Gratis adalah pemberian bantuan operasional untuk peningkatan pelayanan di bidang pendidikan. Dalam implementasinya program ini oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dinamakan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA). Program ini merupakan lanjutan dan mengganti Program Semua Bisa Sekolah (SBS) yang dilaksanakan sejak tahun 2009 dan memiliki kesamaan dengan program pemerintah sebelumnya tersebut. Perbedaan antara Prodira dan Program SBS terdapat pada prioritas komponen pembiayaannya (Tabel 5)

59


Tabel 3.2. Jenis Pembiayaan Prodira : SBS Gorontalo

No Komponen Pembiayaan SBS 2009 SBS 2010 SBS 2011 Prodira 2012

1 Bantuan operasional sekolah pada jenjang SMA/MA

5,291,600,000 5,603,000,0003,759,840,000 24,300,000,000

2 Bantuan operasional sekolah pada jenjang SMK 2,900,100,000 19,980,000,000

3 Penyediaan sarana Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK - - 8,257,288,200 4,450,000,000

4Peningkatan kesejahteraan Guru Daerah Terpencil (GUDACIL)

- - - 1,944,000,000

5 Insentif Guru Kontrak / daerah terpencil - 1,854,000,000 1,944,000,000 744,000,000

6 Insentif Pendidik PAUD / kelembagaan 1,572,000,000 1,786,750,000 1,692,000,000 1,338,000,000

8 Penyelenggaraan dan Bantuan SD/MI terpenci; 2,547,300,000 2,629,800,000 858,000,000 -

9 Penyelenggaraan dan Bantuan SMP/MTs terpencil 1,840,200,000 2,180,400,000 972,000,000 -

10 Pendidikan Berbasis Kawasan (PBK) - 143,750,000 - -

11 Manajemen SBS - - 554,598,700 -12 Administrasi Kegiatan - 625,456,975 - 566,547,500

Jumlah 11,251,100,000 14,823,156,975 20,937,826,900 53,322,547,500Sumber : LRA SKPD Dikpora, diolah

Pemerintah Gorontalo mengalokasikan belanja yang besar untuk Prodira. Alokasi untuk Prodira pada tahun 2012 adalah Rp. 53,3 miliar, jauh lebih besar jika dibandingkan alokasi Program SBS sebesar Rp. 20,9 miliar. Hampir separuh belanja Prodira (Rp. 24,3 miliar) dialokasikan untuk bantuan operasional pada tingkat SMA (Tabel 3.2). Jumlah siswa SMA dan yang sederajat yang menjadi target Prodira sebanyak 40 ribu siswa. Bantuan operasional bagi siswa SD dan SMP lebih banyak didanai oleh Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dananya bersumber dari pemerintah pusat, dan dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi.25 Implementasi Prodira pada tahun 2012 adalah dengan dengan menggratiskan biaya operasional sekolah non-personalia bagi seluruh siswa SD hingga SMA dan yang sederajat.

Penerapan Prodira di tingkat kabupaten/kota bervariasi. Prodira pada prinsipnya membantu kabupaten/kota dalam membiayai pendidikannya. Kabupaten Gorontalo telah memiliki Perda No. 10 tahun 2011 yang menyebutkan partisipasi orang tua dalam pembiayaan pendidikan (dalam bentuk iuran sekolah). Meski demikian, Kabupaten Gorontalo tetap melaksanakan Prodira dengan menyerahkan penyesuaian pembiayaan kepada satuan pendidikan (sekolah). Kota Gorontalo hanya mengaplikasikan Prodira untuk sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama.

25 Prodira berupa pemberian bantuan operasional non personalia setiap siswa SD Rp. 580 ribu, SMP Rp.710 ribu dan SMA/MA 1 juta serta SMK 1,2 juta/siswa/bulan.


60

3.5. Kesimpulan• Kabupaten/Kota memiliki peranan yang besar dalam sektor pendidikan. Dalam 5 tahun,

belanja pendidikan kabupaten/kota meningkat lebih dari dua kali lipat secara riil. Peningkatan belanja pendidikan pada tingkat kabupaten/kota menyebabkan kesenjangan sumber daya fiskal untuk pendidikan mengecil.

• Alokasi belanja program pendidikan Gorontalo mengalami peningkatan rata-rata 9,5 persen per tahun. Sebagian besar belanja program pendidikan Gorontalo dialokasikan untuk dua program. Kedua program yaitu Program Pendidikan Menengah dan Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Belanja pendidikan pada tingkat kabupaten/kota dialokasikan untuk Program Penuntasan Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun. Beberapa program pendidikan di Gorontalo mengandalkan pembiayaan dari pusat, seperti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Nonformal.

• Gorontalo mengalami kemajuan signifikan dalam capaian sektor pendidikan. Gorontalo telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk pendidikan dasar. Disisi lain, Gorontalo masih harus mengejar capaian APM untuk tingkat pendidikan menengah.

• Gorontalo telah berhasil meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah, khususnya untuk kelompok miskin. Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan walaupun masih tertinggal dari provinsi lain di Sulawesi.

• Berbagai faktor pendukung pendidikan belum dapat menghasilkan output pendidikan yang diharapkan. Efisiensi teknis sektoral tingkat kabupaten/Kota di Gorontalo tergolong rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia.

• Program Pendidikan Gratis adalah pemberian bantuan operasional untuk peningkatan pelayanan di bidang pendidikan. Pemerintah Gorontalo mengalokasikan belanja yang besar untuk Prodira. Penerapan Prodira di tingkat kabupaten/kota bervariasi.

3.6. Rekomendasi• Peningkatan Alokasi belanja pendidikan di kabupaten/kota perlu diarahkan pada upaya

peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, terutama untuk pelayanan kelompok miskin, terpencil dan tertinggal. Alokasi belanja pendidikan yang tepat sasaran berdampak pada meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Gorontalo yang sekarang masih rendah.

• Membaiknya kondisi pendidikan di Gorontalo perlu diikuti oleh komitmen dan konsistensi kebijakan pemerintah daerah. Alokasi anggaran pendidikan yang memadai oleh pemerintah daerah untuk memastikan dan menjamin keberlanjutan kualitas dan masa depan pendidikan di Gorontalo

61


• Kebijakan Pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan kelulusan siswa Sekolah Menengah. Disparitas Kualitas layanan pendidikan menengah antar kabupaten-kota perlu diminimalisir melalui koordinasi dan sinergitas program pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota.

• Perlu dipikirkan sebuah intervensi yang mengatasi langsung masalah disinsentif untuk bersekolah. Tertinggalnya angka rata-rata lama sekolah karena anak usia sekolah yang terjun langsung ke lapangan pekerjaan, dan biasanya di sektor informal. Sebagai pilihan, kegiatan PRODIRA dapat diarahkan untuk mengatasi masalah disinsentif ini.

• Perlu dievaluasi lebih jauh apakah rendahnya konversi faktor-faktor input pendidikan menjadi output-output pendidikan (efisiensi teknis) disebabkan oleh ketidakefisienan faktor-faktor input ataukah ketidakefektifan faktor-faktor output. Dari evaluasi ini dapat dibuat sebuah intervensi yang tepat untuk meningkatkan tingkat konversi faktor-faktor input menjadi output-output pendidikan.

• Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu meningkatkan alokasi sharing komponen pembiayaan pendidikan personalia siswa yang ditanggung oleh orang tua siswa.

• Selain itu, pemerintah daerah di Gorontalo perlu mengurangi beban pendidikan orang tua melalui APBD. Kejelasan sharing pembiayaan pendidikan antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Gorontalo penting untuk memastikan keberlanjutan program Pendidikan Gatis (PRODIRA).

Bab 4Pembangunan Kesehatan 2007-2012

63

Bab 4 Pembangunan Kesehatan 2007-2012

Bersama pendidikan, kesehatan adalah prioritas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di provinsi Gorontalo.). Bab ini membahasa berbagai aspek dari pendidikan di Gorontalo, bagian pertama membahas kebijakan kesehatan pada tingkat provinsi, bagian kedua membahas sisi belanja, dan bagian ketiga membahas kinerja pencapaian sektoral. Bab ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

4.1. Kebijakan KesehatanPencapaian Gorontalo Sehat 2015 merupakan perhatian utama Pemerintah Provinsi Gorontalo. Upaya ini dilakukan melalui sejumlah kebijakan peningkatan layanan Kesehatan dan sumber daya manusia. Dalam dokumen RPJMD 2007-2012 disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo adalah : (a) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana pembangunan kesehatan, (b) terciptanya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat, (c) tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau terutama pada masyarakat miskin serta (d) terciptanya kesehatan individu, keluarga, masyarakat serta lingkungan. Arah kebijakan kesehatan Pemerintah di fokuskan pada; (a) Identifikasi dan peningkatan kapasitas bidan desa terpencil, (b) Intensifikasi penyuluhan pola hidup sehat; (c) Eksplorasi model-model pelayanan yang efektif pada setiap pos pelayanan kesehatan ; serta (d) Evaluasi dan pengawasan sistem pelayanan kesehatan. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui sejumlah program lima tahunan.

Gambar 4.1. Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan Gorontalo 2007-2012

•MasyarakatGorontalo Mandiriuntuk HidupSejahtera •Peningkatan kualitas sumber

daya manusia pelaksanapembangunan kesehatan

•Menggerakkan danmemberdayakan kemandirianmasyarakat untuk hidup sehatserta mewujudkan pelayanan

akesehatan yang bermutu, meratan atadan terjangkaurjan

MISI •Rasio Dokterter 40/100.000,//•bidan100/100.000,0•Nutrisionis 35/100.000 Perawat158/100.000,

•SKM 35/100.000,• 80% Puskesmas memilikidokter,

• 1 orang bidan di setiap desasiagaVisi

Target

Pemerintah Provinsi Gorontalo memfokuskan pelayanan Kesehatan Gratis melalui jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dokumen RPJMD 2012-2017 mengarahkan kebijakan pembangunan kesehatan untuk: (a) mendorong peningkatan layanan kesehatan dengan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin (Jaminan Kesehatan Semesta – Jamkesta) (b) menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan; (c) mengupayakan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; (d) mengembangkan manajemen sistem layanan kesehatan; (e) mengembangkan pola hidup bersih dan sehat; dan (f) mengembangkan budaya daerah melalui makanan khas daerah Gorontalo.


64

Program untuk menjaga kesehatan dilakukan dengan cara menekan angka morbiditas. Beberapa indikator morbiditas juga terkait dengan komitmen global dalam Millennium Development Goals (MDGs). Upaya menekan angka morbiditas dilakukan dengan focus pada peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi. Program utama untuk menekan angka kesakitan adalah dengan mengembangkan sistem surveilans epidemiologi berbasis masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan vektor penyakit lainnya, pengawasan pemeriksaan kualitas air dan lingkungan, perbaikan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pengembangan program desa sehat, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi Posyandu.

4.2. Belanja Kesehatan Belanja kesehatan di Gorontalo terus meningkat. Selama periode 2007-2012 belanja kesehatan di Provinsi Gorontalo tumbuh rata-rata 20 persen per tahun. Secara konsolidasi (belanja provinsi, Kabupaten/Kota, dan pusat), belanja kesehatan meningkat dari Rp. 211 miliar (2007) menjadi Rp. 369 miliar (2012). Demikian juga dengan proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja daerah yang meningkat dari 7 persen menjadi 9 persen. Di tingkat provinsi alokasinya stabil dengan rata-rata 3 persen dari total belanja provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota meningkat dari 6 persen menjadi 9 persen.

Gambar 4.2. Peningkatan belanja kesehatan disebabkan oleh meningkatnya belanja pada tingkat kabupaten/kota

Trend belanja kesehatan

83%92% 94% 93% 95% 94%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

20072 008 2009 2010 2011 2012* -

50 100 150 200 250 300 350 400

Dala

m R

p m

iliar

Provinsi Kab/KotaPusat (Dekon/TP) % Belanja Pemda

Proporsi belanja kesehatan

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

% Belanja Kesehatan Provinsi% Belanja Kesehatan Kabupaten% Belanja Kesehatan Pusat (Dekon/TP)

Sumber: Database PEA Update Gorontalo, Universitas Gorontalo (2013).Catatan: *Angka anggaran.

Peranan terbesar urusan kesehatan dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelayanan kesehatan, khususnya untuk penanggulangan gizi buruk serta pelayanan kesehatan yang ditargetkan untuk kelompok dan kawasan tertentu dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi dan pusat berperan pada pemberian bimbingan serta pengelolaan penyelenggaraan pelayanan tersebut26 Hal ini tercermin dari belanja kesehatan di Provinsi

26 SK MENKES No. 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

65


Gorontalo yang sebagian besar dibelanjakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sejak tahun 2008, secara rata-rata 92 persen belanja kesehatan dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Porsi belanja pemerintahan provinsi stabil pada 3 persen sedangkan porsi belanja kesehatan pusat melalui belanja dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengalalami penurunan dari 10 persen (2007) menjadi 4 persen (2012).

Gambar 4.3. Belanja Kesehatan Kabupaten/Kota meningkat secara riil

352,460306,468

212,153

321,397353,234

508,242

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Kab. Boalemo Kab. BoneBolango

Kab. Gorontalo Kab.Gorontalo UtaraGorontalo Utara

Kab.Pohuwato

Kota Gorontalo

Belanja Barang dan JasaBelanja Modal

Belanja Pegawai (L)Belanja Pegawai (TL)


Belanja kesehatan Pemerintah Provinsi tidak sekonsisten belanja pada tingkat kabupaten/kota. Belanja kesehatan pada tingkat kabupaten/kota yang mengalami peningkatan secara riil sebesar 86 persen (2007-2011). Dilain sisi, belanja Pemerintah Provinsi mengalami penurunan dari Rp 26,9 miliar (2007) menjadi Rp 21,4 miliar (2011). Komposisi belanja Pemerintah Provinsi ditandai oleh meningkatnya proporsi belanja barang dan jasa dari 22 persen menjadi 41 persen. Belanja Pegawai (langsung dan tidak langsung) dan Belanja Modal pada tingkat provinsi cenderung tidak konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini sangat berbeda dengan komposisi pada tingkat kabupaten/kota yang cenderung konsisten selama 2007-2011. Secara rata-rata, lebih dari setengah belanja kesehatan kabupaten/kota di belanjakan untuk Belanja Pegawai, 30 persen untuk Belanja Modal, dan 19 persen untuk Belanja Barang dan Jasa.


66

Gambar 4.4. Komposisi Belanja Kesehatan Pemerintah Provinsi tidak sekonsisten pemerintah kabupaten/kota

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011



Sumber: Database PEA Gorontalo, Universitas Gorontalo (2013)

Kabupaten/kota merupakan pelaksana utama pelayanan kesehatan di Gorontalo, ditunjukkan oleh Belanja Kesehatan per kapita yang terus meningkat dalam periode 2007-2011. Belanja kesehatan per kapita kabupaten/kota meningkat dari Rp 186 ribu di tahun 2007 menjadi Rp 326 ribu di 2011. Pada saat yang sama, Belanja Kesehatan per kapita provinsi justru menurun menjadi Rp 20,6 ribu di 2011 dibanding Rp 28,5 ribu di 2007.

Belum terlihat adanya konsistensi belanja program kesehatan di tingkat provinsi. Belanja program kesehatan dapat di kategorikan menjadi tiga bagian yaitu: (i) yang mendapat anggaran setiap tahun; (ii) yang tidak dibiayai pada tahun anggaran tertentu; dan (iii) program yang hanya terjadi pada satu tahun anggaran. Walaupun sebagian besar program memperolah anggaran setiap tahun, namun besarnya alokasi anggaran sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari belanja Pemerintah Provinsi terlihat bahwa fluktuasi belanja program kesehatan cukup tinggi. Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita misalnya sepatutnya perlu didorong keberlanjutan dan konsistensi pembiayaaanya.

Gambar 4.5. Bina Upaya Kesehatan adalah komponen belanja program kesehatan terbesar di tingkat provinsi.

34

515

8 7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2007 2008 2009 2010 2011

Trend belanja program Provinsi

Billi

ons

Pengendalian penyakitdan penyehatanlingkungan

Pengembangan danpemberdayaan SDM

Kefarmasian dan alatkesehatan

Bina upaya kesehatan

Bina gizi dan KIA

Komposisi belanja program kesehatan provinsi(2011)

0% 20% 40%60% 80%100%

Bina gizi dan KIA

Bina upaya kesehatan

Kefarmasian dan alatkesehatan

Pengembangan danpemberdayaan SDM

Pengendalian penyakit danpenyehatan lingkungan

pegawai barangjasa modal

Sumber: Database PEA Update Gorontalo, Universitas Gorontalo (2013)

67


Tabel 4.1. Belanja Program Kesehatan Provinsi Gorontalo

JENIS PROGRAM 2007 2008 2009 2010 2011

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 132.940.000 12.493.900 140.724.900 32.998.800

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 802.480.000 96.907.400 337.073.785 259.423.200 459.001.640

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

652.360.000 336.765.882 75.618.500 938.893.304

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 380.000.000 83.226.792 864.919.000 395.342.900 893.898.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

147.573.750 151.290.000 298.263.000 147.358.550

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.198.040.000 318.199.000 596.877.298 606.662.325 704.163.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.140.412.000 1.043.280.400 554.349.150 790.340.650

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

516.000.000 381.390.000 3.805.402.730 1.633.112.786 1.014.502.460

Program Peningkatan Pelayanan Anak Balita 51.400.000

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 4.408.300.000 393.174.000 896.490.900 54.030.000

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

91.200.000 706.128.000 403.826.000

Upaya Kesehatan Perorangan 2.883.013.187

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

66.290.000 58.460.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Lanjutan)

6.958.241.057

Jumlah 10.388.022.000 2.239.790.842 15.244.552.152 4.918.447.661 8.322.025.591

Sumber : LRA Provinsi Gorontalo 2007-2012 (diolah).

Ditingkat kabupaten/kota belanja program kesehatan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Belanja program kesehatan yang dialokasi setiap tahun adalah untuk sarana-prasarana, obat-obatan dan perlengkapan, dan kegiatan preventif, seperti yang diperlihatkan oleh belanja program kesehatan di Kabupaten Gorontalo untuk tahun 2007-2011. Ditahun 2011, fokus program kesehatan adalah untuk kesehatan ibu dan anak. Dari sisi belanja, sekitar 64 persen dari belanja program kesehatan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak balita dan keselamatan ibu. Belanja program ini mencapai Rp 28 miliar di Kabupaten Gorontalo (2011).


68

Tabel 4.2. Rincian Belanja Program Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Program 2007 2008 2009 2010 2011

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

989.796.825 311.942.866 631.134.840 1.201.955.420 1.713.309.000

Program Upaya/promosi Kesehatan & Perbaikan Gizi & Pemberdayaan Masyarakat

3.044.232.946 1.450.954.238 3.724.316.752 2.144.311.055 503.323.964

Program Pengadaan. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pustu dan Jaringannya

11.777.162.699 11.834.410.186 16.332.468.184 19.542.715.979 5.757.362.214

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita & Keselamatan Ibu Melahirkan

64.850.000 13.676.089.674 28.173.124.605

Program Pengadaan. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

541.796.034 7.877.659.200

Program Pengadaan . Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSU

2.169.187.280 6.113.089.636 1.459.471.689 50.000.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 51.042.500 185.293.350


139.019.000 122.761.000

Program Pengawasan Obat dan Makanan 49.170.000 20.280.000 10.165.000


122.761.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

352.293.500 237.574.500

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 10.120.000

Program Desa Sehat 6.207.470.026 Peningkatan Sumber Daya Manusia 324.888.000

Jumlah 24.612.950.276 14.173.749.790 40.980.480.586 25.075.543.527 44.074.778.983 Sumber : LRA Kab. Gorontalo 2007-2012 (diolah)

69


Belanja kesehatan pemerintah pusat semakin besar sejak 2008. Belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui belanja dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan Kantor Daerah (KD) terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan meningkatnya belanja kesehatan pusat yang di belanjakan melalui Kantor Daerah (KD). Ditahun 2011, belanja pusat terbesar adalah untuk program pengawasan makanan dan obat (40%) dan diikuti oleh belanja program kependudukan dan KB (27%).

Gambar 4.6. Belanja kesehatan pemerintah pusat meningkat secara riil

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011

Trend belanja pemerintah pusat di Gorontalo

Billi

ons

Kantor Pusat

Kantor Daerah

Dekonsentrasi

Tugas Pembantuan

Belanja program kesehatan tahun 2011

ProgramKefarmasian

g

dan Alatn AlatKesKesehatan

1% mProgramBina Gizi

danKesehatanIbu dan15%

ProgramPembinaan

gg

UpayaKesehatan

py

17%

ProgramdKependud

g

n KBukan dan Kpp

27%27

ProgramPengawasan

Obat dangg

Makanan40%

Sumber: diolah berdasarkan data belanja pemerintah pusat, Kementerian Keuangan (2013)

4.3. Output dan Kinerja Sektor KesehatanPembangunan sektor kesehatan pada periode 2007-2012 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Tersedianya tenaga kesehatan dan penyediaan obat menjadi perhatian pelayanan kesehatan di Gorontalo. Penyediaan dan pengembangan fasilitas dan sarana kesehatan dilakukan melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan berupa: rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan klinik.

Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan di Gorontalo tergolong baik. Dari tujuh indicator ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Gorontalo, lima indikator Gorontalo lebih baik dibandingkan rata-rata Sulawesi dan nasional. Hampir seluruh desa (97 persen) memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan primer dan 75 persen desa memiliki akses terhadap pelayanan sekunder. 96 persen desa memiliki akses terhadap Puskesmas yang memiliki dokter dan 95 persen memiliki akses terhadap fasilitas persalinan. Namun disisi lain masih ada beberapa aspek pelayanan yang harus ditingkatkan. Saat ini hanya 79 persen desa yang memiliki ketersediaan bidan. Walaupun puskesmas memiliki dokter, namun prasarana airnya masih belum optimal, hanya 86 persen desa yang memiliki akses ke Puskesmas yang memiliki instalasi air (Bank Dunia, publikasi yang akan datang).


70

Gambar 4.7. Gorontalo memiliki akses pelayanan kesehatan dan sarana Puskesmas yang baik

l

Sul

7.49%979999797.4

9%%75.39%99%%

%%%%%95.3395 33%3%%

%39%%6.39996.396.396.39%79.22%2

85.54%85

81.74%8

Sumber: Estimasi staff Bank Dunia berdasarkan PODES, BPS (2012)

Jumlah sarana dan prasarana Gorontalo meningkat dalam lima tahun terakhir. Secara umum jumlah sarana dan prasarana kesehatan Gorontalo meningkat dalam lima tahun terakhir (2007-2012), kecuali Polindes dan Posyandu menurun tahun 2011. Berkurangnya jumlah Polindes dan Posyandu tersebut karena kurang memadainya standar pelayanan medik akibat minimnya pelayanan tenaga kesehatan serta pemeliharaan kondisi Polindes dan Posyandu. Pada umumnya, Rumah Sakit telah dapat melaksanakan pelayanan gawat darurat serta memberikan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Meskipun demikian penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam masih dibawah target yaitu sebesar 33 persen ditahun 2010, dimana targetnya adalah 70 persen.

Tabel 4.3. Perkembangan sarana dan tenaga kesehatan

Sarana dan tenaga kesehatan 2007 2008 2009 2010 2011

Rumah sakit 6 6 7 9 8

Puskesmas 57 73 74 84 85

Posyandu 1097 914 1236 1249 1230

Polindes 240 240 240 248 223

Dokter Ahli 20 30 38 38 56

Dokter Umum 158 134 204 190 217

Dokter Gigi 31 40 21 24 30

Paramedis 759 410 406 1733 1254

Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan PODES, BPS (berbagai tahun).

71


Tabel 4.4. Perbandingan sarana dan prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk, 2011

Rasio thd jumlah penduduk rumah sakit puskesmas polindes dokter

Gorontalo 133.301 12.546 4.782 3.519

Sulawesi Barat 149.245 720 25.956 8.408

Sulawesi Selatan 127.002 9.973 36.613 4.996

Sulawesi Tengah 117.012 4.225 10.637 6.662

Sulawesi Tenggara 91.357 3.788 9.678 5.995

Sulawesi Utara 67.652 7.959 23.002 1.719

Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan PODES, BPS (berbagai tahun).

Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo terus meningkat dalam periode 2007-2012. Selama lima tahun tersebut, jumlah rumah sakit dan puskesmas terus meningkat, dengan pengecualian posyandu dan polindes yang menurun di tahun 2011. Pada saat yang sama, jumlah dokter ahli dan dokter umum juga meningkat. Sementara untuk tahun 2011, jumlah paramedis menurun dari tahun sebelumnya dan jumlah dokter gigi justru lebih rendah dibanding tahun 2007.

Rasio pelayanan dokter dan polindes di Gorontalo termasuk baik dibandingkan provinsi lainnya di Sulawesi, sementara rasio pelayanan rumah sakit dan Puskesmas termasuk yang terendah. Satu dokter di Provinsi Gorontalo melayani sekitar 3.500 penduduk, yang kedua terbaik setelah Sulawesi Utara. Sementara rasio pelayanan polindes adalah yang terbaik di antara provinsi-provinsi lainnya di Sulawesi di mana satu Polindes melayani sekitar 4.800 penduduk. Namun demikian, rasio serupa untuk rumah sakit dan Puskesmas merupakan salah satu yang terbawah, di mana satu rumah sakit di Gorontalo melayani lebih dari 133 ribu penduduk dan satu Puskesmas melayani lebih dari 12 ribu penduduk.

Selain itu, masih ada ketimpangan dalam rasio pelayanan kesehatan antar kabupaten/kota. Kota Gorontalo adalah wilayah dengan rasio jumlah dokter dan pusat kesehatan masyarakat per penduduk dan per luas wilayah terbaik. Sementara rasio pelayanan dokter terendah adalah di Kabupaten Gorontalo Utara dan Pohuwato serta rasio Puskesmas terendah di Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 4.5. Rasio layanan kesehatan 2011

Kab/Kota/Provinsi Jumlah Dokter

Jumlah Puskes, Pustu, Pusling, dll

Rasio Layanan 2011

Dokter(Umum, ahli & Gigi)

Puskes, Pustu,Pusling dll

(Km2) (pddk) (Km2) (pddk)

Boalemo 34 67 51.08 3,885 26 1,971

Kab. Gorontalo 66 139 32.48 5,512 15 2,617

Pohuwato 22 55 202.53 5,980 81 2,392

Bone Bolango 30 59 63.05 4,834 34 2,458

Gorontalo Utara 11 53 194.71 9,673 40 2,008

Kota Gorontalo 140 48 0.47 1,315 1 3,835

Prov Gorontalo 303 421 41.04 3,508 30 2,525Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan PODES, BPS (berbagai tahun).


72

Capaian pelayanan kesehatan dasar di tingkat kabupaten/kota juga bervariasi. Untuk morbiditas, capaian Kota Gorontalo memburuk dari 26 persen di tahun 2007 menjadi 49 persen di 2012. Pada saat yang sama, hampir semua kabupaten lain menunjukkan perbaikan. Kota Gorontalo merupakan wilayah dengan tingkat kelahiran dibantu oleh tenaga kesehatan tertinggi di provinsi ini dengan 77 persen. Dari akses terhadap kesehatan gratis, Pohuwato merupakan yang terbawah dengan hanya 19 persen penduduk yang memperoleh akses tersebut di tahun 2012, menurun dari 29 persen di 2007. Dari sisi cakupan imunisasi campak bayi, hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami penurunan cakupan dengan penurunan terbesar di Gorontalo Utara dengan 7 persen. Hanya Bone Bolango dan Pohuwato yang mengalami peningkatan cakupan imunisasi campak bayi (17% dan 8%)

Tabel 4.6. Capaian pelayanan kesehatan dasar di kabupaten/kota

Morbiditas

akses terhadappembiayaan/

asuransi kesehatan

kelahiran dibantutenaga kesehatan

cakupan imunisasi

Kabupaten/kota 2007 2012 2007 2012 2007 2010* 2007 2012

Boalemo 57% 45% 28% 38% 16% 23% 70% 65%

Gorontalo 47% 36% 27% 25% 26% 27% 64% 60%

Pohuwato 55% 47% 29% 19% 18% 30% 48% 56%

Bone Bolango 41% 44% 21% 38% 31% 38% 55% 72%

Gorontalo Utara 40% 39% 32% 28% 18% 15% 68% 61%

Kota Gorontalo 26% 49% 14% 30% 68% 77% 67% 66%

Sumber: Diolah berdasarkan Susenas, BPS (berbagai tahun)Catatan: *data 2012 tidak tersedia

Terkait dengan pelayanan kesehatan dasar, penyakit yang paling umum diderita oleh penduduk adalah diare, malaria dan demam berdarah (DBD). Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo adalah wilayah dengan angka kejadian diare paling tinggi, yaitu berturut-turut 37, 36 dan 35 kejadian per 1000 penduduk. Sementara untuk DBD kota Gorontalo yang paling tinggi dengan 14 kasus per 1000 penduduk.

Gambar 4.8. Diare merupakan masalah kesehatan yang paling sering ditemukan di Provinsi Gorontalo

Boalemo Bone Bolango Pohuwato Kota Gorontalo Gorontalo Gorontalo Utara0

5

10

15

20

25

30

35

40

Jum

lah

kasu

s

Malaria

DBD

Diare

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2011)

73


Akses penduduk ke sarana sanitasi dan air bersih serta perilaku hidup bersih sehat (PHBS) yang masih rendah turut mempengaruhi tingkat kejadian penyakit tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat bahwa pada tahun 2010, tingkat PHBS hanya mencapai 40 persen dan justru menurun di tahun berikutnya. Ini berlawanan dengan fakta bahwa 490 dari 562 desa di Gorontalo adalah Desa Siaga.27 Sementara, untuk tahun 2011, akses terhadap air bersih di Gorontalo hanya sebesar 51 persen dan akses terhadap sanitasi yang layak hanya sebesar 33 persen. Akses terhadap sanitasi yang layak ini merupakan yang terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Sulawesi. Kemudian, sekitar 41 persen rumah tangga di Gorontalo masih melakukan buang air besar di tempat terbuka (BABS tanpa jamban).

Rendahnya akses terhadap sanitasi menyebabkan Gorontalo memiliki angka morbiditas yang tinggi. Gorontalo memiliki angka morbiditas yang tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia, hampir 40 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional (43 berbanding 31 persen ditahun 2012). Sebagian besar angka morbiditas disebabkan oleh meningkatnya angka morbiditas di Kota Gorontalo. Dari 2007 hingga 2012, angka morbiditas di Kota Gorontalo hampir meningkat menjadi dua kali lipat. Hal ini bertentangan dengan kabupaten lain yang justru mengalami kecenderungan menurun angka morbiditasnya.

Gambar 4.9. Angka morbiditas Gorontalo masih yang tertinggi di Sulawesi

44% 43%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2007 2008 2009 2010 2011 2012Sulawesi Utara Sulawesi TengahSulawesi Selatan Sulawesi TenggaraGorontalo Sulawesi BaratNasional

26%

49%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kab, Boalemo Kab. Bone BolangoKab. Gorontalo Kab. Gorontalo UtaraKab. Pohuwato Kota GorontaloProp. Gorontalo

Sumber: diolah berdasarkan Susenas, BPS (berbagai tahun)

Meskipun angka morbiditas masih tinggi, namun sudah terlihat adanya perbaikan. Ada perubahan pola masyarakat Gorontalo yang memiliki keluhan masyarakat. Di tahun 2007, Masyarakat dengan kelompok pengeluaran terendah memiliki keluhan kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran diatasnya. Dalam lima tahun, pola tersebut mengalami perubahan. Di tahun 2012, masyarakat dari kelompok pengeluaran terendah, memiliki angka morbiditas yang lebih rendah dibandingkan tiga kelompok pengeluaran diatasnya. Bahkan angka morbiditasnya hampir menyamai kelompok masyarakat dari kelompok pengeluaran tertinggi. Hal ini disebabkan, salah satunya oleh, perbaikan akses terhadap pelayanan kesehatan

27 Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Sebuah Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Salah satu kegiatan yang dilakukan Poskesdes adalah Promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penyehatan lingkungan dan lain-lain (Depkes, 2007).


74

gratis. Peningkatan tersebut dirasakan oleh kelompok masyarakat termiskin, dimana tahun 2007, 26 persen yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan gratis. Di tahun 2012, angka tersebut meningkat menjadi 39 persen.

Gambar 4.10. Menurunnya angka morbiditas diiringi oleh meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan gratis

Angka morbiditas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nasional SulawesiTengah

SulawesiBarat

Gorontalo(2007)

Gorontalo(2012)

kuin. 1 kuin. 2 kuin. 3 kuin. 4 kuin. 5

Akses pelayanan kesehatan gratis

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SulawesiTengah

Nasional Gorontalo(2012)

Gorontalo(2007)

SulawesiBarat

kuin. 1 kuin. 2 kuin. 3 kuin. 4 kuin. 5

Sumber: estimasi staf Bank Dunia berdasarkan data Susenas, BPS (berbagai tahun).Catatan: data provinsi selain Gorontalo adalah data tahun 2012.

Indikator-indikator kesehatan ibu dan anak terus meningkat namun beberapa belum mendekati target MDGs. Beberapa indikator seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita menunjukkan peningkatan. Demikian pula halnya dengan pertolongan persalinan yang dibantu dengan tenaga kesehatan. Ini merupakan hasil positif dari pembangunan kesehatan di provinsi Gorontalo. Namun demikian, untuk angka kematian bayi dan angka kematian balita masih lebih buruk dibanding angka nasional dan masih jauh dari pemenuhan target MDGs.

Tabel 4.7. Tantangan Gorontalo adalah kesehatan bayi dan anak

Indikator MDGs Gorontalo 2007 Gorontalo 2012

MDGs Target 2015 Nasional 2011

Prevalensi malnutrisi anak 18,97* 26,5 15,5 17,9

Angka kematian balita (AKABA) per 1.000 29,8 18,7 32 44

Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 22,2 16,2 23 34

Persentase imunisasi campak bayi 79,61 98,8 100 87,3

Angka kematian ibu melahirkan (AKI) per 100.000 290,3 244,4 102 228

Cakupan kelahiran ditolong tenaga terlatih 59,37 90,5 90 81,25

Prevalensi HIV/AIDs (per 100.000) 3 3,06 0 8,92

Sumber: RPJMD Provinsi Gorontalo, 2013-2018; Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo (Kementrian Kesehatan 2012). Catatan: * data tahun 2009.

75


Kecukupan gizi bagi balita di Gorontalo masih menjadi permasalahan yang dihadapi Provinsi Gorontalo. Indikator-indikator status gizi balita28 belum mengalami perbaikan yang berarti. Persentase balita yang mengalami kekurangan gizi di Provinsi Gorontalo tahun 2007 cukup tinggi yaitu sekitar 25,4 persen (8,2 persen tergolong gizi buruk). Angka ini berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2010 prevalensi balita gizi buruk masih diatas rata-rata nasional dengan 11,2 persen, bahkan tertinggi di Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan indikator yang digunakan untuk mengukur status gizi balita namun semua Indikator yang digunakan menunjukan bahwa Status Gizi Balita di Provinsi Gorontalo cukup serius. Fakta bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Gorontalo menjadi alasan bahwa kekurangan gizi sebagian besar disebabkan oleh faktor kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah terjadinya kekurangan gizi.

Gambar 4.11. Kekurangan gizi bagi balita merupakan permasalahan yang harus dipecahkan

Perkembangan Balita yang MengalamiKekurangan Gizi (%) di provinsi Gorontalo

Tahun Jumlah %2007 11,782 18,11%2008 14,986 17,48%2009 2,897 18,97%2010 3,607 17,05%

Status Gizi berdasarkan Indikator

11.215.3

21.618.7

4.17.7

4.5

31.5

4.9

1318.5 17.1

6 7.32.1

25.3Gorontalo National

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2011 Sumber : Riskesdas 201, diolah Tim PEA Univ Gorontalo

Efisiensi teknis belanja kesehatan di Provinsi Gorontalo tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Kecuali Kota Gorontalo, tiga kabupaten lainnya, Kabupaten Gorontalo, Boalemo, dan Pohuwato, memiliki efisiensi teknis belanja kesehatan yang tergolong rendah. Walaupun indeks input kesehatan ketiga kabupaten/kota tersebut berbeda, namun indeks output kesehatan yang dihasilkan relative sama. Ini menunjukkan bahwa input kesehatan tidak menghasilkan dampak output yang serupa. Efisiensi teknis kesehatan harus ditingkatkan sehingga factor-faktor input bisa menghasilkan output yang sesuai.

28 Indikator Berat Badan per Umur (BB/U) memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain, berat badan yang rendah dapat disebabkan karena anaknya pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lain (akut). Indikator tinggi badan per umur (TB/U) memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya: kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Indikator berat badan per tinggi badan (BB/TB) dan indeks massa tubuh per umur (IMT/U) memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yangtidak lama (singkat), misalnya: terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang mengakibatkan anak menjadi kurus. Disamping untuk identifikasi masalah kekurusan dan indikator BB/TB dan IMT/U dapat juga memberikan indikasi kegemukan. Masalah kekurusan dan kegemukan pada usia dini dapat berakibat pada rentannya terhadap berbagai penyakit degeneratif pada usia dewasa (Teori Barker, referensi). Masalah gizi akut-kronis adalah masalah gizi yang memiliki sifat masalah gizi akut dan kronis. Sebagai contoh adalah anak yang kurus dan pendek.


76

Gambar 4.12. Efisiensi teknis belanja kesehatan tingkat Kabupaten/Kota tergolong rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Indonesia.

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

0.9000

1.0000

0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000

Kab/kota di Indonesia Kab/kota di Gorontalo frontier Kab/kota di Sulawesi

Kab. GorontalontntGob ororGoGoKa ronK alo

Kota Gorontalololootaota aloaloGGo

Kab. BoalemoKab. PohuwatohuhuKaKa PoPob

Sumber: Estimasi staff Bank Dunia (2013)Catatan: Bone Bolango dan Gorontalo Utara tidak dapat diperlihatkan karena keterbatasan data. Indeks input kesehatan terdiri atas: belanja rutin dan modal, jumlah RS dan dokter per populasi. Indeks output kesehatan terdiri atas: cakupan imunisasi, angka morbiditas, dan angka harapan hidup.

4.4. Kesimpulan

• Pemerintah Provinsi Gorontalo memfokuskan pelayanan Kesehatan Gratis melalui jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program untuk menjaga stabilitas kesehatan dilakukan dengan upaya menekan angka morbiditas. Hal ini didukung oleh Belanja kesehatan di Gorontalo terus meningkat.

• Konsistensi belanja kesehatan Pemerintah Provinsi tidak seperti belanja pada tingkat kabupaten/kota. Belum terlihat adanya konsistensi belanja program kesehatan di tingkat provinsi. Belanja program kesehatan di tingkat provinsi difokuskan pada program bina usaha kesehatan.

• Pembangunan sektor kesehatan pada periode 2007-2012 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana Gorontalo meningkat dalam 5 tahun terakhir. Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo terus meningkat dalam periode 2007-2012. Rasio pelayanan dokter dan polindes di Gorontalo termasuk baik dibandingkan provinsi lainnya di Sulawesi, sementara rasio pelayanan rumah sakit dan puskesmas termasuk yang terendah.

• Kecukupan gizi bagi balita di Gorontalo masih menjadi permasalahan yang dihadapi Provinsi Gorontalo

77


4.5. Rekomendasi

• Percepatan pencapaian visi Gorontalo Sehat, Mandiri, dan Berkeadilan harus segera dilaksanakan, hal ini dapat dilakukan melalui: (a) penataan sistem dan peningkatan jangkauan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan yang berkeadilan ; (b) Penataan ulang distribusi tenaga kesehatan antar kab-kota melalui kebijakan pemerintah daerah yang terkoordinasi dan akuntabel ; (c) Mendorong semua pihak untuk terlibat langung atau tidak langsung untuk bersama menanggulangi permasalahan kesehatan masyarakat, dari hulu (Bupati) hingga hilir (RT/RW) membenahi kebijakan kesehatan.

• Perlu meningkatkan efisiensi penggunan belanja kesehatan dengan mengurangi secara bertahap proporsi belanja pegawai. Saatnya memfokuskan belanja untuk kesehatan terutama untuk penanganan Balita Gizi Buruk, AKI, AKB, dan AKABA serta pada peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas kesehatan untuk daerah yang masih minim.

• Perlunya mengoptimalkan sistem perlindungan kesehatan ibu hamil dan anak. Permasalahan kesehatan ibu hamil dan Gizi buruk masih menjadi persolan serius yang dihadapi pemerintah daerah dalam pencapaian target MDGs dan pemenuhan targat Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perhatian terhadap pembiayaan kesehatan diantaranya untuk (a) peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, (b) biaya operasional pelayanan kesehatan dasar (BOK), dan (c) biaya kelengkapan dan ketersediaan fasilitas kesehatan dasar.

• Penanganan masalah Gizi buruk di Gorontalo perlu dimulai dari perbaikan taraf ekonomi keluarga miskin. Tanggung jawab perbaikan gizi buruk bukan hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor dan stakeholder. Perlunya penanganan secara khusus pada daerah daerah rawan gizi buruk serta sosialisasi untuk membangun swadaya/kesadaran kolektif masyarakat terhadap penanganan gizi buruk.


78

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) KOR (Triwulanan). http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=sd/detail&kd=2181&th=2011

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo (berbagai tahun). “Daerah Dalam Angka”. Gorontalo, Indonesia

Bank Indonesia (berbagai tahun). “Kajian Ekonomi Regional Gorontalo”. Gorontalo, Indonesia

Kementerian Negara Peranan Perempuan (2012). “Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012”. Jakarta, Indonesia

Kemitraan. Indonesia Governance Index. http://www.kemitraan.or.id/igi/

Pemerintah Provinsi Gorontalo (2007). “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2012”. Gorontalo, Indonesia.

----------. (2012). “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017”. Gorontalo, Indonesia

The World Bank (2002). “Decentralizing Indonesia”. World Bank Regional Publik Expenditure Review Overview Report. World Bank East Asia and Pacific Region, Poverty Reduction and Economic Management Unit. Jakarta, Indonesia

----------. (2008). “Gorontalo Public Expenditure Analysis 2008: Service Delivery and Financial Management in a New Province”. Jakarta, Indonesia

----------. (2013). “Supply-Side Readiness for Universal Health Coverage: Assessing the Depth of Coverage for Non-Communicable Diseases in Indonesia”. Jakarta, Indonesia

----------. (2014). Gorontalo Public Financial Management Capacity Assessment. Jakarta, Indonesia (tidak dipublikasi)

----------. (2014b). Sulawesi Development Diagnostic. Policy Note 6: Improving Basic Services for the Vulnerable in Sulawesi. Jakarta, Indonesia (tidak dipublikasi)

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan. http://www.tnp2k.go.id/index.php?controller=glosarium&action=index&id=22#ag22

Universitas Gorontalo. (2013). Master Table Anggaran Provinsi Gorontalo (tidak dipublikasi)

----------. (2013). Mengoptimalkan Pelayanan Publik Untuk Percepatan Pembangunan Gorontalo. Gorontalo, Indonesia (tidak dipublikasi)

79

Lam

pira

n

Lam

pira

n 1.

Mat

riks R

ekom

enda

siB

idan

gTe

mu

an

Rek

om

end

asi

Pela

ku

Eko

no

mi

Seca

ra u

mum

. pro

vins

i Gor

onta

lo te

rus

berk

emba

ng s

ejak

terb

entu

k di

tahu

n 20

00.

Pert

umbu

han

ekon

omi

yang

tin

ggi

diik

uti

oleh

pen

urun

an a

ngka

ke

mis

kina

n da

n an

gka

peng

angg

uran

yan

g re

ndah

. Per

tum

buha

n ko

nsum

si

mas

yara

kat

men

unju

kkan

bah

wa

daya

bel

i m

asya

raka

t ya

ng s

emak

in b

aik.

Ku

alita

s su

mbe

r day

a m

anus

ia ju

ga m

enun

jukk

an b

erba

gai p

erba

ikan

.

Nam

un

tant

anga

n ya

ng

diha

dapi

pr

ovin

si

ini

kede

pan

mas

ih

besa

r. M

omen

tum

pem

bang

unan

yan

g te

rcip

ta s

ejak

terb

entu

knya

pro

vins

i ini

har

us

dija

ga a

gar

dapa

t m

engh

asilk

an p

emba

ngun

an d

aera

h ya

ng d

ihar

apka

n.

Skal

a pe

reko

nom

ian

Goro

ntal

o m

asih

ter

golo

ng k

ecil

diba

ndin

gkan

den

gan

prov

insi

-pro

vins

i la

in.

Pert

umbu

han

ekon

omi

yang

tin

ggi

dito

pang

ole

h pe

rtum

buha

n ko

nsum

si d

an b

elan

ja p

emer

inta

h ya

ng ti

nggi

.

Mem

anfa

atka

n m

omen

tum

pe

rtum

buha

n ya

ng

tingg

i. M

omen

tum

pe

rtum

buha

n ya

ng

tingg

i da

pat

men

jadi

pe

ndor

ong

berk

emba

ngny

a pe

reko

nom

ian

loca

l ya

ng

mel

ibat

kan

lebi

h ja

uh p

elak

u-pe

laku

eko

nom

i dae

rah.

Pad

a ak

hirn

ya in

i dap

at m

endo

rong

pen

urun

an a

ngka

kem

iski

nan

lebi

h ja

uh.

Peni

ngka

tan

ekon

omi

loka

l da

pat

dila

kuka

n de

ngan

per

baik

an a

kses

kep

ada

para

pel

aku

ekon

omi l

okal

. ba

ik y

ang

bers

kala

kec

il m

aupu

n m

enen

gah.

Mem

pert

ahan

kan

prod

uktiv

itas

pert

ania

n ya

ng m

erup

akan

su

mbe

r pe

nghi

dupa

n ba

gi

seba

gian

be

sar

pend

uduk

Go

ront

alo.

Men

ingk

atka

n ak

ses

pem

biay

aan

pert

ania

n ba

gi

usah

a ke

cil d

an m

enen

gah

yang

ber

kaita

n de

ngan

per

tani

an

sehi

ngga

dap

at m

engh

asilk

an m

ultip

lier

effe

ct y

ang

lebi

h be

sar.

Mem

perb

aiki

kua

litas

inf

rast

rukt

ur y

ang

dapa

t m

endu

kung

pe

reko

nom

ian

Goro

ntal

o da

n da

pat

men

ingk

atka

n ak

ses

terh

adap

pel

ayan

an d

asar

. khu

susn

ya u

ntuk

pen

didi

kan

dan

kese

hata

n.

Pem

erin

tah

Prov

insi

Keb

ijak

an

An

gg

aran

Stra

tegi

Pem

erin

tah

Prov

insi

Gor

onta

lo d

alam

men

ingk

atka

n ke

seja

hter

aan

mas

yara

katn

ya a

dala

h pe

ning

kata

n pe

laya

nan

dasa

r. U

ntuk

itu

dibu

tuhk

an

kine

rja k

euan

gan

daer

ah y

ang

stab

il da

n ko

nsis

ten.

Unt

uk i

tu P

emer

inta

h Pr

ovin

si G

oron

talo

mem

pert

ahan

kan

kine

rja k

euan

gan

daer

ahny

a de

ngan

m

elan

jutk

an

dan

mem

perk

uat

lang

kah-

lang

kah

kons

olid

asi

fiska

l. Im

plem

enta

si

kebi

jaka

n an

ggar

an

terli

hat

dari

tiga

upay

a:

peny

alur

an

peni

ngka

tan

pend

apat

an d

aera

h. a

loka

si a

ngga

ran

pend

idik

an m

inim

al 2

0 pe

rsen

. dan

efis

iens

i bel

anja

dae

rah.

Men

ingk

atka

n ko

mitm

en

angg

aran

pe

mer

inta

h da

erah

, kh

usus

nya

dala

m k

eber

lanj

utan

pro

gram

-pro

gram

str

ateg

is.

Dibu

tuhk

an s

uatu

ker

angk

a an

ggar

an ta

hun

jam

ak (M

ediu

m

Term

Exp

endi

ture

Fra

mew

ork)

yan

g da

pat m

enja

di p

andu

an

peng

angg

aran

dal

am ja

ngka

wak

tu te

rten

tu.

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota

Kine

rja p

enge

lola

an k

euan

gan

daer

ah d

i Go

ront

alo

men

unju

kkan

ada

nya

perb

aika

n se

cara

kes

elur

uhan

. Pa

da l

evel

pem

erin

taha

n Ka

bupa

ten/

Kota

ki

nerja

Pen

gelo

laan

Keu

anga

n Da

erah

(PK

D) m

enun

juka

n pe

rbai

kan

deng

an

men

ingk

atny

a ju

mla

h Ka

bupa

ten/

Kota

ya

ng

men

dapa

t op

ini

WDP

/WTP

. N

amun

dis

isi

lain

. ki

nerja

PKD

Pem

erin

tah

Prov

insi

Gor

onta

lo s

ejak

tah

un

2007

sta

gnan

. Cap

aian

Opi

ni W

ajar

Tan

pa P

enge

cual

ian

(WTP

) at

as la

pora

n Ke

uang

an P

emer

inta

h Pr

ovin

si G

oron

talo

dal

am s

epul

uh ta

hun

tera

khir

hany

a pa

da ta

hun

2005

dan

200

7.

Mem

pert

ahan

kan

mom

entu

m p

erba

ikan

kin

erja

pen

gelo

laan

ke

uang

an d

aera

h de

ngan

car

a m

engu

rang

i ke

senj

anga

n ka

pasi

tas

PKD

anta

ra S

KPD

dan

anta

ra p

emer

inta

h da

erah

di

Goro

ntal

o. K

esen

jang

an k

apas

itas

ini b

isa

dipe

rkec

il de

ngan

m

enin

gkat

kan

sum

ber

daya

man

usia

yan

g m

emili

ki l

atar

be

laka

ng y

ang

rele

van.

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota


80

Bid

ang

Tem

uan

R

eko

men

das

iPe

laku

Kine

rja

tata

ke

lola

pe

mer

inta

han

Goro

ntal

o m

enga

lam

i st

agna

si

yang

di

perli

hatk

an

oleh

m

enur

unny

a pe

ringk

at

Inde

ks

Tata

Ke

lola

In

done

sia

(Ind

ones

ia

Gove

rnan

ce

Inde

x –

IGI)

. Pe

nuru

nan

kine

rja

tata

ke

lola

pe

mer

inta

han

Goro

ntal

o di

seba

bkan

ole

h as

pek

biro

kras

i dan

kep

emer

inta

han

yang

dis

ebak

an o

leh

rend

ahny

a ko

mitm

en a

ngga

ran

dan

tran

spar

ansi

.

Mel

akuk

an e

valu

asi

kine

rja t

ata

kelo

la p

emer

inta

han

dan

men

inda

klan

juti

deng

an te

mua

n-te

mua

nnya

sec

ara

konk

rit.

Men

ingk

atka

n be

rbag

ai u

paya

yan

g m

endu

kung

tran

spar

ansi

da

n pa

rtis

ipas

i mas

yara

kat,

khus

usny

a ya

ng te

rkai

t m

asal

ah

keua

ngan

dae

rah.

Dis

kusi

info

rmal

den

gan

para

pem

angk

u ke

pent

inga

n da

n m

edia

sec

ara

berk

ala

dapa

t m

endo

rong

ad

anya

tran

spar

ansi

.

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota

Pen

dap

atan

d

an

pem

bia

yaan

Kapa

sita

s fis

kal p

emer

inta

h da

erah

di G

oron

talo

men

gala

mi p

enur

unan

dan

m

emili

ki fl

uktu

asi k

euan

gan

daer

ah y

ang

cuku

p be

sar.

Pere

ncan

aan

keua

ngan

yan

g le

bih

baik

,. kh

usus

nya

dala

m

men

gest

imas

i pe

ndap

atan

dae

rah

agar

dap

at m

engu

rang

i flu

ktua

si a

ngga

ran

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota

Kem

andi

rian

keua

ngan

dae

rah

Goro

ntal

o m

enin

gkat

. Pen

dapa

tan

Asli

Daer

ah

(PAD

) Go

ront

alo

cend

erun

g m

enin

gkat

dal

am li

ma

tahu

n te

rakh

ir. K

ontr

ibus

i PA

D te

rbes

ar b

ersu

mbe

r da

ri pa

jak

daer

ah.

khus

usny

a da

ri Pe

mer

inta

h Pr

ovin

si.

Peny

umba

ng t

erbe

sar

terh

adap

PAD

Gor

onta

lo a

dala

h pa

jak

yang

be

rkai

tan

kend

araa

n be

rmot

or

dan

pend

apat

an

Bada

n La

yana

n Um

um

Daer

ah (B

LUD)

.

Pem

erin

tah

daer

ah

haru

s m

ulai

m

empe

rtim

bang

kan

pilih

an-p

iliha

n PA

D la

in u

ntuk

men

gura

ngi

kete

rgan

tung

an

terh

adap

sum

ber-

sum

ber u

tam

a. R

enda

hnya

kap

asita

s fis

cal

dapa

t te

rata

si d

enga

n m

enge

fisie

nkan

bel

anja

peg

awai

dan

m

engu

rang

i pen

yert

aan

mod

al (A

PBD)

di b

ank

pem

bang

unan

da

erah

unt

uk p

embi

ayaa

n pe

mba

ngun

an y

ang

prod

uktif

.

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota

Wal

aupu

n m

enin

gkat

. Pe

ndap

atan

As

li Da

erah

(P

AD)

di

prov

insi

da

n Ka

bupa

ten/

Kota

Gor

onta

lo le

bih

rend

ah d

ari k

ompo

nen

pend

apat

an la

inny

a.

Peni

ngka

tan

PAD

yang

dic

apai

Gor

onta

lo m

asih

bel

um m

emen

uhi

targ

et

RPJM

D da

n sa

at in

i mas

ih m

erup

akan

sal

ah s

atu

yang

tere

ndah

di I

ndon

esia

.

Men

gopt

imal

kan

upay

a pe

ning

kata

n PA

D de

ngan

m

enga

nalis

is p

oten

si p

enda

pata

n da

erah

. Pe

mer

inta

h Pr

ovin

si d

an

Kabu

pate

n/Ko

ta

Bel

anja

Mem

asuk

i da

saw

arsa

ke

dua

seja

k te

rben

tuk.

be

lanj

a pe

mer

inta

h un

tuk

Goro

ntal

o te

rus

men

ingk

at.

Di t

ahun

201

2, t

ingk

at b

elan

ja p

emer

inta

h da

erah

Gor

onta

lo l

ebih

tin

ggi

diba

ndin

gkan

rat

a-ra

ta n

asio

nal.

Seba

gian

be

sar

bela

nja

daer

ah d

i Gor

onta

lo d

ikel

ola

oleh

pem

erin

tah

Kabu

pate

n/Ko

ta.

Bela

nja

pem

erin

tah

pusa

t di G

oron

talo

mas

ih te

rgol

ong

besa

r wal

aupu

n tid

ak

sebe

sar b

elan

ja p

emer

inta

h Ka

bupa

ten/

Kota

.

Pem

erin

tah

Prov

insi

har

us m

enja

lank

an f

ungs

i ko

ordi

nasi

un

tuk

men

ghin

dari

tum

pang

tin

dih

bela

nja

anta

ra

pem

erin

tah

pusa

t, pr

ovin

si,

dan

Kabu

pate

n/Ko

ta,

sert

a m

engh

inda

ri te

rjadi

nya

keku

rang

an/k

eleb

ihan

pen

dana

an.

Pem

erin

tah

Prov

insi

Kabu

pate

n/Ko

ta m

enga

lam

i pen

ingk

atan

bel

anja

tida

k la

ngsu

ng. P

enin

gkat

an

bela

nja

tidak

lan

gsun

g di

seb

abka

n ol

eh p

enin

gkat

an b

elan

ja p

egaw

ai.

Ting

giny

a be

lanj

a pe

gaw

ai d

iseb

agia

n be

sar

dise

babk

an o

leh

bela

nja

gaji

pega

wai

fung

sion

al. k

husu

snya

dib

idan

g pe

ndid

ikan

dan

kes

ehat

an.

Peni

ngka

tan

bela

nja

tidak

lan

gsun

g ya

ng d

iseb

abka

n ol

eh

peni

ngka

tan

bela

nja

pega

wai

per

lu d

i eva

luas

i sec

ara

rela

tif

diba

ndin

gkan

pro

vins

i-pr

ovin

si la

in.

Disi

si la

in, p

enin

gkat

an

bela

nja

pega

wai

ada

lah

untu

k pe

gaw

ai f

ungs

iona

l. at

au

yang

men

yedi

akan

pel

ayan

an p

ublik

sec

ara

lang

sung

. har

us

dapa

t diju

stifi

kasi

.

Pem

erin

tah

Kabu

pate

n/Ko

ta

Bela

nja

men

urut

uru

san

mas

ih d

i do

min

asi

oleh

bel

anja

Pem

erin

taha

n Um

um d

an P

endi

dika

n. B

elan

ja p

emer

inta

han

umum

di t

ingk

at p

rovi

nsi t

erus

m

enin

gkat

sed

angk

an d

i tin

gkat

Kab

upat

en/K

ota

men

gala

mi

penu

runa

n.

Ditin

gkat

Kab

upat

en/K

ota.

pen

ingk

atan

bel

anja

pen

didi

kan

dan

kese

hata

n m

enek

an p

ropo

rsi p

emer

inta

han

umum

dan

infr

astr

uktu

r. Be

lanj

a pe

mer

inta

h da

erah

terh

adap

infr

astr

uktu

r ber

kura

ng c

ukup

dra

stis

.

Pem

erin

tah

perlu

men

ingk

atka

n ef

isie

nsi d

alam

pos

bel

anja

pe

gaw

ai m

engi

ngat

Gaj

i PN

S ak

an m

enga

lam

i ke

naik

an

nom

inal

10

pers

en d

an b

erka

la 2

.5 p

erse

n se

cara

riil.

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota

81

Bid

ang

Tem

uan

R

eko

men

das

iPe

laku

Men

ingk

atny

a an

ggar

an p

emer

inta

h da

erah

di

Goro

ntal

o tid

ak d

iikut

i ol

eh

men

ingk

atny

a fl

eksi

bilit

as a

ngga

ran.

Kete

rbat

asan

fle

ksib

ilita

s an

ggar

an

bera

rti

pem

erin

tah

daer

ah

Goro

ntal

o ha

rus

lebi

h ef

ektif

da

n ef

isie

n da

lam

be

lanj

a da

erah

nya.

Prio

ritas

i ya

ng j

elas

san

gat

dipe

rluka

n da

lam

per

enca

naan

dae

rah.

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota

Pen

did

ikan

Kabu

pate

n/Ko

ta m

emili

ki p

eran

an y

ang

besa

r dal

am se

ktor

pen

didi

kan.

Dal

am

5 ta

hun.

bel

anja

pen

didi

kan

Kabu

pate

n/Ko

ta m

enin

gkat

leb

ih d

ari

dua

kali

lipat

sec

ara

riil.

Peni

ngka

tan

bela

nja

pend

idik

an p

ada

tingk

at K

abup

aten

/Kot

a m

enye

babk

an k

esen

jang

an s

umbe

r day

a fis

kal u

ntuk

pen

didi

kan

men

geci

l.

Pe

ning

kata

n Al

okas

i be

lanj

a pe

ndid

ikan

di

Kabu

pate

n/Ko

ta p

erlu

dia

rahk

an p

ada

upay

a pe

ning

kata

n ku

alita

s pe

ndid

ikan

dan

te

naga

kep

endi

dika

n, t

erut

ama

untu

k pe

laya

nan

kelo

mpo

k m

iski

n,

terp

enci

l, da

n te

rtin

ggal

. Al

okas

i bel

anja

pen

didi

kan

yang

tepa

t sas

aran

ber

dam

pak

pada

m

enin

gkat

nya

angk

a ra

ta-r

ata

lam

a se

kola

h di

Go

ront

alo

yang

sek

aran

g m

asih

rend

ah.

Pem

erin

tah

Kabu

pate

n/Ko

ta

Alok

asi

bela

nja

prog

ram

pe

ndid

ikan

Go

ront

alo

men

gala

mi

peni

ngka

tan

rata

-rat

a 9

.5 p

erse

n pe

r ta

hun.

Seb

agia

n be

sar

bela

nja

prog

ram

pen

didi

kan

Goro

ntal

o di

alok

asik

an u

ntuk

dua

pro

gram

. Ke

dua

prog

ram

yai

tu P

rogr

am

Pend

idik

an M

enen

gah

dan

Prog

ram

Pen

ingk

atan

Mut

u Pe

ndid

ikan

dan

Tena

ga

Kepe

ndid

ikan

. Bel

anja

pen

didi

kan

pad

a tin

gkat

Kab

upat

en/K

ota

dial

okas

ikan

un

tuk

Prog

ram

Pen

unta

san

Waj

ib B

elaj

ar (W

AJAR

) 9 ta

hun.

Beb

erap

a pr

ogra

m

pend

idik

an

di

Goro

ntal

o m

enga

ndal

kan

pem

biay

aan

dari

pusa

t, se

pert

i pr

ogra

m P

endi

dika

n An

ak U

sia

Dini

(PAU

D) d

an N

onfo

rmal

.

Mem

baik

nya

kond

isi

pend

idik

an d

i Go

ront

alo

perlu

diik

uti

oleh

kom

itmen

da

n ko

nsis

tens

i ke

bija

kan

pem

erin

tah

daer

ah.

Alok

asi

angg

aran

pen

didi

kan

yang

mem

adai

ole

h pe

mer

inta

h da

erah

un

tuk

mem

astik

an

dan

men

jam

in

kebe

rlanj

utan

ku

alita

s da

n m

asa

depa

n pe

ndid

ikan

di

Go

ront

alo.

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota

Goro

ntal

o m

enga

lam

i kem

ajua

n si

gnifi

kan

dala

m c

apai

an s

ekto

r pe

ndid

ikan

. Go

ront

alo

tela

h be

rhas

il m

enin

gkat

kan

Angk

a Pa

rtis

ipas

i Mur

ni (

APM

) un

tuk

pend

idik

an d

asar

. Dis

isi

lain

, Gor

onta

lo m

asih

har

us m

enge

jar

capa

ian

APM

un

tuk

tingk

at p

endi

dika

n m

enen

gah.

Kebi

jaka

n Pe

mer

inta

h da

erah

per

lu fo

kus

pada

pen

ingk

atan

An

gka

Part

isip

asi M

urni

(AP

M)

dan

kel

ulus

an s

isw

a Se

kola

h M

enen

gah.

Dis

parit

as K

ualit

as la

yana

n pe

ndid

ikan

men

enga

h an

tar k

abup

aten

-kot

a pe

rlu d

imin

imal

isir

mel

alui

koo

rdin

asi

dan

sine

rgita

s pr

ogra

m p

endi

dika

n Pr

ovin

si d

an k

abup

aten

-ko

ta.

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota

Goro

ntal

o te

lah

berh

asil

men

ingk

atka

n ak

ses t

erha

dap

pend

idik

an m

enen

gah.

kh

usus

nya

untu

k ke

lom

pok

mis

kin.

Ra

ta-r

ata

lam

a se

kola

h m

enga

lam

i pe

ning

kata

n w

alau

pun

mas

ih te

rtin

ggal

dar

i pro

vins

i lai

n di

Sul

awes

i.

Perlu

dip

ikirk

an s

ebua

h in

terv

ensi

yan

g m

enga

tasi

lang

sung

m

asal

ah d

isin

sent

if un

tuk

bers

ekol

ah.

Tert

ingg

alny

a an

gka

rata

-rat

a la

ma

seko

lah

kare

na a

nak

usia

sek

olah

yan

g te

rjun

lang

sung

ke

lapa

ngan

pek

erja

an.

dan

bias

anya

di

sekt

or

info

rmal

. Seb

agai

pili

han,

keg

iata

n PR

ODIR

A da

pat d

iara

hkan

un

tuk

men

gata

si m

asal

ah d

isin

sent

if in

i.

Pem

erin

tah

Prov

insi

Berb

agai

fak

tor

pend

ukun

g pe

ndid

ikan

bel

um d

apat

men

ghas

ilkan

out

put

pend

idik

an y

ang

diha

rapk

an. E

fisie

nsi t

ekni

s se

ktor

al ti

ngka

t Kab

upat

en/K

ota

di G

oron

talo

terg

olon

g re

ndah

apa

bila

dib

andi

ngka

n de

ngan

Kab

upat

en/K

ota

lain

di I

ndon

esia

.

Perlu

die

valu

asi l

ebih

jauh

apa

kah

rend

ahny

a ko

nver

si fa

ktor

-fa

ktor

inp

ut p

endi

dika

n m

enja

di o

utpu

t-ou

tput

pen

didi

kan

(efis

iens

i te

knis

) di

seba

bkan

ole

h ke

tidak

efis

iena

n fa

ktor

-fa

ktor

inp

ut a

tauk

ah k

etid

akef

ektif

an f

akto

r-fa

ktor

out

put.

Dari

eval

uasi

ini d

apat

dib

uat

sebu

ah in

terv

ensi

yan

g te

pat

untu

k m

enin

gkat

kan

tingk

at k

onve

rsi

fakt

or-f

akto

r in

put

men

jadi

out

put-

outp

ut p

endi

dika

n.

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota

Prog

ram

Pen

didi

kan

Grat

is a

dala

h pe

mbe

rian

bant

uan

oper

asio

nal

untu

k pe

ning

kata

n pe

laya

nan

di

bida

ng

pend

idik

an.

Pem

erin

tah

Goro

ntal

o m

enga

loka

sika

n be

lanj

a ya

ng b

esar

unt

uk P

rodi

ra.

Pene

rapa

n Pr

odira

di

tingk

at K

abup

aten

/Kot

a be

rvar

iasi

.

Pem

erin

tah

Prov

insi

Gor

onta

lo p

erlu

men

ingk

atka

n al

okas

i sh

arin

g ko

mpo

nen

pem

biay

aan

pend

idik

an p

erso

nalia

sis

wa

yang

dita

nggu

ng o

leh

oran

g tu

a si

swa.

Sel

ain

itu, p

emer

inta

h da

erah

di

Goro

ntal

o pe

rlu m

engu

rang

i be

ban

pend

idik

an

oran

g tu

a m

elal

ui

APBD

. Ke

jela

san

shar

ing

pem

biay

aan

pend

idik

an

anta

ra

Pem

erin

tah

Prov

insi

da

n Ka

bupa

ten/

Kota

di G

oron

talo

pen

ting

untu

k m

emas

tikan

keb

erla

njut

an

prog

ram

Pen

didi

kan

Gatis

(PRO

DIRA

).

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota


82

Bid

ang

Tem

uan

R

eko

men

das

iPe

laku

Kese

hat

an

Pem

erin

tah

Prov

insi

Gor

onta

lo m

emfo

kusk

an p

elay

anan

Kes

ehat

an G

ratis

m

elal

ui ja

min

an k

eseh

atan

gra

tis b

agi m

asya

raka

t mis

kin

dan

men

ingk

atka

n ku

alita

s ke

seha

tan

mas

yara

kat.

Prog

ram

unt

uk m

enja

ga s

tabi

litas

kes

ehat

an

dila

kuka

n de

ngan

upa

ya m

enek

an a

ngka

mor

bidi

tas.

Hal

ini

did

ukun

g ol

eh

Bela

nja

kese

hata

n di

Gor

onta

lo te

rus

men

ingk

at.

Perc

epat

an

penc

apai

an

visi

Go

ront

alo

Seha

t. M

andi

ri da

n Be

rkea

dila

n da

pat

dila

kuka

n m

elal

ui ;

(a)

pen

ataa

n si

stem

dan

pen

ingk

atan

jan

gkau

an p

emer

ataa

n da

n m

utu

pela

yana

n ke

seha

tan

yang

ber

kead

ilan

; (b)

Pen

ataa

n ul

ang

dist

ribus

i ten

aga

kese

hata

n an

tar k

ab-k

ota

mel

alui

keb

ijaka

n pe

mer

inta

h da

erah

yan

g te

rkoo

rdin

asi

dan

akun

tabe

l ;

(c)

Men

doro

ng s

emua

pih

ak u

ntuk

ter

libat

lang

ung

atau

tid

ak

lang

sung

un

tuk

bers

ama

men

angg

ulan

gi

perm

asal

ahan

ke

seha

tan

mas

yara

kat.

dari

hulu

(Bu

pati)

hin

gga

hilir

(R

T/RW

) mem

bena

hi k

ebija

kan

kese

hata

n.

Pem

erin

tah

Prov

insi

Kons

iste

nsi b

elan

ja k

eseh

atan

Pem

erin

tah

Prov

insi

tida

k se

pert

i bel

anja

pad

a tin

gkat

Kab

upat

en/K

ota.

Bel

um t

erlih

at a

dany

a ko

nsis

tens

i bel

anja

pro

gram

ke

seha

tan

di t

ingk

at p

rovi

nsi.

Bela

nja

prog

ram

kes

ehat

an d

i tin

gkat

pro

vins

i di

foku

skan

pad

a pr

ogra

m b

ina

usah

a ke

seha

tan.

Men

ingk

atka

n ef

esie

nsi

peng

guna

n be

lanj

a ke

seha

tan

deng

an

men

gura

ngi

seca

ra

bert

ahap

pr

opor

si

bela

nja

pega

wai

. Sa

atny

a m

emfo

kusk

an b

elan

ja u

ntuk

kes

ehat

an

teru

tam

a un

tuk

pena

ngan

an B

alita

Giz

i Bur

uk, A

KI, A

KB, d

an

AKAB

A se

rta

pada

pen

ingk

atan

ket

erse

diaa

n da

n ak

sesi

bilit

as

kese

hata

n un

tuk

daer

ah y

ang

mas

ih m

inim

.

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota

Pem

bang

unan

sek

tor

kese

hata

n pa

da p

erio

de 2

007-

2012

difo

kusk

an p

ada

pem

enuh

an k

ebut

uhan

das

ar k

eseh

atan

mas

yara

kat.

Kete

rsed

iaan

sar

ana

dan

pras

aran

a Go

ront

alo

men

ingk

at d

alam

5 t

ahun

ter

akhi

r. Ju

mla

h te

naga

ke

seha

tan

di P

rovi

nsi G

oron

talo

ter

us m

enin

gkat

dal

am p

erio

de 2

007-

2012

. Ra

sio

pela

yana

n do

kter

dan

pol

inde

s di G

oron

talo

term

asuk

bai

k di

band

ingk

an

prov

insi

lai

nnya

di

Sula

wes

i, se

men

tara

ras

io p

elay

anan

rum

ah s

akit

dan

pusk

esm

as te

rmas

uk y

ang

tere

ndah

.

Perlu

nya

men

gopt

imal

kan

sist

em p

erlin

dung

an k

eseh

atan

ib

u ha

mil

dan

anak

. Per

mas

alah

an k

eseh

atan

ibu

ham

il da

n Gi

zi b

uruk

mas

ih m

enja

di p

erso

lan

seriu

s ya

ng d

ihad

api

pem

erin

tah

daer

ah

dala

m

penc

apai

an

targ

et

MDG

s da

n pe

men

uhan

ta

rget

St

anda

r Pe

laya

nan

Min

imal

(S

PM).

Perh

atia

n te

rhad

ap

pem

biay

aan

kese

hata

n di

anta

rany

a un

tuk

(a)

peni

ngka

tan

jam

inan

kes

ehat

an m

asya

raka

t, (b

) bi

aya

oper

asio

nal

pela

yana

n ke

seha

tan

dasa

r (B

OK),

dan

(c)

biay

a ke

leng

kapa

n da

n ke

ters

edia

an f

asili

tas

kese

hata

n da

sar.

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota

Kecu

kupa

n gi

zi b

agi

balit

a di

Gor

onta

lo m

asih

men

jadi

per

mas

alah

an y

ang

diha

dapi

Pro

vins

i Gor

onta

lo.

Pena

ngan

an m

asal

ah G

izi b

uruk

di G

oron

talo

per

lu d

imul

ai

dari

perb

aika

n ta

raf

ekon

omi

kelu

arga

mis

kin.

Tan

ggun

g ja

wab

per

baik

an g

izi

buru

k bu

kan

hany

a di

laku

kan

oleh

Di

nas

Kese

hata

n na

mun

m

erup

akan

ta

nggu

ng

jaw

ab

bers

ama

linta

s se

ktor

dan

stak

ehol

der.

Perlu

nya

pena

ngan

an

seca

ra k

husu

s pa

da d

aera

h da

erah

raw

an g

izi

buru

k se

rta

sosi

alis

asi

untu

k m

emba

ngun

sw

aday

a/ke

sada

ran

kole

ktif

mas

yara

kat t

erha

dap

pena

ngan

an g

izi b

uruk

.

Pem

erin

tah

Prov

insi

dan

Ka

bupa

ten/

Kota

83

Lam

pira

n 2.

Go

ront

alo

PEA

Upda

te B

udge

t Mas

ter T

able

An

gg

aran

(ko

nso

lidas

i. d

alam

Rp

juta

)

R

ealis

asi (

kon

solid

asi.

dal

am R

p ju

ta)

20

0720

0820

0920

1020

1120

1220

0720

0820

0920

1020

1120

12

PE

NER

IMA

AN

102

PAD

116.

539

181.

691

266.

938

277.

059

361.

462

332.

497

107.

046

192.

419

225.

045

259.

030

033

2.49

7

411

Paja

k Da

erah

52.7

7986

.952

105.

689

125.

009

166.

309

176.

586

68.0

3296

.862

105.

456

141.

754

174.

477

176.

586

412

Retr

ibus

i Dae

rah

34.7

1255

.278

69.2

7234

.288

30.8

7234

.264

10.4

8749

.031

47.9

8223

.538

35.4

2934

.264

413

Hasi

l Pen

gelo

laan

Ke

kaya

an D

aera

h ya

ng

Dipi

sahk

an4.

163

4.67

97.

181

8.15

512

.489

10.7

332.

792

2.51

27.

769

5.17

110

.484

10.7

33

414

Lain

-lai

n Pe

ndap

atan

As

li Da

erah

Yan

g Sa

h24

.885

34.7

8284

.796

109.

607

151.

792

110.

915

25.7

3644

.013

63.8

3888

.568

109.

803

110.

915

103

Dan

a Pe

rim

ban

gan

1.49

0.92

02.

094.

088

2.34

4.08

92.

318.

671

2.59

9.38

12.

605.

010

1.26

5.37

62.

099.

559

2.33

5.72

22.

325.

069

02.

605.

010

421

Dana

Bag

i Has

il Pa

jak

84.4

8510

7.14

014

0.76

715

4.46

816

3.80

711

2.03

273

.921

122.

335

134.

005

164.

976

149.

546

112.

032

Ba

gi H

asil

Buka

n Pa

jak

2.39

120

.532

4.41

93.

409

1.19

735

3.38

25.

344

15.5

032.

839

1.67

21.

382

353.

382

422

Dana

Alo

kasi

Um

um1.

227.

958

1.67

8.31

11.

844.

415

1.92

2.33

62.

156.

208

1.94

8.94

91.

053.

345

1.67

8.31

11.

844.

394

1.91

9.96

42.

153.

940

1.94

8.94

9

423

Dana

Alo

kasi

Khu

sus

176.

086

288.

104

354.

489

238.

457

278.

169

190.

647

132.

766

283.

410

354.

484

238.

457

278.

146

190.

647

105

BAG

IAN

LA

IN-L

AIN

PE

NER

IMA

AN

YA

NG

SA

H17

6.42

527

6.74

823

4.31

548

9.39

569

7.58

229

5.53

318

6.31

728

9.08

121

5.52

944

4.17

40

295.

533

431

Pend

apat

an H

ibah

32.0

0066

.293

15.0

0034

.518

810

47.5

0040

.742

6.49

338

.813

810

432

Dana

Dar

urat

10.5

5748

.749

7.27

446

.075

00

8.92

774

.000

10.0

699.

866

104.

849

0

433

Dana

Bag

i Has

il Pa

jak

dari

Prov

insi

dan

Pe

mer

inta

h Da

erah

La

inny

a

23.8

7271

.486

72.2

4012

4.49

952

.922

51.3

5228

.960

33.3

6868

.850

116.

469

50.8

8451

.352

434

Dana

Pen

yesu

aian

dan

Ot

onom

i Khu

sus

109.

996

82.2

2011

9.61

317

8.71

151

7.23

824

1.62

810

0.91

813

3.73

210

9.96

117

6.11

441

2.64

424

1.62

8

435

Bant

uan

Keua

ngan

dar

i Pr

ovin

si a

tau

Pem

erin

tah

Daer

ah L

ainn

ya0

8.00

015

.500

12.1

6721

.962

012

5.00

01.

500

11.6

1621

.962

0


84

An

gg

aran

(ko

nso

lidas

i. d

alam

Rp

juta

)

R

ealis

asi (

kon

solid

asi.

dal

am R

p ju

ta)

20

0720

0820

0920

1020

1120

1220

0720

0820

0920

1020

1120

12

436

Bagi

Has

il Bu

kan

Paja

k da

ri Pr

ovin

si d

an

Pem

erin

tah

Daer

ah

Lain

nya

00

083

.625

00

00

9.17

91.

497

00

Pe

ndap

atan

lain

nya

00

4.68

79.

799

105.

380

2.55

20

2.23

99.

478

89.7

9899

.324

2.55

2

To

tal p

ener

imaa

n1.

783.

884

2.55

2.52

72.

845.

342

3.08

5.12

43.

658.

425

3.23

3.04

01.

558.

739

2.58

1.05

92.

776.

296

3.02

8.27

30

3.23

3.04

0

BEL

AN

JA

BEL

AN

JA M

ENU

RUT

URU

SAN

U

RUSA

N W

AJI

B2.

131.

476

2.64

1.83

02.

840.

491

2.79

4.70

23.

643.

794

3.20

1.83

31.

343.

920

2.34

9.99

32.

527.

450

2.59

3.13

93.

351.

682

3.20

1.83

3

1Pe

ndid

ikan

44

0.35

863

3.44

473

9.48

788

7.40

91.

238.

998

1.12

5.64

925

4.80

261

1.73

270

4.10

375

2.93

61.

118.

820

1.12

5.64

9

2Ke

seha

tan

140.

838

223.

866

289.

516

300.

348

352.

144

344.

750

83.3

0920

5.49

926

5.27

828

1.06

035

6.46

634

4.75

0

3Pe

kerja

an U

mum

56

8.83

967

5.91

765

5.66

946

5.67

659

8.32

237

5.80

532

5.03

851

0.14

157

0.47

437

2.31

351

3.46

437

5.80

5

4Pe

rum

ahan

37

.136

9.27

210

.359

10.2

248.

416

6.60

59.

856

8.49

99.

865

8.00

97.

834

6.60

5

5Pe

nata

an R

uang

6.

445

8.93

39.

273

5.10

77.

621

9.83

61.

632

7.52

57.

799

4.70

26.

157

9.83

6

6Pe

renc

anaa

n Pe

mba

ngun

an

28.2

9932

.632

38.9

3637

.140

40.9

3640

.192

17.1

5927

.692

32.9

2334

.955

38.6

5640

.192

7Pe

rhub

unga

n 22

.087

29.2

2040

.011

39.9

4444

.151

40.6

7912

.840

25.6

8231

.047

35.7

3441

.861

40.6

79

8Li

ngku

ngan

Hid

up

20.8

2224

.011

26.4

7424

.137

32.7

0331

.714

7.89

622

.468

22.0

7223

.085

31.0

1231

.714

9Pe

rtan

ahan

1.16

923

.632

7.77

226

.461

20.7

2726

.024

19.3

5022

.117

5.86

323

.098

19.8

7326

.024

10Ke

pend

uduk

an d

an

Cata

tan

Sipi

l 7.

660

6.65

19.

222

7.68

314

.303

15.5

614.

535

6.40

38.

544

7.27

913

.620

15.5

61

11Pe

mbe

rday

aan

Pere

mpu

an15

.105

8.08

57.

632

6.85

65.

999

4.89

12.

930

7.87

87.

492

6.74

19.

340

4.89

1

12Ke

luar

ga B

eren

cana

dan

Ke

luar

ga S

ejah

tera

1.

537

5.45

47.

364

9.60

316

.530

15.4

0829

65.

198

7.12

89.

168

12.5

7715

.408

13So

sial

20

.917

16.5

5919

.003

18.6

9738

.122

34.9

1417

.797

15.4

4613

.818

19.8

1836

.379

34.9

14

14Te

naga

Ker

ja15

.959

22.2

2318

.519

16.6

4425

.093

26.1

6011

.839

19.7

7414

.452

17.2

8224

.297

26.1

60

15Ko

pera

si d

an U

saha

Kec

il M

enen

gah

10.8

4316

.698

14.4

538.

861

22.9

7422

.965

9.09

315

.794

9.92

810

.054

22.4

2022

.965

16Pe

nana

man

Mod

al

4.03

37.

088

6.83

73.

403

6.70

96.

785

8.06

26.

781

3.81

23.

364

6.45

26.

785

17Ke

buda

yaan

2.

684

4.14

33.

045

4.55

54.

645

2.75

22.

015

3.90

92.

908

4.45

74.

336

2.75

2

18Pe

mud

a da

n Ol

ah R

aga

21.5

5314

.544

9.72

88.

201

12.4

6116

.961

7.66

813

.391

8.88

69.

305

12.0

3816

.961

85

An

gg

aran

(ko

nso

lidas

i. d

alam

Rp

juta

)

R

ealis

asi (

kon

solid

asi.

dal

am R

p ju

ta)

20

0720

0820

0920

1020

1120

1220

0720

0820

0920

1020

1120

12

19Ke

satu

an B

angs

a da

n Po

litik

Dal

am N

eger

i 20

.897

33.5

4841

.074

30.4

0852

.074

50.9

1817

.308

31.2

9833

.751

35.3

4049

.075

50.9

18

20Pe

mer

inta

han

Umum

723.

754

801.

088

843.

404

846.

977

1.04

7.54

095

2.20

449

7.64

874

1.93

272

8.42

389

6.13

297

3.81

395

2.20

4

22Pe

mbe

rday

aan

Mas

yara

kat d

an D

esa

12.4

6723

.582

24.1

8211

.380

25.7

3826

.249

10.5

4820

.274

18.6

7813

.242

25.1

1026

.249

23St

atis

tik46

333

347

396

422

405

2.41

726

334

377

421

405

24Ar

sip

691.

398

287

580

196

301

557

1.23

326

553

814

530

1

25Ko

mun

ikas

i dan

In

form

atik

a 7.

541

8.96

09.

715

9.35

410

.643

10.7

368.

476

8.74

110

.573

9.49

511

.805

10.7

36

26Pe

rpus

taka

an0

03.

650

3.32

97.

048

6.59

80

04.

367

4.02

06.

530

6.59

8

27Ke

taha

nan

Pang

an0

10.8

494.

531

11.3

299.

279

6.77

410

.849

10.5

574.

667

10.6

349.

178

6.77

4

U

RUSA

N P

ILIH

AN

170.

349

204.

524

190.

569

147.

142

253.

510

261.

864

130.

200

191.

875

183.

038

166.

932

241.

126

261.

864

1Pe

rtan

ian

87.6

6311

4.20

410

1.41

875

.645

131.

580

140.

765

69.7

8510

8.54

992

.517

87.1

1612

7.16

814

0.76

5

2Ke

huta

nan

13.2

8818

.613

20.4

7616

.355

30.6

3330

.855

11.9

8517

.029

17.6

5919

.558

29.0

1130

.855

3En

ergi

dan

Sum

berd

aya

Min

eral

8.

123

4.47

44.

499

3.88

02.

736

8.39

04.

044

4.30

24.

680

4.29

42.

534

8.39

0

4Pa

riwis

ata

10.8

4011

.927

7.91

87.

069

11.0

9011

.224

7.93

411

.342

8.19

48.

153

10.7

2711

.224

5Ke

laut

an d

an P

erik

anan

33

.654

42.6

4740

.442

29.4

5456

.725

52.5

5327

.105

38.4

3639

.185

33.2

9752

.258

52.5

53

6Pe

rdag

anga

n 5.

221

6.77

28.

269

8.52

912

.251

9.37

33.

641

6.60

38.

481

8.38

411

.115

9.37

3

7In

dust

ri 10

.559

4.24

93.

841

3.86

34.

316

4.48

44.

685

4.15

33.

935

3.78

44.

188

4.48

4

8Ke

tran

smig

rasi

an

1.00

11.

638

3.70

62.

348

4.18

04.

222

1.02

11.

461

8.38

62.

346

4.12

64.

222

TO

TAL

2.30

1.82

52.

846.

354

3.03

1.05

92.

941.

845

3.89

7.30

43.

463.

697

1.47

4.12

02.

541.

867

2.71

0.48

92.

760.

071

3.59

2.80

73.

463.

697

BEL

AN

JA M

ENU

RUT

KLA

SIFI

KA

SI E

KON

OM

I

B

elan

ja t

idak

la

ng

sun

g#

VALU

E!1.

155.

092

1.28

4.46

81.

401.

076

1.94

0.24

21.

946.

272

591.

993

1.10

3.13

11.

073.

290

1.42

4.30

51.

859.

932

1.94

6.27

2

Pe

gaw

ai61

2.60

592

9.01

91.

047.

419

1.11

3.42

71.

615.

639

1.65

7.33

742

5.44

089

0.35

792

6.81

91.

149.

555

1.55

2.30

01.

657.

337

Bu

nga

00

188

633

1.00

075

00

00

594

580

750

Hi

bah/

subs

idi

17.6

2988

.344

57.6

7985

.287

132.

519

98.7

1130

.299

84.6

5226

.777

83.2

3312

4.51

398

.711

Ba

ntua

n So

sial

36.1

3433

.994

62.1

1159

.042

54.0

1239

.854

34.9

4132

.396

52.9

9954

.262

49.9

4239

.854

Ba

gi H

asil

ke D

aera

h Ba

wah

an25

.053

38.9

0748

.237

40.1

2651

.723

68.6

9338

.855

33.5

8824

.509

39.8

6151

.613

68.6

93


86

An

gg

aran

(ko

nso

lidas

i. d

alam

Rp

juta

)

R

ealis

asi (

kon

solid

asi.

dal

am R

p ju

ta)

20

0720

0820

0920

1020

1120

1220

0720

0820

0920

1020

1120

12

Ba

ntua

n ke

Dae

rah

Baw

ahan

68.0

0460

.607

66.1

1793

.584

76.7

7569

.823

59.3

5160

.063

41.3

5491

.912

76.0

2769

.823

Ti

dak

Terd

uga

9.94

34.

221

2.71

88.

976

8.57

411

.104

3.10

72.

076

832

4.88

84.

956

11.1

04

Ba

ntua

n ke

pada

Le

mba

ga V

ertik

al#

VALU

E!0

00

00

00

00

00

B

elan

ja la

ng

sun

g1.

532.

457

1.69

1.26

21.

746.

591

1.54

0.76

81.

957.

063

1.51

7.42

588

2.12

71.

438.

736

1.63

7.19

81.

335.

766

1.73

2.87

51.

517.

425

Pe

gaw

ai22

5.43

518

2.16

016

6.91

217

9.07

321

1.34

618

0.07

983

.772

168.

478

162.

885

173.

534

206.

141

180.

079

Ba

rang

dan

Jasa

509.

399

548.

931

583.

561

523.

963

720.

305

625.

289

332.

753

503.

192

563.

735

517.

916

686.

756

625.

289

M

odal

797.

622

960.

170

996.

117

837.

732

1.02

5.41

271

2.05

746

5.60

176

7.06

591

0.57

864

4.31

683

9.97

971

2.05

7

To

tal

2.30

1.82

52.

846.

354

3.03

1.05

92.

941.

845

3.89

7.30

43.

463.

697

1.47

4.12

02.

541.

867

2.71

0.48

92.

760.

071

3.59

2.80

73.

463.

697

CH

ECK

BEL

AN

JA S

EKTO

R S

TRAT

EGIS

(ber

das

arka

n U

rusa

n)

PE

ND

IDIK

AN

440.

358

633.

444

739.

487

887.

409

1.23

8.99

81.

125.

649

254.

802

611.

732

704.

103

752.

936

1.11

8.82

01.

125.

649

Be

lanj

a tid

ak la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai27

1.01

042

5.77

249

7.04

267

2.15

783

9.65

087

0.08

216

5.62

741

6.24

447

6.11

963

1.59

381

4.47

987

0.08

2

Be

lanj

a la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai49

.208

35.7

5629

.071

33.5

9744

.436

29.4

3112

.950

32.6

5826

.907

31.8

3042

.031

29.4

31

Be

lanj

a ba

rang

dan

Jasa

41.8

4750

.234

60.9

7050

.980

135.

557

67.2

5429

.556

45.6

2154

.513

45.6

6312

7.32

967

.254

Be

lanj

a m

odal

78.2

9312

1.68

215

2.40

313

0.67

521

9.35

615

8.88

246

.668

117.

209

146.

565

43.8

5113

4.98

015

8.88

2

K

ESEH

ATA

N14

0.83

822

3.86

628

9.51

630

0.34

835

2.14

434

4.75

083

.309

205.

499

265.

278

281.

060

356.

466

344.

750

Be

lanj

a tid

ak la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai47

.164

80.8

0797

.759

109.

555

154.

159

161.

068

27.4

8477

.511

88.1

9210

7.35

714

8.93

016

1.06

8

Be

lanj

a la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai20

.769

27.5

7932

.587

46.1

3144

.213

44.6

786.

181

25.7

2030

.283

39.0

7448

.929

44.6

78

Be

lanj

a ba

rang

dan

Jasa

37.4

4846

.342

58.8

6358

.273

71.7

5586

.438

16.9

2842

.361

50.5

2751

.948

82.5

8986

.438

Be

lanj

a m

odal

35.4

5669

.138

100.

307

86.3

8982

.017

52.5

6632

.716

59.9

0896

.276

82.6

8176

.019

52.5

66

PE

KER

JAA

N U

MU

M56

8.83

967

5.91

765

5.66

946

5.67

659

8.32

237

5.80

532

5.03

851

0.14

157

0.47

437

2.31

351

3.46

437

5.80

5

Be

lanj

a tid

ak la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai12

.945

24.0

5825

.826

14.3

7635

.372

34.8

4115

.199

23.3

3112

.769

14.1

6734

.019

34.8

41

Be

lanj

a la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

87

An

gg

aran

(ko

nso

lidas

i. d

alam

Rp

juta

)

R

ealis

asi (

kon

solid

asi.

dal

am R

p ju

ta)

20

0720

0820

0920

1020

1120

1220

0720

0820

0920

1020

1120

12

Be

lanj

a pe

gaw

ai19

.132

7.94

29.

277

8.47

37.

169

4.99

35.

303

6.73

07.

574

7.68

07.

182

4.99

3

Be

lanj

a ba

rang

dan

Jasa

22.7

1855

.853

59.1

3025

.741

25.4

6921

.713

33.9

3650

.996

55.8

2220

.316

24.5

2021

.713

Be

lanj

a m

odal

514.

044

588.

063

561.

437

417.

086

530.

312

314.

257

270.

600

429.

085

494.

309

330.

151

447.

744

314.

257

PE

RUM

AH

AN

37.1

369.

272

10.3

5910

.224

8.41

66.

605

9.85

68.

499

9.86

58.

009

7.83

46.

605

Be

lanj

a tid

ak la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai44

314

853

959

468

619

872

143

507

570

673

198

Be

lanj

a ba

rang

dan

Jasa

9.57

02.

844

6.10

52.

484

2.30

12.

299

2.77

62.

572

5.81

92.

004

2.23

42.

299

Be

lanj

a m

odal

27.1

236.

280

3.71

57.

147

5.42

84.

108

7.00

75.

784

3.53

95.

435

4.92

84.

108

PE

RH

UB

UN

GA

N22

.087

29.2

2040

.011

39.9

4444

.151

9.83

612

.840

25.6

8231

.047

35.7

3441

.861

9.83

6

Be

lanj

a tid

ak la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai7.

312

13.0

3214

.537

10.9

2519

.480

1.68

75.

367

12.3

909.

924

10.6

2318

.854

1.68

7

Be

lanj

a la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai2.

389

2.34

72.

698

3.04

03.

207

297

925

2.07

92.

584

2.68

42.

833

297

Be

lanj

a ba

rang

dan

Jasa

5.67

35.

757

7.14

48.

068

9.19

32.

477

2.96

05.

108

6.64

27.

206

8.61

02.

477

Be

lanj

a m

odal

6.71

38.

084

15.6

3117

.911

12.2

715.

376

3.58

86.

105

11.8

9615

.220

11.5

645.

376

PE

RTA

NIA

N87

.663

114.

204

101.

418

75.6

4513

1.58

040

.192

69.7

8510

8.54

992

.517

87.1

1612

7.16

840

.192

Be

lanj

a tid

ak la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai16

.383

38.6

8934

.915

20.1

5459

.593

14.1

5521

.576

36.9

6924

.433

27.2

5558

.166

14.1

55

Be

lanj

a la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai10

.157

7.78

45.

961

5.10

66.

223

3.61

25.

877

7.19

35.

863

5.43

85.

986

3.61

2

Be

lanj

a ba

rang

dan

Jasa

38.4

6940

.602

35.2

3530

.614

42.5

9717

.379

26.1

2738

.390

36.3

4930

.514

41.4

0517

.379

Be

lanj

a m

odal

22.6

5427

.130

25.3

0619

.770

23.1

675.

046

16.2

0425

.997

25.8

7223

.908

21.6

115.

046

K

EHU

TAN

AN

13.2

8818

.613

20.4

7616

.355

30.6

3340

.679

11.9

8517

.029

17.6

5919

.558

29.0

1140

.679

Be

lanj

a tid

ak la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai6.

832

9.51

411

.064

5.97

216

.336

19.6

777.

809

9.21

37.

567

7.68

115

.619

19.6

77

Be

lanj

a la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai1.

125

1.39

11.

123

920

1.61

32.

587

400

1.24

81.

172

1.06

61.

575

2.58

7

Be

lanj

a ba

rang

dan

Jasa

4.71

95.

516

5.90

36.

493

8.01

17.

559

2.83

05.

274

6.33

46.

696

7.37

97.

559


88

An

gg

aran

(ko

nso

lidas

i. d

alam

Rp

juta

)

R

ealis

asi (

kon

solid

asi.

dal

am R

p ju

ta)

20

0720

0820

0920

1020

1120

1220

0720

0820

0920

1020

1120

12

Be

lanj

a m

odal

611

2.19

32.

385

2.96

94.

673

10.8

5594

71.

294

2.58

64.

116

4.43

810

.855

K

ELAU

TAN

dan

PE

RIK

AN

AN

33.6

5442

.647

40.4

4229

.454

56.7

2531

.714

27.1

0538

.436

39.1

8533

.297

52.2

5831

.714

Be

lanj

a tid

ak la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai5.

085

10.3

1210

.051

5.20

315

.935

11.2

396.

079

9.99

36.

047

6.80

215

.558

11.2

39

Be

lanj

a la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai4.

392

2.45

12.

088

1.46

91.

955

4.59

21.

618

2.30

72.

128

1.65

41.

692

4.59

2

Be

lanj

a ba

rang

dan

Jasa

10.8

957.

908

10.8

328.

939

19.2

516.

880

6.33

16.

494

10.5

7310

.498

16.3

126.

880

Be

lanj

a m

odal

13.2

8321

.975

17.4

7113

.843

19.5

839.

002

13.0

7719

.642

20.4

3814

.344

18.6

969.

002

PE

MU

DA

dan

OLA

H

RAG

A21

.553

14.5

449.

728

8.20

112

.461

26.0

247.

668

13.3

918.

886

9.30

512

.038

26.0

24

Be

lanj

a tid

ak la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai65

02.

664

2.82

31.

698

3.18

20

622

1.81

42.

802

2.72

33.

088

0

Be

lanj

a la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai8.

309

2.05

21.

274

1.30

41.

841

258

1.50

02.

650

1.21

01.

427

1.80

325

8

Be

lanj

a ba

rang

dan

Jasa

8.39

05.

851

4.49

44.

336

5.90

41.

276

5.19

45.

359

3.93

74.

443

5.72

51.

276

Be

lanj

a m

odal

4.20

43.

977

1.13

686

31.

534

24.4

9035

23.

568

936

712

1.42

224

.490

PE

RPU

STA

KA

AN

00

3.65

03.

329

7.04

815

.561

00

4.36

74.

020

6.53

015

.561

Be

lanj

a tid

ak la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai0

01.

179

1.14

24.

273

7.59

10

01.

420

1.76

13.

895

7.59

1

Be

lanj

a la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai0

077

049

583

32.

225

00

654

519

794

2.22

5

Be

lanj

a ba

rang

dan

Jasa

00

1.05

71.

474

1.70

24.

898

00

1.48

51.

525

1.60

74.

898

Be

lanj

a m

odal

00

645

218

241

847

00

809

216

234

847

K

ETA

HA

NA

N P

AN

GA

N0

10.8

494.

531

11.3

299.

279

4.89

110

.849

10.5

574.

667

10.6

349.

178

4.89

1

Be

lanj

a tid

ak la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai0

4.28

53.

314

5.88

97.

082

2.82

14.

285

4.19

13.

055

5.68

77.

069

2.82

1

Be

lanj

a la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai0

1.28

756

376

311

359

1.28

71.

268

6237

530

935

9

Be

lanj

a ba

rang

dan

Jasa

04.

862

418

3.95

61.

806

1.66

64.

862

4.68

976

43.

615

1.72

51.

666

Be

lanj

a m

odal

041

674

31.

108

8045

416

409

785

957

7645

89

An

gg

aran

(ko

nso

lidas

i. d

alam

Rp

juta

)

R

ealis

asi (

kon

solid

asi.

dal

am R

p ju

ta)

20

0720

0820

0920

1020

1120

1220

0720

0820

0920

1020

1120

12

K

B D

AN

KEL

UA

RG

A

SEJA

HTE

RA

1.53

75.

454

7.36

49.

603

16.5

3015

.408

296

5.19

87.

128

9.16

812

.577

15.4

08

Be

lanj

a tid

ak la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai70

891

91.

194

2.13

76.

874

6.64

70

897

1.17

92.

022

5.20

16.

647

Be

lanj

a la

ngsu

ng0

00

00

00

00

00

0

Be

lanj

a pe

gaw

ai26

197

596

694

71.

642

1.09

719

496

789

991

951

01.

097

Be

lanj

a ba

rang

dan

Jasa

469

1.02

71.

033

2.53

93.

947

3.61

04

971

910

2.40

03.

230

3.61

0

Be

lanj

a m

odal

982.

534

4.17

23.

981

4.06

74.

054

982.

362

4.13

93.

827

3.63

64.

054


90

Documents

Mempercepat Pembangunan daerah melalui Peningkatan Kinerja Pendidikan dan …api.ning.com/files/hlBnt738bkzH1wddNqpT4jPaalyqSX4l… · · 2016-10-20daerah melalui Peningkatan Kinerja