| 1

Membangun Kerja Advokasi 1

Oleh

Nurul Firmansyah

I

Pengantar

Korupsi, kerusakan sumber daya alam, konflik agraria dan berbagai isu-isu lainnya yang

berhubungan dengan kepentingan-kepentingan publik marak terjadi akhir-akhir ini. Paling tidak

terlihat dalam headline di berbagai mass media. Persoalan-persoalan tersebut telah menerabas

dari tingkat yang lebih tinggi (pemerintah pusat) sampai dengan tingkat terendah (pemerintahan

desa/nagari). Akibatnya, kemiskinan, kekerasan, krisis ekologi, delegitimasi pemerintah dan

disharmoni sosial muncul. Hal-hal tersebut tentunya merugikan kita dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Bila di telaah lebih dalam, Persoalan-persoalan itu tidak terlepas dari persoalan

institusional, seperti tata pemerintahan (governance), substansi (produk) hukum dan budaya

hukum.

Di sisi lain, pencapaian kita untuk mewujudkan kehidupan politik dan hukum yang lebih

demokratis berkembang pesat paska reformasi. Dalam konteks ini maka diperlukan partisipasi

publik yang mumpuni. Untuk mengukur hal tersebut dapat dilihat dari proses melahirkan dan

menerapkan kebijakan publik. Secara ideal, kebijakan-kebijakan publik dan atau keputusan-

keputusan politik dan hukum semestinya mempunyai legitimasi sosial kuat sehingga bermanfaat

untuk memecahkan masalah, bukan malah menimbulkan masalah sosial baru. Advokasi dalam

hal ini menjadi alat efektif untuk menciptakan kebijakan publik dan keputusan-keputusan politik

serta hukum yang partisipatif dan bertanggung jawab (accountable), yaitu dalam hal

memecahkan masalah-masalah kepentingan-kepentingan publik.

1 Makalah disampaikan Pada Kegiatan Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM Mandiri Pedesaan Integrasi Kabupaten Solok di

Hotel Sumpur pada tanggal 10-12 Februari 2012

| 2

II

Pengertian Advokasi

Pengertian Advokasi tidak mempunyai definisi baku. Berbagai definisi-definisi advokasi telah di

kembangkan, salah satunya adalah yang disusun oleh Ronodirjo. Dia menyebutkan bahwa

Advokasi sebagai strategi untuk mempengaruhi pengambil keputusan dalam menetapkan

peraturan, mengatur sumber daya dan keputusan-keputusan yang menyangkut publik (khalayak

masyarakat). Advokasi alat yang ampuh di dalam Negara - negara demokratis seperti Indonesia,

masyarakat dan para wakilnya membutuhkan individu - individu yang memiliki pengetahuan,

komitmen dan kepedulian untuk mengangkat isu - isu agar keputusan yang diambil tepat sasaran.

Advokasi menyuarakan kepedulian secara perorangan maupun kolektif.

Advokasi dapat dijalankan dengan satu strategi atau kombinasi beberapa strategi, misalnya:

advokasi legislatif, advokasi eksekutif / administratif, dan advokasi yudikatif. Advokasi legislatif

ditempuh apabila isu yang dihadapi dapat diatasi dengan membuat, menerapkan, merubah atau

bahkan mencabut produk hukum. Advokasi eksekutif dilakukan apabila dukungan pinpinan

eksekutif dibutuhkan untuk memuluskan pengesahan atau penerapan suatu produk hukum.

Advokasi di pengadilan dilakukan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum dan konstitusi

dengan cara menggelar test case, menyediakan bantuan hukum dan melayangkan surat amicus

curiea ke pengadilan jika terjadi kasus-kasus yang melibatkan berbagai produk hukum yang

kontroversial (Sheila Espine-Villaluz, 2004).

II

Kerangka Advokasi

Kerangka advokasi terdiri atas tiga elemen, yakni: pelaku (aktor), proses, dan produk advokasi.

Ketiganya merupakan suatu lingkungan advokasi, yang khusus dalam “konteks politik ekonomi

dan sosial tertentu yang melatarbelakangi upaya advokasi yang sedang dijalankan,”

Lingkungan advokasi itu tercakup interaksi yang terjadi di antara pelaku(aktor) negara, pasar dan

masyarakat sipil (Socorro L.Reyes, 2003).

| 3

Pelaku advokasi sendiri terdiri dari tiga, yaitu ; pertama, Pejabat Negara yaitu; orang-orang yang

memegang jabatan formal di legislatif, eksekutif, birokrasi dan yudikatif, baik tingkat pusat

sampai dengan lokal. Kedua, masyarakat sipil, yaitu; kelompok-kelompok atau individu-individu

yang mewakili aspirasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi non pemerintah

(Ornop/LSM), organisasi kemasyarakatan (ORMAS), organisasi masyarakat adat, dan lain-lain.

Ketiga, pelaku pasar yaitu; individu-individu yang terlibat dalam aktifitas pertukaran barang dan

jasa, termasuk juga didalamnya asosiasi pedagang / pengusaha, bankir, pemodal, dan lain-lain.

Dalam kerja advokasi, unsur penting yaitu penyiapan agenda advokasi, yang terdiri dari :

pertama, identifikasi masalah, kedua, pendataan isu-isu secara seksama, dan ketiga, penjajagan

solusi-solusi yang bisa dicapai dalam advokasi. Titik awal advokasi adalah pemahaman yang

jernih tentang masalah yang dihadapi, misalnya masalah pengelolaan sumber daya alam, korupsi,

pengrusakan hutan dan lain-lain serta masalah tersebut harus benar-benar dirasakan oleh

masyarakat. Dalam menyusun agenda advokasi; pelaku Advokasi mesti memilih isu-isu prioritas,

merumuskan tujuan advokasi, sekaligus menghitung berbagai solusi yang dapat dilaksanakan.

Agar dapat mencapai perubahan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, maka sasaran

advokasi dibuat untuk perubahan politik dan kebijakan sekaligus membuka akses partisipasi

masyarakat dalam pengambil keputusan publik tersebut.

Sebelum menentukan sasaran advokasi ke pengambil kebijakan di lembaga eksekutif, birokrasi,

legislatif atau peradilan, terlebih dahalu Pelaku Advokasi mengetahui para pengemban

kepentingan (stakeholders) atau kelompok terkena dampak masalah. Dengan kata lain, advokasi

yang efektif tergantung pada kemampuan mengidentifikasi teman sekutu advokasi, menjalin

kerjasama dengan sekutu, kejelian menggunakan manuver terhadap lawan, menggalang

dukungan terhadap individu-individu yang memiliki kekuasaan untuk menangani masalah yang

di advokasi, dan mendorong pihak-pihak tersebut memberikan tekanan untuk mencapai solusi.

Selain itu, konsolidasi masyarakat penerima dampak masalah/isu merupakan hal vital dalam

melakukan advokasi. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan pengorganisasian dan pendidikan ke

masyarakat penting.

Dari penjabaran diatas, bila disistematiskan, maka terdapat tiga tipe kerja advokasi, yaitu ;

| 4

1. Kerja Basis (Grounds Works)

(grounds works) adalah dapur gerakan advokasi yaitu membangun basis massa, pendidikan

politik kader, membentuk lingkar inti dan mobilisasi aksi.

2. Kerja Pendukung (Supporting Unit)

(supporting unit) adalah menyediakan dukungan dana, logistic, informasi, data dan akses.

3. Kerja Garis Depan (Front Line)

(front lines) adalah menjalankan fungsi juru bicara, perunding, pelobby, terlibat dalam

proses legislasi, yurisdiksi, dan menggalang sekutu.

Ketiga tipe kerja advokasi ini saling terkait dan saling mendukung dalam rangka mencapai

tujuan advokasi, berikut akan dijelaskan dalam bentuk skema :

| 5

Skema 1 : Tipe Kerja Advokasi

Dalam setiap kerja advokasi berhubungan dengan perubahan kebijakan, baik itu isi, tata laksana

maupun budaya hukumnya. Oleh sebab itu, kerja – kerja advokasi diatas kemudian

diintegrasikan dalam proses pembentukan kebijakan publik. Terdapat tiga proses pembentukan

kebijakan publik, yaitu; Proses-proses legislasi dan yurisdiksi, proses-proses politik dan birokrasi

dan proses-proses sosialisasi dan mobilisasi. Berikut dijelaskan integrasi kerja – kerja advokasi

dalam proses-proses pembentukan kebijakan publik dalam bentuk skema di bawah ini

| 6

Skema 2 : Unsur-unsur dan proses-proses pembentukan kebijakan terkait kerangka Advokasi

Demikianlah hal-hal yang berhubungan dengan kerangka advokasi sehingga apabila di jabarkan

dalam bentuk skema, baik itu pada konteks aktor (pelaku), proses, dan produk advokasi, maka di

jelaskan seperti dibawah ini :

| 7

Skema 3 : kerangka Advokasi terkait aktor, proses dan produk advokasi

III

Penutup

Kerja advokasi berhubungan dengan upaya memecahkan masalah-masalah publik seperti

korupsi, kerusakan ekologis, konflik sosial dan lain-lain yang berdampak luas bagi masyarakat.

Masalah-masalah tersebut memerlukan perlakuan yang tepat, partisipatif dan legitimate oleh

pengambil keputusan melalui keputusan administratif, politik dan hukum. Untuk mendorong hal

tersebut; masyarakat sipil sebagai salah-satu stakeholders yang menjalankan peran advokasi

(aktor advokasi) mempunyai peran penting.

Dalam kerja advokasi; terdapat dua (3) hal penting mesti diperhatikan, yaitu; pertama,

memahami konteks politik, ekonomi dan sosial seputar masalah-masalah publik, kedua,

| 8

merancang agenda advokasi, menggalang basis dan dukungan serta memahami parapihak

(stakeholders) yang terlibat dalam kerja advokasi atau yang terkait dengan masalah-masalah

publik tersebut. Kedua, menentukan sasaran advokasi (legislatif, administratif, yudikatif) yang

relevan dengan masalah publik yang ingin dipecahkan.

Terlepas dari hal-hal tersebut, praktek merupakan hal yang paling penting. Advokasi adalah ilmu

terapan yang praktis sehingga untuk memahami kerja advokasi mesti dipraktekkan. Namun,

evaluasi dalam setiap tahapan-tahapan dalam kerja advokasi mutlak dilakukan untuk mengukur

keberhasilan dan kekurangan kerja advokasi sehingga tujuan advokasi dapat tercapai.

Referensi

Hariadi Saptadji dkk, Membangun Kadin yang Efektif : Pedoman Advokasi Kebijakan, Kadin

Indonesia, Jakarta

Ronny F.Ronodirdjo dkk, Panduan Pelatihan Advokasi berbasis komunikasi persuasive dengan

pendekatan Neuro Linguistic Programming (NLP), Unicef Indonesia, Jakarta

Sheila Espine-Villaluaz (2004), Manual Advokasi Kebijakan Stategis, the international IDEA,

Stockholm, Swedia