Membangun Kawasan Timur Indonesia - Kemendesa · skala produksi yang besar dan tidak terintegrasi secara vertikal. Akibatnya pada saat panen harganya jatuh dan sarana produksinya

GERBANG • OKTOBER 2016 1

MembangunKawasan Timur Indonesia

Surga Kecil BerjulukTanah Samawa

EDISI OKTOBER TAHUN 2016 www.ditjenpdt.kemendesa.go.id

DITERBITKAN OLEH DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALKEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

GERBANG • OKTOBER 20162

Eko Putro


Eko PutroSandjojo

“Eko Putro SandjojoMENDES PDTT

Masih banyak saudara-saudara kita di desa-desa yang hidup di bawah garis kemiskinan yang hanya untuk mencari air bersih saja perlu berjalan sangat jauh.

Sementara ada sebagian dari kita yang sudah sangat lebih dari cukup tega mengambil hak-hak dari saudara kita yang masih berjuang keras dalam kemiskinan.

Mari kita semua sama-sama kawal program Kementerian Desa, PDTT dan Dana Desa agar tidak bocor, tidak disalahgunakan dan lebih tepat sasaran!



A awasan Timur Indonesia merupakan kawasan yang paling tinggi jumlah daerah yang berstatus sebagai daerah tertinggal. Dari 122 Daerah Tertinggal yang tersisa, 91 Daerah Tertinggal berada dika-

wasan timur Indonesia. Perbandingan yang sungguh fantastis dengan kawasan barat Indonesia.

Muhammad YasinPemimpin Redaksi

Papua BukanAnak Tiri Indonesia

K

SELASAR

Di kawasan timur, Papua dan Papua Barat memiliki 33 Daerah Tertinggal sekaligus kepulauan yang paling tinggi jumlah daerah tertinggalnnya dibandingkan dengan Kepulauan Sulawesi, NTB , NTT dan Maluku.

Tingginya jumlah Daerah Tertinggal di Kepulauan Papua, lalu muncullah adagium “Papua Anak Tiri Indonesia”. Tentu ini adagium lama yang memunculkan berbagai konflik di tanah Papua, termasuk munculnya gerakan sparatis yang ingin Papua berpisah dari Indonesia. Tentu ini tak harus terjadi.

Secara kasat mata, kekayaan Sumber Daya Alam di Papua sungguhlah besar. Dengan kekayaan SDA yang begitu besar, secara logika harusnya Papua adalah sebuah daerah yang sangat maju dibanding-kan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Tapi, kenyataannya terbalik.

Pertengahan tahun 2015, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah membentuk Tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Selama 2 tahun kepemimpinannya, Presiden Jokowi menjadi presiden yang paling sering menginjak tanah Papua. Tampak keseriusan Presiden Jokowi untuk membangun Papua dengan berbagai kebijakan pembangunannya yang begitu berpihak pada pembangunan Papua. Tak tanggung-tanggung, di tahun 2017, Papua dan daerah-daerah lainnya di kawasan timur Indonesia akan dikeroyok pembangunannya. Presiden Jokowi memerintahkan kepada kementerian-kementerin dan lembaga-lembaga terkait untuk fokus merancang program kerja dalam rangka mempercepat pembangunan wilayah Papua dan daerah-daerah di kawasan timur lainnya.

Karena itu pula, Majalah GERBANG (Gerakan Membangun) edisi bulan Oktober ini memilih topik utama soal pembangunan Papua dan daerah-daerah di kawasan timur Indonesia.

Dalam edisi ini, kami ingin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pembangunan kawasan timur Indonesia yang akan dilaksanakan dalam program kerja jangka menengah nasional hingga tahun 2019. Sehingga, adagium lama yang mengatakan “Papua Anak Tiri Indonesia” akan berubah, bahwa “Papua Bukan Anak Tiri Indonesia”.

Tak ada yang sempurna, dengan segala keterbatasan, kami minta maaf bila dalam penyajiannya ter-dapat begitu banyak kekurangan data dan lainnya. Dengan niat yang sangat tulus untuk penyebaran informasi, majalah GERBANG edisi Oktober kini telah ada ditangan kita semua untuk dibaca. Semoga bermanfaat!


Majalah GERBANG diterbitkan olehDirektorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Pembina: Singgih WirantoDewan Pengarah: Razali, Abdul Wahid, Novia Lutfi, Nyelong Ingasimon,Muhammad Nur, PriyonoPenanggung Jawab: SumarwotoPemimpin Redaksi: M YasinRedaktur: Andy Nita, MD Supriyadi, Eko Subiyanto, Jasnety, Yurieski, Enrico, Agus Mulyawan, Afanizar Ilmawati, Eny Indarti, Suwarno, Wahid SemestaTim Redaksi: Heldawati, Bobby Triadi,Nurcholis Anhari Lubis, M Fariz, Chairul Irfani

Alamat Redaksi:Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiJl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110Phone: 021-350034Email: [email protected]

GERBANG EDISIOKTOBERTAHUN2016

HAL 12

MEMBANGUN INDONESIA TAK LAGI JAWA SENTRIS, KINI PEMBANGUNANINDONESIA SENTRISPembangunan infratruktur tetap menjadi fokus utama di tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ketersediaan infrastruktur, yang berdampak pada kelancaran konektivitas diyakini akan mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial antara pulau Jawa dan pulau luar Jawa. Anggaran pun terus ditambah, karena konektivitas juga merupakan faktor pendorong daya saing.

TAJUK

8MENGEJAR PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL


MEMBANGUN INDONESIA TAK LAGIJAWA SENTRIS, KINI PEMBANGUNAN INDONESIA SENTRIS 12

LAPORAN UTAMA

MEMBANGUN PAPUASI “ANAK KANDUNG” INDONESIA 16

MENYINGKAP POTENSIDAN KEINDAHAN KAYONG UTARA

28

MENJADIKAN SARMI PERCONTOHAN PEMBANGUNAN TERINTEGRASI 2017 24

MEMBANGUNKAWASAN 3T,MEMBANGUN

BERANDAINDONESIA

26

KERJA NYATA

DAFTAR ISI

LIPUTAN KHUSUS

ANGGARAN MINIM TAK MENURUNKAN SEMANGAT MENGENTASKANDAERAH TERTINGGAL

37

KEMENDES SIAPKAN RP 20 TUNTUK 4 JUTA LAHAN TIDURDI DESA 33

PULAU TERLUAR AKAN DIBERIKAN INSENTIF 34

PEMERINTAH SUSUN PETA JALANPENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL 2017 35

EMPAT KEMENTERIAN FOKUSANGKAT DERAJAT DESA 36

26 PERSEN DESA DI INDONESIAMASUK KATEGORI TERTINGGAL 32

OPINI:INDUSTRIALISASI DESA PESISIR 52

PULAU BUNGIN, PULAU TERPADATKARENA KETERIKATAN BUDAYA 48

JELAJAH POTENSI

SURGA KECIL BERJULUK TANAH SAMAWA 38

WAWANCARA:25 PERSEN APBDUNTUK PENGENTASANDAERAH TERTINGGAL 46


TAJUK

“Mengejar PembangunanDaerah Tertinggal”Ada ratusan, tepatnya 122 daerah tertinggal. Apa tolak ukur atau parameter suatu daerah dikatakan sebagai daerah tertinggal? Apakah selalu karena faktor perekonomian yang tertinggal dan juga infrastruktur yang terbatas?

Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo menngunjungi Pasar Koya, Keerom, Papua.

FOTO: EKOSANDJOJO.ID


T erkait dengan parameter suatu daerah dikatakan daerah tertinggal, parame-

ter atau kriterianya sudah ditetapkan oleh Bappenas. Ada 21 kriteria, dida-lamnya seperti faktor ekonomi, ting-kat pendidikan, sosial, infrastruktur dan lain sebagainya.

Daerah tertinggal ini tersebar baik di Kawasan Indonesia Timur maupun Kawasan Indonesia Barat, sulitkah untuk mendeteksi daerah-daerah tertinggal tersebut?

Kami sudah memiliki data daerah-daerah tertinggal. Jika kita lihat per-soalannya saat ini adalah bagaimana merubah daerah tertinggal tersebut menjadi daerah tidak tertinggal. Desa kita itu unik, tidak ada yang sama, tetapi ada satu kesamaan yaitu 80 persen dari desa-desa kita itu meng-gantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Kalau kita bicara pertanian, jika ingin sukses dan besar harus terintegra-si secara vertikal dari hulu sampai ke hilir. Desa yang maju rata-rata seperti itu, mereka fokus pada produk ter-tentu, sehingga ada skala produksi yang besar dan bisa terintegrasi sam-pai dengan pasca panen.

Dari 500 Kabupaten terdapat 106 Kabupaten yang memiliki desa tert-inggal, hal tersebut dikarenakan desa tersebut tidak fokus pada satu produk tertentu. Jadi dalam satu desa berag-am, ada yang menanam cabai, ada yang menanam bawang, ada yang menanam tebu dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebabkan tidak ada skala produksi yang besar dan tidak terintegrasi secara vertikal. Akibatnya pada saat panen harganya jatuh dan sarana produksinya mahal karena ha-rus melalui mata rantai yang begitu panjang.

Oleh karena itu yang dilakukan pe-merintah adalah membuat desa-de-

sa tersebut agar fokus pada produk tertentu yang menjadi unggulan di-daerahnya. Kemudian Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa yang dibantu oleh 17 Kementerian lainnya secara bersama-sama menginterven-si desa tersebut agar desa tersebut fokus pada produk tertentu dan bisa terintegrasi.

Ketimpangan pembangunan selama ini dirasakan oleh daerah-daerah yang berada di Kawasan Indonesia Timur, tetapi di kawasan yang dekat dengan Ibu Kota seperti Pandeglang dan Lebak masih banyak terdapat desa-desa tertinggal. Bagaimana tanggapan Bapak?

Secara umum memang Kawasan In-donesia Timur secara persentase leb-ih banyak terdapat daerah tertinggal, tetapi di Kawasan Indonesia Barat juga masih terdapat beberapa daer-ah tertinggal. Kita meminta komit-men kepada Kepala Daerah mulai dari Camat, Bupati sampai Gubernur untuk menentukan fokusnya dimana. Katakanlah misalnya Kabupaten Pan-deglang, mereka fokus pada tanaman jagung. Kemudian kita mengajak Ke-menterian Pertanian untuk memberi-kan bantuan berupa bibit dan traktor. Kemudian Kementerian BUMN melalui Bulog memberikan bantuan berupa saran pasca panen, KUR dan lain se-bagainya.

Indonesia ini adalah negara pertama di dunia yang memberikan pemerintahan desa bukan hanya untuk mengelola pemerintahannya saja, tetapi mengelola ekonominya juga. Tahun 2015 pemerintahan Presiden

Jokowi-JK memberikan 20,8 triliun dana langsung ke desa. Tahun 2016 ini diberikan 46,8 triliun artinya setiap desa mendapatkan sekitar 700 juta.

““

Pemasangan instalasi listrik di Papua.

FOTO

: DOK

PLN


Bagaimana terkait dengan dana desa?

Indonesia ini adalah negara pertama di dunia yang memberikan pemerin-tahan desa bukan hanya untuk men-gelola pemerintahannya saja, tetapi mengelola ekonominya juga. Tahun 2015 pemerintahan Presiden Joko-wi-JK memberikan 20,8 triliun dana langsung ke desa. Tahun 2016 ini diberikan 46,8 triliun artinya setiap desa mendapatkan sekitar 700 juta.

Pemantauannya susah tidak? Apakah tidak riskan dengan penyelewengan?

Sejauh ini cukup baik, kita ada Satgas ada Pokja, tetapi yang paling penting adalah pemantauan dari masyarakat sendiri dan tidak kalah pentingnya pemantauan dari media. Beberapa temuan dari masyarakat kita follow up dan itu sangat efektif sekali.

Desa itu seperti saya sampaikan tadi, bukan hanya mendapatkan 700 juta dari Pemerintah Pusat, tetapi juga mendapatkan dari ADD Provinsi dan ADD Kabupaten yang besarnya lebih dari dana yang diberikan pusat. Jadi setiap desa bisa mendapatkan an-tara 1 sampai 3 miliar rupiah per desa. Tinggal sekarang pemanfaatannya seperti apa. Kalau tahun 2015 kare-na dunia sedang krisis dana desa itu sebesar-besarnya digunakan untuk membangun infrastruktur, sehingga created job di desa. Ini terbukti den-gan daya beli di desa tidak turun wa-laupun ekonomi Indonesia turun pada tahun 2015.

Tahun 2016 ini karena ekonomi sudah membaik dana desa juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa, oleh karena itu kita bentuk BUMDes, kita kembangkan kegiatan pasca panen,

pengolahan dan lain sebagainya.

Berdasarkan data dari BPS untuk tahun 2016 ini saja angka kemiskinan yang ada di Provinsi Aceh masih sebesar 17,11 persen atau sekitar 850 ribu jiwa dari total masyarakat Aceh sekitar 5 juta jiwa. Angka ini dinilai lebih tinggi dibanding rata-rata angka kemiskinan nasional yang hanya sekitar 11 persen. Dan angka inilah yang memasukkan Provinsi Aceh menjadi Provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera dan 10 besar Provinsi termiskin yang ada di Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak?

Aceh pasca bencana Tsunami basic infrastrukturnya hancur, tetapi walau-pun kemiskinan masih 17 persen per-tumbuhan ekonomi Aceh masih dia-tas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Di Aceh pertumbuhan ekonominya itu 12 persen.

Masyarakat memasak menggunakan kayu bakar di Papua Barat. Masalah kemiskinan yang terjadi di Papua Barat membutuhkan penanganan secara serius dari berbagai pihak.

FOTO

: IST

IMEW

A


Memang dana desa di tahun 2015 seperti saya sampaikan tadi lebih banyak digunakan untuk membangun infrastruktur, tahun ini bahkan Ba-pak Presiden langsung memberikan arahan bahwa kalau bisa dibuat em-bung-embung di Aceh, sehingga satu tahun bisa menanam 3 kali, jadi dana desa sekitar 100 sampai 500 juta di-

gunakan untuk membangun embung.Kita juga masukkan sarana pasca panen, tinggal kita meminta komit-men dari Kepal Daerah disana untuk menentukan fokusnya mau disektor apa, sehingga jika bisa fokus ada ska-la produksi yang cukup kita harapkan masyarakat desa pendapatannya bisa meningkat.

Di Aceh ini yang membanggakan, Aceh adalah Provinsi yang pemben-tukan BUMDes nya paling cepat dan paling banyak secara persentase di Indonesia. Itu artinya ada kemauan dari masyarakat Aceh untuk mengelo-la ekonomi masyarakat di desa-desa.Kemudian melalui program one vil-lage one product diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan nanti akan ada enter-preneur-enterpreuner baru, misalnya seperti pengusaha angkutan baru, pengusaha warteg baru, pengusaha ritail baru, dan lain sebagainya.

Saya 3 bulan yang lalu memberikan penghargaan transmigran teladan. Ada satu transmigran yang hanya tamatan SMP dari Pasuruan, 4 ta-hun lalu masih menjadi tukang batu dengan penghasilan 30 ribu per hari, sekarang dia menjadi transmigran sukses dengan pendapatan 750 juta padahal di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah infrastrukturnya jauh dari cukup.

Terkesan lebih mudah untuk me-majukan kawasan transmigran dari pada daerah-daerah yang sudah terbelakang seperti Papua misalnya

Memang transmigran faktanya mem-buktikan bahwa ekonomi di luar Pulau Jawa itu tumbuh dari daerah-daerah tranmigran. Tranmigrasi itu telah ber-hasil menciptakan 1.300 desa mandiri, 340 Ibu Kota Kecamatan, 103 Ibu Kota Kabupaten dan 2 Ibu Kota Provinsi itu asalnya dari daerah transmigran. ■

Faktanya membuktikan bahwa ekonomi di luar Pulau Jawa itu

tumbuh dari daerah-daerah tranmigran. Tranmigrasi itu telah berhasil menciptakan 1.300 desa mandiri, 340 Ibu Kota Kecamatan,

103 Ibu Kota Kabupaten dan 2 Ibu Kota Provinsi itu asalnya dari

daerah transmigran.

“

“

Warga di Kabupaten Belu, NTT mengangkut air dari bak penampungan air bersih.

FOTO: NURCHOLIS ANHARI LUBIS


LAPORAN UTAMA

Membangun Indonesia Tak Lagi Jawa Sentris, Kini PembangunanIndonesia SentrisPembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama di tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ketersediaan infrastruktur, yang berdampak pada kelancaran konektivitas diyakini akan mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial antara pulau Jawa dan pulau luar Jawa. Anggaran pun terus ditambah, karena konektivitas juga merupakan faktor pendorong daya saing.

U ntuk memperlancar konek-tifitas tersebut, 101 proyek pembangunan infrastruktur

dirancang. Ada 52 proyek jalan tol, 19 proyek kereta api, 17 proyek ban-dara dan 13 proyek pelabuhan yang dampaknya diharapkan mempermu-rah biaya logistik, pertukaran barang dan jasa menjadi lebih efisien dan produk nasional dapat lebih bersaing dengan produk asing.

“Kita juga telah tetapkan pembangu-nan infrastruktur di seluruh pelosok, khususnya di desa, daerah pinggiran dan perbatasan guna memperkuat konektivitas nasional,” ujar Jokowi.

Agar tidak menjadi sekedar wacana, pemerintah pun terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia. Presiden Jokowi mengatakan, ketersediaan in-frastruktur yang handal menjadi kunci peningkatan produktivitas dan daya saing produk nasional. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun, alokasi anggaran

FOTO: HUMAS PEMKAB SORONG

terus dinaikkan, dan pembangunan ti-dak hanya terpusat di Pulau Jawa.

Dengan dukungan infrastruktur yang merata di seluruh negeri, maka konek-tivitas antar wilayah akan kian lancar sehingga arus perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat dan murah. Kondisi ini diyakini akan men-dorong pertumbuhan ekonomi di satu kawasan yang selama ini terisolasi, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur terus meningkat. Ang-garan negara yang dialokasikan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana juga terus dinaikkan. Pada 2017, dana yang dianggarkan untuk infrastruktur sebesar Rp 346,6 triliun atau naik 9,3 persen dari 2016.

Kenaikan anggaran infrastruktur meningkat tajam pada awal presiden Jokowi-JK memegang tampuk pe-

merintahan. Pada 2015, anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp 290,3 triliun atau melonjak 63,2 persen dari tahun terakhir pe-merintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hanya Rp 177,9 triliun. Meningkatnya anggaran infrastruktur ini sebagian ditopang dari hasil relo-kasi subsidi BBM.

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi. Langkah ini dilakukan untuk mening-


katkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia yang se-lama ini dikenal dengan istilah “Jawa Sentris”, memacu pembangunan ekonomi daerah, serta memperlancar jaringan distribusi dengan harapan bisa menekan laju inflasi.

Proyek Infrastruktur Terkendala

Ratusan proyek infrastruktur yang di-prioritaskan pemerintah masih meng-hadapi kendala. Komite Percepatan

Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat, baru separuh dari 225 proyek infrastruktur prioritas yang sudah menemukan investor dan dapat berjalan.

Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo men-jelaskan, sebanyak 225 proyek terse-but merupakan proyek prioritas yang ditetapkan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelak-sanaan Proyek Strategis Nasional.

Selain pembangunan infrastruktur, penyiapan

sumber daya manusia serta deregulasi ekonomi menjadi dua terobosan baru di tahun kedua

pemerintahan Jokowi-JK.

“

“Presiden Jokowi Kunjungi Pelabuhan Merauke dan inspeksi Bandara Timika.

FOTO: RUMGAPRES


Seluruh proyek tersebut ditargetkan masuk tahap kontruksi pada 2018.

Namun, masih banyak proyek yang hingga kini belum berjalan sama sekali. “Gambarannya 50 persen sudah jalan dan kami masih cari investornya (untuk 50 persen sisa proyeknya),” kata Wahyu dalam acara Indonesian Infrastructure Stable Foundation of Growth di Jakarta, Selasa (11/10). Saat ini, tim KPPIP bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution tengah mengevaluasi proyek-proyek tersebut. Tujuannya agar target konstruksi pada 2018 bisa tercapai.

Menurut Wahyu, selain belum adanya investor, proyek-proyek prioritas tersebut juga terkendala masalah pembebasan lahan. Kendala lahan bukan cuma ter-jadi pada proyek-proyek yang belum mendapatkan investor, tapi juga proyek yang sudah mendapatkan investor.

Selain pembangunan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia ser-ta deregulasi ekonomi menjadi dua terobosan baru di tahun kedua pe-merintahan Jokowi-JK. Sumber daya manusia yang mumpuni sangat diper-lukan untuk membangun bisnis yang handal, dan dukungan deregulasi mer-upakan pendorong bagi tumbuhnya usaha-usaha baru di berbagai sektor.

Senada dengan cita-cita tersebut, Di-rektur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa PDTT Singgih Wiranto juga telah memper-siapkan sejumlah program penguatan SDM dan penguatan ekonomi lokal di tahun 2017. Dari program-program tersebut, Singgih optimis pengen-tasan 80 daerah tertinggal pada 2019 akan tercapai.

“Ini bagian dari program besar Ke-menterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pak Men-teri minta semua direktorat untuk ikut fokus dalam mengembangkan potensi dan produk-produk unggulan, tidak hanya di daerah-daerah tertinggal,

Pemandangan Kota Jayapura dari udara.

GERBANG • OKTOBER 2016 15GERBANG • SEPTEMBER 2016 15

tapi juga di desa-desa. Kita ikut mem-bantu memberikan fasilitas-fasilitas penunjang dan ikut memberi pengua-tan pada SDM,” ujar Singgih di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Di tahun 2017, Ditjen PDT akan mem-fokuskan program-program kerjanya dalam percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Namun, Singgih mengatakan bahwa fokus pembangunan kawasan timur itu bu-kan berarti akan melupakan pemba-ngunan daerah-daerah tertinggal di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah. Fokus tersebut dibuat ber-dasarkan pemetaan jumlah daerah tertinggal di Indonesia yang berdasar-kan PP 131 tahun 2015-2019 sebanyak 122 daerah yang masih berstatus ter-tinggal, 91 daerah atau 74,6% berada di kawasan timur Indonesia.

“Sekarang ini ada 91 daerah di kawasan timur Indonesia yang masih berstatus tertinggal, ketimpangan pembangu-nannya sangat terasa dibandingkan kawasan barat yang hanya tersisa 31 daerah. Karena itu, di tahun 2017 yang akan datang Ditjen PDT bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain-nya akan fokus di kawasan timur. Tapi, bukan berarti kawasan barat Indone-sia kita lupakan. Daerah Tertinggal di kawasan barat tetap kita bangun,” te-gas Singgih.

Propinsi Papua dan Papua Barat men-jadi penyumbang terbesar keterting-galan di kawasan timur Indonesia, ada 33 kabupaten yang masih berstatus tertinggal di kedua propinsi tersebut. Ketimbangan pembangunan begitu terasa antara kawasan timur dengan kawasan barat, ibarat “anak tiri” dan “anak kandung”. Kita pernah men-dengar istilah pembangunan “Jawa Sentris”, kini pemerintahan Jokowi-JK ingin pembangunan Indonesia men-jadi “Indonesia Sentris”. Tidak ingin adalagi “anak tiri” dan “anak kandung” dalam membangun pemerataan di In-donesia. Masyarakat di kawasan timur Indonesia, kini harus berbesar hati. ■

FOTO: ISTIMEWA


Membangun Papua,Si “Anak Kandung” IndonesiaDua tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Di tahun kedua, percepatan pembangunan menjadi fokus utama pemerintah.

Warga menuang air bersih kedalam bak penampungan di Distrik Sota, Merauke. Pada musim kemarau masyarakat di wilayah tersebut kekurangan air bersih dan untuk memenuhi kebutuhan itu mereka harus berjalan sekitar satu kilometer menuju mata air.

FOTO: ANTARA/ZABUR KARURU


P emerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan,

pengangguran, ketimpangan dan ke-senjangan sosial. Ketiga langkah di-realisasikan melalui percepatan pem-bangunan infrastruktur, percepatan pembangunan sumber daya manusia, dan percepatan kebijakan deregulasi ekonomi.

Terkait pembangunan, pemerintah sejak awal bertekad menghapus ke-senjangan pembangunan antara Kawasan Indonesia Barat dengan Kawasan Indonesia Timur. Pembangu-nan harus merata di seluruh Indonesia guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Pembangu-nan juga harus digencarkan dari ping-giran, sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita, membangun Indo-nesia dari pinggiran dengan mem-perkuat daerah-daerah dan desa da-lam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan rapor dua tahun pe-merintahan Joko Widodo, dapat terlihat bahwa perekonomian nasional mengala-mi pertumbuhan sebesar 5,04 persen di Semester I 2016 ditengah kelesuan ekonomi global, dimana rata-rata per-tumbuhan ekonomi global hanya se-besar 2,5 persen. Untuk pertama ka-linya pula, Kawasan Indonesia Timur mengalami pertumbuhan terbesar sebanyak 6,05 persen dibandingkan dengan pertumbuhan di kawasan In-donesia Barat sebesar 4,84 persen.

Ironi Papua

Membahas Papua seperti sebuah ironi dan anomali. Bumi mereka kaya, tetapi rakyat yang tinggal di atasnya hidup dalam kesulitan. Tak hanya ma-salah kesejahteraan, perkara konflik berkepanjangan dan stigma separatis yang susah hilang membuat rakyatn-ya kerap dicekam ketakutan.

Sudah terlalu lama tanah Papua bak anak tiri di bumi Indonesia, yang amat

minim merasakan sentuhan pem-bangunan. Lebih ironis lagi, Papua berkubang dalam kemiskinan, pada-hal mereka punya modal berlimpah untuk bergelimang kesejahteraan. Tiada yang meragukan betapa luar biasanya kekayaan alam yang ter-kandung di bumi Papua. Semua ada, mulai hasil hutan hingga beragam jenis tambang. Ada kekeliruan dalam mengelola Papua. Faktanya Papua terus diperlakukan berbeda ketim-bang propinsi-propinsi lain.

Untuk pertama kalinya,Kawasan Indonesia Timur mengalami pertumbuhan

terbesar sebanyak 6,05 persendibandingkan dengan pertumbuhan

di kawasan Indonesia Barat sebesar 4,84 persen.

“

“

tertinggal. Dari total 5.204 desa yang ada di Papua, sebanyak 4.049 atau 77,81 persen diantaranya merupakan desa tertinggal. Hal ini tentu menjadi perhatian utama pemerintah, terutama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam upaya mengentaskan daerah tertinggal yang ada di Papua.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memproyeksikan target pengentasan Daerah Tertinggal pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Na-sional (RPJMN) 2015-2019 sebanyak 80 daerah tertinggal terentaskan dari total 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Hingga saat ini sudah terdapat 50 kabupaten yang berpotensi untuk dientaskan atau berpotensi untuk maju, dua dian-taranya adalah kabupaten yang ada di wilayah Papua, yaitu Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Kepu-lauan Yapen. Kemudian terdapat 13 Kabupaten yang berpotensi masuk ke dalam target RPJMN 2015-2019, yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Ma-rauke, Kabupaten Supiori, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nabire, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Jayawi-jaya dan Kabupaten Waropen. Ke 13 kabupaten tersebut adalah kabu-paten yang memiliki nilai indeks paling mendekati klasifikasi potensi daerah untuk maju.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terting-gal dan Transmigrasi tahun 2016 mengalokasikan dana sebesar Rp. 48.432.569.000 untuk Propinsi Papua dan Rp. 36.819.501.000 untuk Propin-si Papua Barat. Anggaran tersebut disalurkan melalui tiga Direktorat, yaitu Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktorat Pengem-bangan Ekonomi Lokal dan Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Di bawah kepemimpinan Joko Wido-do-Jusuf Kalla, negara betul-betul menempatkan Papua sebagai anak kandung Republik. Cara pandang negara terhadap Papua mulai be-rubah. Papua mulai merasakan sen-tuhan pembangunan. Pendekatan negara terhadap Papua juga telah bergeser. Kecenderungan dalam mengedepankan pendekatan kea-manan berubah menjadi pendekatan kesejahteraan.

Pengentasan Daerah Tertinggaldi Papua

Salah satu fokus pembangunan di Ka-wasan Indonesia Timur adalah Papua. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kawasan Papua adalah daerah yang paling banyak masuk dalam kategori kabupaten daerah tertinggal. Tercatat di Propinsi Papua Barat terdapat 7 kabupaten daerah tertinggal, sedangkan di Propinsi Papua terdapat 26 kabupaten daerah


Pada Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia bantuan ke-giatan yang disalurkan berupa pen-gadaan alat kesehatan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Yahukimo dan peningkatan sarana dan prasara-na pendidikan di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni. Aspek pendidikan dan kesehatan menjadi fokus sebagai upaya untuk mening-katkan Indeks Pembangunan Manu-sia (IPM) di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni. Menurut Di-rektur Pengembangan Sumber Daya Manusia, Priyono, kegiatan Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manu-sia ini diharapkan mampu mening-katkan kualitas dan mutu pendidikan sehingga angka lama sekolah di Ka-bupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni dapat ditingkatkan.

Untuk tahun 2017, kegiatan Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manu-sia akan difokuskan pada kegiatan pelatihan masyarakat sebagai upaya mewujudkan desa mandiri. Melalui pelatihan pengolahan produksi lo-kal diharapkan mampu menciptakan masyarakat mandiri dan membantu peningkatan ekonomi lokal yang men-jadi fokus Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal sendiri pada tahun 2016 mem-berikan bantuan berupa sarana pengembangan industri rumah tang-ga di Kabupaten Raja Ampat. Indus-tri pengolahan hasil laut adalah salah satu industri yang berkembang di Kabupaten Raja Ampat yang kaya akan hasil lautnya. Industri rumah tangga yang dihasilkan berupa abon ikan, ikan asin, kerupuk ikan, kerupuk udang dan lainnya.Menurut Direktur Pengembangan Ekonomi Lokal, Muhammad Nur, ke-giatan Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal akan difokuskan pada produk atau komoditi yang menja-di unggulan ditiap daerah, sehingga produk tersebut dapat menjadi pro-duk unggulan daerah yang mampu

meningkatkan perekonomian mas-yarakat setempat.

Dalam rangka mendukung mengem-bangkan produk unggulan daerah, perlu juga disiapkan infrastruktur penunjang untuk mempermudah akses pemasaran produk unggulan daerah tersebut. Menurut Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana, Noviar Luthfi, untuk daerah Papua Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana menyalurkan bantuan sebe-sar Rp 85 miliar untuk pembangunan jalan non status di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw.

Pembangunan jalan ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat sekaligus mem-buka keterisoliran. Selama ini tidak dapat dipungkiri masalah infrastruktur jalan menjadi permasalahan di daerah Papua. Selain pembangunan jalan non status, Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana juga menyalurkan ban-tuan berupa pembangunan sarana air bersih.Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 ten-tang Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat (P4B), termasuk di dalamnya

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pem-bangunan Propinsi Papua dan Pap-ua Barat (UP4B), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Kementerian dan Lembaga lainnya terus berupaya melakukan aksi nyata dalam upa-ya pengentasan daerah tertinggal di wilayah Papua.

Berbagai strategi dilakukan dalam up-aya pembangunan daerah tertinggal di wilayah Papua, berupa penurunan biaya distribusi bahan pokok dan mel-ancarkan distribusi kebutuhan bahan pokok; pemberian insentif untuk pi-hak swasta; peningkatan kapasitas, kesejahteraan dan distribusi guru dan tenaga kependidikan; pengembangan pendidikan kesetaraan (kelompok be-lajar paket A,B,C); pemberian kuota khusus beasiswa Perguruan Tinggi untuk daerah tertinggal; peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan distri-busi tenaga kesehatan di wilayah ter-isolir dan wilayah perbatasan; pemer-ataan alat kesehatan dan obat-obatan di daerah tertinggal dan perbatasan; pengembangan 15 ruas jalan strategis sepanjang 966 Km di Propinsi Papua; pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU dan Biomass; pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat si-aran RRI dan TVRI; pembangunan perumahan layak huni; pembangunan

Proses pembangunan jalan di ruas Mbua-Dal, Kabupaten Nduga, Papua.

FOTO: KOMPAS/NOBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR


Berikut adalah Kegiatan Strategis di Wilayah Papua Tahun 2016

SDA

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Pembangunan Penyediaan Jaringan Air Baku S.A Sungai Wasi Wamena Kab. Jayawijaya Tahap IIPembangunan Penyediaan Air Baku Kota Jayapura SA. Danau Sentani Tahap I (0,4 m3/dtk) Kota Jayapura)Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir di Distrik Arso, Distrik Skanto, dan Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom)

PLTMG Mobile PP (Jayapura) 50 MW (PLN)PLTS Terpusat Yalimo 5 Unit 265 kWPLTS Terpusat Jayapura 15 kWPLTS Terpusat Mimika 75 kW

PEMBANGUNAN PERMUKIMANPengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan permukiman (Kab. Kepulauan Yapen, Kota Jayapura)Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (Kab. Boven Digoel, Kab. Jayawijaya, Kab. Merauke, Kab. Nabire, Kab. Supriori)Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan (Kab. Mimika, Kab. Nabire, Kota Jayapura)Infrastruktur Permukiman Kawasan Khusus (Kota Jayapura)

Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung (Asmat, Biak Numfor, Boven Digoel, Dogiyai, Jayawijaya, Keerom, Lanny Jaya, Memberamo Tengah, Mappi, Merauke, Nabire, Pegunungan Arfak, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Sarmi, Supriori, Tolikara, Waropen, Yahukimo)Penataan Bangunan (kab. Kepulauan Yapen, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Nabire)

TRANSPORTASI LAUTPembangunan Faspel Laut NabirePembangunan Faspel Laut WarenPembangunan Faspel Laut BadePembangunan Faspel Laut Moor

JALAN

KEGIATAN PROVINSI PAPUA

PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

PENYEDIAAN PERUMAHAN

Pembangunan Jalan Iwur - YumPembangunan Jalan Kenyam - Batas Batu - MamuguPembangunan Jembatan HoltekampRekonstruksi Jalan Oksibil - SeredalaRekonstruksi Jalan Seredala - DekaiPelebaran Jalan Sentani - Bongkrang WarumbaimPembangunan Jalan Waropko - IwurPembangunan Jalan Oksibil - SeredalaPembangunan Jalan Timika - WagatePembangunan Jalan Habema - KenyamPembangunan Jalan Nabire - WanggarPembangunan Jembatan GumelsitPembangunan Jalan Ilaga - Mulia - Karubaga - BokondiniPembangunan Jalan Ilaga - GrasbergPembangunan Jalan Beoga - IlagaPembangunan Jalan Okaba - Buraka - WanamPembangunan Jalan Merauke - Jagebob - ErambuPembangunan Jalan Prafi - Mayambu - Anggi - RansikiPembangunan Jalan dua jalur Sentani Depapre

Infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan komunal (Kota Jayapura)Infrastruktur TPA (Kab. Jayawijaya)Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (Kab. Nabire)TPST/3R skala komunal (Kab. Mimika, Kab. Tolikara)

Pembangunan Rusunawa (Kab. Jayapura, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Nabire)PSU Perumahan (Kab. Biak Numfor, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Paniai, Kab. Waropen)Pembangunan Rumah KhususPemeliharaan Rumah KhususPembangunan Baru Rumah SwadayaPeningkatan Kualitas Rumah Swadaya

TRANSPORTASI UDARA

KERETA API

PENGEMBANGAN AIR MINUM

Bandar Udara Sentani - JayapuraBandar Udara Aboy - Kabupaten Pegunungan BintangBandar Udara TerapaluBandar Udara TariaBandar Udara ElelimBandar Udara Mopah - MeraukeBandara SenggoBandar Udara WamenaBandara Dekai - Kabupaten YahukimoBandar Udara NabireBandara Nabire BaruBandar Udara Soedjarwo Tjondronegoro - SeruiBandar Udara Tanah Merah

Persiapan Pembangunan jalur KA Jayapura - Sarmi (Desain)Transportasi (ASDP)Pembangunan Dermaga Penyebrangan WarenPembangunan Dermaga Sungai di Kabupaten Membramo

Fasilitasi PDAM (Kabupaten Nabire)Pengembangan Jaringan SPAM MBR (Kab. Intan Jaya, Kab. Keerom, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Nabire, Kab. Yahukimo)SPAM di Ibu Kota Kecamatan (Kab. Paniai)SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan (Kota Jayapura)SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar (Kota Jayapura)

KEGIATAN PROVINSI PAPUA BARAT

TRANSPORTASI LAUTPembangunan Faspel Laut KaimanaPembangunan Faspel Laut BintuniPembangunan Faspel Laut WaisorPembangunan Faspel Laut Sausafor

SDALanjutan Pembangunan Bendung Wariori di Kab. ManokwariPembangunan Jaringan Irigasi D.I. Karas Kab. FakfakPembangunan Jaringan Irigasi D.I. Budidi Kab. FakfakLanjutan Pembangunan Sistem Air Baku (SPAM Regional) Kota dan Kab. SorongPengendalian Banjir Sungai Aimasi Kab. Manokwari

PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMANInfrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan komunal (Kab. Manokwari)Infrastruktur TPA (Kota Sorong)PENGEMBANGAN AIR MINUMPembinaan dan pengawasan pengembangan air minumPengembangan Jaaringan SPAM MBR (Kab. Manokwari Selatan, Kab. Raja Ampat)SPAM di Ibu Kota Kecamatan (Kab. Raja Ampat)SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar (Kab. Raja Ampat)SPAM Ibu Pemekaran/Perluasan (Kab. Raja Ampat)

TRANSPORTASI ASDPPembangunan Dermaga Penyebrangan FakfakPembangunan Dermaga Penyebrangan Folley (Pulau Missol) Lintas Wahai - Waigama - Folley - SorongPembangunan Dermaga Penyebrangan Waisor

PEMBANGUNAN PERMUKIMANPengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan permukiman (Manokwari, Sorong, Tembrauw, Kota Sorong)Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (Kab. Fakfak, Kab. Manokwari, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong)Infrastruktur Permukiman Kawasan Perkotaan Kab. Manokwari, Kab. Sorong, Kota Sorong)

TRANSPORTASI UDARA

KERETA API

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Bandar Udara Rendani/ManokwariBandar Udara Domine Eduard Osok - SorongBandara Marinda Raja AmpatBandar Udara Tarea - FakfakBandar Udara BintuniBandar Udara KaimanaBandar Udara WaisorBandar Udara InanwatanBandar Udara TeminabuanBandar Udara MerdeyBandar Udara BaboBandar Udara KambuayaBandar Udara KebarBandar Udara Ayawasi

Persiapan Pembangunan jalur KA antara Sorong - Manokwari (Desain Tahap 1)

Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung (Kab. Fakfak, Kab. Manokwari, Kab. Maybrat, Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Tambrauw, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Provinsi papua Barat)

JALAN

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

PENYEDIAAN PERUMAHAN

Rekonstruksi Jalan Snopy/Bts Kab. Sorong Selatan/Manokwari - Kebar - PrafiRekonstruksi Jalan Kamurkek - Ayawasi - Snopy/Bts Kab. Sorong Selatan/ManokwariPelebaran Jalan Prafi - Warmare - MaruniPembangunan Jalan Prafi - Warmare - MaruniPembangunan Jembatan Maruni Bts Kota ManokwariPembangunan Jalan Sorong - Makbon - Mega - Sausafor - Saukorem - ArfuPembangunan Jalan Tandia - KwatisorePembangunan Jalan Furwata - Warmenu - Bofuer - WindesiPembangunan Jalan Tanggaromi - Moyana - WetufPembangunan Jalan Ayamaru - FefPembangunan Jalan Atori - Haimaran - TeminabuanPembangunan Jalan Kisor - SougPembangunan Jalan Susumuk - BintuniPembangunan Jalan Saukorem - Sausafor

PLTMG Mobile PP (Manokwari) 20 MW (PLN)PLTS Terpusat Manokwari Selatan 3 Unit 45 kWPLTS Terpusat Raja Ampat 4 Unit 175 kW

Pembangunan Rusunawa (Kab. Pegunungan Arfak)PSU Perumahan (Kab. Maybrat, Kab. Sorong, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Pegunungan Arfak)Pembangunan Rumah KhususPemeliharaan Rumah KhususPembangunan Baru Rumah SwadayaPeningkatan Kualitas Rumah Swadaya

sarana air bersih sehat; pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan dasar; penyediaan bus sekolah; pengadaan sarana kesehatan keliling dan sarana kesehatan terapung; dan pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama.

Adapun Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa pada Tahun 2016 mengalokasikan dana sebesar 85 miliar dalam rangka upaya pengentasan daerah tertinggal di wilayah Papua.

SUMBER: BAPPENAS


Untuk Propinsi Papua kegiatan Direk-torat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal berupa Pengadaan alat kesehatan untuk Puskesmas di Kabu-paten Yahukimo. Kemudian pemba-ngunan jalan non status di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabu-paten Lanny Jaya dan Kabupaten Intan Jaya.

Sedangkan Propinsi Papua Barat kegiatan Direktorat Jenderal Pem-bangunan Daerah Tertinggal berupa peningkatan sarana dan prasarana alat peraga di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni, pembangu-nan jalan non status di Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw, kemudi-an pembangunan sarana air bersih dan bantuan sarana pengembangan industri rumah tangga di Kabupaten Raja Ampat.

Membangun Papua

Kebijakan baru pemerintah terhadap Papua bukanlah sekedar janji dan kata-kata, melainkan langsung direalisasikan di lapangan. Dimulai dengan proyek pembangunan infras-truktur listrik di Papua. Presiden Joko Widodo ingin semua kecamatan di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat terang benderang pada tahun 2019. Sampai dengan saat ini, rasio elektrifikasi di Papua baru mencapai angka 47 persen, artinya masih ter-dapat 53 persen penduduk Papua be-lum menikmati listrik.

Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua pada 17 Oktober lalu, Presiden meresmikan sekaligus enam proyek pembangunan pem-bangkit listrik di Papua. Keenamnya ialah Pembangkit Listrik Tenaga Air Orya Genyem 2 x 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2 x 1,25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilo Volt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilometer sirkit, Salu-ran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepan-

jang 43,4 kilometer sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani 20 Mega Volt Am-pere, dan Gardu Induk Jayapura 20 Mega Volt Ampere.Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa proyek elektrifikasi di Papua diharapkan selesai pada 2019, sehingga nantinya elektrifikasi di Papua sudah diatas 90 persen. “Saya sampaikan, saya enggak mau 2020, saya minta 2019 seluruh kecamatan sudah terang semua,” kata Presiden Joko Widodo yang langsung disambut tepuk tangan warga Papua. Hal tersebut diharap-kan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dan untuk menggerakkan roda pere-kenomian masyarakat Papua.Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengelu-arkan Keputusan untuk menyamakan harga BBM di Papua. Hal ini dilakukan mengingat selama ini terjadi ketidakadilan harga BBM. Selama ini sebagian war-ga Papua harus membayar harga BBM puluhan kali lipat ketimbang harga di daerah lain.

“Ada ketidakadilan, di Jawa hanya 7.000 di sini Pak Kapolda menyam-paikan di atas atau di wilayah pe-gunungan Papua ada yang mencapai 100 ribu per liter, di Wamena 70 ribu

per liter. Tidak bisa ini begini terus. Jadi di barat, di tengah, dan di timur harusnya sama harganya. Bu Menteri, Pak Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau jual 7.000 per liter rugi banyak sekali. Ini bukan urusan un-tung rugi, saya minta Bu Menteri jalan keluar yang penting harga sama di Jawa Rp 6.450 per liter,” ujar Presiden Joko Widodo.

Kebijakan Presiden Joko Widodo menetapkan one price policy yang berlaku di seluruh Indonesia termasuk Papua berhasil mendorong pembu-kaan agen penyaluran minyak dan solar (APMS) serta pembangunan SPBU setelah menurunkan harga ben-sin dan solar menjadi sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Dimulai dari Kabupaten Puncak, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mam-beramo dan Kabupaten Nduga. Dengan adanya kesamaan harga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari segi pembangunan infrastruktur, pemerintah terus menggenjot pem-bangunan infrastruktur di Papua. Itu-lah solusi untuk menggerakkan per-ekonomian, membuka ketertutupan dan untuk menciptakan kesejahteraan.

Pelabuhan Paumako, Mimika, Timika, Papua. FOTO: ANTARA/M AGUNG RAJASA


Pembangunan infrastruktur di Papua dilakukan untuk menghilangkan per-bedaan harga barang yang mencolok dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Berbagai sektor yang mer-upakan penghambat kesejahteraan masyarakat di Papua terus digenjot pemerintahan, sebut saja pembangu-nan infrastruktur yang telah mengha-biskan dana yang tidak sedikit untuk merealisasikan berbagai proyek pem-bangunan seperti Jalan Trans Papua, Bandara, Pelabuhan dan jembatan.

Proyek Trans Papua sepanjang 4.325,10 kilometer yang terdiri dari 3.031,40 kilometer jalan di Propinsi Papua dan 1.293,70 kilometer jalan di Propinsi Papua Barat dimaksudkan untuk menghubungkan Ibu Kota, Ka-bupaten, Kecamatan, hingga Distrik di Papua. Hasilnya ruas jalan yang sudah tersambung hingga saat ini sepanjang 3.832,20 km, hanya tersisa 492,90 kilometer ruas jalan yang belum ter-sambung.

Setidaknya terdapat dua aspek penting yang akan terbantu dengan pembukaan akses transportasi da-rat hampir di seluruh wilayah Papua. Pembangunan jalan Trans Papua ber-dampak positif, pertama dampak ke-pada harga dan kedua pembangunan di daerah yang terhubung.

Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga membangun bandara, pelabu-han serta jembatan sebagai upaya untuk menyatukan daerah-daerah di Papua. Untuk Bandara dibangun Ban-dara Werur di Kabupaten Tembrauw. Dengan adanya Bandara Werur, maka jarak tempuh menuju Raja Ampat akan semakin mudah dan cepat, yakni hanya 25 menit dari Sorong. Banda-ra Werur dibangun dengan panjang landasan mencapai 1.200 meter, serta lebar 23 meter. Keberadaan bandara ini diharapkan mampu meningkat-kan aksesibilitas transportasi dari dan menuju kabupaten Tembrauw.

Kemudian pembangunan Bandara

potensi perikanan selama ini hasilnya diekspor melalui Surabaya, sehingga nantinya PPS Merauke secara ber-tahap dapat digunakan oleh para in-vestor untuk berniaga secara lebih luas.Untuk mempersingkat waktu tempuh dari kota Jayapura menuju Skow, Dis-trik Muara Tami yang merupakan per-batasan RI-Papua Nugini, pemerintah membangun Jembatan Holtekamp. Jembatan dengan panjang total 733 meter ini, berdiri di atas laut di teluk Youtefa, menghubungkan daerah Ha-madi di Distrik Jayapura Selatan yang berada di sisi barat jembatan dan daerah Holtekamp di Distrik Muara Tami di sisi timur jembatan.

Sebagai upaya dalam penguatan ka-wasan keamanan di perbatasan ter-utama di wilayah Papua, pemerin-tah juga membangun Lantamal XIV Sorong yang masuk dalam program prioritas pemerintah. Lantamal XIV Sorong merupakan kekuatan Pang-kalan Angkatan Laut yang berada di Wilayah Timur Indonesia dan sebagai pertahanan laut wilayah pasifik.

Kemajuan dan kesejahteraan mas-yarakat Papua akan tercapai bila ter-dapat keseimbangan dalam pemba-ngunan, antara proyek-proyek fisik dengan pendekatan kemanusiaan. Dari aspek sumber daya manusia, pembangunan manusia ditujukan un-tuk mengurangi ketimpangan dan pe-menuhan kebutuhan dasar manusia, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Di bidang pendidikan terdapat se-banyak 358.617 penerima Kartu In-donesia Pintar (KIP), ada 10 sekolah baru berpola asrama, 25 pembangu-nan sekolah garis depan, 33 sekolah menerima bantuan ruang kelas baru, 500 beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM), 45 pembangu-nan perpustakaan dan pusat sumber belajar, penempatan 646 guru garis depan, 40.166 guru penerima bantuan

Wamena yang menghabiskan dana sebesar 200 miliar, serta pemba-ngunan Bandara Sorong Dominique Edward Osok yang diperluas hingga 13.700 m2 dan dapat menampung 782 penumpang yang menghabiskan dana sebesar 236 miliar. Selain ban-dara, dibangun pula pelabuhan-pela-buhan, seperti Pelabuhan Laut Kota Sorong, Pelabuhan Depapre dan Pela-buhan Perikanan Samudera Merauke.

Pelabuhan Laut Kota Sorong. Pela-buhan yang akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) So-rong ini nantinya bisa menampung lima kapal sandar. Pemerintah sendi-ri akan menjadikan Pelabuhan Laut Kota Sorong sebagai pelabuhan inter-nasional di timur Indonesia.

Kebijakan baru pemerintah terhadap Papua bukanlah

sekedar janji dan kata-kata, melainkan langsung

direalisasikan di lapangan.

““

Pelabuhan Depapre. Pelabuhan De-papre adalah pelabuhan peti kemas, curah cair dan curah kering yang ter-letak di Teluk Tanah Merah mengha-dap Samudera Pasifik berjarak 30 km dari pelabuhan lama Jayapura. Pela-buhan ini sekitar 27 km dari Sentani yang merupakan ibukota Kabupaten Jayapura, dan 60 km dari Jayapura yang merupakan ibu kota propinsi Papua.

Kemudian Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di Merauke. Pem-bangunan PPS ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya fasilitas penun-jang, maka potensi alam di bidang perikanan tidak dapat dikelola semak-simal mungkin. Papua yang kaya akan


program peningkatan karir, 141 guru mengikuti program pertukaran kepala sekolah, dan 336 guru menerima ban-tuan program kualifikasi S1 dan S2. Hal tersebut diharapkan mampu mening-katkan akses masyarakat Papua ter-hadap pendidikan dan memperbaiki kualitas pendidikan di Papua.

Di bidang kesehatan terdapat 3.600.162 jiwa menerima KIS (Kartu Indonesia Sehat), 26 program nusan-tara sehat di di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, serta menurun-nya pengidap malaria sebanyak 2.744 jiwa serta menurunnya tingkat kema-tian ibu, bayi dan balita. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi kesen-jangan akses kesehatan masyarakat Papua dengan daerah lain.

Di bidang HAM, Pemerintah telah memberikan grasi terhadap 5 tahan-an politik serta membentuk tim khu-sus untuk menyelesaikan kasus HAM di Papua. Hal tersebut dimaksudkan sebagai langkah awal penyelesaian isu HAM secara damai di Papua dan sebagai upaya refleksi untuk mence-gah pelanggaran HAM di masa depan.Melalui pendekatan komprehensif un-tuk Papua dengan mengganti pola pendekatan keamanan menjadi pola pendekatan kesejahteraan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pap-ua meningkat dari tahun 2014 sebe-sar 56,75 persen naik menjadi 57,25 persen ditahun 2015. Anggaran daer-ah juga mengalami peningkatan pada tahun 2016. Untuk Propinsi Papua se-besar 43,6 triliun atau naik 15 persen dan Propinsi Papua Barat sebesar 16,5 triliun atau naik 10 persen.

Selain infrastruktur dan manusia, ke-majuan Papua ditentukan pula oleh produktivitas lokal, terutama dengan mendorong produksi pertanian dan perdagangan. Di tahun 2016 pemer-intah telah merealisasikan pemba-ngunan 22 unit Pasar Mama-mama, pembangunan Pasar Phara Sentani, Pembangunan Pasar Doyo Baru dan pembangunan Pasar Rufei. Kemu-

dian penetapan sawah baru seluas 200.000 Ha dibarengi dengan pem-berian bantuan 173 unit alat dan me-sin pertanian serta pembangunan ja-ringan irigasi tersier seluas 5.600 Ha.Masalah tanah adat juga menjadi per-hatian dari pemerintah. Sebagai ba-gian dari perlindungan masyarakat adat, untuk pertama kalinya pemer-intah memberikan sertifikat tanah ko-munal adat kepada masyarakat adat di Papua.

Dari sisi geokonomi, Distrik Mayamuk terletak di Selat Sele yang memiliki potensi di sektor perikanan dan perhubungan laut. Lokasi tersebut juga sangat strategis untuk pengem-bangan industri logistik, pengolahan ekspor serta pengembangan kawasan wisata bahari. Sementara, keunggulan geostrategis yang dimiliki Kabupaten Sorong yakni kawasan tersebut berada pada jalur lintasan perda-gangan internasional Asia Pasifik dan Australia.

Dukungan Pemerintah Pusat, Pemer-intah Propinsi Papua Barat, Pemer-intah Kabupaten Sorong serta dunia usaha dan masyarakat setempat di-harapkan mampu menjadikan KEK Sorong sebagai penggerak dari salah satu pusat pertumbuhan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menunjang pembangunan KEK Sorong, telah dibangun berbagai infrastruktur penunjang, salah satunya adalah Pengembangan Bandar Udara Sorong Dominique Edward Osok yang diperluas hingga 13.700 m2 dan dapat menampung 782 penumpang. Pengembangan salah satu bandara tersibuk dan terbesar di Semenanjung Kepala Burung Papua yang menghabiskan dana sebesar Rp 236 miliar.

Kemudian pembangunan Pelabuhan Sorong yang terintegrasi dengan Ka-wasan Ekonomi Khusus yang dijad-walkan dapat beroperasi pada 2019 atau 2020. Pelabuhan berskala inter-nasional ini nantinya bisa menampung lima kapal sandar untuk mengurangi antrian kapal yang melakukan aktivi-tas bongkar muat.

Selain konektivitas bandara dan pela-buhan, untuk menciptakan kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi, KEK Sorong nantinya akan terintegrasi dengan pembangunan tol laut di Papua agar memberi nilai lebih ke masyarakat. ■

Untuk memaksimalkan pembangunan di Papua, tidak cukup hanya dengan menggelontorkan dana triliunan dan dana otonomi khusus, diperlukan pula pengawasan agar dana tersebut tepat sasaran. Membangun Papua juga per-lu keterlibatan langsung dari Pemerin-tah Pusat sehingga rakyat Papua bet-ul-betul merasa diperhatikan.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong

Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Pera-turan Pemerintah (PP) Nomor 31 Ta-hun 2016. KEK Sorong nanti akan diba-ngun dilahan seluas 523,7 hektar yang dibagi dalam tiga zonasi, yakni logis-tik, industri dan pengolahan ekspor. Penetapan status KEK di Kabupaten Sorong merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Papua Barat. Kabupaten Sorong sendiri memiliki potensi dan keunggulan dari segi geoekonomi dan geostrategis.

Penetapan status KEK di Kabupaten Sorong merupakan

upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan

ekonomi di Papua Barat.

““


KEGIATAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN TAHUN 2016KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI


I

Menjadikan SarmiPercontohan PembangunanTerintegrasi 2017Sebagaimana amanat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, Pembangunan Daerah Tertinggal telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di tahun 2017. Dari total 122 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal, terdapat 5 kabupaten prioritas dalam RKP 2017 yang akan dijadikan lokasi percontohan pembangunan daerah tertinggal terintegrasi. Kelima kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sarmi.

ntegrasi pembangunan akan dilakukan secara terfokus pada lokasi kecamatan yang

berpotensi menimbulkan pusat per-tumbuhan baru sekaligus mengentas-kan desa-desa tertinggal di wilayah sekitarnya. Desa harus terus didorong menjadi kantong-kantong pertumbu-han. Untuk mendukung hal tersebut, peningkatan kapasitas sumber daya di perdesaan menjadi perhatian khu-sus.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT bersama Direktorat Daerah Ter-tinggal, Transmigrasi dan Perdesaan

Bappenas melakukan integrasi kegia-tan pembangunan strategis di keca-matan prioritas yang prospektif untuk dibiayai melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD, APBN dan sum-ber dana lainnya.

Di Kabupaten Sarmi kecamatan yang akan dijadikan lokasi prioritas adalah Desa Kwentor dan Desa yang terletak di Kecamatan Pantai Timur Betas dengan menonjolkan produk Kelapa Dalam sebagai Produk Unggulan Ka-bupaten (Prukab) Prioritas.

Tanaman kelapa merupakan tana-man serbaguna atau tanaman yang

mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Seluruh bagian tanaman bisa diman-faatkan untuk kepentingan manusia, karena hampir seluruh bagian dari po-hon, akar, batang, daun dan buahnya dapat dipergunakan untuk kehidupan manusia sehari-hari.

Kabupaten Sarmi adalah salah satu kabupaten di Propinsi Papua dengan sebagian besar penduduknya meng-gantungkan kebutuhan hidup mereka pada kelimpahan alam terutama ke-lapa. Komoditas kelapa merupakan komoditas paling dominan yang dike-lola oleh masyarakat Sarmi dengan total lahan yang digunakan seluas


49.391,77 Ha selain komoditas perke-bunan lainnya seperti Pinang, Kakao dan Cengkeh.

Kelapa di Kabupaten Sarmi tumbuh tidak hanya di daratan Sarmi, tetapi juga disejumlah pulau di depan Sarmi. Sarmi memang menjadi satu-satunya kabupaten di Papua yang memili-ki potensi kelapa yang sangat luas menyusul Kabupaten Biak Numfor. Meskipun kelapa ini sebagian besar tumbuh secara alamiah di pesisir pan-tai dan sungai-sungai, tumbuhan ini terlihat sangat teratur dan terkesan seperti perkebunan luas.

Menurut data dari Badan Pusat Statis-tik Kabupaten Sarmi, produksi tana-man perkebunan yang terbesar sela-ma tahun 2015 adalah kelapa sebesar 1.422 ton dengan jumlah petani se-banyak 1.894 orang dan luas area ta-

naman menghasilkan seluas 1.896 Ha.Untuk mendukung Produk Unggulan Kabupaten, pada tahun 2017 Direk-torat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal akan menetapkan bebera-pa program kegiatan yang beberapa diantaranya disaring melalui usulan daerah. Intervensi yang akan diterap-kan oleh Direktorat Jenderal Pemba-ngunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Sarmi berupa bantuan pengadaan alat pengolahan kelapa dalam, ban-tuan pengadaan bibit kelapa dalam, bantuan pengadaan peralatan pengo-lahan limbah kelapa dalam, pemba-ngunan gedung pusat pengolahan produk kelapa dalam, pembangunan jalan strategis untuk mendukung pengembangan produk kelapa dalam, serta pelatihan pengembangan kema-san kelapa dalam, pelatihan pengola-han produk kelapa dalam, pelatihan pemasaran produk kelapa dalam dan

pelatihan manajemen usaha kelapa dalam.

Selain Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pembangunan 5 kabupaten daerah tertinggal terintegrasi tahun 2017 juga melibatkan beberapa Kementerian dan Lembaga lain, seperti Kemente-rian Koordinator Pembangunan Ma-nusia dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perda-gangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian dan Bappenas. ■

Infrastruktur yang lagi dibangun di Kabupaten Sarmi, Papua.

FOTO: ROY RATUMAKIN/TABLOID JUBI


Membangun Kawasan 3T,Membangun Beranda IndonesiaMembangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan menjadi visi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Visi tersebut tertuang dalam Nawacita ketiga.

K omitmen tersebut sekaligus mencerminkan perhatian pemerintahan saat ini yang memprioritaskan pemba-ngunan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Daerah tertinggal, terdepan dan terluar adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya, sebagai perwujudan bahwa negara hadir

dan melindungi segenap warga.

Presiden Joko Widodo meletakkan batu pertama pembangunan pasar budaya mama-mama Papua di Kota Jayapura.

FOTO: RUMGAPRES


memfasilitasi pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Fasilitasi tersebut diantaranya ada-lah peningkatan 27 ruas jalan di per-batasan, yang tersebar di lebih dari 22 kabupaten perbatasan, serta pengadaan dermaga dan tambatan perahu ser-ta pengadaan kapal penumpang dan barang pada lebih dari 29 kabupaten dengan pulau kecil terluar.

Selain itu, Kemendesa PDTT juga mendukung peningkatan sarana dan prasarana sosial dasar di daerah ter-tentu, diantaranya 32 unit prasarana dan sarana air bersih (PSAB), serta 22 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar pada kabupaten daerah tertinggal di perbatasan dan pulau kecil terluar.

Pada tahapan selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa percepa-tan pembangunan daerah tertinggal masih tetap menjadi prioritas dalam kurun waktu RPJMN 2015-2019, maka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 yang menetap-kan 122 daerah tertinggal di Indone-sia, dimana sebanyak 103 kabupaten atau 84,4% daerah tertinggal terletak di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Ke-mendesa PDTT tetap berkomitmen

untuk dapat mengentaskan sedikitnya 80 kabupaten daerah tertinggal pada tahun 2019 mendatang, dan telah diproyeksikan bahwa pada akhir tahun 2019 akan dapat dicapai pengentasan lebih dari 80 kabupaten daerah tertinggal, termasuk di dalamnya daerah-daerah terdepan dan terluar.

Sudah barang tentu, upaya pencapa-ian target pengentasan ketertinggalan dari kabupaten daerah tertinggal tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Kemendesa PDTT, namun harus dilakukan secara terkoordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya, termasuk pemerintah daerah Propinsi dan daerah kabupaten, serta melalui kemitraan dengan pi-hak swasta dan masyarakat di dalam membangun daerah tertinggal yang afirmatif dan akseleratif.

Upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan terlu-ar tersebut, tidak hanya melalui fasili-tasi pembangunan infrastruktur sosial dasar guna meningkatkan kesejahter-aan masyarakat, namun juga pening-katan infrastruktur fisik dan ekonomi dalam rangka peningkatan produkti-vitas daerah, untuk terus didorong da-lam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah tertinggal, terdepan dan terluar. ■

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan salah satu kementerian yang mengambil peran dalam pem-bangunan di daerah 3T tersebut. Per-an dalam pembangunan di daerah tertinggal, serta daerah tertentu yang berada di posisi terdepan dan terluar dari Negara Kesatuan Republik Indo-nesia di perbatasan dan pulau terluar tersebut menggunakan pendekatan yang terdiri dari pendekatan keaman-an (security approach), pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan investasi (investment approach). Pendekatan tersebut di-fokuskan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) yang tersebar di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Propinsi.

Dalam dua tahun pelaksanaan kerja Pemerintahan Jokowi-JK, telah di-upayakan pencapaian target teren-taskannya daerah-daerah tertinggal yang tersebar di 122 kabupaten, dima-na pada tahun 2016 ini telah dicapai pengentasan dari 17 kabupaten daerah tertinggal, diantaranya 3 kabupaten daerah tertinggal yang berada di per-batasan.

Pengentasan daerah tertinggal tersebut, diukur dalam tiga indikator utama, yai-tu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan, dimana dalam dua tahun terakhir ini telah menunjukkan peningkatan IPM di seluruh 122 daerah tertinggal, peningkatan pertumbuhan ekonomi pada 51 kabupaten daerah terting-gal dan penurunan angka kemiskinan pada 112 kabupaten daerah tertinggal. Sementara dalam aspek pembangu-nan di daerah terdepan dan terluar, Kemendesa PDTT mencatat sejumlah capaian dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Presiden Joko Wido-do dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan. Didasari komitmen bahwa dearah perbatasan merupakan beran-da depan negara, Kemendesa PDTT

Dirjen PDT, Singgih Wiranto meletakan batu pertama pengerasan jalan di Kabupaten Toli-toli.



LIPUTAN KHUSUS

MenyingkapPotensi dan KeindahanKayong Utara

Puncak Sail Karimata dimeriahkan berbagai kegiatan, antara lain demo Air Medevac (evakuasi medis udara) oleh TNI AL, sailing pass kapal layar ringan (yacht) yang berasal dari sembilan negara. Selain itu juga ada demo terjun bebas, Heli Bolco yang membawa spanduk Sail Selat Karimata 2016, serta tari kolosal yang dibawakan oleh 1.000 pelajar dari Kabupaten Kayong Utara.

Mendes PDTT, Eko Sandjojo mendampingi Presiden Joko Widodo saat penanaman pohon jeruk Pontianak pada acara Sail Selat Karimata 2016 di Kabupaten Kayong Utara.

FOTO

: SET

KAB.

GO.ID


B ersama-sama dengan Jam-bi, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, Kabupaten

Kayong Utara ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sail Karima-ta 2016. Istimewanya, Kayong Utara terpilih sebagai tempat penyeleng-garaan acara puncak Sail Karimata ke delapan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Perhelatan Sail Selat Karimata 2016 ini diproyeksikan sebagai kegiatan untuk menarik minat para pecinta olahra-ga bawah laut dan penikmat wisata yacht dari seluruh dunia untuk menyingkap keindahan ekologi dalam wisata petualangan.

Pasalnya mayoritas wilayah di Ka-bupaten Kayong Utara merupakan wilayah konservasi bawah laut. Seperti Pantai Pulau Datok yang menjadi lo-kasi acara puncak yang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Palung. Kecantikan alami kawasan ini menyimpan potensi wisata luar biasa.

Pantai Pulau Datok berlokasi di Desa Sutra, Kecamatan Sukadana, Kabu-paten Kayong Utara. Lokasi pantai tersebut hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Sukadana. Akses menu-ju Pantai Pulau Datok bisa dari Kota Pontianak melalui udara maupun laut dan darat.

Jika memilih perjalanan menggunakan kapal cepat dari pelabuhan Seng Hie Pontianak ke Kayong Utara memakan waktu sekitar lima jam. Dalam sehari hanya ada dua kali trayek, yakni pukul 8 dan 9 pagi.

Sementara untuk jalur udara perjala-nannya memerlukan waktu 45 menit menggunakan pesawat dari Banda-ra Supadio menuju Bandara Rahadi Oesman Ketapang, dan dilanjutkan dengan perjalanan darat kurang lebih dua jam atau dengan jarak tempuh 78

kilometer. Akses yang masih terbatas cukup menyulitkan para wisatawan un-tuk menikmati keindahan Kayong Utara.

Perbaikan infrastruktur jalan dan pa-sokan listrik adalah tantangan yang dihadapi Kayong Utara. Secara ber-tahap perbaikan sudah dikerjakan sei-ring dengan persiapan pelaksanaan Sail Selat Karimata.

Kayong Utara memiliki berbagai macam wisata budaya serta keinda-han wisata alam, dan beragam ma-sakan dengan cita rasa istimewa. Semua potensi yang selayaknya dapat menjadi aset untuk mensejahterakan masyarakat.

Industri pariwisata seperti semua in-dustri lainnya memang memiliki pas-ang-surut serta tren yang senantiasa berubah. Tetapi wisata ekologi dan petualangan memiliki peminat loyal yang senantiasa mengingink-an tantangan, sekaligus wisata yang menyatu dengan alam.

Kayong Utara memiliki semuanya. Taman Nasional, keunikan alam bawah laut Selat Karimata, keleza-tan masakan laut dengan cita rasa asli yang tak akan terlupakan.

Kesempatan dari Sail Selat Karimata 2016 ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin bukan hanya sebagai perayaan semata, melainkan awal untuk mewujudkan pariwisata lestari yang berkelanjutan di Kayong Utara.

Momentum Kebangkitan

Tak sekedar perayaan, event Sail Karimata 2016 yang diselenggarakan di Kayong Utara ini juga merupakan momentum untuk membangkitkan gairah pembangunan dan perekono-mian masyarakat. Sebagai daerah yang bersatus sebagai Daerah Ter-tinggal, gelaran ini dapat sekaligus dijadikan momentum untuk mem-perkenalkan potensi-potensi yang ter-dapat di Kayong Utara.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menjadi salah satu menteri yang ikut mendampingi Presiden Joko Widodo selama berada di Kabupaten Kayong Utara.

Pemerintah Daerah Kayong Utara harus mengambil peran besar dalam promosi wisata. Meskipun nantinya akan dikemas sebagai wisata ekologi dan petualangan, namun tetap perlu ditopang dengan akses transportasi, perbaikan fasilitas umum melalui in-frastruktur yang memadai.

Selain itu Pemerintah Daerah Kayong Utara juga tengah menyiapkan SDM untuk menunjang proyek pemban-gunan wisata ekologi di Pantai Pulau Datok. Mereka dibekali dengan pela-tihan untuk menjadi pemandu wisa-ta, mentor menyelam, serta penyedia jasa dan fasilitas olahraga bawah laut.Pariwisata diharapkan bisa meng-gerakkan ekonomi rakyat. Harapan ini dikembangkan dalam satu kiat pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan pariwisata yang ber-basis kerakyatan atau community based tourism development.

Kayong Utara memiliki berbagai macam wisata budaya

serta keindahan wisata alam,dan beragam masakan dengan

cita rasa istimewa.Semua potensi yang selayaknya

dapat menjadi aset untuk mensejahterakan masyarakat.

“

“


Di Kayong Utara, Menteri Eko berke-sempatan memperkenalkan Munak-san – peraih penghargaan transmigran teladan dari Sulawesi Tengah – kepa-da Presiden Jokowi. Dijelaskan, bahwa Munaksan sebagai transmigran telah berhasil memiliki penghasilan hingga 700 juta per-tahun. Penghasilan sebesar itu diperoleh Munaksan dari kesuksesannya mengembangkan per-tanian jagung di lokasi transmigrasi. Bahkan dari hasil penjualan jagung tersebut, Munaksan telah mampu membeli lahan lain diluar lokasi trans-migrasi untuk pengembangan usaha jagungnya.

“Dalam satu bulan Munaksan mampu menjual jagung yang ia tanam di loka-si transmigrasi hingga 200 ton,” ujar Menteri Eko.

Tak hanya Munaksan, Menteri Eko juga mengajak Dirut BUMDES Pong-gok dari Klaten, Untung Hari Margana untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada 43 kepala desa sekabupaten Kayong Utara untuk menggerakkan ekonomi pedesaan melalui BUMDES.

Tak sekedar pemperkenalkan Munak-san dan Untung, Menteri Eko juga ikut memperkenalkan produk-produk unggulan pertanian kepada Presiden Jokowi melalui penanaman pohon je-ruk Pontianak oleh Presiden Jokowi

dan penanaman pohon durian Sukad-ana oleh Wakil Ketua MPR Oesman Sapta. Kedua produk unggulan per-tanian tersebut merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Pembangu-nan Daerah Tertinggal melalui Direk-torat Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terting-gal dan Transmigrasi.

Tak hanya itu, Singgih juga berharap kerjasama antar Kementerian dan Lembaga, pemerintah pusat dan daerah untuk dapat bersama-sa-ma mengembangkan dan sekaligus mempromosikan produk-produk un-ggulan daerah, terutama produk-pro-duk unggulan di daerah-daerah tert-inggal agar dapat lebih berkembang dan dapat mensejahterakan daerah juga masyarakatnya.

Pada acara puncak tersebut, Presi-den Jokowi juga meresmikan Masjid Agung Sukadana, melakukan penana-man pohon jeruk Pontianak dan Du-rian Kalimantan, mengunjungi sentra informasi nelayan di Sukadana serta mengunjungi pameran potensi daerah yang berada di kawasan pantai Pulau Datok. Selain kegiatan yang telah disebut-kan diatas, beragam kegiatan dilaku-kan sebelum dan sesudah acara pun-cak Sail Selat Karimata di Kabupaten Kayong Utara. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pameran produk unggulan daerah pesisir, pelayaran Nusantara Jaya, kerja bakti pembersi-han lokasi acara puncak oleh sekitar 450 relawan gabungan dibawah koor-dinasi Satgas Gerakan Budaya Bersih dan Senyum (GBBS). Tak hanya itu, sebelum pembukaan acara puncak di Kabupaten Kayong Utara, pemerintah juga melaksanakan kompetisi perahu naga, lomba desain tenun khas Kali-mantan, pembangunan Masjid Sukad-ana, dan pembenahan akses jalan di Kabupaten Kayong Utara.

Pemerintah pusat dan daerah melak-sanakan rangkaian kegiatan tersebut dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan mempromosikan potensi daerah penyelenggara even tersebut. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kemenko Kemaritiman, Kemen-terian Perdagangan, Kemenko PMK, Dekin, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustri-an, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi,

FOTO

: MER

DEKA

.COM

Presiden Joko Widodo berdialog dengan Munaksan, seorang peraih penghargaan transmigran teladan dari Sulawesi Tengah pada acara puncak Sail Selat Karimata 2016 di Kabupaten Kayong Utara.

Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Singgih Wiranto yang turut hadir pada kegiatan terse-but berharap even yang digelar ta-hunan ini mampu memberikan efek positif bagi daerah penyelenggara, khususnya daerah-daerah yang masih berstatus tertinggal. “Kita berharap even ini bisa menarik minat pelaku usaha untuk melirik potensi-potensi yang menjadi produk unggulan daer-ah yang selama ini belum tergali se-cara maksimal,” ujar Singgih disela-se-la kegiatannya.

Even yang digelar tahunan ini mampu memberikan efek positif

bagi daerah penyelenggara, khususnya daerah-daerah yang

masih berstatus tertinggal.

““


Kemenristek Dikti, BKKBN, Kemen-terian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemen-terian PU, Kemensos, Kementerian ESDM, pemerintah daerah dan BUMN.

Senada, Bupati Kayong Utara Hildi Hamid yang hadir dalam rapat koor-dinasi di kantor Setpres tersebut menyatakan rasa optimisnya terha-dap keberhasilan kegiatan Sail untuk membantu daerahnya. “Saya yakin kegiatan ini akan memberikan efek positif pada sektor pariwisata karena ada puluhan yachter dari mancaneg-ara sudah datang ketempat kami dan akan mengikuti rangkaian sail ini,” tu-turnya serius. Para pelayar tersebut berasal dari Perancis, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Malta, dan New Zealand. Kebanggaan Kayong Utara

Tarian kolosal arahan Guruh Soekar-noputra yang ditampilkan dalam aca-ra puncak Sail Selat Karimata 2016 di Kabupaten Kayong Utara mampu memukau penonton yang hadir di ajang bertaraf internasional tersebut.

Tarian kolosal yang menceritakan se-jarah lahirnya daerah Sukadana sejak sebelum kemerdekaan hingga terben-tuknya daerah otonomi baru dengan nama Kabupaten Kayong Utara terse-but melibatkan 400-an penari.

FOTO

: NUR

CHOL

IS A

NHAR

I LUB

IS

Pengunjung di Stand Expo Potensi Desa - Kementerian Desa PDTT pada acara Sail Selat karimata.

FOTO

: SET

KAB.

GO.ID

Tarian Kolosal yang dibawakan para pelajar Kabupaten Kayong Utara pada peresmian acara Sail Selat Karimata 2016.

“Kami sangat terhibur dan penampi-lan para penari yang sangat ramai dan sangat unik serta informatif dalam hal sejarah,” ujar Rifki Romadhoni, salah satu pengunjung pergelaran Sail Selat Karimata 2016.

Rifki mengungkapkan penampilan para penari dan sejumlah rangkaian acara dalam Sail Selat Karimata 2016 memberikan makna dan kebanggaan

tersendiri baginya dan warga Kabu-paten Kayong Utara.

Selain itu, Kabupaten Kayong Utara juga semakin dikenal masyarakat luas dalam hal wisata dan berbagai poten-si yang tidak kalah menarik dibanding daerah tujuan wisata lainnya. “Kami selaku masyarakat ingin daerah kami maju dan dikenal, dan ke depan ramai dikunjungi,” katanya menambahkan. ■

Saya yakin kegiatan ini akan memberikan efek positif pada

sektor pariwisata karena ada puluhan yachter dari

mancanegara sudah datang ketempat kami dan akan

mengikuti rangkaian sail ini.

“

“

Bupati Kayong UtaraHildi Hamid


I ndikator tertinggal adalah desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, memi-

liki mayoritas penduduk yang mi-skin, belum mandiri secara ekonomi pedesaan, lingkungan hidup yang ti-dak terkelola dengan baik dan masih kurangnya akses terhadap pelayanan dasar.

“60 persen berada di KTI (Kawasan Indonesia Timur). Kita ingin menaik-kan kelas desa-desa ini menjadi desa berkembang,” kata Bambang usai Ra-kor Tingkat Menteri di Kantor Kemen-ko PMK, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pu-sat, Rabu, (19/10).

Melalui dana desa yang tengah men-jadi program prioritas pemerintah, Bambang berharap desa-desa ini terus meningkat menjadi desa yang mandiri. Desa mandiri berarti desa yang memiliki sumber daya ekonomi sendiri, seperti di sektor pertanian atau sumber ekonomi lainnya sehing-ga taraf kemiskinan di desa relatif ke-cil, serta akses pelayanan dasar sudah tersedia. Karena itu, Bambang men-gusulkan kepada kementerian terkait agar mengutamakan ketersediaan sanitasi dan air bersih bagi desa ter-tinggal.

“Saya dorong sanitasi dan air bersih yang paling utama. Kalau level rumah

26 Persen Desa Di IndonesiaMasuk Kategori Tertinggal

KERJA NYATA

tangga seperti sanitasi dan air bersih tak terpenuhi, maka kebutuhan lain tak terpenuhi. Dana desa ini harus punya makna untuk mendorong desa-desa menjadi mandiri,” papar Bambang.

Ia sangat menekankan agar dana desa ini tepat sasaran untuk menurunkan angka desa yang tertinggal. Dari total jumlah desa di Indonesia seban-yak 74.954 desa, pemerintah menar-getkan hanya 5.000 desa saja yang masuk kategori desa tertinggal, dan 2.000 desa tertinggal naik kelas menjadi desa berkem-bang dan menjadi desa mandiri.

Hal ini sangat penting, karena kemajuan desa akan secara otomatis menekan angka urbanisasi. Masyarakat desa tidak lagi akan berbondong-bon-dong hijrah ke kota jika desa tempat tinggal mereka sudah maju.

“Saat ini 82 persen penduduk Indo-nesia tinggal di kota. Akan terjadi penumpukan di perkotaan. Maka

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mencatat, di Indonesia masih terdapat 26 persen desa yang masuk kategori tertinggal. Lebih dari separuhnya berada di kawasan Timur Indonesia.

kami memberi saran agar dana desa dipakai tidak hanya untuk infrastruktur, tapi juga sanitasi dan air bersih. Tanpa itu, kualitas kesehatan di desa akan jadi buruk, maka pendi-dikan pun akan menjadi buruk,” de-mikian Bambang. ■

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

FOTO

: KOM

PAS


M enteri Pertanian dan presi-den me-request (meminta) Kemendes agar membuat

embung. Tahun depan, dana desa ada Rp60 Triliun lebih, dan ADD (Aloka-si Dana Desa) sekitar Rp 150 Triliun. Menyisihkan Rp20 Triliun tidak susah, terkait model embung Menteri Perta-nian dan Menteri PUPR sudah mende-sain,” ujar Mendes PDTT, Eko Sandjojo usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Pertanian di Kantor Kalibata Jakarta, Kamis (20/10).

Mendes Eko mengatakan, sebanyak 80 persen masyarakat desa hidup di bidang pertanian. Maka dibutuhkan sinergitas yang kuat, sehingga kebu-tuhan desa dapat saling dilengkapi. Menurutnya, dengan dibangunnya Embung di 4 juta lahan desa tersebut, petani akan mampu panen 2-3 kali per tahun.

“Kita (Kemendes PDTT) tinggal me-lengkapi apa yang telah dibuat oleh Kementerian Pertanian dengan me-lengkapi saluran tersier. Dana desa juga akan kita push (dorong) untuk membangun sarana pasca panen. Sa-rana pasca panen bisa dalam bentuk gudang, nanti kita ajak pengusaha. Swasta akan diberi kemudahan kredit dan insentif pajak untuk ini,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Ment-

Kemendes Siapkan Rp 20 TUntuk 4 Juta Lahan Tidur Di Desa

eri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, ada solusi permanen yang dibangun bersama antar kemen-terian untuk membangun 4 juta lah-an tidur di desa. Solusi tersebut yakni memberikan ketersediaan air melalui embung, parit, sumur dangkal dan su-mur dalam.

“Kita bagi, pedesaan di bagian em-bung, kami siapkan pompa, benih, pupuk. Kalau ini kita lakukan bersama, kalau 4 juta hektar lahan da-lam 1 kali tanam jagung saja misalnya dapat menghasilkan 8 ton produk-si, akan menghasilkan kurang lebih Rp70-80 Triliun dalam 1 kali tanam,”

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan membangun embung, untuk membangkitkan 4 juta lahan tidur menjadi lahan pertanian produktif di desa. Tidak tanggung-tanggung, dana yang akan disiapkan sebesar Rp 20 Triliun.

terang Amran.

Adapun 4 juta hektar lahan pertani-an tersebut menurut Amran, tersebar di berbagai desa Nusantara. Seperti halnya Jawa, Sumatera dan Wilayah Timur Indonesia. Upaya membangkit-kan lahan tersebut juga untuk mem-perkuat ketahanan pangan Indonesia.“Petani sekarang cerdas, kalau ada air pasti tanam. Semua terintegeritas di lahan pertanian ini. Di embung-em-bung ini akan ada ikan, ayam juga pasti akan berkembang biak, bebek, sapi semua bergerak. Kalau ini sele-sai, pastinya pangan akan bertambah kuat,” terangnya. ■

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menggelar rapat koordinasi di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta.

FOTO

: IST

IMEW

A


I ni adalah permasalahan yang sudah menjadi pem-bahasan. Kita akan meninjau

ulang agar bagaimana dana desa di pulau terluar bisa diberikan insentif lebih,” ujarnya di aula kantor Bupati Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Ka-mis (27/10).

Di Kabupaten Minahasa Utara ter-dapat satu pulau terluar, yakni Mante-hage, dari 46 pulau yang ada. Untuk 2016, jumlah dana desa yang didapat sebanyak Rp 76,2 miliar untuk 125 desa.

Saat berdialog dengan seluruh kepa-la desa Kabupaten Minahasa Utara, Menteri Eko juga menegaskan, kes-alahan administrasi dana desa oleh perangkat desa tidak boleh dikrimi-nalisasi. Sebab, ia memahami, masih banyak kepala desa yang belum men-guasai administrasi dengan baik.

Mereka perlu mendapatkan pema-haman mengenai administrasi dan pengelolaan dana desa dengan baik. Tujuannya agar mereka dapat me-manfaatkan dana desa sesuai pera-turan. Hal ini juga dimaksudkan untuk melindungi pengelolaan dana desa dari penyalahgunaan.

Pemerintah sudah bekerja sama den-gan KPK untuk pengawasan dana

Pulau TerluarAkan Diberikan Insentif

desa. Pencegahan korupsi diharapkan lebih maksimal terkait penggunaan dana desa.

Dia menekankan, kesalahan penggu-naan dana desa terkait administrasi yang tidak mengandung korupsi tidak boleh dikriminalisasi. Namun sebalikn-ya, kalau menyalahgunakan dana ini, pemerintah daerah yang akan lebih dahulu menindak tegas.

Menteri Eko mengatakan, pemer-intah tengah fokus mengembang-kan desa dan pulau terluar. Fokus ini merupakan pelaksanaan Nawacita

ketiga Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk membangun de-sa-desa dan daerah tertinggal.

“Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenan-gan desa tidak hanya mengurusi ad-ministrasi, tapi juga keuangan, penge-lolaan, dan pemberdayaan ekonomi. Indonesia adalah negara pertama yang memberi kewenangan seperti ini. Jika berhasil, tidak menutup ke-mungkinan negara-negara lain akan meniru kita,” ungkapnya.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo akan meninjau kembali distribusi penyaluran dana desa di kawasan pulau terluar. Hal ini mengingat sulitnya akses dan biaya tinggi harus dikeluarkan untuk penyaluran dana desa.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandow mengakui, hadirnya dana desa sangat membantu proses pembangunan daerah. Ia berkomit-men untuk terus mendorong realisasi dana desa agar menciptakan multi-player effect yang jelas.

Meskipun awalnya sulit, Pemprov Sulut akan tetap mendorong tero-bosan dana desa. “Karena, dari segi materi fisikal masih sangat rendah. Kami akan sangat senang ketika Pak Menteri Eko mengatakan dana desa tahun depan akan mengalami ke-naikan,” ujarnya. ■

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo melakukan kunjungan kerja ke Minahasa Utara.

FOTO

: REP

UBLIK

A


M enteri Koordinator Pemba-ngunan Manusia dan Kebu-dayaan (Menko PMK), Puan

Maharani mengatakan, peta jalan tersebut akan digunakan untuk me-metakan pengembangan desa tert-inggal di Indonesia secara lebih tepat dan matang.

Peta jalan tersebut disusun bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kemente-rian Keuangan, dan Kementerian Per-encanaan dan Pembangunan Nasion-al (PPN)/Bappenas.

“Dalam kesempatan ini juga kami su-dah menyepakati bahwa 2017 ada roadmap berdasarkan desa-desa untuk dikembangkan secara lebih baik dan matang,” ujar Puan usai ra-pat koordinasi tingkat menteri ter-kait Pelaksanaan Undang-undang Desa di Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Menurut Puan, penyusunan peta jalan tersebut akan membantu pemerin-tah mendapatkan informasi kebutu-han desa untuk dapat menjadi desa mandiri.

Bahkan, peta jalan ini diharapkan dapat mendorong desa membuat produk unggulan yang mampu menunjang ekonomi nasional.

“Apa saja yang dibutuhkan bahkan sampai menuju pada one village one

Pemerintah Susun Peta JalanPengembangan Desa Tertinggal 2017

product. Apa yang bisa diambil atau dikembangkan dari satu provinsi atau kabupaten/kota melalui desa, sehing-ga bisa menunjang ekonomi secara nasional,” ujar Puan.

Selain itu, Puan juga mengatakan peta jalan tersebut akan dijadikan dasar pengembangan desa oleh 18 kemen-terian yang turut terlibat.

“Juga peta itu akan jadi pegangan oleh 18 kementerian lembaga untuk bisa mengembangkan daerah itu menja-di daerah yang ekonominya baik dan masyarakatnya sejahtera,” ucap Puan.Puan menuturkan, surat keputusan bersama (SKB) empat menteri akan dibuat guna mendukung penyusunan roadmap tersebut. SKB tersebut akan melibatkan Menteri Desa PDDT, Men-teri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

“Ke depan kami menyepakati dibuat

SKB empat menteri untuk bisa mem-buat satu target yang jelas dan baik sesuai dengan kewenangan menteri yang ada,” ucap Puan.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pemerintah menargetkan pengembangan 5.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut, pada 2016 ini pemerintah tel-ah menyalurkan dana desa ke 74.954 desa. Penyaluran tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni pada bulan Maret 2016 dan Oktober 2016.

Setiap desa rata-rata mendapatkan Rp 1,15 miliar dari dana tersebut.

“Semua penyaluran sesuai dengan yang ditargetkan. Sesuai arahan Wakil Menteri Keuangan,” ucap Puan. ■

Pemerintah telah menyepakati penyusunan peta jalan atau roadmap desa yang akan dikembangkan pada 2017.

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pelaksanaan Undang-undang Desa di Kemenko PMK, Jakarta.

FOTO

: KOM

PAS


P erangkat desa, dijelaskan Tjahjo, harus memiliki pe-mahaman mengenai peny-

usunan pertanggung jawaban desa. Dibutuhkan juga koordinasi secara teknis antara bupati/wali kota dengan Kementerian Desa dan Daerah Ter-tinggal, agar daerah tidak tidak asal memekarkan desa lantaran sudah ada dana desa.

“Jangan karena ada dana desa, ka-bupaten kota memekarkan desanya sebanyak mungkin,” kata Tjahjo usai Rakor tingkat menteri di Kantor Ke-menko PMK, Jakarta, Rabu, (19/10).

Saat ini, rata-rata desa di Indonesia mendapat dana sekitar 1,15 Miliar per desa/tahun. Pendistribusian dana desa, sedang dievaluasi oleh pemer-intah. Pemerintah fokus kepada desa tertinggal agar cepat menanjak men-jadi desa berkembang.

Empat Kementerian FokusAngkat Derajat Desa

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menambahkan, dana desa harus te-pat sasaran dan dipergunakan untuk menanggulangi kemiskinan di mas-yarakat desa. Maka pemerintah akan membuat surat kepurusan bersama dari 4 menteri terkait soal pengop-timalisasian dana desa agar tepat

sasaran. Empat kementerian tersebut yakni Kemenko PMK, Kemendagri, Ke-menterian PDT, dan Kepala Bappenas.

“Kami akan buat SKB 4 menteri, agar targetnya lebih baik untuk mengem-bangkan desa,” kata Puan.

Pada kesempatan yang sama, Men-teri PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menuturkan, 2015 lalu dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Di tahun ini, akan lebih difokuskan bagi pember-dayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.

“Jika ditinjau dari survei, tingkat kepuasan masyarakat tertinggi itu ada di desa. Kita sekarang lokusnya itu di desa, desanya kurang apa, kita perce-pat mengangkat desa yang tertinggal menjadi desa yang berkembang,” tan-dasnya. ■

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memaparkan kementerian yang dipimpinnya tengah berupaya untuk meningkatkan sumber daya aparatur desa agar penggunaan dana desa tepat sasaran dan dapat dikelola dengan baik.

2015 lalu dana desa difokuskan untuk pembangunan

infrastruktur pedesaan. Di tahun ini, akan lebih difokuskan

bagi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi

masyarakat pedesaan.

“

“Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pelaksanaan Undang-undang Desa di Kemenko PMK, Jakarta.

FOTO: RMOL


Anggaran Minim Tak MenurunkanSemangat MengentaskanDaerah Tertinggal

S elain itu, Mendes PDTT, Eko Sandjojo, pun telah meny-iapkan strategi agar tupok-

si kementeriannya tercapai. Misalnya dengan bekerjasama dengan 17 Ke-menterian lain.

“Semua masukan dari Komisi V akan di-follow-up. Kita akan bekerjasama dengan kementerian lain, karena pada dasarnya kementerian lain lokusn-ya juga di desa. Desa-desa akan kita gerebek agar bagaimana desa-desa ini bisa fokus pada satu produk,” ujarnya pada Raker dengan Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (24/10).

Dalam kesempatan itu, Komisi V DPR RI menyepakati alokasi anggaran dan program Kemendes PDTT Tahun 2017 sebesar Rp4,8 triliun. Pa-dahal sebelumnya (5/9), Kemendes PDTT menyampaikan bahwa pagu kebutuhan kementerian sebesar Rp14,8 triliun.

Untuk diketahui, berdasarkan su-rat Menteri Keuangan RI No S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, besaran pagu Kemendes PDTT Ta-hun 2017 sebesar Rp5 Triliun. Namun setelah melalui proses Raker RDP Komisi V DPR RI dan melalui pemba-hasan Badan Anggaran DPR RI ber-

sama pemerintah pada 17 Oktober 2016, alokasi anggaran Kemendes PDTT mengalami perubahan menjadi Rp4,8 Triliun. Adapun selisih perubah-an alokasi anggaran tersebut sebesar Rp202,4 Miliar.

Adapun sesuai dengan RPJM 2015-2019 pemerintah menargetkan sedik-itnya dapat mengentaskan sebanyak 80 kabupaten tertinggal, mengurangi desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa, dan meningkatnya desa mandiri se-dikitnya 2.000 desa.

Terkait hal tersebut Menteri Eko men-gatakan, hal utama yang harus diban-gun dalam membangun desa adalah rasa optimis masyarakat dan seluruh stakeholder bangsa. Menurutnya, rasa optimis bersama menjadi kunci agar pembangunan daerah tertinggal dapat segera terselesaikan.

“Untuk itu saya minta kerjasama dari Komisi V untuk membantu menana-mkan rasa optimisme tersebut,” ung-kapnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi V Mi-chael Wattimena mengaku prihatin dengan minimnya jumlah anggaran yang diberikan terseut. Menurutnya, anggaran seharusnya mengalami ke-naikan bukan justru sebaliknya.

“Hal-hal yang menyangkut keseim-bangan wilayah harus benar-benar kita perhatikan. Kita juga harus melihat secara utuh daerah-daerah mana yang akan dijadikan prioritas,” tandasnya. ■

Alokasi anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun 2017 yang minim tersebut tidak akan menurunkan semangat untuk mengentaskan daerah tertinggal.

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta

FOTO: RMOL


Surga Kecil BerjulukTanah Samawa

JELAJAH POTENSI


Tak sementereng Bali, tak setenar Lombok, juga tak seramai pulau Jawa, namun pulau ini menjanjikan subuah oksotisme. Ialah pulau Sumbawa, sebuah pulau di kawasan Indonesia Timur yang sarat akan potensi wisatanya. Pulau yang

senantiasa menggugah gairah wisatawan untuk menjamahnya.

FOTO: BOBBY TRIADI


P ariwisata di pulau Sumba-wa, khususnya di Kabupat-en Sumbawa masih seper-

ti mati suri, yang dikenal masyarakat hanya seputar Pulau Moyo yang per-nah disinggahi Pangeran Charles dan mendiang Putri Diana. Padahal, masih banyak tempat menarik di Sumbawa.

Kabupaten Sumbawa, satu dari 122 daerah yang masih berstatus sebagai Daerah Tertinggal. Statusnya terse-but, menarik Tim Jelajah Daerah Ter-tinggal untuk berkunjung dan meng-gali potensi-potensi yang ada dari daerah berjuluk “Tanah Samawa” ini.

Sumbawa dari segi keindahan alam terbilang lebih natural dan lebih luas dari pada Lombok maupun Bali. Na-mun animo wisatawan terbilang ma-sih minim. Hal ini dikarenakan infor-masi tentang pariwisata di Sumbawa juga minim, bahkan untuk masyarakat Sumbawa sendiri.

Kemudian metode pengemasan daya tarik pariwisata di Sumbawa masih lemah dan banyak kekurangannya. Tentunya hal ini harus menjadi per-hatian khusus pemerintah daerah, sehingga diharapkan pengelolaannya dilakukan secara profesional. Den-gan pengelolaan oleh tangan-tan-gan terampil dan profesional bersa-ma seluruh masyarakat, memberikan keyakinan bahwa industri pariwisata di Sumbawa akan berkembang pesat seperti Pulau Bali, Pulau Jawa dan Pu-lau Lombok.

Selain potensi wisatanya yang ber-limpah, keramah-tamahan mas-yarakatnya juga mungkin jarang ditemui di daerah lain, kemudian daya pesonanya yang indah, adat dan bu-daya masyarakat yang beraneka rag-am, ditambah dengan kemajemukan masyarakat Sumbawa itu sendiri. Po-tensi ini perlu dipelihara dengan baik karena akan menjadi daya tarik bagi wisatawan nasional maupun wisa-tawan mancanegara.

Sumbawa, Surganya Para Travellers

Berbicara Sumbawa memang tidak ada hentinya, karena memang ban-yak hal menarik yang bisa diperbin-cangkan. Terlebih jika kita membahas tentang wisata alamnya. Sumbawa memiliki sebuah pulau yang terkenal hingga mancanegara. Ya, tak lain dan tak bukan adalah Pulau Moyo.

Pulau Moyo adalah sebuah pulau yang menyimpan potensi wisata cuk-up mengagumkan. Pulau Moyo men-jadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Sumbawa dan menjadi andalan event tahunan promosi wisa-ta NTB melalui Festival Pesona Moyo. Kunjungan terbaik ke pulau ini teru-tama pada musim kemarau, antara bulan Juni hingga Agustus. Pada bulan-bulan tersebut, gelombang laut relatif tenang, sehingga perjala-nan akan terasa lebih nyaman dan menyenangkan.

Secara geografis, pulau ini terletak di Teluk Saleh, wilayah yang masuk dalam kawasan cagar alam Taman Nasional Pulau Moyo. Pemandangan bawah laut di sekitar Pulau Moyo me-mang sudah sangat terkenal dengan keindahannya. Ekosistem terumbu ka-rang dengan berbagai jenis biota laut memang menyajikan keindahan yang tiada duanya.

Di Pulau Moyo juga terdapat air ter-jun yang sangat indah, air terjun Mata Jitu. Tersembunyi di balik hutan Pulau Moyo, gemericik air sayup-sayup terdengar dalam kesunyian alam. Air terjun yang keindahannya bisa memukau siapa saja yang datang ke kawasan ini. Pemandangan asri leng-kap dengan pepohonan hijau alami membuat air terjun Mata Jitu menjadi wisata primadona di Pulau Moyo.

Destinasi wisata lainnya yang ada di Sumbawa adalah Teluk Saleh. “Ger-bang Emas” begitulah tulisan pada portal papan selamat datang di Desa Santong, Kecamatan Plampang untuk

Kunjungan terbaik ke pulau ini terutama pada musim kemarau,

antara bulan Juni hingga Agustus. Pada bulan-bulan

tersebut, gelombang laut relatif tenang, sehingga perjalanan

akan terasa lebih nyaman dan menyenangkan.

“

“

GERBANG • OKTOBER 2016 41GERBANG • SEPTEMBER 2016 41

menggambarkan awal dimulainya sajian keindahan Teluk Saleh yang eksotis.

Menjelajahi Teluk Saleh, kita seperti menemukan sebuah keindahan baru, mendarat ditepian gili-gili indah berpasir putih, dengan hiasan padang rumput yang sunyi, serta bukit-bukit yang menjadi pelindungnya. Gunung Tambora masih terl ihat kokoh diantara awan putih yang membalut puncaknya.

Teluk Saleh juga memiliki hampir semua jenis ikan mulai dari kerapuh, kerang, kakap, tenggiri, paus hingga

lumba-lumba. Atas keanakaragaman biota lautnya, Teluk Saleh ditetapkan sebagai akuarium dunia.

Selain air terjun Mata Jitu, Sum-bawa juga memiliki air terjun yang tak kalah indahnya, Air Terjun Ai Beling. Inilah surga ditengah rim-ba Sumbawa. Air terjun Ai Beling memiliki pesona yang akan mem-buat mata setiap pengunjungnya ter-pana, air terjun ini memiliki struk-tur bertingkat-tingkat dengan kondisi alam yang mengelilinya masih begitu asri dan alami. Air terjun Ai Beling terletak di Desa Sempe, Kecamatan Moyu Hulu.

Wisata tak selalu harus mendaki gunung atau ke pantai, namun juga bisa mengunjungi tempat tak biasa dengan sejuta kejutan. Mendapat ju-lukan sebagai pulau terpadat di dunia, Pulau Bungin bisa menjadi destinasi wisata alternatif di Sumbawa.

“Bungin” yang bermakna pasir putih yang muncul di tengah lautan, mer-upakan pulau yang dihuni suku Bajo dari Sulawesi. Pulau reklamasi ini dibangun dari timbunan batu karang yang sudah mati. Awalnya pulau ini hanya memiliki luas 3 hektar, namun seiring berjalannya waktu, luas pulau ini semakin bertambah hingga

FOTO: BOBBY TRIADI


mencapai 8,5 - 12 hektar dan dihuni oleh sekitar 3.500-an jiwa.

Bagi yang tertarik dengan wisata pet-ualangan, Gua Liang Petang adalah tempat yang harus dikunjungi. Ter-letak di Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu, gua ini selain menyimpan pesona juga sarat misteri. Di dalam gua, pengunjung akan menemui batu mayat yang konon merupakan fosil manusia yang telah membatu.

Selain tempat-tempat wisata diatas Sumbawa masih menyimpan banyak tempat wisata lainnya, seperti Pan-tai Ai Manis, Pantai Kencana, Pan-tai Kaung, Pantai Saliper Ate, Pantai Kencana, Pantai Bedil dan Keramat, Samongkat, air terjun Agal, Situs Aik Renung, Istana Tua Dalam Loka, Ista-na Bala Kuning, Bendungan Batu Bu-lan dan Bendungan Gapit.

Wisata Budaya Sumbawa

Teriakan joki mengiringi kerbau menu-ju sakak yang dijaga oleh Sandro.

Sakak dalam bahasa Sumbawa diar-tikan sebagai garis garis finish dari perlombaan barapan kebo itu sendi-ri. Sedangkan Sandro sendiri adalah sebutan bagi orang-orang sakti yang memiliki ilmu supranatural ala Sum-bawa dengan ciri khas mereka yang menggunakan pakaian berwarna ser-ba hitam.

Sepasang kebo, begitu sebutan bagi kerbau yang disatukan oleh noga yang menempel dipundaknya. Noga adalah istilah dalam barapan kebo yang digu-nakan untuk mengikat kedua kerbau agar bisa beriringan berlari kencang dalam kubangan lumpur.

Barapan kebo atau karapan kerbau merupakan permainan rakyat yang ada di Kabupaten Sumbawa. Bara-pan kebo ini merupakan suatu tradisi masyarakat agraris Sumbawa yang hingga kini masih hidup di “Tanah Samawa” (sebutan lain bagi Kabu-paten Sumbawa). Tradisi ini digelar oleh masyarakat Suku Samawa setiap menjelang musim tanam tiba.

Kemudian ada tradisi unik lainn-ya yang masih dipertahankan mas-yarakat Sumbawa, yaitu tradisi pacuan kuda. Uniknya, pacuan kuda di Pulau Sumbawa ini tidak menggunakan joki dewasa. Tapi joki anak-anak berumur sekitar 6-12 tahun, yang lebih dikenal dengan sebutan Joki Cilik atau Juki dalam bahasa Sumbawa.

Tapi hebatnya, anak-anak berusia be-lia ini sangat berani dan mahir men-gendalikan kuda-kuda pacu mere-ka. Menjadi Joki Cilik adalah sebuah kebanggaan bagi anak-anak yang rata-rata masih duduk di bangku se-kolah dasar ini. Meski bertubuh mun-gil, mereka tak gentar menunggangi kuda bertubuh tinggi besar, bahkan sedikit liar. Para joki cilik ini tak per-nah berpikir akan cidera atau celaka. Yang terpenting bagi mereka adalah bisa ikut berlaga, memacu seken-cang-kencangnya kuda pacu mereka dan merebut predikat juara.

Tradisi pacuan kuda sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat yang

Main jaran atau pacuan kuda di Kabupaten Sumbawa merupakan bagian dari budaya masyarakat setempat, main jaran ini umumnya di lakoni oleh joki cilik berusia 6 sampai 10 tahun.

FOTO: BOBBY TRIADI


tinggal di Pulau Sumbawa. Selain menjadi atraksi hiburan, pacuan kuda ini juga menjadi arena untuk menguji nyali para joki. Sekaligus, untuk me-lihat apakah para peternak berhasil merawat kuda-kuda mereka dengan baik. Disamping, dapat mendongkrak harga jual kuda, kalau kudanya kelu-ar menjadi pemenang dan merebut juara. Fantastis! Kuda-kuda pacu yang sering menjadi juara ini, bisa ditawar hingga ratusan juta rupiah.

Sumbawa juga kaya akan kesenian tradisionalnya. Dua jenis kesenian tradisional yang populer di Sumbawa adalah Barempuk dan Karaci.

Barempuk adalah tarian khas masyarakat Sumbawa yang dituju-kan sebagai rasa senang dan syukur atas hasil panen yang diperoleh war-ga. Dulu Barempuk dilakukan di pe-matang sawah sebelum melakukan panen raya. Ditarikan oleh dua orang laki-laki muda dengan iringan musik berupa gong dan kendang juga alat musik tiup khas Sumbawa yang di-mainkan oleh laki-laki Sumbawa ber-pakaian adat tradisional.

Tarian ini asli beradu fisik diantara kedua penari, saling hantam dan menghadang. Tarian ini juga diawasi oleh seorang wasit yang akan merelai kedua penari jika terlibat baku han-tam. Tidak ada yang menang dan juga tidak ada yang kalah. Tarian ini murni berlagu sebagai lantunan puji syukur kepada Tuhan.

lit Menjangan) untuk berlindung.

Para penari menggunakan baju Pabualang berwarna merah yang di-gunakan dibadan dan kepala penari untuk melindungi dari pukulan lawan.Namun, di balik kengerian itu ada keindahan yang tersaji karena di da-lam Karaci terkandung tiga unsur seni. Selain unsur tari, para penari juga ber-lagu yang dimaknai sebagai lantunan doa kepada Tuhan.

Disamping panorama alam, wisa-ta budaya yang memiliki karakter-istik tersendiri seakan menambah kekhazanahan wisata di Sumbawa. Barempuk dan Karaci digelar saat masyarakat Sumbawa ingin melaku-kan panen raya. Warga yang hendak panen melakukannya karena senang akan hasil panen.

Dalam perjalanannya, Barempuk dan Karaci kemudian dilakukan untuk me-lestarikan kesenian dan kebiasaan tr-adisional masyarakat Sumbawa, salah satunya untuk dipertontonkan kepada wisatawan yang datang berkunjung ke Sumbawa.

Lain Barempuk, lain pula Karaci. Sekilas tarian ini terkesan seram dan sedikit kejam. Ada aura pertarungan yang meruap di antara kedua pe-nari yang berhadapan memegang Owe (bambu pemukul) untuk saling memukul dan Empar (tameng dari ku-

Sumbawa juga kaya akan kesenian tradisionalnya. Dua

jenis kesenian tradisional yang populer di Sumbawa adalah

Barempuk dan Karaci.

““

Pengrajin tenun Sumbawa di Kecamatan Moyo.

FOTO: BOBBY TRIADI


Kekayaan Bumi Sumbawa

Sumbawa merupakan daerah yang di-andalkan untuk mengantisipasi impor jagung. Telah diakui bahwa potensi jagung Sumbawa mampu memenuhi kebutuhan nasional. Dengan luas panen seluas 49.712 hektar, produksi jagung Kabupaten Sumbawa pada tahun 2015 total sebesar 329.885 ton. Jumlah ini dinilai sudah mampu bahkan melebihi kebutuhan jagung nasional.

Jagung tidak hanya bijinya saja yang bisa dimanfaatkan, tetapi limbahnya juga dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pakan ternak di sejumlah daerah, salah satunya Surabaya. Karena po-tensi yang dimiliki Sumbawa begitu besar, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus mendukung program pertanian yang sedang di-galakkan, berupa bantuan alat pasca panen, alat pengupas jagung dan lainnya.

Di sektor kelautan, Sumbawa merupakan sentra perikanan dan budidaya hasil laut lainnya seper-ti rumput laut. Sumbawa memiliki 14.950 hektar potensial areal budidaya rumput laut dengan potensi produksi sebesar 897 ribu ton per tahun.

Sejak dilaksanakan kegiatan budidaya rumput laut pada tahun 1993 di pu-lau Medang hingga tahun 2014 baru dapat dimanfaatkan sebesar 5.028,93 Ha dengan produksi pada tahun 2013 sebesar 250.000 ton berat basah atau 31.250 ton berat kering.

Potensi pengembangan rumput laut di Sumbawa sangat menjanjikan un-tuk meningkatkan kesejahteraan mas-yarakat, mengingat komoditi rumput laut ini merupakan komoditas unggu-lan yang memiliki nilai ekonomis ting-gi dan permintaan pasar yang tinggi dan luas.

Untuk hasil perikanan, pada tahun 2014 Kabupaten Sumbawa mampu menghasilkan 360.825 ton yang terdiri dari berbagai jenis ikan, seperti tong-kol, kakap, kerapu, kembung, udang, bandeng, lemuru, tembang, laying dan jenis ikan lainnya.

Selain kaya akan hasil pertanian dan kelautan, Sumbawa juga melimpah dalam sektor peternakan. Sumbawa dinilai sangat cocok dan cukup poten-sial sebagai tempat pengembangan ternak besar seperti sapi bali dan ker-bau, karena memiliki padang peng-gembalaan yang sangat luas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2015 jumlah sapi bali yang ada di Sumba-wa sebanyak 222.153 ekor, sedangkan kerbau sebanyak 45.595 ekor. Dengan jumlah ternak yang berlimpah seka-ligus berkualitas, Sumbawa pun dise-but sebagai Kabupaten Peternakan. ■

Petani rumput laut di Kabupaten Sumbawa.

FOTO: ANTARA


Gerakan Satu Desa Satu Produk bertujuan mendorong desaagar lebih fokus dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing

demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

FOTO: MURDANI USMAN/CIFOR


25 Persen APBD untukPengentasan Daerah Tertinggal

Hari telah malam, sekitar pukul 20.00 WITA, tim Jelajah Daerah Tertinggal menghampiri

rumah dinas Wakil Bupati Sumbawa H. Mahmud Abdullah. Senyumnya dengan bibir yang rapat

dan lebar menyambut kedatangan kami di ruang tamu yang tak besar dan jauh dari kemewahan. Penampilannya sederhana, mengenakan sarung

dan berbaju koko.

WAWANCARA


H. Mahmud AbdullahWakil Bupati Kab. Sumbawa


P ria berkelahiran Sumbawa Besar, 10 April 1956, ini be-gitu akrab menyambut ke-

datangan kami. Kopi asli Sumbawa dan camilan khas Sumbawa, tak luput tersaji di meja kayu yang berkesan oldies.

Pembicaraan kami tentu tentang bagaimana upaya pemerintahan Ka-bupaten Sumbawa untuk segera ter-lepas dari statusnya sebagai daerah tertinggal. H. Mo (sapaan akrab), be-gitu antusias menjawab pertanyaan kami tanpa terbata-bata. Wajar, H. Mo ternyata seorang birokrat yang handal dengan jabatan terakhirnya sebagai Sekretaris Daerah Sumbawa 2009-2012.

Berikut kutipan wawancara singkat kami dengan H. Mo:

Bagaimana dengan upaya pengentasan daerah tertinggal di Sumbawa?

Kita disini ada satu kecamatan yang masih terisolir, sehingga program kami untuk mengentaskan daerah-daerah tertinggal ini lebih terfokus kepada pembangunan infrastruktur jalan. Dari APBD Tahun 2017, pemerintah Sum-bawa sudah sepakat dengan DPRD bahwa 25 persen dari total nilai APBD diperuntukkan untuk upaya pengen-tasan daerah-daerah tertinggal yang ada di Sumbawa, seperti pembangu-nan infrastruktur jalan untuk membu-ka daerah-daerah yang masih terisolir. Harapan kami dengan dibukanya jalan bisa memperlancar arus transportasi.

Di Sumbawa ada Kecamatan Ban-tulateh yang terletak di daerah pe-gunungan. Batulanteh ini terkenal dengan hasil kopinya, tetapi kita ma-sih terkendala untuk membawa keluar hasil kekayaan mereka karena mas-alah transportasi yang belum lancar. Kita berusaha agar masalah ini bisa segera kita tangani, sehingga hasil kopi disana bisa dijual keluar. Kalau daerah ini sudah terbuka tentu den-

gan sendirinya peningkatan ekonomi akan terjadi.

Apa program prioritas Pemerintah Daerah Sumbawa?

Kita fokus pada sarana dan prasarana, terutama infrastruktur jalan. Kemu-dian yang kedua rumah sakit, karena kondisi rumah sakit daerah yang ada saat ini sulit untuk dikembangkan karena faktor lokasinya. Insya Allah untuk tahun depan rumah sakit ini kita akan coba relokasi.

Kemudian yang ketiga pasar, pasar yang ada sekarang ini kita akan coba benahi. Sekarang ini kita belum bisa membenahi pasar karena masih ada pedagang didalamnya, kita akan coba nanti dengan adanya pasar induk. Harapan kami paling tidak penjual

yang ada, mereka membantu untuk pengembangan rumput laut.

Apa tidak memikirkan untuk bisa mengekspor rumput laut?

Untuk sementara ini, kami belum me-mikirkan untuk melakukan ekspor rumput laut. Masih banyak yang harus dipersiapkan agar kami benar-benar bisa mampu memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. Jadi untuk semen-tara ini, kami masih berupaya me-menuhi kebutuhan pasar lokal. Sarana dan prasarana yang kami miliki masih sangat kurang memadai.

Kemudian untuk jagung seperti apa?

Untuk jagung kami akan tetap kem-bangkan, agar jagung tidak hanya di-jual tanpa ada nilai tambahnya, teta-pi kita harapkan dari jagung ini akan muncul produk olahan seperti jus jag-ung, permen jagung dan bentuk olah-an makanan lainnya.

Apa yang akan dikembangkan dari sisi pariwisata?

Kita fokus pada wisata alam. Kemu-dian karena kita dikelilingi oleh laut kedepan kita akan kembangkan wisa-ta mancing. Kita akan mengenalkan spot-spot mancing yang ada di Sum-bawa. Untuk menuju ke spot terse-but saat ini kita masih menggunakan kapal nelayan.

Kemudian kita juga akan kembangkan wisata budaya agar masyarakat tetap mempertahankan budaya Sumbawa. Kita ingin memperkenalkan budaya Sumbawa ini keluar.

Terkait dengan Festival Moyo, ban-yak wisatawan yang hadir, karena selama pelaksanaan Festival Moyo ini hotel-hotel yang ada di Sumbawa penuh. Kedepannya kita akan terus evaluasi agas pelaksanaan Festival Moyo ini tidak hanya menarik wisa-tawan lokal, tetapi bisa juga menarik wisatawan mancanegara. ■

Kita fokus pada sarana dan prasarana, terutama

infrastruktur jalan. Kemudian yang kedua rumah sakit.

““yang ada dipasar ini bisa kita pindah-kan ke pasar induk untuk sementara, kemudian pasar yang lama kita benahi.

Terkait dengan rumput laut, Sumbawa ini masuk dalam sentra pengembangan rumput laut nasional, itu seperti apa?

Melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kita mencoba un-tuk membina mereka, bagaimana ca-ranya packing kemasan hasil rumput olahan rumput laut. Kemudian ter-kait dengan rasa, kita terus mencoba megembangkan rasa dari hasil olahan rumput laut agar semakin bervari-an untuk dikirim keluar. Untuk bahan baku rumput laut kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan


Pulau Bungin, Pulau TerpadatKarena Keterikatan Budaya

B eberapa waktu lalu, Tim Jelajah Daerah Tertinggal menyempatkan waktu untuk

mengunjungi pulau tersebut. Namanya, cukup kesohor karena keunikannya. Sebahagian besar penghasilan masyarakatnya berasal dari laut dengan profesi sebagai nelayan tradisional. Jadi tak heran, ketika saya datang ke Pulau Bungin pagi itu, se-jumlah orang tampak sibuk men-gangkut ikan dengan menggunakan motor menuju pasar di Kecamatan Alas, yang berjarak sekitar 30 menit perjalanan.

Sejak setahun lalu, penyebutan Pulau Bungin sebagai sebuah pulau men-jadi rada aneh. Aneh karena sejak

setahun lalu, pemerintah telah mem-bangun jalan yang menghubungkan pulau ini dengan daratan. Sebelum-nya, satu-satunya akses menuju ke pulau ini hanya dengan perahu. Kini, mobil pun bisa berlalu-lalang di dalam pulau tersebut.

Sementara lelaki mencari dan men-jual ikan, beberapa warga perempuan menghabiskan waktu memasak di dapur yang terletak di bawah rumah panggung mereka. Ketika saya berke-liling ke pulau ini, tampak beberapa ekor kambing memakan plastik dan juga kardus bekas makanan dengan lahap.

Ternak ini sehari-hari memakan sampah

karena memang tak ada rumput tum-buh di pulau yang dibangun di atas gundukan pasir dan karang.

Suku Bajo

Sebagian besar warga yang meng-huni Pulau Bungin ini merupakan Suku Bajo yang berasal dari Sulawesi Sela-tan. Suku yang telah menghuni pulau ini sejak lebih dari 200 tahun lalu.

Didampingi staf Humas dari kantor pemerintahan Sumbawa, kami bertemu dengan Makadiah bin Haji Muhamad Sagat, sesepuh Pulau Bungin. Lahir di Pulau Bungin pada 1937, Makadiah merupakan genera-si kelima dari warga pertama yang


Tanpa garis pantai dan juga tanpa lahan hijau. Itulah Pulau Bungin, pulau yang mendapat julukan sebagai salah satu pulau terpadat di dunia. Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas, Kabupaten

Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pulau yang menarik untuk dikunjungi ketika Anda sedang berlibur ke Sumbawa karena keunikannya.

itu bisa ada dua atau tiga keluarga,” jelas Tison Sihabudin, warga Bungin.

Dilema penambahan lahan

Warga yang hendak membangun ru-mah baru, harus mereklamasi pulau dengan menguruk lautan dengan ka-rang. Akibat bertambahnya rumah, ukuran Pulau Bungin pun semakin bertambah luas dari waktu ke waktu.

Kami lalu bertemu dengan pasangan muda, Zaenal dan istrinya, yang se-dang membangun rumah di atas laut dengan cara reklamasi. Mereka me-mesan batu karang untuk pondasi kepada Majiu, warga yang pekerjaan sehari-harinya mencari dan mengum-

pulkan karang mati di laut.

“Kalau membuat rumah di sini tidak perlu beli tanah. Tinggal pilih lokasi di laut, kemudian bikin gundukan lalu

datang dari Sulawesi Selatan.

“Bungin itu dalam bahasa Bajo artin-ya gundukan pasir putih, dulu mer-upakan gundukan saja, tapi kemudian ketika dua orang akan dipersatukan mereka membangun rumah dengan batu karang,” jelas Makadiah.

Saat ini, lebih dari 3.500 orang tinggal di Pulau Bungin seluas 8,5 - 12 hektar, sehingga satu rumah bisa dihuni lebih dari tiga kepala keluarga.

“Adapun tiap tahun catatan pernikah-an hampir 30 pasangan, mereka sam-pai saat ini tinggal di rumah orang tua atau mertua, jadi akhir-akhir ini ada penumpukan, jadi dalam satu rumah

Bungin itu dalam bahasa Bajo artinya gundukan pasir putih, dulu

merupakan gundukan saja, tapi kemudian ketika dua orang akan

dipersatukan mereka membangun rumah dengan batu karang

“

“

FOTO: BOBBY TRIADI


tandai dengan bendera. Selanjutnya uruk dengan batu karang dan bangun rumah di atasnya,” kata Zaenal.

Hanya berbekal perahu, Majiu turun ke air setinggi pinggangnya. Ia kemudian mulai menyelam dan mengumpulkan karang-karang mati dari dasar laut.

“Ini karang yang sudah mati, bukan tempat ikan hidup. Pekerjaan ini sangat berat, tapi daripada tidak ada pekerjaan lain. Sementara anak-anak harus sekolah,” jelas Majiu yang sudah berusia sekitar 60 tahun.

Karang yang ditemukannya diangkut ke perahu. Batu karang satu perahu dijual Rp 50 ribu. Dalam sehari Majiu bisa 4 kali mengangkut karang.

Tetapi untuk mengatasi kekurangan lahan bukan perkara mudah. Penam-bahan lahan untuk membuat rumah dengan menggunakan karang-karang mati yang biasa dilakukan oleh warga Bungin, kini sudah sulit. Masyarakat suku Bajo memiliki larangan untuk merusak terumbu karang.

“Masyarakat Bajo ini cukup ketat untuk menjaga kelestarian terumbu karang, dulu orang tua kita mengajarkan pamali batu membentur batu, art inya jadi kita t idak boleh melabuhkan jaring, pemberat ini ke terumbu karang agar t idak rusak,” kata Sihabudin.

Seiring berjalannya waktu, karang-karang yang sudah mati sangat sulit dicari. Tak jarang mereka harus pergi jauh untuk berburu karang-karang mati. Untuk mengatasi kekurangan lahan itu, Sihabudin bersama dengan pemuda Bungin lainnya, berinisiatif untuk melakukan reklamasi dengan pasir, tetapi juga terbentur aturan pe-merintah.

“Kami mengumpulkan anak muda yang ingin punya lahan, akhirnya kami kumpulkan uang dan lakukan reklamasi dari pasir ini, tapi kemudi-an belum sampai 100 kapling sudah ada aturan larangan dari pemerintah,” jelas Sihabudin.

Pemerintah Sumbawa mengikuti

aturan secara nasional untuk tidak melakukan reklamasi atas pertim-bangan kondisi lingkungan. Selain masalah kekurangan lahan, sampah dan sanitasi juga menjadi persoalan utama.

Berkenalan dengan gelombang sejak bayi

Masyarakat Bungin mayoritas keturunan Suku Bajo, dari Sulawesi, yang dikenal sebagai suku pengem-bara laut dan penyelam ulung. Sejak bayi, anak-anak Bungin sudah dike-nalkan pada dunia bahari melalui Up-acara Toyah. Sayang, ketika itu kami tidak beruntung untuk dapat men-yaksikan langsung upacara tersebut.Marsono, tetua adat di Pulau Bungin menjelaskan, dalam ritual Toyah, bayi dipangku 7 perempuan secara ber-gantian yang duduk di atas ayunan. Ayunan diibaratkan seperti gelombag lautan yang akan dihadapi sang anak saat besar nanti ketika menjadi pelaut.“Biar dia terbiasa dengan ombak, dan selalu diberikan keselamatan,” kata Marsono.

FOTO: BOBBY TRIADI

Reklamasi di Pulau Bungin dilakukan secara tradisional menggunakan karang-karang yang telah mati.


Sejak kecil, anak-anak Bungin sudah mahir bermain di lautan dan menye-lam untuk berburu ikan. Mereka lazim bermain perahu di laut tanpa penga-wasan orangtua. Bocah-bocah usia sekolah dasar sudah mampu mencari uang jajan dengan berburu ikan hias di laut.

Mayoritas penduduk Bungin bekerja sebagai nelayan. Sebagian mencari ikan dengan cara menyelam dan memanah. Ada juga yang memiliki keramba, serta mencari lobster dan teripang.

Hidup berdesakan di Pulau Bungin tampaknya masih akan terjadi karena suku Bajo yang tinggal di sini memiliki keterikatan dengan tanah kelahiran sehingga jarang sekali dari mereka yang hidup merantau di luar pulau. Kebanyakan dari mereka

memilih menikah dan tetap tinggal di Bungin. Kondisi ini yang mem-buat Pulau Bungin semakin kelebi-han beban dan kehabisan lahan. Satu-satunya lahan terbuka yang luas di Bungin adalah halaman Masjid se-tempat. ■

Mayoritas penduduk Bungin bekerja sebagai nelayan. Sebagian

mencari ikan dengan cara menyelam dan memanah. Ada

juga yang memiliki keramba, serta mencari lobster dan teripang.

““

FOTO: BOBBY TRIADI

FOTO: BOBBY TRIADI

Potret kepadatan Pulau Bungin.

Majiu yang sudah berusia sekitar 60 tahun mengumpulkan batu karang yang telah mati disekitar Pulau Bungin.


IndustrialisasiDesa PesisirEko SubiyantoKasubag Penyusunan Program dan AnggaranSesditjen PDT Kemendesa PDTT

OPINI

J umlah desa di kawasan pe-sisir menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2011

adalah sebanyak 75.410 desa yang tersebar di seluruh pulau besar mau-pun kecil. Di dalamnya terdapat seki-tar 16 juta jiwa yang tersebar dalam berbagai pekerjaan: (a) nelayan ber-jumlah empat juta jiwa, (b) pembudi-daya ikan berjumlah 2,6 juta jiwa, dan (c) lainnya sebanyak 9,7 jiwa. Diantara 16 juta jiwa tersebut, sekitar 5,2 juta tergolong miskin. Desa-desa pesisir tersebut tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang tentunya memerlukan pendekatan pembangu-nan yang berbeda-beda pula (DKP, 2007).

Pengembangan Potensi Desa Pesisir

Dari data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat yang tinggal di daerah pesisir adalah sebagai nelayan atau buruh nelayan, dan ada juga yang bekerja sebagai pekerja pariwisata bahari bagi mere-ka yang memiliki potensi pariwisata bahari disekitarnya. Mereka sangat menggantungkan kehidupannya dari hasil eksploitasi sumber daya alam laut, seperti perikanan tangkap, budi-daya perikanan (aquacultur), rumput laut, maupun hasil laut lainnya.

Jumlah nelayan tradisional masih sangat dominan dibanding nelayan modern. Dari 2,2 juta nelayan tang-

kap, 95% diantaranya adalah nelayan tradisional (KKP, 2012). Sehingga kapasitas produksi mereka juga rela-tif kecil. Sedangkan nelayan modern sudah pasti lebih dekat dengan akses pasar, lebih akrab dengan teknologi, serta jarak tempuh mereka lebih luas. Sehingga tingkat margin pendapatan mereka juga jauh lebih besar diband-ing nelayan tradisional.

Fenomena nelayan tradisional yang sangat umum hingga saat ini adalah ketika panen melimpah, harga jual hasil tangkapan turun drastis, seiring dengan hukum permintaan. Bahkan tidak jarang dari hasil tangkapan mer-

eka karena terlalu banyak, akhirnya tidak mampu diserap oleh pasar. Ne-layan bukannya mendapat untung, malah rugi karena hasil tangkapan terbuang percuma.

Tidak hanya itu, modal untuk melaut seperti ransum, BBM berasal dari para rentenir yang tidak kenal kompromi. Tidak ada istilah resiko ditanggung bersama, yang ada hanyalah hutang tetap hutang yang tetap harus dibayar. Tidak peduli ada tidaknya hasil tangkapan.

Kondisi ini masih dengan sangat mu-dah kita temui di hampir seluruh pe-sisir Indonesia, dan tentunya kondisi

FOTO

: NUR

CHOL

IS A

NHAR

I LUB

IS


ini sangat tidak optimal, baik bagi ekonomi rumah tangga nelayan mau-pun bagi perekonomian nasional. Meski di beberapa tempat, pemerin-tah sudah mulai berupaya mengatasi masalah tersebut. Namun masih ber-sifat parsial.

Misalnya untuk mengatasi masalah kelebihan produksi pada musim ter-tentu, pemerintah telah membangun gudang penampung ikan (coldstor-age) di beberapa daerah. Namun be-lum sepenuhnya beroperasi sesuai harapan. Terkadang bangunan fisik telah tersedia, namun ada yang ter-kendala masalah listrik, masalah lokasi yang tidak refresentatif, ataupun mas-alah teknis lainnya.

Begitu juga dengan masalah rente-nir yang selalu menghantui para ne-layan. Pemerintah dengan begitu gencar berupaya memutus peranan rentenir dalam pereknonomian ne-layan. Pemerintah telah menggulirkan kredit-kredit lunak bagi nelayan, baik melalui koperasi, ataupun perbankan, atau melalui program-program dana bantuan bergulir yang diberikan ke-pada kelompok-kelompok nelayan.

Namun kita harus akui, semua kebi-jakan tersebut belum bisa berjalan maksimal. Masing-masing kementeri-an terkesan berjalan sendiri-sendi-ri berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Model Gotong Royong

Jika dulu kita mendengar istilah money follow function, dimana mas-ing-masing kementerian atau lemba-ga dalam melakukan pembangunan lebih mengedepankan fungsi mas-ing-masing unit kerja yang ditetapkan Undang-Undang. Dengan demikian, syarat awal yang harus dipenuhi da-lam penerapan konsep ini adalah the right man in the right place agar kon-sep ini semakin tepat sasaran. Konsep ini ditetapkan dengan harapan akan mengoptimalkan kinerja dari setiap

instansi pemerintah dengan angga-pan jika setiap orang telah ditempat-kan di posisi yang tepat/sesuai den-gannya, tentu kinerja yang dihasilkan akan lebih baik.

Namun dalam implementasinya, pendekatan ini sangat sarat dengan penyalipan (overlapping) tugas dan fungsi serta kegiatan yang diseleng-garakan antara satu satuan kerja den-gan satuan kerja yang lain. Satu ke-giatan yang sama bisa dilakukan oleh berbagai kementerian teknis. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pembangunan yang berdampak pada tidak optimal-nya pelaksanaan pembangunan.

Dalam konsep yang baru ini, tidak ada lagi ego sektoral yang muncul, dan hasil kerja yang dicapai tidak lagi diklaim sebagai keberhasilan salah satu kementerian, tetapi akan menjadi keberhasilan bersama. Artinya bahwa pembangunan harus menggunakan pendekatan holistik-tematik, terinte-grasi, dan spasial. Inilah yang disebut dengan money follow program yang diharapkan mampu menjawab per-masalahan-permasalahan pembangu-nan selama ini.

Belajar dari pengalaman menjalankan program selama ini, dimana masalah yang muncul di bidang perikanan dan kelautan menjadi tanggung jawab Ke-menterian Kelautan dan Perikanan. Padahal dalam masalah tersebut su-dah pasti akan bersinggungan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya. Misal-nya masalah ketergantungan nelayan pada tengkulak. Untuk mengatasi ma-salah tersebut, tidak akan selesai den-gan hanya membentuk koperasi atau lembaga keuangan lainnya yang akan membantu mengatasi masalah biaya operasional nelayan. Tetapi masalah lain belum teratasi, yaitu masalah pe-masaran hasil produksi. Bagaimana caranya agar hasil produksi nelayan ketika produksi berlimpah dapat terserap semua oleh pasar, dan harga yang diperoleh nelayan adalah harga optimal.

Oleh karena itu, dalam hal ini diperlu-kan peran serta Kementerian Perda-gangan untuk membantu mengatasi masalah pasar. Artinya bahwa produk tersebut tidak hanya bisa dipasarkan di pasar setempat, tapi harus di distri-busikan kepada pasar-pasar lain yang kekurangan pasokan ikan. Namun un-tuk mencapai ke pasar yang lebih luas, maka diperlukan sarana transportasi yang layak untuk mendistribusikan hasil produksi nelayan tersebut. Den-gan demikian, sudah pasti memerlu-kan akses jalan darat, kemudian kend-araan pengangkut hasil produksi yang memadai agar kualitas barang tetap terjamin.

Maka konsep itu sudah sepatutnya kita tinggalkan. Tidak ada lagi kemen-terian menyusun anggaran berbasis pemerataan antar satuan kerja/unit kerja, melainkan berbasiskan skala program prioritas. Program-program yang bersifat mendesak dan sangat menjawab kebutuhan masyarakat. Satu masalah harus diselesaikan oleh semua kementerian terkait. Kon-sekuensinya akan ada kementerian yang akan menjadi leader, dan ada kementerian yang akan menjadi an-ggota. konsep tersebut merupakan pendekatan penganggaran yang leb-ih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Belajar dari pengalaman menjalankan program selama

ini, dimana masalahyang muncul di bidang perikanan dan kelautan menjadi tanggung

jawab Kementerian Kelautandan Perikanan.

““


Namun apabila kapasitas produksi terus meningkat yang menyebabkan kelebihan suply dari pada demand, maka solusi lainnya adalah dengan membangun pabrik pengolahan pro-duk perikanan. Selama ini, kita hanya mengekspor ikan sebagai bahan baku produk olahan. Dan iro-nisnya lagi, setelah diolah di luar negeri, ikan tersebut kita impor lagi dengan harga yang sangat mahal. Maka kini sudah saatnya, ikan-ikan produksi nelayan dalam negeri diolah di dalam negeri, dan setelah diolah lalu di ekspor dengan harga yang jauh lebih mahal, sehingga akan meng-hasilkan nilai tambah yang lebih besar, dan multifiler effect yang lebih besar pula.

Konsep ini sangat indah bila hanya disampaikan, namun akan men-jadi sulit jika hanya akan menjadi tanggung jawab satu kementerian saja. Disinilah kemampuan seorang

pemimpin untuk mengkoordinir beragam kepentingan yang berbeda untuk mau bekerja sama dalam satu tim kerja yang solid. Setidaknya ada 6 kementerian yang wajib terlibat da-lam mewujudkan industri perikanan di wilayah desa pesisir, diataranya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai expert dalam bahan baku olahan. Kemudian Kementerian Desa dan PDTT yang memiliki pengetahuan lebih mengenai karakteristik desa pe-sisir, kemudian Kementerian Peker-jaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan menyediakan akses jalan dan bagungn fisik lainnya, kemudi-an Kementerian Perhubungan yang akan mengatur jalur distribusi dari desa menuju pasar, dan yang pasti Kementerian Perdagangan yang akan membukakan pasar, baik pasar lokal maupun pasar internasional. Kemu-dian Kementerian Perindustrian yang expert dalam bidang industri olahan pangan, termasuk masalah sertifikasi

produk, kandungan dan keamanan produk, hingga mengurus sertifikasi produk halal ke instansi berwenang.

Selain itu, lembaga penunjang lainnya adalah PLN sebagai penyedia energi penggerak mesin dan penerangan. PDAM yang menjamin ketersediaan air bersih. Lembaga keuangan yang menyediakan modal usaha. Lembaga pendidikan tinggi yang akan meng-kaji kelayakan usaha, kelayakan lingkungan ekologi dan lingkungan sosial, termasuk pensuplay tenaga kerja profesional. Badan-badan Diklat tertentu yang akan menyediakan tenaga kerja yang tidak dihasilkan dari perguruan tinggi. Begitu juga dengan kementerian dan lembaga lainnya yang walaupun keterlibatannya tidak langsung, baik di awal perenca-naan maupun pada tahap operasional berlangsung. Keterlibatannya sangat diperlukan guna tercapainya produksi yang berkesinambungan. ■

Petani rumput laut di daerah pesisir Kabupaten Sabu Raijua.



Seorang wanita mengumpulkan sagu yang telah dipungkurnya

di tepi sungai di Papua. Sagu merupakan makanan pokok bagi

masyarakat di Papua. Tanaman sagu tumbuh secara alami

terutama di daerah dataran atau rawa dengan sumber air yang

melimpah. Potensi sagu di Papua cukup besar, terutama untuk

meningkatkan kesejahteraan warga Papua. Meski memiliki

hutan sagu yang cukup luas, namun banyak kendala untuk

mengembangkan industri sagu di Papua.

1000Kata


Documents

Membangun Kawasan Timur Indonesia - Kemendesa · skala produksi yang besar dan tidak terintegrasi secara vertikal. Akibatnya pada saat panen harganya jatuh dan sarana produksinya