MEMBANGUN INTEGRITAS PADA KORPORASI

15 Mei 2019

Anisa NurlitasariFungsional Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat,

Kedeputian Pencegahan KPK RI

TUJUAN

PEMBERANTASAN

KORUPSI

Indeks Persepsi KorupsiIndonesia

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

merupakan indeks yang

mengukur persepsi korupsi

secara global di sektor publik

yang dilakukan oleh pejabat

negara dan politisi

88 87 85 84 82

38p o i n

urutan

ke 89dari 180

negarat a h u n

2018

47 85 36 36

Denmark Selandia Baru Finlandia, Swedia, Singapura, Swiss Norwegia Belanda

5 Negara dengan IPK tertinggi

JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSIB e r d a s a r k a n d a t a K P K T a h u n 2 0 0 4 s . d 2 0 1 8

PENYUAPAN5 6 4 P e r k a r a

PENGADAAN

BARANG & JASA1 8 8 P e r k a r a

64%

21%

PENYALAHGUNAAN ANGGARAN

TPPU

PUNGUTAN

PERIZINAN

MERINTANGI PROSES KPK

5%

3%

3%

3%

1%

46 Perkara

31 Perkara

25 Perkara

23 Perkara

10 Perkara

Tren Korupsi yang Melibatkan Sektor SwastaData 2014 s.d 2018, dengan tren meningkat

Sumber: https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan

238 orangswasta merupakan peringkat tertinggi kedua pelakukorupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004-2018

Rank PROFESIJumlahPelaku

1 Anggota DPR & DPRD 247

2 Swasta 2383 Eselon I / II / III 199

4 Lainnya 109

5Walikota/Bupati & Wakil 101

6 Kepala K/L 267 Hakim 22

8 Gubernur 209 Pengacara 11

10 Jaksa 7

11 Komisioner 7

12 Korporasi 513 Duta Besar 4

14 Polisi 2

DAMPAK KORUPSIMenghambat

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

REGULASI TERKAIT

TINDAK PIDANA KORUPSI

KORPORASI

7

UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo. UU 20 TAHUN 2001

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 13 TAHUN 2016

TINDAK PIDANA KORUPSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Tujuh Jenis Tindak Pidana KorupsiBerdasarkan UU No.31/1999 Jo.UU No.20/20017

PAHAMI BEDANYA

• Berhubungan dengan jabatan• Bersifat tanam budi

• Tidak membutuhkankesepakatan

• Ada kesepakatan• Biasanya dilakukan secara

rahasia dan tertutup

• Ada permintaan sepihak daripenerima (pejabat)

• Bersifat memaksa• Penyalahgunaan kuasa

Contoh:Pengusaha memberi hadiahvoucher belanja kepada PNS karena merasa terbantudalam pengurusan perizinan

Contoh:Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uangdengan ancaman akan menggugurkancalon peserta tersebut

Contoh:Pengusaha menyuap pejabatpemerintah untukmendapatkan proyek

1Karena hubungan keluarga, tidak ada konflik kepentingan

2 Terkait musibah /bencana maksimal 1 juta

3Pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitan/ upacara adat lain maks 1juta

4

Sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, ultah (bukan uang maks nilai 300 ribu dan total setahun maks 1 juta daripemberi yang sama)

5

Hidangan/sajian yang berlaku umum

6Prestasi akademis/non akademis yang menggunakan biaya sendiri (tidak terkait kedinasan)

7 Keuntungan/bunga dari investasi/saham pribadiyang berlaku umum

8Manfaat bagi semua peserta koperasi/organisasi yang berlaku umum

9 Seminar kit/sertifikat dari kegiatan resmi kedinasan yang berlaku umum

Hadiah/beasiswa/tunjangan dari Pemerintah sesuaiperaturan yg berlaku

Dari kompensasi/profesi di luar kedinasan yg tidakterkait dengan tupoksi, tidak ada konflikkepentingan & tidak melanggar kode etik

Sesama rekan kerja (bukan uang maks nilai 200 rb dan total setahun 1 jt dari pemberi yang sama)

11

12

10

12 Jenis Gratifikasi yang Tidak Wajib Lapor KPK

Gratifikasi Online KPK

PERMA 13/2016Pasal 4 Ayat 2 : Korporasi dapat dipidana bila:

Memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana

tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk

kepentingan Korporasi

Melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana

Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk:

•melakukan pencegahan;

•mencegah dampak yang lebih besar;

•memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

5 Korporasi Tbk

Tersangka oleh KPKPasca PERMA 13 /2016

Pasca perma ini, swasta harus melakukan Langkah-Langkah Pencegahan Korupsi

secara serius

RISIKO KORUPSI

BAGI KORPORASI

13

▷ Risiko hukum, pelaku tipikor baik orang atau perusahaan

berisiko mendapat sanksi hukum (penjara, denda, pemberhentian

izin usaha)

▷ Risiko bagi aktivitas komersial dan operasional, berdampak

bagi pembelian, produksi, penjualan, perekrutan, investasi (seperti

debarment dari lelang publik, kondisi keuangan yang tidak

menguntungkan)

▷ Risiko reputasi, terkait posisi perusahaan dan pegawainya di

antara perusahaan lain, keluarga, kolega dan masyarakat umum

yang mengundang konsekuensi lain seperti sanksi komersial di

atas

PAHAMI

Your Company Name 14

PEMBANGUNAN

BISNIS

BERINTEGRITAS

I

PENCEGAHAN KORUPSI UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROGRAM KPK

DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI DUNIA

USAHAKomite Advokasi

Nasional

8 Sektor

Diseminasi

Panduan

CEKKolaborasi KPK denganSetnas PK, OJK, Kementerian BUMN, dan SKK Migas

Migas, Infrastruktur, Kesehatan, Pangan & Kehutanan

Komite Advokasi Daerah

34 Provinsi

Industri Keuangan, Logistik, Telekomunikasi

IBIC 2019Aksi kolaborasi regulator, pelaku usaha dan publik

OUTPUT:Rekomendasi peningkatan• praktik bisnis antisuap• kemudahan berusaha di

Indonesia

GERAKAN PROFESIONAL BERINTEGRITAS

GEDUNG KPK

17 OKTOBER 2016

GERAKAN MEMBANGUN DUNIA USAHA

YANG ANTI SUAP

I N I S I A T I F

ANTIKORUPSI9

KONSEP SISTEM PENCEGAHAN

Panduan dengan pendekatan PDCAR yang dapat

berjalan dengan efektif jika ada KOMITMEN

PIMPINAN PUNCAK KORPORASI

https://kpk.go.id/nuweb/images/Panduan%20Pencegahan

%20Korupsi%20untuk%20Dunia%20Usaha.pdf

Deklarasi Anti-Korupsi; Penyediaan SDM, infrastruktur, finansial; Kebijakan tertulis

dari Pimpinan Puncak; Kode Etik;

Pengawalan upaya pencegahan oleh

Fungsi Pelaksana

Memahami peraturan perundangan yang mengatur pemidanaan korporasi; Mengidentifikasi area risiko korupsi yang dapat berdampak bagi korporasi

Klausul anti korupsi; Uji tuntas;

Pengaturan praktik pemberian;

Kontribusi & Donasi politik; Penyediaan

layanan pengaduan; COI; Pengendalian

transaksi keuangan; Komunikasi; Pelatihan

Berkelanjutan

Pengecekan kembali tahapan

yang telah dilakukan, dari

perencanaan hingga

pelaksanaan.

Fungsi korektif dari tahapan-

tahapan sebelumnya yang

telah dilaksanakan; Langkah

perbaikan yang bisa

dilakukan adalah Pemberian

Sanksi dan Penghargaan

Aksi Kolektif Antikorupsi;

Laporkan Indikasi Tindak

Pidana Korupsi

EVALUASI

KOMITMEN

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

RESPON

PERBAIKAN

AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS

F u n g s i P e l a k s a n a

01

03

05

07

02

04

06

08

Merancang kebijakan integritas organisasi

Melakukan penilaian risiko korupsi

Melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap kebijakan integritas organisasi

Memantau sistem integritas organisasi

Melaksanakan program integritas organisasi

Memantau pelaksanaan rencana mitigasi risiko korupsi

Memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan integritas organisasi

Mengevaluasi sistem integritas organisasi

Memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan kebijakan antikorupsi, terutama suap

Menjadi narasumber (single point of contact) dalam organisasi

terkait peraturan antikorupsi danantisuap

FUNGSI

DASAR

UNIT

KOMPETENSI

Ahli Pembangun IntegritasDisahkan dengan Keputusan Menteri

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 338

Tahun 2017

Ditandatangani padaInternational Business Integrity Conference (IBIC), 12 Desember2017

Ahli Pembangun Integritas 2018

16 Asesor API tersertifikasi

55 API tersertifikasi

“Daftar Sertifikasi API 2019_(nama calon

peserta)_(namainstansi)”

Alasan – Alasan Karyawan

Kunci Diri Pencegahan Korupsi

TERIMAKASIH» profit@kpk.go.id

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana

Korupsi:

Direktorat Pengaduan Masyarakat

PO BOX 575 Jakarta 10120

Telp: (021) 2557 8389

Faks: (021) 5289 2454

SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

Email: pengaduan@kpk.go.id

Informasi Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN):

Direktorat LHKPN

Telp: (021) 2557 8396

Email :informasi.lhkpn@kpk.go.id

Informasi Gratifikasi:

Direktorat Gratifikasi

Telp: (021) 2557 8440

Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Pelayanan Informasi Publik

Hubungan Masyarakat:

Telp: (021) 2557 8498

Faks: (021) 5290 5592

Email: informasi@kpk.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Jln. HR Rasuna Said Kav K-4 Jakarta 12920

Telp: (021) 2557 8300

www. kpk.go.id

www.acch.kpk.go.id

twitter.com/KPK_RI

facebook.com/KomisiPemberantasanKorupsi