MEI 2014 - bi.go.id · dalam buku Laporan Nusantara ini. ... pupuk, bahan baku Peningkatan impor ... pangan karena pasokan diperkirakan akan tersedia cukup

L a p o r a n N u s a n t a r a | 1

MEI 2014

VOLUME 9 NOMOR 2


Halaman ini sengaja dikosongkan


Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Bank Indonesia Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Grup Asesmen Ekonomi Divisi Asesmen Ekonomi Regional Ph. 021-29818119, 29818868 Fax. 021-3452489, 2310553

Daftar Isi 3

Kata Pengantar 5

Bagian I Ringkasan Perkembangan dan Prospek Ekonomi Daerah 7

Bagian II Perekonomian Kawasan Timur Indonesia 13

II.1. Perekonomian Sulawesi, Maluku, dan Papua 15

II.2. Perekonomian Kalimantan 28

II.3. Perekonomian Bali-Nusa Tenggara 39

Bagian III Perekonomian Jawa 49

III.1. Perekonomian Jawa Bagian Timur 51

III.2. Perekonomian Jawa Bagian Tengah 63

III.3. Perekonomian Jawa Bagian Barat 72

III.4. Perekonomian Jakarta 85

Bagian IV Perekonomian Sumatera 99

IV.1. Perekonomian Sumatera Bagian Selatan 101

IV.2. Perekonomian Sumatera Bagian Tengah 113

IV.3. Perekonomian Sumatera Bagian Utara 125

Bagian V Isu Khusus Daerah 139

Isu Khusus 1: Daya Saing Ekspor Manufaktur Daerah

Isu Khusus 2: Dampak Kebijakan Pengaturan Ekspor Mineral Terhadap Perekonomian Kawasan Timur Indonesia

Isu Khusus 3: Dampak Menurunnya Pendapatan Daerah terhadap Likuiditas Perbankan Daerah

Isu Khusus 4: Potensi El Nino dan Dampaknya terhadap Produksi Pangan

Isu Khusus 5: Kemiskinan dan Kebijakan Struktural Dalam Rangka Pengentasannya

139

144

147

150




Dalam proses perumusan kebijakan moneter, Bank Indonesia mempertimbangkan seluruh aspek

perekonomian termasuk berbagai dinamika dan isu terkini yang berkembang di daerah. Pembahasan

menyeluruh tentang perkembangan perekonomian terkini dan berbagai isu strategis yang mengemuka di

daerah dilakukan secara periodik antara Dewan Gubernur dengan para Kepala Kantor Perwakilan Bank

Indonesia dari seluruh Indonesia. Hasil pembahasan tersebut menjadi bagian penting yang melengkapi

pemahaman Bank Indonesia terhadap kondisi makroekonomi dengan berbagai aspek risiko yang

berkembang.

Pada pembahasan bersama antara Dewan Gubernur dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada

7 Mei 2014 disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan

I 2014 mencapai 5,21% (yoy), lebih lambat daripada triwulan sebelumnya yang mencapai 5,72%. Namun,

penurunan kinerja perekonomian tersebut tidak menimpa seluruh daerah. Perlambatan ini terutama

dipengaruhi oleh melambatnya kinerja ekonomi KTI dan beberapa daerah di Jawa yakni Jawa Barat dan

Jawa Tengah. Perlambatan ekonomi di KTI disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor pertambangan,

sementara di Jawa Barat dan Jawa Tengah perlambatan terutama terjadi di sektor pertanian. Sebaliknya,

kinerja ekonomi di beberapa daerah lain masih cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tumbuh

mendekati 6%, dan Jawa Timur bahkan lebih tinggi daripada 6% pada triwulan I 2014.

Kedua, terkait dengan perkembangan inflasi di daerah, selama triwulan I hingga April 2014 sebagian

besar daerah di Indonesia berada dalam tren inflasi yang menurun. Perkembangan ini dipengaruhi oleh

harga komoditas pangan yang menurun akibat mulai masuknya masa panen di beberapa daerah sentra

produksi dan terjaganya kelancaran distribusi barang. Selain itu, peran aktif Tim Pengendalian Inflasi

Daerah (TPID) dalam mengatasi gangguan pasokan pangan juga berkontribusi positif terhadap

terkendalinya harga pangan di berbagai daerah. Meskipun demikian, beberapa daerah di KTI seperti

Papua, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, dan Maluku Utara masih mencatat kenaikan

inflasi yang cukup tinggi.

Ketiga, mencermati perkembanganan terakhir kinerja ekonomi daerah, maka untuk keseluruhan tahun

2014 pertumbuhan ekonomi daerah secara agregat diperkirakan berada pada kisaran yang sedikit lebih

rendah dibandingkan tahun 2013. Perlambatan tersebut lebih banyak disebabkan oleh menurunnya

kinerja ekspor barang tambang karena konsolidasi yang tengah dilakukan terkait kebijakan pengaturan

ekspor mineral disertai risiko dinamika pemulihan ekonomi global yang masih rentan. Perlambatan

ekonomi terutama akan terjadi di KTI mengingat perekonomian di kawasan ini sangat diwarnai oleh

aktivitas di sektor pertambangan. Sebaliknya, pertumbuhan permintaan domestik diperkirakan lebih

tinggi terutama terkait dengan masih kuatnya konsumsi rumah tangga, sehingga dapat menahan

pelemahan ekonomi lebih lanjut.

Keempat, laju inflasi di daerah untuk keseluruhan 2014 diperkirakan masih berada pada lintasan yang

konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi nasional sebesar 4,5%±1%. Perkembangan terakhir

mengindikasikan propek pasokan dan distribusi yang terjaga. Namun, Bank Indonesia terus mewaspadai

sejumlah risiko inflasi ke depan, termasuk gangguan pasokan pangan akibat El Nino dan fenomena alam

lainnya, kenaikan tarif tenaga listrik (TTL), dan dampak depresiasi rupiah. Terkait dengan hal ini, upaya


untuk membawa inflasi kembali ke arah sasarannya akan terus ditingkatkan melalui penguatan koordinasi

antara Bank Indonesia dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Asesmen lebih lengkap mengenai dinamika terkini dan prospek ekonomi daerah diuraikan secara lengkap

dalam buku Laporan Nusantara ini. Penyusunan buku Laporan Nusantara dilakukan bersama oleh

Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter (DKEM) di kantor pusat Bank Indonesia dan para peneliti

ekonomi dari seluruh Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia. Laporan Nusantara edisi kali ini juga

mengangkat beberapa isu strategis daerah yang memiliki dampak pada kinerja nasional, yakni daya saing

ekspor manufaktur; dampak pemberlakuan kebijakan pengaturan ekspor mineral terhadap prospek

kinerja sektor pertambangan; dampak menurunnya prospek kinerja sektor pertambangan terhadap

prospek pendapatan pemerintah daerah dan kondisi likuiditas perbankan di daerah; potensi terjadinya El-

Nino dan dampaknya terhadap prospek produksi pangan daerah; serta isu struktural terkait

permasalahan kesenjangan pendapatan yang meningkat dan masih besarnya angka kemiskinan di daerah.

Akhir kata, kami berharap buku Laporan Nusantara ini dapat menjadi referensi para pemangku

kepentingan dan pemerhati ekonomi daerah, serta menjadi salah satu kontribusi Bank Indonesia dalam

pembangunan ekonomi daerah.

Jakarta, 12 Mei 2014

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter


Bagian I

Ringkasan Perkembangan dan Prospek Ekonomi Daerah

PERKEMBANGAN TERKINI EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2014 mencapai 5,21% (yoy), lebih lambat daripada

triwulan sebelumnya yang mencapai 5,72%. Namun, penurunan kinerja ekonomi tersebut tidak menimpa

seluruh daerah. Kawasan yang mengalami perlambatan adalah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan

beberapa daerah di Jawa, yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebaliknya, kinerja ekonomi di beberapa

daerah lain masih cukup kuat. Di kawasan Sumatera, pertumbuhan ekonomi relatif stabil, sedangkan DKI

Jakarta bahkan tumbuh lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya.

Gambar I.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I 2014

Perlambatan ekonomi di KTI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah juga tidak menimpa seluruh sektor ekonomi

di daerah-daerah tersebut. Di KTI, masalah lebih banyak melanda sektor pertambangan, sedangkan di

Jawa Barat dan Jawa Tengah, perlambatan terutama terjadi di sektor pertanian. Ketergantungan

perekonomian KTI terhadap sektor tambang sangat tinggi, yaitu sekitar 23%. Sejalan dengan itu,

pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut menurun tajam sebagai dampak dari diberlakukannya

kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah dan melemahnya permintaan ekspor batubara di negara-

negara mitra dagang, terutama Tiongkok. Pembatasan ekspor mineral mentah sangat berdampak pada

penurunan kinerja ekonomi di Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tenggara, sementara penurunan

permintaan ekspor batubara sangat berdampak terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Pengaruh

Tiongkok terhadap kinerja ekspor batubara KTI sangat besar karena 28% dari total ekspor batubara

Indonesia ditujukan ke negara tersebut dan 99% dari total ekspor tersebut dipasok oleh KTI. Sementara

itu, kinerja sektor pertanian di Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami penurunan sejalan dengan

mundurnya masa panen akibat bencana banjir di sejumlah daerah sentra produksi.

Sumber: BPS, diolah


Di sisi inflasi, selama triwulan I hingga April 2014 sebagian besar daerah di Indonesia berada dalam tren

inflasi yang menurun. Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh harga komoditas pangan yang menurun

akibat mulai masuknya masa panen di beberapa daerah sentra produksi dan terjaganya kelancaran

distribusi barang. Selain itu, peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengatasi

gangguan pasokan pangan juga berkontribusi positif terhadap terkendalinya harga pangan di berbagai

daerah. Koreksi harga pangan, moderasi permintaan domestik, dan ekspektasi inflasi yang terjaga pada

gilirannya berkontribusi pada terkendalinya inflasi inti di berbagai daerah. Meskipun demikian, beberapa

daerah di KTI seperti Papua, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, dan Maluku Utara masih

mencatat kenaikan inflasi yang cukup tinggi. Hal ini terutama terkait dengan kenaikan harga beberapa

komoditas pangan dan dampak dari kenaikan tuslah (surcharge) angkutan udara dan airport tax.

Gambar I.2. Peta Inflasi Daerah, April 2014

Memasuki triwulan II 2014, perkembangan berbagai indikator ekonomi di daerah mengindikasikan arah

pertumbuhan ekonomi yang membaik. Sektor pertanian yang memasuki masa panen, kinerja sektor

perdagangan, hotel dan restoran (PHR) yang membaik, seiring dengan permintaan domestik yang masih

kuat, diperkirakan dapat mendorong perekonomian Jawa. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan

juga diperkirakan berdampak positif bagi meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Jakarta, Sumatera

dan KTI. Meski demikian, perbaikan ekonomi KTI masih menghadapi tantangan mengingat konsolidasi di

sektor tambang masih berlanjut terkait kebijakan pengaturan ekspor minerba.

Sumber: BPS, diolah


Tabel I.1. Tendensi Arah Perekonomian Daerah Triwulan II 2014

Bag.

Utara

Bag.

Tengah

Bag.

SelatanBag. Barat

Bag.

Tengah

Bag.

Timur

Kaliman

tan

Bali-

NustraSulampua

PDB/PDRB

Konsumsi RT

Ekspektasi

meningkat, kredit

konsumsi

meningkat

Penyelenggaraan

Pemilu, ekspektasi

meningkat

Penyelenggaraan

Pemilu, aktivitas

dagang meningkat,

dan liburan sekolah

Penyelenggaraan

Pemilu, kunjungan

wisatawan

meningkat, aktivitas

dagang

Konsumsi

Pemerintah

Dropping DBH

Migas stlh tertunda

pada Tw I

Realisasi proyek

pemerintah a.l MRT,

jalan tol pelabuhan

Realisasi proyek

pemerintah,

dropping dana utk

Kab/Kota di Jabar

stlh tertunda pada

Tw I

Penyelenggaraan

Pemilu, mulai

direalisasikan

proyek pemerintah,

pencairan DBH

Migas

Investasi

(PMTB)

Investor wait and

see untuk hasil

Pemilu

Investor wait and

see untuk hasil

Pemilu

Pabrik baru,

realisasi proyek

infrastruktur,

investasi smelter

Investasi smelter

dan realisasi

proyek infrastruktur

Ekspor LNPenurunan produksi

TBS

Peningkatan ekspor

manufaktur

Perbaikan

permintaan global,

peningkatan ekspor

manufaktur

Pemberlakuan UU

Minerba dan bea

keluar ekspor

komoditas

Impor LNPeningkatan

kebutuhan impor

pupuk, bahan baku

Peningkatan impor

bahan baku industri

Peningkatan impor

bahan baku industri

Terbatasnya kinerja

tambang

KTISumatera Jakarta Jawa

*) Prakiraan arah kondisi ekonomi secara tahunan (year-on-year)

Dari sisi inflasi, tren penurunan inflasi diperkirakan masih akan berlanjut pada triwulan II 2014. Inflasi

triwulan II 2014 secara agregat diperkirakan berada di kisaran 7,0%, lebih rendah daripada realisasi

triwulan I 2014 sebesar 7,25%. Tekanan inflasi yang lebih rendah terutama berasal dari kelompok bahan

pangan karena pasokan diperkirakan akan tersedia cukup. Pasokan di sentra-sentra produksi pangan,

seperti Jawa dan Sumatera, diperkirakan meningkat seiring dengan masuknya masa panen pada awal

triwulan II 2014. Penurunan tekanan harga juga akan didukung oleh komoditas kelompok bumbu-

bumbuan, seperti cabe dan bawang merah, sejalan dengan melimpahnya pasokan.

Meskipun tekanan inflasi triwulan II 2014 berada pada tren yang menurun, beberapa daerah di KTI,

antara lain Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Barat, serta di sebagian kawasan Jawa, terutama

Banten, diperkirakan mengalami inflasi yang lebih tinggi daripada daerah-daerah lain. Hal ini dipengaruhi

oleh kenaikan airport tax di sejumlah bandar udara. Selain itu, lebih tingginya tekanan inflasi di KTI dipicu

oleh potensi kenaikan harga tiket pesawat karena meningkatnya permintaan, terkait banyaknya festival

internasional serta kegiatan konferensi dan pameran (Meeting, Incentives, Confereces and

Exhibition/MICE) yang akan diselenggarakan pada triwulan II 2014 (high season). Selain itu, masalah

distribusi pangan yang lebih kompleks di KTI menyebabkan gejolak harga pangan di kawasan ini lebih

tinggi daripada daerah-daerah lainnya.

Kendati kinerja ekonomi di beberapa daerah mengalami penurunan, stabilitas sistem keuangan di daerah

masih terjaga. Kondisi ini tercermin pada tingkat risiko penyaluran kredit di daerah-daerah yang secara

umum masih berada pada level aman. Di beberapa daerah memang terjadi kenaikan non performing

loans (NPL), terutama di beberapa daerah di Sulawesi terkait dengan menurunnya aktivitas di sektor

tambang, tetapi belum sampai pada tingkat yang membahayakan. Secara umum, kondisi likuiditas

perbankan di daerah juga masih aman, meskipun di beberapa daerah yang ekonominya sangat

bergantung pada sektor tambang terjadi penurunan kinerja APBD yang kemudian berdampak pada

penurunan DPK di daerah-daerah tersebut.

Sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, transaksi keuangan melalui sistem

pembayaran juga cenderung melambat. Selama triwulan I 2014, transaksi pembayaran melalui sistem BI-

RTGS rata-rata mencapai Rp17,3 ribu triliun per bulan, lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang

rata-rata mencapai Rp23,0 ribu triliun per bulan. Volume transaksi pembayaran juga mengalami

penurunan dari rata-rata sebesar 39 ribu transaksi pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 26 ribu


transaksi selama triwulan I 2014. Demikian pula dengan aliran uang tunai di berbagai kantor Bank

Indonesia di daerah yang cenderung menurun sesuai perkembangan aktivitas ekonomi. Sesuai pola

musiman yang berlaku selama ini, aliran uang di berbagai daerah di KTI selama triwulan I 2014 cenderung

lebih rendah daripada periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi serupa juga terlihat pada aliran

uang tunai di berbagai daerah lainnya di Jawa dan Sumatera. Bank Indonesia di berbagai daerah secara

konsisten terus melakukan upaya untuk memastikan seluruh wilayah Nusantara memperoleh uang layak

edar sesuai kebutuhan, termasuk menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses

infrastruktur.

PROSPEK EKONOMI DAERAH DAN TANTANGAN KE DEPAN

Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2014

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 diperkirakan akan berada pada kisaran 5,1%-5,5%

(yoy), lebih rendah daripada tahun 2013 yang mencapai 5,78% (yoy). Perlambatan tersebut lebih banyak

disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor barang tambang akibat ekonomi Tiongkok yang melambat

dan kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Perlambatan ekonomi terutama akan terjadi di KTI

mengingat dinamika ekonomi di wilayah ini sangat diwarnai oleh aktivitas di sektor pertambangan.

Sebaliknya, pertumbuhan permintaan domestik diperkirakan lebih tinggi terutama terkait dengan masih

kuatnya konsumsi rumah tangga, sehingga dapat menahan pelemahan ekonomi lebih lanjut.

Berbeda dengan daerah-daerah lainnya, perekonomian Jakarta pada tahun 2014 diprakirakan mampu

tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dinamika perekonomian Jakarta sangat dipengaruhi oleh

aktivitas di bidang jasa layanan. Kuatnya daya beli masyarakat Jakarta, sebagaimana tercermin dari

tingkat konsumsi yang relatif tinggi, menjadi faktor pendorong masih kuatnya perekonomian Jakarta.

Kondisi ini semakin diperkuat dengan berbagai kegiatan terkait pemilu 2014 yang mendorong

meningkatnya konsumsi masyarakat.

Sejalan dengan tren penurunan inflasi yang terjadi hingga April 2014, laju inflasi di daerah untuk

keseluruhan 2014 diperkirakan akan lebih rendah daripada tahun 2013. Secara bersama-sama, tren

penurunan inflasi di berbagai daerah diperkirakan dapat mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional

tahun 2014 sebesar 4,5±1%.

Tantangan Ke Depan

Ke depan, berbagai risiko dan tantangan, baik yang bersifat umum maupun spesifik daerah,

diperkirakan masih akan membayangi prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah.

Pertama, pemulihan ekonomi global yang masih rentan, terutama di negara-negara yang merupakan

mitra dagang utama, dapat menghambat prospek pemulihan kinerja ekspor daerah. Perkembangan

terakhir mengindikasikan prospek ekonomi Tiongkok cenderung terus melambat sehingga akan

memberikan dampak pada daerah-daerah yang memiliki pangsa ekspor yang cukup besar ke negara

tersebut.

Kedua, pemberlakuan kebijakan pengaturan ekspor mineral dapat menurunkan prospek kinerja sektor

pertambangan. Perkembangan selama tiga bulan pertama sejak diterapkannya kebijakan tersebut telah

memberikan dampak yang lebih dalam dari yang diperkirakan sebelumnya, khususnya terhadap kinerja

ekonomi berbagai daerah di KTI. Dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk


mendorong percepatan pembangunan smelter di berbagai daerah menjadi faktor yang sangat penting.

Termasuk dalam hal ini adalah dukungan kemudahan administrasi terkait prosedur dan perizinan

pembangunan smelter, dan dukungan infrastruktur, seperti pasokan listrik yang memadai. Dalam

jangka panjang, langkah kebijakan pengaturan ekspor mineral yang ditempuh oleh pemerintah

diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan nilai tambah bagi perekonomian,

khususnya bagi daerah-daerah yang didominasi oleh kegiatan pertambangan.

Ketiga, menurunnya prospek kinerja sektor pertambangan dalam jangka pendek dapat berdampak

negatif terhadap prospek pendapatan pemerintah daerah dan kondisi likuiditas perbankan di daerah.

Penurunan pendapatan pemerintah daerah ini selanjutnya dapat memengaruhi kapasitas fiskal daerah

dalam pembiayaan pembangunan ekonomi daerah, terutama di daerah-daerah yang selama ini

mengandalkan pada sumber pendapatan dari sumber daya alam, khususnya tambang. Selain itu,

implikasi dari penurunan pendapatan daerah tersebut juga berpotensi memberikan risiko bagi likuiditas

perbankan daerah, khususnya bagi bank yang komposisi sumber pendanaan terbesarnya berasal dari

dana milik pemerintah daerah.

Keempat, daya saing ekspor manufaktur Indonesia secara umum masih rendah dan cenderung

menurun. Secara spasial, kekuatan daya saing ekspor manufaktur Indonesia hanya berada di kawasan

Jawa, itu pun dengan tren yang menurun. Mengatasi hal ini, diperlukan transformasi struktural untuk

meningkatkan daya saing ekspor manufaktur ke depan. Langkah prioritas harus diarahkan pada upaya

meningkatkan kapasitas lokal dalam memasok kebutuhan bahan baku bagi industri di dalam negeri

sebagai substitusi impor. Di samping itu, perlu dilakukan konfigurasi ulang dari rantai pasok antar

daerah untuk mendukung peningkatan efisiensi dan nilai tambah perekonomian.

Keempat, potensi terjadinya El-Nino dapat menurunkan produksi pangan. Di tengah prospek produksi

pangan yang tidak setinggi perkiraan sebelumnya akibat sejumlah bencana alam yang terjadi di awal

tahun, potensi El-Nino ini dapat meningkatkan risiko kenaikan inflasi pangan. Fenomena El–Nino

diperkirakan mulai terjadi pada pertengahan tahun dengan intensitas lemah. Namun, beberapa

lembaga memperkirakan intensitas El-Nino akan meningkat. Pengalaman historis menunjukkan bahwa

El-Nino berdampak pada kerusakan lahan (puso) dan penurunan produksi padi, sebagaimana terjadi

pada tahun 1997 dengan intensitas El-Nino kuat dan tahun 2006 dengan intensitas El-Nino lemah.

Indikasi terjadinya El-Nino terlihat dari prakiraan musim kemarau yang terjadi lebih awal dengan tingkat

kekeringan yang lebih tinggi. Beberapa daerah yang telah menunjukkan tanda-tanda kekeringan lebih

awal adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Untuk menghadapi berbagai risiko inflasi yang

dapat terjadi hingga akhir tahun 2014, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang lebih intens antara

Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Pemantauan terhadap perkembangan

produksi pangan perlu dilakukan secara lebih intensif. Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

menjadi krusial dalam rangka mengantisipasi penurunan produksi pangan tersebut. Melalui forum ini

dapat dirumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan, termasuk juga mendorong kerjasama

antardaerah untuk menstabilkan pasokan pangan dan harga.

Kelima, permasalahan kesenjangan pendapatan yang meningkat dan masih besarnya angka kemiskinan

di daerah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong kembali naiknya

pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan melalui strategi yang lebih inklusif. Hasil studi yang dilakukan

oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan masih

besarnya angka kemiskinan, yakni terkait dengan rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita dan

rendahnya akses masyarakat terhadap pekerjaan formal yang berkualitas. Kedua faktor utama tersebut


terkait erat dengan masih terbatasnya pendidikan dan keahlian yang dimiliki, keterbatasan konektivitas,

serta rendahnya tingkat keandalan dan aglomerasi industri di daerah.

Laporan Nusantara ini disarikan dari hasil pertemuan Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan Kepala-Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah di seluruh Indonesia pada 7 Mei 2014 di Jakarta. Pertemuan dilakukan setiap triwulannya untuk membahas perkembangan terkini dan berbagai isu strategis yang

menjadi perhatian di daerah sebagai bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan moneter di Bank Indonesia


Bagian II

Perekonomian Kawasan Timur Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada triwulan I 2014 melambat cukup dalam.

Secara agregat, perekonomian KTI tercatat tumbuh 4,6% (yoy) setelah pada triwulan IV 2013 mampu

tumbuh hingga mencapai 6,6% (yoy). Perlambatan terutama terjadi di sejumlah provinsi basis kegiatan

pertambangan mineral utama, seperti Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Barat.

Kondisi ini terkait dengan menurunnya kinerja sektor tambang sebagai dampak penyesuaian yang

dilakukan oleh pelaku usaha di sektor tambang pasca diterapkannya kebijakan pengaturan ekspor

mineral pada Januari 2014. Orientasi penjualan ke luar negeri yang dominan serta kapasitas pabrik

pemurnian mineral yang masih terbatas memengaruhi kegiatan produksi tambang tembaga (Papua dan

Nusa Tenggara), nikel (Sulawesi), dan bauksit (Kalimantan). Sementara itu, aktivitas industri di Tiongkok

yang melambat mendorong perlambatan permintaan batubara (thermal coal) dari Kalimantan Timur

sehingga berdampak terhadap rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.

Memasuki triwulan II 2014, beberapa indikator perekonomian menunjukkan adanya potensi kembali

naiknya pertumbuhan ekonomi walaupun terbatas. Perbaikan ekonomi akan banyak ditopang oleh

menguatnya aktivitas konsumsi seiring dengan masuknya musim perayaan hari besar keagamaan

(Paskah, Galungan, Ramadhan) dan masa liburan sekolah. Konsumsi pemerintah juga diperkirakan

mampu menunjukkan perkembangan yang positif. Adanya kemungkinan realisasi pembayaran gaji ke-13

PNS dan mulai direalisasikannya pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sempat tertunda diperkirakan

dapat menjadi pemicu realisasi belanja pemerintah sehingga mendukung membaiknya pertumbuhan

ekonomi. Prospek kenaikan pertumbuhan ekonomi di KTI juga didukung oleh berlanjutnya pembangunan

beberapa proyek infrastruktur pemerintah berskala besar dan juga realisasi pembangunan smelter di

sejumlah daerah.

Di sisi lain, ekspor ke luar negeri diperkirakan masih terbatas sehingga belum mampu mendorong

kenaikan pertumbuhan ekonomi KTI lebih lanjut. Kontraksi ekspor yang cukup dalam diprakirakan terjadi

di Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat karena

mayoritas hasil produksi tambangnya diekspor ke luar negeri. Perkembangan hingga pertengahan Mei

2014 mengindikasikan belum adanya ekspor mineral yang dilakukan dari KTI. Di samping itu, kinerja

ekspor batubara dari Kalimantan diperkirakan masih dibayangi oleh melemahnya permintaan, terutama

dari Tiongkok.

Dari sisi harga, perkembangan inflasi hingga April 2014 menunjukkan kenaikan yang didorong oleh

meningkatnya tekanan inflasi volatile food dan administered prices. Inflasi yang tinggi tercatat di Sulawesi

Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Meningkatnya harga pangan disebabkan oleh belum optimalnya produksi ikan budidaya, ikan tangkap,

dan aneka bumbu. Meskipun demikian, pada triwulan II 2014 tekanan inflasi di berbagai daerah di KTI

diperkirakan akan stabil. Hal ini didukung oleh adanya panen raya, dan berkurangnya kendala distribusi

terkait cuaca yang lebih kondusif. Kondisi tersebut diperkirakan akan dapat mengimbangi tekanan

kenaikan harga yang kemungkinan akan berasal dari kelompok administered prices sebagai dampak

kenaikan tarif tenaga listrik serta faktor musiman terkait hari raya keagamaan, dan libur sekolah.

Berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), antara lain

penyempurnaan sistem informasi harga pangan, rekomendasi pengaturan HET LPG, rehabilitasi sarana


irigasi, serta penerapan teknologi pangan yang tepat guna, diharapkan akan dapat memitigasi dampak

dari kenaikan harga administered prices dan faktor musiman tersebut.

Pada triwulan I 2014, pembiayaan perbankan di KTI tumbuh melambat menjadi 17,1% (yoy)

dibandingkan 19,8% (yoy) pada triwulan IV 2013. Pembiayaan kepada hampir seluruh sektor korporasi

tumbuh melambat, terutama untuk sektor pertambangan dan industri. Pembiayaan kepada sektor

rumah tangga juga menunjukkan tendensi melambat, terutama KPR, yang dipengaruhi oleh kenaikan

suku bunga. Sementara itu, pembiayaan kepada UMKM masih tumbuh cukup tinggi dengan pangsa

terhadap total pembiayaan sebesar 32,8%. Sementara itu, sesuai dengan pola historisnya, transaksi tunai

dan nontunai (melalui SKNBI dan BI-RTGS) cenderung menurun pada triwulan I 2014. Hal ini merupakan

siklus yang normal terjadi di awal tahun karena nasabah lebih banyak melakukan penyetoran

dibandingkan penarikan.

Ke depan, perekonomian KTI masih dihadapkan pada risiko yang bersumber dari konsolidasi yang

dilakukan di sektor pertambangan serta kerentanan permintaan ekspor dari negara mitra dagang utama.

Perekonomian KTI untuk keseluruhan tahun 2014 diperkirakan tumbuh di kisaran 4,8% - 5,3%, melambat

dari tahun 2013 (5,8%, yoy). Sumber pertumbuhan akan berasal dari meningkatnya produksi bahan baku

industri nonmigas serta masih kuatnya konsumsi. Tantangan jangka menengah adalah memastikan

realisasi pembangunan smelter untuk hilirisasi produk mineral serta meningkatkan produktivitas sektor

pertanian.

Pada sisi harga, inflasi tahun 2014 diprakirakan berada pada kisaran 4,9% - 5,4%, lebih rendah dari tahun

2013 (7,8%, yoy). Terkendalinya inflasi inti dan minimalnya rencana kebijakan pemerintah terkait harga

(administered price) mendukung arah proyeksi tersebut. Adapun faktor risiko yang perlu diwaspadai

adalah fenomena El-Nino yang dapat menurunkan produksi padi serta naiknya tarif listrik industri secara

bertahap. Tantangan yang mengemuka dalam koordinasi pengendalian harga di KTI adalah bagaimana

mendorong dan mengelola pembentukan TPID di seluruh DATI II serta mengoptimalkan kerjasama

antardaerah dalam proses distribusi, termasuk penguatan infrastruktur transportasi.


Bagian II.1 Perekonomian Sulawesi, Maluku, dan Papua

PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian berbagai daerah di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) secara agregat tumbuh

melambat pada triwulan I 2014. Beberapa provinsi seperti Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan

Sulawesi Tengah mengalami perlambatan yang cukup dalam sehingga pertumbuhan ekonomi Sulampua

tercatat sebesar 5,5% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya (10,4%, yoy). Perlambatan tersebut

sejalan dengan proyeksi sebelumnya dan terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor

pertambangan (tembaga dan nikel) akibat implementasi pengaturan ekspor mineral dalam bentuk

mentah sejak awal Januari 2014.

Pada triwulan II 2014, perkembangan beberapa indikator ekonomi terkini di berbagai daerah di wilayah

Sulampua mengindikasikan potensi penguatan kinerja ekonomi. Faktor pendorong pertumbuhan antara

lain adalah kegiatan sektor industri pengolahan serta perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) yang

diperkirakan meningkat karena faktor musiman. Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Sulampua

diperkirakan ditopang oleh masih kuatnya konsumsi dan investasi bangunan. Untuk keseluruhan tahun

2014, pertumbuhan ekonomi Sulampua diproyeksikan tumbuh melambat pada kisaran 5,6% - 6,1% (yoy)

terutama sebagai imbas penurunan produksi dan ekspor mineral.

Konsumsi

Konsumsi Rumah Tangga

Pada triwulan I 2014, konsumsi rumah tangga (termasuk konsumsi nirlaba) kembali mengalami

percepatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tumbuh

sebesar 7,4% (yoy) setelah mencatat pertumbuhan 6,8% (yoy) pada triwulan IV 2013. Sejalan dengan

rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2014 di wilayah Sulampua yang tercatat cukup

tinggi yaitu sekitar 18% (yoy), indeks keyakinan konsumen (IKK) di beberapa daerah menunjukkan

peningkatan pada triwulan I 2014 (Grafik II.1.1). Meningkatnya konsumsi rumah tangga juga didukung

oleh membaiknya pertumbuhan volume perdagangan barang antardaerah (Grafik II.1.2) serta Nilai Tukar

Petani (NTP) di beberapa daerah yang mengindikasikan perbaikan kesejahteraan masyarakat.

80

85

90

95

100

105

110

100110120130140150160170180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

I II III IV I II III IV I II

2012 2013 2014

IndeksIndeks

IKK Gorontalo IKK Ambon

IKK Jayapura IKK Manokwari

IPER Makassar - Skala Kanan

Sumber : Kantor Administrasi Pelabuhan

Grafik II.1.1. Indeks Indikator Konsumsi,Survei dari Bank Indonesia

Grafik II.1.2. Volume Bongkar dan Muar Barang


Berdasarkan perkembangan indikator terkini, konsumsi rumah tangga diprakirakan tumbuh stabil pada

triwulan II 2014. Hal ini didukung oleh maraknya aktivitas di sektor PHR. Secara historis, Indeks Penjualan

Eceran Riil (IPER) menunjukkan kegiatan perdagangan yang relatif stabil dengan potensi meningkat pada

triwulan II 2014 (Grafik II.1.1). Penopang aktivitas perdagangan dan pariwisata yang lain adalah perayaan

hari besar keagamaan (Paskah, Ramadhan), masa liburan sekolah, serta pelaksanaan beberapa kegiatan

berskala nasional maupun internasional, diantaranya Sail Raja Ampat 2014 (Juni), World Coral Reef

Conference (WCRC) 2014 di Manado (Mei), Sulawesi Tengah Expo 2014 di Palu (April), Makassar

International Food Expo (Mei), serta Legu Gam Festival 2014 di Ternate (April). Selain itu, meski berada

dalam tren yang melambat, kredit konsumsi masih mencatat angka pertumbuhan yang tinggi sehingga

memberikan indikasi tetap kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat ke depan (Grafik II.1.3).

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah di Sulampua mengalami deselerasi pada triwulan I 2014 dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya. Konsumsi pemerintah hanya mampu tumbuh sebesar 7,5% (yoy) dari 8,9% (yoy)

pada triwulan IV 2013. Hal tersebut dipengaruhi oleh pola siklikal penyerapan anggaran belanja

pemerintah daerah (pemda) yang cenderung rendah di awal tahun serta efek tingginya pertumbuhan

konsumsi pemerintah pada akhir tahun 2013. Kendala realisasi belanja juga terkait dengan pergantian

formasi pelaksana program kerja yang mengakibatkan adanya proses adaptasi awal bagi karyawan

pelaksana maupun petugas administrasi anggaran yang baru. Indikasi perlambatan konsumsi pemerintah

tersebut tercermin dari posisi giro milik pemerintah daerah (pemda) di triwulan I 2014 yang cenderung

lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (Grafik II.1.3).

Pada triwulan II 2014, realisasi belanja pemda diprakirakan membaik dan tumbuh lebih tinggi dari

triwulan sebelumnya. Pada periode ini, konsumsi pemerintah terutama akan didorong oleh peningkatan

belanja seiring bertambahnya realisasi proyek pembangunan milik pemda dan adanya pembayaran gaji

ke-13 PNS di akhir triwulan II 2014. Berlangsungnya beberapa kegiatan internasional yang dikelola pemda

juga dinilai akan turut mengatrol realisasi anggaran belanja. Kendala pergantian formasi akibat mutasi

juga semakin minimal sehingga pelaksanaan program kerja pemerintah dapat berlangsung dengan

intensitas yang lebih tinggi.

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia

Grafik II.1.3. Pertumbuhan Kredit Menurut Jenis Penggunaan dan Baki Debet Giro Pemerintah Daerah

Grafik II.1.4. Realisasi Pengadaan Semen


Investasi

Kinerja investasi Sulampua tumbuh tinggi dengan arah yang meningkat pada triwulan I 2014.

Pertumbuhan investasi yang dilihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat tumbuh

sebesar 12,2% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV 2013 (10,3%, yoy). Investasi di hampir semua provinsi

tumbuh di atas 10%. Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara mencatat kenaikan yang

signifikan. Peningkatan investasi didorong oleh pembangunan smelter, infrastruktur transportasi, fasilitas

kesehatan, serta pembangkit listrik yang berlangsung di beberapa daerah. Hal ini terkonfirmasi dari

akselerasi impor barang modal dan realisasi pengadaan semen Sulampua pada triwulan I 2014 (Grafik

II.1.4).

Pertumbuhan investasi diprakirakan terus meningkat pada triwulan II 2014 seiring realisasi investasi

pemerintah serta proyek multiyears, termasuk proyek MP3EI. Proyek yang masih berlanjut antara lain

adalah pengembangan dan pembangunan bandara (Haluoleo Kendari, Jalaluddin Gorontalo, Bandara

Wamena), pembangunan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), tol Manado-Bitung, PLTA Tumbuan, PLTU

Belang Belang, serta proyek superblok kantor pemerintahan Provinsi Gorontalo. Investasi swasta

terutama didorong pembangunan pabrik smelter (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,

Maluku Utara), pabrik minyak goreng (Sulawesi Barat), pusat perbelanjaan di Palu dan Manado,

pembangunan hotel di Sorong, pabrik semen di Manokwari, serta pembangunan kabel serat optik di

Papua. Indikator pembiayaan investasi juga diproyeksikan masih dapat tumbuh di atas angka 30% secara

tahunan (Grafik II.1.3).

Perdagangan Luar Negeri

Ekspor

Ekspor luar negeri dari Sulampua menurun tajam dan terkontraksi pada triwulan I 2014 setelah tumbuh

tinggi pada triwulan IV 2013. Kinerja penjualan sektor tradable turun hingga 4,3% (yoy) setelah tumbuh

20,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Penurunan terutama disumbang oleh daerah basis

pertambangan mineral yaitu Papua (tembaga), Sulawesi Tenggara (nikel), Sulawesi Tengah (nikel), dan

Maluku Utara (nikel). Diberlakukannya UU Minerba No. 4 Tahun 2009 pada awal tahun telah

menghentikan kegiatan ekspor mineral mentah secara masif. Penurunan ekspor mineral berdampak

signifikan bagi Sulampua karena pangsa komoditas pertambangan yang mencapai 54% dari total ekspor

luar negeri Sulampua.

Pada triwulan II 2014, kinerja ekspor Sulampua diprakirakan belum akan membaik dan cenderung

mengalami kontraksi yang lebih dalam. Hingga saat ini, eksportir mineral terdaftar belum memiliki

rekomendasi untuk melakukan ekspor dari Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM. Hal ini

mengindikasikan nihilnya ekspor mineral dari Indonesia pada umumnya, dan Sulampua pada khususnya.

Di sisi lain, walaupun harga komoditas utama mulai pulih dan hasil liaison memberikan informasi adanya

peningkatan kinerja ekspor produk olahan ikan dan minyak nabati, ekspor luar negeri secara total dinilai

tidak akan mengalami akselerasi. Hal ini didorong oleh belum maksimalnya kinerja manufaktur negara

mitra dagang, khususnya negara-negara di Asia Timur (Grafik II.1.5).


Impor

Berlawanan dengan ekspor, impor luar negeri tercatat tumbuh menguat pada triwulan I 2014. Angka

pertumbuhan impor luar negeri tercatat sebesar 33,1% (yoy), jauh lebih tinggi dari triwulan IV 2013

(2,8%, yoy). Menguatnya impor seiring dengan kegiatan investasi yang juga meningkat di awal tahun.

Untuk mendukung proyek pembangunan, impor mesin dan peralatan pembangunan, mesin listrik, serta

besi dan baja tercatat cukup besar. Di samping itu, impor gandum juga meningkat sebagai bahan dasar

pengolahan terigu. Hal ini mendorong volume pertumbuhan barang modal dan bahan baku tumbuh lebih

tinggi dari triwulan sebelumnya (Grafik II.1.6).

Pada triwulan II 2014, impor luar negeri Sulampua diprakirakan tumbuh sedikit melambat dibandingkan

dengan triwulan I 2014. Meski masih berada pada tingkat yang tinggi karena dipacu kegiatan investasi

dan dorongan kebutuhan industri pengolahan, impor barang modal dan bahan baku dinilai tidak akan

tumbuh lebih baik dari capaian sebelumnya. Terlebih, belum adanya rencana impor pesawat terbang

yang dapat mengakselerasi laju pertumbuhan seperti yang terjadi pada triwulan II 2013 sehingga akan

terjadi pelemahan pertumbuhan akibat efek basis perhitungan. Hal ini masih ditambah dengan kinerja

ekspor pertambangan yang juga diprakirakan turun sehingga kebutuhan barang modal dan bahan baku

yang mendukung kegiatan produksi perusahaan tambang ikut melambat.

Sumber : Bloomberg Sumber : Bea Cukai, diolah

Grafik II.1.5. Purchasing Managers Index Manufaktur Negara Tujuan Ekspor

Grafik II.1.6. Pertumbuhan Volume Impor Luar Negeri Menurut Kategori Barang

Kinerja Sektor Utama Daerah

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar -18,4% (yoy) pada triwulan I 2014.

Angka penurunan tersebut berada jauh di bawah pertumbuhan triwulan IV 2013 yang tercatat sebesar

22,6% (yoy). Pemberlakuan UU Minerba membuat kegiatan produksi konsentrat tembaga dari

perusahaan tambang di Papua tidak optimal. Tingkat produksi disesuaikan dan berada di bawah

kapasitas normal untuk memenuhi kebutuhan pengolahan dalam negeri saja. Di Sulawesi Tenggara, dari

hasil liaison, produsen utama bijih nikel menyatakan komitmennya untuk mematuhi UU Minerba dan

tidak mengekspor bijih nikel. Lebih lanjut, terdapat indikasi berhentinya kegiatan produksi puluhan

perusahaan skala kecil di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Pada triwulan II 2014, produksi sektor pertambangan dan penggalian Sulampua diprakirakan masih

terkontraksi akibat implementasi UU Minerba. UU tersebut mewajibkan pelaku usaha tambang untuk

mengolah mineral mentah melalui pabrik pemurnian (smelter) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan


sebelum melakukan ekspor ke luar negeri. Dari hasil survei dan liaison, diketahui bahwa hampir seluruh

pelaku usaha tambang di Sulampua merupakan eksportir mineral mentah dan belum memiliki smelter.

Penerapan UU Minerba otomatis akan menurunkan bahkan menghentikan kegiatan produksi serta

ekspor. Kegiatan ekspor baru dapat dilakukan apabila eksportir terdaftar memperoleh rekomendasi

ekspor dan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari pemerintah. Akan tetapi, hingga periode laporan, belum

ada eksportir terdaftar di Sulampua yang telah mengantongi rekomendasi ekspor. Selain itu,

pembangunan smelter dinilai belum akan rampung sepenuhnya pada triwulan II 2014 sehingga tidak

mampu mendorong peningkatan aktivitas produksi kembali ke tingkat normal. Secara umum, kontraksi

yang terjadi juga tercermin dari prediksi awal penurunan produksi mineral yang berada pada kisaran 45%

- 60% (yoy) (Grafik II.1.7).

(100)

(50)

0

50

100

150

200

250

I II III IV I II III IV I II III IV I IIp

2011 2012 2013 2014

%, yoygProduksi Tembaga (Papua)

gProduksi Emas (Papua)

gProduksi Bijih Nikel (Sulawesi Tenggara)

(40)

(20)

0

20

40

60

80

I II III IV I II III IV I II III IV I

2011 2012 2013* 2014*

%, yoygProduksi Feronikel (Sulawesi Tenggara)

gProduksi Nikel Matte (Sulawesi Selatan)

gProduksi LNG (Papua Barat)

Sumber : Produsen, diolah p) Proyeksi Bank Indonesia Sumber : Produsen, diolah *) Angka sementara

Grafik II.1.7. Pertumbuhan Produksi Mineral Grafik II.1.8. Pertumbuhan Produksi Manufaktur

Sektor Industri Pengolahan

Pada triwulan I 2014, sektor industri pengolahan tumbuh melambat sebesar 2,5% (yoy) setelah tumbuh

11,4% (yoy) pada triwulan IV 2013. Sejalan dengan perkiraan, perlambatan didorong oleh kontraksi

produksi ferronikel di Sulawesi Tenggara yang semakin besar pada triwulan I 2014 (Grafik II.1.8).

Implementasi UU Minerba dinilai memberi dampak cukup besar bagi produsen ferronikel yang bahan

baku utamanya adalah bijih nikel. Hal ini masih ditambah dengan belum selesainya penambahan

kapasitas produksi ferronikel milik produsen. Sementara itu, industri pengolahan Papua Barat juga

tercatat mengalami penurunan kinerja sebagai dampak dari belum maksimalnya produksi liquefied

natural gas (LNG) (Grafik II.1.8). Pada awal tahun 2014, produksi LNG memang diprakirakan turun karena

indikasi berakhirnya beberapa kontrak.

Pada triwulan II 2014, sektor industri pengolahan diprakirakan terakselerasi, didorong oleh aktivitas

beberapa provinsi penghasil produk olahan utama yang meningkat. Secara historis, produksi LNG di

Papua Barat cenderung meningkat pada triwulan II 2014 dan diprakirakan tumbuh positif. Produksi nikel

olahan, khususnya di Sulawesi Selatan, diprakirakan dapat beroperasi pada level kapasitas yang optimal.

Masa puasa dan antisipasi hari raya Lebaran dinilai dapat mendorong produksi tepung terigu (Sulawesi

Selatan) serta minyak nabati (Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat). Industri pengolahan semen juga

memiliki prospek yang baik seiring kegiatan investasi bangunan yang masih marak di Sulampua. Selain

itu, meski terbatas pada tahap uji coba, mulai beroperasinya beberapa smelter tipe industri rumah

tangga di Sulawesi Tenggara dan pabrik pengolahan bauksit di Maluku Utara juga berpotensi mendorong

akselerasi sektor industri pengolahan.


Sektor Pertanian

Sesuai prakiraan, sektor pertanian tumbuh melambat dari 8,3% pada triwulan IV 2013 (yoy) menjadi

7,2% (yoy) pada triwulan I 2014. Masa panen raya padi yang belum tiba serta curah hujan yang tinggi

menjadi penyebab perlambatan. Panen padi pada dasarnya berlangsung di beberapa daerah seperti di

Sulawesi Selatan (Sidrap), Sulawesi Tengah (Sigi, Parigi Moutong), Sulawesi Tenggara (Konawe, Kolaka,

Bombana, Onembute, Pondidaha), serta Sulawesi Utara (Bolaang Mongondouw) namun dengan skala

yang tidak besar. Di Gorontalo, terjadi gagal panen padi akibat cuaca yang tidak mendukung dan luas

panen jagung turun dengan drastis pada Januari 2014. Selain itu, kendala cuaca, hama, dan belum

datangnya masa panen mendorong perlambatan produksi kakao, kopra, dan karet (Grafik II.1.9).

Pada triwulan II 2014, kinerja sektor pertanian diprakirakan masih belum membaik. Di beberapa daerah

sentra perikanan, produksi ikan tangkap diprakirakan menurun karena nelayan enggan melaut. Prakiraan

cuaca yang lebih kondusif ternyata dibayangi dengan ketidakpastian sehingga nelayan disinyalir tidak

melakukan penangkapan ikan ketika cuaca berawan. Penurunan ini terlihat dari hasil estimasi produksi

ikan yang tumbuh melambat pada April 2014 (Grafik II.1.10). Produksi ikan budidaya di Sulawesi Selatan

juga menurun karena gagal panen dari bibit ikan yang kualitasnya kurang baik. Panen kakao yang

diprakirakan berlangsung pada triwulan II 2014 juga belum akan optimal karena kegiatan replanting

(peremajaan) yang tergolong lambat. Adapun panen raya yang berlangsung di sejumlah sentra produksi

padi akan menjadi penopang pertumbuhan sektor pertanian sehingga perlambatan yang terjadi tidak

terlalu drastis.

Sumber : Produsen dan Dinas Pertanian

*) Angka sementara

Sumber : KKP

*) Angka sementara

Grafik II.1.9. Pertumbuhan Produksi Komoditas Pertanian

Grafik II.1.10. Produksi Ikan Tangkap

PERKEMBANGAN INFLASI

Pada triwulan I 2014, sesuai perkiraan, laju inflasi Sulampua menurun dibandingkan dengan triwulan IV

2013 yaitu dari 7,02% (yoy) menjadi 6,64% (yoy). Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan pangan yang

tetap memadai serta terjaganya faktor-faktor fundamental yang memengaruhi inflasi, seperti pergerakan

nilai tukar maupun harga komoditas internasional yang dinilai masih wajar, sehingga ekspektasi

konsumen tidak meningkat secara signifikan (Grafik II.1.11). Kemudian, rilis inflasi periode April 2014

memperlihatkan naiknya tekanan inflasi di Sulampua menjadi 6,95% (yoy). Inflasi yang tinggi terjadi di

beberapa daerah antara lain Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Naiknya inflasi di

daerah tersebut didorong oleh kenaikan harga beberapa komoditas pangan serta tarif angkutan udara.


Dilihat dari komponen disagregasinya, kenaikan inflasi pada April 2014 terutama disumbang oleh

komponen volatile food. Di beberapa daerah, harga ikan mengalami kenaikan karena kurangnya pasokan.

Ketidakpastian kondisi cuaca membuat para nelayan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan secara

maksimal. Harga aneka bumbu dan sayur juga meningkat di Ambon, Manado, Gorontalo, dan Ternate

karena produksi serta distribusi yang terganggu oleh masih tingginya curah hujan. Inflasi administered

price juga tercatat cukup tinggi didorong oleh penyesuaian tarif tiket pesawat akibat naiknya harga avtur

yang dibarengi oleh kuatnya permintaan jasa transportasi udara, khususnya di Sulawesi Tengah, Maluku

Utara, dan Papua. Sementara itu, inflasi inti (core inflation) masih berada pada tren yang stabil, didukung

oleh terjaganya ekspektasi dan harga emas internasional yang belum mengalami peningkatan yang

signifikan.

Perkembangan harga hingga April 2014 tersebut dinilai masih dalam pola yang wajar dan mendukung

pencapaian inflasi pada triwulan II 2014 yang diprakirakan lebih rendah dari triwulan I 2014. Panen padi

serta hortikultura di sentra produksi akan menunjang ketersediaan pasokan. Distribusi dan produksi ikan

tangkap juga diharapkan membaik seiring intensitas curah hujan serta gelombang laut yang tidak setinggi

periode sebelumnya. Survei Pemantauan Harga (SPH) menunjukkan adanya tendensi perlambatan untuk

harga bahan makanan (Grafik II.1.12). Ekspektasi konsumen terhadap harga pada Juni 2014 juga tercatat

lebih rendah dari indeks pada Maret 2014. Adapun kenaikan airport tax Bandara Sultan Hasanuddin,

pelaksanaan Pemilu, masa liburan sekolah, persiapan lebaran, serta rencana penyesuaian tarif listrik

industri menjadi faktor risiko yang dapat menambah tekanan inflasi.

Grafik II.1.11. Ekspektasi Harga Jangka Pendek Konsumen, Survei Konsumen Bank Indonesia di

Makassar

Grafik II.1.12. Perubahan Harga Beberapa Komoditas, Survei Pemantauan Harga Bank Indonesia di

Makassar

Koordinasi Pengendalian Inflasi

Koordinasi pengendalian inflasi di Sulampua terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini

dibuktikan dengan telah terbentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di hampir semua kota

perhitungan inflasi di Sulampua kecuali di Mamuju1. Di Sulawesi Selatan, selain di lima kota perhitungan

inflasi, telah terbentuk 11 TPID kabupaten/kota lainnya yang kemudian dibagi ke dalam lima zona

koordinasi. Sementara itu, di Sulawesi Utara, selain TPID Kota Manado, telah terbentuk TPID Kabupaten

Minahasa sedangkan di Gorontalo, telah terbentuk empat TPID kabupaten/kota lainnya selain TPID Kota

Gorontalo.

1 Pembentukan TPID Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, diharapkan dapat selesai pada triwulan II 2014


Di samping penguatan kelembagaan, TPID se-Sulampua juga melaksanakan berbagai program

pengendalian harga lainnya. Pimpinan TPID Provinsi di Sulampua telah menyepakati slogan (tagline) TPID

Sulampua yaitu “Meningkatkan Sinergi Menekan Inflasi” pada saat Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil)

yang diselenggarakan pada 14 April 2014 di Makassar. Terkait ketahanan pangan, akan dilakukan

pengkinian neraca pangan serta penambahan luas lahan pertanian. TPID Sulawesi Utara akan menambah

harga komoditas yang ditampilkan serta fitur untuk SMS broadcast pada sistem informasi harga

pangannya. Di Sulawesi Tengah, TPID setempat telah merancang proses bisnis sistem informasi harga

pangan yang rencananya akan dikembangkan menjadi layanan situs atau SMS. Penerapan teknologi tepat

guna dalam pengolahan produksi ikan tangkap diupayakan oleh TPID di Maluku dan Maluku Utara.

Sementara itu, TPID Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara akan terus menjaga kesinambungan program

workshop inflasi di tingkat kabupaten/kota.

STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PEMBAYARAN

Ketahanan Sektor Korporasi

Penyaluran kredit produktif (Rp86,2 triliun) di Sulampua hingga Maret 2014 didominasi oleh kredit sektor

perdagangan (61,6%). Sementara itu, sektor pertanian tercatat hanya memiliki pangsa 7,6%, diikuti

sektor industri sebesar 4,6%, dan sektor pertambangan sebesar 0,8%. Hal ini menunjukkan bahwa peran

perbankan terhadap sektor ekonomi utama di Sulampua masih belum optimal, khususnya untuk sektor

primer. Dari sisi pertumbuhan, kredit produktif yang disalurkan kepada sektor utama di Sulampua

memiliki tendensi yang melambat (Grafik II.1.13). Kredit ke sektor industri pengolahan dan sektor

pertambangan bahkan mengalami kontraksi. Dari sisi kualitas kredit, mayoritas sektor utama daerah

masih memiliki non performing loan (NPL) di bawah 5% (Grafik II.1.14), kecuali sektor pertanian yang

NPL-nya sebesar 7,0%. Terjaganya NPL kredit di sektor utama menandakan bahwa ketahanan sektor

korporasi cukup kuat. Di sisi lain, terdapat risiko pengaturan ekspor komoditas tambang yang akan

mempengaruhi kinerja sektor pertambangan maupun industri hasil tambang sehingga kredit kepada

sektor tersebut diprakirakan akan tumbuh melambat.

12.6

-13.0

-17.6

21.9

0

5

10

15

20

25

30

35

(40)

(20)

0

20

40

60

80

100

120

140


2011 2012 2013 2014

%, yoy%, yoyTotal - Skala Kanan Pertanian

Pertambangan Industri

Perdagangan

7.0

4.8

4.0

1.60

5

10

15

20

25

0

2

4

6

8

10

12


2011 2012 2013 2014

%%

Pertanian Industri Perdagangan Pertambangan - Skala Kanan

Grafik II.1.13. Pertumbuhan Kredit Sektor Utama Grafik II.1.14. Perkembangan NPL Kredit Sektor Utama

Ketahanan Sektor Rumah Tangga

Penyaluran kredit rumah tangga (konsumsi) di Sulampua tumbuh melambat pada triwulan I 2014 (Grafik

II.1.15), terutama Kredit Pemilikian Rumah (KPR) serta kredit rumah tangga yang lainnya. Kredit

multiguna bahkan terkontraksi makin dalam. Di sisi lain, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) mengalami


akselerasi yang memberi sinyal bahwa permintaan masyarakat masih cukup kuat. Dari total kredit

konsumsi yang disalurkan sebanyak Rp89,6 triliun, kredit multiguna memiliki pangsa terbesar yaitu 38,4%

sedangkan KPR dan KKB masing-masing mengambil pangsa 25,0% dan 4,3%. Arah perkembangan NPL

KPR cenderung meningkat. Peningkatan NPL KPR tersebut dinilai merupakan dampak kenaikan suku

bunga yang membuat kewajiban nasabah ikut meningkat sehingga muncul kendala bagi nasabah yang

tadinya belum memperhitungkan potensi kenaikan suku bunga. Meski NPL KPR cenderung meningkat,

namun secara umum pembiayaan kepada rumah tangga di Sulampua masih memiliki ketahanan yang

cukup baik. Hal ini sebagaimana tercermin pada rasio NPL seluruh jenis kredit rumah tangga yang masih

berada di bawah level aman (5%) (Grafik II.1.16).

Pembiayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Laju pertumbuhan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulampua berada dalam

tren melambat pada triwulan I 2014 (Grafik II.1.15). Kredit kepada UMKM di Sulampua tercatat sebesar

Rp59,8 triliun dengan pangsa 34,0% dari total kredit yang disalurkan. Kredit UMKM jenis investasi

memiliki porsi 28,2% sedangkan kredit modal kerja memiliki pangsa 71,8%. Kualitas pembiayaan UMKM

cukup baik seiring dengan angka NPL yang masih di bawah 5% (Grafik II.1.16). Untuk mendukung kinerja

dan kelayakan UMKM di Sulampua agar menjadi bankable, kegiatan pengembangan klaster komoditas

telah dilaksanakan di beberapa provinsi antara lain klaster padi (Sulawesi Selatan, Maluku), ayam

pedaging (Maluku Utara), dan ikan bandeng (Papua). Adapun langkah-langkah yang ditempuh pemda

bekerjasama dengan Bank Indonesia terkait pemantapan program klaster antara lain adalah: (1)

pemberian pelatihan dan pendampingan terkait penguatan kelembagaan; (2) pemberian pelatihan untuk

meningkatkan kompetensi teknis SDM; (3) melakukan studi banding ke daerah percontohan; dan (4)

pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan.

39.9

15.0

53.2

18.5

-10.3

(50)

50

150

250

350

450

(60)

(40)

(20)

0

20

40

60

80


2011 2012 2013 2014

%, yoy%, yoy

KPR KKB Lainnya UMKM Multiguna - Skala Kanan

3.0

0.9

0.7

1.2

4.7

0

1

2

3

4

5


2011 2012 2013 2014

%

KPR KKB Lainnya Multiguna UMKM

Grafik II.1.15. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga dan Kredit UMKM

Grafik II.1.16. Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga dan NPL UMKM

Kinerja Sistem Pembayaran

Kegiatan sistem pembayaran Sulampua menunjukkan penurunan pada triwulan I 2014, baik untuk

indikator transaksi melalui Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) maupun Sistem Kliring Nasional Bank

Indonesia (SKNBI). Menurunnya kegiatan sistem pembayaran merupakan siklus yang normal terjadi pada

awal tahun (Grafik II.1.17 dan Grafik II.1.18) karena pada periode ini pelaku usaha lebih fokus pada

konsolidasi perencanaan keuangan daripada menggencarkan transaksi. Memasuki April 2014, kegiatan

sistem pembayaran sudah mulai meningkat sesuai dengan pola historisnya meski masih terbatas.


Peningkatan transaksi diharapkan akan terjadi pada pertengahan tahun terkait banyaknya kebutuhan

transaksi masyarakat menjelang lebaran serta meningkatnya realisasi anggaran.

Grafik II.1.17. Perkembangan Total Transaksi RTGS Grafik II.1.18. Perkembangan Total Transaksi Kliring Debet

Kinerja Pengelolaan Uang Tunai

Pengedaran uang kartal di Sulampua mencatat penurunan pada sisi outflow dan peningkatan pada sisi

inflow hingga Maret 2014. Sesuai dengan pola historisnya, aliran outflow cenderung turun pada awal

tahun mengingat kegiatan masyarakat maupun pelaku usaha belum begitu banyak pada permulaan

tahun sehingga penarikan uang kartal relatif terbatas (Grafik II.1.19). Pada periode triwulan I 2014 ini,

terlihat bahwa peningkatan di sisi inflow relatif lebih tinggi dibandingkan peningkatannya di triwulan

yang sama beberapa tahun terakhir. Hal ini dinilai merupakan dampak dari perlambatan kinerja ekonomi,

khususnya di sektor pertambangan. Sementara itu, meskipun temuan uang palsu sedikit meningkat

hingga Februari 2014 (Grafik II.1.20), pangsa temuan uang palsu di Sulampua yang dihitung dari 2011

hingga Februari 2014 tercatat hanya sebesar 1,5% dari sekitar 338,4 ribu lembar uang palsu yang

ditemukan.

Untuk memastikan pengedaran uang layak edar di Sulampua, selain melalui layanan penukaran uang,

Bank Indonesia telah dan akan melakukan kegiatan kas keliling maupun kas titipan. Wilayah Sulampua

memang memiliki kendala tersendiri terkait transportasi antarpulau dan interpulau. Selama triwulan I

2014, kegiatan kas keliling telah mengakomodasi kebutuhan uang di beberapa daerah yang secara

infrastruktur cukup sulit untuk dijangkau. Di Papua, pengedaran uang dilakukan hingga ke Nabire, Paniai,

Deiyai, dan Supiori. Selain itu, telah dilakukan layanan kas keliling di Teminabuan (Papua Barat), Pulau

Obi (Maluku Utara), dan Nusa Laut (Maluku).

Grafik II.1.19. Perkembangan Aliran Uang Grafik II.1.20. Perkembangan Temuan Uang Palsu


PROSPEK PEREKONOMIAN

Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Untuk keseluruhan tahun 2014, ekonomi Sulampua diperkirakan tumbuh terbatas di kisaran 5,6% - 6,1%

(yoy). Perkiraan tersebut mengalami revisi ke atas dari proyeksi sebelumnya (5,4% - 5,9%, yoy) seiring

perkiraan lebih baiknya kinerja sektor pertanian serta adanya beberapa smelter yang beroperasi pada

paruh kedua tahun 2014. Meski demikian, prakiraan pertumbuhan ekonomi Sulampua tersebut

melambat cukup dalam jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang tumbuh sebesar 8,7% (yoy).

Perlambatan terutama didorong oleh kinerja ekspor luar negeri yang melambat yang didominasi oleh

komoditas tambang mineral. Indeks ekspektasi dunia usaha juga belum menunjukkan tanda pemulihan

hingga akhir triwulan III 2014 (Grafik II.1.21). Adapun penopang pertumbuhan Sulampua untuk

keseluruhan tahun 2014 adalah investasi yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan sektor riil

yang meningkat di berbagai daerah.

Ke depan, terdapat dua tantangan utama yang dihadapi perekonomian di Sulampua. Pertama, adalah

memastikan terjaganya komitmen serta dukungan bagi pembangunan smelter. Hal ini penting untuk

memastikan hilirisasi mineral Sulampua yang berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Yang

kedua adalah mendorong program pencetakan lahan pertanian baru (tanaman bahan makanan) serta

peremajaan atau replanting tanaman perkebunan (kakao, kelapa, karet). Hal ini diharapkan dapat

meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang pangsanya dominan dalam perekonomian Sulampua

sekaligus menjaga pasokan bahan baku bagi sektor industri pengolahan.

Prospek Inflasi

Pada akhir 2014, tingkat inflasi Sulampua diprakirakan berada pada kisaran 4,65% - 5,15% (yoy) lebih

rendah dari realisasi inflasi pada akhir tahun 2013 (7,02%, yoy) dengan kecenderungan bias ke batas

bawah. Lebih dalamnya penurunan inflasi volatile food di triwulan I 2014 dari perkiraan semula

diperkirakan mampu mempengaruhi pergerakan inflasi Sulampua hingga akhir tahun. Tekanan inflasi

pangan juga terindikasi relatif rendah sepanjang tahun 2014. Panen komoditas pangan akan mencapai

puncak di triwulan II 2014 dan tetap akan terjaga pasokannya hingga triwulan III 2014. Curah hujan yang

lebih rendah selama beberapa bulan ke depan hingga mendekati akhir 2014 akan mendukung kelancaran

distribusi. Nilai tukar rupiah diharapkan tetap bergerak stabil sehingga faktor imported inflation tidak

akan menambah tekanan inflasi.

Meski demikian, beberapa risiko terhadap inflasi tetap harus diwaspadai oleh TPID. Beberapa kebijakan

pemerintah seperti rencana kenaikan tarif tenaga listrik industri dan kenaikan airport tax berpotensi

meningkatkan inflasi komponen administered price. Curah hujan yang kembali tinggi pada akhir tahun

ditambah dengan faktor musiman meningkatnya permintaan di masa liburan juga harus diantisipasi.

Penggunaan teknologi pasca produksi pangan yang tepat guna harus segera ditindaklanjuti oleh TPID

dalam mengelola cadangan atau buffer stock pangan. Selain itu, TPID diharapkan dapat mengendalikan

ekspektasi konsumen yang diprakirakan mulai meningkat setelah triwulan II 2014 (Grafik II.1.22).


Grafik II.1.21. Indeks Ekspektasi Kegiatan Dunia Usaha, Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik II.1.22. Ekspektasi Harga Jangka Panjang Konsumen, Survei Konsumen Bank Indonesia

TabeI II.1.1. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

I II III IV Total I IIp IIIp IVp Totalp

PDRB (%,yoy) 7.2 8.1 9.4 5.9 9.1 10.4 8.7 5.5 6.5 5.9 - 6.4 5.5 - 6.0 5.6 - 6.1

Sisi Permintaan

Konsumsi 6.6 7.2 6.7 6.4 6.7 7.3 6.8 7.4 8.1 7.2 - 7.7 7.6 - 8.1 7.4 - 7.9

Konsumsi swasta 6.9 7.0 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 7.4 7.4 6.8 - 7.3 7.0 - 7.5 6.9 - 7.4

Konsumsi Pemerintah 5.7 7.9 6.0 5.2 6.3 8.9 6.6 7.5 10.4 8.5 - 9.0 9.3 - 9.8 8.8 - 9.3

Pembentukan Modal Tetap Bruto 9.8 13.5 11.1 11.6 11.3 10.3 11.0 12.2 14.6 14.0 - 14.5 16.2 - 16.7 14.1 - 14.6

Ekspor (2.5) 1.9 11.2 2.7 15.7 22.7 13.3 1.9 (1.1) (7.0) - (6.5) (15.8) - (15.3) (6.5) - (6.0)

Impor 2.1 5.7 4.9 4.3 (0.1) 5.5 3.6 12.9 7.8 4.7 - 5.2 4.4 - 4.9 7.1 - 7.6

Sisi Produksi

Sektor pertanian 5.0 5.2 3.3 2.2 4.4 8.3 4.5 7.2 5.1 4.6 - 5.1 5.1 - 5.6 5.3 - 5.8

Sektor pertambangan & penggalian (11.7) 0.1 27.7 (1.5) 24.8 22.6 18.3 (18.4) (14.3) (12.5) - (12) (14.7) - (14.2)(15.1) - (14.6)

Industri pengolahan 18.5 12.7 9.6 5.5 7.2 11.4 8.4 2.5 11.2 9.8 - 10.3 9.1 - 9.6 8.0 - 8.5

Listrik, gas & air bersih 8.1 11.6 8.1 10.9 10.4 10.3 9.9 9.3 8.7 8.6 - 9.1 7.3 - 7.8 8.3 - 8.8

Bangunan 13.1 12.7 8.6 9.3 8.9 7.4 8.5 9.6 9.7 11.2 - 11.7 11.8 - 12.3 10.5 - 11.0

Perdagangan, hotel & restoran 10.7 10.2 10.2 10.0 9.1 10.2 9.9 10.0 10.4 9.9 - 10.4 9.3 - 9.8 9.7 - 10.2

Pengangkutan & komunikasi 9.6 10.8 8.0 8.8 8.6 7.5 8.2 9.0 9.2 9.7 - 10.2 9.8 - 10.3 9.3 - 9.8

Keuangan, persewaan dan jasa perush. 11.9 11.9 15.1 13.1 13.9 13.0 13.7 11.6 10.6 9.9 - 10.4 9.6 - 10.1 10.2 - 10.7

Jasa-jasa 8.8 7.1 7.5 6.1 7.6 7.4 7.2 10.1 7.6 6.5 - 7.0 6.0 - 6.5 7.3 - 7.8

Inflasi IHK (%,yoy) 2.9 5.0 5.1 4.3 7.6 7.0 7.0 6.6 6.6 4.2 - 4.7 4.7 - 5.2 4.7 - 5.2

Sumber: Badan Pusat Statis tik, diolahp proyeks i Bank Indones ia

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Wilayah 2011 20122013 2014


Bagian II.2 Perekonomian Kalimantan

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan pada triwulan I 2014 mengalami sedikit perlambatan karena

menurunnya ekspor dan melambatnya investasi. Penurunan ekspor tersebut merupakan dampak dari

penurunan permintaan batu bara dari Tiongkok dan India serta pemberlakuan kebijakan pembatasan

ekspor mineral mentah sesuai UU Minerba No.4 tahun 2009. Dampak kebijakan ekspor mineral tersebut

terutama mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat dan Kalimantan

Tengah. Selain itu, tekanan yang masih berlanjut pada harga batu bara dan adanya perhelatan pemilu

mendorong perusahaan mengurangi aktivitas investasi pada triwulan tersebut.

Memasuki triwulan II 2014, berbagai indikator ekonomi di wilayah Kalimantan mengindikasikan

pertumbuhan ekonomi yang kembali meningkat. Hal ini didukung oleh prakiraan meningkatnya

permintaan domestik terhadap komoditas batu bara dan minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO). Kegiatan

investasi terkait dengan infrastruktur dan smelter mineral juga diperkirakan mulai meningkat. Secara

keseluruhan tahun, prospek perekonomian Kalimantan pada tahun 2014 diperkirakan terus membaik

dan berpotensi untuk dapat tumbuh di kisaran 3,8% – 4,2% (yoy).

Konsumsi


Konsumsi rumah tangga di triwulan I 2014 tumbuh lebih tinggi seiring dengan membaiknya pendapatan

masyarakat yang dipengaruhi oleh perbaikan harga komoditas CPO. Membaiknya pendapatan

masyarakat ini juga turut ditopang oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2014 yang secara

rata-rata tertimbang mencapai 19,0% dengan kenaikan tertinggi terjadi di Kalimantan Barat. Selain itu,

meningkatnya intensitas kegiatan kampanye dan konsolidasi partai politik pada akhir triwulan turut

meningkatkan konsumsi.

Untuk triwulan II 2014, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih mengalami peningkatan didorong

oleh kinerja investasi dan sektor utama. Berbagai kegiatan MICE dan pariwisata juga semakin bertambah

seiring dengan telah diresmikannya bandara Sepinggan Balikpapan dan beberapa hotel di Kalimantan

Barat dan Kalimantan Selatan. Hasil liaison terhadap peritel utama di wilayah Kalimantan dan Survei

Penjualan Eceran menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan penjualan pada triwulan II 2014.

Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit perbankan untuk konsumsi durable goods, seperti kepemilikan

kendaraan roda empat dan roda dua serta furnitur/peralatan lainnya juga menunjukkan tren meningkat.


Grafik II.2.1. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Grafik II.2.2. Penyaluran Kredit Konsumsi

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah pada triwulan I 2014 tumbuh melambat karena terhambatnya proses pencairan

anggaran pemerintah pusat akibat masalah administrasi. Hal ini berdampak terhadap mundurnya

realisasi rencana kegiatan sejumlah pemerintah daerah di Kalimantan. Perlambatan juga dipengaruhi

oleh adanya penundaan dropping dana bagi hasil migas di Kalimantan Timur karena penyesuaian dengan

aturan penyaluran yang baru. Adapun dampak persiapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) legislatif

dan eksekutif terhadap konsumsi pemerintah relatif minimal mengingat anggaran pelaksanaan

merupakan wewenang pemerintah pusat.

Memasuki triwulan II 2014, konsumsi pemerintah menunjukkan peningkatan. Berbagai kegiatan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah mulai meningkat seperti rapat koordinasi dan penyelenggaraan

pameran/expo. Terselesaikannya sejumlah kendala administrasi anggaran juga diperkirakan turut dapat

mendorong realisasi konsumsi pemerintah yang lebih baik. Selain itu, pada triwulan ini dana bagi hasil

migas yang sempat tertunda telah dapat dicairkan. Meskipun demikian, terdapat risiko penurunan

konsumsi pemerintah terutama di Kalimantan Timur sebagai akibat dari rasionalisasi sejumlah kegiatan

sampai sebesar 40% dari anggaran semula.

Investasi

Perkembangan investasi pada triwulan I 2014 tumbuh melambat karena beberapa perusahaan masih

menunggu kondisi setelah pemilu dan harga komoditas ekspor yang lebih baik. Hal ini terlihat dari data

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mengalami penurunan hingga 46,7% (yoy). Selain itu,

sebagian besar proyek infrastruktur MP3EI banyak yang telah diselesaikan pada tahun 2013. Sementara

itu, beberapa proyek pembangunan infrastruktur pemerintah di daerah yang menggunakan dana APBN

juga terhambat karena belum selesai di audit oleh BPKP.

Memasuki triwulan II 2014, aktivitas investasi diperkirakan akan kembali meningkat. Beberapa proyek

pembangunan infrastruktur masih berlanjut dan memasuki tahap konstruksi yang mengeluarkan biaya

lebih besar; antara lain pembangunan sisi udara bandara Samarinda Baru, pembangunan terminal

penumpang bandara Supadio, penyelesaian pembangunan jalan layang Banjarmasin dan pembangunan

jalan tol Samarinda-Balikpapan. Selain itu, terdapat proyek infrastruktur yang mulai dibangun seperti

pembangunan jalur kereta api Purukcahu-Bangkuang-Mangkatip di Kalimantan Tengah serta jalur kereta

api batu bara di Kutai Timur dan Kutai Barat (Kalimantan Timur). Pembangunan sejumlah smelter,


khususnya di Kalimantan Barat, baik alumina maupun bijih besi, juga diperkirakan dapat mendorong

kinerja investasi di Kalimantan ke depan.


Ekspor

Kinerja ekspor luar negeri wilayah Kalimantan pada triwulan I 2014 menunjukkan penurunan, khususnya

pada ekspor hasil pertambangan batu bara dan mineral mentah. Penurunan ekspor batu bara lebih

dominan disebabkan karena permintaan Tiongkok yang menurun seiring dengan pelemahan ekonomi

Tiongkok, depresiasi mata uang Renminbi dan persediaan batu bara yang masih tinggi di negara tersebut.

Selain itu, permintaan batu bara untuk ekspor ke India juga mengalami penurunan karena pelemahan

mata uang Rupee dan persiapan pemilu di negara tersebut. Sementara itu, seiring dengan pemberlakuan

UU Minerba, ekspor komoditas mineral Kalimantan seperti bauksit, bijih besi dan zircon dibatasi.

Berdasarkan hasil liaison, UU Minerba berdampak pada terhentinya operasional hampir seluruh tambang

mineral yang berlokasi di Kalimantan.

Penurunan ekspor luar negeri diperkirakan masih akan berlanjut di triwulan II 2014. Kondisi

perekonomian Tiongkok yang masih belum membaik dan masih besarnya persediaan batu bara di negara

tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi kinerja ekspor komoditas ini. Sementara itu, ekspor

mineral olahan dalam jumlah besar belum dapat dilakukan karena pembangunan smelter masih

berlanjut. Salah satu smelter alumina di Kalimantan Barat masih dalam tahap commissioning (uji coba)

dan diperkirakan baru akan beroperasi pada akhir triwulan II 2014. Sementara itu, terdapat ekspor bijih

besi hasil smelter pasir besi di Kalimantan Selatan yang masih tertahan karena surat rekomendasi ekspor

(SPE) belum dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

Impor

Impor luar negeri Kalimantan pada triwulan I 2014 tercatat mengalami perlambatan. Masih

terkontraksinya sumur-sumur migas di Kalimantan Timur menjadi faktor utama melambatnya

permintaan barang modal pendukung produksi migas. Sementara itu, masih terbatasnya perbaikan harga

batu bara dunia juga menyebabkan terjadinya perlambatan impor untuk barang-barang penolong

pertambangan batu bara. Perlambatan impor semakin dalam karena permintaan barang modal untuk

penolong pertambangan mineral menurun signifikan akibat berhentinya operasi tambang mineral pasca

penerapan UU Minerba.

Untuk triwulan II 2014, impor luar negeri diperkirakan belum akan mengalami perbaikan yang berarti.

Kondisi ekspor batu bara yang belum membaik akan mempengaruhi impor barang pendukung produksi

batu bara. Meskipun demikian, seiring dengan membaiknya prospek perkebunan kelapa sawit di

Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, impor pupuk diperkirakan akan meningkat.


Sektor Pertambangan

Kontraksi pertumbuhan sektor pertambangan pada triwulan I 2014 (-0,03%, yoy) dipengaruhi oleh

berhentinya kegiatan pertambangan bauksit di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah seiring dengan

berlakunya UU Minerba sejak Januari 2014. Berdasarkan hasil liason, sekurang-kurangnya terdapat tujuh


perusahaan tambang bauksit besar di Kalimantan Barat dan 6 perusahaan sejenis di Kalimantan Tengah

yang menghentikan produksinya. Perusahaan-perusahaan tersebut menghentikan produksi karena tidak

dapat melakukan ekspor hasil tambangnya dan tidak ada pembeli di pasar domestik yang dapat

menampung hasil produksi mereka. Disamping itu, penurunan kinerja sektor pertambangan turut

dipengaruhi oleh menurunnya lifting minyak bumi dan gas alam di Kalimantan Timur. Di sisi lain, produksi

batu bara di Kalimantan yang masih cukup baik dapat menopang penurunan sektor pertambangan lebih

lanjut. Hasil liaison ke sejumlah perusahaan batu bara di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan2

mengonfirmasi adanya peningkatan produksi batu bara, terutama untuk memenuhi kebutuhan domestik,

di tengah melambatnya permintaan ekspor – terutama dari Tiongkok.

Sumber : Dinas Pertambangan Provinsi, diolah

Grafik II.2.3. Produksi Batu bara Kalimantan Grafik II.2.4. Ekspor Tambang Nonmigas Kalimantan

Pada triwulan II 2014, kinerja sektor pertambangan terindikasi mengalami perbaikan didukung terutama

oleh adanya perkembangan positif di sisi pertambangan batu bara. Perusahaan pertambangan batu bara

masih terus berupaya meningkatkan produksinya untuk tetap memperoleh keuntungan di tengah harga

batu bara yang masih rendah. Selain itu, sentimen positif membaiknya permintaan India setelah pemilu

bulan Mei 2014 diperkirakan akan meningkatkan permintaan batu bara dari negara tersebut. Dari sisi

domestik, peningkatan penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik dan juga untuk keperluan industri

lainnya (pupuk, tekstil, dan baja) turut memperbesar potensi peningkatan produksi batu bara. Meskipun

demikian, terdapat risiko dari perlambatan ekonomi dan masih banyaknya persediaan batu bara di

negara mitra dagang utama Tiongkok. Adapun kinerja pertambangan mineral diperkirakan masih akan

mengalami penurunan pada triwulan II 2014. Sampai dengan akhir Juni diperkirakan baru lima smelter

yang siap beroperasi untuk komoditas pasir besi, emas, dan pasir zircon, sementara untuk smelter

bauksit masih dalam tahap pembangunan dan uji coba (commissioning).

Sektor Industri Pengolahan (Nonmigas)

Perkembangan industri pengolahan nonmigas pada triwulan I 2014 menunjukkan peningkatan, didorong

terutama oleh industri pengolahan kelapa sawit (CPO). Hasil produksi CPO di Wilayah Kalimantan

tumbuh 2,23% (yoy) pada triwulan I 2014 setelah mengalami kontraksi sejak triwulan II 2013 yang lalu.

Hal ini didorong oleh mulai bertambahnya pasokan bahan baku kelapa sawit di Kalimantan Selatan,

Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur setelah mengalami musim trek pada periode sebelumnya. Selain

2 Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan masih menjadi provinsi penentu arah kinerja industri batu bara Indonesia. Kedua provinsi ini

berkontribusi terhadap 88% produksi batu bara Nasional dan 90% ekspor batu bara Nasional.


itu, dari hasil liaison diperoleh informasi bahwa perusahaan cenderung memproduksi untuk

meningkatkan stok karena kondisi harga relatif masih rendah dan persiapan untuk memenuhi

permintaan dalam negeri yang semakin membesar.

Sumber : Dinas Perkebunan

Grafik II.2.5. Produksi CPO Kalimantan Grafik II.2.6. Ekspor CPO Kalimantan

Mencermati kondisi terkini, perkembangan industri CPO pada triwulan II 2014 diperkirakan akan terus

meningkat dan mendorong sektor industri pengolahan Kalimantan tumbuh lebih baik. Produksi CPO

Indonesia pada 2014 ditargetkan bisa mencapai 29,5 juta ton, meningkat dari tahun lalu yang sekitar 26,2

juta ton. Hal ini juga dipengaruhi oleh permintaan domestik yang terus meningkat seiring dengan

komitmen Pemerintah dan para pengusaha minyak sawit dalam mendorong pemanfaatan biodiesel

mandatory 10% dengan menyetujui formula penghitungan pembelian bahan bakar nabati tersebut oleh

PT Pertamina. Adapun target pemerintah dalam penyerapan biodiesel pada tahun 2014 adalah sebesar 4

juta kiloliter. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun 2012 dan 2013 yang masing-masing sebesar

669 ribu kiloliter dan 1,07 juta kiloliter.

Pada triwulan II 2014, permintaan CPO dari negara mitra dagang diperkirakan semakin meningkat seiring

dengan perkiraan peningkatan impor minyak goreng ke India dalam tiga tahun mendatang. Selain itu,

permasalahan yang terjadi terkait dengan pasokan kedelai yang merupakan salah satu sumber energi

nabati di negara tersebut diperkirakan dapat meningkatkan ketergantungan India terhadap impor CPO

dari Indonesia. Selain itu permintaan CPO global diperkirakan meningkat seiring dengan penurunan

minyak nabati dari kedelai dan jagung di Brasil dan Paraguay karena musim panas yang melanda kedua

negara tersebut.

Sektor Pertanian

Kinerja sektor pertanian Kalimantan pada triwulan I 2014 tumbuh melambat terutama terjadi pada

subsektor tabama (padi) yang mengalami kendala produksi dan pergeseran masa panen. Di Kalimantan

Barat, penurunan luas panen padi terjadi karena kekeringan yang melanda hampir seluruh sentra

produksi utama di wilayah tersebut. Sementara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah terjadi

pergeseran panen yang seharusnya terjadi pada Februari-Maret menjadi Maret-April karena musim

kemarau basah yang mempengaruhi masa tanam di periode sebelumnya. Penurunan kinerja sektor

pertanian Kalimantan lebih lanjut tertahan oleh produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang

meningkat sebesar 10,3% (yoy). Kondisi cuaca 6 bulan yang lalu (curah hujan 151 - 300 mm)

menyebabkan tanaman kelapa sawit keluar dari masa trek sehingga produksinya kembali meningkat.


Peningkatan produksi kelapa sawit juga disumbang oleh mulai berproduksinya lahan-lahan baru

terutama untuk lahan yang ditanami pada tahun 2011 (umur tanaman tiga tahun).

Perkembangan terakhir mengindikasikan sektor pertanian di triwulan II 2014 dapat kembali tumbuh

meningkat, baik bersumber dari produksi tabama maupun perkebunan kelapa sawit. Bergesernya puncak

panen di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menyebabkan produksi padi pada periode triwulan

II 2014 akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, produksi kelapa sawit diperkirakan

terus meningkat dengan semakin besarnya tanaman yang memasuki usia produktif. Upaya peningkatan

produksi kelapa sawit masih terus dilakukan dengan membuka lahan baru dan meningkatkan

produktivitas perkebunan plasma atau swadaya. Hal tersebut seiring dengan peningkatan target produksi

CPO secara nasional dari 25 juta ton di 2013 menjadi 27 juta ton di tahun ini. Meskipun demikian,

terdapat risiko pada kondisi cuaca yang diperkirakan akan memiliki intensitas hujan yang tinggi. Kondisi

ini dapat memengaruhi produksi kelapa sawit dan karet karena tenaga kerja terkendala dalam

melakukan panen kelapa sawit maupun menyadap karet.


Perkembangan inflasi di Kalimantan sampai dengan April 2014 menunjukkan tren yang menurun

didukung oleh penurunan harga pangan seiring dengan terjaganya pasokan. Kondisi cuaca yang relatif

lebih normal dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan tidak adanya kebijakan pelarangan

impor komoditas pangan turut memberikan andil positif dalam menjaga pasokan bahan makanan di

Kalimantan. Meskipun demikian, tingkat inflasi di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur dan

Kalimantan Barat pada awal triwulan II ini tercatat masih cukup tinggi. Hal ini antara lain terkait dengan

adanya kegiatan kebudayaan seperti perayaan Imlek, Cap Go Meh, dan Sembahyang Kubur di Kalimantan

Barat yang mendorong permintaan bahan makanan dan tiket pesawat udara. Kenaikan tuslah (surcharge)

angkutan udara dan airport tax juga turut menambah peningkatan harga tiket pesawat udara.

Masih berlanjutnya pelaksanaan kegiatan kebudayaan seperti Ceng Beng di Kalimantan Barat, kenaikan

permintaan tiket pesawat udara, dan persiapan menghadapi puasa diperkirakan akan menahan tren

penurunan inflasi hingga akhir triwulan II 2014. Selain itu, pelaksanaan pemilu presiden yang akan

dilaksanakan pada Juli 2014 diperkirakan berpotensi mendorong inflasi meskipun dengan pengaruh yang

relatif minimal. Jumlah hari libur yang cukup banyak di triwulan II 2014 juga berpotensi mendorong

meningkatnya permintaan masyarakat. Hasil survei konsumen Bank Indonesia juga mengkonfirmasi

adanya kenaikan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi dalam jangka pendek (tiga bulan yang akan

datang). Dengan berbagai perkembangan tersebut, inflasi Kalimantan pada triwulan II 2014 diperkirakan

akan berada di kisaran 7,5% (yoy).


Sumber: BPS, diolah Sumber: BPS, diolah

Grafik II.2.7. Perkembangan Inflasi di Kalimantan Grafik II.2.8. Disagregasi Inflasi Wilayah Kalimantan


Sebagai bentuk tindak lanjut Instruksi Mendagri No. 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 dan Surat Edaran

Mendagri No.500/6414/SJ tanggal 19 September 2013 dalam upaya pengendalian inflasi daerah, telah

terbentuk 28 TPID baru di wilayah Kalimantan. Selain itu, dalam upaya pengendalian inflasi di wilayah

Kalimantan, terdapat berbagai bentuk upaya yang dilakukan oleh TPID seperti mencanangkan

pengendalian inflasi dengan 6M di Kalimantan Selatan, yang terdiri dari 1) Meningkatkan produksi

pangan, 2) Mempelancar distribusi barang melalui perbaikan infrastruktur, 3) Memberi kepastian

ketersediaan energi, 4) Meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah, 5) Meningkatkan informasi

kepada publik, dan 6) Memperkuat kelembagaan TPID. Terkait pengendalian inflasi dari sisi ekspektasi,

seluruh provinsi telah mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) seperti papan

harga di tiga pasar di Kota Pontianak dan Kota Palangkaraya, pengembangan sistem PIHPS terintegrasi

(web, sms dan papan harga di dua pasar) di Banjarmasin, peluncuran PIHPS di tiga kota di Kalimantan

Timur.



Penyaluran kredit perbankan di wilayah Kalimantan pada triwulan I 2014 mengalami perlambatan

dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain dipengaruhi kenaikan suku bunga, melambatnya penyaluran

kredit juga sejalan dengan kinerja perekonomian Kalimantan yang melambat pada triwulan I 2014.

Secara umum, kredit berdasarkan lokasi proyek di Kalimantan hanya mampu tumbuh sebesar 18,76%

(yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 20,02% (yoy). Masih belum pulihnya

permintaan komoditas batu bara, karet dan kelapa sawit mempengaruhi kinerja penyaluran kredit pada

sektor utama. Perlambatan penyaluran kredit terutama terjadi di sektor pertanian yakni menjadi sebesar

20,58% (yoy) dan sektor industri pengolahan yakni menjadi sebesar 69,35% (yoy) setelah pada triwulan

sebelumnya masing-masing dapat tumbuh di kisaran 21,17% dan 90,50% (yoy). Sementara itu,

penyaluran kredit sektor pertambangan meningkat dari kontraksi sebesar 2,57% di triwulan IV 2013

menjadi tumbuh sebesar 5,47% (yoy).


Grafik II.2.9. Penyaluran Kredit Kalimantan Grafik II.2.10. Kredit Bank berdasarkan Sektor Ekonomi

Risiko perbankan di wilayah Kalimantan sebagaimana tercermin dari rasio NPL sedikit meningkat dari

1,81% menjadi 1,90% pada triwulan I 2014, namun masih dalam level aman. Kondisi ini terutama terjadi

karena meningkatnya risiko di sektor pertanian, sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan.

Meningkatnya risiko perbankan juga terindikasi dari terjadinya peningkatan rasio kredit dalam perhatian

khusus dari 4,64% menjadi 6,22% di triwulan I 2014. Beberapa kebijakan yang mempengaruhi ekspor

komoditas sektor utama, seperti meningkatnya pajak ekspor CPO, Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm

Oil (ISPO) dan implementasi UU Minerba mempengaruhi kinerja ekspor sehingga risiko kemampuan

bayar meningkat dan likuiditas perusahaan menjadi terbatas. Selain itu, harga komoditas batu bara yang

masih rendah turut menurunkan kemampuan finansial perusahaan pertambangan batu bara skala kecil-

menengah. Meskipun demikian, ketahanan sistem keuangan korporasi di Kalimantan diperkirakan masih

terjaga dengan risiko kredit tetap berada di bawah level 2%.


Kredit/pembiayaan kepada rumah tangga di wilayah Kalimantan pada triwulan I 2014 tumbuh sebesar

16,14% (yoy), melambat periode sebelumnya (17,4%, yoy) (Grafik II.2.2). Namun jika dilihat volumenya

kredit/pembiayaan pada triwulan I 2014 dibandingkan triwulan IV 2013 masih mengalami sedikit

peningkatan dari Rp58,2 triliun menjadi Rp58,8 triliun. Perlambatan terutama terjadi pada kredit

perumahan dan kredit multiguna seiring dengan peningkatan tingkat suku bunga pembiayaan secara

umum. Namun di sisi lain, terjadi peningkatan pertumbuhan kredit kendaraan bermotor yang cukup

signifikan dari 0,8% (yoy) pada triwulan IV 2013 menjadi 11,5% (yoy) di triwulan I 2014. Sementara itu,

secara umum untuk risiko kredit yang diperlihatkan NPL pada kredit kepada rumah tangga mencapai

1,35% masih dalam batas aman (dibawah 5%) meskipun cenderung meningkat dari periode sebelumnya.


Kredit UMKM pada triwulan I 2014 tercatat masih dapat tumbuh meningkat mencapai 20,07% (yoy),

lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 16,60% (yoy). Secara sektoral, realisasi

kredit yang meningkat terjadi di sektor pertanian dan industri pengolahan yang masing-masing tumbuh

mencapai 17,24% dan 35,01% (yoy). Dukungan kepada UMKM diberikan oleh Bank Indonesia melalui

pengembangan klaster yang disertai program edukasi, penguatan kelembagaan, serta bantuan peralatan

dan perlengkapan. Selain itu, Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) telah berhasil dibentuk di

Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah untuk mendukung pembiayaan UMKM dari sisi kolateralnya.



Dari aspek sistem pembayaran, perkembangan transaksi nontunai, baik melalui SKNBI maupun BI-RTGS,

cenderung menurun pada triwulan I 2014. Transaksi melalui kliring pada triwulan I 2014 hanya sebesar

Rp13,19 triliun, turun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp21,80 triliun. Sementara itu,

transaksi melalui RTGS baru mencapai Rp55,85 triliun. Pertumbuhan ekonomi yang melambat terutama

di sektor pertambangan dan pertanian turut menurunkan transaksi perusahaan. Selain itu, kondisi pelaku

usaha yang cenderung fokus pada konsolidasi perencanaan keuangan di awal tahun turut menurunkan

transaksi yang terjadi di triwulan tersebut.


Sejalan dengan masih terbatasnya aktivitas perekonomian di awal tahun, kondisi transaksi uang tunai di

wilayah Kalimantan pada triwulan I 2014 mengalami net inflow. Kondisi netinflow di Kalimantan selalu

terjadi pada triwulan I, sementara untuk triwulan lainnya kondisi yang terjadi adalah netoutflow.

Fenomena ini merupakan siklus yang juga normal di awal tahun karena nasabah lebih banyak melakukan

penyetoran dibandingkan penarikan, berlawanan dengan kondisi di akhir tahun. Untuk triwulan I 2014,

data inflow tercatat mencapai Rp7,73 triliun atau meningkat 112% (qtq) sedangkan outflow tercatat

sebesar Rp4,83 triliun atau menurun 66,5% (qtq). Dalam memastikan pengedaran uang layak tunai, Bank

Indonesia telah melakukan kegiatan kas keliling hingga ke daerah pelosok/perbatasan antara lain ke

Pulau Sebuku (Kalimantan Selatan), Bahaur (Kalimantan Tengah), Aruk (Kalimantan Barat) dan Kutai

Barat (Kalimantan Timur). Selain itu, di Kalimantan Selatan dilakukan pula kas keliling terapung di pasar

terapung Lok Baintan dan pasar terapung Kuin untuk menjangkau komunitas masyarakat yang hidup di

aliran sungai.

Terkait dengan uang palsu, rata-rata temuan di wilayah Kalimantan selama triwulan I 2014 mengalami

peningkatan yakni menjadi sebanyak 530 lembar per bulan dari 289 lembar per bulan pada triwulan lalu.

Temuan terbanyak terjadi di provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dengan rata-rata temuan

masing-masing 188 lembar dan 163 lembar per bulan. Penemuan uang palsu ini akan selalu mendapat

perhatian khusus Bank Indonesia. Untuk mencegah meningkatnya peredaran uang palsu di Kalimantan,

Bank Indonesia terus menggalakkan kegiatan sosialisasi pengenalan keaslian Rupiah kepada masyarakat.



Secara umum, kinerja perekonomian Kalimantan untuk keseluruhan tahun 2014 diperkirakan masih

terjaga dengan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2013 (3,5%, yoy) yaitu dalam kisaran

4,2%-4,6% (yoy). Dari sisi penggunaan, perekonomian diperkirakan akan didorong oleh konsumsi, yang

antara lain didorong oleh pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden. Kegiatan investasi juga

diperkirakan masih dapat tumbuh meningkat didukung pelaksanaan proyek Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pembangunan smelter dan pertambangan migas

yang masih berlanjut. Sementara itu, dari sisi sektoral, perekonomian Kalimantan masih didorong oleh

tiga sektor utamanya, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan serta sektor industri pengolahan;

khususnya terkait komoditas batu bara dan CPO, yang diperkirakan mengalami perbaikan produksi,

seiring dengan bertambahnya permintaan domestik. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan

terutama terjadi di provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang menjadi sentra


pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Sebaliknya, di provinsi Kalimantan Barat dan

Kalimantan Tengah pada tahun 2014 diperkirakan akan mengalami perlambatan sebagai dampak

pemberlakukan UU Minerba.

Meskipun demikian, terdapat faktor risiko yang dapat menahan laju pertumbuhan tahun 2014. Kendala

cuaca pada semester I 2014 yang masih bersifat basah dengan intensitas yang tinggi dapat

mempengaruhi kinerja sektor pertanian pada pertengahan tahun 2014. Sementara itu, perekonomian

Tiongkok yang masih melambat diperkirakan dapat menekan harga komoditas utama Kalimantan seperti

batu bara, CPO dan karet, sehingga dapat memengaruhi kinerja sektor pertambangan dan sektor industri

pengolahan di Kalimantan.

Prospek Inflasi

Tingkat inflasi tahunan di wilayah Kalimantan pada tahun 2014 akan lebih rendah dibandingkan tahun

2013. Inflasi Kalimantan tahun 2014 diperkirakan sebesar 5,3% - 5,7% (yoy), menurun dari Inflasi tahun

2013 sebesar 8,6% (yoy). Kondisi cuaca pada 2014 berdasarkan perkiraan BMKG cenderung stabil. Meski

dibayangi potensi terjadinya El Nino, sehingga dapat mendukung produksi pangan dan menjaga

ketersediaan pasokan. Hingga periode laporan, wacana terkait kebijakan penyesuaian harga energi

strategis relatif minimal, sehingga diperkirakan shock, akibat lonjakan inflasi administered price, dapat

terkendali. Kondisi tersebut didukung dengan pemahaman pemerintah daerah terhadap inflasi yang

semakin tinggi, seiring penguatan koordinasi pengendalian inflasi melalui pembentukan TPID di berbagai

Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan.

Beberapa faktor risiko yang berpotensi memicu inflasi 2014 menjadi lebih tinggi dari perkiraan terutama

bersumber dari beberapa hal sebagai berikut: 1) disparitas harga antar daerah dan pelaku ekonomi

(produsen dan konsumen) yang masih relatif lebar, 2) fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas global

yang masih relatif tinggi, 3) kondisi cuaca yang meskipun diperkirakan stabil namun relatif cukup sulit

diprediksi dan 4) kondisi sosial politik pasca-pemilu legislatif dan presiden yang belum dapat diprediksi.

Tabel II.2.1. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi


PDRB (%,yoy) 5.0 4.8 2.9 3.5 3.8 3.8 3.5 3.7 4.0 4.5-4.9 4.9-5.3 4.2-4.6

Sisi Permintaan

Konsumsi 5.8 6.2 7.1 6.7 6.5 6.7 6.7 6.9 8.0 8.8-9.2 9.4-9.8 8.2-8.6

Konsumsi swasta 5.6 5.7 7.3 6.7 5.7 6.0 6.4 6.7 8.0 9.2-9.6 9.6-10 8.3-8.7

Konsumsi Pemerintah 6.3 7.6 6.6 6.5 9.2 8.8 7.8 7.7 7.8 7.4-7.8 8.7-9.1 7.8-8.2

Pembentukan Modal Tetap Bruto 7.9 9.8 7.9 6.4 5.7 5.9 6.5 5.0 7.7 8.5-8.9 7.2-7.6 7.0-7.4

Ekspor 5.5 2.9 4.7 3.9 7.1 4.3 5.0 (3.9) 1.0 4.6-5.0 4.9-5.3 1.6-2.0

Impor 8.4 7.9 8.7 7.4 13.0 8.7 9.4 (3.4) 3.3 7.3-7.7 7.3-7.7 3.6-4.0

Sisi Produksi

Sektor pertanian 4.5 4.1 2.6 5.7 3.9 6.4 4.6 4.9 5.9 5.0-5.4 5.4-5.8 5.2-5.6

Sektor pertambangan & penggalian 6.8 5.3 0.7 1.4 0.2 0.1 0.6 (0.0) 0.3 2.0-2.4 2.9-3.3 1.2-1.6

Industri pengolahan (3,7) (3,67) (3.1) (3.5) 0.9 (1.0) (1.7) 0.1 0.7 0.7-1.1 0.1-0.5 0.3-0.7

Listrik, gas & air bersih 8.7 7.3 5.9 5.4 4.7 4.8 5.2 4.4 5.9 5.7-6.1 5.4-5.8 5.3-5.7

Bangunan 9.8 10.9 10.6 8.2 6.7 7.4 8.1 7.7 6.7 6.8-7.2 7.1-7.5 7.0-7.4

Perdagangan, hotel & restoran 8.3 8.2 5.2 6.6 7.2 6.8 6.5 6.9 6.4 7.0-7.4 7.9-8.3 7.0-7.4

Pengangkutan & komunikasi 8.9 9.2 7.4 7.4 8.2 8.2 7.8 7.7 7.4 7.6-8.0 7.8-8.2 7.5-7.9

Keuangan, persewaan dan jasa perush. 10.1 12.6 13.1 12.1 10.0 9.2 11.0 9.0 10.4 10.0-10.4 9.9-10.3 9.7-10.1

Jasa-jasa 8.5 8.4 7.6 6.6 8.9 8.4 7.9 8.3 8.1 7.8-8.2 8.0-8.4 8.0-8.4

Inflasi IHK (%,yoy) 5.3 5.8 6.0 6.3 8.4 8.6 8.6 7.3 7.5 5.1-5.5 5.3-5.7 5.3-5.7




Bagian II.3 Perekonomian Bali dan Nusa Tenggara

PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Bali-Nustra) tumbuh melambat pada triwulan I 2014.

Pertumbuhan ekonomi Bali-Nustra tercatat sebesar 5,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yang mencapai 5,8% (yoy). Realisasi pertumbuhan tersebut juga lebih rendah

dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya terutama disebabkan oleh kinerja sektor pertambangan yang

menurun tajam pasca efektifnya implementasi UU Minerba pada Januari 2014. Di sisi permintaan,

perlambatan terutama bersumber dari terkontraksinya pertumbuhan investasi pasca-booming realisasi

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Provinsi Bali, serta

berakhirnya fase pelebaran dinding lahan tambang di NTB pada tahun 2013.

Perekonomian Bali-Nustra pada triwulan II 2014 diprakirakan belum akan mengalami perbaikan yang

berarti. Adanya potensi risiko El Nino serta majunya masa panen menjadi faktor pendorong utama

melambatnya pertumbuhan sektor pertanian di Bali-Nustra. Kinerja sektor pertambangan diperkirakan

tetap mengalami kontraksi seiring dengan belum adanya tanda-tanda perbaikan produksi tembaga di

NTB, menunggu izin ekspor mineral dan penyelesaian pembangunan smelter. Meskipun demikian,

pertumbuhan di sektor perdagangan, hotel dan restora (PHR), seiring dengan masuknya masa liburan,

diperkirakan mampu menopang perekonomian Bali-Nustra pada triwulan II 2014.

Konsumsi


Konsumsi rumah tangga di Bali-Nustra pada triwulan I 2014 tumbuh stabil dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya, ditopang oleh masih kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Hal ini didukung oleh

pertumbuhan kredit konsumsi Bali-Nustra yang meningkat dari 15,4% menjadi 16,5% (yoy) (Grafik II.3.1).

Selain itu, indikator Indeks Tendensi Konsumen (ITK) triwulan I 2014, yang menggambarkan ekspektasi

masyarakat terhadap situasi bisnis dan perekonomian, saat ini juga relatif stabil (Grafik II.3.2).

Perkembangan terakhir mengindikasikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga Bali-Nustra cenderung

meningkat pada triwulan II 2014, seiring dengan masuknya bulan puasa dan musim liburan. Peningkatan

jumlah kunjungan wisatawan ke Bali pada periode libur bulan Mei dan Juni diperkirakan menjadi

pendorong utama meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga di wilayah ini. Selain itu,

pertumbuhan kredit konsumsi diperkirakan mengalami peningkatan pada triwulan II 2014.


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik II.3.1. Penyaluran Kredit Konsumsi Grafik II.3.2. Indeks Tendensi Konsumen

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah di triwulan I 2014 tumbuh sebesar 16,7% (yoy), meningkat dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,5% (yoy). Peningkatan konsumsi pemerintah terjadi di

seluruh provinsi di Wilayah Bali-Nustra, yaitu provinsi Bali, NTB, maupun NTT. Pertumbuhan paling tinggi

ditunjukkan oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah Provinsi Bali yang tumbuh dari 33,7% pada triwulan

IV 2013 menjadi sebesar 39,5% (yoy). Berdasarkan data realisasi APBD Provinsi Bali triwulan I 2014,

realisasi belanja pemerintah Bali tumbuh sebesar 9,6%, meningkat dibandingkan dengan periode yang

sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,6% (yoy). Peningkatan konsumsi pemerintah pada awal tahun

tersebut sejalan dengan pola yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pada triwulan II 2014, pertumbuhan konsumsi pemerintah diprakirakan melambat. Hal tersebut

disebabkan oleh meningkatnya dana simpanan pemerintah, yang selanjutnya akan berpengaruh

terhadap penurunan konsumsi pemerintah pada triwulan II 2014. Perlambatan pertumbuhan konsumsi

rumah tangga tersebut juga merupakan dampak tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah pada

periode yang sama pada tahun sebelumnya (base effect).

Investasi

Investasi di wilayah Bali-Nustra pada triwulan I 2014 mengalami kontraksi karena berakhirnya proyek

infrastruktur berskala besar di beberapa daerah. Menurunnya kinerja investasi juga tercermin dari

penyaluran kredit investasi Bali-Nustra yang tumbuh melambat dari 47,4% pada triwulan IV 2013

menjadi sebesar 41,9% (yoy) (Grafik II.3.3). Di Provinsi Bali, booming investasi telah terjadi sebelumnya,

yaitu pada tahun 2012 hingga semester I 2013 dalam rangka menyambut KTT APEC pada Oktober 2013.

Selain itu, fase pelebaran dinding tambang salah satu produsen utama tembaga di NTB juga telah selesai

pada akhir tahun 2013.

Pada triwulan II 2014, investasi wilayah Bali-Nustra diperkirakan mengalami kontraksi yang lebih dalam

dipengaruhi terutama oleh tertundanya rencana investasi sejumlah pelaku usaha tambang. Belum

adanya kepastian hasil renegosiasi bea keluar progresif untuk komoditas tembaga diperkirakan

memengaruhi langkah produsen utama tembaga di NTB untuk cenderung menunggu dalam melakukan

investasi. Selain itu, kebutuhan modal yang cukup besar berdampak terhadap tertundanya rencana

pembangunan smelter mangan di NTT. Lambatnya realisasi proyek MP3EI khususnya terkait


pembangunan industri garam di Teluk Kupang serta PLTU 2 Kupang juga turut diperkirakan memberikan

andil terhadap perlambatan investasi di wilayah Bali-Nustra.

Grafik II.3.3. Penyaluran Kredit Investasi Grafik II.3.4. Perkembangan Impor Barang Modal


Ekspor

Pada triwulan I 2014, kinerja ekspor luar negeri Bali-Nustra mengalami perlambatan terimbas

berhentinya ekspor biji tembaga pasca berlaku efektifnya UU Minerba pada Januari 2014 (Grafik II.3.5).

Penurunan tersebut menyebabkan pangsa ekspor tembaga berkurang secara signifikan dari 51,2%

menjadi sebesar 15,2%. Selain itu, ekspor komoditas utama lainnya seperti ikan segar juga mengalami

penurunan karena kondisi cuaca yang kurang kondusif pada awal tahun (Grafik II.3.6).

Pada triwulan II 2014, kinerja ekspor luar negeri Bali-Nustra diperkirakan mengalami sedikit perbaikan,

didorong oleh peningkatan kinerja ekspor Bali yang didorong oleh ekspor komoditas perikanan. Ekspor

perikanan diharapkan meningkat seiring dengan kondusifnya kondisi cuaca bagi nelayan sepanjang

triwulan II 2014. Faktor penahan pertumbuhan ekspor Bali-Nustra diperkirakan bersumber dari belum

dapat terealisasinya pengiriman tembaga ke luar negeri, menunggu izin ekspor, serta adanya penerapan

bea keluar untuk ekspor mineral yang meningkat gradual hingga akhir tahun.

Sumber: Produsen Utama Tembaga Bali-Nustra, diolah

Grafik II.3.5. Perkembangan Ekspor Konsentrat Tembaga

Grafik II.3.6. Perkembangan Nilai Ekspor Komoditas Utama


Impor

Impor luar negeri Bali-Nusra pada triwulan I 2014 tumbuh meningkat dipicu oleh peningkatan impor

barang modal dan barang baku (Grafik II.3.4). Berdasarkan komposisi penggunaannya, impor Bali-Nustra

didominasi oleh impor barang modal sebesar 61,3%, disusul oleh impor barang baku sebesar 36,6%, dan

impor barang konsumsi 2,1%. Meningkatnya impor barang modal dipengaruhi oleh mulai berjalannya

sejumlah proyek pemda.

Pada triwulan II 2014, impor Bali-Nustra diperkirakan mengalami perlambatan seiring dengan adanya

indikasi perlambatan kinerja investasi. Perlambatan impor diperkirakan akan terjadi di NTB dan NTT,

khususnya untuk impor kelompok barang modal yang memiliki pangsa paling besar terhadap total

keseluruhan impor. Berakhirnya fase pelebaran dinding tambang produsen utama tembaga di NTB serta

pembangunan hotel dan penginapan di NTT pasca-Sail Komodo pada tahun 2013 diperkirakan menjadi

faktor pendorong perlambatan impor Bali-Nustra.


Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)

Kinerja pariwisata Bali yang meningkat mendukung capaian pertumbuhan sektor PHR Bali-Nustra yang

sebesar 6,4% (yoy) pada triwulan I 2014. Hal ini didukung oleh meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawan khususnya dari mancanegara ke Provinsi Bali sepanjang triwulan I 2014 yang tumbuh sebesar

14,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (14,0%, yoy) (Grafik II.3.7). Masuknya

libur awal tahun dan adanya liburan panjang di akhir Maret diperkirakan menjadi pendorong

peningkatan kunjungan wisatawan tersebut. Selain itu, penambahan rute pesawat Lombok – Kupang juga

dinilai mampu mendorong kinerja pertumbuhan di sektor PHR.

Untuk triwulan II 2014, sektor PHR diprakirakan dapat kembali tumbuh meningkat seiring dengan

masuknya peak season kunjungan wisatawan asing pada musim panas pada bulan Mei dan Juni.

Pelaksanaan Festival Komodo di Labuan Bajo, Provinsi NTT di bulan Mei 2014 juga diperkirakan dapat

turut berkontribusi pada pertumbuhan di sektor ini. Aktivitas perdagangan diperkirakan juga akan

mengalami peningkatan, khususnya untuk komoditas pertanian yang didorong oleh masuknya musim

panen raya pada bulan April di Bali dan NTT serta membaiknya kondisi cuaca dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya. Hasil SKDU pun menunjukkan adanya ekspektasi peningkatan kinerja baik harga

jual, maupun penggunaan tenaga kerja di sektor PHR Bali-Nustra (Grafik II.3.8).

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali, diolah

Grafik II.3.7. Jumlah Kunjungan Wisman ke Bali Grafik II.3.8. Hasil SKDU – Sektor PHR


Sektor Pertanian

Kinerja sektor pertanian Bali-Nustra pada triwulan I 2014 mengalami peningkatan terutama didorong

oleh adanya percepatan awal musim panen padi dan jagung di Provinsi NTB. Sektor pertanian tumbuh

sebesar 2,6% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,6% (yoy).

Berdasarkan rilis data terkini, luas tanam dan luas panen untuk padi dan jagung di Provinsi NTB

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, panen raya jagung di Kabupaten Dompu,

Provinsi NTB dengan luas panen mencapai 20 ribu hektar juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan

sektor pertanian. Dari sisi kredit, penyaluran kredit ke sektor pertanian mengalami peningkatan

pertumbuhan dari 1,4% menjadi sebesar 2,1% (yoy) pada triwulan I 2014 (Grafik II.3.9).

Sektor pertanian Bali-Nustra pada triwulan II 2014 diperkirakan masih mampu tumbuh di kisaran 2,0%

(yoy), didukung perkiraan peningkatan sektor pertanian di Provinsi Bali dan NTT, seiring masuknya panen

raya pada April dan Mei. Hasil SKDU Bank Indonesia pun menunjukkan adanya penurunan ekspektasi

harga jual untuk komoditas di sektor pertanian pada triwulan berjalan (Grafik II.3.10). Realisasi program

intensifikasi dan ekstensifikasi di NTT diperkirakan mampu meningkatkan produksi tanaman bahan

makanan (tabama) di provinsi ini pada triwulan II 2014. Kondisi cuaca juga relatif membaik sehingga

dapat mendukung kinerja subsektor perikanan dan perkebunan. Meskipun demikian, pertumbuhan yang

lebih tinggi tertahan oleh berakhirnya musim panen di NTB.

Grafik II.3.9. Perkembangan Kredit Sektor

pertanian

Grafik II.3.10. Hasil SKDU – Sektor pertanian (Harga Jual)

Sektor Pertambangan

Kinerja sektor pertambangan Bali-Nustra mengalami perlambatan yang cukup dalam pada triwulan I

2014. Setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh di kisaran 16,8% (yoy), pertumbuhan sektor

pertambangan Bali-Nustra hanya mampu tumbuh 0,7% (yoy). Perlambatan terutama didorong oleh

menurunnya kinerja sektor pertambangan NTB yang memiliki pangsa mencapai 87,8% terhadap total

sektor pertambangan Bali-Nustra. Produksi tembaga produsen utama di NTB menurun hingga 50% pasca

implementasi UU Minerba dan bea keluar progresif (Grafik II.3.11).

Pada triwulan II 2014, kinerja sektor pertambangan Bali-Nustra diperkirakan masih akan melambat

menunggu proses turunnya izin ekspor dan dengan belum adanya kesepakatan renegosiasi bea keluar

progresif untuk komoditas tembaga hingga akhir April 2014. Selain itu, produksi tembaga diperkirakan

akan mengalami penurunan untuk mengantisipasi kelebihan stok akibat kapasitas gudang diperkirakan

mencapai batas maksimalnya pada Juni 2014.


Sumber: Produsen Utama Tembaga Bali-Nustra, diolah

Grafik II.3.11. Perkembangan Produksi Tembaga


Inflasi Bali-Nustra hingga April 2014 relatif terkendali seiring dengan turunnya permintaan dan

membaiknya kondisi pasokan pangan pada awal tahun. Bencana banjir yang terjadi di sejumlah sentra

produksi di Jawa dan Sumatera tidak terlalu berdampak terhadap laju perkembangan harga pangan di

wilayah Bali-Nustra karena produksi lokal yang mencukupi. Meskipun demikian, tekanan inflasi masih

cukup tinggi pada komponen komoditas inflasi inti dan administered prices sebagai dampak penyesuaian

harga oleh pelaku usaha pada awal tahun, serta adanya kebijakan kenaikan harga LPG dan ongkos

angkutan udara. Tekanan inflasi administered prices akan semakin meningkat jika rencana kenaikan Tarif

Tenaga Listrik (TTL) industri terealisasi pada bulan Mei. Selain itu, tekanan kenaikan inflasi juga

bersumber dari kenaikan sewa rumah di Bali, kenaikan tarif angkutan udara, serta potensi kenaikan

inflasi untuk kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga pda bulan Juni menjelang masuknya tahun

ajaran baru. Dengan berbagai perkembangan tersebut, tingkat inflasi Bali-Nustra pada triwulan II 2014

diprakirakan akan berada di kisaran 7,1% – 7,6% (yoy).

Tabel II.3.1. Inflasi Bali-Nustra (yoy)

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah


Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Bali-Nustra secara konsisten terus berupaya menjaga

stabilitas harga barang dan jasa. Dalam menjaga ekspektasi inflasi, seluruh provinsi di Bali-Nustra telah

membangun Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Di samping itu, secara rutin dilaksanakan

konverensi pers (press converence) untuk mengarahkan ekspektasi masyarakat serta menggaungkan

keberadaan TPID kepada masyarakat. Dalam hal kelembagaan, telah terbentuk TPID di seluruh kota basis

perhitungan inflasi di Bali-Nustra. Berbagai program untuk menjamin kesinambungan pasokan juga terus


dilakukan oleh seluruh TPID di Bali-Nustra dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan. Beberapa

kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan I 2014 di antaranya urban farming , percepatan

distribusi raskin, operasi mendadak (sidak), operasi pasar, pembatasan ekspor sapi, dan rekayasa genetik

tanaman cabai. Selain itu, terus dilakukan upaya pemantauan terhadap realisasi program kerja lima pilar

kesepakatan TPID wilayah Bali-Nustra, yang terdiri dari pilar kelembagaan, konektivitas dan distribusi,

regulasi, kajian dan informasi, serta edukasi.



Penyaluran kredit perbankan secara umum di wilayah Bali-Nustra pada triwulan I 2014 melambat. Kredit

pada triwulan I 2014 tercatat tumbuh sebesar 20,0% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,3% (yoy) (Grafik II.3.12). Penurunan pertumbuhan tersebut

berkaitan dengan peningkatan suku bunga acuan sehingga mendorong naiknya suku bunga kredit dan

mengurangi insentif bagi para pengusaha untuk menambah porsi kredit. Penyaluran kredit di sektor

utama juga menunjukkan perlambatan. Meskipun kredit pada sektor jasa kemasyarakatan dan sosial

budaya sempat mengalami percepatan pertumbuhan pada akhir tahun 2013, pertumbuhan pada awal

tahun 2014 tetap menunjukkan kecenderungan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah. Tingkat

pertumbuhan yang mengalami penurunan drastis adalah penyaluran kredit pada sektor pertanian dan

sektor pertambangan. Penyaluran kredit pada sektor pertambangan bahkan sudah mengalami kontraksi

sejak triwulan II 2012, terkait dengan penurunan kinerja produsen utama tembaga di NTB. Khusus untuk

awal tahun 2014, kinerja sektor pertambangan juga terhambat penerapan UU Minerba. Sementara itu,

penyaluran kredit pada sektor pertanian juga tumbuh melambat sejak pertengahan tahun 2013 akibat

luas lahan pertanian yang terus menyusut sehingga mengurangi potensi peningkatan produksi pertanian

(Grafik II.3.13).

Grafik II.3.12. Penyaluran Kredit Perbankan Grafik II.3.13. Kredit Bank berdasarkan Sektor

Ekonomi


Pertumbuhan penyaluran kredit sektor rumah tangga pada triwulan I 2014 cenderung stabil mencapai

18,3% (yoy) pada triwulan I 2014 (Grafik II.3.14) sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga

yang juga tumbuh stabil sebesar 6,4% (yoy). Namun, adanya peningkatan suku bunga acuan, serta

kebijakan LTV memengaruhi pertumbuhan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta Kredit

Kendaraan Bermotor (KKB) yang terus berada dalam tren perlambatan sejak akhir tahun 2012. Pada


triwulan I 2014, KPR tumbuh melambat dari 32,3% menjadi sebesar 28,3% (yoy), sedangkan

pertumbuhan KKB mengalami kontraksi sebesar 1,9% (yoy) (Grafik II.3.15).

Grafik II.3.14. Penyaluran Kredit Konsumsi Grafik II.3.15. Pertumbuhan KPR dan KKB


Sedikit berbeda dengan kredit korporasi dan rumah tangga, pertumbuhan kredit UMKM pada triwulan I

2014 menunjukkkan sedikit peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kredit UMKM pada

triwulan I 2014 tumbuh sebesar 24,5% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan

triwulan sebelumnya yang sebesar 24,0% (yoy). Pangsa kredit UMKM terhadap total keseluruhan kredit

pun menunjukkan peningkatan dari triwulan sebelumnya 36,5% menjadi sebesar 36,8%. Hal tersebut

menunjukkan indikasi positif. Pembiayaan kepada UMKM masih tergolong baik dengan pangsa yang

mulai meningkat, khususnya di Bali, mengingat industri UMKM memiliki peranan penting terhadap

pertumbuhan ekonomi Bali. Langkah untuk memperluas akses UMKM terus ditempuh antara lain dengan

meminimalkan kesenjangan informasi antara pihak perbankan dan UMKM. Dari sisi pengembangan

klaster, Bank Indonesia KPwDN Wilayah III (Bali dan Nusa Tenggara) berencana mengembangkan klaster

sapi di Bali pada tahun ini, menyusul Provinsi NTB dan NTT yang telah terbentuk lebih dulu.


Perlambatan aktivitas ekonomi Bali-Nustra pada triwulan I 2014 turut memengaruhi menurunnya

kebutuhan transaksi nontunai baik melalui kliring ataupun RTGS. Transaksi kliring melambat dari Rp 16,4

triliun menjadi sebesar Rp 13,6 triliun (Grafik II.3.16). Transaksi RTGS Bali-Nustra tumbuh melambat

dengan nominal sebesar Rp 134,7 triliun, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp

153,9 triliun (Grafik II.3.17).

Grafik II.3.16. Perkembangan Transaksi Kliring Grafik II.3.17. Perkembangan Transaksi RTGS



Sesuai dengan karakteristiknya di awal tahun, transaksi pembayaran tunai pada triwulan I 2014

menunjukkan peningkatan dari sisi inflow dan penurunan dari sisi outflow. Setelah mengalami netoutflow

sebesar Rp3,3 triliun pada triwulan sebelumnya, kinerja pengelolaan uang tunai pada triwulan I 2014

berada pada posisi netinflow sebesar Rp2,9 triliun, dengan total inflow mencapai Rp6,5 triliun dan total

outflow sebesar Rp3,5 triliun. Terkait dengan pengedaran uang, Bank Indonesia di wilayah Bali-Nustra

telah melakukan kas keliling ke seluruh daerah yang ada di Bali, NTB, maupun NTT. Di Provinsi Bali,

kegiatan kas keliling dilakukan hingga ke Nusa Penida (Kapubaten Klungkung). Di Provinsi NTB, kegiatan

kas keliling telah dilakukan sampai ke Lunyuk, Sumbawa Besar, serta daerah Kolo dan Kempo. Sedangkan

di Provinsi NTT, kegiatan kas keliling dilakukan hingga ke Pulau Solor, Rote Ndao, Sabu Raijua, serta

Kabupaten Belu dan Malaka.



Dengan berbagai perkembangan terkini, prospek pertumbuhan ekonomi Bali-Nustra untuk keseluruhan

tahun 2014 diperkirakan melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar

5,8% dan berada di kisaran 4,7% – 5,2% (yoy). Perlambatan terutama dipengaruhi oleh menurunnya

kinerja sektor pertambangan pascapenerapan UU Minerba, seiring dengan belum adanya indikasi adanya

perbaikan produksi tembaga di NTB. Meskipun demikian, pertumbuhan di sektor PHR dan Pertanian

diperkirakan mampu sedikit menopang pertumbuhan Bali-Nustra sepanjang tahun 2014. Dari sisi

permintaan, perlambatan pertumbuhan diperkirakan didorong oleh perlambatan investasi pada tahun

2014 sejalan dengan minimnya proyek berskala besar hingga akhir tahun.

Prospek Inflasi

Tekanan inflasi hingga akhir tahun 2014 diperkirakan relatif terkendali sehingga tingkat inflasi Bali-Nustra

dapat berada pada rentang 5,5% – 6,0% (yoy). Hal ini didukung oleh sejumlah faktor seperti membaiknya

ekspektasi masyarakat terhadap dinamika harga pada tahun 2014, ketersediaan stok komoditas pangan,

kebijakan impor, serta kembali lancarnya distribusi pangan dari Jawa ke wilayah Bali-Nustra yang sempat

menurunan akibat sejumlah bencana yang melanda daerah sentra di Jawa dan Sumatera. Meningkatnya

komitmen pemda melalui TPID pada upaya peningkatan produksi pangan dan kelancaran distribusi serta

kerjasama antardaerah diperkirakan sedikit banyak dapat mendukung terjaganya pasokan pangan.

Namun, perlu diwaspadai adanya sejumlah faktor risiko yang dapat menyebabkan tingkat inflasi menjadi

bias ke atas dari proyeksi, di antaranya faktor cuaca, tekanan nilai tukar, serta beberapa kebijakan

pemerintah seperti kenaikan harga LPG dan TTL yang turut memberikan tekanan pada inflasi

administered prices.


Tabel II.3.2. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi


PDRB (%,yoy) 3.2 4.2 6.0 5.6 5.9 5.8 5.8 5.3 4.9 4.8 - 5.3 4.1 - 4.6 4.7 - 5.2

Sisi Permintaan

Konsumsi 6.7 4.2 5.1 6.3 7.5 7.7 6.7 8.1 8.6 9.5 - 10.0 8.3 - 8.8 8.5 - 9.0

Konsumsi swasta 6.4 4.3 4.6 5.6 5.6 6.4 5.5 6.4 7.6 8.7 - 9.2 7.0 - 7.5 7.3 - 7.8


Pembentukan Modal Tetap Bruto 10.0 15.0 14.1 11.9 4.7 1.6 7.9 (2.8) (3.0) 4.4 - 4.9 2.3 - 2.8 0.1 - 0.6

Ekspor 2.7 2.5 3.0 6.2 12.3 10.1 8.0 11.1 12.9 13.5 - 14.0 14.3 - 14.8 12.9 - 13.4

Impor 10.2 5.9 9.6 12.1 15.0 13.4 12.7 14.4 13.5 13.4 - 13.9 12.4 - 12.9 13.2 - 13.7

Sisi Produksi


Sektor pertambangan & penggalian (24.3) (23.7) 6.3 (1.3) 5.4 16.8 6.8 0.7 (1.7) (5.2) - (4.7) (14.7) - (14.2) (5.7) - (5.2)



Bangunan 6.6 10.3 12.7 8.5 2.2 (0.1) 5.5 2.5 2.8 4.3- 4.8 2.6 - 3.1 2.9 - 3.4




Jasa-jasa 8.6 6.1 7.1 7.8 11.0 9.0 8.7 8.0 6.5 6.8 - 7.3 7.9 - 8.4 7.2 - 7.7

Inflasi IHK (%,yoy) 4.8 4.6 6.2 5.4 8.1 8.3 8.3 6.6 7.3 5.6 - 6.1 5.5 - 6.0 5.5 - 6.0




Bagian III

Perekonomian Jawa

Pertumbuhan ekonomi Jawa pada triwulan I 2014 sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Perlambatan tersebut lebih dipengaruhi oleh melambatnya ekonomi Jawa Bagian Barat

(Jawa Barat dan Banten) dan Jawa Bagian Tengah terkait dengan gangguan di sektor pertanian akibat

bencana banjir yang terjadi di awal tahun. Sementara itu, ekonomi Jakarta dan Jawa Bagian Timur

tumbuh meningkat terkait masih tingginya konsumsi dan selesainya pembangunan beberapa proyek

infrastruktur.

Kinerja perekonomian Jawa pada triwulan II 2014 diperkirakan akan meningkat, dan terjadi di seluruh

provinsi di seluruh wilayah (Jawa Bagian Timur, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Timur, Jakarta).

Pendorong pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya konsumsi dan membaiknya ekspor. Prediksi

kenaikan konsumsi terjadi baik dari sisi rumah tangga maupun pemerintah. Konsumsi rumah tangga

diperkirakan tumbuh menguat didorong oleh penyelenggaraan pemilu presiden 2014, kenaikan aktivitas

perdagangan, dan adanya liburan sekolah. Selain itu, realisasi belanja pemerintah diperkirakan

meningkat seiring dengan penyaluran dana bagi hasil dan bantuan keuangan provinsi (BKP) dari

pemerintah provinsi ke kabupaten/kota setelah sempat tertunda pada triwulan sebelumnya.

Perkembangan ekspor juga diperkirakan mulai membaik, walaupun masih dibayangi dinamika pemulihan

ekonomi global yang masih rentan. Namun, perkembangan investasi masih tertahan oleh kecenderungan

pelaku usaha untuk menunggu hasil pemilu presiden 2014.

Di sisi harga, perkembangan inflasi Jawa hingga April 2014 masih menunjukkan tren menurun. Hal ini

dipengaruhi oleh koreksi harga yang terjadi pada beberapa kelompok pangan, terutama komoditas

hortikultura. Bencana banjir yang terjadi pada awal tahun berdampak relatif minimal pada harga-harga.

Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memitigasi dampak banjir melalui peran Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sebaliknya, kelompok administered prices cenderung meningkat

karena kenaikan harga elpiji 12 kg pada awal tahun 2014, pengenaan tarif surcharge angkutan udara, dan

pengenaan pajak rokok di beberapa daerah. Sementara itu, kenaikan inflasi inti masih relatif terbatas.

Tren penurunan inflasi diperkirakan akan berlanjut pada triwulan II 2014. Inflasi diperkirakan berada

pada kisaran proyeksi 6,9% - 7,4% (yoy). Hal ini didasarkan pada ketersediaan pasokan pangan yang

meningkat seiring masuknya puncak panen raya. Di sisi lain, kenaikan tarif listrik industri berpotensi

menahan laju penurunan inflasi pada triwulan berjalan. Selain itu, faktor musiman seperti liburan

sekolah, tahun ajaran baru, dan bulan Ramadhan diperkirakan akan memberikan tekanan pada harga-

harga. Menghadapi hal tersebut, TPID di berbagai daerah di Jawa telah melakukan beberapa langkah

persiapan untuk meminimalkan potensi tekanan inflasi, seperti penguatan kerjasama antardaerah yang

dilakukan Jakarta dengan beberapa daerah sentra produksi dan optimalisasi penggunaan moda

transportasi kereta api untuk pengangkutan pangan di Jawa Barat.

Pertumbuhan kredit perbankan di Jawa (berdasarkan lokasi proyek) pada akhir triwulan I 2014 mencapai

20,8% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 22,6% (yoy). Penyaluran

kredit perbankan di Jawa sebagian besar masih dialokasikan pada sektor-sektor utama, yaitu sektor

industri pengolahan (20,7%) dan sektor PHR (20,6%). Pertumbuhan kredit di dua sektor tersebut masih

tercatat tinggi, masing-masing sebesar 26,0% (yoy) dan 24,3% (yoy). Sementara itu, rasio NPL pada dua


sektor tersebut terjaga pada kisaran 2%. Berdasarkan penggunaan, separuh kredit di Jawa disalurkan

dalam bentuk kredit modal kerja Adapun pembiayaan kredit pada UMKM menunjukkan peningkatan

sebesar 15,1% (yoy) dengan risiko kredit terjaga di level 3,3%.

Perkembangan pengelolaan uang pada triwulan I 2014, masih sejalan dengan pola triwulanannya. Pada

triwulan tersebut, umumnya di Jawa mengalami netinflow. Sementara pada triwulan lainnya, tercatat

netoutflow. Netinflow di Jawa tercatat Rp26.139 triliun atau meningkat sebesar 23,0% (yoy).

Prospek ekonomi Jawa hingga akhir tahun 2014 diperkirakan masih cukup baik dan mampu tumbuh

cukup tinggi. Hal ini didorong oleh kuatnya konsumsi, baik swasta maupun pemerintah, serta ekspor.

Kuatnya konsumsi pada tahun 2014 didukung oleh adanya belanja konsumsi terkait pemilu dan

optimisme konsumen yang masih cukup tinggi. Sementara itu, kinerja investasi diperkirakan relatif stabil

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh adanya realisasi proyek infrastruktur,

yaitu pembangunan pabrik serat tekstil di Jawa Tengah, proyek MRT dan perluasan pelabuhan Tanjung

Priok di Jakarta, serta penyelesaian pelabuhan Teluk Lamong di Jawa Timur. Adapun risiko terbatasnya

peningkatan ekspor pada tahun 2014 terkait dengan potensi perlambatan ekonomi Tiongkok dan masih

rentannya pemulihan ekonomi global. Mencermati perkembangan terkini dan berbagai faktor risiko

tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,0% - 6,4%

(yoy).

Inflasi hingga akhir tahun 2014 diperkirakan masih berada dalam tren yang menurun terutama didukung

oleh terjaganya pasokan pangan. Perkembangan terakhir mengindikasikan pasokan pangan yang

memadai, baik dari pasokan domestik maupun sumber lainnya, berdampak positif pada stabilitas harga

pangan di berbagai daerah di Jawa. Meski demikian, indikasi capaian produksi pangan domestik yang

tidak sebesar yang diperkirakan sebelumnya karena dampak bencana di awal tahun serta potensi El-Nino

di pertengahan tahun 2014 perlu terus diwaspadai. Risiko yang membayangi inflasi juga bersumber dari

dampak kenaikan tarif listrik industri yang mulai berlaku pada pertengahan triwulan II 2014 terhadap

harga jual barang konsumsi. Mencermati perkembangan terakhir dan beberapa faktor risiko tersebut,

inflasi berbagi daerah di Jawa secara agregat berada pada kisaran 4,9% - 5,3% (yoy).


Bagian III.1 Perekonomian Jawa Bagian Timur

PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian wilayah Jawa Bagian Timur (Jabagtim) menunjukkan perbaikan pada triwulan I 2014

dengan tumbuh meningkat sebesar 6,4% (yoy). Selain dinamika ekonomi nasional yang memengaruhi

kinerja perekonomian Jabagtim, faktor global juga turut menjadi faktor. Perekonomian negara maju dan

secara khusus negara mitra dagang yang sedikit membaik, berdampak pada surplus neraca perdagangan

luar negeri Jabagtim. Sejalan dengan hal itu, kinerja Industri meningkat guna memenuhi permintaan

ekspor. Di sisi domestik, permintaan kelompok rumah tangga juga masih kuat pada triwulan ini.

Sementara realisasi investasi terutama di sektor riil cenderung tertahan.

Tren perbaikan ekonomi Jabagtim diperkirakan masih terjadi di triwulan II 2014. Kinerja sektor riil, yakni

sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) serta sektor industri pengolahan diperkirakan meningkat

dalam merespon peningkatan konsumsi rumah tangga pada masa liburan sekolah. Beberapa pelaku

usaha juga mulai meningkatkan produksinya dalam rangka mengantisipasi tingginya permintaan

menjelang bulan puasa dan lebaran. Neraca perdagangan diperkirakan masih mengalami surplus

didorong oleh kondisi global yang kondusif khususnya di negara maju. Selain itu, konsumsi Pemerintah

Daerah juga diperkirakan meningkat seiring dengan pengeluaran Pemilu Presiden 2014. Sementara

investasi diperkirakan tumbuh stabil. Pada keseluruhan 2014, pertumbuhan ekonomi Jabagtim

diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan 2013, yakni di kisaran 6,4% - 6,8% (yoy) atau sama dengan

prakiraan pada triwulan sebelumnya.

Konsumsi


Konsumsi rumah tangga Jabagtim masih berada dalam tren peningkatan pada triwulan I 2014. Kenaikan

UMK di angka 26% mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan

Pemilihan Legislatif (Pileg) turut menambah tingkat pengeluaran masyarakat Jatim. Peningkatan

konsumsi rumah tangga terutama terjadi pada komoditas makanan, minuman dan tembakau serta

barang budaya dan rekreasi yang ditunjukkan oleh indeks omset riilnya (Grafik III.1.1) . Faktor tersebut

mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 8,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yang mencapai 8,2%. Dari sisi pembiayaan, tren kredit konsumsi menunjukkan

pertumbuhan yang melambat (Grafik III.1.3) seiring dengan adanya pembatasan kredit konsumtif dan

akselerasi kredit produktif yang disalurkan perbankan di Jabagtim. Untuk keseluruhan tahun 2014,

konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan di wilayah Jabagtim.

Pada triwulan II 2014, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih berada dalam tren peningkatan.

Respon atas pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan

Pileg. Hal ini terindikasi dari Survei Konsumen (SK) di beberapa kota besar yang menunjukkan tingginya

ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian (Grafik III.1.2). Pada triwulan ini, masyarakat juga

cenderung melakukan konsumsi yang lebih tinggi untuk mengantisipasi momen puasa dan libur sekolah.


Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Jabagtim mengalami peningkatan di

triwulan I 2014 bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2013. Pertumbuhan konsumsi

pemerintah pada triwulan I 2014 mencapai 2,6%. Namun, sesuai pola musimannya, realisasi belanja

pemerintah di awal tahun yang lebih rendah disebabkan oleh terlambatnya pengesahan APBD di

beberapa kab/kota. Selain itu, belum ditransfernya dana bagi hasil daerah dari pemerintah pusat turut

menyebabkan fenomena ini.

Realisasi penerimaan pada APBD provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Timur pada triwulan I 2014

cenderung meningkat dengan realisasi belanja yang masih tergolong rendah. Empat wilayah (Kota

Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Jember dan Kabupaten Sidoarjo) yang menyumbang 17% APBD Jawa

Timur mengalami surplus di triwulan ini (Grafik III.4). Diperkirakan, pada triwulan II 2014, pertumbuhan

belanja akan semakin meningkat dengan dukungan penyelenggaraan Pilpres. Selain itu, realisasi

pembangunan infrastruktur di Jabagtim juga berpotensi tumbuh meningkat pada triwulan berjalan.

Grafik III.1.1. Indeks Omset Riil Grafik III.1.2. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Grafik III.1.3. Kinerja Kredit Konsumsi Grafik III.1.4. Realisasi Pend. & Belanja Tw. I 2014

Investasi

Kinerja investasi di triwulan I 2014 tumbuh lebih rendah sebesar 7,5% (yoy) dibandingkan dengan

triwulan IV 2013 (7,7%). Perlambatan investasi terutama dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang

tercatat mencapai -75,2% (yoy). Sementara investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

cenderung meningkat sebesar 18,1% (Grafik III.1.5). Berdasarkan hasil liaison dan survei, kenaikan Upah

Minimum Kota (UMK) di awal tahun 2014 memberikan sentimen negatif terhadap minat investor asing

maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Jawa Timur. Faktor perlambatan investasi juga disebabkan

karena investor lebih memilih untuk melakukan wait and see terhadap hasil Pilpres 2014, sebagaimana


tercermin dari melambatnya impor barang modal (Grafik III.1.6). Pelemahan investasi di Jawa Timur pada

triwulan I 2014 juga diindikasikan dari penyaluran kredit investasi yang tumbuh menurun dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya.

Grafik III.1.5. Realisasi Investasi Jabagtim Grafik III.1.6. Perkembangan Impor Barang Modal

Pada triwulan II 2014, investasi diperkirakan masih tumbuh melambat, meskipun terdapat beberapa

proyek pembangunan infrastruktur yang masih terus berjalan. Di antara proyek infrastruktur di Jawa

Timur yang akan mendukung kinerja investasi adalah pengembangan Alur Pelayaran Barat Surabaya

(APBS) Tahap I, penyelesaian Bandara Notohadinegoro Jember dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi

serta penyelesaian Jalan Tol Mojokerto – Kertosono. Selain itu, upaya Pemerintah Daerah untuk terus

mendorong pembangunan beberapa smelter di tahun ini diharapkan menahan laju perlambatan investasi

hingga akhir tahun 2014. Hingga saat ini, terdapat dua perusahaan smelter yang tengah melakukan

pembangunan, yakni di Kabupaten Tuban dan Situbondo.


Ekspor

Kinerja ekspor luar negeri Jabagtim pada triwulan I 2014 mengalami perlambatan sebagai pengaruh dari

penurunan volume ekspor hasil olahan logam (dampak UU Minerba) dan indikasi terjadinya perlambatan

permintaan di kawasan Asia (China & ASEAN) seperti terlihat pada Grafik III. 7. Meski demikian, upaya

diversifikasi negara tujuan terlihat mulai membuahkan hasil dengan meningkatnya permintaan ke Afrika

dan Timur Tengah. Perlambatan ekspor diikuti dengan impor yang menurun, sehingga neraca

perdagangan Jabagtim surplus sebesar 438 juta USD (Grafik III.8).

Pada triwulan II 2014, ekspor diperkirakan tumbuh stabil seiring dengan semakin positifnya

perekonomian negara maju dan upaya diversifikasi tujuan ekspor. Pertumbuhan industri hilir di negara

lain, seperti industri makanan dan minuman akan turut mendorong ekspor minyak nabati dan hewani

serta bahan kimia organik dari Jabagtim. Potensi peningkatan harga emas perhiasan turut meningkatkan

kinerja ekspor perhiasan dan mutiara di Jabagtim.

Impor

Kinerja impor di Triwulan I 2014 menunjukkan penurunan sejalan dengan masih terbatasnya kinerja

eskpor manufaktur (Grafik III.8). Impor Jawa Timur yang sebagian besar didominasi oleh barang modal

masih relatif terbatas sejalan dengan kecerungan pelaku usaha di Jawa Timur untuk menahan ekspansi.


Berdasarkan klasifikasi HS 2-digit, impor Jawa Timur di awal tahun 2014 didominasi oleh komoditas

mesin industri (14,8% dari total impor), besi baja (9,53%) dan plastik (7,14%). Pada Triwulan II 2014,

impor Jawa Timur diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan domestik

masyarakat di Jabagtim dan meningkatnya impor bahan baku industri dalam memenuhi permintaan

tahun ajaran baru dan Lebaran.

Grafik III.1.7. Kinerja Perdagangan LN & DN Grafik III.1.8. Neraca Perdagangan Ekspor LN

Grafik III.1.9. Negara Utama Tujuan Ekspor Grafik III.1.10. Bongkar Muat Ekspor DN (Tj.Perak)

Perdagangan Antar Daerah

Net ekspor perdagangan antar daerah di wilayah Jabagtim pada triwulan I 2014 relatif stabil di tengah

pertumbuhan ekspor ke daerah lain yang cenderung meningkat. Membaiknya perdagangan domestik

terutama didukung oleh posisi Jawa Timur sebagai hub antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan

Indonesia Bagian Timur. Meski baik nilai maupun volume barang yang dikirim melalui Pelabuhan Tanjung

Perak cenderung menurun (Grafik III.13), namun jalur perdagangan darat diyakini masih cukup kuat.

Penurunan permintaan daerah di luar Jawa terutama pada komoditas makanan dari KTI seperti beras dan

Jagung serta komoditas hasil industri makanan dan minuman. Permintaan bahan makanan dari KTI

diyakini telah mencapai puncaknya pada triwulan sebelumnya (libur Natal dan Tahun Baru).

Kinerja Sektor Utama

Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)

Sektor PHR mengalami perlambatan pada pada triwulan I 2014 yang disebabkan oleh menurunnya sub

sektor perdagangan besar. Masih terbatasnya transaksi perdagangan luar negeri Jabagtim menjadi faktor

penyebab perlambatan pertumbuhan sektor ini. Namun, tingginya kinerja subsektor hotel dan restoran

dapat menahan perlambatan sektor PHR. Hal ini terkonfirmasi dari peningkatan konsumsi listrik bisnis


(Grafik III.1.11). Informasi dari liaison mengindikasikan peningkatan yang signifikan pada tingkat hunian

kamar dari hotel-hotel bintang empat ke bawah. Sementara tingkat hunian hotel bintang lima cenderung

menurun akibat bergesernya preference konsumen pada hotel bintang empat (Grafik III.1.12).

Perbaikan kinerja di subsektor pariwisata diperkirakan terus berlanjut hingga triwulan II 2014 sebagai

pengaruh dari banyaknya momentum libur yang dimanfaatkan masyarakat dengan mengunjungi beragam

tempat wisata. Dengan diresmikannya bandara Banyuwangi dan Jember pada triwulan ini, diharapkan

kunjungan wisatawan mancanegara semakin meningkat, mengingat tingginya potensi obyek wisata di

kedua daerah ini.

Grafik III.1.11. Konsumsi Listrik Bisnis Grafik III.1.12. Indikator Subsektor Hotel


Kinerja sektor industri pengolahan mengalami peningkatan di triwulan I 2014 (6,81% - yoy) seiring

dengan meningkatnya permintaan domestik khususnya dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi

masyarakat di Kawasan Jawa. Menguatnya nilai tukar Rupiah pada level Rp 11.431/USD dengan fluktuasi

yang cenderung stabil turut berkontribusi pada menguatnya laba hasil usaha sektor industri pengolahan,

terutama yang berorientasi ke pasar luar negeri. Meski demikian, relatif tingginya biaya produksi,

terutama biaya energi dan biaya upah tenaga kerja berpotensi menekan kinerja sektor industri

pengolahan. Berdasarkan hasil liaison, ekspansi usaha serta peningkatan kapasitas produksi di sektor ini

relatif terbatas. Namun, masih rendahnya nilai tambah industri di Jawa Timur di tengah tingginya konten

impor bahan baku, merupakan permasalahan yang krusial. Adapun upaya mendorong subtitusi impor

dan peraturan pelarangan ekspor bahan mentah SDA telah digaungkan.

Grafik III.1.13. Indeks Produksi & Kapasitas Industri Grafik III.1.14. Konsumsi Listrik Industri


Faktor risiko yang perlu diwaspadai bagi keberlanjutan sektor industri pengolahan terkait dengan

peningkatan tarif listrik industri untuk perusahaan yang go public dan industri besar. Kebijakan

penerapan tarif tenaga listrik diperkirakan menambah biaya operasional perusahaan sebesar 20%.

Namun, tingginya permintaan global dan domestik di triwulan II 2014 mampu menahan penurunan

kinerja sektor ini. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan relatif stabil pada triwulan ini.

Sektor Pertanian

Kinerja sektor pertanian di triwulan I 2014 menunjukkan peningkatan. Hal ini dikonfirmasi dari indikator

luas lahan panen padi yang mengalami peningkatan sebesar 33,48% (Grafik III.1.16). Dimulainya masa

panen dan relatif berkurangnya curah hujan di sentra-sentra utama mendorong meningkatnya produksi

di sektor ini. Namun, keterbatasan lahan menyebabkan para petani memilih menanam komoditas

pertanian yang relatif menguntungkan sehingga masih terdapat potensi kurangnya pasokan pada

komoditas tertentu.

Grafik III.1.15. Perkembangan Kinerja Subsektor

Pertanian Grafik III.1.16. Luas Lahan Tanam dan Panen Padi

Pada triwulan II 2014, kinerja sektor pertanian diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan

semakin tingginya hasil panen di beberapa wilayah. Meski demikian, terdapat risiko El Nino yang perlu

diwaspadai mengingat telah terindikasi dimulainya musim kemarau pada awal bulan Mei yang berpotensi

memberikan dampak ke produksi padi. Sementara itu, produksi tanaman palawija, khususnya kedelai

dan jagung serta tembakau diperkirakan masih cukup baik.


Inflasi Jabagtim hingga April 2014 mencapai 6,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi

nasional yang mencapai 7,25% (Grafik III.1.17). Berdasarkan disagregasinya secara tahunan, inflasi

Jabagtim didorong oleh peningkatan harga di kelompok administered prices. Kenaikan tarif angkutan

udara dan harga bahan bakar rumah tangga menjadi penyebab meningkatnya tekanan inflasi di

kelompok administered prices. Sementara itu, terjaganya ekspektasi inflasi, moderasi permintaan

domestik serta surutnya dampak nilai tukar turut menjaga inflasi inti. Tibanya masa panen raya

beberapa komoditas strategis turut mendorong peningkatan pasokan pangan. Hal ini menyebabkan

inflasi di kelompok volatile foods kembali pada pola normalnya.


Grafik III.1.17. Perkembangan Inflasi Tw I 2014 Grafik III.1.18. Disagregasi Inflasi Tw I 2014

Pada triwulan II 2014, inflasi Jawa Timur diperkirakan berada di kisaran 6,3% - 6,5% (yoy), dengan

penyumbang inflasi terbesar masih pada kelompok administered prices akibat kenaikan tarif tenaga listrik

industri per 1 Mei 2014. Selain itu, rencana penyesuaian tarif bahan bakar rumah tangga (LPG 12 kg) jika

tidak diimbangi dengan ketersediaan LPG 3 kg akan berdampak pada peningkatan inflasi kelompok ini.

Pada kelompok inflasi inti, masih belum stabilnya harga komoditas internasional dan dampak lanjutan

dari kenaikan tarif tenaga listrik industri berpotensi meningkatkan biaya produksi industri. Namun, inflasi

inti diperkirakan masih dalam level yang stabil sejalan dengan downward risk dari potensi penurunan

harga emas internasional. Inflasi kelompok volatile foods diproyeksikan terjaga di level stabil seiring

dengan tibanya panen sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Meski demikian, terdapat risiko peningkatan

permintaan seiring dengan masuknya bulan Ramadhan. Secara keseluruhan 2014, inflasi Jabagtim masih

searah dengan proyeksi inflasi nasional di kisaran 4,5% + 1%.


Strategi penguatan koordinasi pengendalian inflasi dari aspek kelembagaan dilakukan dengan

mendorong pembentukan TPID di tingkat Kab/Kota. Saat ini telah terbentuk 27 TPID Kab/Kota,

sedangkan 11 lainnya masih dalam proses pembentukan. Adapun program utama dari TPID Jawa Timur

saat ini adalah penyusunan Indonesia Network sebagai langkah awal penguatan produksi, distribusi dan

konektivitas antar wilayah dalam wadah TPID. TPID Jawa Timur juga berinisiatif melakukan pengukuran

inflasi kota non perhitungan BPS dalam rangka asesmen dan monitoring. Selain itu, juga dilakukan upaya

memperkaya data komoditas dan informasi harga produsen yang akan dipublikasikan melalui sistem

informasi pangan (www.siskaperbapo.com). Untuk mengarahkan ekspektasi inflasi, juga dilaksanakan

penguatan diseminasi informasi melalui media dan jejaring sosial.



Perkembangan kinerja bank umum di Jawa Timur sampai triwulan I 2014 menunjukkan pertumbuhan

yang stabil dengan tren melambat. Tercatat total aset bank umum di Jawa Timur pada periode laporan

adalah sebesar Rp 421,5 triliun atau tumbuh 16,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan

pertumbuhan triwulan IV 2013 yang tercatat sebesar 18,9% (yoy). Kinerja penghimpunan Dana Pihak

Ketiga (DPK) tumbuh 15,7% (yoy) hingga mencapai Rp 332,5 triliun yang juga lebih rendah dibandingkan

dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2013 sebesar 15,9% (yoy).

http://www.siskaperbapo.com/


Dari sisi kredit, pertumbuhan penyaluran kredit bank umum baik berdasarkan lokasi bank pelapor

maupun lokasi proyek pada periode laporan tumbuh melambat. Jumlah kredit berdasarkan lokasi bank

pelapor mencapai Rp 304,41 triliun di Jawa Timur atau tumbuh 23,5% (yoy), lebih rendah dibandingkan

triwulan IV 2013 (26,4%). Sementara itu, kredit berdasarkan lokasi proyek yang disalurkan bank umum di

Jawa Timur tercatat lebih tinggi (Rp 344,75triliun) atau tumbuh 21,8% (yoy).

Grafik III.1.19. Penyaluran Kredit Grafik III.1.20. Penyaluran Kredit Sektor Utama

Tingginya rasio penyaluran kredit perbankan terhadap DPK hingga mencapai 91,6% (berdasarkan lokasi

bank) dan 103,7% (berdasarkan lokasi proyek) didukung oleh terjaganya risiko kredit di level cukup

rendah. Risiko kredit yang tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) triwulan I 2014 adalah sebesar

2,1%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2013 yang tercatat lebih rendah yaitu di

kisaran 1,8%.

Ditinjau dari sisi sektoral, penyaluran kredit di Jawa Timur masih didominasi pada tiga sektor ekonomi

utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertanian.

Kredit sektor industri pengolahan memiliki proporsi terbesar yaitu 29,1% atau sebesar Rp 88,69 triliun.

Adapun kredit sektor perdagangan besar dan eceran memperoleh porsi terbesar kedua yaitu mencapai

Rp 78,13 triliun atau 25,7%. Sementara itu, kredit sektor pertanian memiliki porsi 2,7% atau sebesar Rp

8,16 triliun. Rendahnya porsi pembiayaan ke sektor pertanian disebabkan oleh masih tingginya risiko

kredit yang mencapai 5,1%. Di sisi lain, rendahnya NPL sektor industri pengolahan dan perdagangan pada

level 2% menjadi faktor masih tingginya penyaluran kredit di sektor industri pengolahan.


Seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, permintaan kredit konsumsi masyarakat

khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) masih terus

menunjukkan peningkatan. KPR tercatat tumbuh sebesar 26,4% (yoy) atau sebesar Rp 27,83 triliun, lebih

rendah dari pertumbuhan di triwulan IV 2013 (32,1%). KPR terbesar adalah untuk pembelian rumah

dengan tipe 22 s.d 70 (44,2% dari total KPR yang disalurkan) yang juga mengalami pertumbuhan tertinggi

sebesar 30,6% (yoy). Hal tersebut terkait dengan masih tingginya kebutuhan rumah tinggal.


Grafik III.1.21. Penyaluran Kredit Grafik III.1.22. Penyaluran Kredit Sektor Utama


Sampai dengan triwulan I 2014, jumlah kredit UMKM yang disalurkan mencapai Rp 85 triliun atau

tumbuh 19,1% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan IV 2013

(20,5%). Penyaluran kredit UMKM di Jawa Timur sebagian besar ke tiga sektor utama yaitu sektor

perdagangan besar dan eceran (54,7%), sektor industri pengolahan (13,1%) dan sektorpertanian (68%).

NPL kredit UMKM tertinggi terdapat pada sektor pertanian yaitu di kisaran 7,11%. Penyaluran kredit

UMKM terbesar di kotamadya/kabupaten Jawa Timur, diantaranya Surabaya (41,30%), Kota Malang

(9,21%), Kota Kediri (5,74%) dan Kabupaten Jember (5,15%).

Grafik III.1.23.Penyaluran KreditUMKM Grafik III.1.24. NPL Kredit UMKM

Kinerja perbankan di Jawa Timur pada triwulan II 2014 diperkirakan tetap tumbuh stabil dengan tren

peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Beberapa momen pertengahan tahun seperti

persiapan tahun ajaran baru, liburan sekolah serta persiapan bulan Ramadhan berpotensi mendorong

penyaluran kredit perbankan khususnya kredit konsumsi.


Pada periode awal tahun 2014, transaksi keuangan nontunai dengan menggunakan sistem RTGS dan

kliring di Jawa Timur tumbuh melambat dibandingkan periode sebelumnya. Tercatat transaksi kliring

secara nominal mencapai Rp 44,55 triliun dengan jumlah warkat kliring sebanyak 1,17 juta lembar.

Jumlah tersebut meningkat 0,4% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, nominal

transaksi RTGS mencapai Rp 392,4 triliun dengan volume sebanyak 377.063 transaksi. Apabila ditinjau


secara historis, tren penurunan transaksi sistem pembayaran non tunai pada awal tahun terkait dengan

penurunan aktivitas perekonomian.

Grafik III.1.25. Transaksi RTGS Grafik III.1.26. Transaksi Kliring


Pada triwulan I 2014, jumlah aliran uang kartal dari dan ke Bank Indonesia di wilayah Jawa Timur kembali

menunjukkan posisi net inflow (Rp. 9,05 Triliun). Tercatat inflow Jatim mencapai Rp 18,02 Triliun, lebih

tinggi dibandingkan dengan outflow (Rp 8,97 triliun). Net inflow yang terjadi terkait dengan kembali

normalnya aktivitas ekonomi masyarakat pasca liburan natal 2013 dan tahun baru 2014.

Grafik III.1.27. Temuan UPAL Grafik III.1.28. Perkembangan Netflow



Secara keseluruhan 2014, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jabagtim mencapai 6,4 - 6,8% (yoy),

cenderung meningkat dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 6,55%. Faktor utama pendorong

perbaikan perekonomian di triwulan II 2014 adalah kinerja sektor utama, yakni sektor pertanian dan

sektor industri pengolahan yang meningkat sebagai dampak dari membaiknya produksi pertanian serta

meningkatnya permintaan domestik pada produk manufaktur. Efisiensi waduk dan irigasi serta

penganekaragaman komoditas yang ditanam menjadi salah satu faktor yang menahan penurunan

produksi bahan pangan. Nilai tukar yang mulai menemukan keseimbangan baru juga menjadi salah satu

faktor pendorong perbaikan kinerja sektor perdagangan Jabagtim.

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan pemerintah diperkirakan meningkat seiring dengan

belanja Pemilu 2014. Dampak Pemilu terbesar diperkirakan pada triwulan II yaitu pada saat pelaksanaan

Pilpres 2014. Sementara itu, investasi diperkirakan mampu tumbuh lebih tinggi, seiring dengan telah


diselesaikannya banyak proyek infrastruktur dan ekspansi industri logam dan kimia organik. Faktor risiko

yang perlu diwaspadai pada tahun 2014 adalah rendahnya daya saing produk Jabagtim menjelang

pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015, khususnya pada produk UMKM.

Prospek Inflasi

Pada tahun 2014, inflasi Jabagtim diproyeksikan berada di kisaran 4,9% - 5,4% (yoy) atau kembali pola

normal untuk mendukung pada sasaran inflasi nasional. Di bawah ini adalah beberapa faktor risiko inflasi

di 2014 yang berpotensi memengaruhi realisasi inflasi Jabagtim pada 2014.

Downward Risk

- Hilangnya dampak base effect dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di 2013.

- Inflasi kelompok bahan makanan juga diperkirakan relatif stabil di kisaran 7% - 8% yang dipicu oleh

minimnya kendala impor. Impor bahan makanan diprediksi dapat menutupi pasokan domestik yang

diperkirakan sedikit terganggu sebagai dampak El Nino dan pergeseran masa tanam.

- Sentra produksi di Jawa Timur telah memiliki kualitas yang baik dan produktivitas tinggi.

Upward Risk

- Potensi peningkatan harga emas perhiasan domestik di kisaran 3% - 4%

- Potensi kenaikan inflasi kelompok administered prices melalui penyesuaian kembali tarif listrik

industri dan bahan bakar rumah tangga (LPG 12 kg).

- Masih berlanjutnya kenaikan harga komoditas rokok.

- Tata niaga pasar yang belum mendukung distribusi barang secara optimal ke semua daerah di

Jabagtim.

Tabel III.3.1. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi


PDRB (%,yoy) 7.2 7.3 6.6 6.9 6.5 6.2 6.5 6.4 6.5 6.5- 7.0 6.6 - 7.1 6.4 - 6.9

Sisi Permintaan

Konsumsi 6.8 6.9 6.3 6.6 7.1 7.7 7.5 7.9 7.9 7.6 - 8.1 7.3 - 7.8 6.9 - 7.4

Konsumsi swasta 7.4 6.1 6.8 6.9 7.5 8.2 8.0 8.2 8.3 8.0 - 8.5 7.9 - 8.4 7.3 - 7.8



Ekspor 11.1 11.6 8.5 6.9 5.5 5.3 6.8 9.2 9.1 8.1 - 8.6 8.3 - 8.8 8.2 - 8.7

Impor 7.6 9.8 5.6 5.0 4.9 6.0 5.3 7.4 8.1 7.2 - 7.7 7.0 - 7.5 7.4 - 7.9

Sisi Produksi


Sektor pertambangan & penggalian 6.1 2.3 2.9 2.3 4.7 3.2 3.3 4.6 2.4 1.9 - 2.4 3.3 - 3.8 2.8 - 3.3



Bangunan 9.1 7.1 8.3 10.5 8.5 9.0 9.1 9.5 8.2 8.8 - 9.3 8.8 - 9.3 8.7 - 9.2




Jasa-jasa 5.1 5.1 5.7 5.7 5.0 5.0 5.3 8.4 4.8 5.8 - 6.3 6.1 - 6.6 6.1 - 6.6

Inflasi IHK (%,yoy) 4.3 4.5 6.8 5.9 7.8 7.6 7.6 6.6 6.4 4.4 - 4.9 4.9 - 5.4 4.9 - 5.4

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolahp proyeksi Bank Indonesia

Pertumbuhan

Ekonomi dan Inflasi Wilayah2011 2012

2013


Bagian III.2 Perekonomian Jawa Bagian Tengah

PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian wilayah Jawa Bagian Tengah (Jabagteng) tumbuh melambat pada triwulan I 2014

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jabagteng tumbuh melambat dari 5,4% (yoy) menjadi 5,3%

(yoy). Secara spasial, Jawa Tengah tumbuh melambat sementara DI Yogyakarta mengalami peningkatan

pertumbuhan. Sumber utama perlambatan ekonomi Jabagteng pada triwulan I 2014 adalah melemahnya

kinerja ekspor yang dibarengi dengan melambatnya konsumsi. Di sisi lain, impor masih tumbuh

meningkat.

Perkembangan berbagai indikator ekonomi terakhir mengindikasikan perekonomian wilayah Jabagteng

tumbuh meningkat pada triwulan II 2014. Perbaikan utamanya didorong oleh kenaikan ekspor dan

konsumsi. Hal ini terkait dengan optimisme konsumen dan pelaku usaha dalam memandang kondisi

perekonomian ke depan. Optimisme pelaku usaha terutama didasari oleh potensi peningkatan

permintaan domestik maupun ekspor luar negeri. Konsumsi swasta maupun pemerintah diperkirakan

meningkat pada triwulan berjalan. Demikian pula, ekspor diperkirakan akan mampu tumbuh meningkat

sejalan dengan membaiknya perekonomian sejumlah negara yang menjadi tujuan utama ekspor

Jabagteng. Secara sektoral, perbaikan sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) serta sektor

industri pengolahan diperkirakan menjadi faktor pendorong perekonomian Jabagteng pada triwulan II

2014. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi wilayah Jabagteng pada 2014 diperkirakan tetap dapat

tumbuh stabil dibandingkan dengan tahun 2013 (5,5% - 6,0%, yoy) dengan dukungan dari kinerja ekspor

dan masih kuatnya konsumsi.

Konsumsi


Konsumsi rumah tangga tumbuh meningkat pada triwulan I 2014 dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Hal ini juga tercermin pada membaiknya kinerja sektor PHR. Penanganan dampak banjir

yang terjadi di awal tahun tergolong cukup baik sehingga tidak menghambat aktivitas perdagangan dan

belanja masyarakat. Menguatnya konsumsi rumah tangga juga didukung oleh naiknya pertumbuhan

konsumsi lembaga swasta nirlaba dari 7,1% (yoy) menjadi 12,8% (yoy). Hal ini terkait dengan adanya

penyelenggraan Pemilu Legislatif 2014. Secara spasial, konsumsi rumah tangga di DI Yogyakarta naik

tajam dari 6,1% (yoy) menjadi 6,7% (yoy), sementara konsumsi di Jawa Tengah naik tipis menjadi 5,1%

(yoy) dari sebelumnya 5,0% (yoy).

Perkembangan terakhir mengindikasikan konsumsi rumah tangga cenderung tumbuh menguat pada

triwulan II 2014. Hal ini antara lain terindikasi dari hasil survei penjualan eceran dan liaison pada

beberapa pelaku usaha perdagangan besar dan eceran (Grafik III.2.2.). Survei penjualan eceran

mengindikasikan penjualan eceran pada triwulan II 2014 tetap akan tinggi. Likert scale ekspektasi

penjualan pedagang besar dan eceran juga mendukung hal tersebut yang tercermin dari peningkatan

ekspektasi. Survei konsumen di beberapa kota besar di Jabagteng memperlihatkan optimisme dan

membaiknya keyakinan konsumen, baik terhadap kondisi perekonomian saat ini maupun ke depan


(Grafik III.2.1.). Penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014, diperkirakan akan meningkatkan konsumsi

rumah tangga, utamanya dari konsumsi swasta nirlaba.

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah tumbuh 5,1% (yoy) pada triwulan I 2014, melambat dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya 7,7% (yoy). Sementara pada triwulan II 2014, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh

meningkat sesuai pola musimannya.

Grafik III.2.1. Indeks Keyakinan Konsumen Grafik III.2.1. Indeks Penjualan Eceran serta Likert Scale Perdagangan Besar dan Eceran

Investasi

Investasi pada triwulan I 2014 tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni dari 8,5%

(yoy) menjadi 9,0% (yoy). Kenaikan investasi tersebut dalam bentuk investasi non-bangunan dan

bangunan. Pada investasi non-bangunan, terdapat sejumlah investasi untuk peningkatan kapasitas

produksi pada industri pengolahan. Impor luar negeri barang modal naik cukup besar dari triwulan

sebelumnya (Grafik III.2.3). Hal ini didukung oleh data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

baik secara jumlah proyek maupun nilai investasi (Grafik III.2.6). Penyaluran kredit investasi di Jabagteng

juga tercatat tinggi sebesar 36,7% (yoy) (Grafik III.2.4). Sementara itu, investasi Penanaman Modal Asing

(PMA) meningkat nilai realisasinya, meskipun secara jumlah proyek menurun (Grafik III.2.5). Kenaikan

investasi bangunan juga tercermin dari perbaikan kinerja sektor bangunan.

Survei pada pelaku usaha mengindikasikan rencana investasi cenderung melambat pada triwulan II 2014,

walaupun masih dalam level tinggi. Hal ini terkonfirmasi dari likert scale ekspektasi pelaku usaha yang

menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pelaku usaha di Jabagteng tetap optimis dalam

melihat prospek permintaan ke depan baik dari domestik maupun luar negeri. Dari sisi pembiayaan,

kredit investasi diperkirakan tumbuh stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.


Grafik III.2.3. Impor Barang Modal Jabagteng Grafik III.2.4. Penyaluran Kredit Investasi

Sumber: Badan Penanaman Modal Sumber: Badan Penanaman Modal

Grafik III.2.5. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Grafik III.2.6. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)


Ekspor

Ekspor luar negeri Jabagteng pada triwulan I 2014 tumbuh melambat. Perlambatan terutama untuk

ekspor produk Jabagteng ke pasar tujuan Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok. Kinerja ekspor ditopang

oleh penjualan ke pasar Eropa yang masih meningkat. Dilihat dari komoditasnya, ekspor furnitur tumbuh

melambat sejalan dengan kinerja industri barang kayu dan hasil hutan yang melambat cukup besar

dibandingkan periode sebelumnya. Sementara ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) berupa produk

benang tenun, kain, dan pakaian jadi masih mampu mencatatkan peningkatan lebih tinggi dibandingkan

periode sebelumnya (Grafik III.2.7).

Pada triwulan II 2014, ekspor luar negeri Jabagteng diperkirakan mengalami kenaikan dengan dukungan

membaiknya perekonomian dunia, khususnya di sejumlah negara maju. Hal ini akan mendukung ekspor

produk unggulan seperti TPT dan furniture yang sebagian besar ditujukan ke negara maju. Para pelaku

usaha TPT berpendapat daya saing ekspor komoditas unggulan Jabagteng masih cukup baik. Hal ini

menjadi faktor pendorong optimisme pelaku usaha yang tercermin dari hasil survei.

Impor

Impor luar negeri Jabagteng mengalami peningkatan baik secara nilai maupun volume pada triwulan I

2014. Kenaikan impor terjadi pada kelompok bahan baku dan barang modal (Grafik III.2.8). Kenaikan

impor barang modal yang tertinggi diantara jenis impor lainnya merupakan pengaruh dari masih kuatnya

investasi. Komoditas yang tercatat naik impornya adalah produk serat tekstil, benang dan kain sebagai


input industri TPT. Selain itu, mesin industri juga tercatat mengalami kenaikan yang signifikan. Pada

triwulan II 2014, impor diperkirakan masih tumbuh dalam level yang tinggi, meski melambat

dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perlambatan impor terutama diperkirakan pada barang

konsumsi, sementara impor bahan baku diprediksi masih tumbuh stabil dengan masih kuatnya produksi

di sektor industri.

Grafik III.2.7. Pertumbuhan Tahunan Ekspor Komoditas Unggulan

Grafik III.2.8. Pertumbuhan Tahunan Impor berdasar BEC

Perdagangan Antar Daerah

Ekspor produk Jabagteng ke daerah lain tumbuh stabil pada triwulan I 2014 apabila dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari stabilnya pertumbuhan tahunan subsektor industri makanan

dan minuman olahan pada level yang tinggi. Pada triwulan II 2014, kinerja perdagangan antar daerah

diperkirakan naik yang terindikasi dari kenaikan produksi hasil industri pengolahan dan naiknya kinerja

sektor perdagangan, hotel, dan restoran.


Sektor Pertanian

Pertumbuhan sektor pertanian Jabagteng pada triwulan I 2014 meningkat dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Sektor pertanian tumbuh sebesar 2,4% (yoy), setelah pada triwulan IV 2013 tumbuh

sebesar 1,6% (yoy). Banjir yang cukup parah di awal tahun tidak berdampak signifikan pada produksi padi

pada triwulan I 2014. Luas lahan pertanian yang terkena bencana banjir sebesar 4%, dan sudah dilakukan

bantuan program replanting. Pada triwulan II 2014, sektor pertanian diperkirakan melambat sesuai

dengan siklus produksi padi yang puncak panennya di triwulan I.


Sektor industri pengolahan melambat pada triwulan I 2014. Industri pengolahan tumbuh sebesar 3,4%

(yoy) pada triwulan I 2014, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan IV 2013 sebesar

4,7% (yoy). Perlambatan terbesar terjadi pada subsektor industri migas, sementara subsektor non migas

melambat dalam level yang moderat. Industri makanan, minuman, dan tembakau tetap dapat tumbuh

tinggi, sehingga dapat menahan penurunan kinerja industri pengolahan yang lebih dalam.

Pada triwulan II 2014, pertumbuhan industri pengolahan diperkirakan meningkat dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan prediksi adanya perbaikan eskpor yang akan berdampak


positif pada kinerja subsektor migas maupun nonmigas. Adapun subsektor nonmigas yang diperkirakan

meningkat, diantaranya adalah subsektor makanan, minuman, dan tembakau, subsektor tekstil, barang

kulit, dan alas kaki. Sementara untuk pertumbuhan kinerja industri barang kayu dan hasil hutan lainnya

diperkirakan masih dalam level yang stabil.


Inflasi Jabagteng hingga April 2014 masih dalam tren penurunan, yakni dari 7,9% (yoy) menjadi 7,0%

(yoy) (Grafik III.2.9). Secara spasial, penurunan inflasi terutama terjadi di DI Yogyakarta, yaitu dari 7,3%

menjadi 6,4% (yoy). Sementara di Jawa Tengah, inflasi menurun dari 8,0% menjadi 7,2% (yoy).

Penurunan inflasi terutama terjadi pada kelompok volatile foods sejalan dengan terjaganya pasokan

pangan. Mulai masa panen hasil pertanian di beberapa sentra produksi mendukung ketersediaan

pasokan pangan. Kondisi ini juga tercermin dari peningkatan kinerja PDRB sektor pertanian di triwulan I

2014. Peningkatan pasokan pangan tersebut juga diikuti stok beras Bulog yang mencukupi kebutuhan

pangan Jabagteng hingga 5 bulan kedepan. Di sisi lain, inflasi kelompok administered prices mengalami

peningkatan sebagai pengaruh dari kenaikan elpiji 12 kg di awal tahun dan pengenaan tarif surcharge

angkutan udara. Inflasi inti hingga April 2014 juga meningkat meski dalam level terbatas terkait dengan

penyesuaian upah tukang sejalan dengan kenaikan UMP serta penyesuaian harga produk yang dilakukan

para pelaku usaha (Grafik III.2.10).

Di triwulan II 2014, inflasi Jabagteng diperkirakan kembali meningkat sebagai pengaruh dari dari faktor

musiman menjelang Ramadhan. Faktor tahun ajaran baru dan libur sekolah juga berpotensi memberikan

tekanan inflasi daerah pada akhir triwulan berjalan. Selain itu, terdapat pula risiko gangguan pangan

sebagai dampak El Nino, meskipun diperkirakan inflasi di kelompok volatile foods masih dapat dijaga

dengan koordinasi di dalam forum TPID. Inflasi Jabagteng pada triwulan II 2014 diperkirakan berada di

level 7,2% (yoy).

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.2.9. Perkembangan Inflasi Grafik III.2.10. Disagregasi Inflasi Jawa Bagian Tengah


Sampai dengan periode laporan, telah terbentuk 31 TPID kabupaten/kota di Jawa Tengah dan 5 TPID

kabupaten/kota di DI Yogyakarta. Direncanakan sepanjang tahun 2014, seluruh kabupaten/kota di

Jabagteng telah membentuk TPID. Koordinasi di dalam forum TPID juga semakin intensif dilakukan

terutama dalam mengantisipasi berbagai risiko inflasi ke depan. Paska banjir yang melanda daerah Pantai

Utara Jawa Tengah, TPID berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kudus yang terkena dampak banjir


cukup parah. Berbagai rekomendasi juga disampaikan untuk mengurangi dampak terhadap inflasi

pangan, diantaranya penyegeraan penanaman kembali sawah yang puso akibat banjir, perbaikan jalan

untuk memaksimalkan distribusi serta peningkatan cadangan pangan daerah. Dalam mengantisipasi

risiko kedepan seperti dampak El Nino, TPID telah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait.

Peningkatan komunikasi kepada masyarakat guna mengendalikan ekspektasi juga direncanakan akan

intensif dilakukan terutama saat menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.



Penyaluran kredit perbankan di Jabagteng pada triwulan I 2014 tercatat tumbuh stabil dibandingkan

triwulan sebelumnya (Grafik III.2.11), di tengah kondisi kenaikan suku bunga dan melambatnya

pertumbuhan ekonomi. Kredit di Jabagteng tumbuh pada kisaran 17% dengan kualitas penyaluran kredit

yang ditunjukkan oleh gross NPL (Non Performing Loans) yang baik, yakni di bawah 5%. Berdasarkan

jenisnya, kredit investasi dan kredit konsumsi melambat dibanding triwulan sebelumnya (Grafik III.2.12).

Sementara kredit modal kerja mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kinerja sektor PHR.

Adapun kualitas penyaluran kredit berdasarkan penggunaannya baik kredit investasi, konsumsi maupun

modal kerja berada di bawah 5%. Pada triwulan II 2014, pertumbuhan kredit diperkirakan masih relatif

tinggi yaitu pada kisaran 15%. Adapun hal yang mendasari adalah konsumsi yang masih cukup kuat dan

peningkatan kinerja sektor industri.

Grafik III.2.11. Kinerja Penyaluran Kredit Perbankan Grafik III.2.12. Penyaluran Jenis Kredit Perbankan

Berdasarkan data kredit per sektor utama Jabagteng, kredit di seluruh sektor utama daerah mengalami

peningkatan, terutama pada sektor pertanian dan sektor PHR. Peningkatan kredit di kedua sektor

tersebut sejalan dengan peningkatan kinerja. Sementara itu, risiko penyaluran kredit pada sektor

pertanian, sektor industri dan sektor PHR juga masih berada di level aman (< 5%), meskipun terlihat

adanya tren peningkatan.


Grafik III.2.13. Kredit Bank berdasarkan Sektor Ekonomi

Grafik III.2.14. NPL Kredit Sektor Utama Perbankan


Kredit perbankan yang disalurkan perbankan masih dalam tren menurun pada triwulan I 2014, sejalan

dengan kenaikan suku bunga perbankan. Penurunan pertumbuhan terutama pada kredit keperluan

multiguna dan kredit pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70. Kedua jenis kredit ini memiliki pangsa

terbesar untuk kredit di sektor rumah tangga. Sementara itu, pembiayaan kredit perumahan untuk tipe

diatas 70 relatif stabil (Grafik III.2.15). Secara umum, ketahanan sistem keuangan sektor rumah tangga

masih terjaga, terkonfirmasi dari gross NPL stabil di bawah 5% (Grafik III.2.16) .

Grafik III.2.2. Kinerja Kredit Perbankan ke Rumah Tangga

Grafik III.2.16. Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga


Kredit UMKM Jabagteng pada triwulan I 2014 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Secara spasial, peningkatan kredit UMKM terjadi di Jawa Tengah. Sementara itu, kredit

UMKM di DI Yogyakarta tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Jabagteng pada triwulan I 2014 tercatat sebesar Rp7,74 triliun.

Kredit tersebut sebagian besar disalurkan di Jawa Tengah sebesar Rp6,76 triliun. Secara nasional, Jawa

tengah merupakan provinsi terbesar kedua penyalur KUR di triwulan I 2014 dengan pangsa 14% terhadap

penyaluran KUR nasional. Sedangkan jumlah debitur Jawa Tengah merupakan yang terbanyak yaitu

sebesar 2,46 juta.



Sejalan dengan melambatnya perekonomian di triwulan I 2014, pertumbuhan tahunan RTGS melambat.

Pertumbuhan tahunan RTGS melambat baik secara nilai maupun volume. Perlambatan utamanya terjadi

pada RTGS ke Jabagteng. Nilai RTGS ke Jabagteng turun 6,72% (yoy) dari sebelumnya tumbuh mencapai

19,80% (yoy). Di sisi lain, nilai RTGS dari Jabagteng naik tajam dari 20,40% (yoy) menjadi 34,28% (yoy).

Sementara nilai RTGS yang dilakukan di dalam Jabagteng mengalami perubahan yang tidak besar,

sebelumnya tumbuh 38,51% (yoy) menjadi 35,84% (yoy).


Sejalan dengan melambatnya perekonomian Jabagteng, pertumbuhan tahunan baik inflow maupun

outflow tidak sebesar periode sebelumnya. Namun secara triwulanan baik inflow maupun outflow masih

naik sehingga secara nominal tercatat net inflow yang lebih besar pada triwulan I 2014 dibandingkan

triwulan sebelumnya. Net inflow triwulan I 2014 tercatat Rp10,36 triliun, sementara triwulan IV 2013

tercatat sebesar Rp0,39 triliun. Hal ini ditengarai terkait dengan adanya penyelenggaraan Pemilu 2014.



Perekonomian Jabagteng pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh stabil dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Jabagteng diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,5% – 6,0% (yoy). Dari sisi penggunaan,

konsumsi domestik diperkirakan mengalami peningkatan baik konsumsi swasta (rumah tangga dan

swasta nirlaba) maupun konsumsi pemerintah. Peningkatan terbesar terjadi pada konsumsi swasta

nirlaba, terkait adanya penyelenggaraan Pemilu di tahun 2014. Dari sisi konsumsi rumah tangga,

konsumen di wilayah Jabagteng cukup optimis dalam memandang perekonomian ke depan, yang

tercermin dari indeks penghasilan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sementara itu, investasi

diperkirakan meningkat, baik yang investasi dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah

Jawa Tengah telah menetapkan tahun 2014 sebagai tahun infrastruktur. Sementara dari sisi swasta,

pembangunan pabrik dan peningkatan kapasitas pabrik dilakukan oleh beberapa industri pengolahan

besar di Jawa Tengah. Sejalan dengan hal tersebut, ekspor diperkirakan mengalami kenaikan, meskipun

peningkatan kinerja ekspor juga dibarengi dengan peningkatan impor mengingat ketergantungan pada

impor bahan baku maupun barang modal.

Secara sektoral, perbaikan diprediksi terutama pada sektor PHR terkait dengan adanya penyelenggaraan

Pemilu 2014. Sementara itu, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh stabil pada level yang

masih cukup tinggi. Hal yang menahan industri pengolahan diantaranya kenaikan biaya produksi yang

bersumber dari kenaikan tarif listrik industri. Sektor pertanian diperkirakan tumbuh terbatas terkait

dengan risiko penurunan produksi padi di tahun 2014.

Prospek Inflasi

Inflasi Jabagteng para tahun 2014 diperkirakan berada pada level 5,1% – 5,6% (yoy) dengan

kecenderungan bias ke atas terkait dampak bencana banjir pada awal tahun dan risiko El Nino yang

berpotensi mengganggu produksi pangan. Meski demikian, pasokan komoditas hortikultura yang

mencukupi di tahun 2014, khususnya komoditas cabe merah dan cabe rawit seiring dengan normalnya


siklus penanaman serta minimalnya hambatan impor, diperkirakan akan menjadi faktor penahan inflasi

di kelompok inflasi volatile foods yang lebih dalam.

Faktor risiko lain yang cukup kuat memengaruhi inflasi di tahun ini adalah dari kelompok administered

price. Penyesuaian harga elpiji 12 kg di bulan Juli akan meningkatkan inflasi di kisaran 0,1%-0,3%.

Kenaikan harga elpiji diperkirakan juga akan memengaruhi pasokan elpiji 3 kg karena efek dari migrasi

pengguna elpiji 12 kg. Adanya keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik bagi perusahaan

besar juga berpotensi memengaruhi inflasi melalui penyesuaian harga jual produk ke konsumen.



PDRB (%,yoy) 5.9 6.2 5.5 6.2 6.0 5.4 5.8 5.3 5.8 5,7 - 6,2 5,8 - 6,3 5.5-6.0

Sisi Permintaan

Konsumsi 6.7 5.1 4.8 4.8 5.8 5.6 5.2 5.2 5.6 5,5 - 6,0 5,6 - 6,1 5.3-5.8

Konsumsi swasta 6.6 5.2 5.1 5.2 5.4 5.1 5.2 5.2 5.6 5,4 - 5,9 5,5 - 6,0 5.3-5.8

Konsumsi Pemerintah 7.5 4.8 3.1 2.8 8.0 7.7 5.5 5.1 5.4 5,7 - 6,2 6,0 - 6,5 5.5-6.0

Pembentukan Modal Tetap Bruto 7.2 7.9 5.6 7.6 8.1 8.5 7.5 9.0 8.6 8,1 - 8,6 6,9 - 7,4 8.0-8.5

Ekspor 7.8 9.4 4.0 8.7 10.0 10.8 8.4 9.4 10.1 9,8 - 10,3 9,9 - 10,4 9.7-10.2

Impor 9.2 8.4 2.2 7.2 17.3 9.5 9.0 13.4 12.6 12,3 - 12,8 12,2 - 12,7 12.5-13.0

Sisi Produksi

Sektor pertanian 1.0 3.8 0.4 2.8 3.4 1.6 2.0 2.4 1.6 1,8 - 2,3 1,1 - 1,6 1.6-2.1

Sektor pertambangan & penggalian 5.4 7.0 5.2 5.7 5.4 8.7 6.2 4.9 4.2 5,6 - 6,1 3,4 - 3,9 4.4-4.9

Industri pengolahan 6.6 5.1 4.9 6.8 5.1 7.2 6.0 5.8 6.4 6,4 - 6,9 4,3 - 4,8 5.6-6.1

Listrik, gas & air bersih 5.8 6.5 9.5 7.0 9.0 7.4 8.2 5.2 8.1 7,1 - 7,6 7,2 - 7,7 6.8-7.3

Bangunan 6.8 6.8 6.3 7.5 6.8 6.6 6.8 6.9 7.2 6,3 - 6,8 7,3 - 7,8 6.8-7.3

Perdagangan, hotel & restoran 7.5 8.1 9.0 8.2 6.9 5.4 7.4 6.0 7.3 7,6 - 8,1 8,6 - 9,1 7.3-7.8

Pengangkutan & komunikasi 8.5 7.6 7.7 7.3 7.7 3.5 6.5 4.8 6.5 5,1 - 5,6 9,7 - 10,2 6.4-6.9

Keuangan, persewaan dan jasa perush. 6.9 9.5 9.3 8.9 9.7 10.3 9.6 10.4 9.6 7,6 - 8,1 7,9 - 8,4 8.7-9.2

Jasa-jasa 7.4 7.3 6.2 3.4 7.4 3.3 5.0 5.3 4.9 4,7 - 5,2 5,9 - 6,4 5.1-5.6

Inflasi IHK (%,yoy) 2.9 4.3 6.3 5.5 8.3 7.9 7.9 7.0 7.2 4,8 - 5,3 5,1 - 5,6 5.1-5.6




Bagian III.3 Perekonomian Jawa Bagian Barat

PERTUMBUHAN EKONOMI

Kinerja ekonomi wilayah Jawa Bagian Barat (Jabagbar) pada triwulan I 2014 tumbuh sebesar 5,4% (yoy),

melambat cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2013 yang mencapai

6,2% (yoy). Kedua provinsi di Jabagbar, yaitu Jawa Barat dan Banten mengalami perlambatan ekonomi

pada triwulan I 2014, masing-masing sebesar 5,5% (yoy) dan 5,2% (yoy). Faktor yang mendorong

perlambatan ekonomi Jabagbar pada triwulan I 2014 adalah kinerja ekspor yang melambat cukup

signifikan. Investasi tumbuh sedikit melambat terutama di Banten. Sementara itu, seperti perkiraan

sebelumnya, konsumsi pemerintah daerah belum banyak terealisasi di awal tahun. Sebaliknya, kinerja

konsumsi rumah tangga yang meningkat, mampu menahan perlambatan yang lebih dalam. Dilihat dari

sektornya, perlambatan pertumbuhan ekonomi Jabagbar dipengaruhi oleh perlambatan di sektor-sektor

utama, yakni sektor industri pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR), serta sektor

pertanian.

Perkembangan berbagai indikator ekonomi terkini mengindikasikan laju perekonomian wilayah Jabagbar

pada triwulan II 2014 yang membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Optimisme tersebut tercermin

dari sikap pelaku usaha dan tendensi konsumen dalam memandang perkembangan perekonomian ke

depan berpotensi lebih baik. Membaiknya kondisi perekonomian global, khususnya di negara-negara

maju akan mendukung ekspor Jabagbar untuk tumbuh lebih tinggi. Hal ini diperkirakan juga akan

mendorong peningkatan impor pada triwulan berjalan. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat

sesuai pola musimannya. Demikian pula, konsumsi rumah tangga yang masih cukup kuat diprediksi akan

tumbuh meningkat. Sementara itu, investasi diperkirakan melambat seiring dengan sikap wait and see

pelaku usaha dalam memandang dinamika politik pada tahun ini. Di sisi sektoral, laju pertumbuhan

ekonomi yang meningkat diperkirakan didorong oleh membaiknya kinerja sektor pertanian tanaman

pangan yang memasuki musim panen, serta di sektor industri pengolahan dan sektor PHR. Secara

keseluruhan, pertumbuhan ekonomi wilayah Jabagbar pada 2014 diperkirakan akan tumbuh lebih lambat

dibandingkan 2013, yakni pada kisaran 4,9% - 5,4% (yoy). Sumber pertumbuhan ekonomi di 2014 masih

berasal dari konsumsi rumah tangga yang masih cukup kuat serta peningkatan kinerja ekspor.

Konsumsi


Dibandingkan triwulan IV 2013, konsumsi rumah tangga wilayah Jabagbar pada triwulan I 2014 tumbuh

meningkat dari 4,1% (yoy) menjadi 5,1% (yoy). Peningkatan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga

tersebut diindikasikan dengan nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) baik di Jawa Barat maupun Banten

yang berada di atas level optimis. Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Jawa Barat dan Banten juga lebih

tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik III.3.1 dan Grafik III.3.3). Kondisi ekonomi

konsumen pada triwulan I 2014 yang membaik didorong oleh peningkatan pendapatan rumah tangga

sejalan dengan penerapan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota sejak awal tahun. Selain itu,

peningkatan daya beli konsumen juga disebabkan oleh tren penurunan inflasi. Hal ini terlihat dari indeks

pengaruh inflasi terhadap konsumsi yang semakin meningkat dari 107,7 menjadi 113,6 (semakin tinggi


nilai indeks, semakin menunjukkan pengaruh inflasi yang dalam tren menurun). Peningkatan konsumsi

rumah tangga juga tercermin dari pertumbuhan indeks penjualan riil (Grafik III.3.2). Penyelenggaraan

Pemilu Legislatif mendorong konsumsi swasta nirlaba (partai politik, yayasan, dan LSM), khususnya di

Jawa Barat yang memiliki jumlah kursi DPR terbanyak secara nasional.

Perkembangan indikator terkini menunjukkan konsumsi rumah tangga diperkirakan stabil dengan

kecenderungan sedikit menguat pada triwulan II 2014. Berbagai indikator yang dapat mendorong

konsumsi rumah tangga tercermin dari perkiraan ITK yang meningkat menjadi sebesar 112,8

dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik III.3.3). Optimisme konsumen yang dalam tren meningkat juga

terindikasi dari peningkatan tingkat kepercayaan atau keyakinan konsumen terhadap kondisi

perekonomian. Indeks pendapatan rumah tangga di Jawa Barat pada triwulan berjalan diperkirakan

meningkat menjadi 113,9 dari 111 pada triwulan sebelumnya. Kondisi yang sama juga diprediksi di

Banten. Sejalan dengan ekspektasi peningkatan pendapatan, terdapat indikasi peningkatan pengeluaran

konsumen di Jawa Barat dan Banten dalam tiga bulan mendatang (Grafik III.3.1). Peningkatan konsumsi

rumah tangga didukung oleh terjaganya inflasi dan belanja kampanye Pemilu Presiden 2014. Asosiasi

pengusaha ritel Jawa Barat menginformasikan bahwa hampir 90% pengusaha ritel optimis tingkat

penjualan pada triwulan II 2014 akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik III.3.1. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Grafik III.3.2. Penjualan Riil

Sumber : BPS, diolah

Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jabar dan Banten, diolah

Grafik III.3.3. Indeks Tendensi Konsumen Grafik III.3.4 Realisasi Belanja Daerah

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah di wilayah Jabagbar tumbuh 2,8% (yoy) pada triwulan I 2014, melambat signifikan

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 13,4% (yoy). Konsumsi pemerintah Jawa Barat

melambat dari 11,5% (yoy) menjadi 1,8% (yoy), sedangkan di Banten melambat dari 24,8 (yoy) dari 8,6%


(yoy). Realisasi belanja pemerintah pada triwulan ini menunjukkan pola yang tidak berubah dibandingkan

dengan data historisnya. Realisasi belanja pemerintah triwulan I 2014 juga lebih rendah dibandingkan

dengan periode yang sama di 2013, baik di Jawa Barat maupun di Banten (Grafik III.3.4). Melambatnya

konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh belum terealisasinya dana bagi hasil dan bantuan keuangan

kepada Kabupaten/Kota, dana bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Diperoleh informasi bahwa

penyaluran dana bantuan sosial dan hibah akan tertunda hingga tahapan Pemilu berakhir. Sementara itu,

belanja modal hanya terealisasi di kisaran 1,5%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program kerja dan

kegiatan pemerintah daerah masih terbatas.

Merujuk pada kondisi saat ini dan memperhatikan pola historis konsumsi pemerintah, maka

pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan II 2014 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan

triwulan sebelumnya. Hal ini juga didukung oleh prediksi terealisasinya dana bagi hasil dan dana bantuan

keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota yang kurang lebih sebesar 25%-30% dari alokasi yang

telah dianggarkan. Khusus di Jawa Barat, realisasi belanja modal diperkirakan akan meningkat seiring

dengan percepatan pembebasan lahan untuk percepatan pembangunan bandara internasional dan

pembangunan tol Cisumdawu. Dilihat dari alokasi anggaran, realisasi belanja pendidikan akan meningkat

pada triwulan berjalan seiring dengan pelaksanaan ujian di seluruh jenjang pendidikan.

Investasi

Pertumbuhan kinerja investasi Jabagbar pada triwulan I 2014 mencapai 5,8% (yoy), sedikit melambat

dibandingkan dengan triwulan IV 2013 yang mencapai 5,9% (yoy). Melambatnya investasi tercermin dari

penurunan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Barat dan Banten serta penurunan realisasi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Banten (Grafik III.1.5). Investasi di Banten tumbuh melambat

dari 12,2% (yoy) menjadi 11,0% (yoy) di triwulan I 2014, sedangkan investasi PMDN di Jawa Barat masih

mengalami peningkatan. Melambatnya investasi di Jabagbar juga diindikasikan dengan melambatnya

pertumbuhan kredit investasi menjadi 45,6% (yoy) dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang

mencapai 47,0% (yoy). Berdasarkan hasil Focus Group Discussion dan Liaison dengan pelaku usaha,

perlambatan kredit investasi disebabkan karena tingkat suku bunga kredit.

Sumber : BKPM

Grafik III.3.5. Realisasi Investasi PMA danPMDN Jabagbar

Grafik III.3.6.Penyaluran Kredit Investasi Jabagbar

Perkembangan investasi pada triwulan II 2014 diperkirakan masih akan melambat mengingat pelaku

usaha masih menunggu hasil Pemilu Legislatif. Kinerja investasi diperkirakan masih akan terbatas hingga

berakhirnya Pemilu 2014. Berdasarkan hasil Focus Group Discussion, Liaison dan survei terhadap pelaku


usaha, masih stabilnya BI Rate juga turut menjadi pertimbangan investor untuk melakukan ekspansi

usahanya di tengah tren perlambatan kredit perbankan. Untuk kegiatan investasi, beberapa perusahaan

masih mengandalkan sumber pembiayaan dari perusahaan induknya maupun dari dana internal sebagai

pilihan utama. Sementara itu, investor di Banten lebih memilih untuk melakukan ekspansi usahanya di

luar Jabagbar mengingat tingginya upah tenaga kerja di Jabagbar.


Ekspor

Ekspor luar negeri Jabagbar pada triwulan I 2014 tumbuh 8,7% (yoy), melambat dibandingkan triwulan

sebelumnya yang mencapai 12,4% (yoy). Perlambatan ekspor terutama terjadi di Jawa Barat, sementara

ekspor Banten masih mengalami pertumbuhan yang meningkat. Perlambatan ekspor di Jawa Barat

dipengaruhi oleh penurunan kinerja ekspor manufaktur, terutama ekspor produk TPT dan produk

elektronik yang mengalami penurunan. Perlambatan ekspor di Jawa Barat yang lebih dalam dapat

ditahan dengan masih meningkatnya kinerja ekspor produk kendaraan bermotor dan produk makanan

minuman (Grafik III.3.9). Permintaan yang kuat dari produk kendaraan bermotor terutama berasal dari

pasar Timur Tengah. Di Banten, pertumbuhan ekspor yang meningkat didukung oleh kinerja ekspor

produk alas kaki, plastik dan bahan kimia organik.

Berbagai perkembangan terakhir mengindikasikan potensi perbaikan kinerja ekspor Jabagbar pada

triwulan II 2014. Hal tersebut tercermin dari produksi industri kendaraan bermotor yang semakin

meningkat. Berdasarkan informasi anekdotal, sejumlah industri kendaraan bermotor yang mayoritas

berada di Jawa Barat telah meningkatkan kapasitas produksinya. Kapasitas produksi kendaraan Toyota

meningkat dua kali lipat, kendaraan Daihatsu meningkat tiga kali lipat, dan kendaraan Honda meningkat

dua kali lipat. Menurut data PT Pelindo II (persero), sekitar 2400 unit kendaraan dari berbagai jenis

diekspor setiap minggunya. Gaikindo menginformasikan bahwa sasaran target ekspor mobil CBU

(completely built-up) Indonesia pada tahun 2014 ditingkatkan menjadi 200.000 mobil dari sebelumnya

yang hanya 170.000 mobil. Target ekspor mobil CKD (completely knocked-down) dan komponennya juga

diperkirakan meningkat untuk memenuhi permintaan luar negeri. Selain itu, ekspor tekstil Jawa Barat

diprediksi juga akan kembali bangkit seiring dengan membaiknya perekonomian global. Contact Liaison

pengekspor tekstil mengonfirmasi permintaan terhadap produk Indonesia yang semakin meningkat

seiring dengan membaiknya perekonomian AS dan Eropa di tengah melambatnya penjualan tekstil dari

negara pesaing seperti Tiongkok dan Bangladesh.

Grafik III.3.7. Data Ekspor Impor Jabagbar Grafik III.3.8. Pertumbuhan Ekspor Impor Jabagbar


Grafik III.3.9. Pertumbuhan Ekspor Manufaktur Grafik III.3.10. Perkembangan Impor Jabagbar

Impor

Impor luar negeri Jabagbar pada triwulan I 2014 tumbuh 10,9% (yoy), melambat dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya yang mencapai 14,6% (yoy). Perlambatan impor yang sejalan melambatnya ekspor

terutama pada impor bahan baku dan barang konsumsi. Di sisi lain, impor barang modal masih tumbuh

meningkat (Grafik III.1.10). Secara sektoral, peningkatan impor terjadi pada sektor pertanian dan

pertambangan. Berdasarkan hasil Liaison, peningkatan impor di sektor pertambangan disebabkan oleh

kesulitan dari industri smelter di Jawa Barat dalam mendapatan pasokan bahan mentah dari

pertambangan domestik yang kapasitas produksinya semakin menurun. Sementara itu, impor di sektor

manufaktur mengalami penurunan terutama pada industri TPT, elektronik, mesin dan logam. Dilihat dari

perkiraan permintaan produk manufaktur yang meningkat pada triwulan II 2014 baik di dalam maupun

luar negeri, impor bahan baku berpotensi meningkat untuk mendukung proses produksi. Periode

seasonal puasa dan lebaran akan mendorong peningkatan impor barang konsumsi meskipun ditengarai

relatif terbatas mengingat tingkat suku bunga domestik yang masih cukup tinggi dan nilai tukar yang

belum sesuai harapan importir.


Kinerja tiga sektor utama Jabagbar yakni sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan

restoran (PHR) serta sektor pertanian tumbuh melambat pada triwulan I 2014 (Grafik III.3.11).

Perlambatan pertumbuhan ketiga sektor utama tersebut mendorong perekonomian Jabagbar juga

tumbuh melambat. Beberapa faktor menjadi penyebab menurunnya ketiga sektor utama tersebut yakni

bencana banjir di awal tahun yang sangat mengganggu produktivitas pertanian dan kegiatan produksi di

beberapa kawasan industri. Selain itu, bencana banjir dan gangguan abu vulkanik dari letusan Gunung

Kelud turut mendorong perlambatan kunjungan wisatawan ke Jabagbar, terkait dengan terganggunya

transportasi udara. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif pada triwulan I 2014 yang diharapkan dapat

mendorong pertumbuhan kegiatan MICE ternyata tidak seperti yang diperkirakan sebelumnya.


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat

Grafik III.3.11. Pertumbuhan Sektor Utama Jabagbar

Grafik III.3.12. Produksi Padi Jawa Barat


Kinerja sektor industri pengolahan Jabagbar pada triwulan I 2014 tumbuh 3,4% (yoy), melambat

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,7% (yoy). Secara spasial, baik industri

pengolahan di Jawa Barat dan Banten tumbuh melambat. Menurut data BPS, perlambatan industri

pengolahan di Jabagbar didorong oleh melambatnya pertumbuhan Industri Besar dan Sedang (IBS) di

Jawa Barat dan Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Banten. Dilihat dari sub sektornya, industri yang

mengalami penurunan terbesar adalah industri TPT dan elektronik. Sementara itu, industri kendaraan

bermotor, makanan dan minuman, serta furnitur dapat menopang pertumbuhan industri pengolahan di

Jabagbar pada triwulan I 2014.

Perkembangan terakhir mengindikasikan adanya peningkatn kinerja di sub sektor otomotif dan TPT pada

triwulan II 2014. Faktor pendorong peningkatan kinerja pada kedua industri tersebut adalah permintaan

ekspor yang meningkat. Berdasarkan hasil liaison, dikonfirmasi penjualan ekspor yang naik cukup tinggi

dengan membaiknya perekonomian Eropa dan USA. Selain itu, produksi TPT juga didorong dengan

meningkatnya permintaan terhadap bahan pakaian dan pakaian jadi pada musim tahun ajaran baru dan

lebaran. Beroperasinya beberapa pabrik baru di kawasan industri Karawang sejak awal tahun 2014

menambah kapasitas produksi otomotif. Hal ini mengindikasikan prospek industri otomotif di 2014 yang

lebih baik dibandingkan dengan 2013 dengan dukungan permintaan domestik dan ekspor (Grafik

III.3.13).

Sumber: Gaikindo

Sumber: BPS, diolah

Grafik III.3.13. Perkembangan Industri Otomotif Grafik III.3.14. Perkembangan Perhotelan dan Pariwisata


Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR)

Sektor PHR wilayah Jabagbar pada triwulan I 2014 tumbuh 7,4% (yoy), sedikit melambat dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 7,6% (yoy). Perlambatan sektor PHR ini merupakan

pengaruh dari dua event bencana, yakni banjir dan letusan Gunung Kelud yang mengganggu aktivitas

perdagangan dan pariwisata. Dari informasi yang diperoleh, terdapat penurunan pendapatan dari

pelaku usaha perdagangan, hotel dan restoran sebagai dampak dari kedua bencana tersebut. Tingkat

hunian kamar hotel mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tren yang

sama juga terlihat dari pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegera ke Jabagbar (Grafik III.3.14).

Adapun pada triwulan II 2014, sektor PHR diperkirakan tumbuh meningkat sebagai dampak dari

kampanye Pemilu Presiden dan kuatnya konsumsi rumah tangga. Persatuan Hotel dan Restoran

Indonesia (PHRI) DPD Jabar dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Jabar memperlihatkan

optimismenya pada triwulan II 2014 akan adanya peningkatan okupansi hotel serta penjualan ritel.

Sektor Pertanian

Kinerja sektor pertanian Jabagbar pada triwulan I 2014 tumbuh 3,4% (yoy), melambat dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,7% (yoy). Dampak banjir di sebagian besar daerah sentra

produksi padi yang terjadi pada awal tahun menyebabkan produksi padi di Jawa Barat menurun.

Sampai dengan triwulan I 2014, produksi padi di Jawa Barat mencapai 3,1 juta ton, menurun

dibandingkan produksi pada triwulan I 2013 yang mencapai 3,5 juta ton (Grafik III.3.12). Kondisi serupa

juga terjadi di sebagian wilayah di Banten, meskipun penurunannya tidak sebesar di Jawa Barat. Di sisi

lain, penurunan kinerja sektor pertanian yang cukup tajam di Jawa Barat dapat ditahan oleh

peningkatan produksi cabai merah di Jawa Barat, terutama di Garut, Tasikmalaya dan Kabupaten

Bandung.

Pada triwulan II 2014, kinerja sektor pertanian diperkirakan meningkat seiring dengan bergesernya

periode panen raya yang diperkirakan terjadi pada April-Mei 2014. Sejauh ini, proses replanting sebagai

bagian dari kebijakan paska bencana banjir telah dilaksanakan dan belum mengalami gangguan berarti.

Terkait dengan ancaman El Nino, pemerintah dan pelaku usaha pertanian telah memiliki rencana untuk

memitigasi risiko, melalui penggunaan varietas yang sesuai untuk kondisi iklim kering dan pengaturan

kalender tanam.

Tabel III.3.1. Dampak Banjir Terhadap Produksi Padi di Jawa Barat

Januari Februari Januari Februari Januari Februari

Tahun 2013 226.570 116.217 62.980 183.307 398.593 1.068.215

Tahun 2014 253.472 127.272 71.394 129.612 448.243 758.215

Selisih 26.902 11.055 8.414 (53.695) 49.650 (310.000)

JABAR

Realisasi Tanam Padi

Satuan : Ha

Luas Panen Padi

Satuan : Ha

Produksi Padi

Satuan : Ton

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat


Sampai dengan April 2014, perkembangan inflasi di wilayah Jabagbar mencapai 7,8% (yoy). Tren

meredanya inflasi di Jabagbar disumbang oleh kelompok bahan makanan (volatile foods). Penurunan

harga pangan pokok seperti beras, cabai merah dan telur ayam ras mendorong terjadinya deflasi di April


2014. Adapun tekanan inflasi wilayah Jabagbar terutama disebabkan oleh kenaikan administered prices

teruama kenaikan harga gas LPG 12 kg pada awal tahun dan kenaikan harga rokok dengan adanya pajak

rokok daerah. Sementara itu, inflasi inti relatif stabil meskipun masih dipengaruhi oleh kenaikan harga di

kelompok makanan jadi, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Secara spasial, inflasi Banten mencapai

9,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Jawa Barat yang mencapai 7,1% (yoy) (Grafik III.3.15).

Lebih tingginya inflasi di Banten disebabkan oleh koreksi harga bahan makanan di Banten yang relatif

lebih lambat dibandingkan di Jawa Barat.



Grafik III.3.15. Perkembangan Inflasi Jabagbar Grafik III.3.16. Disagregasi Inflasi

Grafik III.3.17. Perkiraan Harga Grafik III.3.18. Ekspektasi Harga Jual Pelaku Usaha

Berbagai perkembangan indikator harga menunjukkan adanya potensi tekanan inflasi di wilayah

Jabagbar pada triwulan II 2014 yang antara lain didorong oleh kenaikan harga gas LPG 3 kg dengan

meningkatnya permintaan konsumen serta kenaikan tarif listrik industri. Survei konsumen

mengonfirmasi peningkatan ekspektasi konsumen terhadap kenaikan harga dalam 3 bulan mendatang

(Grafik III.3.17). Sementara itu berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) di Jawa Barat, harga

jual pada triwulan II 2014 diperkirakan cenderung sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan I

2014. Hal tersebut tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) ekspektasi responden terhadap

harga jual pada triwulan II 2014 sebesar 34,76%, lebih tinggi dibandingkan dengan SBT triwulan I 2014

sebesar 22,53%. Menurut sebagian besar responden, peningkatan harga jual ini terkait faktor musiman

menjelang bulan Ramadhan dan persiapan dunia usaha dalam merespons kenaikan tarif listrik industri

(Grafik III.3.18). Berdasarkan informasi, daerah Cianjur, Ciamis, Subang, Karawang, dan Indramayu akan

memasuki musim panen raya pada triwulan II 2014. Hal ini diprediksi akan mampu menahan tekanan

inflasi di kelompok volatile foods.



Berbagai upaya dilakukan untuk meredakan tekanan inflasi yang terjadi di wilayah Jabagbar baik secara

jangka pendek maupun jangka panjang, salah satunya melalui kegiatan Conference Series on Managing

Inflation. Sebagai pembuka dalam kegiatan konferensi ini, diambil tema Sistem Logistik Pangan Berbasis

Transportasi Kereta Api. Latar belakang diangkatnya tema tersebut adalah kurang efisiensinya biaya

logistik pangan di kawasan Jawa sebagai akibat dari kondisi infrastruktur yang buruk dan beban

transportasi darat melalui jalan raya yang semakin meningkat. Hal ini tercermin dari gangguan arus

distribusi barang pada saat terjadinya banjir di pantura. Berbagai pihak seperti PT Pos Logistik, PT

Kereta Api Logistik, Kementerian Perhubungan, Akademisi, TPID-TPID, telah sepakat untuk

mengedepankan sarana kereta api barang sebagai salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan

tranportasi jalan raya. Salah satu rekomendasi dalam kegiatan konferensi tersebut adalah rencana aksi

masing-masing pihak untuk lebih mengoptimalkan penggunaan transportasi barang melalui kereta api

(PT KAI Logistik) yang terintegrasi dengan transportasi pedesaan untuk menjangkau daerah basis

produksi (PT Pos Logistik). Selain itu, dalam menyikapi ancaman badai El Nino, sebagian besar TPID di

Jabagbar telah menyelenggarakan pertemuan untuk memitigasi dan mengantisipasi dampak El Nino

terhadap sektor pertanian



Stabilitas sistem keuangan wilayah Jabagbar pada triwulan I 2104 secara umum masih terjaga, merujuk

pada kualitas kredit yang masih terjaga. Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL)

berada di bawah ambang batas aman 5%. Sementara itu, pertumbuhan kredit terutama di sektor-

sketor utama menunjukkan perlambatan.

Grafik III.3.19. Kredit Sektor Industri Jabagbar Grafik III.3.20. Pangsa Sumber Pembiayaan

Pembiayaan perbankan untuk sektor industri pengolahan yang memiliki pangsa sekitar 27% terhadap

total kredit Jabagbar, menunjukkan perlambatan pada triwulan I 2014. Total kredit untuk sektor

manufaktur tersebut berada pada level Rp166,44 triliun (Grafik III.3.19) atau tumbuh sebesar 24,8%

(yoy), lebih lambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 33,1% (yoy). Industri

tekstil masih menjadi subsektor yang menyerap kredit terbesar (sekitar 10%) yang diikuti oleh industri

logam, plastik dan otomotif. Rasio kredit bermasalah sektor industri pengolahan pada triwulan I 2014

terjaga sebesar 2,16% atau berada di bawah rata-ratanya sepanjang tiga tahun terakhir. Berdasarkan


hasil liaison, sumber pembiayaan dari perusahaan induk maupun dana internal masih menjadi pilihan

utama sumber pembiayaan modal kerja dan investasi, yakni pada kisaran 78%-84% (Grafik III.3.20).

Melambatnya pembiayaan perbankan pada triwulan I 2014 juga terjadi pada sektor PHR yang

mencatatkan pertumbuhan 9,2% (yoy) atau secara nominal sebesar Rp96,31 triliun. Pertumbuhan

kredit di sektor ini melambat signifikan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh

sebesar 15,0% (yoy). Dari sisi risiko, kinerja pengembalian kredit sektor PHR relatif masih baik dengan

rasio kredit bermasalah berada di bawah ambang aman 5%, meski terdapat kecenderungan meningkat.

Perhitungan mortality rate3 dari seluruh debitur kota/kabupaten (berdasarkan pendekatan nominal

baki debet) memperlihatkan adanya peningkatan pada ketiga sektor utama Jawa Barat, yaitu sektor

pertanian, sektor PHR dan sektor industri pengolahan (Grafik III.3.21). Gambaran ini sedikit berbeda jika

merujuk pada perhitungan mortality rate dengan pendekatan jumlah debitur yang mana peningkatan

jumlah debitur bermasalah hanya pada sektor pertanian dan industri pengolahan. Mortality rate pada

sektor PHR relatif stabil dengan kecenderungan sedikit menurun (Grafik III.3.22). Terkait dengan hal

tersebut, faktor pembiayaan kredit sektor pertanian secara khusus perlu mendapat perhatian.

Meskipun penyaluran kredit pada sektor ini dalam tren melambat, namun terdapat potensi risiko dari

kinerja pengembalian kredit sebagai dampak dari bencana banjir pada awal 2014.

Grafik III.3.21. Mortality Rate Sektor Utama Berdasarkan Nominal Baki Debet

Grafik III.3.22. Mortality Rate Sektor Utama Berdasarkan Jumlah Debitur


Di sektor rumah tangga wilayah Jabagbar, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada triwulan I

2014 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi yang sama juga terjadi dalam

penyaluran kredit multiguna yang juga menurun. Sebaliknya, penyaluran kredit kepemilikan kendaraan

bermotor khususnya roda 4 justru mengalami peningkatan sejalan dengan menjamurnya mobil Low

Cost Gren Car (LCGC). Meskipun demikian, kualitas kredit sektor rumah tangga ini mengalami sedikit

penurunan karena NPL yang meningkat, namun masih di bawah 5% atau pada kisaran 0,9% – 2,9% atau

lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya pada kisaran 0,7%-2,8% (Grafik III.3.23).

3Perhitungan Mortality Rate menggunakan Altman Approach


Grafik III.3.23. Perkembangan Kredit Rumah Tangga

Grafik III.3.24. Perkembangan Kredit UMKM


Pada triwulan I 2014, penyaluran kredit kepada kategori debitur UMKM di wilayah Jabagbar mencapai

Rp82,1 triliun dengan pertumbuhan sebesar 16,7% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya

sebesar 15,5% (yoy). Sementara itu, pangsa kredit untuk debitur UMKM terhadap total kredit Jabagbar

mencapai sekitar 17,7% atau sedikit peningkatan dari triwulan sebelumnya sebesar 17,4%. Di sisi lain,

terjadi penurunan kualitas kredit UMKM yang ditunjukkan oleh rasio NPL yang meningkat dari triwulan

IV-2013 sebesar 3,9% menjadi 4,4% pada triwulan I 2014 (Grafik III.3.24).


Kinerja sistem pembayaran non tunai pada triwulan I 2014 menunjukkan penggunaan fasilitas RTGS

yang meningkat baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Kondisi sebaliknya terjadi pada Sistem

Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang cenderung mengalami tren penurunan. Adapun transaksi

RTGS dari Jawa Barat lebih besar dibandingkan transaksi RTGS yang menuju ke Jawa Barat,

mengindikasikan banyaknya aliran dana yang keluar dari Jawa Barat menuju ke daerah lain. Kondisi ini

dipengaruhi antara lain oleh semakin banyaknya pekerja yang hanya tinggal untuk bekerja di Jawa Barat

dan mengirimkan hasil upah kerja ke luar Jawa Barat (Grafik III.3.26).


Perkembangan peredaran uang pada triwulan I 2014 masih didominasi oleh aliran inflow. Jumlah aliran

uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia Wilayah VI mencapai Rp19,7 triliun, sedangkan aliran

outflow mencapai Rp6,3 triliun (Grafik III.3.25). Untuk memastikan masyarakat memperoleh uang tunai

yang layak edar Bank Indonesia secara konsisten kebijakan Clean Money Policy. Sepanjang triwulan I

2014, uang yang tidak layak edar yang dimusnahkan sebesar 206,7 juta lembar. Disamping itu, Bank

Indonesia Wilayah VI sejak awal tahun 2014 memperluas kerjasama dengan perbankan daerah dalam

hal penukaran uang tunai.


Grafik III.3.25.Perkembangan Inflow Outflow Grafik III.3.26.Perkembangan Transaksi Non Tunai



Prospek perekonomian wilayah Jabagbar diperkirakan berada pada masa konsolidasi sebagaimana

kondisi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jabagbar tahun 2014 diperkirakan stabil pada kisaran 5,6% -

6,1% (yoy) dengan kecenderungan bias ke bawah. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga

diperkirakan meningkat yang dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan (kenaikan UMP/UMK) serta

prospek melemahnya tekanan inflasi. Hasil quick survey mengindikasikan peningkatan permintaan

domestik pada tahun 2014 terkait dengan prospek sektor ekonomi utama. Sekitar 58% responden

berekspektasi bahwa permintaan domestik akan meningkat tahun 2014. Di sisi lain, investasi

diperkirakan cenderung tertahan sebagai faktor PEMILU. Berdasarkan hasil FGD dengan BKPPMD Jawa

Barat, pelaku usaha diperkirakan akan sedikit menahan investasinya hingga pemerintahan yang baru

telah terpilih. Hasil liaison terhadap pelaku usaha menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha

cenderung menahan investasi di tahun 2014 khususnya untuk investasi yang bersifat ekspansif. Kinerja

ekspor diperkirakan tumbuh moderat seiring dengan pemulihan ekonomi global, meskipun masih

terdapat kemungkinan risiko dari tekanan nilai tukar yang berpotensi berimbas pada kinerja eksportir

dengan memiliki ketergantungan impor cukup tinggi (impor bahan baku dan impor barang modal). Dari

hasil quick survey, sekitar 70% responden memperkirakan ekspor berpotensi meningkat. Di sisi lain,

perkembangan impor sejalan dengan kinerja sektor industri dan konsumsi yang meningkat.

Peningkatan impor diperkirakan untuk impor bahan baku mengingat 90% impor Jawa Barat merupakan

impor bahan baku.

Prospek Inflasi

Inflasi Jabagbar pada tahun 2014 diperkirakan berada pada pola historisnya dan diperkirakan lebih

rendah dibandingkan inflasi tahun 2013. Tekanan inflasi pada 2014 didorong oleh terjadinya bencana

banjir, kenaikan harga gas elpiji, tarif tenaga listrik untuk industri, dan periode musiman peningkatan

permintaan pada hari raya keagamaan dan libur tahun ajaran baru.

Sementara itu faktor penahan inflasi diperkirakan dari membaiknya ekspektasi masyarakat terhadap

penurunan inflasi di 2014. Selain itu, meningkatnya perhatian pemerintah terutama pemerintah daerah

terkait ketersediaan stok komoditas pangan dan antisipasi dampak bencana yang lebih responsif juga

diyakini dapat memitigasi risiko kenaikan inflasi. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah

daerah untuk meningkatkan produksi pangan khususnya makanan pokok (beras dan kedelai) serta


hortikultura (cabai merah dan bawang merah), adalah dengan melakukan peningkatan luas areal

tanam, pembuatan lahan sawah baru, bantuan benih pupuk, dan peralatan pertanian, serta

pendampaingan melalui Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu. Di samping itu, sejumlah

daerah kabupaten/kotamadya kini juga sedang berupaya untuk membentuk Tim Pengendalian Inflasi

Daerah (TPID). Dengan demikian, untuk keseluruhan tahun 2014, inflasi diperkirakan berada pada

rentang 4,9-5,4% (yoy) dengan kecenderungan bias ke atas.



PDRB (%.yoy) 6.5 6.3 6.0 6.1 5.7 6.2 6.0 5.4 6.0 5.6-6.1 5.6-6.1 5.6-6.1

Sisi Permintaan

Konsumsi 5.7 4.4 4.3 3.8 4.7 4.9 4.4 4.9 6.1 5.3-5.8 5.0-5.5 5.3-5.8

Konsumsi swasta 5.7 4.6 4.4 4.5 4.1 4.1 4.3 5.1 5.2 4.7-5.2 4.1-4.6 4.6-5.1

Konsumsi Pemerintah 6.5 1.5 2.9 (3.2) 11.2 13.4 6.5 2.8 16.2 13.3-13.8 13.3-13.8 11.8-12.3


Ekspor 8.9 6.9 9.1 8.7 10.6 12.4 10.2 8.7 9.7 12.0-12.5 12.6-13.1 10.7-11.2

Impor 12.8 6.7 13.9 10.8 15.7 14.6 13.8 10.9 12.2 14.5-15.0 14.8-15.3 12.9 -13.4

Sisi Produksi

Sektor pertanian 0.3 (0.0) 2.7 1.3 4.6 8.6 4.1 0.9 4.3 2.8-3.3 1.6-2.1 2.3-2.8

Sektor pertambangan & penggalian (5.0) (7.0) 4.6 (7.2) (2.0) 2.8 (0.6) (2.9) 1.1 0.8-1.3 2.4-2.9 0.2-0.7

Industri pengolahan 5.8 3.7 4.8 5.5 4.9 4.7 5.0 3.4 3.6 3.9-4.4 4.5-5.0 3.8-4.3

Listrik. gas & air bersih 2.4 8.3 5.4 5.7 6.1 7.2 6.1 10.2 8.5 7.0-7.5 6.5-7.0 7.9-8.4

Bangunan 13.3 13.0 9.9 10.2 7.2 7.3 8.6 10.7 11.0 8.9-9.4 7.4-7.9 9.2-9.7

Perdagangan. hotel & restoran 8.5 11.7 7.1 9.1 6.9 7.6 7.6 7.4 7.8 7.3-7.8 7.6-8.1 7.4-7.9


Keuangan. persewaan dan jasa perush. 12.0 9.7 9.6 8.3 7.8 8.0 8.4 8.1 7.7 7.0-7.5 7.9-8.4 7.4-7.9

Jasa-jasa 7.9 8.2 7.7 4.0 6.0 5.9 5.9 9.7 8.8 6.9-7.4 7.0-7.5 8.0-8.5

Inflasi IHK (%.yoy) 3.3 4.0 6.1 6.7 9.3 9.2 9.2 8.0 7.3 4.3-4.8 4.9-5.4 4.9-5.4

Sumber: Badan Pusat Statistik. diolahp proyeksi Bank Indonesia



Bagian III.4 Perekonomian Jakarta

PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian wilayah Jakarta tumbuh meningkat pada Tw I 2014 dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Pada triwulan I 2014 ekonomi wilayah Jakarta tumbuh sebesar 6,0% (yoy) atau 0,4% (qtq)

lebih tinggi dibandingkan capaian pada triwulan IV 2013. Peningkatan ekonomi wilayah Jakarta

dipengaruhi oleh kenaikan konsumsi dan investasi secara signifikan. Pertumbuhan konsumsi pada

triwulan I 2014 terkait dengan belanja Pemilu dan membaiknya keyakinan konsumen. Meningkatnya

investasi didukung oleh membaiknya investasi bangunan dengan masih kuatnya pasar properti.

Perbaikan perekonomian wilayah Jakarta diperkirakan berlanjut. Hal ini didukung oleh faktor belanja

Pemilihan Presiden 2014 yang akan mendukung peningkatan konsumsi. Kinerja investasi diperkirakan

juga akan tumbuh dengan kondusifnya dinamika politik serta terjaganya fundamental ekonomi makro

terutama berakhirnya Pemilu serta realisasi berbagai proyek infrastruktur skala besar. Demikian pula

dengan ekspor luar negeri diprediksi masih berpotensi membaik, walaupun untuk keseluruhan 2014

kinerja ekspor diprediksi tidak setinggi ekspor 2013 terkait dengan terbatasnya pertumbuhan ekonomi

negara mitra dagang. Secara sektoral, perbaikan kinerja pada triwulan II 2014 diperkirakan terjadi pada

sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan sektor jasa-jasa. Sementara itu, pertumbuhan sektor

konstruksi diperkirakan melambat. Pertumbuhan ekonomi wilayah Jakarta untuk keseluruhan tahun

2014 diprakirakan berada di kisaran 6,0% – 6,4% (yoy).

Konsumsi


Konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2014 tumbuh lebih tinggi sebesar 5,9% (yoy) dibandingkan

dengan triwulan lalu sebesar 5,6% (yoy). Pertumbuhan konsumsi pada triwulan I 2014 didukung oleh

membaiknya keyakinan konsumen dan realisasi belanja Pemilu Legislatif. Hasil Survei Konsumen

menunjukkan adanya peningkatan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian ke depan yang salah

satunya dipengaruhi oleh optimisme terhadap hasil Pemilu 2014. Belanja terkait Pemilu salah satunya

tercermin dari penjualan perlengkapan telekomunikasi dan voucher komunikasi yang meningkat

berdasarkan survei perdagangan eceran. Karakteristik pemilih Jakarta yang sebagian besar kalangan

muda dan pengguna aktif media telekomunikasi membuat media komunikasi dalam Pemilu kali ini

banyak melalui media sosial dan layanan telekomunikasi lainnya.

Mencermati perkembangan indikator terkini, konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2014 diprakirakan

mampu tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan I 2014. Peningkatan konsumsi rumah tangga selain

terkait dengan berlanjutnya belanja Pemilu dengan adanya Pemilu Presiden, juga dipengaruhi oleh

terjaganya nilai tukar yang berdampak pada harga barang konsumsi dari impor. Survei penjualan eceran

memperlihatkan penjualan barang tahan lama, khususnya barang elektronik, perlengkapan

telekomunikasi dan furnitur masih dalam tren meningkat hingga April 2014. Selain itu, data penjualan

kendaraan bermotor menunjukkan adanya tren peningkatan penjualan semenjak awal tahun 2014 yang

diprediksi berlanjut pada triwulan berjalan. Peningkatan penjualan kendaraan roda empat saat ini


didukung oleh penjualan low cost green car (LCGC), yang berdasarkan prakiraan setiap bulannya mampu

tumbuh sekitar 13%-14%. Meskipun penjualan kendaraan roda dua masih tumbuh negatif, kontak liaison

memperkirakan penjualan kendaraan bermotor roda dua tetap memiliki potensi peningkatan, mengingat

masih tingginya kebutuhan alat transportasi yang terjangkau oleh masyarakat umum.

Grafik III.4.1. Indeks Keyakinan Konsumen Grafik III.4.2. Perkembangan Survei Penjualan Eceran

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah pada triwulan I 2014 mengalami peningkatan signifikan (10,7%, yoy) yang

terutama dikontribusikan oleh belanja Pemerintah Pusat terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2014.

Meski demikian, konsumsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan

triwulan lalu terkait dengan terlambatnya pencairan dana APBD 2014. Keterlambatan persetujuan

pencairan dana APBD disebabkan oleh adanya penambahan kegiatan dan proyek. Belanja Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 3,67% atau senilai Rp2,64 triliun dari keseluruhan anggaran belanja

Rp72 triliun.

Penyerapan belanja di triwulan II 2014 diprakirakan tumbuh stabil dengan dukungan belanja

penyelenggaraan Pemilu Presiden dan peningkatan belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tingginya

komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengakselerasi penyerapan anggaran melalui

implementasi sistem pengadaan yang lebih baik, diprediksi akan mampu mendukung perbaikan belanja

APBD Selain belanja barang dan jasa, beberapa pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang

sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBD, diantaranya adalah pembangunan dan perbaikan

prasarana fisik (jalan dan drainase), proyek rumah susun (rusun) serta sarana publik lainnya.

Investasi

Investasi Jakarta pada triwulan I 2014 tetap terjaga dan tumbuh positif. Berdasarkan realisasi investasi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dirilis oleh BKPM

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan investasi terutama pada investasi PMDN. Investasi PMDN di

Jakarta meningkat hingga 512% atau 5 kali lipat lebih dibandingkan dengan triwulan lalu. Kinerja investasi

PMDN yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi PMA tersebut mengindikasikan masih

kuatnya sumber pembiayaan investasi domestik, baik melalui kredit perbankan maupun dana sindikasi

korporasi. Sementara itu, melambatnya investasi properti pada triwulan I 2014 terindikasi dari

menurunnya kinerja emiten properti yang tercatat di pasar modal dan terbatasnya peningkatan harga

properti.


Investasi Jakarta pada triwulan II 2014 diprakirakan tumbuh melambat terkait dengan kecenderungan

investor untuk menunggu hasil Pemilu Presiden 2014 yang menentukan kepastian arah kebijakan

perekonomian dan prospek bisnis ke depan. Pertumbuhan investasi pada triwulan berjalan diyakini

masih dikontribusikan oleh investasi bangunan baik di subsektor properti dan infrastruktur. Pengakuan

Jakarta sebagai destinasi investasi properti terbaik di Asia dan bahkan di dunia4, memberikan prospek

positif pada pertumbuhan investasi bangunan. Sejumlah proyek properti komersial baik kantor sewa,

apartemen dan kondominium direncanakan realisasinya pada tahun 2014. Tercatat 43 gedung

perkantoran, 7 apartemen sewa dan 83 apartemen strata (kondominium) yang saat ini direncanakan

pembangunannya di Jakarta.

Peningkatan investasi bangunan juga akan didukung oleh berbagai proyek prasarana dan sarana publik di

Jakarta. Proyek MRT yang menduduki peringkat 16 dari 20 proyek infrastruktur terbaik di dunia (versi

World Finance) tersebut menelan investasi hingga Rp15,7 triliun untuk tahap I dan Rp13,2 triliun untuk

tahap II. Berdasarkan informasi PT MRT, pada tahun 2014, estimasi biaya proyek MRT yang akan

disalurkan sebesar Rp2,5 triliun. Di samping itu, saat ini juga masih berlangsung perencanaan

pembangunan monorel oleh konsorsium perusahaan BUMN dan publik.

Sumber: BKPM, diolah

Grafik III.4.3. Realisasi Investasi PMDN & PMA Grafik III.4.4. Kredit Investasi

Sementara itu, berdasarkan informasi liaison pada industri manufaktur, terlihat adanya kecenderungan

untuk menahan investasi dalam skala besar pada tahun politik. Sejumlah perusahaan manufaktur melihat

prospek perekonomian yang belum membaik secara signifikan, meskipun kondisi ekonomi makro jauh

lebih baik dibandingkan dengan dua triwulan terakhir. Adapun investasi yang dilakukan pada industri

manufaktur lebih bersifat operasional seperti untuk pemeliharaan mesin dan peralatan.


Ekspor

Ekspor Jakarta sedikit mengalami perlambatan pada triwulan I 2014 dengan tumbuh sebesar 0,5% (yoy)

atau 0,1% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan lalu. Perlambatan volume ekspor produk Jakarta

pada Januari 2014 merupakan yang terdalam dalam 6 bulan terakhir. Hal ini merupakan dampak dari

terjadinya banjir yang mengganggu aktivitas ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Penurunan volume

4 Knight Frank – Global Cities Prime International Residential Index


ekspor terutama pada komoditas barang manufaktur. Sementara itu, ekspor kendaraan roda empat

masih mampu tumbuh meningkat terkait dengan permintaan global.

Memasuki triwulan II 2014, kinerja ekspor Jakarta diprakirakan akan membaik di tengah penguatan nilai

tukar dan terbatasnya permintaan dari negara mitra dagang khususnya negara Tiongkok. Perbaikan

tersebut juga didukung oleh ekspor produk utama Jakarta seperti kendaraan bermotor yang terus

menngindikasikan pertumbuhan positif. Hal ini didukung ekspor kendaraan bermotor tipe Low Cost

Green Car (LCGC) ke negara-negara di Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Selatan yang cukup besar.

Ekspor mobil secara utuh (CBU) juga berpotensi mengalami peningkatan sejalan dengan daya saing

industri otomotif yang semakin meningkat dan target pemerintah untuk mendorong ekspor produk

dengan nilai tambah tinggi. Selain itu, juga terdapat indikasi peningkatan ekspor ke negara tujuan Korea

Selatan khususnya pada produk komponen elektronik. Ekspor bahan kimia organik ke sejumlah negara

Asia juga diprediksi akan kembali meningkat pada triwulan berjalan.

Impor

Pertumbuhan nilai impor masih terbatas, sehingga turut mendukung upaya menaikkan surplus neraca

perdagangan. Perlambatan nilai impor terjadi pada impor barang modal sejalan dengan terbatasnya

investasi di subsektor industri manufaktur. Impor barang modal yang melambat terjadi pada jenis

peralatan transpor untuk keperluan industri, termasuk di dalamnya untuk keperluan material handling.

Meski demikian, pertumbuhan impor bahan baku yang sebagian besar dipakai dalam proses produksi

manufaktur relatif stabil. Sedangkan peningkatan pertumbuhan impor terindikasi pada produk konsumsi

sebagai dampak dari penguatan konsumsi rumah tangga di Jakarta. Penguatan nilai tukar pada akhir

triwulan I 2014 juga ditengarai sebagai salah satu penyebab kenaikan impor barang konsumsi.

Adapun pada triwulan II 2014, impor Jakarta diprakirakan kembali menunjukkan peningkatan

pertumbuhan sejalan dengan perbaikan ekspor. Potensi peningkatan ekspor terutama pada barang baku

industri manufaktur. Impor barang konsumsi juga diprediksi mengalami peningkatan terkait dengan

peningkatan konsumsi pada masa Lebaran. Di sisi lain, impor barang modal masih akan tumbuh terbatas

terkait dengan investasi yang diperkirakan mengalami sedikit perlambatan.

-40

-20

0

20

40

60

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3

2011 2012 2013 2014

%, yoy

g.Nilai Ekspor g.Volume Ekspor

-100

-50

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2012 2013 2014

%

Bahan Kimia Barang Manufaktur Alat Transportasi

Grafik III.4.5.Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Grafik III.4.6. Perkembangan Volume Ekspor Komoditas Utama


-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3

2011 2012 2013 2014

%, yoy

g.Nilai Impor g.Volume Impor

(40)

(20)

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3

2011 2012 2013 2014

%

gBarang Konsumsi gBarang Modal

Grafik III.4.7.Perkembangan Nilai dan Volume Impor Grafik III.4.8.Nilai Impor Berdasarkan Jenis

Kinerja Sektor Utama

Sektor Jasa Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan

Perbaikan kinerja di sektor jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan pada triwulan I 2014

terindikasi dari peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sektor ini mencatat pertumbuhan

sebesar 4,9% (yoy), lebih tinggi dari pencapaian pada triwulan IV 2013 sebesar 4,6% (yoy). Sentimen

positif pasar keuangan pada triwulan I 2014 terkait dengan stabilnya kondisi ekonomi makro setelah

tekanan pada periode triwulan sebelumnya. Pengetatan kebijakan moneter yang berdampak pada

membaiknya neraca perdagangan membawa penguatan pada nilai tukar sebesar 7,14% pada triwulan I

2014 apabila dibandingkan dengan level pada akhir 2013. Meningkatnya cadangan devisa dan terjaganya

tingkat inflasi turut memberikan persepsi yang lebih baik pada investor pasar keuangan. Selain itu,

Membaiknya pasar keuangan juga terdeteksi dari imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang

menurun. Hal ini menyebabkan masuknya kembali dana asing ke pasar keuangan.

Sumber : CEIC diolah Sumber : Bloomberg

Grafik III.4.9.Perkembangan Indeks Pasar Keuangan Grafik III.4.10. Tracking IHSG Januari 2014

Kinerja pasar keuangan pada triwulan II 2014 diprakirakan tumbuh stabil yang berpengaruh pada kinerja

sektor jasa keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Meski terdapat potensi peningkatan indeks pasar

keuangan, namun terdapat pula indikasi penurunan menyikapi hasil Pemilu Legislatif 2014. Tidak adanya

partai politik dengan suara dominan yang lolos batas ambang pencalonan presiden memberikan

ketidakpastian pada dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden 2014 terkait dengan proses koalisi

antarpartai politik. Sementara itu, kinerja subsektor real estate diperkirakan juga tumbuh stabil

mengingat investor cenderung wait and see dalam melakukan pembelian maupun penyewaan properti.


Di sisi lain, subsektor jasa perusahaan berpotensi menguat pada triwulan berjalan terkait dengan

aktivitas kampanye Pemilihan Presiden.


Kinerja sektor industri pengolahan Jakarta pada triwulan I 2014 mengalami peningkatan, sejalan dengan

membaiknya penjualan berbagai produk manufaktur Jakarta. Sektor industri pengolahan Jakarta

mencatat pertumbuhan sebesar 3,8% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada triwulan

sebelumnya sebesar 3,3% (yoy). Adanya peningkatan permintaan, khususnya dari pasar domestik telah

mendorong penjualan kendaraan bermotor dan produk manufaktur lainnya seperti suku cadang

kendaraan, makanan dan minuman serta consumer goods. Hasil liaison ke sejumlah industri pengolahan

mengonfirmasi perbaikan kinerja produksi dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Meskipun

demikian, sejumlah industri pengolahan juga menyampaikan penurunan produksi bila dibandingkan

dengan periode yang sama pada tahun 2013. Survei industri manufaktur menunjukkan pertumbuhan

produksi pada industri besar dan sedang sebesar 8,4% (yoy). Sedangkan pada industri mikro dan kecil

terlihat pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil sebesar 9,7% (yoy).

Adapun kinerja sektor industri pada triwulan II 2014 diprediksi stabil meskipun diprediksi terdapat

peningkatan permintaan domestik terkait dengan kebutuhan Lebaran. Terbatasnya permintaan sebagai

dampak dari kenaikan listrik untuk industri yang memberikan pengaruh pada harga jual produk

manufaktur, merupakan faktor yang dapat menahan kinerja sektor industri pengolahan. Meski demikian,

hasil liaison ke industri manufaktur produsen consumer goods mengindikasikan adanya optimisme

peningkatan produksi pada tahun 2014, seiring dengan berakhirnya Pemilu. Selain itu, terdapat pula

optimisme peningkatan permintaan produk kendaraan bermotor baik dari global maupun domestik (pola

musiman Lebaran) yang dapat mendukung peningkatan produksi pada triwulan berjalan.

Sumber : CEIC diolah

Grafik III.4.11. Perkembangan Ekspor Manufaktur

Sumber : Survei Industri Manufaktur – BPS DKI Jakarta

Grafik III.4.12. Impor Bahan Baku di Jakarta

Sektor Konstruksi

Pada triwulan I 2014 sektor konstruksi mampu tumbuh tinggi sebesar 6,3% (yoy) dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya. Data konsumsi semen mendukung pertumbuhan sektor konstruksi di Jakarta.

Hingga akhir triwulan I 2014, penjualan eceran semen mengalami peningkatan lebih dari 12%

dibandingkan dengan akhir triwulan lalu. Demikian pula data penjualan bahan bangunan dan

perlengkapan konstruksi di Jakarta juga tumbuh meningkat (Grafik III.4.13). Penjualan eceran pasir

bahkan mengalami peningkatan hingga 34% dibandingkan akhir triwulan lalu. Kinerja sektor konstruksi

selain didukung oleh berlanjutnya pembangunan proyek properti komersial juga didorong oleh mulainya


sejumlah proyek infrastruktur dalam skala besar. Kebutuhan ruang kantor yang tinggi di Jakarta serta

adanya penguatan nilai tukar menjadi pendorong dimulainya berbagai proyek pembangunan gedung

kantor di Jakarta.

Kinerja sektor konstruksi pada triwulan II 2014 diperkirakan tumbuh sedikit melambat sejalan dengan

masih terbatasnya proyek properti hunian komersial, meskipun terdapat peningkatan aktivitas

pembangunan pada sejumlah proyek infrastruktur. Berbagai proyek pembangunan infrastruktur skala

besar dan multi-year yang mendukung pertumbuhan sektor konstruksi sepanjang 2014 adalah proyek

MRT Jakarta, tol akses pelabuhan dan perluasan pelabuhan Tanjung Priok, serta penyelesaian lingkar luar

II (JORR II). Khusus dalam kaitan dengan pembangunan MRT, telah dimulai tahap penggalian dan

pembangunan stasiun bawah tanah. Di samping itu, terdapat pula beberapa proyek konstruksi dengan

skala yang lebih kecil yang sebagian atau keseluruhan dibiayai oleh APBD Jakarta, diantaranya proyek

pembangunan Rumah Sakit Pekerja Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Rumah Susun Daan Mogot

dan Muara Baru serta kampung deret di sejumlah lokasi.

Sumber : CEIC diolah

Grafik III.4.13. Konsumsi Semen di Jakarta Grafik III.4.14. Penjualan Bahan Bangunan di Jakarta


Tekanan inflasi Jakarta pada triwulan I 2014 lebih rendah dibandingkan dengan akhir tahun lalu, kendati

sempat mengalami tekanan inflasi volatile foods pada bulan Januari 2014. Inflasi Jakarta pada triwulan I

2014 tercatat sebesar 7,53% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan lalu sebesar 8,00%

(yoy). Kendati demikian realisasi triwulan ini lebih tinggi dibandingkan dengan nasional sebesar 7,32%

(yoy) (Grafik III.4.15). Sepanjang triwulan I 2014, tekanan inflasi lebih banyak bersumber dari inflasi

administered prices, baik karena rigiditas penurunan harga LPG5, kenaikan tarif angkutan udara tidak

terlepas dari penerapan biaya tambahan penerbangan (surcharge), dan kenaikan cukai rokok. Di sisi lain,

tekanan inflasi volatile foods yang cukup tinggi pada awal tahun karena banjir sehingga pasokan pangan

Jakarta, mulai mereda pada akhir triwulan (Grafik III.4.16).

Penurunan tekanan inflasi volatile foods diprakirakan masih berlanjut hingga triwulan II 2014. Di sisi lain,

tekanan inflasi muncul dari kelompok administered prices. Penurunan tekanan inflasi volatile foods

seiring dengan koreksi harga beberapa komoditas pangan seperti beras, cabe merah, dan bawang merah

5 Pada Januari 2014, komoditas bahan bakar rumah tangga memberikan andil inflasi tertinggi 0,175%, kendati harga LPG

telah direvisi dari Rp4.000 per kg menjadi Rp1.000 per kg pada minggu kedua Januari 2014


seiring membaiknya pasokan dari daerah sentra karena memasuki masa panen. Sementara itu, tekanan

inflasi administered prices bersumber dari kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) mulai 1 Mei 2014.


Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta menguatkan koordinasi baik internal maupun

eksternal dengan TPID di daerah lain. Hal tersebut penting mengingat sebagai salah satu upaya dalam

mengendalikan inflasi. Koordinasi pengendalian inflasi tersebut salah satunya terkait dampak banjir

terhadap inflasi Jakarta dan upaya daerah-daerah sentra atau pemasok bahan pangan Jakarta, seperti

Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Tidak terbatas pada pengendalian inflasi dalam rangka

meminimalisasi dampak banjir terhadap tekanan inflasi, tetapi juga membahas kerja sama antardaerah.

Hal tersebut penting untuk menjaga pasokan pangan Jakarta, karena pasokan pangan Jakarta banyak

dipasok dari daerah lain.

Sumber : Badan Sumber Pusat Statistik, diolah Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik III.4.15. Perkembangan Inflasi Grafik III.4.16. Disagregasi Inflasi



Penyaluran kredit perbankan pada triwulan I 2014 relatif stabil secara nominal, namun secara

pertumbuhan masih dalam tren melambat. Pertumbuhan kredit di Jakarta tercatat sebesar 21,8% (yoy)

pada Maret 2014, jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini merupakan

dampak dari penyesuaian suku bunga dan biaya jasa perbankan. Selain itu, relatif moderatnya

pertumbuhan perekonomian turut berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan kredit di Jakarta.

Apabila dilihat berdasarkan jenisnya, maka hanya pertumbuhan kredit investasi yang tetap dalam tren

meningkat dan perlu mendapat perhatian.


Grafik III.4.17. Kinerja Penyaluran Kredit Perbankan

Grafik III.4.18. Penyaluran Jenis Kredit Perbankan

Berdasarkan data kredit per sektor utama perekonomian Jakarta, kredit di subsektor real estate,

perdagangan besar dan eceran serta perantara keuangan mengalami perlambatan. Penurunan kredit di

sektor perdagangan ini ditengarai sebagai pengaruh dari menurunnya kredit modal kerja. Selain itu,

penurunan juga terjadi pada Kredit Peruntukan Apartemen (KPA) dan kredit multiguna. Sementara itu,

kredit untuk hunian dibawah tipe 21 dan kredit sepeda motor tumbuh meningkat. Walaupun kredit

peruntukan apartemen menurun, namun diprediksi tidak terlalu berpengaruh pada kinerja subsektor

properti mengingat masih adanya kemampuan konsumen untuk melakukan pembelian secara tunai.

Porsi dari Non Performing Loans (NPL) untuk sektor utama Jakarta seperti sektor industri, sektor

perdagangan, sektor real estate dan jasa perusahaan menunjukkan peningkatan pada triwulan I 2014.

Peningkatan NPL tertinggi terjadi pada sektor industri sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit

di sektor tersebut. Pada Maret 2014, NPL di sektor industri tercatat sebesar 2,8%, naik tajam dalam

waktu yang relatif singkat. Kenaikan tajam dari NPL di sektor industri ini ditengarai sebagai dampak dari

peningkatan biaya produksi serta penurunan margin usaha dengan adanya depresiasi nilai tukar dan

kenaikan biaya bunga. Secara total, porsi NPL juga mengalami peningkatan pada triwulan I 2014,

meskipun masih berada di bawah level 2% dengan terjaganya stabilitas ekonomi makro dengan

dukungan kebijakan moneter. Merujuk pada asesmen terkini, ketahanan sistem keuangan korporasi di

Jakarta diperkirakan masih terjaga pada level yang cukup aman.

Grafik III.4.19. Kredit Bank berdasarkan Sektor Ekonomi

Grafik III.4.20. Rasio NPL Kredit Sektor Utama Perbankan



Kredit sektor rumah tangga yang utamanya kredit konsumsi dalam tren menurun pada triwulan I 2014

yang ditengarai merupakan dampak dari kenaikan suku bunga kredit dan lebih berhati-hatinya rumah

tangga Jakarta dalam berkonsumsi. Meskipun terlihat adanya perbaikan pada stabilitas ekonomi makro,

rumah tangga Jakarta cenderung untuk lebih selektif dalam melakukan pembelian barang-barang

konsumsi melalui kredit. Dengan masih adanya peningkatan pendapatan, diprediksi sebagian rumah

tangga melakukan pembelian barang tahan lama dengan tunai. Berdasarkan jenisnya, pembiayaan kredit

multiguna tercatat tumbuh negatif pada triwulan I 2014. Selain itu, kredit pemilikan rumah (KPR) untuk

hunian tipe diatas 70 meter persegi juga masih dalam tren melambat. Di sisi lain, KPR untuk hunian tipe

22 hingga 70 meter persegi dan kendaraan roda empat tumbuh sedikit meningkat. Hal ini terkait dengan

masih tingginya kebutuhan golongan menengah akan perumahan dan kendaraan bermotor. Adapun

kredit yang diberikan lembaga keuangan (LK) nonperbankan relatif stabil di tengah peningkatan suku

bunga pada triwulan I 2014.

Grafik III.4.21. Perkembangan Kredit Perbankan ke

Rumah Tangga Grafik III.4.22. Kinerja Penyaluran Kredit LK

NonPerbankan

Grafik III.4.23. Rasio NPL Kredit Rumah Tangga Grafik III.4.24. Rasio NPL Kredit Perumahan

Secara umum ketahanan sistem keuangan rumah tangga masih terjaga yang terlihat dari rasio NPL untuk

sejumlah kredit rumah tangga. Penurunan rasio NPL yang paling dalam terjadi pada kredit pemilikan

komputer dan barang elektronik yang pada akhir Maret 2014 tercatat sebesar 4%. Hal ini sejalan dengan

terbatasnya penjualan barang elektronik semenjak awal 2014 sebagai dampak dari kenaikan harga

dengan terdepresiasinya nilai tukar. Sementara itu, rasio NPL untuk kredit sepeda motor dan keperluan

multiguna mengindikasikan adanya tren peningkatan yang moderat. Hal ini diprediksi sebagai respons

dari peningkatan biaya bunga yang harus dibayar rumah tangga peminjam. Pada kredit di subsektor

perumahan, rasio NPL untuk KPA sampai dengan tipe 21 meter persegi masih dalam tren meningkat.

Pada akhir Maret 2014, rasio NPL untuk KPA sampai dengan tipe 21 tercatat sebesar 3,4%. Demikian


pula halnya dengan rasio NPL untuk kredit pembelian rumah toko (ruko) serta rumah kantor (rukan) yang

berada di atas level 2% pada akhir triwulan I 2014. Sedangkan rasio NPL untuk KPR tipe 22 – 70 relatif

stabil.


Kredit sektor UMKM di Jakarta menunjukkan peningkatan pertumbuhan pada triwulan I 2014 yang

disertai dengan peningkatan NPL dalam level yang moderat. Kredit UMKM tercatat tumbuh sebesar 6,6%

(yoy) pada akhir Maret 2014, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada akhir triwulan IV 2013

sebesar 2,3% (yoy). Membaiknya iklim usaha sebagai pengaruh dari terjaganya kondisi ekonomi makro

dan adanya dampak belanja Pemilu, ditengarai sebagai faktor yang mendorong pertumbuhan kredit

UMKM di Jakarta. Selain itu, juga terdapat upaya perluasan akses kredit untuk meningkatkan kapabilitas

UMKM dalam bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. DKI Jakarta masih mendominasi

pemberian kredit UMKM terkait dengan potensinya yang sangat besar. Namun, risiko kredit UMKM yang

relatif tinggi tetap menjadi salah satu faktor yang menjadi perhatian bank pemberi kredit UMKM. Rasio

NPL untuk kredit UMKM di Jakarta tercatat sebesar 2,1% pada Maret 2014.


Sejalan dengan tumbuh meningkatnya perekonomian Jakarta, nilai transaksi melalui BI-RTGS pada

triwulan I 2014 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai transaksi RTGS

pada triwulan I 2013 tercatat sebesar Rp91,7 triliun atau sebanyak 24.087 transaksi per hari. Realisasi

tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp82 triliun atau

sebanyak 23.928 transaksi per hari. Sementara itu, transaksi melalui kliring pada triwulan I 2013

mengalami peningkatan baik secara nilai maupun volume, yaitu tercatat sekitar Rp6,3 triliun dengan

volume rata-rata sekitar 280.000 warkat. Hal ini diperkirakan terkait juga dengan adanya belanja Pemilu.


Sesuai dengan karakteristiknya, pada triwulan I 2014 Jakarta mengalami netoutflow sebesar Rp34,18

triliun. Peningkatan outflow yang tercatat lebih besar dibandingkan dengan inflow tersebut diduga

terkait dengan kegiatan kampanye pemilu 2014 yang menyebabkan kebutuhan uang meningkat. Adapun

temuan uang palsu di wilayah Jakarta tetap melanjutkan tren penurunan sejalan dengan semakin

ketatnya pengawasan.

Grafik III.4.25. Transaksi Kliring Grafik III.4.26. Inflow - Outflow




Prospek pertumbuhan ekonomi Jakarta untuk keseluruhan tahun 2014 diprakirakan tetap berada di

kisaran 6,0%-6,4% (yoy). Hal yang mendasari proyeksi tersebut adalah adanya indikasi perbaikan kinerja

ekspor dan masih kuatnya konsumsi domestik. Perbaikan kinerja ekspor sangat dipengaruhi oleh faktor

global, khususnya dari ekspor kendaraan bermotor dan komponennya. Perbaikan ekspor produk Jakarta

relatif masih terbatas dengan adanya risiko perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan salah satu

mitra dagang Jakarta. Menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, peningkatan

kapabilitas dan kapasitas industri berteknologi tinggi di Jakarta merupakan suatu yang mutlak mengingat

hal tersebut akan mendukung peningkatan daya saing dan berkelanjutannya pertumbuhan ekonomi

Jakarta.

Konsumen di wilayah Jakarta juga memiliki ekspektasi yang positif terhadap ketersediaan lapangan kerja

dan potensi tingkat penghasilan. Hal ini ditengarai sebagai dampak positif dari integrasi Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) terutama di sektor non-tradable, yakni sektor konstruksi, sektor pengangkutan

dan telekomunikasi, serta sektor jasa keuangan, real estate dan jasa perusahaan. MEA juga diprediksi

berdampak positif pada kinerja investasi di Jakarta khususnya terkait dengan investasi pada ruang

perkantoran. Selain itu, masih kuatnya investasi juga didukung oleh pembangunan infrastruktur publik

dalam skala besar.

Dari sisi sektoral, kinerja sektor non-tradable masih akan memberikan kontribusi yang lebih besar pada

pertumbuhan ekonomi Jakarta. Adapun sektor utama penyumbang pertumbuhan terbesar di Jakarta

pada tahun 2014 adalah sektor PHR, sektor jasa keuangan, real estate dan jasa perusahaan, sektor

transportasi dan komunikasi serta sektor konstruksi. Penyelenggaraan Pemilu 2014 selain mendorong

kegiatan di sektor PHR, juga mendorong kinerja sektor transportasi dan komunikasi. Hal yang lain adalah

peningkatan aktivitas di Pelabuhan Udara Halim Perdana Kusuma serta pertumbuhan sarana transportasi

publik (KRL dan Bus Rapid Transit). Pertumbuhan jasa keuangan, real estate dan jasa keuangan relatif

lebih terbatas namun tetap memiliki pangsa yang tertinggi. Di sisi lain, peningkatan suplai properti di

tengah perlambatan kenaikan harga di sektor properti komersial khususnya untuk hunian, akan mampu

mendukung subsektor real estate.

Prospek Inflasi

Inflasi Jakarta untuk keseluruhan tahun 2014 diprakirakan sebesar 4,9%-5,3% (yoy) dengan

kecenderungan bias ke atas terkait dengan peningkatan inflasi inti pada awal triwulan I 2014. Namun,

pada triwulan II 2014, tekanan pada inflasi inti diprakirakan telah berkurang, termasuk dengan adanya

perkiraan penurunan harga emas dunia. Sementara itu, inflasi di kelompok pangan diprediksi akan

terkendali dengan masih berlanjutnya panen di sejumlah sentra dan tersedianya pasokan. Namun adanya

potensi El Nino khususnya di kawasan Sumatera, memberikan risiko pada inflasi Jakarta pada tahun

2014. Sementara itu, prakiraan untuk tahun 2014 belum mengasumsikan adanya kebijakan terkait harga

energi yaitu kenaikan harga BBM atau penetapan subisidi BBM tetap.




PDRB (%,yoy) 6.7 6.5 6.5 6.3 6.2 5.6 6.1 6.1 6.2 5.9 - 6.3 5.9 - 6.3 6.0 - 6.4

Sisi Permintaan

Konsumsi 6.2 5.8 5.3 5.6 6.2 5.6 5.7 6.4 6.6 6.0 - 6.4 5.7 - 6.1 5.9 - 6.3

Konsumsi swasta 6.2 6.3 5.7 5.9 6.0 5.7 5.8 6.1 6.3 6.1 - 6.5 5.8 - 6.2 6.0 - 6.4



Ekspor 12.2 6.3 5.7 4.7 3.3 0.6 3.5 0.5 1.5 1.6 - 2.0 2.1 - 2.5 1.5 - 1.9

Impor 12.8 7.0 4.3 3.2 2.2 0.1 2.5 0.1 1.0 1.0 - 1.4 1.2 - 1.6 0.9 - 1.3

Sisi Produksi


Sektor pertambangan & penggalian 8.6 (0.9) (0.4) (0.7) (1.0) (1.3) (0.8) (2.3) (0.5) (0.6) - (0.2) (1.0) - (0.6) (1.0) - (0.6)



Bangunan 7.9 6.9 6.5 6.3 5.7 6.1 5.7 6.3 6.0 5.8 - 6.2 5.8 - 6.2 6.1 - 6.5




Jasa-jasa 6.9 7.6 7.5 7.4 7.9 7.4 7.5 7.2 7.5 7.0 - 7.4 7.0 - 7.4 7.1 - 7.5

Inflasi IHK (%,yoy) 4.0 4.5 5.7 5.7 8.4 8.0 8.0 7.8 7.3 4.8 - 5.2 4.9 - 5.3 4.9 - 5.3




Bagian IV

Perekonomian Sumatera

Pertumbuhan ekonomi Kawasan Sumatera relatif stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Secara agregat, perekonomian Sumatera pada triwulan I 2014 tumbuh sebesar 5,4% (yoy). Stabilnya

perekonomian Sumatera didukung terutama oleh kinerja ekonomi beberapa daerah di Sumatera Bagian

Tengah seperti Riau dan Kepulauan Riau yang cenderung meningkat terkait membaiknya produksi

tambang migas. Kondisi yang berbeda terjadi di sebagian besar daerah lainnya di Sumatera yang justru

menghadapi tantangan dari melambatnya aktivitas sektor primer sehingga berdampak pada laju

pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Memasuki triwulan II 2014, berbagai indikator ekonomi di Sumatera mengindikasikan potensi

membaiknya pertumbuhan ekonomi, terutama yang bersumber dari menguatnya aktivitas perdagangan.

Kenaikan aktivitas perdagangan didorong oleh peningkatan konsumsi terkait penyelenggaraan pemilu,

mulai masuknya masa liburan sekolah, masa Ramadhan, dan adanya penyelenggaraan beberapa even

berskala nasional dan internasional di Sumatera. Di samping itu, indikasi meningkatan produksi

manufaktur di Kepulauan Riau dan Lampung diperkirakan turut memberi dampak positif bagi

membaiknya ekonomi Sumatera pada triwulan II 2014. Namun, kinerja sektor pertanian diperkirakan

masih belum membaik terkait dengan produksi beberapa tanaman perkebunan, khususnya karet, yang

cenderung terbatas.

Perkembangan inflasi hingga April 2014 menunjukkan tren yang terus menurun. Koreksi harga komoditas

pangan seiring dengan melimpahnya pasokan di beberapa daerah di Sumatera berkontribusi besar pada

menurunnya laju inflasi di kawasan ini. Tekanan inflasi lebih banyak datang dari kenaikan tarif surcharge

angkutan udara dan bencana alam, seperti erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara dan kabut asap di

Riau, yang telah mengganggu distribusi barang. Namun, upaya pemerintah untuk mengendalikan

dampak lanjutan dari bencana alam yang terjadi di Sumatera dan peran TPID dalam memastikan

ketersediaan pasokan dapat meredam potensi kenaikan inflasi lebih lanjut. Tekanan inflasi di berbagai

daerah di Sumatera diperkirakan terus berada dalam tren yang menurun hingga akhir triwulan II 2014,

didukung oleh melimpahnya pasokan pangan seiring dengan masuknya masa panen raya di sejumlah

daerah sentra produksi beras, seperti di Kabupaten Simulungun (Sumatera Bagian Utara), Solok

(Sumatera Bagian Tengah), dan Oku Timur (Sumatera Bagian Selatan).

Stabilitas perekonomian Sumatera didukung oleh masih meningkatnya penyaluran kredit pada sektor-

sektor utama. Kredit di Kawasan Sumatera tumbuh sebesar 16,1% (yoy), sedikit melambat dibandingkan

dengan triwulan lalu yang tumbuh 18,1% (yoy). Penyaluran kredit perbankan Sumatera pada triwulan I

2014 masih didominasi oleh kredit kepada korporasi berupa Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar 40,5% dan

Kredit Investasi sebesar 26,9%. Secara sektoral, penyaluran kredit di Sumatera juga lebih banyak terserap

untuk tiga sektor utama, yaitu PHR, industri pengolahan, dan pertanian, dengan pangsa masing-masing

33,3%, 21,4%, dan 20,7%. Kualitas penyaluran kredit kepada tiga sektor utama tersebut masih relatif baik

dengan rasio NPL berada di bawah 5%. Namun, perbankan di beberapa daerah Sumatera terindikasi

mengalami penurunan likuiditas terkait dengan menurunnya dana milik Pemda yang tersimpan di

perbankan daerah. Kondisi ini diperkirakan terkait dengan defisit APBD yang dialami sejumlah daerah

dan belum tersalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan I 2014.


Perkembangan kinerja perekonomian di Sumatera tercermin dari transaksi keuangan yang dilakukan

melalui sistem BI-RTGS dan aliran uang tunai melalui kantor Bank Indonesia di berbagai daerah di

Sumatera. Karakteristik aliran uang tunai di Sumatera yang cenderung netinflow, pada triwulan I 2014

cenderung menunjukkan adanya kenaikan. Total netinflow di Sumatera pada triwulan I 2014 mencapai

Rp12,4 ribu triliun meningkat dibandingkan dengan periode triwulan yang sama tahun sebelumnya

sebesar Rp8,9 ribu triliun. Sementara itu, transaksi pembayaran non tunai melalui sistem BI-RTGS dan

kliring menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Perekonomian Sumatera tahun 2014 diproyeksikan tumbuh lebih tinggi daripada tahun 2013, yaitu

dalam kisaran 5,5% - 6,0% (yoy). Membaiknya perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh

lebih tingginya konsumsi, sebagai dampak dari pelaksanaan pemilu dan membaiknya daya beli seiring

dengan menurunnya inflasi. Sumber pertumbuhan ekonomi di Kawasan Sumatera terutama berasal dari

wilayah Sumatera Bagian Tengah yang didukung oleh peningkatan kinerja sektor pertambangan dan

penggalian, khususnya peningkatan lifting minyak di Riau. Sebaliknya, laju pertumbuhan Sumatera

Bagian Utara tertahan oleh kinerja sektor utama yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang

tidak sebaik tahun lalu.

Inflasi Sumatera pada akhir tahun 2014 diprakirakan masih akan berada dalam tren yang menurun.

Penurunan inflasi diprakirakan terjadi di seluruh wilayah. Inflasi Sumatera keluruhan tahun diprakirakan

berada pada kisaran 4,8%-5,2% (yoy). Tren penurunan inflasi ini dipengaruhi oleh minimalnya rencana

kebijakan pemerintah terkait harga (administered price), terjaganya pasokan pangan disertai minimalnya

gangguan distribusi (volatile food), dan terjaganya inflasi inti. Di samping itu, langkah koordinasi yang

terus ditempuh di daerah melalui TPID untuk mengendalikan harga-harga turut mendukung tren

penurunan inflasi.


Bagian IV.1 Perekonomian Sumatera Bagian Selatan

PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mengalami perlambatan, setelah triwulan

sebelumnya tumbuh tinggi. Perlambatan Sumbagsel terutama terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel) dan

Lampung. Secara agregat, perekonomian Sumbagsel menjadi 5,9% (yoy) dibandingkan triwulan

sebelumnya yang sebesar 6,3% (yoy). Perlambatan perekonomian Sumbagsel tersebut terutama

bersumber dari perlambatan konsumsi rumah tangga dan ekspor. Perlambatan konsumsi rumah tangga

tersebut sejalan dengan perlambatan subsektor perkebunan, khususnya karet dan kopi, sektor industri

pengolahan, sektor pertambangan dan pengggalian. Perlambatan sektor pertambangan tersebut terkait

dengan penurunan penjualan timah pada di Babel dan pola produksi batu bara yang melambat di Sumsel.

Laju pertumbuhan ekspor komoditas utama, seperti karet, timah, dan batu bara tertahan oleh harga

internasional yang belum membaik.

Perlambatan ekonomi Sumbagsel diprakirakan masih berlanjut hingga triwulan II 2014 terkait dengan

kinerja produksi pertanian dan pertambangan yang cenderung melambat. Replanting sawit yang masih

berlanjut di sejumlah daerah di Sumbagsel diperkirakan berdampak pada capaian produksi sawit yang

cenderung terbatas. Sementara itu, kinerja produksi batu bara dibayangi harga komoditas yang masih

cenderung menurun serta dilakukannya penertiban terhadap Izin Usaha Penambangan (IUP) batu bara.

Mencermati perkembangan terakhir, untuk keseluruhan tahun 2014 perekonomian Sumbagsel

diperkirakan tumbuh relatif stabil dikisaran 5,8-6,3% (yoy).

Konsumsi


Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh melambat pada triwulan I 2014 terkait dengan kinerja sektor

pertanian dan industri pengolahan yang juga tumbuh melambat. Konsumsi rumah tangga di Sumbagsel

tercatat tumbuh 7,3% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2013 sebesar 8,1% (yoy). Melambatnya

konsumsi rumah tangga diperkirakan terkait dengan kinerja sektor pertanian yang tengah memasuki

masa tanam. Di samping itu, produksi karet dan kopi yang cenderung terbatas disertai harga yang masih

cenderung rendah turut memengaruhi daya beli masyarakat di Sumbagsel.

Memasuki triwulan II 2014, konsumsi rumah tangga diperkirakan mulai kembali tumbuh meningkat.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan ini tidak hanya didukung oleh aktivitas menjelang

Ramadhan dan Lebaran serta belanja terkait tahun ajaran Baru, tetapi juga aktivitas Pemilihan Umum.

Beberapa indikator konsumsi rumah tangga terkini seperti Indeks Keyakinan Konsumen, penjualan

kendaraan bermotor dan konsumsi elpiji mengkonfirmasi konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2014

berpotensi tumbuh lebih tinggi (Grafik IV.1.1 dan Grafik IV.1.2). Konsumsi elpiji terkini menunjukkan

adanya peningkatan penjualan sebesar 15,7% (yoy) menjadi 4,7 juta tabung. Peningkatan tersebut

diprakirakan masih akan terus berlanjut hingga akhir triwulan II 2014.


*Posisi April 2014

Grafik IV.1.1. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Grafik IV.1.2. Penjualan Kendaraan

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Pemerintah mengalami akselerasi pertumbuhan pada triwulan I 2014. Peningkatan konsumsi

pemerintah yang terjadi di seluruh provinsi di Sumbagsel menyebabkan konsumsi pemerintah

mengalami pertumbuhan sebesar 5,6% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar

3,9% (yoy). Peningkatan konsumsi pemerintah tersebut terkonfirmasi dari penurunan simpanan Pemda

(Grafik IV.1.3). Penurunan tersebut menunjukkan banyak kegiatan proyek Pemda dilakukan pada

triwulan I 2014 ini.

Pada triwulan II 2014, konsumsi pemerintah diperkirakan melambat. Anggaran kegiatan Pemilu legislatif

dan Pemilu Presiden yang berasal dari Pemerintah Pusat diperkirakan membuat dampak Pemilu

terhadap konsumsi Pemerintah Daerah menjadi minimal bagi kenaikan konsumsi pemerintah di daeerah.

Indikasi dana simpanan Pemda diperkirakan menunjukkan peningkatan hingga triwulan II 2014 sehingga

realisasi proyek Pemerintah diperkirakan masih terbatas.

Grafik IV.1.3. Simpanan Pemda Grafik IV.1.4. Perkembangan Konsumsi Pemerintah

Investasi

Kinerja investasi Sumbagsel pada triwulan I 2014 masih mengalami perlambatan yang cukup dalam bila

dibandingkan dengan triwulan lalu. Investasi Sumbagsel tercatat tumbuh sebesar 6,8% (yoy), jauh

melambat dibandingkan dengan triwulan lalu sebesar 7,5% (yoy). Perlambatan investasi pada triwulan ini

terutama bersumber dari perlambatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Grafik IV.1.5).

Perlambatan investasi juga tercermin dari pertumbuhan kredit investasi yang melambat (Grafik IV.1.6).


Memasuki triwulan II 2014, investasi diperkirakan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut

terutama bersumber dari investasi non bangunan. Investasi tersebut terutama dilakukan untuk

melakukan replanting tanaman kelapa sawit dan ekspansi yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha

perkebunan. Selain itu, investasi yang dilakukan perusahaan pengolahan batu bara untuk pembangunan

pembangunan infrastruktur pendukung dan pembangkit listrik diprakirakan mampu mendorong

pertumbuhan investasi Sumbagsel tumbuh lebih tinggi pada triwulan mendatang.

Sumber: BKPM

Grafik IV.1.5. Perkembangan Investasi Sumbagsel

Grafik IV.1.6. Penyaluran Kredit Investasi


Ekspor

Pada triwulan I 2014, ekspor luar negeri mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan lalu.

Perlambatan ekspor Sumbagsel tersebut akibat penurunan volume ekspor komoditas utama Sumbagsel

yaitu karet (Grafik IV.1.7) dan CPO (Grafik IV.1.8). Penurunan volume ekspor komoditas tersebut terkait

dengan preferensi eksportir untuk menahan ekspor karena harga internasional kedua komoditas

tersebut yang tidak sebaik triwulan lalu. Hal tersebut juga sejalan dengan penurunan harga beberapa

komoditas perkebunan seperti karet dan kopi.

Memasuki triwulan II 2014, ekspor luar negeri Sumbagsel diprakirakan mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh perbaikan harga komoditas di pasar internasional. Perbaikan

harga CPO dan karet yang sudah terjadi hingga awal Mei 2014 ini dapat mencegah perlambatan ekspor

komoditas perkebunan lebih dalam. Selain itu, realisasi penjualan timah dan batubara yang diprakirakan

mencapai puncaknya pada pertengahan tahun turut mendorong kinerja ekspor Sumbagsel pada triwulan

II 2014.

Grafik IV.1.7. Perkembangan Ekspor Crude Rubber

Grafik IV.1.8. Perkembangan Ekspor Minyak Sawit


Impor

Pada triwulan I 2014, impor Sumbagsel mengalami penurunan. Penurunan impor baik secara volume

maupun nilai tersebut, terutama terjadi pada kelompok impor barang modal. Pada triwulan I 2014 nilai

impor Sumabgsel menurun dari USD423 juta menjadi USD417 juta. Penurunan impor barang modal

tersebut sejalan dengan penurunan investasi (Grafik IV.1.9). Kendati demikian, dibandingkan dengan

tahun lalu impor Sumbagsel masih mampu tumbuh sekitar 31,5% (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh

impor Sumsel dan Lampung untuk bahan baku industri yang masih cukup tinggi.

Pada triwulan II 2014, impor luar negeri diperkirakan akan relatif meningkat seiring dengan perkiraan

investasi yang akan meningkat. Berdasarkan liaison dengan beberapa perusahaan di wilayah Sumbagsel,

pada triwulan II 2014 akan mulai dibangun beberapa PLTU yang akan mengolah batubara serta

pembuatan jalan khusus pengangkutan batubara di Sumsel. Hal tersebut diperkirakan akan

meningkatkan pertumbuhan barang modal.

Grafik IV.1.9. Perkembangan Impor Barang modal

Grafik IV.1.10. Perkembangan Ekspor Impor Luar Negeri


Sektor Pertanian

Kinerja sektor pertanian pada triwulan I 2014 kembali pola normalnya, setelah peningkatan signifikan

pada triwulan IV 2013. Sektor pertanian tumbuh 5,8% pada triwulan I 2014, lebih rendah dibandingkan

triwulan IV 2013 lalu sebesar 10,0%. Perlambatan sektor pertanian tersebut terutama disumbang oleh

subsektor perkebunan akibat penurunan produksi karet (Grafik IV.1.12). Kredit sektor pertanian juga

menunjukkan perlambatan (Grafik IV.1.11). Selain itu, komoditas CPO memasuki masa replanting

sehingga mempengaruhi ekspor CPO yang menunjukkan penurunan hingga Februari 2014.

Pada triwulan II 2014, kinerja sektor pertanian diperkirakan masih cenderung melambat sejalan dengan

berakhirnya musim panen bahan pangan di wilayah Sumbagsel. Selain itu, berdasarkan hasil liaison,

beberapa perusahaan akan memulai replanting kelapa sawit di Sumsel, Babel, dan Bengkulu sehingga

kinerja perkebunan kelapa sawit diperkirakan akan melambat. Kinerja produksi karet juga diperkirakan

masih relatif rendah walaupun sudah mulai terlihat penguatan harga.


Grafik IV.1.11. Kredit Sektor Pertanian

Sumber : Gapkindo Sumsel

Grafik IV.1.12. Produksi Karet

Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan di Sumbagsel mengalami sedikit perlambatan. Pada triwulan I 2014, sektor

pertambangan tercatat tumbuh 1,8% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,9%

(yoy). Melambatnya kinerja pertambangan ini terkait dengan penyesuaian yang dilakukan oleh pelaku

usaha terkait aturan yang diberlakukan terkait pola perdagangan timah. Aturan yang berlaku sejak

pertengahan tahun 2013 lalu tersebut mewajiban ekspor timah harus melalui Bursa Timah atau Bursa

Komoditas Derivatif Indonesia (BKDI), dan dilakukan verifikasi asal bijih timah yang menjadi bahan baku

timah sebelum dijual melalui bursa6. Secara temporer, penyesuaian terhadap aturan baru tersebut

menyebabkan kinerja produksi timah secara temporer menjadi lebih terbatas karena terkendalinya

pasokan dari penambang liar. Sementara itu, kinerja produksi batu bara yang cenderung meningkat

menghadapi tekanan harga yang cenderung menurun karena faktor melemahnya permintaan global.

Pada triwulan II 2014, sektor ini masih diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Harga

batu bara hingga Mei 2014 masih turun mencapai 10,0% (yoy) lebih dalam dibanding triwulan I 2014. Hal

ini dapat membuat pengusaha batu bara cenderung mengalihkan produksinya ke pasar domestik. Di

samping itu, rencana pemerintah untuk memberlakukan kuota produksi batu bara diperkirakan dapat

memengaruhi capaian produksi batu bara ke depan. Untuk produksi timah, berdasarkan hasil liaison,

produksi timah diperkirakan tumbuh sejalan dengan kebutuhan global timah dan harga timah di BKDI

yang membaik.


Sektor industri pengolahan pada triwulan I 2014 mengalami perlambatan dari 5,6% (yoy) menjadi 4,4%

(yoy) seiring dengan perlambatan sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Hal

tersebut juga sesuai dengan perlambatan harga komoditas internasional karet dan CPO. Sektor industri

pengolahan Lampung mengalami perlambatan cukup dalam, disebabkan oleh perlambatan sektor

industri pengolahan makanan dan minuman khususnya komoditas kopi. Perlambatan tersebut juga

tercermin oleh perlambatan kredit sektor industri pengolahan dari 23,5% (yoy) di triwulan IV 2013

menjadi 20,4% (yoy) di triwulan I 2014.

6 Peraturan No. 23/M-DAG/PER/6/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Ketentuan Ekspor Timah


Pada triwulan II 2014, industri pengolahan diperkirakan tumbuh seiring dengan perbaikan harga

internasional karet (Grafik IV.1.13) dan CPO (Grafik IV.1.14). Perkiraan membaiknya ekonomi global juga

membuat beberapa perusahaan eksportir CPO di Sumsel dan Bengkulu mengungkapkan optimisme

perbaikan kinerja ekspor CPO. Hasil liaison juga menunjukkan bahwa kinerja pengolahan timah

diperkirakan akan mengalami peningkatan sejalan dengan pola puncak permintaan di triwulan II.

Sumber : Bloomberg

Grafik IV.1.13. Harga Karet Internasional

Sumber : Bloomberg

Grafik IV.1.14. Harga CPO Internasional


Perkembangan inflasi Sumbagsel terus menunjukkan tren penurunan hingga April 2014. Inflasi

Sumbagsel tercatat 5,95% (yoy), melambat dibanding akhir tahun 2013 yang tercatat 7,63% (yoy). Empat

dari lima kota dengan inflasi terendah terdapat di wilayah Sumbagsel, yaitu kota Lubuklinggau,

Bandarlampung, Palembang, dan Pangkalpinang. Menurunnya tekanan kenaikan inflasi dipengaruhi

terutama oleh cukup melimpahnya pasokan pangan di berbagai daerah di Sumbagsel disertai minimalnya

kendala distribusi. Disamping itu, dampak dari tekanan kenaikan harga pada awal tahun 2014 yang

cukup tinggi akibat kenaikan harga pangan dan harga elpiji cukup terkendali.

Tekanan inflasi hingga akhir triwulan II 2014 diperkirakan masih akan terut melambat seiring dengan

masa panen raya di sejumlah daerah sentra produksi. Terkendalinya harga pangan juga tidak terlepas

dari komitmen Pemerintah, bersama-sama dengan Bulog untuk menjaga kecukupan stok pangan di

daerah. Hal ini membuat tekanan volatile food diperkirakan minimal (Grafik IV.1.15). Harga internasional

emas juga masih mengalami penurunan 12,52% (yoy) pada Mei 2014 sehingga tekanan kelompok inti

masih relatif rendah. Beberapa faktor yang memberikan risiko pada kenaikan inflasi di Sumbagsel terkait

dengan rencana kenaikan harga listrik untuk industri besar dan menguatnya tekanan permintaan dengan

masuknya masa libur sekolah dan menjelang Ramadhan.



Grafik IV.1.15. Disagregasi Inflasi


Grafik IV.1.16. Perkembangan Inflasi Sumbagsel


TPID sudah didirikan di setiap provinsi di wilayah Sumbagsel. Beberapa TPID setiap kota/kabupaten juga

sudah mulai didirikan seperti TPID Kota Bandarlampung dan Kota Metro di provinsi Lampung dan TPID

kota Pangkalpinang di provinsi Babel. Beberapa kota/kabupaten lainnya juga sedang tahap proses

pendirian seperti Kota Lubuk Linggau dan Palembang di Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Tanjung

Pandan di Provinsi Bangka Belitung. Saat ini, dalam meningkatkan kerjasama pengendalian inflasi melalui

penguatan peran kerja sama antar daerah, TPID di wilayah Sumbagsel telah melakukan pertemuan rutin

untuk mengkaji pencapaian kegiatan TPID periode sebelumnya dan merumuskan rencana kegiatan TPID

pada periode kedepan. Beberapa poin penting yang telah disepakati menjadi program kegiatan TPID di

tahun 2014 didalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi diantaranya adalah sebagai

berikut:

1. Perlunya melanjutkan implementasi penyediaan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)

melalui Papan Harga Elektronik, Website dan SMS Gateway di masing-masing daerah yang

terintegrasi secara wilayah Sumbagsel maupun nasional sebagai upaya untuk memonitoring harga

agar tercapai kestabilan harga.

2. Perlunya melakukan koordinasi dengan mengadakan pertemuan rutin antar tim teknis dari dinas

terkait di wilayah Sumbagsel dan masing-masing pemerintah provinsi untuk membahas secara

intensif mengenai segala permasalahan yang menyangkut permasalahan ekonomi dan pengendalian

harga (misalnya: infrastruktur, strategi masing-masing daerah, teknis pendistribusian, konflik sosial,

dsb).

3. Perlu segera melengkapi dan meng-update data surplus defisit pangan di tiap provinsi sebagai dasar

untuk melakukan kerjasama antar daerah yang pada tahap selanjutnya juga melibatkan Pokjanas

TPID.

4. Perluasan akses perbankan kepada petani antara lain melalui optimalisasi penyaluran skim kredit

KKPE yang disalurkan oleh bank BUMN dan BPD dengan penjaminan Jamkrida.

5. Pembangunan gudang Bulog di sentra produksi dan pembangunan resi gudang dan optimalisasi

penggunaanya untuk memperkuat pasokan pangan

6. Optimalisasi cadangan pangan Pemda dan masyarakat (Gapoktan), melalui penguatan modal,

lembaga, dan jumlah lumbung.


7. Melakukan sosialisasi terhadap potensi risiko gangguan iklim terutama pada daerah-daerah yang

berpotensi mengalami kekeringan serta merumuskan langkah-langkah mitigasinnya.

8. Mempersiapkan langkah antisipasi yang diperlukan untuk menghindari kelangkaan pasokan

menjelang bulan Juli khususnya LPG ukuran 3 kg karena disparitas harga yang semakin lebar dengan

LPG 12 kg. Termasuk dalam hal ini adalah penguatan program komunikasi di daerah terkait kesiapan

pemerintah dalam rangka mengarahkan ekspektasi masyarakat dan menjelaskan komitmen

penegakan hukum terkait tindakan penimbunan/spekulasi yang berpotensi menimbulkan gejolak

harga di konsumen.

9. Mengelola ekspektasi masyarakat melalui proses komunikasi dan publikasi khususnya mengenai

ketersediaan dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam memenuhi pasokan bahan pangan dan

kebutuhan energi di wilayahnya.



Melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumbagsel juga tercermin dari perlambatan penyaluran kredit

dibandingkan triwulan IV 2013 (Grafik IV.1.17). Kredit yang disalurkan di wilayah Sumbagsel pada

triwulan I 2014 ini mencapai Rp 149,7 triliun atau tumbuh 19,2% (yoy) melambat dibandingkan triwulan

IV 2013 lalu sebesar 21,4% (yoy). Penurunan volume kredit terjadi di seluruh provinsi Sumbagsel kecuali

Bengkulu. Perlambatan terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi, sementara kredit konsumsi

mengalami pertumbuhan. Secara sektoral, sektor pertambangan dan penggalian memiliki pertumbuhan

tertinggi (Grafik IV.1.18) seiring dengan berbagai rencana pembangunan PLTU dan infrastruktur

batubara. Di sisi lain, kredit sektor pertanian mengalami perlambatan yang mengakibatkan kredit sektor

industri pengolahan mengalami perlambatan. Berdasarkan hasil liaison, penyaluran kredit sektor

pertanian tidak dilakukan penambahan seiring dengan fluktuatif harga internasional komoditas utama

pertanian. Meski cenderung melambat, risiko kredit masih terjaga yang ditunjukkan dengan penurunan

NPL dari 2,19% di triwulan IV 2013 menjadi 2,06% pada triwulan I 2014 ini. Penurunan terjadi akibat

penurunan NPL industri pengolahan yang turun signifikan. Sementara NPL sektor lainnya masih terjaga

pada level yang aman.

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0

20

40

60

80

100

120

140

160


2011 2012 2013 2014

%yoyTriliun Rupiah Kredit gKredit (RHS)

Grafik IV.1.17. Penyaluran Kredit

Grafik IV.1.18. Pertumbuhan Kredit Sektor Ekonomi

Utama



Kredit kepada bukan lapangan usaha atau sektor rumah tangga pada triwulan I 2014 tercatat sedikit

meningkat dari 11,45% (yoy) menjadi 11,57% (yoy), (Grafik IV.1.19). Peningkatan terjadi pada kredit

kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua yang mengalami pertumbuhan setelah penurunan

yang cukup signifikan hingga akhir tahun 2013. Sementara itu kredit kepemilikan rumah mengalami

perlambatan (Grafik IV.1.20) terutama untuk jenis rumah tipe 21 ke bawah dan tipe 70 ke atas. NPL

kredit kepemilikan rumah untuk semua tipe rumah mengalami peningkatan dan mendorong NPL kredit

non produktif ini, dari 1,40% (yoy) pada triwulan IV 2013 menjadi 1,61% (yoy). Kebijakan loan-to-value

yang diberlakukan Bank Indonesia sudah mampu diadaptasi oleh masyarakat terutama untuk kredit

kepemilikan kendaraan bermotor. Di sisi lain, peraturan tersebut masih mampu meredam pertumbuhan

kredit kepemilikan rumah.

Grafik II.7.19. Penyaluran Kredit Tempat Tinggal

dan Kendaraan

Grafik II.7.20. NPL Kredit Rumah Tangga


Peningkatan kredit UMKM pada triwulan I 2014 terutama didukung oleh sektor sektor Perdagangan,

Hotel, dan Restoran (Grafik IV.1.21) dengan golongan yang mendominasi adalah golongan kecil

menengah dengan pangsa 76%. Kredit UMKM pada triwulan I 2014 mengalami sedikit peningkatan dari

16,0% (yoy) pada triwulan IV 2013 menjadi 17,8% (yoy) (Grafik IV.1.22). Pangsa UMKM mayoritas pada

Namun demikian, pertumbuhan ini tidak disertai dengan perbaikan kualitas kredit yang ditandai dengan

NPL yang meningkat. Hal tersebut juga membuat perbankan terus menaikkan suku bunga kredit UMKM.

Bank Indonesia juga senantiasa mendukung pengembangan UMKM dan edukasi kepada masyarakat guna

mendukung perluasan akses keuangan. Pengembangan UMKM dilakukan melalui pengembangan kluster

seperti kluster padi organik di Sumsel, rumput laut, dan cabai merah di Babel, ikan teri di Lampung, dan

cabai merah di Bengkulu. Selain itu, Bank Indonesia juga turut membina wirausaha baru dan

pengembangan database UMKM. Keseluruhan kegiatan dilakukan dengan bekerjasama dengan dinas-

dinas terkait.


Grafik IV.1.21. Penyaluran Kredit UMKM

Grafik IV.1.22. Pangsa Kredit UMKM


Melambatnya pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari penurunan aktivitas sistem pembayaran non

tunai, baik Real Time Gross Settlement (RTGS) maupun kliring. Pada triwulan I 2014, transaksi RTGS

mencapai 63,9 triliun rupiah atau menurun 35,8% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2013 yang tumbuh

5,9% (yoy) (Grafik IV.1.23). RTGS keluar wilayah Sumbagsel tercatat sebesar Rp38,5 triliun, lebih besar

dibandingkan masuk ke wilayah Sumbagsel sebesar Rp25,3 triliun.

Kliring pada triwulan I 2014 tercatat sebesar 17,9 triliun rupiah, mengalami penurunan -0,4% (yoy),

lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2013 sebesar 31,6% (yoy), (Grafik IV.1.26). Di sisi

lain, jumlah bilyet yang ditolak mengalami penurunan dari 11.500 bilyet menjadi 10.467 bilyet atau

melambat dari 18,3% (yoy) di triwulan IV 2013 menjadi 3,7% (yoy).

-40

-30

-20

-10

-

10

20

30

40

50

-

20

40

60

80

100

120

140


2011 2012 2013 2014

%yoyRp Triliun RTGS gRTGS (RHS)

Grafik IV.1.23. Perkembangan RTGS Outgoing

-5

-

5

10

15

20

25

30

35

-

5

10

15

20

25

30


2011 2012 2013 2014

%yoyRp Triliun Kliring gKliring (RHS)

Grafik IV.1.24. Perkembangan Perputaran Kliring


Sementara itu, uang kartal Sumbagsel triwulan I 2014 mengalami net inflow, berbeda dengan pola

normalnya. Pola yang berbeda ini terjadi di seluruh provinsi di Sumbagsel. Pada triwulan I 2013, aliran

uang kartal menunjukkan peningkatan net inflow sebesar Rp1,77 triliun rupiah (Grafik IV.1.27). Di sisi

lain, rasio pemusnahan uang lusuh terhadap uang kartal yang masuk ke kantor Bank Indonesia sempat

menurun di bulan Januari 2014 walaupun sempat meningkat di bulan Februari 2014 (Grafik IV.1.28).

Dalam pengelolaan peredaran uang, seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia sudah melakukan kas

keliling. Di provinsi Bengkulu, kas keliling dilakukan di Alas Maras, Curup, Tais, Manna. Di provinsi

Lampung, kas keliling dilakukan di Bandar Jaya, Metro, Kota Bumi, Pringsewu. Sementara di provinsi

Sumsel, kas keliling dilakukan di Pagaralam, Lahat, Baturaja, dan Babat Toman di provinsi Sumsel. Di


Sumsel, kas keliling dilakukan dengan menggunakan sistem wholesale atau bekerjasama dengan

perbankan. Selain meningkatkan efektivitas, sistem wholesale juga dapat mengarahkan masyarakat agar

lebih banking-minded dan terbiasa memenuhi uangnya tanpa perlu ke daerah lain.



Mencermati perkembangan terakhir, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2014 diprakirakan

berada di kisaran 5,8-6,3% atau masih sejalan dengan prakiraan sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh

prospek pemulihan ekonomi global yang diperkirakan berlanjut walaupun dengan kecepatan yang lebih

rendah dari prakiraan sebelumnya. Membaiknya pemulihan ekonomi global tersebut akan berdampak

pada kinerja ekspor dari berbagai daerah di Sumbagsel, terutama untuk komoditas karet, timah, dan

CPO. Dampak positif dari berlakunya BKDI bagi ekspor komoditas timah diperkirakan membawa harga

timah dunia pada tingkat yang lebih baik. Hasil liaison mengindikasikan bahwa ekspor timah diperkirakan

tumbuh meningkat seiring dengan masih tingginya permintaan produk elektronik di dunia. Selain itu,

komoditas batu bara masih akan terus tumbuh didukung oleh persediaan batu bara yang masih

melimpah. Namun, prospek perekonomian yang membaik tersebut masih akan dibayangi oleh risiko

fluktuasi harga. Pemulihan ekonomi global yang masih rentan, terutama di Tiongkok, diperkirakan akan

berdampak pada harga internasional nonmigas seperti karet dan batu bara.

Prospek Inflasi

Inflasi Sumbagsel pada tahun 2014 diperkirakan akan terus menurun dan kembali ke pola normalnya

pasca kenaikan BBM di tahun sebeumnya hingga dapat berada di kisaran 5,0%-5,5%. Prospek terjaganya

inflasi didukung oleh perkiraan pasokan pangan yang terjaga disertai membaiknya infrastruktur jalan ruas

jalan dari proyek MP3EI, dan ekspektasi inflasi sebagai dampak optimalisasi PIHPS yang dibuat oleh TPID,

serta semakin besarnya peran aktif pemangku kebijakan di daerah untuk turut menjaga stabilitas harga

yang terlihat dari bertambahnya TPID di kabupaten/kota sehingga kegiatan pengendalian inflasi. Namun,

masih terdapat potensi risiko yang membayangi inflasi antara lain terkait dengan kebijakan kenaikan

harga listrik untuk golongan industri besar yang akan mulai diberlakukan pada Mei 2014, ancaman

dampak El Nino, serta pelaksanaan pemilu yang mendorong konsumsi masyarakat.


Tabel IV.1.1. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Wilayah

2011 2012 2013 2014

I II III IV Total I IIp III

p IV

p Total

p

PDRB (%,yoy) 6.5 6.2 6.0 5.8 5.6 6.4 5.9 5.9 5.8 5.5-6.0 6.1-6.6 5.8-6.3

Sisi Permintaan Konsumsi 6.5 6.5 7.2 7.1 8.3 7.3 7.5 7.1 7.4 7.5-8.0 7.3-7.8 7.2-7.7

Konsumsi swasta 6.2 6.6 7.3 7.7 8.1 8.1 7.8 7.5 8.2 6.4-6.9 7.6-8.1 7.3-7.8

Konsumsi Pemerintah 7.9 5.5 6.1 3.1 9.3 3.9 5.5 5.6 3.2 14.3-

14.8 6.0-6.5 7.3-7.8

PMTB 11.6 11.4 8.7 7.0 4.3 7.5 6.8 6.8 9.2 9.5-10.0 4.4-4.9 7.4-7.9

Ekspor 17.0 3.5 10.5 7.3 5.7 11.0 8.6 12.0 14.8 8.6-9.1 13.1-

13.6 12.1-12.6

Impor 25.8 7.5 11.9 15.0 12.6 31.3 18.0 18.2 22.2 3.3-3.8 5.3-5.8 11.6-

12.1 Sisi Produksi

Sektor pertanian 5.1 5.1 1.7 3.2 3.2 10.0 4.4 5.8 4.7 3.2-3.7 5.3-5.8 4.6-5.1 Sektor pertambangan &

penggalian 3.1 0.8 1.4 2.5 1.0 1.9 1.7 1.8 1.2 1.2-1.7 0.0-0.5 0.8-1.3


Listrik, gas & air bersih 8.7 8.7 7.3 8.3 8.8 7.4 8.3 6.1 5.8 8.1-8.6 12.2-

12.7 7.7-8.2

Bangunan 11.6 8.4 10.2 8.7 7.2 4.2 7.5 6.0 6.1 6.3-6.8 8.7-9.2 6.7-7.2 Perdagangan, hotel &

restoran 7.1 7.6 8.6 6.9 7.1 5.0 6.9 7.3 7.7 8.9-9.4 6.1-6.6 7.4-7.9

Pengangkutan & komunikasi 12.2 11.3 8.9 8.8 7.5 7.1 8.0 8.0 9.1 9.8-10.3 8.5-9.0 8.8-9.3 Keuangan, persewaan dan

jasa perush. 8.1 10.5 10.9 8.8 9.3 7.3 9.0 8.9 6.8 7.4-7.9 10.4-

10.9 8.3-8.8

Jasa-jasa 7.9 8.4 8.8 7.2 10.5 6.7 8.3 8.4 7.2 7.1-7.6 7.3-7.7 7.4-7.9

Inflasi IHK (%,yoy) 4.0 3.7 6.2 4.9 7.6 7.6 7.6 6.2 6.1 4.6-5.1 5.0-5.5 5.0-5.5

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah p proyeksi Bank Indonesia


Bagian IV.2 Perekonomian Sumatera Bagian Tengah

PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian wilayah Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) mengalami kenaikan dibandingkan

dengan triwulan lalu. Berbeda dengan perkiraan sebelumnya, bencana asap yang sempat melanda di

beberapa daerah di wilayah ini secara keseluruhan ternyata tidak memberikan dampak yang berarti

bagi kinerja ekonomi Sumbagteng. Kenaikan pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh

meningkatnya kinerja sektor pertambangan seiring dengan capaian produksi migas yang lebih baik di

Riau, kinerja pertanian yang masih cenderung meningkat di Riau dan Jambi, serta kinerja sektor

perdagangan yang masih terjaga ditengah terkendalanya aktivitas perdagangan akibat bencana asap di

sejumlah daerah di Sumbagteng.

Berbagai indikator ekonomi terakhir menunjukkan kinerja ekonomi Sumbagteng masih tumbuh relatif

stabil pada triwulan II 2014. Pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh kegiatan konsumsi baik rumah

tangga maupun pemerintah. Membaiknya daya beli masyarakat dan tahun politik di tahun 2014

menjadi pendorong konsumsi. Meningkatnya aktivitas konsumsi tersebut berdampak pada peningkatan

sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR). Di sisi lain, perbaikan kinerja ekonomi lebih lanjut

tertahan oleh perkembangan ekspor yang masih terbatas dan perkiraan kinerja lifting migas yang masih

fluktuatif. Untuk keseluruhan tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Sumbagteng diprakirakan mampu

tumbuh di kisaran 5,3%-5,8% (yoy).

Konsumsi


Perbaikan daya beli masyarakat seiring perbaikan harga CPO berdampak positif bagi peningkatan

konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga Sumbagteng pada triwulan I 2014 tercatat sebesar

6,1% (yoy), tumbuh meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,7% (yoy). Peningkatan

konsumsi RT terutama terjadi di Sumatera Barat dan Riau. Selain itu, penyelenggaraan sejumlah

kegiatan berskala nasional dan internasional antara lain hari raya Imlek dan Multilateral Naval Exercise

di Kepulauan Riau yang berlangsung pada triwulan I 2014 mampu mendorong konsumsi rumah tangga

tumbuh meningkat.

Perkembangan terakhir mengindikasikan konsumsi rumah tangga masih akan tumbuh menguat pada

triwulan II 2014. Hal ini antara lain tercermin dari hasil Survei Konsumen di Sumbar dan Riau dan hasil

liaison kepada beberapa pelaku usaha. Hasil Survei Konsumen menunjukkan Indeks Keyakinan

Konsumen (IKK) masih berada pada level yang tinggi karena ditopang oleh optimisme pelaku usaha dan

ketersediaan lapangan kerja seiring dengan stabilnya kondisi perekonomian dan pelaksanaan pemilu

(Grafik IV.2.1). Di samping itu, hasil liaison kepada beberapa pelaku usaha mengindikasikan penjualan

ritel akan terus meningkat memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Rencana

penyelenggaraan beberapa kegiatan berskala besar seperti Tour de Singkarak di Sumatera dan Bintan

Triathlon di Kepulauan Riau, serta MTQ XXV di Kepulauan Riau akan berdampak positif bagi


peningkatan konsumsi. Namun demikian, penguatan konsumsi tersebut diperkirakan masih terbatas

tercermin dari stabilnya pertumbuhan kredit konsumsi (Grafik IV.2.2).

Grafik IV.2.1. Indeks Keyakinan Konsumen Grafik IV.2.2. Penyaluran Kredit Konsumsi

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah melambat pada triwulan I 2014. Masih minimalnya belanja pemerintah di awal

tahun berdampak pada pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya mencapai 1,9% (yoy), menurun

dibandingkan triwulan IV 2013 sebesar 9,7% (yoy). Persiapan penyelenggaraan Pemilu legislatif tidak

memberikan dampak yang signifikan mengingat lambatnya pengesahan APBD di sebagian besar daerah.

Selain itu tertundanya penyaluran DBH migas di triwulan I karena beberapa penyesuaian yang tengah

dirumuskan oleh pemerintah pusat berdampak pada masih terbatasnya belanja daerah. Beberapa

daerah di Sumbagteng yang diperkirakan mengalami defisit pada tahun 2013 masih akan menghadapi

tantangan terkait risiko menurunnya pendapatan migas. Kondisi ini terlihat dari melambatnya

pertumbuhan simpanan dana milik Pemda di perbankan (Grafik IV.2.3).

Peningkatan konsumsi pemerintah diperkirakan mulai kembali meningkat pada triwulan II 2014. Mulai

terealisasinya dana bagi hasil yang sempat tertunda pada triwulan sebelumnya dapat berdampak positif

bagi peningkatan belanja daerah. Selain itu, realisasi beberapa proyek pemerintah akan turut

mendorong pengeluaran belanja daerah.

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Realisasi Perkiraan

Jasa Keuangan Angkutan&Komunikasi

PHR Bangunan Listrik,Gas&Air Bersih

Ind. Pengolahan Pertambangan Pertanian

SBT

Grafik IV.2.3. Perkembangan Simpanan Pemda di Bank Umum

Grafik IV.2.4. Realisasi dan Perkiraan Investasi Triwulan I 2014 (SKDU)

Investasi

Pertumbuhan investasi mengalami perlambatan pada triwulan I 2014. Investasi tumbuh 5,9% (yoy),

lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2013 sebesar 7,3% (yoy). Melambatnya investasi terutama


berasal dari domestik. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat mengalami penurunan nilai

dan jumlah proyek di triwulan I (Grafik IV.2.5). Berdasarkan hasil liaison, beberapa permasalahan yang

menghambat laju kenaikan investsi antara lain terkait terbatasnya penambahan luas areal perkebunan

sawit, masih rendahnya harga karet dunia serta keterbatasan bahan baku menahan keinginan investasi

oleh perusahaan-perusahaan di Riau. Perlambatan tersebut juga terkonfirmasi dari penurunan

pertumbuhan kredit investasi Sumbagteng dari 34,5% (yoy) di triwulan IV 2013 menjadi 30,4% di

triwulan I 2014 (Grafik IV.2.6).

Perlambatan investasi diprakirakan masih berlanjut di triwulan II 2014. Sebagian besar investasi hanya

dilakukan untuk perawatan dan peremajaan mesin industri. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia

Usaha (SKDU), kegiatan investasi baru akan meningkat di semester II 2014 (Grafik IV.2.4). Hal ini

diyakini karena pihak swasta melihat adanya faktor ketidakpastian politik terkait pelaksanaan pemilu.

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Grafik IV.2.5. Investasi PMA dan PMDN Grafik IV.2.6. Penyaluran Kredit Investasi


Ekspor

Kegiatan ekspor mengalami perlambatan dari tumbuh 6,8% (yoy) di triwulan IV 2013 menjadi 4,4%

(yoy) di triwulan I 2014. Walaupun harga CPO berada dalam tren yang meningkat (Grafik IV.2.9), hasil

produksi CPO sebagai komoditas ekspor utama Riau dan Sumbar mulai mengalami penurunan pasca

berakhirnya puncak masa panen kelapa sawit di akhir tahun 2013 (Grafik IV.2.7). Penurunan ekspor

juga berasal dari masih melemahnya harga karet dunia (Grafik IV.2.10).

Kinerja ekspor diprakirakan kembali melambat di triwulan II 2014. Tren kenaikan harga komoditas CPO

tidak cukup kuat mendorong nilai ekspor karena cenderung menurunnya stok kelapa sawit. Masuknya

masa tanam pada sebagian besar lahan perkebunan kelapa sawit membuat pelaku usaha di Riau dan

Sumbar tidak mampu memanfaatkan momentum penguatan harga. Masih rendahnya harga karet dan

batubara dunia turut mendorong pelemahan ekspor terutama di Jambi. Namun demikian, perlambatan

ekspor dapat sedikit tertahan oleh meningkatnya permintaan akan produk industri pengolahan

elektronik serta besi dan baja dari Kepulauan Riau.


Grafik IV.2.7. Perkembangan Nilai Ekspor Nonmigas dan Komoditas Utama

Grafik IV.2.8. Pertumbuhan Nilai Impor Menurut Kategori Barang

Impor

Aktivitas impor wilayah Sumbagteng pada triwulan II 2014 mengalami peningkatan. Impor Sumbagteng

tumbuh sebesar 2,1% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,5% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan impor terutama berasal dari impor barang modal (Grafik IV.2.8). Persiapan

pelaku usaha untuk melakukan investasinya di masa mendatang mulai terlihat. Peningkatan impor juga

terjadi seiring dengan tren penguatan nilai tukar Rupiah. Sementara itu, moderasi permintaan domestik

terus menahan laju impor barang konsumsi dan bahan baku.

Kebutuhan impor pada triwulan II 2014 diprakirakan masih mengalami kenaikan. Dengan membaiknya

kondisi perekonomian global, terutama negara mitra dagang, permintaan barang ekspor diperkirakan

membaik. Peningkatan ekspor, terutama untuk produk industri, akan meningkatkan kebutuhan bahan

baku yang umumnya masih bergantung dari impor. Selain itu kebutuhan pupuk untuk perkebunan

kelapa sawit, yang sebagian besar masih dipenuhi melalui impor, diprakirakan meningkat. Faktor

pendukung lainnya adalah mulai meningkatnya kegiatan investasi, yang membutuhkan barang modal,

pascapemilu.

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3

2011 2012 2013 2014

Harga TBS Harga CPO Dunia-sisi kanan

Rp/kg USD/MT

-

100

200

300

400

500

600

700

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3

2011 2012 2013 2014

Harga Bokar Harga Karet Dunia-sisi kanan

Rp/kg USD cent/kg

Sumber: Dinas Pertanian dan Bloomberg Sumber: Dinas Pertanian dan Bloomberg

Grafik IV.2.9. Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan CPO Dunia

Grafik IV.2.10. Harga Karet Mentah Domestik (Bokar) dan Karet Mentah Dunia


Sektor Pertanian

Kinerja sektor pertanian masih menunjukkan tren yang meningkat. Pada triwulan I 2014, sektor pertanian

Sumbagteng tumbuh sebesar 6,7% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2013 sebesar 6,3%

(yoy). Berbeda dengan dengan triwulan sebelumnya dimana subsektor perkebunan menjadi penopang

pertumbuhan, perbaikan di sektor pertanian pada periode ini ditopang oleh kinerja produksi tanaman

bahan makanan. Masuknya musim panen beberapa komoditas pertanian, terutama beras, mendorong

produksi pangan. Hal ini juga didukung oleh kenaikan harga gabah di Sumbagteng yang berimbas pada

membaiknya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan I 2014 (Grafik IV.2.11 dan Grafik IV.2.12).

Perlambatan di sektor pertanian diprakirakan mulai terjadi di triwulan II 2014. Masih berlangsungnya

masa trek tanaman perkebunan kelapa sawit dan cuaca yang lebih kering dengan curah hujan yang relatif

lebih rendah akibat kondisi Dipole Mode diprakirakan berdampak negatif terhadap produksi kelapa sawit.

Kondisi cuaca yang lebih kering juga berdampak pada menurunnya produksi karet di Jambi akibat

berkurangnya kandungan getah karet. Penurunan produksi juga merupakan imbas dari kebijakan yang

diambil oleh beberapa produsen utama yang tergabung di dalam Gabungan Pengusaha Karet Indonesia

(Gapkindo) untuk mengurangi produksi karet yang berorientasi ekspor sebesar 10%. Hal ini dilakukan

sebagai upaya untuk meningkatkan harga karet mentah di pasar internasional yang sedang dalam tren

menurun.

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2011 2012 2013 2014

Indeks

NTP Umum NTP Perkebunan NTP Tanaman Pangan

-10

0

10

20

30

40

50

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2011 2012 2013 2014

%, yoyRp/kg

Rata-rata Harga Gabah GKP Pertumbuhan-sisi kanan

Sumber: BPS, diolah Sumber: BPS Sumbar

Grafik IV.2.11. Indeks Nilai Tukar Petani Umum dan Sektor Perkebunan Sumbagteng

Grafik IV.2.12. Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Sumbar

Sektor Pertambangan

Kinerja pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang positif sejak triwulan III 2013 terus

berlanjut. Sektor pertambangan tumbuh 1,8% (yoy) di triwulan I 2014 dari sebelumnya 1,2% (yoy).

Peningkatan lifting minyak di Riau yang cukup tinggi menjadi sumber utama kenaikan pertumbuhan

sektor ini secara keseluruhan karena kontribusi Riau terhadap sektor pertambangan dan penggalian di

Sumbagteng mencapai 88%. Lifting minyak Riau meningkat sekitar 49,3 ribu barel per hari dibandingkan

dengan triwulan IV 2013 dan merupakan perolehan tertinggi sejak akhir tahun 2010 (Grafik IV.2.13).

Meningkatnya produktivitas tersebut tidak terlepas dari peningkatan investasi yang dilakukan industri

pertambangan. Hal tersebut terlihat dari tren pertumbuhan kredit sektor tersebut di Riau yang

meningkat pada triwulan IV 2013 (Grafik IV.2.14).

Sektor pertambangan dan penggalian diprakirakan melambat namun masih positif di triwulan II 2014.

Dari perkembangan terkini, lifting minyak di Riau terindikasi kembali menurun sehingga menahan kinerja


subsektor pertambangan. Sulitnya menjaga konsistensi produktifitas sumur-sumur minyak tua menjadi

permasalahan fundamental yang menyebabkan sektor pertambangan dan penggalian di Riau tumbuh

negatif dalam dua tahun terakhir. Namun meningkatnya investasi diharapkan dapat menjaga kinerja

sektor ini sebagaimana terindikasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang mengkonfirmasi

perbaikan kegiatan usaha (Grafik IV.2.15).

(10.0)

(5.0)

-

5.0

10.0

15.0

280

300

320

340

360

380

400

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 2013 2014

Lifting Pertumbuhan-sisi kanan

Ribu barel/hari % yoy

14.5%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5


2011 2012 2013 2014

Nominal Sumbagteng Pertumbuhan-sisi kanan

Pertumbuhan Riau-sisi kanan

Triliun Rp yoy

Sumber: Kementerian ESDM

Grafik IV.2.13. Lifting Minyak Riau Grafik IV.2.14. Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian


Pada triwulan I 2014, sektor industri pengolahan Sumbagteng tumbuh sebesar di 5,2% (yoy) relatif stabil

dibanding triwulan sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh meningkatnya kinerja pertumbuhan produksi

industri elektronik dan mesin-mesin industri yang sebagian besar berbasis ekspor dan berada di

Kepulauan Riau. Permintaan produk elektronik kembali normal di triwulan I 2014 setelah terjadi

penurunan permintaan ekspor dari Amerika Serikat dan Eropa di triwulan sebelumnya (Grafik IV.2.16).

Berdasarkan hasil liaison, membaiknya kinerja industri elektronik sejalan dengan informasi adanya inovasi

dan pengeluaran produk-produk elektronik baru oleh pelaku industri yang berdampak pada peningkatan

produksi dan penjualan. Perbaikan juga terlihat pada kinerja ekspor hasil produk industri mesin. Kondisi

ini seiring dengan peningkatan aktivitas eksplorasi maupun pengeboran minyak dan gas di Australia

mengingat sebagian besar produk mesin merupakan mesin pompa dan kompresor serta mesin pemanas

dan pendingin untuk keperluan kegiatan pengeboran minyak dan gas.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada triwulan II 2014 diperkirakan membaik terutama akibat

membaiknya perkembangan kegiatan industri di sentra kawasan industri Kepulauan Riau. Optimisme

tersebut dilandasi oleh informasi sejumlah perusahaan yang telah menerima pesanan dalam kontrak

jangka panjang. Selain peningkatan permintaan ekspor, beberapa perusahaan juga mulai melakukan

penggantian dan pengadaan mesin-mesin baru untuk mendukung varian produk elektronik baru yang

akan dikeluarkan. Perbaikan kinerja ekspor industri mesin diperkirakan juga masih berlangsung

mengingat proyek pemasangan fasilitas pengeboran minyak dan gas merupakan proyek dengan jangka

waktu yang panjang. Di sisi permintaan domestik, meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan

perbaikan daya beli dan peningkatan jumlah wisatawan diprakirakan mampu menopang industri

pengolahan di Sumbar.


-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Realisasi Perkiraan

Jasa Keuangan

Angkutan&Komunikasi PHR

Bangunan Listrik,Gas&Air Bersih

Ind. Pengolahan Pertambangan

Pertanian

SBT

(20)

0

20

40

60

80

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 2013 2014

Nilai Ekspor Produk Elektronik

g.Ekspor Brg. Elektronik-sisi kanan

Juta US$ % yoy

Grafik IV.2.15. Realisasi dan Perkiraan Kegiatan Usaha Triwulan I 2014 (SKDU)

Grafik IV.2.16. Nilai Ekspor Produk Elektronik


Laju inflasi Sumbagteng terus mengalami penurunan sejak awal tahun sampai dengan bulan April

2014. Inflasi Sumbagteng tercatat sebesar 7,42% (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan akhir tahun

2013 yang mencapai 9,11% (yoy). Melimpahnya pasokan bahan makanan terutama beras, cabai merah,

dan bawang merah akibat musim panen dan cuaca yang kondusif menjadi faktor berkurangnya tekanan

inflasi, khususnya di Sumatera Barat (Sumbar) (Grafik IV.2.17). Kondisi tersebut didukung dengan

stabilnya inflasi kelompok inti seiring dengan permintaan masyarakat yang moderat (Grafik IV.2.18). Di

sisi lain, penurunan inflasi lebih lanjut tertahan oleh sedikit meningkatnya inflasi di kelompok

administered prices akibat kenaikan fuel surcharge tarif angkutan udara.

Dengan perkembangan tersebut, tekanan inflasi secara tahunan diprakirakan masih cenderung

menurun pada triwulan II 2014. Selain pasokan bahan makanan yang masih terjaga, menurunnya laju

inflasi juga disebabkan oleh base effect inflasi triwulan II 2013 yang tinggi imbas dari kebijakan

kenaikan harga BBM bersubsidi di akhir Juni 2013. Namun demikian, terdapat sejumlah faktor risiko

yang berpotensi memberikan tekanan inflasi di antaranya tekanan permintaan akibat aktifitas pemilu,

liburan sekolah, dan periode bulan puasa serta tekanan harga akibat rencana kenaikan Tarif Tenaga

Listrik (TTL) untuk sektor industri oleh Pemerintah.

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik IV.2.17. Perkembangan Inflasi Sumbagteng dan Nasional

Grafik IV.2.18. Disagregasi Inflasi Sumbagteng



Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumbagteng

meningkatkan koordinasi pengendalian inflasi guna menjamin terjaganya level inflasi, salah satunya

melalui Rapat Koordinasi Wilayah pada awal bulan April 2014. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan

beberapa kesepakatan, yaitu: (1) melakukan pemetaan dan updating informasi surplus dan kebutuhan

daerah komoditas utama, (2) melakukan identifikasi terhadap produsen atau pedagang bahan pangan

yang berpotensi untuk bermitra dengan produsen atau pedagang daerah lain, (3) berupaya untuk

menganalisa kapasitas produksi untuk setiap produsen dan kebutuhan impor untuk setiap importir

khususnya untuk Provinsi Kepri, (4) melanjutkan pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan

Strategis (PIHPS), (5) berupaya untuk memitigasi risiko El Nino, (6) menyiapkan langkah antisipasi atas

kemungkinan kenaikan LPG 12 kg di waktu mendatang, (7) menghindari penerbitan peraturan-

peraturan daerah yang berpotensi menghambat arus distribusi barang antar provinsi, (8) meningkatkan

koordinasi dengan Legislatif agar lebih memberikan dukungan terhadap program-program TPID, (9)

mengintensifkan pemantauan harga-harga bahan makanan secara periodik agar dapat ditindaklanjuti

secara cepat melalui kebijakan pemerintah daerah seperti operasi pasar, dan (10) membuka opsi agar

pemerintah daerah dapat menganggarkan operasi pasar untuk komoditas selain beras dalam rangka

meningkatkan efektifitas pengendalian inflasi serta dianjurkan dapat mengalokasikan anggaran untuk

kebijakan beras miskin otonom dan pasar murah.



Penyaluran kredit kepada sektor utama di wilayah Sumbagteng mengalami perlambatan pada triwulan I

2014. Berdasarkan informasi sejumlah perusahaan, preferensi sektor usaha untuk menggunakan dana

pinjaman bank cenderung rendah. Namun, pertumbuhan kredit di sektor industri pengolahan masih

berada di level yang tinggi mencapai 24,2% (yoy) (Grafik IV.2.19). Dari empat sektor utama di

Sumbagteng, sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor yang pembiayaan kreditnya paling

rendah, yaitu 1,7% dari total kredit sebesar Rp174,8 triliun. Pelaku usaha cenderung untuk

menggunakan dana sendiri maupun dana dari perusahaan induk. Sementara itu, penyaluran kredit lebih

banyak terserap untuk sektor perdagangan dengan pangsa sebesar 19,9%, sektor pertanian sebesar

13,0% dan sektor industri pengolahan sebesar 11,9%. Secara kualitas, penyaluran kredit yang diberikan

kepada sektor utama mengalami penurunan. Hal tersebut tercermin dari nonperforming loan (NPL)

sektor pertambangan dan sektor perdagangan yang memburuk (Grafik IV.2.20). Penurunan kualitas

kredit sektor pertambangan diindikasi karena kelesuan produksi batubara di Jambi akibat tren

menurunnya harga batubara internasional dan adanya peraturan daerah yang mengatur jalur khusus

pengangkutan batubara.


Grafik IV.2.19. Pertumbuhan Kredit Sektor Utama Grafik IV.2.20. Perkembangan NPL Kredit Sektor Utama


Kredit yang disalurkan kepada sektor rumah tangga di Sumbagteng menunjukkan peningkatan pada

triwulan I 2014. Pertumbuhan kredit rumah tangga tercatat sebesar 12,1% (yoy), meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,6% (yoy). Peningkatan tersebut berasal dari Kredit

Kendaraan Bermotor (KKB) yang mampu tumbuh positif untuk pertama kalinya sejak triwulan IV 2012

(Grafik IV.2.21). Selain itu, pertumbuhan kredit juga bersumber dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang

terus melanjutkan penguatan. Menguatnya daya beli masyarakat seiring dengan tren kenaikan harga

komoditas CPO di tengah tekanan inflasi yang mereda berdampak pada meningkatnya konsumsi non

makanan. Dari total kredit konsumsi yang telah disalurkan sebesar Rp61,8 triliun sampai dengan Maret

2014, pangsa kredit KPR dan KKB masing-masing mencapai 18,3% dan 7,4%. Penguatan kredit kepada

sektor rumah tangga didukung oleh kualitas kredit yang terjaga. Walaupun NPL KPR mengalami

kenaikan, NPL kredit rumah tangga secara keseluruhan stabil di level yang rendah (Grafik IV.2.22).

Grafik IV.2.21. Perkembangan NPL Kredit RT Grafik IV.2.22. Pertumbuhan Kredit RT


Laju pertumbuhan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumbagteng mengalami

kenaikan pada triwulan I 2014. Kredit UMKM tercatat sebesar Rp50,6 triliun tumbuh 18,8% (yoy),

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15,3% (yoy) (Grafik IV.2.23). Sektor perdagangan

dan sektor pertanian merupakan pengguna kredit UMKM terbesar di Sumbagteng dengan porsi

mencapai 45,3% dan 20,6%. Di tengah peningkatan kredit UMKM, kualitas kredit mengalami penurunan

dengan tingkat NPL yang mulai perlu untuk diwaspadai di level 4,7%. Adapun NPL tertinggi terjadi di

Sumbar sebesar 6,7% sementara NPL terendah tercatat di Kepulauan Riau sebesar 2,8%. Belum kuatnya


UMKM sektor perdagangan di Sumbar berdampak pada rentannya pelaku usaha terhadap siklus

perekonomian.

18.8

4.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0

10

20

30

40

50

60


2011 2012 2013 2014

g.UMKM NPL-sisi kanan

%,yoy %

(30)

(20)

(10)

0

10

20

30

40

50

60

0

50

100

150

200

250

I II III IV I II III IV I

2012 2013 2014

%, yoyTriliun Rp

Total Transaksi RTGS Pertumbuhan-sisi kanan

Grafik IV.2.23. Pertumbuhan Kredit UMKM dan NPL UMKM

Grafik IV.2.24. Perkembangan Transaksi RTGS


Aktivitas sistem pembayaran di Sumbagteng mengalami penurunan pada triwulan I 2014, baik transaksi

melalui Realtime Gross Settlement (BI-RTGS) maupun melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

(SKNBI). Bencana kabut asap di Riau terindikasi mengurangi transaksi masyarakat. Hal tersebut terlihat

dari penurunan transaksi RTGS dan kliring yang signifikan di Riau. Penurunan transaksi RTGS di Riau

mencapai Rp28,1 triliun dari penurunan total Rp35,4 triliun di Sumbagteng (Grafik IV.2.24). Sementara

itu, penurunan kliring di Riau mencapai Rp1 triliun dari penurunan total sebesar Rp1,3 triliun di

Sumbagteng (Grafik IV.2.25). Selain itu, berkurangnya aktifitas masyarakat paska meningkatnya

kegiatan transaksi di akhir tahun turut berdampak pada menurunnya kinerja sistem pembayaran.

Secara karakteristik, transaksi RTGS di Sumbagteng relatif berimbang antara aliran dana yang masuk ke

perbankan Sumbagteng dan yang keluar dari perbankan Sumbagteng.

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2012 2013 2014

Triliun Rp

Outflow Inflow Net Inflow/(Outflow)

Grafik IV.2.25. Perkembangan Transaksi SKNBI Grafik IV.2.26. Perkembangan Pengedaran Uang


Pengedaran uang tunai di Sumbagteng mencatat aliran uang kartal yang masuk (inflow) di triwulan I

2014 (Grafik IV.2.26). Masyarakat kembali menyimpan dananya di perbankan pada awal tahun setelah

menarik dana pada triwulan sebelumnya sejalan dengan kebutuhan meningkat pada masa liburan Natal

dan tahun baru. Netinflow yang terjadi dikarenakan oleh meningkatnya netinflow Sumbar dan

menurunnya netoutflow di Riau, Kepulauan Riau dan Jambi.




Perekonomian Sumbagteng mengawali tahun dengan kinerja yang positif. Kinerja ekspor yang mencatat

perbaikan seiring dengan meningkatnya harga komoditas CPO dunia dan permintaan eksternal

menopang pertumbuhan ekonomi Sumbagteng. Selain itu, meningkatnya lifting minyak di Riau

memberikan harapan baru setelah sektor pertambangan dan penggalian terus berada dalam tren yang

menurun sejak tahun 2012.

Mencermati perkembangan tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi Sumbagteng diprakirakan

cenderung bias ke atas dari prakiraan sebelumnya dengan tumbuh pada kisaran 5,3% - 5,8% (yoy) untuk

keseluruhan tahun 2014 (Tabel IV.2.1). Berdasarkan komponen permintaan, konsumsi masyarakat dan

ekspor menjadi penggerak utama ekonomi Sumbagteng. Daya beli masyarakat menguat di tengah

meredanya tekanan inflasi. Sementara itu, kenaikan ekspor terjadi seiring dengan meningkatnya harga

komoditas dan menguatnya permintaan eksternal. Dari sisi lapangan usaha, lifting minyak dan harga

komoditas CPO yang meningkat membuat roda pertumbuhan berasal dari sektor pertambangan dan

penggalian serta sektor pertanian.

Prospek Inflasi

Dari sisi harga, laju inflasi pada tahun 2014 diprakirakan mengalami penurunan dibandingkan tahun

2013, yakni pada rentang 5,1% - 5,6% (yoy). Meredanya inflasi ke depan terutama bersumber dari

kelompok administered prices dan volatile foods. Tidak adanya kebijakan kenaikan harga energi

strategis yang signifikan di tahun 2014 dan membaiknya pasokan bahan pangan sejak awal tahun

berdampak pada minimalnya tekanan inflasi. Namun demikian, masih terdapat risiko inflasi terutama

gangguan cuaca akibat Dipole Mode yang berdampak pada musim kemarau yang lebih kering dan dapat

mempengaruhi pasokan pangan di semester II 2014.



PDRB (%,yoy) 5.9 5.2 4.7 4.5 4.2 5.0 4.6 5.4 5.4 5.3 - 5.8 5.3 - 5.8 5.3 - 5.8

Sisi Permintaan

Konsumsi 5.7 6.2 6.8 6.1 5.3 6.3 6.1 5.5 7.7 7.6 - 8.1 6.3 - 6.8 6.7 - 7.2

Konsumsi swasta 5.5 6.3 7.4 6.8 5.9 5.7 6.4 6.1 7.8 7.6 - 8.1 7.1 - 7.6 7.1 - 7.6



Ekspor 7.8 3.1 0.4 (0.2) 0.1 6.8 1.8 4.4 2.9 4.0 - 4.5 1.4 - 1.9 3.0 - 3.5

Impor 8.8 5.5 3.2 1.4 1.6 1.5 1.9 2.1 2.4 5.3 - 5.8 6.5 - 7.0 4.0 - 4.5

Sisi Produksi


Sektor pertambangan & penggalian 3.3 (0.4) (4.1) (1.6) 0.4 1.2 (1.0) 1.8 1.5 1.2 - 1.7 1.2 - 1.7 1.3 - 1.8



Bangunan 10.5 11.9 11.5 9.2 8.4 9.4 9.6 9.1 7.6 8.1 - 8.6 7.9 - 8.4 8.1 - 8.6




Jasa-jasa 7.8 7.6 6.9 7.3 6.1 6.7 6.8 5.3 6.5 5.9 - 6.4 5.6 - 6.1 5.7 - 6.2

Inflasi IHK (%,yoy) 4.4 3.2 5.0 5.5 8.2 9.1 9.1 7.9 7.0 5.15 - 5.65 5.05 - 5.55 5.05 - 5.55


Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Wilayah2011 2012

2013 2014


Bagian IV.3 Perekonomian Sumatera Bagian Utara

PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) pada triwulan I 2014 secara agregat

tumbuh 5,1% (yoy) atau melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (5,4%, yoy). Melambatnya

pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dialami baik oleh Provinsi Aceh maupun di Provinsi Sumatera

Utara. Di kedua provinsi tersebut kinerja ekspor dan investasi menjadi faktor yang menyebabkan realisasi

pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Di samping itu, erupsi Gunung Sinabung yang terjadi pada

awal tahun 2014 turut memengaruhi aktivitas produksi di wilayah ini sehingga berdampak pada capaian

pertumbuhan ekonomi yang melambat. Sementara itu, konsumsi rumah tangga di kedua provinsi masih

cenderung menguat sehingga menahan perlambatan ekonomi lebih lanjut di kedua provinsi tersebut.

Pada triwulan II 2014, perekonomian wilayah Sumbagut diprakirakan dapat tumbuh lebih tinggi

dibandingkan dengan sebelumnya. Keyakinan konsumen yang masih cenderung menguat diperkirakan

dapat mendorong kinerja konsumsi rumah tangga untuk tumbuh meningkat. Hal ini juga didukung oleh

cenderung meningkatnya daya beli masyarakat seiring dengan meningkatnya aktivitas produksi. Di

samping itu, beberapa kegiatan berskala besar yang terselenggara pada triwulan II 2014 – termasuk

penyelenggaraan Pemilu – diperkirakan turut berdampak positif bagi perbaikan ekonomi di Sumbagut.

Sementara itu, ekspor diperkirakan masih cenderung melambat terkait dengan masih terbatasnya kinerja

produksi hasil perkebunan.

Konsumsi


Konsumsi rumah tangga wilayah Sumbagut pada triwulan I 2014 tumbuh meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya. Peningkatan konsumsi rumah tangga terjadi baik pada konsumsi rumah tangga di

Provinsi Aceh maupun di Provinsi Sumatera Utara. Menguatnya konsumsi rumah tangga ini turut

dipengaruhi oleh membaiknya optimisme masyarakat seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat

dan cenderung menurunnya tekanan inflasi dalam beberapa waktu terakhir (Grafik IV.3.1). Meredanya

tekanan inflasi ini berdampak positif pada meningkatnya nilai tukar petani (Grafik IV.3.2).

3

4

5

6

7

8

9

80859095

100105110115120125130


2011 2012 2013 2014

%indeks IKK gKonsumsi (PDRB)

0

5

10

15

20

25

30

35

9596979899

100101102103104105


2011 2012 2013 2014

%, yoyIndeks NTP Petani Sumbagut gKredit Konsumsi (skala kanan)

Sumber: BPS Provinsi Sumut dan Aceh, diolah

Grafik IV.3.1. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Grafik IV.3.2. Indeks Nilai Tukar Petani dan Pertumbuhan Kredit Konsumsi


Penguatan konsumsi rumah tangga diprakirakan masih terus berlanjut hingga triwulan II 2014.

Meningatnya aktivitas perdagangan dan penyelenggaraan Pemilu diprakirakan dapat mendorong

kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga lebih lanjut. Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang

dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan penjualan ritel yang cenderung meningkat di awal triwulan II

2014. Selain itu, optimisme masyarakat diperkirakan masih akan terus terjaga sehingga dapat berdampak

positif bagi kenaikan konsumsi rumah tangga lebih lanjut.

Konsumsi Pemerintah

Berbeda dengan pola musimannya, pada triwulan I 2014, konsumsi pemerintah masih tumbuh lebih

tinggi yakni sebesar 4,1% dibandingkan dengan triwulan IV 2013 (3,9%). Meningkatnya konsumsi

pemerintah pada triwulan I 2014 dibandingkan dengan triwulan IV 2013 diperkirakan terkait dengan

pengeluaran terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu. Aktivitas konsumsi pemerintah diperkirakan

semakin meningkat terkait dengan sarana dan prasarana Pemilu. Hal tersebut meningkatkan

pertumbuhan konsumsi pemerintah dari 3,9% pada triwulan IV 2014 menjadi sebesar 4,1%. Memasuki

triwulan II 2014, kenaikan konsumsi pemerintah diperkirakan cenderung lebih tinggi antara lain terkait

dengan peningkatan realisasi belanja infrastruktur yang cenderung meningkat di triwulan II 2014. Selain

itu, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden diperkirakan masih akan turut mendorong

kenaikan belanja pemerintah.

Investasi

Kinerja pertumbuhan investasi di wilayah Sumbagut pada triwulan I 2014 lebih lambat jika dibandingkan

dengan realisasi investasi triwulan IV 2013. Pada triwulan I 2014 pertumbuhan investasi tercatat sebesar

4,4% lebih rendah dibanding realisasi triwulan IV 2014 yang mencapai 5,0%. Relatif turunnya kegiatan

investasi ini terutama terjadi di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami penurunan dari sebesar 4,7%

pada triwulan IV 2013 menjadi sebesar 3,9% pada triwulan I 2014. Pelaku usaha di Sumatera Utara

cenderung menahan aktivitas investasi karena masih menunggu hasil pemilu. Penurunan investasi di

wilayah Sumbagut sejalan dengan cenderung menurunnya impor barang modal (Grafik IV.3.3)

Perkembangan beberapa indikator terkini mengindikasikan kegiatan investasi pada triwulan II 2014

berpotensi cenderung kembali meningkat. Hal ini terindikasi antara lain dari meningkatnya penyaluran

semen di wilayah Sumbagut (Grafik IV.3.4). Tingginya realisasi semen diperkirakan dapat mendorong

investasi fisik terutama terkait dengan penyelesaian infrastuktur penghubung diantaranya pembangunan

jalan tol ruas Medan – Tebing Tinggi, ruas Medan – Binjai, Pengembangan Jalan Akses Kuala Namu Tahap

II (14 Km) dan fly over Tahap I dan II (2 jembatan 1 Km). Beberapa rencana ekspansi yang akan dilakukan

oleh pelaku usaha seperti pengembangan fasilitas pengolahan sawit di Sei Mangkei dan penyelesaian

proyek PLTU di Aceh akan turut berdampak pada kenaikan kinerja investasi triwulan mendatang.



Ekspor

Kegiatan ekspor luar negeri pada triwulan I 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya. Menurunnya ekspor luar negeri di wilayah Sumbagut terutama disebabkan oleh

berkurangnya ekspor LNG di Aceh dan juga perkembangan ekspor beberapa komoditas perkebunan yang

masih cenderung terbatas terkait belum cukup membaiknya harga di pasar global. Di samping itu, faktor

produksi yang beberapa komoditas perkebunan yang cenderung menurun terkait kendala cuaca

diperkirakan turut memengaruhi perkembangan ekspor Sumbagut.

Tren penurunan ekspor luar negeri Sumbagut diprakirakan masih berlanjut hingga triwulan II 2014.

Penurunan tersebut disebabkan oleh belum membaiknya harga ekspor utama seperti karet serta

melimpahnya stok komoditas tersebut di China sehingga membuat permintaan cenderung masih

terbatas. Penurunan ekspor CPO diprakirakan juga berasal dari kebijakan dalam melakukan penyesuaian

biaya impor CPO yang diterapkan oleh beberapa negara mitra dagang.

Impor

Dari sisi impor luar negeri, realiasasi impor Sumbagut sampai dengan triwulan I 2014 lebih rendah dari

periode sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan provinsi, rendahnya impor Sumbagut pada triwulan I 2014

didorong oleh turunnya impor luar negeri di Provinsi Sumatera Utara dari 6,6% pada triwulan IV 2013

menjadi 4,8% pada triwulan I 2014. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha, pelemahan

impor Sumatera Utara merupakan dampak dari pergerakan nilai tukar rupiah.

Perlambatan impor Sumbagut diprakirakan masih berlanjut hingga triwulan II 2014. Penurunan impor

terutama terjadi pada kelompok bahan baku. Impor bahan baku mengalami penurunan 12% (yoy) secara

nilai dan mengalami penurunan 11,8% (yoy) secara volume. Selain itu, impor barang modal juga

mengalami penurunan terkait dengan kinerja industri pengolahan di wilayah Sumbagut yang melambat.

Perilaku pelaku usaha Industri pengolahan yang masih menahan kegaiatan produksinya berdampak pada

turunnya impor luar negeri secara umum.

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2012 2013 2014

persen %juta USD

Impor Barang Modal (juta USD) Impor Barang Modal (ribu Ton)

Growth Value % (yoy) Growth Volume % (yoy)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2012 2013 2014

persen %ribu ton

Sumut Aceh Pertumbuhan (yoy)

Sumber :ASI (Asosiasi Semen Indonesia)

Grafik IV.3.3. Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan Grafik IV.3.4. Perkembangan Realiasasi Semen Sumbagut



Sektor Pertanian

Kinerja sektor pertanian pada triwulan I 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kinerja

sektor ini triwulan sebelumnya. Turunnya sektor pertanian terutama didorong rendahnya realisasi

pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Aceh yang melambat dari 4,4% pada akhir tahun lalu menjadi

hanya sebesar 2,6% pada triwulan I 2014. Sementara itu pertumbuhan sektor ini di Provinsi Sumatera

Utara relatif stabil pada kisaran 2,9%. Turunnya pertumbuhan di propinsi Aceh disebabkan karena

terjadinya gagal panen akibat kekeringan di beberapa daerah di Aceh seperti Kabupaten Pidie, Bireuen,

Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Pidie Jaya yang menurunkan produksi

beras.

Kondisi sektor pertanian pada triwulan II 2014 diperkirakan meningkat jika dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Optimisme peningkatan sektor ini pada triwulan II 2014 terutama bersumber dari sub

sektor tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Mulai pulihnya areal pertanian yang terkena dampak

Letusan Gunung Sinabung diperkirakan menjadi pendorong utama meningkatnya optimisme dari

tanaman pangan. Sementara itu, optimisme dari sub sektor perkebunan di triwulan II 2014 diperkirakan

sebagai pengaruh mulai meningkatnya harga komoditas internasional khususnya CPO. Perkiraan masih

tumbuhnya sektor pertanian juga didukung dengan masih tingginya penyaluran kredit terhadap sektor

pertanian yang sampai akhir triwulan I 2014 meningkat sebesar 18,2% (yoy). Sebagian besar penyaluran

kredit sektor pertanian disalurkan ke sub sektor perkebunan. (Grafik IV.3.5 dan Grafik IV.3.6).

0

10

20

30

40

50

60

70

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000


2011 2012 2013 2014

persen %milyar Rp

Sumut Aceh Growth % (yoy)

0

50

100

150

200

250

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000


2011 2012 2013 2014

indeks %milyar RpKredit Sawit Kredit Karet

Growth Sawit % (yoy) Growth Karet % (yoy)

Grafik IV.3.5. Kredit Sektor Pertanian Umum Grafik IV.3.6. Penyaluran kredit Sawit dan Karet


Kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan I 2014 tumbuh meningkat menjadi 4,5% dari triwulan

sebelumnya yang sebesar 4,3%. Meningkatnya kinerja di sektor industri pengolahan terutama

dipengaruhi oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga. Beberapa pelaku usaha di bidang tersebut

menyatakan bahwa masih kuatnya konsumsi mendorong peningkatan kegiatan industri pengolahan

mereka. Pertumbuhan sektor ini juga didukung oleh tingginya penyaluran kredit perbankan ke sektor

industri pengolahan pada triwulan I 2014 yang mengalami peningkatan hingga 30% (yoy). Optimisme

industri pengolahan Sumbagut pada triwulan I 2014 tercermin dari peningkatan volume dan nilai ekspor

manufaktur wilayah Sumbagut.

Pada triwulan II 2014 kinerja sektor industri pengolahan diperkirakan cenderung kembali tumbuh

melambat. Hal ini terindikasi dari volume impor bahan baku di wilayah Sumbagut yang turun 11,8%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan kredit kepada sektor industri yang juga tumbuh melambat.


Di samping itu, prospek ekspor luar negeri yang masih terbatas diperkirakan turut memengaruhi kinerja

industri pengolahan.


Perkembangan kinerja sektor PHR pada triwulan I 2014 mengalami perlambatan jika dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya. Melambatnya sektor PHR terkait dengan kinerja ekspor luar negeri yang

masih cenderung terbatas selama triwulan laporan. Di samping itu, minimalnya dampak dari aktivitas

terkait Pemilu dan imbas dari erupsi Gunung Sinabung terindikasi dari rendahnya tingkat hunian kamar

hingga akhir triwulan I 2014. Selama pelaksanaan Pemilu kali ini relatif tidak ada pengumpulan masa

dalam jumlah besar atau penggunaan hotel sebagai tempat berkampanye. Pelaku usaha perhotelan

memperkirakan tingkat hunian kamar cenderung stagnan, bahkan menurun. Beberapa hotel menyatakan

pengunjung yang berasal dari dunia usaha justru menahan aktivitas bisnisnya dan lebih memilih untuk

menunggu hingga kondisi kembali stabil dan jelas pasca Pemilu 2014.

Kondisi sektor PHR pada triwulan II 2014 diperkirakan akan meningkat apabila dibandingkan dengan

triwulan sebelumnya. Masuknya masa liburan sekolah pada triwulan II 2014 dan aktivitas punggahan

yang merupakan perayaan ziarah kubur sebelum ramadhan diperkirakan juga akan mendorong

peningkatan sektor PHR di Sumbagut. Perkiraan peningkatan sektor PHR ini juga didukung oleh positifnya

hasil Survei Konsumen, terutama dari peningkatan indeks penghasilan saat ini yang mengalami

peningkatan 1,5% dibandingkan dengan triwulan I 2014. Selain itu, optimisme sektor PHR juga tercermin

dari peningkatan indeks Penjualan eceran yang meningkat 2,76% (mtm) dan 15,9% (yoy). Meningkatnya

penyaluran kredit perbankan ke sektor PHR yang masih mengalami peningkatan 22,8% (yoy) diperkirakan

ikut mendorong meningkatnya kinerja sektor ini pada triwulan II 2014.

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

50

100

150

200

250

Jan

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Me

i

Jun

Jul

Ag

ust

Se

p

Ok

t

No

p

De

s

Jan

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Me

i

Jun

Jul

Ag

ust

Se

p

Ok

t

No

p

De

s

Jan

Fe

b

Ma

r

Ap

r

2012 2013 2014

persen %Indeks

Indeks SPE Growth mtm (%) Growth yoy (%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000


2011 2012 2013 2014

persen %milyar Rp

Sumut Aceh Growth % (yoy)

Grafik IV.3.7. Indeks Penjualan Eceran Grafik IV.3.8. Kredit Sektor PHR


Inflasi wilayah Sumbagut hingga bulan April 2014 mengalami penurunan seiring dengan koreksi beberapa

komoditas pangan. Realisasi inflasi Sumbagut pada akhir bulan April bahkan dapat lebih rendah dari

realisasi inflasi inflasi (Grafik IV.3.9 dan Grafik IV.3.10). Terus menurunnya inflasi di Sumbagut

dipengaruhi terutama oleh melimpahnya pasokan beberapa komoditas penyumbang inflasi seperti beras,

bawang merah dan cabai merah. Di beberapa daerah di wilayah ini, melimpahnya pasokan beberapa

komoditas pangan berasal dari pasokan impor sehingga mendukung terjadinya deflasi pada kelompok

pangan. Di samping itu, mulai masuknya masa panen di beberapa daerah sentra produksi turut

mendorong kenaikan pasokan pangan di Sumatera Utara dan Aceh.


Pada triwulan II 2014 diperkirakan tekanan inflasi Sumbagut masih terus cenderung menurun. Lebih

rendahnya tekanan inflasi disebabkan oleh stabilnya harga berbagai komoditas pangan dan meredanya

tekanan pada kelompok administered prices. Hal ini didukung oleh masih cukup melimpahnya pasokan

komoditas pertanian seperti cabai merah, bawang merah, dan beras. Selain itu, kondisi cuaca yang

mendukung di pantai timur dan pantai barat Sumbagut diperkirakan berdampak positif bagi pasokan ikan

segar sehingga harga sub kelompok ikan segar di Sumbagut dapat terjaga. Berbagai upaya yang

ditempuh oleh TPID untuk menjaga stabilitas harga turut berkontribusi positif pada perkembangan inflasi

Sumbagut ke depan.

Sumber: BPS, diolah

Sumber: BPS, diolah

Grafik IV.3.9. Inflasi Sumbagut vs Nasional Grafik IV.3.10. Inflasi Kota di Sumbagut vs Nasional


Menjelang pertengahan tahun 2014 TPID hampir setiap Kabupaten/Kota di wilayah Sumbagut telah

terbentuk TPID daerah. Kerjasama yang baik dengan Pemerintah daerah dalam pembentukan TPID ini

diharapkan terus berlanjut terutama untuk dalam mensukseskan kegiatan TPID. Langkah Provinsi

Sumatera Utara dalam meluncurkan PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) dengan nama

“SiHarapanKu” (Sistem Informasi Harga Pangan dan Komoditas Utama) akan diikuti oleh TPID Provinsi

Aceh dan akan diintegrasikan dengan PIHPS Sumatera Utara. Diharapkan dengan pembuatan PIHPS ini,

upaya TPID untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi harga dapat semakin baik.

1. Langkah lain yang akan dilakukan tim TPID di wilayah Sumbagut dalam melakukan pengendalian

harga diantaranya adalah:

2. Melakukan update pemetaan data surplus defisit komoditas utama penyumbang inflasi di Sumatera

Utara maupun Aceh untuk tahun 2013. Berdasarkan pemetaan tersebut, masing-masing TPID

Kabupaten/Kota akan memfasilitasi perdagangan antar daerah dengan mengarahkan komoditas

yang surplus ke daerah tetangga yang mengalami kekurangan pasokan komoditas.

3. Untuk semakin meningkatkan pengendalian inflasi, TPID Kabupaten/Kota diwilayah Sumbagut

berencanauntuk membangun sistem logistik yang terintegrasi di wilayah Sumatera Bagian Utara.

4. Lebih memanfaatkan dan mensosialisasikan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)

“SiharapanKu” (www.hargasumut.org) yang telah terbentuk pada awal tahun lalu di daerahnya

masing-masing sebagai upaya meminimalisasi perbedaan tingkat harga dari produsen ke konsumen

untuk mencapai kestabilan harga di pasar.

5. TPID di seluruh Sumbagut sepakat untuk memonitor perkembangan harga yang ada pada PIHPS

sebagai leading indicator dalam rapat pengendalian inflasi oleh TPID.


6. TPID di seluruh Sumbagut sepakat untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah terutama terkait

dengan pembangunan infrastruktur dan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat terutama yang

berhubungan dengan penguatan kembali peran BULOG, Koperasi dan BUMD di pusat maupun

daerah.

7. Mempercepat kerjasama antardaerahterutamadalam memperkuat dan meningkatkan produksi

pangan strategis yang potensial di setiap Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Sumbagut.

8. Sementara itu hal-hal yang perlu diperhatikan terutama terkait dengan pengendalian inflasi adalah :

9. Antisipasi terhadap tingginya inflasi terutama terkait dengan perayaan Hari Raya Lebaran dan Tahun

Ajaran Baru Sekolah.

10. Kemungkinan tekanan dari kelompok administered prices terutama terkait dengan kebijakan

pemerintah pada tarif listrik, harga gas, dan subsidi BBM.

11. Kemungkinan terjadinya masa kemarau panjang yang terkait dengan EL Nino yang dapat berdampak

pada pengurangan komoditas pertanian.

12. Kemungkinan dampak dari Pemilu Presiden pada peningkatan inflasi daerah.



Pembiayaan kegiatan pada sektor Korporasi di triwulan I-2014 khususnya sektor lapangan usaha berupa

kredit yang diterima dari Bank Umum masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik meskipun

melambat. Kredit yang disalurkan Perbankan pada 3 sektor utama di Sumbagut (Pertanian, Industri

Pengolahan, dan Perdagangan Hotel dan Restoran/PHR) masih cukup baik, meningkat 17,4% jika

dibandingkan dengan penyaluran kredit pada tahun sebelumnya. Sektor Utama Sumbagut yang

mengalami peningkatan penyaluran kredit tertinggi adalah sektor PHR yang meningkat 25,3% (yoy).

Pertumbuhan penyaluran kredit sektor utama tertinggi berikutnya adalah sektor pertanian (22,8%) dan

Industri pengolahan (19,3%). Sementara itu, pada triwulan I 2014 indikator Non Performing Loans (NPL)

kredit pada sektor lapangan usaha di wilayah Sumbagut menunjukkan kondisi yang realtif stabil dan

berada pada kisaran 3%. Berdasarkan tiga sektor utama Sumbagut, NPL kredit sektor pertanian dan

industri pengolahan relatif stabil aman, sedangkan NPL Kredit PHR meningkat dibandingkan posisi

triwulan IV 2013, meskipun masih berada dibawah batas aman. Meningkatnya NPL Kredit PHR diduga

sebagai dampak menurunnya transaksi perdagangan, khususnya perdagangan yang terkait dengan

produk hasil-hasil pertanian, dan pariwisata diwilayah Sumbagut terkait erupsi Gunung Sinabung.


Kredit konsumsi yang disalurkan kepada sektor ekonomi bukan lapangan usaha Rumah Tangga (RT) di

wilayah Sumbagut secara nominal terus mengalami peningkatan hingga akhir Maret 2014, walapun tidak

setinggi pertumbuhan periode sebelumnya. Berdasarkan kelompoknya, kredit yang diterima RT terutama

digunakan untuk kredit kepemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor. Penyaluran kredit untuk

pembiayaan kepemilikan rumah dan kendaraan bermotor mengalami peningkatan 13,3% dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Penerapan Loan to Value (LTV) oleh Bank Indonesia sejak Juni 2012

berdampak pada penurunan penyaluran kredit hingga awal tahun 2013. Walapun masih berdampak,

tetapi dampak kebijakan LTV terutama pada kepemilikan rumah relatif menurun pada tahun 2013. Untuk

kredit kepemilikan kendaraan bermotor, penyaluran kredit terus mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan sebelum penerapan LTV. Berdasarkan Non Performing Loan (NPL), tingkat NPL KPR


relatif meningkat sejak tahun 2012 walau masih dalam kisaran yang cukup rendah (di bawah 5%). Hal ini

diduga terkait menurunnya kemampuan bayar debitur yang terkait erat dengan pergerakan harga

komoditas. Hal ini juga sejalan dengan growth DPK perorangan yang cenderung menurun, dimana hal ini

diduga karena adanya pembayaran kewajiban yaitu cicilan KKB/KPR yang berasal dari DPK. Sementara

itu, untuk NPL kredit KKB relatif masih cukup rendah (di bawah 2%).

Grafik IV.3.10. Kredit Sektor Industri Pengolahan Grafik IV.3.11. Perkembangan Kredit dan Pertumbuhan Tahunan Kredit KPR dan KKB


Dari keseluruhan kredit yang disalurkan pada triwulan I 2014, total kredit UMKM di wilayah Sumatera

Bagian Utara (Sumbagut) masih relatif rendah yaitu sebesar 26,9%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa

penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, maupun menengah di wilayah Sumbagut masih cukup

rendah. Secara sektoral, pangsa kredit UMKM masih didominasi oleh sektor pertanian yang meningkat

dari 15,4% pada triwulan IV 2013 menjadi 16,3% di triwulan laporan terhadap total kredit, sedangkan

sektor Perdagangan Hotel Restoran dan sektor industri pengolahan relatif stabil. Terkait dengan Kredit

Usaha Rakyat (KUR), outstanding KUR di wilayah Sumbagut relatif tidak mengalami perubahan berarti

meskipun plafon KUR yang diberikan lebih tinggi dari triwulan IV 2013. Hingga akhir Februari 2014,

outstanding KUR wilayah Sumbagut baru mencapai 33,8% dari plafon kredit atau sekitar Rp3,19 triliun,

menurun dari 35% di akhir Tahun 2013.


Transaksi perbankan di wilayah Sumbagut melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

pada triwulan I-2014 baik secara nominal maupun volume mengalami penurunan. Secara nominal,

transaksi RTGS pada triwulan laporan turun sebesar 37,9% (qtq) menjadi Rp179,63 triliun, sedangkan

untuk volume mengalami penurunan 35,9% (qtq) menjadi sebesar 156 transaksi. Penurunan nominal

maupun volume transaksi RTGS di Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I-2014 tersebut terjadi karena

transaksi keuangan di akhir tahun meningkat akibat pelunasan pembayaran di akhir tahun. Sementara

itu, perputaran kliring perbankan di kawasan Sumatera Bagian Utara pada triwulan I-2014 mengalami

penurunan secara nominal sebesar 28,1% (qtq) menjadi sebesar Rp24,69 triliun. Searah dengan

penurunan nominal, volume transaksi warkat kliring juga turun sebesar 23,1% (qtq). Meskipun demikian,

besaran rata-rata perhari nilai transaksi kliring di Sumatera Utara justru meningkat sebesar 11,4%

menjadi Rp617,35 miliar.



Perkembangan aliran uang kartal di kawasan Sumatera Bagian Utara pada triwulan I 2014 mengalami

netinflow Rp4,22 triliun dan meningkat 59,5% (qtq). Temuan uang rupiah tidak asli pada triwulan laporan

mengalami peningkatan yang dibandingkan triwulan sebelumnya. Untuk terus mengantisipasi

meningkatnya temuan uang rupiah tidak asli tersebut, Bank Indonesia terus melakukan berbagai upaya

yang antara lain melalui peningkatan security features uang yang dicetak dan sosialisasi ciri-ciri keaslian

uang rupiah.



Secara umum, pertumbuhan ekonomi wilayah Sumbagut pada tahun 2014 diperkirakan masih dapat

tumbuh pada kisaran 5,2%–5,6%. Optimisme perekonomian Sumbagut diperkirakan masih bersumber

dari masih kuatnya permintaan domestik. Dari sisi permintaan, konsumsi diperkirakan masih tinggi yang

didorong oleh dampak Pemilu 2014 walaupun diperkirakan tidak setinggi proyeksi sebelumnya. Selain itu

kembali normalnya inflasi di wilayah Sumbagut diperkirakan berdampak pada pulihnya daya beli

masyarakat. Hal ini terkonfirmasi dari meningkatnya nilai IEK yang menunjukkan optimisme konsumen

terhadap kegiatan usaha mereka pada masa yang akan datang. Nilai IEK sampai dengan Triwulan II 2014

menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi (14,67%) jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu.

Perkiraan pulihnya harga komoditas utama seperti CPO di pasar Internasional diperkirakan mendorong

peningkatan ekspor wilayah Sumbagut. Pengaruh dari menguatnya nilai tukar diperkirakan berdampak

pada menurunnya nilai Impor Sumbagut pada akhir tahun. Sementara itu dari sisi penawaran,

pertumbuhan sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan pertumbuhan sektor jasa-jasa

diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan Ekonomi Sumbagut pada akhir tahun 2014.

Pembangunan infrastruktur baik berupa jalan maupun pembangkit listrik diperkirakan berdampak pada

meningkatnya pertumbuhan sektor bangunan tahun 2014.

Prospek Inflasi

Inflasi Sumbagut di tahun 2014 diperkirakan berada pada kisaran 4,4%-4,9% (yoy), hal ini terutama

bersumber dari penurunan komponen volatile foods. Penurunan inflasi diperkirakan bersumber dari

membaiknya pasokan bahan pangan baik bersumber dari domestik maupun dari sumber lainnya

sehingga pasokan komoditas khususnya dari kelompok bumbu-bumbuan seperti bawang merah dan

cabe merah reaktif terkendali. Komitmen dari pemerintah daerah dalam rakorwil TPID untuk lebih

memanfaatkan dan mensosialisasikan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) “SiharapanKu”

sebagai upaya meminimalisasi perbedaan tingkat harga dari produsen ke konsumen untuk mencapai

kestabilan harga di pasar perlu lebih ditingkatkan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak.

Komoditas yang patut diwaspadai hingga akhir tahun adalah beras, bawang putih, bawang merah, dan

cabai merah. Walapun pergerakannya pada awal hingga pertengahan tahun cenderung stabil tetapi

pergerakan komoditas-komoditas tersebut perlu diwaspadai terutama terkait dengan tingginya

permintaan pada saat perayaan hari Raya keagamaan.




PDRB (%,yoy) 6.3 6.0 5.9 5.6 5.5 5.4 5.6 5.1 5.3 5.2-5.7 5.6-6.1 5.2-5.7

Sisi Permintaan

Konsumsi 6.2 5.6 7.0 6.7 6.7 5.7 6.5 6.1 6.0 6.0-6.4 6.2-6.7 6.0-6.5

Konsumsi swasta 6.4 5.9 7.5 6.7 6.6 5.5 6.6 6.0 6.9 6.9-7.4 7.2-7.7 6.6-7.1

Konsumsi Pemerintah 5.4 4.5 4.8 4.1 4.4 3.9 4.3 4.1 4.8 4.5-5.0 4.3-4.8 4.3-4.8


Ekspor 12.7 2.8 1.2 3.6 4.0 5.7 3.6 4.6 3.6 2.9-3.4 3.0-3.5 3.4-3.9

Impor 16.3 4.9 6.7 7.3 7.9 6.4 7.1 5.4 4.7 4.2-4.7 4.1-4.6 4.5-5.0

Sisi Produksi

Sektor pertanian 5.0 4.9 5.5 3.5 3.1 3.2 3.8 2.8 4.3 3.8-4.3 3.8-4.3 3.6-4.1

Sektor pertambangan & penggalian 2.5 0.2 1.0 2.1 1.8 0.2 1.3 1.0 0.1 0.1-0.6 (0.9) - (0.4) 0.1-0.5


Listrik, gas & air bersih 8.2 3.9 5.5 4.7 3.5 3.0 4.1 3.9 5.3 5.5-6.0 5.3-5.8 4.9-5.4

Bangunan 8.1 6.8 7.1 7.9 6.8 6.4 7.0 6.3 5.4 6.5-7.0 8.2-8.7 6.5-7.0

Perdagangan, hotel & restoran 7.8 7.2 7.7 7.8 7.8 7.2 7.6 5.3 5.8 6.2-6.7 7.8-8.3 6.2-6.7


Keuangan, persewaan dan jasa perush. 13.1 10.9 8.1 8.2 10.0 6.6 8.2 10.2 8.4 7.7-8.2 10.9-11.4 9.2-9.7

Jasa-jasa 7.3 6.7 6.4 6.1 7.2 8.2 7.0 7.5 7.8 7.0-7.5 5.0-5.5 6.7-7.2

Inflasi IHK (%,yoy) 3.64 3.52 5.49 6.33 8.99 9.92 9.92 7.4 6.3 4.6-5.1 4.4-4.9 4.4-4.9

Sumber: Badan Pusat Statis tik, diolah

p : angka proyeksi

2011 20122013 2014

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Wilayah




Bagian V – Isu Strategis

Isu Khusus 1 : Daya Saing Ekspor Manufaktur Daerah

Daya saing ekspor manufaktur menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kinerja neraca

perdagangan, yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya stabilitas ekonomi makro. Ekspor

diharapkan dapat menjadi tumpuan dalam menyeimbangkan neraca perdagangan yang mengalami

tekanan akibat kenaikan impor. Defisit neraca perdagangan yang terjadi pada tahun 2013 menunjukkan

pentingnya peningkatan daya saing ekspor manufaktur. Daya saing ekspor juga berperan dalam

menentukan ketahanan ekonomi suatu negara atau daerah pada era perekonomian global.

Daya saing ekspor manufaktur dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara atau daerah dalam

meningkatkan nilai tambah ekspor sehingga lebih tinggi daripada impor. Kemampuan tersebut juga

diukur dengan memperhitungkan baik hambatan impor (import barriers) maupun insentif kebijakan

pemerintah. Pengertian daya saing di atas memiliki arti yang lebih luas daripada definisi umum yang lebih

memfokuskan pada peningkatan produktivitas.

Daya saing ekspor manufaktur dapat diukur melalui term of trade yaitu dengan melihat kondisi nilai tukar

riil atau real effective exchange rate (REER). Apresiasi nilai tukar riil mengindentifikasikan adanya

penurunan daya saing harga dari produsen domestik. Sebaliknya, apabila terjadi depresiasi nilai tukar riil,

baik yang dipengaruhi oleh faktor global maupun fundamental perekonomian domestik, dipersepsikan

sebagai peningkatan daya saing harga secara relatif di tingkat global. Hal terakhir menjadi salah satu

faktor pendorong ekspor dan merupakan bagian dari strategi suatu negara untuk mendukung kinerja

ekspor pada era globalisasi.

Isu strategis daya saing ekspor manufaktur ini disusun dalam rangka melakukan asesmen tentang korelasi

antara pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada tahun 2013 dengan peningkatan ekspor

manufaktur daerah.

GAMBARAN DAYA SAING EKSPOR MANUFAKTUR DAN DINAMIKA NILAI TUKAR

Pengukuran daya saing ekspor manufaktur antara lain dilakukan dengan melihat rasio ekspor manufaktur

terhadap produk domestik bruto (PDB) dari negara atau daerah dibandingkan dengan rasio yang sama di

tingkat dunia. Berdasarkan pengukuran tersebut (menggunakan data tahun 2010-2013), terlihat adanya

indikasi penurunan daya saing ekspor manufaktur secara nasional maupun spasial. Rasio ekspor

manufaktur terhadap PDB secara nasional pada tahun 2013 sebesar 8,2%, menurun secara konsisten

semenjak tahun 2010. Adapun rasio daya saing ekspor manufaktur nasional tercatat lebih kecil daripada

1, yaitu sebesar 0,64 pada tahun 2013, yang mengindikasikan belum kompetitifnya ekspor manufaktur

Indonesia di tingkat dunia.7 Hal ini ditengarai sebagai pengaruh dari deindustrialisasi yang telah

berlangsung dalam beberapa tahun terakhir serta belum optimalnya sinkronisasi kebijakan industri

nasional. Secara spasial, penurunan rasio daya saing ekspor manufaktur terutama terjadi di Kawasan

Jawa. Meski demikian, rasio daya saing ekspor manufaktur Jawa masih jauh di atas kawasan lainnya.

7 Rasio ekspor manufaktur terhadap PDB dari daerah dibandingkan dengan rasio yang sama di tingkat dunia di

bawah 1 mengindikasikan daya saing ekpor manufaktur daerah yang relatif lebih rendah di tingkat dunia.


Sementara itu, rasio daya saing ekspor manufaktur di Kawasan Sumatera dan KTI tumbuh stagnan dalam

empat tahun terakhir.8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

2010 2011 2012 2013

% Rasio Ekspor Manuf thd PDB

Rasio Daya Saing Ekspor Manuf

Daya Saing Ekspor Manuf Nasional Daya Saing Ekspor Manuf Sumatera

Daya Saing Ekspor Manuf Jawa-Jkt Daya Saing Ekspor Manuf KTI

Ekspor Manuf thd PDB Nasional (skala kanan)

70

75

80

85

90

95

100

105

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2012 2013 2014

%

gEkspor Manufaktur Jawa-Jakarta gEkspor Manufaktur Sumatera

gEkspor Manufaktur KTI Pergerakan REER (skala kanan)

Grafik V.1.1. Daya Saing Ekspor Manufaktur Daerah Grafik V.1.2. Ekspor Manufaktur Daerah dan Pergerakan Nilai Tukar

Tren pelemahan nilai tukar semenjak semester II 2013 cenderung memberikan pengaruh positif terhadap

kinerja ekspor manufaktur, terutama di Kawasan Sumatera, Jawa dan Jakarta (Grafik V.4.2). Namun,

peningkatan kinerja ekspor manufaktur itu sendiri masih dalam level terbatas karena prospek pemulihan

ekonomi global masih dibayangi oleh ketidakpastian pasca rencana tapering (pengurangan bertahap)

stimulus moneter oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Berkaitan dengan kinerja ekspor manufaktur di KTI,

pada periode pelemahan nilai tukar rupiah tahun 2013 justru melambat, perkembangan tersebut

diperkirakan akibat terbatasnya permintaan global dan harga komoditas sumber daya alam (SDA) yang

belum membaik.

Berdasarkan survei yang dilakukan kepada pelaku usaha manufaktur di keseluruhan kawasan, secara

umum kinerja ekspor manufaktur lebih dipengaruhi oleh permintaan global daripada oleh pergerakan

nilai tukar. Namun, sejumlah industri pengolahan di Sumatera, yang mayoritas menghasikan crumb

rubber dan CPO memandang pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak positif pada kegiatan

usaha, terutama dari selisih kurs. Sekitar 37% responden survei mengonfirmasi peningkatan ekspor pada

periode depresiasi nilai tukar. Pelemahan nilai tukar dianggap membantu menopang keuntungan

perusahaan di tengah perkembangan harga di pasar internasional yang belum sepenuhnya membaik.

Mayoritas responden di Sumatera tidak sepenuhnya dapat melakukan penyesuaian harga jual terkait

dengan dinamika nilai tukar pada tahun 2013. Hal ini mengingat faktor yang lebih berpengaruh pada

harga jual komoditas manufaktur berbasis SDA di Sumatera adalah harga internasional. Hal yang sama

juga diungkapkan oleh responden di KTI yang juga sebagian besar produk manufakturnya berbasis

sumber daya alam, seperti produk kayu, karet, kakao dan ikan. Hasil survei di KTI bahkan

mengindikasikan bahwa kinerja ekspor manufaktur lebih sensitif terhadap pergerakan harga internasional

dibandingkan dengan dinamika nilai tukar.

8 Daya saing industri manufaktur Indonesia diperkirakan akan masuk dalam 15 besar dunia pada lima tahun ke

depan, merujuk pada 2013 Global Competitiveness Index yang dirilis Konsultan Deloitte Touche Tohmatsu dan US Council of Competitiveness. Optimisme tersebut didasari oleh daya saing biaya produksi terutama dari biaya faktor tenaga kerja dan bahan baku atau alat produksi yang lebih rendah, serta besarnya pasar domestik.


Grafik V.3. Pengaruh Pergerakan Niali Tukar ke Ekspor Manufaktur

Sumatera

Grafik V.4. Dampak Nilai Tukar terhadap Harga Ekspor Produk Manufaktur Sumatera

Grafik V.5. Faktor yang Memengaruhi Harga Ekspor

Produk Manufaktur Sumatera

Mayoritas pelaku usaha manufaktur di Jawa menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar tidak berdampak

secara signifikan terhadap kinerja ekspor. Sebagian responden di Jawa juga mengindikasikan peningkatan

margin keuntungan dari melemahnya nilai tukar relatif cenderung terbatas. Pada tabel V.4.1 dapat dilihat

bahwa dari sejumlah subsektor manufaktur unggulan di Jawa, peningkatan kinerja penjualan hanya

terlihat pada industri pengolahan tekstil dan produk tekstil (TPT).

Tabel V.1. Pengaruh Perubahan Nilai Tukar pada Industri Olahan di Jawa

Penjualan Biaya Perubahan Harga Margin Keuntungan

TPT V V X Stabil

Otomotif X X X Stabil

Pupuk X V V Stabil

Kimia dasar X X X Stabil

Elektronik X V X Turun

Kayu olahan X X X Naik

Mamin olahan X V X Turun

Kertas X V V Stabil

Faktor lain yang menahan peningkatan kinerja ekspor manufaktur di saat terjadi pelemahan nilai tukar

adalah peningkatan biaya produksi terkait dengan masih tingginya ketergantungan pada bahan baku

impor. Ketergantungan impor yang tinggi dari industri manufaktur memberikan eksposur terhadap risiko

volatilitas nilai tukar, sehingga ditengarai harga jual produk manufaktur di pasar global juga harus

disesuaikan apabila terjadi depresiasi nilai tukar yang menyebabkan kenaikan harga bahan baku impor.

Hasil survei mengindikasikan adanya dampak positif dari selisih kurs, khususnya bagi pelaku usaha

manufaktur yang tidak memiliki ketergantungan tinggi pada impor faktor produksi. Sementara itu, bagi

pelaku usaha yang industrinya sangat bergantung pada impor bahan baku, keuntungan dari nilai tukar

dibarengi dengan adanya peningkatan biaya bahan baku.

Selain faktor ketergantungan impor, orientasi penjualan domestik atau ekspor juga memberikan dampak

berbeda terkait dengan adanya depresiasi atau apresiasi nilai tukar. Pelaku usaha manufaktur yang

orientasi penjualannya ke pasar domestik mengindikasikan turunnya margin. Hal ini ditengarai sebagai

pengaruh dari keterbatasan dalam menyesuaikan harga jual domestik mengingat daya beli yang menurun

akibat dari pelemahan nilai tukar.


FAKTOR KETERGANTUNGAN IMPOR DAN INTEGRASI RANTAI SUPLAI GLOBAL

Dilema peningkatan impor yang cukup tinggi pada industri manufaktur juga terjadi di sejumlah negara

emerging market yang berada pada fase industrialisasi, di antaranya Turki dan India. Studi kasus Turki

mengonfirmasi rasio ketergantungan impor sebagai faktor utama yang mengurangi daya saing ekspor

manufaktur (Dogruel 2009). Hal tersebut juga menjelaskan mengapa teori ekonomi yang menyatakan

bahwa harga dari barang tradable cenderung sama di seluruh negara tidak selalu terbukti.

Hasil uji statistik dengan menggunakan panel data fixed effect dari Kawasan Sumatera, Jawa dan KTI juga

membuktikan adanya korelasi negatif antara rasio ketergantungan impor dan pertumbuhan ekspor

manufaktur (menggunakan data bulanan pertumbuhan rasio impor bahan baku manufaktur pada tahun

2012 dan tahun 2013). Secara umum, penurunan rasio impor bahan baku manufaktur menjadi faktor

yang meningkatkan pertumbuhan ekspor manufaktur di keseluruhan kawasan, meskipun koefisien dari

uji statistik tidak signifikan untuk Kawasan Jawa dan Jakarta. Pertumbuhan ekspor manufaktur sebesar

1% dikontribusikan oleh penurunan rasio impor bahan baku manufaktur sebesar 4,1% di Kawasan

Sumatera dan 8% di KTI. Adapun pertumbuhan PDB dunia juga menjadi faktor pertumbuhan ekspor

manufaktur di Kawasan Jawa dan Jakarta serta KTI. Sementara itu, pertumbuhan kredit di sektor

manufaktur dan nilai tukar riil tidak menunjukkan signifikansi terhadap pertumbuhan ekspor manufaktur.

Temuan secara statistik yang terakhir mendukung gambaran data yang tidak secara jelas memperlihatkan

efek nilai tukar terhadap peningkatan kinerja ekspor.

Tabel V.2. Panel Data Regresi Rasio Impor dan Pertumbuhan Ekspor Manufatur

Dependent Variable : gEkspor Manufaktur

Rasio Impor Bahan Baku -4.12** -2.10 -1.84 -0.09 -7.99* -3.34

gPDB Dunia -8.32** -2.56 3.53* 3.26 4.35 0.82

gImpor Manufaktur 0.45* 3.32 0.46* 3.27 0.45*** 1.78

REER -12.59 -1.56 0.97 0.46 5.19 0.30

gKredit Manufaktur -0.73 -0.85 0.26 0.24 -1.06 -1.22

Sumatera Jawa & Jakarta

Parameter t-stat Parameter

R-sq : 0.45 R-sq : 0.65 R-sq : 0.57

t-stat

KTI

Parameter t-stat

Terkait dengan transformasi struktural industri untuk mengurangi ketergantungan impor, perlu dipikirkan

integrasi ke rantai suplai global yang dapat meminimalkan risiko eksposur terhadap volatilitas nilai tukar.

Prinsip kehati-hatian oleh pelaku usaha manufaktur dalam pengelolaan risiko nilai tukar merupakan

kunci. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya ketergantungan impor dan juga

besarnya komitmen atas utang yang diberikan dalam mata uang asing. Selain dari sisi financial hedging,

upaya melakukan strategi subsitusi impor juga hal yang krusial dengan memerhatikan kapasitas domestic.

Meski demikian, integrasi ke rantai suplai global merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam rangka

transformasi dari negara berpendapatan menengah ke berpendapatan tinggi.

Strategi lain yang dapat diambil dalam rangka integrasi ke rantai suplai global adalah dengan memberikan

dukungan pada industri strategis yang memberikan nilai tambah tinggi dan lebih berorientasi pada pasar

ekspor. Kebijakan untuk menarik investasi pada industri strategis berbasis teknologi yang bernilai tambah

tinggi juga perlu didorong. Terkait dengan hal tersebut, peningkatan kapasitas lokal baik SDM maupun

infrastruktur serta terjaganya iklim investasi perlu mendapat perhatian ke depan.


Sebagai catatan akhir, daya saing ekspor manufaktur memiliki berbagai dimensi yang tidak hanya

mencakup dimensi antarpelaku (perusahaan atau firm) dalam tataran mikro, namun juga dimensi

antarwilayah atau negara dalam skala makro. Produktivitas atau efisiensi pada level mikro membutuhkan

dukungan kebijakan yang efektif (tepat sasaran) dan optimal. Pemerintah baik di pusat maupun daerah

memiliki peran untuk mendorong dan memfasilitasi peningkatan daya saing ekspor manufaktur tersebut.

Selain komitmen dan konsistensi kebijakan di sektor industri, dukungan pelaku usaha industri manufaktur

juga menjadi faktor penting. Berbagai skema kebijakan insentif dan disinsentif ditujukan agar langkah

pelaku usaha industri manufaktur selaras dengan strategi peningkatan daya saing ekspor manufaktur

dalam jangka panjang.

Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan koordinasi kebijakan dalam mendorong daya saing ekspor

manufaktur ke depan dengan memerhatikan potensi, tantangan dan kapasitas lokal perlu menjadi

prioritas. Adapun langkah konkrit yang dapat segera dilakukan, di antaranya melalui kebijakan berikut ini:

pengembangan Balai Latihan Kerja dan fasilitas pendukung yang menunjang peningkatan

produktivitas dan kapasitas produk ekspor manufaktur spesifik di tiap kawasan. Hal ini dilakukan

dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pendidikan tinggi dan dunia usaha;

alokasi dana bantuan pendidikan tingkat tinggi dalam bentuk pool of fund melalui dukungan APBD

Pemerintah Daerah Tingkat I dan II di setiap kawasan serta program social perusahaan (corporate

social responsibility/CSR) dari dunia usaha;

optimalisasi jaringan infrastruktur yang telah ada dengan perbaikan kualitas maupun peningkatan

kapasitas, sembari menunggu selesainya pembangunan prasarana dan sarana baru;

perbaikan fasilitasi perdagangan dan investasi pada industri manufaktur yang memberikan nilai

tambah tinggi dan penyempurnaan Peraturan Daerah yang mendukung transformasi struktural.

Daftar Pustaka Adriana, G. and Dodescu A. (2009), Globalisation And Export Competitiveness: A Theoretical Approach, The

Journal of the Faculty of Economics, University of Oradea, Volume 1 : 318 – 324.

Aydin, F. et al (2007), Empirical Analysis of Structural Change in Turkish Exports, Working Paper No:07/08, Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey.

Delgado, M. et al (2012), The Determinants of National Competitiveness, Working Paper 18249, National Bureau of Economic Research (NBER).

Dhasmana, A. (2013), Real Efective Exchange Rate and Manufacturing Sector Performance: Evidence from Indian Firms, Working Paper 412, Indian Institute of Management Bangalore.

Dogruel A.S. et al (1990), Changes in Exchange Rates and The Performance of The Manufacturing Sectors in Turkey, Working Paper, Department of Economics, Marmara University.

Esteves P.S. and Carolina R. (2006), Measuring Export Competitiveness: Revisiting The Effective Exchange Rate

Weights for The Euro Area Countries, Working Paper 11/06, Banco de Portugal.

Farole T. and Deborah W. (2012), Export Competitiveness in Indonesia’s Manufacturing Sector, Background Report for the World Bank Study on The Competitiveness of Manufacturing Sector, Multi-Partner Facility for Trade and Investment Climate.

Porter, E. Michael (1990), The Competitive Advantage of Nations, London: Macmillan.

Porter, E. et al (2008), The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index, The Global Competitiveness Report 2007-2008.


Isu Khusus 2: Dampak Kebijakan Pengaturan Ekspor Mineral Terhadap Perekonomian Kawasan Timur

Indonesia

Diterbitkannya Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU

Minerba) membuka babak baru bagi sektor pertambangan Indonesia. Peraturan yang berlaku efektif

pada Januari 2014 ini mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha

Pertambangan Khusus (IUKS) untuk melakukan pengolahan lebih lanjut terhadap hasil tambang

mineral dan/atau batu bara sebelum diekspor ke luar negeri. Hal ini antara lain berimplikasi pada

keharusan bagi pelaku usaha tambang yang juga merupakan eksportir mineral mentah untuk

membangun unit pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Dalam

perkembangannya, pelaku usaha ekspor tambang juga diharuskan untuk mendapatkan status Eksportir

Terdaftar (ET) dari Kementerian Perdagangan serta dikenakan bea keluar dengan tarif yang meningkat

secara gradual hingga tahun 2017. Tabel V.2.1. Peraturan terkait UU Minerba

Dalam tiga bulan pertama pasca-penerapan kebijakan pengaturan ekspor mineral, terlihat bahwa kinerja

ekonomi KTI mengalami penurunan yang cukup tajam. Realisasi pertumbuhan ekonomi KTI pada triwulan


I 2014 “hanya” tercatat sebesar 4,6% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang mencapai 6,6% (yoy). Lebih

lambatnya realisasi pertumbuhan ekonomi ini terutama disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan sektor

pertambangan disertai realisasi ekspor yang juga tumbuh negatif. Kondisi ini sejalan dengan terhentinya

aktivitas kegiatan penambangan oleh sebagian pelaku usaha tambang yang belum memiliki unit

pemurnian dan pengolahan mineral (smelter). Penurunan yang lebih besar terjadi pada produksi

konsentrat tembaga di Papua sehingga berdampak pada kinerja sektor pertambangan KTI secara

keseluruhan (Grafik V.2.1). Hal ini dipengaruhi oleh besarnya peran tembaga dalam struktur ekspor

mineral dari KTI (Grafik V.2.2).

Grafik V.2.1. Produksi Tembaga dan Pertumbuhan

Ekonomi Sulampua Grafik V.2.2. Pangsa Ekspor Mineral KTI

Dalam kurun waktu lima tahun sejak UU Minerba diundangkan, pembangunan smelter hingga saat ini

relatif masih sedikit. Hasil survei yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di KTI kepada sejumlah

pelaku usaha tambang diperoleh informasi bahwa smelter yang telah dan akan siap beroperasi pada

tahun ini antara lain untuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang yang relatif tidak dominan seperti

cobalt, bijih besi, mangan, zircon dan nikel dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. Realisasi

pembangunan smelter diperkirakan baru meningkat dalam tiga tahun mendatang khususnya untuk

mineral jenis tembaga, nikel dan bauksit. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dan

ekspor mineral KTI ke depan.

Rencana pembangunan smelter juga masih menghadapi sejumlah tantangan terutama dari segi

ketersediaan infrastruktur yang belum memadai. Minimnya pembangkit listrik berkapasitas besar untuk

menunjang operasional smelter khususnya di KTI menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku

usaha tambang. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit listrik privat diperkirakan

mencapai Rp100 miliar, sementara investasi yang dibutuhkan untuk membangun smelter itu sendiri juga

tidak sedikit. Kebutuhan dana yang cukup besar menjadi kendala utama yang dihadapi oleh perusahaan

tambang mineral dalam membangun smelter khususnya bagi perusahaan berskala menengah bawah

dengan skala modal yang tidak terlalu besar. Hasil liaison kepada sejumlah pelaku usaha tambang di KTI

mengonfirmasi adanya perusahaan yang tidak membangun smelter karena tidak terpenuhinya financial

feasibility. Selain pasokan listrik, sarana pendukung lainnya seperti pelabuhan apung yang diperlukan

untuk transportasi bahan hasil tambang yang umumnya menggunakan angkutan mother vessel juga

masih sedikit.

Tertahannya kenaikan produksi mineral diperkirakan masih berlanjut pada triwulan II 2014. Selain masih

menunggu rampungnya pembangunan smelter, perusahaan tambang yang telah berstatus Eksportir

Terdaftar (ET) saat ini masih menunggu terbitnya Rekomendasi Ekspor (RE) dari Dirjen Minerba


Kementerian ESDM. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.1 tahun 2014, RE dapat dikeluarkan

setelah perusahaan tambang dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut: (1) data cadangan mineral; (2)

bukti rencana pembangunan smelter; (3) memenuhi kinerja pengelolaan lingkungan; (4) jaminan

kesungguhan sebesar 5% dari total investasi smelter; (5) bukti pelunasan kewajiban pembayaran

keuangan kepada negara. Informasi terkini menyebutkan terdapat lima perusahaan yang akan

mendapatkan RE dalam waktu dekat sehingga Surat Persetujuan Ekspor (SPE) oleh Kementerian

Perdagangan diharapkan dapat terbit selambat-lambatnya pada Mei 2014.

Gambar V.2.1 Prosedur Perolehan Izin Ekspor

Dengan berbagai perkembangan tersebut, sektor pertambangan KTI hingga akhir tahun 2014

diperkirakan masih menghadapi tantangan yang besar. Produksi mineral oleh sejumlah produsen utama

terindikasi belum akan kembali ke level normalnya dalam waktu dekat. Perbaikan produksi mineral

diperkirakan dapat terjadi pada semester II 2014 seiring dengan keluarnya izin ekspor oleh Kementerian

Perdagangan. Namun, apabila proses pemberian persetujuan ekspor menjadi berlarut-larut dapat

berisiko menurunkan kinerja pertambangan KTI lebih lanjut. Risiko lain yang perlu diperhatikan adalah

terkait dengan meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah yang diambil pelaku

usaha tambang untuk mengurangi biaya operasional perusahaan. Dalam jangka pendek, pemerintah

perlu menjaga iklim usaha pertambangan saat ini dengan memastikan proses pemberian izin ekspor

konsentrat mineral berjalan lancar. Selain itu, kebijakan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan

Kerja (PHK) juga perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.


Isu Khusus 3: Dampak Menurunnya Pendapatan Daerah terhadap Likuiditas Perbankan Daerah

Dalam beberapa waktu terakhir, likuiditas perbankan di daerah cenderung mengalami penurunan

khususnya pada kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal ini terutama dipengaruhi oleh

pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibanding laju kenaikan dana pihak ketiga (DPK) sejak awal 2013.

Hingga akhir Maret 2014, laju pertumbuhan tahunan (year-on-year) DPK pada kelompok BPD tercatat

sebesar 2,7% sementara kredit masih tumbuh cukup tinggi pada kisaran 18,3% (Grafik V.3.1). Kondisi

terus melambatnya DPK di BPD terkait erat dengan dana milik pemerintah daerah yang memiliki pangsa

cukup besar dari keseluruhan DPK (Grafik V.3.2). Di beberapa daerah, komposisi kepemilikan dana milik

pemda dalam DPK BPD bahkan dapat mencapai lebih dari 60%. Menurunnya dana milik pemda yang

tersimpan di perbankan di satu sisi merupakan hal yang positif karena dapat memberikan suatu indikasi

dari semakin optimalnya penggunaan dana untuk belanja daerah. Namun, di sisi lain, apabila dilihat

secara lebih jauh, penurunan dana milik pemda di perbankan tersebut justru banyak dipengaruhi oleh

lebih rendahnya laju kenaikan pendapatan yang diterima APBD dibandingkan kenaikan belanja daerah.

Kondisi ini terutama terjadi di daerah-daerah yang memiliki pangsa pendapatan APBD yang cukup besar

dari bagi hasil sumber daya alam seperti di Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Grafik V.3.1. Pertumbuhan Kredit dan DPK di BPD Grafik V.3.2. Komposisi DPK di BPD Berdasarkan

Kepemilikan

Lebih rendahnya kenaikan realisasi pendapatan APBD di tahun 2013 dibandingkan kenaikan laju belanja

daerah pada gilirannya diikuti oleh mengecilnya besaran surplus yang terbentuk. Beberapa daerah di

Sumatera dan Kalimantan bahkan diperkirakan mengalami defisit APBD pada tahun 2013. Defisit yang

terjadi di beberapa daerah di Kalimantan lebih besar dibandingkan daerah lainya. Surplus yang lebih kecil

dan defisit yang terjadi di beberapa daerah tersebut tidak terlepas dari menurunnya kinerja sektor

produksi, khususnya terkait minyak bumi dan gas, serta melemahnya harga komoditas selama tahun

2013 dibandingkan dengan capaiannya pada tahun 2012. Kondisi ini selanjutnya berdampak pada

pendapatan yang diterima oleh daerah terutama pada lebih rendahnya Dana Bagi Hasil (DBH) disertai laju

kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga cenderung melambat. Secara keseluruhan, pendapatan

APBD daerah (termasuk di dalamnya PAD dan dana perimbangan) pada tahun 2013 meningkat di kisaran

8%, lebih rendah dibandingkan kenaikan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 15%.

Realisasi transfer DBH hingga akhir 2013 tercatat sebesar Rp88,5 triliun, menurun dibandingkan realisasi

transfer DBH selama periode 2010-2012. Penurunan terbesar transfer DBH tersebut bersumber dari DBH


Sumber Daya Alam, khususnya Minyak Bumi dan Gas (Migas). Berdasarkan alokasi perkiraan terakhir,

DBH Migas pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp27,7triliun, menurun dibandingkan tahun 2012 yang

sebesar Rp47,4 triliun9 (Grafik V.3.3). Menurunnya DBH Migas terutama di Kalimantan Timur, Riau, dan

Kepulauan Riau yang merupakan provinsi penerima alokasi DBH Migas terbesar (Grafik V.3.4). DBH

Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan dari Rp12,7 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp8,9

triliun pada tahun 2013. Penurunan yang lebih dalam terjadi di Provinsi Riau yaitu dari Rp12,1 triliun pada

tahun 2012 menjadi Rp8,3 triliun pada tahun 2013. Sementara itu, DBH Migas di Kepulauan Riau

mengalami penurunan dari Rp2,8 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp2,4 triliun pada tahun 2013. Secara

umum, penurunan DBH di ketiga provinsi tersebut sejalan dengan penurunan lifting migas di ketiga

provinsi tersebut. Sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi di daerah yang melambat,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara agregat pada 2013 diperkirakan meningkat sekitar 12% atau lebih

rendah dibandingkan kenaikannya di tahun 2012 yang mencapai 19%.

Grafik V.3.3. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Grafik V.3.4. Pangsa Daerah Penerima DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Grafik V.3.5. Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah Grafik V.3.6. Surplus/Defisit APBD

Di sisi belanja daerah, secara agregat belanja APBD pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh melambat

dibanding realisasi di tahun 2012. Estimasi dari Kementerian Keuangan menunjukkan total belanja daerah

pada tahun 2013 mencapai Rp680 triliun10, naik 14,8% dari realisasi di tahun 2012 yang sebesar Rp596,9

triliun11. Namun, kenaikan tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi kenaikan belanja pada tahun

9 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.20/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua Atas PMK

No.19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Tahun Anggaran 2013 10

Estimasi realisasi APBD Desember 2013, Kementerian Keuangan 11

Analisis Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012, Kementerian Keuangan


2012 yang mencapai 19,8%. Lebih rendahnya pertumbuhan kenaikan belanja daerah ini diperkirakan

merupakan implikasi penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap laju pendapatan

yang tumbuh lebih lambat (Grafik V.3.5). Beberapa informasi anecdotal dari berbagai daerah

mengindikasikan penyesuaian yang dilakukan antara lain pada belanja hibah dan pengeluaran terkait

infrastruktur. Meski demikian, pertumbuhan belanja daerah yang lebih tinggi dari pendapatan daerah

berpengaruh pada lebih rendahnya surplus yang terbentuk dan di beberapa daerah bahkan mengalami

defisit APBD yang cukup besar (Grafik V.3.6). Perkembangan, ini selanjutnya berpengaruh pada lebih

rendahnya SiLPA di tahun 2013 yakni dikisaran Rp94,1 triliun12, dibanding akhir 2012 yang sebesar Rp99,1

triliun. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan dana pihak ketiga milik Pemda di perbankan yang juga

mengalami penurunan diakhir 2013 (Rp94 triliun) dibanding posisinya di akhir 2012 (Rp99 triliun).

Ke depan, penerimaan APBD diperkirakan masih dibayangi oleh prospek kinerja produksi komoditas

tambang yang menghadapi berbagai tantangan. Prospek lifting minyak bumi yang tidak sebesar perkiraan

awal akan berdampak pada penerimaan daerah penghasil utama seperti di Sumatera dan Kalimantan.

Demikian halnya dengan kebijakan pengaturan ekspor mineral yang mulai berlaku sejak awal tahun 2014

dalam jangka pendek akan memengaruhi pendapatan daerah penghasil mineral seperti di Sulawesi,

Maluku, Papua, dan sebagian Kalimantan. Selain itu, prospek harga komoditas tambang masih rentan

mengalami penurunan turut memberikan risiko bagi lebih rendahnya pendapatan daerah. Setidaknya

terdapat dua hal penting yang perlu dicermati lebih lanjut terkait prospek penerimaan daerah. Pertama,

kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan berpotensi melemah. Kedua, implikasinya

terhadap perbankan daerah yang memiliki komposisi dana pihak ketiga milik pemerintah daerah yang

cukup besar akan menghadapi risiko likuiditas yang lebih besar.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya lebih lanjut untuk melakukan optimalisasi sumber-

sumber pendapatan daerah disertai upaya untuk meningkatkan optimalisasi penyerapan belanja daerah.

Penyerapan belanja daerah yang lebih efektif diarahkan pada program pembangunan yang dapat

memberikan nilai tambah besar pada perekonomian daerah. Kesinambungan penyerapan belanja daerah

yang lebih optimal pada gilirannya akan memberikan implikasi positif bagi sumber pendapatan daerah

yang lebih baik – tidak semata tergantung pada sumber daya alam. Bagi perbankan daerah, upaya untuk

mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan dari pemerintah daerah perlu terus dilakukan

melalui inovasi mendiversifikasi sumber dana lainnya.

12

Memperhitungkan posisi Dana Pihak Ketiga milik Pemda di perbankan pada Desember 2013


Isu Khusus 4: Potensi El Nino dan Dampaknya terhadap Produksi Pangan

Beberapa institusi memperkirakan terdapat potensi El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat

pada pertengahan tahun 2014. Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) memperkirakan gejala

penyimpangan temperatur permukaan Samudera Pasifik, yang secara periodik terjadi di Pantai Pasifik

Amerika Selatan dan mengakibatkan perubahan pola angin dan curah hujan tersebut terjadi setelah

pertengahan tahun 2014.

Tabel V.4.1 Prediksi El Nino

No. Institusi Prediksi El Nino

1 NCEP/NOAA (USA) April-Juni 2014 : El Nino Lemah

Juli-Sept 2014 : El Nino Moderate

2 Jamstec (Japan) April-Juni 2014 : Kondisi Normal

Juli-Sept 2014 : El Nino Lemah

3 BoM/POAMA (Australia) April-Juli 2014 : Kondisi Normal

Agt-Sept 2014 : El Nino Lemah

4 BMKG (Indonesia) April-Agt 2014 : Kondisi Normal

Sept 2014 : El Nino Lemah

Pengalaman empiris menunjukkan El Nino berdampak pada kerusakan lahan (puso) dengan luas puso

yang bervariasi tergantung pada intensitas El Nino. El Nino dengan intensitas lemah yang terjadi pada

tahun 2006 menyebabkan kerusakan lahan sekitar 73.045 ha dan terdapat 337.468 ton padi yang

mengalami puso. Sementara itu, El Nino dengan intensitas kuat yang terjadi pada tahun 1997

menyebabkan kehilangan produksi padi mencapai 714.512 ton.

Grafik V.4.1 Kerusakan Akibat El Nino Grafik V.4.2 Produksi Padi Daerah 1994-2013


Pada tahun 2014, indikasi terjadinya El Nino terlihat dari prakiraan musim kemarau yang lebih awal

dengan tingkat kekeringan yang sedikit lebih tinggi di beberapa daerah, terutama Sumatera, Kalimantan,

Sulawesi, dan Papua. Saat ini, sebagian besar wilayah di Indonesia sedang memasuki masa transisi

(peralihan) ke musim kemarau. Kendati demikian, beberapa daerah di Sumatera seperti Wilayah

Sumatera Bagian Tengah dan Sumatera Bagian Utara sudah mulai mengalami kemarau sejak Januari dan

Februari 2014. Sementara itu, beberapa daerah di Pantai Utara (Pantura) Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Barat, dan Nusa Tenggara Timur mulai memasuki masa kemarau sejak akhir Maret. Beberapa daerah lain

mulai memasuki kemarau pada pertengahan tahun 2014.

Gambar V.4.1 Peta Prakiraan Sifat Musim Kemarau 2014 di 342 Zona Musim Kemarau

Musim kemarau di berbagai daerah yang terjadi lebih awal dan prakiraan sifat musim kemarau sepanjang

tahun yang relatif lebih kering berpotensi menyebabkan terganggunya pasokan dari sisi produksi.

Terlebih lagi terjadi bencana alam pada awal tahun 2014 di beberapa daerah, khususnya di Kawasan

Sumatera dan Jawa. Bencana meletusnya Gunung Sinabung, Sumatera Utara telah menimbulkan

kerusakan lahan pertanian termasuk di sentra produksi pangan (Kabupaten Simalungun dan Kabupaten

Karo). Begitu pula dengan bencana kabut asap di Riau yang menyebabkan lahan pertanian mengalami

kerusakan. Ditambah lagi banjir yang terjadi pada awal tahun telah menyebabkan kerusakan lahan

pertanian khususnya di daerah Pantai Utara (Pantura).

Mencermati risiko tersebut dan berbagai perkembangan terakhir, produksi pangan untuk keseluruhan

tahun 2014 diprakirakan menghadapi risiko lebih rendah dari yang diprakirakan. Potensi penurunan

produksi terjadi terutama di berbagai daerah sentra produksi Jawa. Sementara itu, produksi padi di

Wilayah Kalimantan dan Wilayah Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) diprakirakan masih mampu tumbuh

lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu, walaupun cenderung lebih rendah dari yang diperkirakan.

Untuk meminimalisasi risiko yang membayangi prospek produksi pangan ini, diperlukan langkah-langkah

kebijakan yang terkoordinasi di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjamin

kesinambungan produksi dan ketersediaan pasokan pangan, meredam potensi kendala distribusi yang

dapat memicu kenaikan harga pangan, serta memperkuat kerjasama antardaerah.


Isu Khusus 5: Kemiskinan dan Kebijakan Struktural Dalam Rangka Pengentasannya13

Kemiskinan masih tetap perlu menjadi pokok perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan

karena jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat banyak. Faktor-faktor yang dapat

mempercepat pengentasan kemiskinan dalam perspektif perekonomian regional antara lain adalah akses

ke pendidikan bagi angkatan kerja dan ketersediaan infrastruktur konektivitas. Terkait infrastruktur,

penguatan konektivitas maritim dapat membantu memperkuat integrasi perekonomian Indonesia,

membantu konvergensi produktivitas antar wilayah, sehingga mempercepat pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan Dari Perspektif Ekonomi Regional

Sejak masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle income country) pendapatan

per kapita Indonesia terus melanjutkan tren peningkatannya. Sejalan dengan tren peningkatan

pendapatan per kapita tersebut, tingkat kemiskinan menurun (Grafik 5.1 dan 5.2). Tren peningkatan

pendapatan perkapita nasional terkonfirmasi pada data produk domestik bruto per kapita provinsi, yang

walaupun bervariasi, secara umum menunjukkan peningkatan. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan

provinsi yang menunjukkan tren penurunan mengkonfirmasi angka nasional (Grafik 5.3). Kedepan, upaya

pengentasan kemiskinan perlu tetap menjadi pokok perhatian dalam upaya membangun perekonomian

nasional yang lebih sejahtera. Demikian halnya karena walaupun tingkat kemiskinan menurun, jumlah

orang miskin di Indonesia masih sangat besar, yaitu sekitar 40 juta orang pada akhir 2012 (Grafik 5.3),

dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi dan meningkat (Grafik 5.4).

Sumber: Bank Dunia, diolah

Grafik 5.1. Pendapatan Per Kapita Indonesia vs Beberapa Negara Peer Asia (GNI / capita, Atlas

Method).

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.2. Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

13

Disusun oleh Spesialis Riset Sektor Riil dan Regional – Grup Riset Ekonomi


Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.3. PDRB/Kapita dan Tingkat Kemiskinan Provinsi (2007 vs 2012)

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.4. Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini) Nasional

Dari perspektif ekonomi regional, hasil studi (Diagram 5.1) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada

satu provinsi dipengaruhi oleh (a) akses pada ketersediaan pekerjaan layak di sektor formal dan/atau (b)

pertumbuhan output per penduduk (produktivitas). Jika kemudian sisi produktivitas dibedah lebih lanjut,

maka dapat diperoleh gambaran bahwa pertumbuhan output / kapita (produktivitas) di satu provinsi

dipengaruhi oleh ketersediaan input-input faktor produksi, baik berupa modal fisik maupun modal

manusia.

Sumber: BPS, diolah

Diagram 5.1. Determinan Tingkat Kemiskinan dan Output / Kapita Provinsi.

Ket: Estimasi dilakukan dengan menggunakan metode ekonometri cross-section spasial (Spatial Durbin Model). Matriks

pembobot spasial menggunakan Queen Contiguity. Untuk provinsi yang terpisah antar pulau maka contiguity didasarkan

pada jarak antara dua pulau besar (min 1000 m2) dan berjarak kurang dari 150 km. Data yang digunakan adalah rata-rata

provinsi untuk 2010-2012. .

Dari sisi modal fisik, pertumbuhan produktivitas dapat meningkat jika tersedia input-input fisik berupa

energi (listrik), dan akses ke konektivitas yang memadai, terutama konektivitas maritim (pelabuhan).

Sementara itu, dari sisi modal manusia, ketersediaan penduduk usia kerja berketerampilan yang memiliki

pendidikan setidaknya setingkat S1 atau diatasnya merupakan faktor yang mendukung pertumbuhan

produktivitas di satu provinsi. Hal yang menarik terkait ketersediaan modal manusia ini adalah adanya

indikasi bahwa faktor produksi ini diperebutkan antara satu provinsi dan provinsi-provinsi lain


disekitarnya, sebagaimana ditunjukkan oleh efek spasial negatif stok modal manusia dari wilayah sekitar

terhadap provinsi bersangkutan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kelangkaan tenaga kerja terampil untuk

menopang aktivitas ekonomi yang semakin beragam, sehingga jika stok modal manusia meningkat di satu

provinsi maka, dengan adanya kelangkaan, provinsi di sekitar akan mengalami kekurangan, yang

kemudian berakibat pada laju produktivitas yang menurun dan tingkat kemiskinan yang meningkat di

provinsi sekitar.

Dari gambaran diatas, dapat ditarik implikasi kebijakan struktural yang diperlukan dalam rangka

pengentasan kemiskinan. Pertama, upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan akan sangat bergantung

pada koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memperkuat kuantitas dan kualitas input-input

faktor produksi diberbagai wilayah di Indonesia. Kedua, dalam kaitan itu, input-input yang penting

adalah pekerja dengan pendidikan tersier yang berketrampilan, ketersediaan energi, dan akses ke

konektivitas. Aspek yang terakhir ini akan dibahas lebih lanjut dibawah.

Implikasi Kebijakan Struktural: Konektivitas

Sebagaimana yang disampaikan, akses yang memadai ke infrastruktur konektivitas merupakan salah satu

simpul kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu menurunkan tingkat

kemiskinan. Dari perspektif perekonomian regional, salah satu yang terpenting adalah akses ke

infrastruktur konektivitas maritim, yaitu pelabuhan. Bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia,

konektivitas maritim memiliki peran vital dalam keseluruhan aktivitas perekonomian didalam negeri.

Konektivitas maritim yang efisien merupakan salah satu bentuk fasilitasi perdagangan yang membantu

menekan biaya dunia usaha dalam menjalankan aktivitasnya.

Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.5. Volume Bongkar Muat Nasional

Kondisi saat ini di Indonesia mengindikasikan bahwa terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas pada

pelabuhan-pelabuhan utama. Aktivitas bongkar muat telah terus meningkat dalam satu dekade terakhir

sementara kapasitas di pelabuhan-pelabuhan utama telah jenuh (Grafik 5.5). Di tengah terus

meningkatnya permintaan untuk memenuhi aktivitas perdagangan (impor-ekspor) kapasitas pelabuhan

utama bongkar muat terutama di Jawa, sebagai pusat aktivitas industri manufaktur di Indonesia, semakin

tidak memadai (Grafik 5.6).


Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.6. Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan Utama

Peningkatan kapasitas pelabuhan dan inter-konektivitasnya antar pulau dapat membantu integrasi

internal perekonomian wilayah di Nusantara. Saat ini, terdapat indikasi bahwa integrasi internal tersebut

belum sepenuhnya optimal, walaupun Indonesia adalah sebuah uni-ekonomi, moneter dan fiskal.

Konektivitas antar pulau yang efisien sangat diperlukan untuk memperkuat mobilitas barang dan jasa

serta input-input faktor produksi, seperti modal manusia dan kapital fisik, sehingga integrasi internal

tersebut dapat lebih optimal dan konvergensi produktivitas antar berbagai wilayah perekonomian dapat

lebih cepat.

Terkait integrasi internal, beragam industri yang ter-aglomerasi di Jawa saat ini berpotensi memberi

dampak positif pada aglomerasi aktivitas ekonomi yang lebih terspesialisasi di luar Jawa melalui

perdagangan antar daerah, terutama jika tersedia inter-konektivitas maritim yang memadai dan efisien.

Analisis I/O regional misalnya menunjukkan bahwa arah ekspor barang-barang antara dan barang akhir

dari luar Jawa banyak didorong oleh permintaan dari Jawa, selain oleh perekonomian global (Gambar 5.1

Peta Perdagangan Ekspor Barang Antara dan Jadi di Nusantara). Sementara itu, Jawa adalah wilayah

dimana terdapat ko-lokasi industri-industri ekspor dengan aktivitas dan peran global yang berpotensi

meningkat kedepan. Oleh karenanya penguatan konektivitas maritim, berupa pelabuhan transshipment

nasional di Jawa dan pelabuhan-pelabuhan pengumpul dan pengumpan di luar Jawa dapat memperkuat

dampak spill-over positif dari perekonomian Jawa ke luar Jawa, demikian pula sebaliknya (Boks 1).

Akhirnya, melalui penguatan konektivitas antar pulau, dan dampak spill-over positif yang ditimbulkannya,

dapat diharapkan pertumbuhan dan konvergensi produktivitas yang lebih cepat di berbagai provinsi di

Indonesia yang pada gilirannya membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan (yoy, kanan)


Sumber: IRIO 2005, BPS, diolah.

Gambar 5.1. Peta Perdagangan Barang Antara di Nusantara


Boks 1. Konektivitas Maritim Dapat Memperkuat Keterkaitan Antar Aglomerasi Industri di Nusantara

Pengukuran aglomerasi keragaman industri (ko-lokasi industri-industi yang beragam) pada level

kabupaten menunjukkan bahwa terdapat aglomerasi industri-industri yang beragam di Jawa dengan

korelasi spasial positif antar kabupaten (hot spots di peta). Sementara di luar Jawa, ko-lokasi industri-

industri yang sejenis lebih dominan dengan korelasi spasial positif antar kabupaten (cold spots di peta).

Dengan adanya konektivitas maritim antar pulau yang kuat dan efisien, maka kedua tipe ko-lokasi

industrial ini dapat saling mendukung.

Grafik. Tipologi Aglomerasi Industri di Indonesia dan Konektivitas Maritim

Ket: Aglomerasi industri diukur dengan menggunakan indeks aglomerasi Shannon berdasarkan data rata-rata (2010-2011) pangsa penyerapan tenaga kerja berdasarkan industri. Identifikasi hot dan cold spots dan perhitungan korelasi spasial menggunakan metode Global Moran’s I dan queen contiguity matrix yang mencakup 398 kabupaten / kota. Jika kabupaten terpisah oleh laut maka contiguity diukur berdasarkan jarak ke dua ibukota kabupaten terdekat. Hot spot adalah kabupaten dengan struktur industri yang terdiversifikasi dan dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten yang juga terdiversifikasi. Sementara itu, cold spot adalah kabupaten dengan struktur industri yang lebih terspesialisasi dan dikelilingi oleh kabupaten-kabupated dengan struktur industri yang juga terspesialisasi. Informasi terkait rencana pengembangan pelabuhan merujuk pada MP3EI. Sumber data pengukuran aglomerasi adalah BPS (Sakernas).


Editor

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter

Kontributor

Kantor Perwakilan Wilayah I – Sulawesi, Maluku & Papua

: Andree Breitner

Kantor Perwakilan Wilayah II – Kalimantan

: Daniel Agus Prasetyo

Kantor Perwakilan Wilayah III – Bali & Nusa Tenggara

: Ikhsan Utama

Kantor Perwakilan Wilayah IV – Jawa Bagian Timur

: Komalia Rahmayani

Kantor Perwakilan Wilayah V – Jawa Bagian Tengah

: Adela Putri Rizkia

Kantor Perwakilan Wilayah VI – Jawa Bagian Barat

: Rifki Ismail

Kantor Perwakilan Wilayah VII – Sumatera Bagian Selatan

: Septine Wulandini

Kantor Perwakilan Wilayah VIII – Sumatera Bagian Tengah

: Dythia Sendrata

Kantor Perwakilan Wilayah IX – Sumatera Bagian Utara

: Ciptoning Suryo Condro

Grup Riset Ekonomi : Reza Anglingkusumo

Hesti Werdaningtyas

Grup Asesmen Ekonomi : Prijono

M. Cahyaningtyas

Handri Adiwilaga

Darius Tirtosuharto

Soraefi Oktafihani

Nurul Pratiwi Andi Parenrengi


Documents

MEI 2014 - bi.go.id · dalam buku Laporan Nusantara ini. ... pupuk, bahan baku Peningkatan impor ... pangan karena pasokan diperkirakan akan tersedia cukup