1. 1 Oleh Prof. DR. Drs. H. I NYOMAN SUMARYADI, M.Si; Guru Besar IPDN Rektor IPDN 7/12/2013 1 Disampaikan pada Matrikulasi / Kuliah Perdana Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan Pascasarjana IPDN, Jumat 26 April 2013

2. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri orang-seorang atau pemimpin, mempengaruhi orang- orang lain untuk bekerja sarna secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai yang diinginkan. 3. Unsur kepemimpinan meliputi kemampuan mempengaruhi orang lain atau proses mempengaruhi orang lain; orang lain yang dipengaruhi bersedia mengikutinya; ada tujuan tertentu; dan ada cara-cara tertentu. 4. ada 8 (delapan) teori ke-pemimpinan 1. Teori Otokratis; 2. Teori Psikologis; 3. Teori Sosiologis; 4. Teori Sportif; 5. Teori Laissez; 6. Teori Perilaku Pribadi; 7. Teori Sifat; dan 8. Teori Situasi. 5. Lebih lanjut dijelaskan pula tentang teknik memimpin meliputi : Teknik Human relation; Teknik menjadi teladan; Teknik persuasi dan pemberian perintah. Sedangkan Fungsi Kepemimpinan Meliputi: Pengambilan Keputusan, cepat, dengan perhitungan cermat dan tepat dengan dukungan data yang cermat tepat dan informasi yang lengkap (pola Sentralisasi dan desentralisasi Motivasi, mendorong gairah kerja didukung oleh pegawai yang mampu, cakap, dan terampil, mau bekerja giat, berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. 6. Ada 4 (empat) persyaratan institusional dalam kepemimpinan: Kemampuan melihat organisasi secara keseluruhan Kemampuan mengambil Keputusan Keemampuan melimpahkan dan mendelegasikan wewenang. 7. Tipe-tipe Kepemimpinan Otoriter Patneralistik Laissez Faire Demokiratik Kharismatik 8. Kepemimpinan yang Efektif Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut di atas, dapat ditiirnpiilkan hahwa peinimpin yang efektif (hubungannya dengan bawahan) adalah pemiinpin yang mampu meyakinkan mereka bahwa kepentiugan pribadi bawahan menjadi bagian dari visi pemimpin itu serta mampu meyakinkan pula bahwa mereka punya andil untuk sama-sama mengimplementasikanya 9. Pandangan ahli lainnya menyatakan bahwa tindakan memotivasi bisa dilakukan dengan cara-cara berikut a. Meyakinkan para bawahan bahwa visi organisasi (peran para bawahan di dalamnya) adalah penting dan bisa dicapai b. Menantang para bawahan dengan berbagai sasaran, proyeksi, tugas, dan tanggungjawab yang memungkinkan mereka mendapatkan suatu perasaan sukses dan meraih prestasi yang bersifat personal (maupun organisasional) c. Meemberikan imbalan berupa penghargaan, imbalan, uang dan kenaikan jabatan kepada bawahan yang berkerja dengan baik. 10. Kepemimpinan Transformasional Kepemimpinan ini didefinisikan oleh Bass (1985), Buren (1978), Tichy dan Depanna (1986); sebagai kepemimpinan yang melibatkan perubahan dalam organisasi (dipertentangkan dengan kepemimpinan yang dirancang untuk memelihara status quo) Ini juga didefinisikan sebagai kepemimpinan yang membutuhkan tindakan memotivasi para bawahan agar man bekerja demi sasaran- sasaran tingkat tinggi yang dianggap melampaui kepentingan pribadinya saat itu . 11. Gaya, Model, Esensi Dasar, dan Ciri-Ciri Kepemimpinan Motif (motives) Pengetahuan Keahlian kognitif 12. Kepemiminan Astabrata Di dalam sejarah kehidupan kebangsaan Indonesia, kita melihat beberapa kepemimpinan yang diterapkan pada masyarakat, baik pada masa kerajaan, sampai pada masa penjajahan, dan masa kemerdekaan hingga kini. 13. Lebih lanjut, dikemukakan pula bahwa kepemimpinan pada masa tersebut memelihara empat sikap dalam diri seorang pemimpin Sedang, tidak sedih dan tidak senang (kearifan) kedamaian, tidak dibebani dengan nafsu keinginan Ketentraman, tidak rnemiliki suka atau tidak suka Kejernihan pikiran, tidak bingung dengan permasalahan. 14. Negara merupakan tatanan demokrasi untuk mencapai tujuan negara, tata tentrem kerta raharja, yaitu negara yang teratur, aman, tenteram, adil, makmur, dan sejahtera. Kepemimpinan dengan pendekatan dan warisan budaya leluhur yang dikenal denan "astabrata", yang merupakan ajaran Asta, artinya delapan, brata, artinya sikap atau perilaku. Bagaimana bersikap yang baik bagi seseorang pemimpin untuk mencapai negara yang baik bagi seseorang pemimpin untuk mencapai negara yang Tata Tenteram Kerta Raharja, Gemah Ripah Loh Jinawi 15. ASTABRATA TERDIRI DARI 1. Surya 2. Candra 3. Kartika 4. Angkasa 5. Dahana 6. Maruta 7. Samudra 8. Bumi 16. Kepemimpinan dengan filosofi astabrata ini diterapkan secara konsisten pada rnanajenien ABRI ketika itu, utamanya dalam manajemen teritorial, yang merupakan bargaining Position dari kepemimpinan militer di Indonesia, dalam penerapannya dipadukan dengan filosofi: 17. Takwa sebagai wujud dari kepada Tuhan Yang Maha Esa Ing ngarso sung tulodo (memberi keteladanan), ing madyo mbangun karso (memberi keteladanan), ing madyo mbangun karso (memberi semangat), tut wuri handayani (memberi dorongan); Waspodo purbo wisesa (waspada); dan Ambeng Paramarta (mendahulukan yang penting), Satya (setia) , geminastiti 18. Kepemimpinan Pancasila Pada masa kemerdekaan, dalam rangka kepemimpinan aparatur negara, dan pegawai negeri diterapkan kepemimpinan Pancasila , yang memiliki wibawa dan daya yang mampu untuk membawa serta dan memimpin masyarakat lingkungannya kedalam kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 19. Pencerminan kelima Sila dalam Kepemimpinan Pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa Kepemimpinan harus dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepemimpinannya itu adalah atas ridho Tuhan YME oleh karena itu dipertanggungjawabkan pula kepada Tuhan YME 20. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Kepemimpinan harus dilandasi oleh sifat-sifat yang luhur, pimpinan dalam melakukan kepemimpinan itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atas dasar tenggang rasa (tepasalira) dan bersikap tegas dalam membela kebenaran dan keadilan 21. Persatuan Indonesia Kepemimpinan harus dilandasi oleh persatuan dan kesatuan Bangsa, pemimpin harus menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya atau golongan. 22. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan Kepemimpinan harus dilandasi oleh sikap kerakyatan dalam arti keputusan-keputusan yang akan diambil didasarkan pada musyawarah untuk akan diambil didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat serta diliputi oleh semangat kekeluargaan 23. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Kepemimpinan harus dilandasi oleh sikap yang adil terhadap sesamanya, masyarakat, sederhana, hemat, serta suka bekerja keras, mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang serta menghomati hak orang lain 24. Asas- Asas Kepemimpinan Pancasila Meliputi : Asas Kepemimpinan Pancasila; Asas Kekeluargaan dalam Kepemimpinan Pancasila; Asas Persatuan dan Kesatuan; Asas Kebersamaan; dan Asas Selaras. 25. Ciri Kepemimpinan Pancasila (a) pemimpin dan yang dipimpin merupakan kesatuan organik dan tidak terpisahkan. (b) pemimpin dengan yang dipimpin bukan unsur yang saling bertentangan (c) Masing- masing unsur terlibat dalam kegatan mempunyai kedudukan (status) dan Kewajiban hidup sendiri-sendiri. (d) Dalam mememcahkan masalah dilakukan dengan musyawarah. (e) Dalam mengambil keputusan tidak terjadi dominasi mayoritas maupun tirani minoritas (f) tata hubungan antara pimpinan dan yang dipimpin 26. Sifat Kepemimpinan Pancasila Beroriaentasi jauh kedepan Berdasarkan pola pikir ilmiah Berpegang pada prinsip efisien dan efektif 27. Sikap kepemimpinan Pancasila Ing ngarso sung tulodo (memberi keteladanan), ing madyo mbangun karso (memberi keteladanan), tut wuri handayani (memberi dorongan) 28. Sikap Kepemimpinan Pancasila Secara terurai Sikap dasar atau sikap jiwa Sikap dalam tingkah laku Sikap dalam bertindak 29. Etika Kepemimpinan Pancasila (a) selalu melandaskan diri pada nilai-nilai Pancasila (b) memiliki satu atau beberapa kelebihan dalam pcngetahuan, keterampilan, sosial, teknis maupun pengalaman (c) melakukan kewajiban dan tugas yang baik (d) memiliki sifat dewasa dan susila sehingga dapat bertanggungjawab secara etis (e) memiliki kemampuan pengendalian diri (f) mentaati perintah-perintah dan larangan-larangan. 30. Kepemimpinan Pancasila Dalam Gerak Pelaksanaan Kepemimpinanformal dan kepemimpinan informal sifat nasional kepemimpinan Pancasila kepemimpinan Pancasila menghadapi perkembangan jaman dan tantangan masa depan persepsi dan konsep diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat pembentukan sikap dan prilaku 31. Kepemimpinan Pancasila Dalam Tatanan Kelembagaan Kepemimpinan Pancasila dalam lembaga kenegaraan; penciptaan suasana yang menunjang dalam pelaksanaannya perlu diciptakan kebersamaan dalam penanganan, kerja sama untuk nnencapai tujuan dan mengatasi pertentangan kepentingan dalam pengambilan keputusan hendaknya merupakan pemecahan masalah dalam mengambil keputusan hendaknya merupakan pilihan terhadap alternatif yang terbaik, secara arif bijaksana dengan mengambil hikmah dan pengalaman keputusan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan 32. Kaderisasi kepemimpinan pancasila meliputi berikut ini Tujuan Kaderisasi untuk dapat melanjutkan kepemimpinan yang menjamin kesinambungan kebijaksanaan dalam bidang pembangunan nasional Pengkaderan harus setaraf dan seimbang dengan besarnya beban yang dipikul, dan urgensinya masalah yang akan dihadapi. Persyaratan kaderisasi; kesediaan dan kerelaan yang sungguh-sungguh dari generasi terdahulu untuk menyerahkan keperni.rnpinan kepada generasi penerus, kesadaran generasi penerus evaluasi dan kriteria keberhasilan; dalam setiap kepemimpinan selalu ada evaluasi dari pelaksanaan kepemimpinan tersebut. 33. Tugas, wewenang dan tanggung jawab; setiap insan dalam masyarakat mernpunyai tugas dan kewajiban untuk berpikir dan bertindak bebas yang bertanggung jawab untuk menerima atau menolak, setuju atau tidak terhadap pendapat dan pikiran orang lain demi kepentingan orang banyak. Betapapun kedudukan dalam masyarakat, orang-orang dapat memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak harus melindungi, diasuh, dididik dengan prinsip asih, asah dan asuh agar siap menghadapi kehidupan kemudian hari 34. Kaderisasi kepemimpinan Pancasila: dalam masyarakat terdapat lembaga-lembaga pranata- pranata sosial dan alam seperti; lembaga keluarga, adat istiadat /tradisi, pola asuh anak, polapangan keluarga, dunia usaha, seni pendidikan, lembaga keagamaan. Yang kesemuanya memerlukan orang- orang yang mengatur, dan memimpin juga diperlukan pengkaderan. Kader kepemimpinan masyarakat dapat dididik clan dilatih baik melalui lembaga formal maupun nonformal 35. Keteladanan: sikap dan perbuatan kepemimpinan Pancasila dalam lembaga kemasyarakatan akan lebih menentukan dari pada keputusan dan perintahnya. Evaluasi dan kriteria keberhasilan: kepemimpinan Pancasila dalam masyarakat akan dinilai oleh masyarakatnya 36. Nilai-nilai luhur dalam kepemimpinan pancasila Berwibawa Jujur Terpercaya Bijaksana Mengayomi Berani Mawas diri Mampu melihat jauh kedepan Berani dan mengatasi kesulitan Bersifat sederhana Penuh pengabdian kepada tugas Berjiwa besar Bersifat melayani dan Berorientasi kepada kepentingan umum 37. Kepemimpinan Adat Tradisional di Indonesia Kepemimpinan adat Aceh Kepemimpinan adat Batak Kepemimpinan Adat Minangkabau Kepemimpinan Adat Riau, Jambi, dan Peran Kesultanan Palembang Kepemimpinan adat Betawi Kepemimpinan adat Sunda Kepemimpinan adat Jawa Kepemimpinan adat Masyarakat Bali Kepemimpinan adat Suku Dayak 38. Kepemimpinan adat Sumbawa dan Lombok Kepemimpinan adat Traditional Masyarakat di NTT Kepemimpinan adat Tradisional Sulawesi Selatan Kepemimpinan adat Muna Kepemimpinan adat Sulawesi Utara Kepemimpinan adat Tradisional Maluku Kepemimpinan adat Papua 39. Refleksi Kepemimpinan Khas Indonesia Kepemimpinan khas Indonesia diinisiasi sebagai refleksi dari kepemimpinan yang bersendikan kearifan lokal tradisional, regional dan nasional yang disebut "Kepemimpinan Etis Visioner yang Unggul dengan Etos Kerja Profesional. 1. Kriteria Kepemimpinan Khas Indonesia yang unggul, meliputi berikut ini : a. Beriman dan bertakwa yang terpancar dalam sikap moral, akhlak yang mLilia clan karakter yang terpuji sehingga menjadi jati diri 40. b. Memiliki kepemimpinan yang telah teruji termasuk di dalamnya harus mcmiliki visi yang jelas. c. Memiliki wawasan sebagai faktor panduan harmonis dari kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional serta kecerdasaan spiritual. d. Memiliki keluarga yang sakinah, mawadah dan warrahmah. Memiliki kesehatan jasmani yang memadai dengan mendapat dukungan/kepercayaan dari rakyat. e. Memiliki kesehtan jasmani yang memadai dengan mendapat dukungan/kepercayaan dari rakyat. Sedangkan persyaratan khusus meliputi memiliki etos kerjaprofesional, etis dan visioner. 41. Kriteria Etos Kerja Profesional meliputi : Memahami dan mendalami tahap perkembangan kesadaran kebangsaan Indonesia mulai dari tahap pertama (19081919), tahap ke-dua, (1914-1942), tahap ketiga, (19421945), tahap ke-empat (1945-1946), dan (1946-1949), tahap ke-lima (1950-1998), tahap ke-enam (1998-1999), tahap ketujuh (1999-2001), tahap ke-delapan (2001-2004), tahap kesembilan (2004-2009), dan seterusnya 42. Memahami wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; pertama sejak tahun 1945; yang ke-dua tahun 1949, ke-tiga 1963 dan 1969, ke-empat 1975-1999, ke-lima 1999 sekarang Memahami dan mendalami esensi, fungsi dan proses berdirinya negara Memahanii proses berdirinya dan berfungsinya proses negara yang mantap Memahami dan mendalami kompleksitas masalah substantis dalam pembentukan bangsa dan Negara Repubik Indonesia yang bermasyarakat majemuk Memahami dan mendalami Negara Kesatuan Indonesia sebagai konteks dimensi praktis 43. Kriteria visioner meliputi berikut ini Memahami dan mampu mengambil esensi dari kepemimpinan Adat, Tradisional di Indonesia Memahami dan mampu mengambil esensi dari kepemimpinan warisan leluhur bangsa (astabrata) Memahami dan mampu memaknai esensi kepemimpinan Pancasila 44. Kriteria Etis Mampu memahami dan menghayati "llmu Padi Mampu memahami dan menghayati "llmu Panen Memahami, menghayati, lingkungan strategis pluralitas masyarakat Indonesia, didalamnya terkandung kearifan suku-suku, yang hidup dan berkembang Memahami dan memelihara sikap dalam diri seorang pemimpin 45. NKRI di masa yang akan datang untuk dapat mencapai visi dan misinya jika di pimpin oleh orang Indonesia yang unggul, dengan kriteria; mampu menerapkan dan mengartikulasikan etos kerja profesional, visioner, etis, dan unggul, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia dirajut dari keanekaragaman Suku, Ras, Agama dan Kepercayaan serta keanekaragaman budaya, dengan dilandasi oleh keanifan lokal tradisonal, yang berkehendak mempersatukan diri dalam Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Darma Mungruiwa. 46. Kepempimpinan adat tradisional membutuhkan moralitas. Moralitas merupakan sistem nilai tentang bagaimana harus hidup secara baik sebagai manusia secara pribadi. Nilai yang terkandung di dalamnya berupa petuah, nasehat, wejangan, peraturan, perintah clan semacamnya yang diwariskan secara turun temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu. Termasuk pula di dalamnya adalah tradisi kepercayaan, dalam agama atau kebudayaan, aturan atau petunjuk bagaimana bertindak, dan bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. 47. Persyaratan kepemimpinan nasional dalam menghadapi masa depan; mampu rnengendalikan diri; tidak emosional; mampu melihat keadaan dengan pandangan serta pikiran yang jernih rasional; tanggap dan siap menghadapi tantangan-tantangan masa depan bangsa Dengan demikian, dalam menghadapi masa depan setiap pemimpin diharapkan memiliki citra pembaharuan, harus peka dan tanggap terhadap semua fenomena yang menuntut pembaharuan. Di dalam kondisi empiris, masyarakat adat Indonesia tersedimentasi norma-norma yang ada dan menjadi panutan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Indonesia yaitu norma sopan santun (etiket), norma hukum dan norma moral. 48. Kepemimpinan khas Indonesia diinisiasi dan disebut Kepemimpinan Etis Visioner Yang Unggul, dengan Etos Kerja Profesional dipandang mampu membawa NKRI untuk mencapai visi dan misinya saat ini dan kedepan. 49. Pelaksanaan program tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan secara simultan berjalan sinergis, yaitu seperti berikut: Segera dilaksanakan praktik tata kelola pemerintahan yang balk di masing- masing Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dengan pr-ior-itas jenis jenis yang paling sesuai dan paling mudah dilaksanakan terlebih dahulu (Bottom Up). Secara bcrsamaan oleh Pemerintah Pusat (Nasional) meluncurkan program kegiatan performance review terhadap struktur kabinet dan struktur organisasi dan departemen sampai pada komponen Eselon I, II dan III/IV, lanjut ke Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota. Agar lebih dinamis dan relevan dengan kondisi lingkungan, semua tugas- tugas rutin pemerintahan diserahkan kepada Kecamatan, kecuali tugas- tugas yang secara politis dan ekonomis dipandang efektif dan efesien ditangani pada tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota. Pemerintah Pusat (Nasional), Propinsi, Kabupaten dan Kota dapat lebih memusatkan perhatian dan peranannya sebagai CEO (Chief Excecutive Officer), sekaligus Political Leader (sebagai pemimpin politik).