MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH … · 2018. 4. 23. · matriks perbandingan perubahan ... pajak hiburan perubahan atas peraturan daerah kota medan nomor 7 tahun 2011

UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 1

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

PAJAK HIBURAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang: Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

menetapkan Pajak Hiburan merupakan jenis pajak daerah

kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang dimaksud,

Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 95 Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pajak Daerah Kota Medan perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pajak Hiburan.

a. bahwa untuk melakukan isi putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012

menyatakan golf tidak lagi menjadi objek pajak hiburan, maka

perlu dilakukan penyesuaian dalam pengaturannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak

Hiburan.



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Mengingat: Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3019) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik


4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,


6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 3019) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,




NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016



Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun



8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik



11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa



12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan



Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan



9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah


244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah



Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan

Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia



12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara


36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Nomor 5772);



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 119);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak

Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Walikota Atau

Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang

Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan

Kecamatan Berastagi dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten

Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu

Raja Dan Ujung Pandang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II

Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan

Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun,

Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area Di Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi

Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang

Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah

Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi,

Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias,

Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);


Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa



16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan

Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah





NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016


Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 119);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak

Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Walikota Atau

Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik




Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia



Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan



Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Medan Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak

Hiburan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 7);


Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014

Nomor 4).



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun

2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun

2011 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.

4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang

perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi

Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.

Tetap



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi

wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

dikenakan pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau

jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Walikota paling

lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak

untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang

tidak sama dengan tahun kalender.

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu

saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian

Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan perpajakan daerah.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya

pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib

pajak serta pengawasan penyetorannya.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

dihunjuk oleh Walikota.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya

disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya

disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak

lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak

terutang.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat selanjutnya

disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau

kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat

Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat

Keputusan Keberatan.

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan

Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,

atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang

diajukan Wajib Pajak.

25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang

meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan serta jumlah harga

perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan

menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi

laba pada periode Tahun Pajak tersebut.

26. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

27. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib

Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat

diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku.

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan Surat Keputusan



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

29. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

30. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 2 Pasal 2

(1) Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran

dikenakan pajak dengan nama Pajak Hiburan.

(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan

dipungut bayaran.

(3) Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi :

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana;

c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;

d. pameran;

e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;

f. sirkus, akrobat, dan sulap;

g. permainan bilyar, golf, boling;

(1) Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran

dikenakan pajak dengan nama Pajak Hiburan.

(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan

dipungut bayaran.

(3) Termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) meliputi :

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana;

c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;

d. pameran;

e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;

f. sirkus, akrobat, dan sulap;

g. permainan bilyar dan boling;



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness

center); dan

j. pertandingan olah raga.

(4) Tidak termasuk dalam objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut

bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka

pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan

ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran

(fitness center); dan

j. pertandingan olah raga.

(4) Tidak termasuk dalam objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut

bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka

pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya.

Pasal 3 Pasal 3

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang

menikmati hiburan.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan hiburan.

Tetap

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 4 Pasal 4

(1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima

atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-

cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tetap

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 Pasal 5

Tarif Pajak Hiburan sebagai berikut :

a. tontonan film dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen); Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing - masing

objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah

sebagai berikut:



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

b. pagelaran kesenian, musik / tari dan / atau busana dikenakan

pajak 10% (sepuluh persen) dan pagelaran kesenian yang bersifat

tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena

mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dikenakan pajak 5%

(lima persen);

c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya dikenakan 30% (tiga

puluh persen);

d. pameran dikenakan 10% (sepuluh persen);

e. diskotik, klab malam, golf dan bowling dikenakan pajak 35% (tiga

puluh lima persen);

f. karaoke dikenakan pajak 30% (tiga puluh persen);

g. sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10%

(sepuluh persen);

h. permainan bilyard yang menggunakan AC (air conditioner)

dikenakan pajak 20% (dua puluh persen), dan permainan bilyard

yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 15% (lima belas

persen);

i. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan

dikenakan pajak 20% (dua puluh persen);

j. panti pijat, refleksi, mandi uap, sauna/SPA dan pusat

kebugaran/fitness dikenakan pajak 35% (tiga puluh lima persen);

k. pertandingan olah raga, dikenakan pajak 10% (sepuluh persen).

a. tontonan film dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen);

b. pameran yang bersifat non komersial sebesar 0 % (nol persen);

c. pameran yang bersifat komersial sebesar 10 % (sepuluh

persen);

d. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal dan tradisional

sebesar 0 % (nol persen);

e. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan

internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);

f. permainan bilyar yang menggunakan Air Conditioner (AC)

dikenakan pajak 20% (dua puluh persen) dan permainan

bilyar yang tidak menggunakan Air Conditioner (AC)

dikenakan pajak 15 % (lima belas persen);

g. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas

lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen);

h. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang

berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh persen);

i. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas

internasional sebesar 10 % (sepuluh persen);

j. pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar

0 % (nol persen);

k. pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10 %

(sepuluh persen);

l. pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15

% (lima belas persen);

m. kelas kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 %

(nol persen);

n. kelas kecantikan yang berkelas nasional sebesar 10 % (sepuluh

persen);

o. kelas kecantikan yang berkelas internasional sebesar 10 %

(sepuluh persen);

p. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran

(fitness centre) sebesar 30% (tiga puluh persen);



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

q. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar 30 %

(tiga puluh persen);

r. pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol

persen);

s. pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar 15 % (lima

belas persen);

t. pacuan kenderaan bermotor dan permainan ketangkasan

sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 6 Pasal 6

Besaran pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Tetap

Pasal 7 Pasal 7

(1) Penyelenggara hiburan mengenakan pajak hiburan atas

pembayaran pelayanan di hiburan dengan mengenakan tarif pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Dalam hal penyelenggara hiburan tidak mengenakan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pembayaran telah

termasuk Pajak Hiburan.

Tetap

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8 Pasal 8

Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam Daerah. Tetap

BAB V

MASA PAJAK

BAB V

MASA PAJAK



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Pasal 9 Pasal 9

Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan

kalender.

Tetap

Pasal 10 Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan/atau

yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Tetap

Pasal 11 Pasal 11

(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan

Pajak Daerah (SPTPD).

(2) Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan

SPTPD.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas,

benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau

kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Daerah.

(4) Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Kepala Daerah

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa

pajak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara

pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tetap

BAB VII

PEMUNGUTAN PAJAK

BAB VII

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Pasal 12 Pasal 12

(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang

berdasarkan SPTPD.

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar

dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau

tempat pembayaran lain yang dihunjuk oleh Kepala Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tetap

Pasal 13 Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,

Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain

pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam

jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis

tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan

dalam Surat Teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang

terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak

yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2

Tetap



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen)

setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,

dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT

sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi

administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari

jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan

jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan

pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi

administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima

persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak

yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya

pajak.

Pasal 14 Pasal 14

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SPTPD,

SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD dan

penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tetap

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Pasal 15 Pasal 15

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

c. wajib pajak dikenakan saksi administratif berupa bunga

dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi

administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk

paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Tetap

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan

Pasal 16 Pasal 16

(1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan

30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

merupakan dasar penagihan

pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)

bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada

Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,

dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,

tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tetap



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Pasal 17 Pasal 17

(1) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak

dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda adminisrasi sebesar

2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo

sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama

24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah

dengan utang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan

Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1

(satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh

Wajib Pajak.

(3) Pajak yang terutang dibayar di kas daerah atau tempat lain yang

dihunjuk oleh Kepala Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan

penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat

(3), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tetap

Pasal 18 Pasal 18

(1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding

merupakan dasar penagihan pajak.

(2) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan

banding yang tidak atau kurang bayar

oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Kepala Daerah.

Tetap



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Pasal 19 Pasal 19

(1) Surat Paksa diterbitkan apabila :

a. wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah

diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat

lainnya yang sejenis;

b. wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah

dilakukan penagihan pajak

seketika dan sekaligus.

c. wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum

dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran.

(2) Surat Paksa sekurang-kurangya harus memuat:

a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. Dasar Hukum Penagihan Pajak;

c. Besarnya Utang Pajak;

d. Perintah untuk membayar;

(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Tetap

Bagian Keempat

Keberatan dan Banding

Bagian Keempat

Keberatan dan Banding

Pasal 20 Pasal 20

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala

Daerah atau pejabat yang dihunjuk atas suatu :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB; dan

d. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

disertai alasan yang jelas.



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika

Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak

dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar

paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak

dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala

Daerah atau pejabat yang dihunjuk untuk itu atau tanda pengiriman

Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti

penerimaan Surat Keberatan.

Tetap

Pasal 21 Pasal 21

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi

keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya

jumlah pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan,

keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Tetap

Pasal 22 Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan

Tetap



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan

diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban

membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal

penerbitan Putusan Banding.

Pasal 23 Pasal 23

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan

sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak

dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua

persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan, Wajib

Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima

puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan

dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan

keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi

administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian

Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar

100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan

Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar

sebelum mengajukan keberatan.

Tetap

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau

Pengurangan Sanksi Administratif

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau

Pengurangan Sanksi Administratif



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Pasal 24 Pasal 24

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala

Daerah dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN

atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis

dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan

tertentu dalam Peraturan Perpajakan Daerah.

(2) Kepala Daerah dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa

bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut

peraturan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut

dikenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan, SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang

ditentukan;

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau

kondisi tertentu objek pajak; dan

f. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak terutang

dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain

yang luar biasa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau

penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tetap

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Pasal 25 Pasal 25

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)

bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,

permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan

dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak

lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu

utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)

bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah

lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan pajak.

(7) Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Kepala Daerah.

Tetap

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Pasal 26 Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa

setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat

terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan

tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah.

(2) Kedalwuarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa, atau

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung

sejak tanggal penyampaian surat tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah Wajib pajak dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Pajak.

Tetap

Pasal 27 Pasal 27

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak

Daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksudkan pada

ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang

pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Kepala

Daerah.

Tetap



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28 Pasal 28

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit

Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan tata cara pembukuan atau pencatatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Kepala Daerah.

Tetap

Pasal 29 Pasal 29

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka

melaksanakan Peraturan Perpajakan Daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan

yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran

pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak

terutang dapat ditetapkan secara jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tetap

Tetap

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Pasal 30 Pasal 30

(1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dapat diberi

insentif atas dasar pencapaian kinerja.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan

pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada

Peraturan Pemerintah.

Tetap

BAB XII

KETENTUAN KHUSUS

BAB XII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 31 Pasal 31

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib

Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan

ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga

terhadap tenaga ahli yang dihunjuk oleh Kepala Daerah untuk

membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perpajakan

Daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) adalah :

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi

ahli dalam sidang pengadilan;

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga

Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan

pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan daerah, Kepala Daerah berwenang memberi

izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Tetap



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar

memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau

tentang Wajib Pajak kepada pihak yang dihunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara

pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum

Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat

memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan

keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus

menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang

diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang

bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII

PENYIDIKAN

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 32 Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara

Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lebih lengkap dan jelas;

Tetap



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan

daerah;

d. memeriksa, buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang

dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana

perpajakan daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Pasal 33 Pasal 33

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap

atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2

(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD

atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan

keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Tetap

Pasal 34 Pasal 34

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau

berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau

berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Tetap

Pasal 35 Pasal 35

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang dihunjuk oleh Kepala Daerah yang

karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang dihunjuk oleh Kepala Daerah yang

dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang

menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda

Tetap



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang

kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

sesuai dengan sifatnya dalam menyangkut kepentingan pribadi

seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan

tindak pidana pengaduan.

Pasal 36 Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 35 ayat (1) dan

ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Tetap

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37 Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Hiburan yang terutang

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pajak Daerah Kota Medan, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah

ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

saat terutang.

Tetap

BAB XVI

PENUTUP

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 38 Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 16 sampai

dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003

tentang Pajak Daerah Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tetap



NOMOR 7 TAHUN 2011


NOMOR 8 TAHUN 2016

Pasal 39 Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tetap

Pasal 40 Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundang Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Medan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 1 Juli 2011

WALIKOTA MEDAN,

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 28 Maret 2016

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan

pada tanggal 1 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Ir. SYAIFUL BAHRI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd.

SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 7 LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 8

Documents

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH … · 2018. 4. 23. · matriks perbandingan perubahan ... pajak hiburan perubahan atas peraturan daerah kota medan nomor 7 tahun 2011