Matriks Kementerian Dan Lembaga

7/26/2019 Matriks Kementerian Dan Lembaga

1/1521

PENDANAAN SASARAN PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH 2015-2019

1 Pendanaan pencapaian sasaran pembangunan nasional dapat berasal dari

APBN (belanja K/L dan non K/L), APBD, BUMN dan Masyarakat.

2 Indikasi pendanaan belanja prioritas K/L 2015-2019 (diluar belanja gaji,

tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan operasional perkantoran)

direncanakan sebesar Rp. 3.596,2T yang digunakan untuk mendanai Program

dan Kegiatan Prioritas termasuk Quickwins/ Program lanjutan serta tugas dan

fungsi Kementerian/Lembaga

3 Indikasi pendanaan belanja prioritas K/L dituangkan dalam Matriks Rencana


2/1521

MATRIKSKEMENTERIAN/LEMBAGA


3/1521

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


4/1521

KEMENTERIAN/LEMBAGA : B ADAN PEMERIKSA KEUANGAN

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

004 07 Program Peningkatan Mutu

Kelembagaan Aparatur dan

Pemeriksaan Keuangan Negara198,6

Terwujudnya peningkatan mutu

pusat kelembagaan, aparatur dan

ketatalaksanaan

Prosentase pemenuhan

Ketersediaan perangkat lunak

pemeriksaan dan non pemeriksaan

75 80 85 90 95

Terwujudnya peningkatan mutu

pemberian pendapat dan

pertimbangan

Jumlah pendapat BPK yang

diterbitkan2 2 2 3 3

1039 Perencanaan Strategis dan

Manajemen Kinerja

85,0

Terwujudnya peningkatan

efektivitas dan efisiensi

perencanaan dan manajemen

kinerja

Persentase realisasi pelaksanaan

program dan kegiatan

dibandingkan dengan perencanaan

95 95 95 95 95

Skor pencapaian kinerja BPK Wide 89 89 90 90 91

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019

KODEPROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)

II.M.L.004-1


5/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019



2015-2019

(Rp Miliar)

1040 Pengevaluasian dan Pelaporan

Hasil Pemeriksaan49,1

Terwujudnya Efektivitas Penyajian

Hasil Pemeriksaan dan Penyajian

Pemberian Pendapat

Indeks kepuasan pemangku

kepentingan terhadap IHPS BPK3,8 3,85 3,9 3,95 4

Jumlah usulan pendapat yangdisampaikan ke Badan

3 3 4 4 4

1041 Penelitian dan Pengembangan


Terwujudnya Pengembangan

Metodologi dan Profesi

Pemeriksaan serta Kelembagaan

Indeks Mutu Organisasi dan

Ketatalaksanaan BPK3,3 3,4 3,5 3,6 3,7

Persentase Perangkat Lunak

Pemeriksaan dan Non Pemeriksaan

yang Telah Siap Untuk Proses

Legislasi

85 90 95 100 100

004 08 Program Pemeriksaan Keuangan

Negara3.591,5

Meningkatkan Efektifitas Tindak

Lanjut Pemeriksaan

Persentase Laporan Tindak Pidana

yang Ditindaklanjuti Oleh Aparat

Penegak Hukum

60 62 64 67 70

Jumlah LHP yang Diterbitkan 1745 1797 1851 1907 1964

Jumlah LHP Kinerja yang

Diterbitkan235 247 259 272 286

II.M.L.004-2


6/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019



2015-2019

(Rp Miliar)

Ketepatan Waktu Proses

Pelaksanaan dan Pelaporan

Pemeriksaan

90 95 100 100 100

Tingkat Pemenuhan QA dalam

Pemeriksaan95 95 100 100 100

1043 Pemeriksaan Keuangan Negara dan

Pemantauan Penyelesaian Kerugian

Negara

3.591,5

Meningkatkan Efektivitas TindakLanjut Pemeriksaan

Persentase Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti60 62 64 67 70

Jumlah Laporan Pemantauan

Penyelesaian Ganti Kerugian

Negara yang Diterbitkan

1000 1050 1100 1200 1250

004 06 Program Kepaniteraan Kerugian

Negara/Daerah, Pengembangan

dan Pelayanan Hukum di Bidang

Pemeriksaan Keuangan Negara

98,2

Terwujudnya Peningkatan

Efektivitas Pelaporan Pemantauan

dan Kepaniteraan KeuanganNegara/Daerah

Tingkat Penyelesaian Penetapan

Tuntutan Perbendaharaan70 72 74 77 80

Terwujudnya Pemenuhan

Peraturan BPK di Bidang Keuangan

Negara

Persentase Pemenuhan

Penyusunan Peraturan BPK80 85 90 95 100

II.M.L.004-3


7/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019



2015-2019

(Rp Miliar)

1037 Pelayanan Konsultasi Hukum dan

Kepaniteraan Kerugian Negara/

Daerah

44,8

Terwujudnya Pelayanan Konsultasi

Hukum dan Kepaniteraan Kerugian

Negara/Daerah

Penyelesaian Pendapat Hukum atas

Temuan Pemeriksaan100 100 100 100 100

Tingkat penyelesaian penetapan

kerugian perbendaharaan75 80 85 90 100

1038 Pelayanan Legislasi,

Pengembangan, dan Bantuan

Hukum

53,4

Terwujudnya Pelayanan Legislasi,

Pengembangan, dan Bantuan

Hukum

Tingkat Pemenuhan Penyusunan

Rancangan/Konsep Produk Hukum

BPK

100 100 100 100 100

Ketersediaan Informasi Hukum 100 100 100 100 100

Tingkat pelayanan konsultasi dan

pendapat hukum yang diberikan 100 100 100 100 100

004 01 Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya

1.997,0


Kompetensi SDM dan Dukungan

Manajemen

II.M.L.004-4


8/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019



2015-2019

(Rp Miliar)

Indeks Kepuasan Pemilik

Kepentingan atas Hasil

Pemeriksaan BPK

3,8 3,85 3,9 3,95 4

Persentase Pegawai yang

Memenuhi Standar Kompetensi

yang Dipersyaratkan

70 73 76 80 85

Persentase Pemenuhan Standar

Jam Pelatihan Pemeriksa75 78 82 86 90

Indeks Kepuasan Kerja Pegawai 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7

Opini atas Laporan Keuangan BPK WTP WTP WTP WTP WTP

Persentase Pemanfaatan Anggaran 90 90 90 90 90

1032 Pelayanan Kesekretariatan,

Kehumasan dan Kerjasama

Internasional

540,1


Efektivitas Hubungan, Kerjasama,

dan Komunikasi Stakeholder

Persentase Pengaduan yang

Ditindaklanjuti100 100 100 100 100

Tingkat Ketersediaan Informasi ke-BPK-an

95 95 100 100 100

Terselenggaranya Pelayanan

kepada Badan dengan Baik

Tingkat Kepuasan Badan atas

Pelayanan Kesekretariatan3 3 3 3 3

1033 Manajemen SDM 875,9

Terwujudnya Pemenuhan Jumlah,

Kompetensi, dan Kinerja Pegawai

II.M.L.004-5


9/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019



2015-2019

(Rp Miliar)

Persentase Pemenuhan Pegawai

Sesuai dengan Kebutuhan85 87 89 92 95

Persentase Hasil Assesment yang

Ditindaklanjuti72 75 77 80 82

1034 Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan

Negara

293,0


Efektivitas Penganggaran,Perbendaharaan, dan

Pertanggungjawaban Keuangan

Negara

Indeks Kepuasan Pelayanan

Keuangan3,1 3,3 3,5 3,75 4

1042 Pendidikan dan Pelatihan



Kompetensi SDM

Pegawai yang Memenuhi Standar

Nilai Kelulusan yang

Dipersyaratkan

70 73 76 80 85

Rata-rata Nilai Evaluasi Pegawai 3 3,2 3,4 3,5 3,6

004 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur BPK

2.665,2


Pemenuhan Standar Mutu Sarana

Prasarana Kerja

Persentase Pemenuhan Standar

Sarana dan Prasarana Kerja90 95 100 100 100

Persentase Proses Bisnis yang

Telah Memanfaatkan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

90 95 100 100 100

II.M.L.004-6


10/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019



2015-2019

(Rp Miliar)

1035 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

serta Layanan Umum2.665,2

Terwujudnya Peningkatan Kualitas

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kerja

Indeks Kepuasan Pemilik

Kepentingan TIK3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

004 03 Program Pengawasan dan

Peningkatan AkuntabilitasAparatur BPK

110,4

Terwujudnya Efektivitas

Penerapan Sistem Pemerolehan

Keyakinan Mutu dan Pengawasan

Persentase Rekomendasi Peer

Review yang Ditindaklanjuti60 70 80 90 100

1036 Pengawasan oleh Inspektorat 110,4

Terwujudnya Efektivitas Reviu atas

Pilar-Pilar SPKM

Indeks Efektivitas Pelaksanaan

Pengawasan3 3,1 3,2 3,3 3,4

Persentase Rekomendasi Hasil QA

SPM yang Selesai DilaksanakanOleh Auditee

65 70 75 80 85

JUMLAH 8.660,9

II.M.L.004-7


11/1521

MAHKAMAH AGUNG


12/1521

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

005 02 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah A un

308,6

Dukungan Manajemen dan Tugas

teknis lainnya dalam penyelenggaraan

fungsi peradilan

Tersedianya dukungan manajemen

dan tugas teknis dalam pelaksanaan

tugas teknis peradilan

005 02 1064 Peningkatan pelayanan informasi pada

Mahkamah Agung dan Pengadilan

semua Lingkungan Peradilan

43,5

Meningkatkan pembinaan dan

komunikasi kepada masyarakat

mengenai kinerja peradilan melalui

teknologi informasi

Terselenggaranya standarisasi layanan

publik bagi instansi / lembaga publik

16 16 16 16

Terselenggaranya kerjasama antar

instansi pemerintah/swas ta/lembaga

terkait

11 11 11 11

Meningkatnya pembinaan dan

komunikasi kepada masyarakat

mengenai kegiatan-kegiatan di bidang

perpustakaan di lingkungan MA dan

pengadilan di semua lingkungan

Jumlah data layanan informasi hukum

dan Peradilan

15 15 15 15

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019

II.M.L.005-1


13/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

005 02 1065 Pembinaan Administrasi Pengelolaan

kepegawaian dan Pengembangan 36,1

Meningkatnya kepengurusan

kepegawaian di lingkungan

Mahkamah agung dan Pengadilan di

semua lingkunganJumlah rekruitmen yang transparan,

adil, akuntable dan berdasarkankompetensi

1000 1.000 1.000 1.000 1.000

Jumlah Pegawai yang mengikuti

Pembinaan Bidang Kepegawaian1200 1.200 1.200 1.200 1.200

Meningkatnya pengelolaan

administrasi kepegawaian dalam

jabatan fungsional di lingkungan MA

dan Pengadilan di semua lingkungan

Jumlah penyusunan Laporan Kegiatan

pengelolaan administrasi

kepegawaian

1 8 8 8 8


Keuangan Badan Urusan Administrasi 78,0

Meningkatnya pengelolaan keuangan

yang akuntabel di lingkungan MA dan

Pengadilan di semua lingkungan

Tersajinya kualitas laporan keuangan

yang sesuai dengan sistem akuntansi

aparatur yang mengikuti pembinaan

teknis perbendaharaan

173 191 210 229 229

Terselenggaranya penyusunan laporan

pengelolaan pelaksanaan anggaran 16 17 19 21 21

II.M.L.005-2


14/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

Jumlah laporan pengelolaan sistem

akuntansi pemerintah45 49 54 60 60

Jumlah laporan penatausahaan,

pembukuan verifikasi dan

pelaksanaan anggaran

12 13 15 16 16

Jumlah laporan penerimaan Negara

bukan Pajak1 1 1 1 1

Terselenggaranya pembayaran gaji,

tunjangan operasional BUA danpengadilan di lingkungan Mahkamah

Agung

12 12 12 12 12

005 02 1067 Pelaksanaan penyusunan perencanaan

dan anggaran serta penataan

organisasi mahkamah Agung RI39,7

Meningkatnya koordinasi dan

terbinanya penyusunan rencana,

program dan anggaran pada

Mahkamah Agung dan 4 lingkungan

peradilan di bawahnyaTerselenggaranya dokumen

penyusunan rencana program10 10 10 10 10

Terselenggaranya dokumen

penyusunan rencana anggaran4 4 4 4 4

Terselenggaranya dokumen

rekomendasi evaluasi output8 8 8 8 8

Terselenggaranya dokumen hasil

inventarisasi dan Telaahan Laporan8 8 8 8 8

Terselenggaranya Monitoring Kinerja

Penganggaran dan Bimbingan Teknis

perencanaan dan anggaran

2 2 2 2 2

Terselenggaranya penyusunan

anggaran berbasis gender1 1 1 1 1

II.M.L.005-3


15/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

terselenggaranya Rekomendasi

Pembaruan Peradilan1 1 1 1 1

Meningkatnya koordinasi dan

terbinanya penataan organisasi dan

tatalaksana di lingkungan Mahkamah

Agung dan pengadilan di semua

li n kun anTerselenggaranya rekomendasi

kebijakan bidang kelembagaanMahkamah Agung

1 1 1 1 1

Terselenggaranya Laporan Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Mahkamah

A un

10 10 10 10 10


Perlengkapan Sarana dan Prasarana di

Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada

dibawahnya

10,7

Meningkatnya pengelolaan IKN

Mahkamah Agung dan 4 lingkungan

peradilan

Dokumentasi analisa administrasi

sarana dan prasarana di lingkungan

Mahkmah Agung dan Badan Peradilan

di bawahnya

8 8 8 8 8

Jumlah keputusan penghapusan, alih

fungsi dan tukar menukar BMN1 1 1 1 1

005 02 1069 Dukungan Pelayanan pimpinan

Mahkamah Agung dan Tugas Teknis

Lainnya

29,0

Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi kepada pimpinan MA

II.M.L.005-4


16/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

Terselenggaranya pelayanan

penyelesaian urusan administrasi

kepada pimpinan Mahkamah Agung 12 12 12 12 12

005 02 1070 Pelaksanaan pembinaan keamanan,

Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga,

Bina Sikap Mental di lingkungan

Mahkamah Agung

71,5

Meningkatnya pembinaan urusan

rumah tangga, sikap mental, tata usaha

dan kemanan di lingkungan MA

Jumlah pegawai yang mengikuti

pembinaan administrasi umum40 198 198 198 198

Terselenggaranya urusan tata usaha,

rumah tangga, bina sikap mental di

lin kun an Mahkamah A un

12 12 12 12 12

005 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

5.971,6

Tersedianya Sarana dan Prasarana

Aparatur pada Mahkamah agung dan

Badan Peradilan di bawahnya

Persentase penyediaan Sarana danPrasarana yang mendukung

penyelenggaraan peradilan

834 834 834 834 834

Penyelenggaraan Peradilan Berbasis

Teknologi Informasi834 834 834 834 834

005 02 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di

Lingkungan Mahkamah Agung5.971,6

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

dalam penyelenggaraan peradilan di

lingkungan Mahkamah Agung

II.M.L.005-5


17/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

Jumlah Pengadaan Tanah di

Lingkungan Mahkamah Agung0 - - 45 45

Jumlah pengadaan Sertifikat Tanah di

lingkungan Mahkamah Agung1 28 35 45 45

Jumlah Pengadaan Jaringan Instalasi di

Lingkungan Mahkamah Agung34 5 8 9 9

Jumlah pengadaan IT/CTS di

Lingkungan MAhkamah 600 4 29 17 17

Jumlah Pengadaan Buku hokum di

Lingkungan Mahkamah Agung 800 1 1 1 1

Jumlah Pengadaan kendaraan

operasional untuk pengadilan di

lin kun an Mahkamah A un

103 90 88 75 75

Jumlah pengadaan perangkat pengolah

data dan komunikasi980 19 20 15 15

Jumlah pengadaan Peralatan/Fasilitas

kantor di Lingkungan Mahkamah

Agung

7378 13 41 74 74

Jumlah pengadaan gedung kantor di

Lingkungan Mahkamah Agung208214 171 125 130 130

005 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENINGKATAN AKUNTABILITAS

APARATUR MAHKAMAH AGUNG RI

128,0

Meningkatnya Kualitas PelaksanaanFungsi Pengawasan

Prosentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti

Persentase temuan yang

ditindaklanjuti

Laporan hasil pengawasan yang tepat

waktu

Tersedianya standar penanganan

pengaduan

II.M.L.005-6


18/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

Terpenuhinya kuantitas dan kualitas

SDM Bawas

005 03 1077 P en ga was an P el ak san aa n T ek ni s,

Administrasi Peradilan,

Administrasi Umum, Penanganan

Pengaduan Inspektur Wilayah 1

19,0

Penanganan pengaduan masyarakat

secara transparan, akuntabel, efektif

dan efisien di Inspektur Wilayah 1

Jumlah penanganan pengawasan

teknis, serta penanganan pengaduan44 51 46 47 47

Terselenggaranya manajemen

administrasi peradilan dan

administrasi umum


admnistrasi peradilan, administrasi

umum, serta penangana pengaduan

24 24 31 32 32

Terlaksananya audit pengadaan

barang dan jasa sesuai peraturan

perundang-undangan

Jumlah audit pengadaan barang dan

jasa wilayah 13 3 6 7 7

Meningkatkan kualitas kinerja hakimdan aparat peradilan dan kepercayaan

publik kepada lembaga peradilan :

Jumlah laporan pelaksanaan

pengawasan dan pemeriksaan kinerja

serta perilaku hakim dan aparat

peradilan

30 30 36 37 37

005 03 1078 Pengawasan Pelaksanaan Teknis,



Pengaduan Inspektur Wilayah 2

15,5

II.M.L.005-7


19/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET








administrasi umum

Jumlah penanganan pengawasanadmnistrasi peradilan, administrasi


20 20 26 27 27



perundang-undangan



Meningkatkan kualitas kinerja hakim

dan aparat peradilan dan kepercayaan

publik kepada lembaga peradilan :

Jumlah laporan pelaksanaan



peradilan

35 35 39 40 40




Pen aduan Ins ektur Wila ah 3

20,4






II.M.L.005-8


20/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET



administrasi umum




20 20 34 35 35



perundang-undangan Jumlah audit pengadaan barang dan




publik kepada lembaga peradilan :Jumlah laporan pelaksanaan



peradilan

27 27 32 33 33




Pen aduan Ins ektur Wila ah 4

16,5


secara transparan, akuntabel, efektifdan efisien di Inspektur Wilayah 1





administrasi umum




19 19 13 14 14

II.M.L.005-9


21/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET



perundang-undangan





publik kepada lembaga peradilan : Jumlah laporan pelaksanaan



peradilan

8 8 18 19 19

005 03 5260 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 37,1

Terlaksananya monitoring tindak

lanjut hasil pemeriksaan :Jum a aporan monitoring tin a

lanjut hasil pemeriksaan30 45 50 55 55

Terlaksananya pembinaan sistem

pengawasan :

kepada aparat pengadilan dan

masyarakat4 4 265 265 265

Terlaskananya sosialisasi pengelolaan

pengaduan :

Jumlah sosialisasi Sistem PengelolaanPengaduan kepada aparat pengadilan

dan masyarakat

4 4 265 265 265

Terlaksananya reviu laporan

keuangan/reviu RKA-KL :Juma reviu aporan euangan reviu

RKA-KL 36 40 59 63 63

Terlaksananya Quality Assurance

Pengelolaan Keuangan :

II.M.L.005-10


22/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

Jumlah Quality Assurance kepada

pengelola keuangan di Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan di

bawahnya

472 472 450 450 450

Terlaksananya evaluasi hasil

pemeriksaan kinerja :

Jumlah evaluasi hasil pemeriksaan

kinerja1 1 1 1 1

005 03 1079Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Badan

pengawasan Mahkamah Agung

19,5

Tersedianya dukungan manajemen

dan tugas teknis dalam

penyelenggaraan fungsi pengawasan

Dokumen Perencanaan 5 5 40 50 12

Dokumen Pelaporan33 33 33 33 12

Pengembangan Tenaga Pengawas

100 100 100 100 12

Layanan Perkantoran12 12 12 12 12

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor 38 10 20 30 30

Sidang Majelis Kehormatan 20 20 12 14 14

005 03 PROGRAM PENDIDIKAN DANPELATIHAN APARATUR

287,2

005 05 Tersedianya sumber daya aparatur

hukum yang profesional dan

kompeten dalam melaksanakan

penyelenggaraan peradilan

005 05 Jumlah cakim yang mengikuti diklat

terpadu (magang &

diklat untuk 2 an katan

312 312 312 312 312

II.M.L.005-11


23/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

Jumlah hakim yang mengikuti

diklat sertifikasi dan pelatihan

tenaga teknis berkelanjutan

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Jumlah SDM yang menyelesaikan

rintisan gelar S2 dan S372 90 90 90 90

Jumlah SDM yang mendapatkan

pelatihan manajemen dan

kepemimpinan baik struktural

maupun non struktural 1.639 1.660 1.710 1.720 1.720

005 05 Tersedianya laporan penelitian

untuk mengembangkan hukum dan

peradilan agar dapat digunakan

sebagai bahan rujukan Mahkamah

Agung dalam membuat kebijakan

005 05 Jumlah laporan penelitian, kajian,

study banding dan jurnal penelitian

di bidang hukum dan peradilan31 31 31 31 31

005 05 1073 P en in gk at an Pr ofes iona li tas Te na ga

Teknis Peradilan dan Aparatur

128,6

005 05 1073 Meningkatnya kualitas

profesionalisme Sumber Daya Manusia

Teknis Peradilan

005 05 1073 Terlaksananya Pelatihan Program

Pendidikan Pelatihan Calon Hakim

Terpadu (magang & diklat)

312 312 312 312 312

II.M.L.005-12


24/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

005 05 1073 Terlaksananya Pelatihan bagi Hakim

dan Panitera Berkelanjutan460 460 460 460 460

005 05 1073 Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi

Hakim640 640 640 640 640

005 05 1073 Terlaksananya Pelatihan bagi Teknis

Fungsional Hakim/Pendalaman Materi 500 500 500 500 500

005 05 1074 Penelitian dan Pengembangan

Hukum Peradilan

34,0

005 05 1074 Meningkatnya kualitas hasil penelitian

dan kajian di bidang hukum dan

peradilan

005 05 1074 Jumlah laporan penelitian dan kajian

di bidang hukum dan peradilan22 22 22 22 22

005 05 1074 Terlaksananya studi banding untuk

pengembangan bidang hukum dan

peradilan

6 6 6 6 6

005 05 1074 Tersedianya tenaga penelitian dan

SDM penelitian yang memadai dan

profesional

40 3 3 3 3

005 05 1074 Diterbitkannya Jurnal Penelitian 3 3 3 3 3

005 05 1075 Dukung an Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Badan Penelitian dan

Pengembangan Pendidikan dan

Pelatihan Hukum dan Peradilan

7,2

005 05 1075 Meningkatnya dukungan operasional

penyelenggaraan fungsi litbang diklat

005 05 1075 Terlaksananya Layanan Perkantoran

dan Pengelolaan Gaji 12 12 12 12 12

II.M.L.005-13


25/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

005 05 1075 Jumlah Dukungan Operasional

Kegiatan Teknis Diklat dan Penelitian 15 16 16 16 16

005 05 1075 Jumlah Penyedian Sarana dan

Prasarana dilingkungan Badan Litbang

Diklat Kumdil

223 14 14 14 14

0 05 05 1 07 6 P en in gk at an P ro fe sion al A pa ra tur

Peradilan di Bidang Manajemen dan

Kepemimpinan

117,3

Peningkatan profesional aparatur

peradilan di bidang manajemen dan

kepemimpinan



kepemimpinan struktural

140 440 470 460 460



kepemimpinan non struktural

1499 1.220 1.240 1.260 1.260


Pelatihan rintisan gelar S2 dan S372 90 90 90 90

005 06 PROGRAM PENYELESAIAN

PERKARA MAHKAMAH AGUNG

92,3

005 06 Meningkatnya penyelesaianperkara kasasi dan peninjauan

kembali (PK) di

Mahkamah A un005 06 Penyelesaian perkara, sisa perkara,

dan minutasi perkara pidana, PHI

(yang nilainya kurang dari 150

juta) termasuk perkara KKN dan

HAM yang

tepat waktu

6500 6.700 7.000 7.300 7.600

II.M.L.005-14


26/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

005 06 1044 Percepatan Peningkatan

Penyelesaian Perkara

77,7

005 06 1044 Percepatan Penyelesaian Perkara

005 06 1044 Jumlah putusan perkara pidana umum,

pidana khusus, pidana militer dan PHI

(yang nilainya kurang dari 150 juta)

termasuk perkara KKN dan HAM

dengan cepat dan tepat waktu

6500 6.700 7.000 7.300 7.600

Kebijakan Teknis Bidang Perkara

Jumlah kebijakan teknis bidang

perkara1 1 1 1

1

Kebijakan Teknis dan Konsultasi

Yustisial

Jumlah Laporan Hasil Kebijakan

Teknis dan Konsultasi Yustisial1 1 1 1

1

e-Dokumen Putusan Perkara yang

dikirim melalui aplikasi

Jumlah e-Dokumen/Naskah Elektronik

0 2 2 2

2

005 06 1045 Dukungan manajemen dan

dukungan teknis lainnya

kepaniteraan

14,6

Peningkatan efektifitaspenyelesaian perkara

Jumlah dokumen perencanaan dan

pengelolaan anggaran12 12 12 12 12

Jumlah SDM kesekretariatan

kepaniteraan yang mengikuti

pengembangan kompetensi

226 300 325 350 350

Jumlah dokumen pelaporan 9 9 10 10 10

II.M.L.005-15


27/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

Jumlah e-dokumen yang dikirim

melalui aplikasi direktori

putusan/upload putusan (SEMA No.

14 Tahun 2014)

2 - - - -

Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12

Jumlah perangkat pengolah data dan

komunikasi30 40 50 60 60

Jumlah peralatan dan fasilitas

perkantoran125 150 150 175 175

005 07 PROGRAM PENINGKATAN

MANAJEMEN PERADILAN UMUM

402,6

005 07 Terselesaikannya penyelesaian

perkara yang sederhana, tepat

waktu, transparan dan akuntabel

di lingkungan peradilan umum

005 07 Pelaksanaan zitting plaatz dan

pelaksanaan pembebasan perkara

prodeo

2.305 931 938 945 945

005 07 Penyelesaian administrasi berkas

perkara tingkat pertama dan

tingkat

banding yang tepat waktu

231.981 229.848 232.147 234.468 234.468

005 07 Pelaksanaan pos pelayanan hukum 93.752 21.924 23.020 24.171 24.171

00 5 07 1 046 Pengemb angan Tenaga Tekn is

Peradilan Umum

58,2

005 07 1046 Terwujudnya Pengembangan Tenaga

Teknis Peradilan Umum.

005 07 1046 Jumlah standar tenaga teknis yang

disusun.1 1 1 1 1

II.M.L.005-16


28/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

005 07 1046 Jumlah tenaga teknis yang mengikuti

bimbingan kompetensi. 174 167 167 167 167

005 07 1046 Jumlah pemenuhan tenaga teknis

sesuai kebutuhan2312 2.427 2.508 2.675 2.675

005 07 1046 Jumlah laporan ketersediaan data

tenaga teknis peradilan umum yang

akurat.

6 4 4 4 4

00 5 07 1 047 Peningkatan K etatalaksanaan

Perkara Perdata Kasasi dan

Peninjauan Kembali (PK)

3,3

005 07 1047 Tertib Administrasi Perkara Kasasi

dan PK.

005 07 1047 Standarisasi ketatalaksanaan Perkara

Perdata, Kasasi dan PK1 1 1 1 1

005 07 1047 Jumlah aparatur yang mengikuti

pembekalan pemberkasan perkara

perdata kasasi dan pk.

115 115 115 115 115


Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan

Kembali dan Grasi

4,1

005 07 1048 Jumlah standar perangkat

kelengkapan berkas Perkara Pidana

Kasasi, PK dan Grasi.

005 07 1048 Standarisasi ketatalaksanaan perkarapidana kasasi, PK dan Grasi

1 1 1 1 1

005 07 1048 Jumlah aparatur yang mengikuti

pembekalan pemberkasan perkara

pidana kasasi dan PK.

115 115 115 115 115

005 07 1049 P en in gk at an Ma na je me n P er adi la n

Umum

266,1

005 07 1049 Meningkatnya Penyelesaian dan

Penanganan Perkara.

II.M.L.005-17


29/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

005 07 1049 Penyelesaian administrasi berkas

perkara Tingkat Pertama dan Tingkat

Banding yang di selesaikan tepat

waktu

231.981 229.848 232.147 234.468 234.468

005 07 1049 Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum 93.752 21.924 23.020 24.171 24.171

005 07 1049 Pelaksanaan Zitting Plaatz (tempat

sidang tetap) dan pelaksanaan

Pembebasan Perkara Prodeo

2.305 931 938 945 945

005 07 1049 Jumlah Standar pelaksana tata kerjadan Tata Kelola pengadilan

Dilingkungan Peradilan Umum yang di

susun

1 1 1 1 1

005 07 1049 Jumlah Aparatur Yang Mengikuti

Bimbingan Teknis Administrasi

Peradilan Umum

151 151 151 151 151

005 07 1049 Ketersediaan data dan Dokumen

Statistik Perkara Dilingkungan

Peradilan Umum Yang Akurat

2 2 2 2 2

005 07 1051 Pengembangan Kebijakan

Peradilan Umum

0,9

005 07 1051 Pengembangan kebijakan di Peradilan

Umum

005 07 1051 Penyusunan SOP mengenai Justice

Collaborator

1 1 1 1 1

005 07 1052 Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Badan Peradilan Umum

13,8

005 07 1052 Meningkatnya Pelayanan Manajemen

di Lingkungan Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum.

005 07 1052 Terbayarnya gaji pegawai tepat waktu12 12 12 12 12

II.M.L.005-18


30/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

005 07 1052 Jumlah Dokumen manajemen

perkantoran yang diselesaikan tepat

waktu

6 6 6 6 6

005 07 1052 Penyediaan Layanan Operasional

Perkantoran362 362 362 362 362

005 07 1052 Jumlah sarana dan prasarana sesuai

standar47 47 47 47 47

005 07 1052 Jumlah Kendaran Bermotor 4 2 2 2 2

005 07 1052 Jumlah Perangkat pengolah Data dan

Komunikasi 141 40 40 40 40

005 07 1052 Jumlah Gedung dan Bangunan 200 200 200 200 200


MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

318,4


perkara yang sederhana tepat

waktu,

transparan dan akuntabel

dilingkungan peradilan agama005 08 Jumlah penyelesaian administrasi

perkara (yang sederhana, dan tepat

waktu) di tingkat pertama dan

banding di lingkungan Peradilan

Agama

108.714 108.714 108.714 108.714 108.714

005 08 Jumlah pelaksanaan sidang kelilingdan bantuan pembebasan biaya

perkara di lingkungan peradilan

agama

10.625 10.625 10.625 10.625 10.625

005 08 Jumlah lokasi pelayanan hukum

kepada masyarakat tidak mampu

120 120 120 120 120


Agama

204,6

II.M.L.005-19


31/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

005 08 1053 Proses Peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel

005 08 1053 Jumlah Penyelesaian Administrasi

Perkara Tingkat Pertama dan Banding

kurang dari 5 bulan di Lingkungan

Peradilan A ama

213.541 224.218 235.429 247.200 259.560

Penyederhanaan proses berperkara

dan menekan biaya perkara

005 08 1053 Jumlah penyelesaian perkara melalui

proses mediasi

0 22 .4 22 2 3.54 3 24.72 0 25.956

005 08 1053 Jumlah tenaga teknis yang menguasai

pola bindalmin

0 40 50 60 70

Penguatan akses peradilan

005 08 1053 Jumlah pelaksanaan sidang di luar

gedung dan bantuan pembebasan

biaya di lingk. Peradilan agama

13.148 13.805 14.496 15.220 15.981

005 08 1053 Jumlah lokasi operasionalisasi Pos

Pelayanan Hukum kepada Masyarakat

Tidak mampu

120 180 250 330 359

Peningkatan kredibilitas dan

transparansi005 08 1053 Penataan Ulang Sistem Manajemen

Perkara*

3 3 3 3 3

005 08 1053 Penyusunan Kebijakan Mengenai

Manajemen dan Tata laksana

Peradilan di Lingkungan Peradilan

Agama

3 3 3 3 3

005 08 1053 Integrasi Informasi Perkara secara

elektronik*

100 15.720 15.720 15.720 15.720

005 08 1053 Jumlah satker yang memanfaatkan

SIADPA Plus meningkat

0 359 359 359 359

II.M.L.005-20


32/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

005 08 1053 Jumlah satker yang mengupload data

perkara ke portal infoperkara

meningkat

0 359 359 359 359

005 08 1053 Persentase Ketersediaan Data

Yurisdiksi dan dokumen Statistik

dilingkungan Peradilan Agama

100 0 0 0 0

005 08 1053 Jumlah Laporan Perkara yang Valid 0 2 2 2 2

005 08 1053 Jumlah Masyarakat yang mengakses

website pengadilan

0 15 .0 00 1 5.00 0 15.00 0 15.000

005 08 1053 Penguatan SDM Kepaniteraan* 108 146 182 218 254005 08 1053 Jumlah Aparatur yang Mengikuti

Bimbingan Teknis Administrasi

Peradilan Agama

108 144 180 216 252

005 08 1053 e-learning 0 1 1 1 1

005 08 1053 teleconference 0 1 1 1 1

Pengembangan teknologi informasi

yang handal

005 08 1053 Jumlah SDM Yang Dibintek SIADPA

Plus

0 40 50 60 70

005 08 1053 Penyusunan Standar Pengembangan

Teknologi Informasi Perkara

0 1 1 1 1

00 5 08 1 055 Pengemb angan Tenaga Tekn is

Peradilan Agama

87,1

005 08 1055 Terwujudnya Profesionalitas Tenaga

Teknis Peradilan Agama005 08 1055 Jumlah Standar Tenaga Teknis Yang

Disusun

2 2 2 2 2

005 08 1055 Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti

Bimbingan Teknis Yudisial

150 300 300 300 300

005 08 1055 Jumlah Pemenuhan Tenaga Teknis

Sesuai Kebutuhan

2.397 2.517 2.643 2.775 2.914

005 08 1055 Jumlah Ketersediaan Data dan arsip

Tenaga Teknis PA yang Akurat

1 1 1 1 1

II.M.L.005-21


33/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET


Perkara Kasasi dan Peninjauan

Kembali (PK) serta Kesyariahan

8,4

005 08 1056 Tertib Administrasi Perkara Kasasi

dan Pk

005 08 1056 Jumlah Standarisasi Ketatalaksanaan

Perkara Kasasi, PK dan Kesyar'iyahan

3 3 3 3 3

005 08 1056 Jumlah Aparatur yang Mengikuti

Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan

Pemberkasan Perkara Kasasi dan Pk

200 200 200 200 200


Teknis Lainnya

18,2

Meningkatnya Pelayanan Manajemen

di Lingkungan Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Agama

Jumlah Gaji, Honorarium dan

Tunjangan Pegawai yang dibayarkan

12 12 12 12 12

Jumlah Dokumen yang Diselesaikan

Tepat Waktu

5 5 5 5 5

Jumlah Sarana Prasarana Kerja Sesuai

Standar

38 40 42 44 46

Jumlah Pegawai yang Mengikuti

Pembinaan

125 125 125 125 125

Jumlah Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12


MANAJEMEN PERADILAN MILITER

DAN TATA USAHA NEGARA (TUN)59,8

II.M.L.005-22


34/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET


perkara yang sederhana, tepat

waktu,

transparan dan akuntabel di

lingkungan peradilan militer dan

TUN005 09 Pembebasan biaya perkara prodeo

di lingkungan pengadilan TUN 87 91 96 101 106

005 09 Jumlah penyelesaian administrasiperkara dan banding di lingkungan

peradilan militer (termasuk

penyelesaian perkara yang kurang

dari 6

bulan)

3.407 3.867 4.056 4.254 4.461

005 09 Jumlah penyelesaian administrasi

perkara dan banding di lingkungan

peradilan TUN (termasuk

penyelesaian perkara yang kurang

dari 6 bulan)

2.225 3.576 3.709 3.848 3.995


Militer21,7

005 09 1058 Peningkatan Manajemen PeradilanMiliter

005 09 1058 Jumlah Penyelesaian Administrasi

Perkara di Tingkat Pertama dan

Banding di Lingkungan Peradilan

Militer Termasuk Penyelesaian

Perkara Yang Kurang dari 5 (lima)

Bulan

3.407 3.867 4.056 4.254 4.461

II.M.L.005-23


35/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

005 09 1058 Jumlah Penyampaian Perkara Kasasi,

PK dan Grasi Yang Lengkap dan Tepat

Waktu 279 279 279 279 279

005 09 1058 Jumlah Ketersediaan Data dan

Dokumen Statistik Perkara di

Lingkungan Peradilan Militer Yang

Akurat

1 1 1 1 1

005 09 1058 Jumlah Standar Pelaksanaan TataKerja dan Tata Kelola Pengadilan di

Lingkungan Peradilan Militer Yang Di

susun

1 1 1 1 1

005 09 1058 Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti

Bimbingan Teknis Kompetensi dan

Teknis Administrasi di Lingkungan

Peradilan Militer

60 70 80 90 100

005 09 1058 Jumlah Standar Tenaga Teknis Yang di

Susun 1 1 1 1 1


Sesuai Kebutuhan 90 90 100 100 110

005 09 1058 Jumlah Ketersediaan Data dan Arsip

Tenaga Teknis Peradilan Militer Yang

Akurat

1 1 1 1 1


Tata Usaha Negara

21,5

005 09 1059 Peningkatan Manajemen Peradilan

Tata Usaha Negara

005 09 1059 Jumlah penyelesaian administrasi

perkara) di tingkat Pertama dan

Banding di lingkungan Peradilan TUN

termasuk penyelesaian perkara yang

kuran dari 5 lima bulan

2.225 3.576 3.709 3.848 3.995

II.M.L.005-24


36/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

005 09 1059 Jumlah Penyampaian Berkas Perkara

Kasasi, PK, Hak Uji Materil dan

Sengketa Pajak yang lengkap dan tepat

waktu

1.228 1.228 1.228 1.228 1.228

005 09 1059 Pembahasan Biaya Perkara Prodeo di

Lingkungan Peradilan TUN87 91 96 101 106

005 09 1059 Penyelenggaraan Pos Layanan Hukum

di Lingkungan Peradilan TUN 28 28 28 28 28

005 09 1059 Jumlah Aparatur Pengadilan yangMengikuti Bimbing an teknis

Kompetensi dan Teknis Administrasi

di LingkunganPeradilan TUN

80 90 100 110 120

005 09 1059 Jumlah Standar Pelaksanaan Tata

Kerja dan Tata kelola Pengadilandi

Lingkungan Peradilan TUN yang di

susun

1 1 1 1 1

005 09 1059 Jumlah Ketersediaan Data dan

Dokumen Statistik Perkara di

Lingkungan Perdailan TUN yang

akurat

1 1 1 1 1

005 09 1059 Jumlah Standar Tenaga Teknis yang di

susun1 1 1 1 1


Sessuai kebutuhan 160 160 170 170 180

005 09 1059 Jumlah Ketersediaan Data dan Arsip

tenaga Teknis Peradilan TUN1 1 1 1 1


Perkara Kasasi, Peninjauan

Kembali (PK) dan Grasi Pidana

Militer

1,8

II.M.L.005-25


37/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

005 09 1061 Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara

Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan

Grasi Pidana Militer

005 09 1061 Jumlah Standarisasi Ketatalaksanaan

Perkara Pidana Militer1 1 1 1 1

005 09 1061 Jumlah Aparatur yang Mengikuti


Perkara Pidana Militer

35 40 45 50 55


Perkara Kasasi, Peninjauan

Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan

Sengketa Pajak Tata Usaha Negara

(Tun)

2,1

005 09 1062 Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara

Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak

Uji Materil dan Sengkata Pajak Tata

Usaha Negara

005 09 1062 Jumlah standarisasi Ketatalaksanaan

Perkara TUN1 1 1 1 1

005 09 1062 Jumlah Aparatur yang mengikuti


Perkara TUN

40 50 60 70 60


Teknis Lainnya Ditjen Peradilan

Militer dan Tata Usaha Negara

12,6

005 09 1063 Dukungan Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Ditjen Peradilan

Militer dan Tata Usaha

005 09 1063 Pembayaran Gaji, Tunjangan dan

Honorarium Pegawai yang dibayar

tepat waktu

12 12 12 12 12

005 09 1063 Penyelenggaraan Operasional

Perkantoran12 12 12 12 12

II.M.L.005-26


38/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp Miliar)


TARGET

005 09 1063 Jumlah Dokumen Manajemen

Perkantoran yang diselesaikan tepat

waktu

6 5 5 5 5

005 09 1063 Jumlah sarana dan Prasarana sesuai

standar100 3 3 3 3

005 09 1063 Jumlah Aparatur Yang Mengikuti

Pembinaan (orang)165 105 110 115 120

005 09 1063 Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi30 35 40 45

JUMLAH 7512,2

II.M.L.005-27


39/1521

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA


40/1521

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019

006 01 PROGRAM DUKUNGAN

MANAJEMEN DAN PELAKSANAANTUGAS TEKNIS LAINNYA

KEJAKSAAN RI

517,83

Meningkatnya Kemampuan

Profesional di Bidang Sdm,

Keuangan, Informasi, Data

Peraturan Perundang-Undangan

Tercapainya Dukungan Manajemen

Sdm, Keuangan, Informasi, Data

Peraturan Perundang-Undangan

006 01 1080 Pelayanan Penyusunan

Peraturan Perundang-Undangandan Kerja Sama Hukum

40,980

Terlaksananya pemberian

pertimbangan hukum kepada

satuan organisasi Kejaksaan dan

instansi pemerintah, serta turut

melakukan penelaahan dan

penyusunan perumusan peraturan

perundang - undangan dan

pembinaan hubungan dengan

lembaga negara, lembaga

pemerintah


2015-2019

(Rp Miliar)

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATORKODE


41/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Jumlah Kegiatan Kerja Sama

Hukum Luar Negeri dan Ekstradisi

1 1 1 1 1 8,940

Jumlah Penelaahan dan

Perancangan Peraturan Perundang-

Undangan

2 2 2 2 2 6,175

Operasional Atase Teknis

Kejaksaan RI pada PerwakilanIndonesia di Luar Negeri

12 12 12 12 12 24,290

Pengelolaan Perpustakaan

Kejaksaan Agung RI

12 12 12 12 12 1,575

006 01 1081 Pembi naan dan Pengelolaan

Kepegawaian di Kejagung, Kejati,

Kejari dan Cabjari

106,065

Meningkatnya Kualitas Pembinaan

Kepegawaian Meliputi Rekrutmen

Pegawai, Jenjang Karier dan Mutasi

Pegawai

Laporan manajemen kepegawaian

dan pembinaan pegawai

12 12 12 12 12 106,065

006 01 1082 Pembinaan Pengelolaan

Keuangan dan Penerimaan

Negara Bukan Pajak Kejaksaan

RI

74,970

Terlaksananya Kualitas Pembinaan

Pengelolaan Keuangan dan Pnbp

Layanan Perkantoran

Laporan Pengelolaan Keuangan 12 12 12 12 12 54,095

Laporan Pengelolaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak Kejaksaan

12 12 12 12 12 20,875


42/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


006 01 1083 Perenca naan, Pengembangan

Manajemen, Organisasi dan Tata

Laksana, Pengolahan Data serta

Pemantauan dan Penilaian

29,105

Terlaksananya Kegiatan Dalam

Penyiapan Perencanaan Anggaran,

Pengembangan Manajemen,Organisasi dan Tatalaksana di

Lingkungan Kejaksaan Serta

Evaluasi dan Monitoring

Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Penyediaan Data Inventarisasi

Pembangunan Diseluruh satuan

kerja Kejaksaan

Jumlah Peraturan Perundang-

undangan Pembentukan Satuan

Kerja Baru

1 1 1 1 1 6,295

Jumlah Dokumen Rencana Kerja

dan Anggaran Kejaksaan RI

1 1 1 1 1 17,005

Laporan Pemantauan dan PenilaianTerhadap Pelaksanaan Rencana

Kerja

1 1 1 1 1 4,010

Laporan Hasil Pengelolaan Data

yang terkait dengan Penyusunan

Rencana dan Program Kerja,

Pengembangan Organisasi dan Tata

Laksana

1 1 1 1 1 1,795

006 01 1084 Pembi naan dan Pengelolaan

Perlengkapan Kejaksaan RI

23,965


43/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Terlaksananya Kualitas Pembinaan

Pengelolaan Perlengkapan dan

Kekayaan Milik Negara yang

Menjadi Tanggung Jawab

Kejaksaan;

Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Pegawai Kejaksaan R.I.

12 12 12 12 12 21,600

Layanan PerkantoranOperasional ULP dan LPSE 12 12 12 12 12 2,365

006 01 1085 Pelayanan K etatausahaan

Kejaksaan RI, Pimpinan,

Kerumahtanggaan, Keamanan

dan Bina Kesejahteraan Pegawai

-

Penyiapan Rumusan Kebijaksanaan

Teknis di Bidang Ketatausahaan

Umum dan Pimpinan,

Kerumahtanggaan, Keamanan

Dalam dan Bina Kesejahteraan

Berupa Pemberian Bimbingan,

Pembinaan dan Pengamanan

Teknis;

Pelayanan Kesekretariatan,

Keamanan, Protokoler, Bina

Kesejahteraan Pegawai, dan

Pimpinan

Layanan Perkantoran

006 01 1088 Penyajian Dat a Statist ik Kriminal

dan Teknologi Informasi

172,210


44/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Tersedianya Basis Data yang Dapat

Menyajikan Informasi Data Perkara

Secara Akurat, Lengkap Dalam

Rangka Mewujudkan Penanganan

Perkara Secara Cepata dan

Akuntabel Serta Dapat Diakses

Masyarakat

Pengelolaan Data Statistik Kriminal

Berdasarkan Jenis Penanganan

Perkara dan Pengembangan

Teknologi Sistem Informasi

1 1 1 1 1 172,210

006 01 1089 Peneli tia n dan Pengembangan

Kejaksaan Republik Indonesia

17,500

Terlaksananya Kegiatan Penelitian,

Pengkajian, Pengembangan,

Kerjasama Keilmuan dan Kegiatan

Ilmiah Lainnya yang Berkaitan

Dengan Tugas dan Wewenang Serta

Fungsi Kejaksaan BerdasarkanPeraturan dan Perundang-

Undangan dan Kebijaksanaan yang

Ditetapkan Oleh

Kegiatan Penelitian, Pengkajian,

Pengembangan, Kerjasama

Keilmuan dan Kegiatan Ilmiah

Lainnya

18 18 18 18 18 17,500


Dukungan Teknis Lainnya Jaksa

Agung Muda Pembinaan di

Kejagung, Kejati, Kejari dan

Cabjari

-


45/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Pelaksanaan Koordinasi Dengan

Semua Satuan Kerja Dalam Rangka

Penyiapan Rumusan Rencana dan

Program Kerja, Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Pembinaan di Seluruh Indonesia

Jumlah Pelayanan Kesekretariatandi Lingkungan Jaksa Agung Muda

Pembinaan

Jumlah pelayanan operasional

perkantoran, keperluan pokok

perkantoran, pemeliharaan gedung

kantor dan kendaraan (aset negara

yang dimiliki Kejaksaan),

pembayaran langganan daya dan

jasa listrik, telephone dan air, dan

kebutuhan lain guna menunjang

operasional perkantoran

Operasional Pemeliharaan Kantor

dan Pelayanan Birokrasi termasukGaji dan Tunjangan di Kejati, Kejari,

dan Cabjari

006 01 5276 Penanganan dan Penyelesai an

Pemulihan Aset yang terkait

perkara

53,035

Terlaksananya Tindakan

Penyelamatan dan Pemulihan Aset

yang dikaitkan dengan Upaya

Penyelesaian Tindak Kejahatan

dalam hal Harta Benda kepada

Korban dan atau Negara secara

Efektif, Efisien, Transparan dan

Akuntabel


46/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Penanganan Pemulihan Aset yang

terkait dengan Hasil Kejahatan

1 1 1 1 1 47,885

Pelayanan Ketatausahaan dan

Birokrasi serta Penyusunan

Rencana Program Kerja dan

Anggaran pada Pusat Pemulihan

Aset

12 12 12 12 12 5,150

006 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Kejaksaan RI

2.280,133

Meningkatnya kinerja aparatur

Kejaksaan di seluruh Indonesia

dengan didukung oleh sarana dan

prasarana yang memadai guna

kelancaran pelaksanaan tugas

penegakan hukum


Gedung Kantor, rumah jabatan

untuk aparatur Kejaksaan di

daerah, Kendaraan Operasionalroda-4, kendaraan tahanan serta

sarana perlengkapan gedung untuk

seluruh satuan kerja baik di pusat

maupun

006 02 1091 Pembangunan/Pengadaan/

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kejaksaan RI

2.280,133


47/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)



Gedung Kantor, rumah jabatan

untuk aparatur Kejaksaan di

daerah, Pusat Rumah Sakit

Kejaksaan, Kendaraan Operasional

roda-4, kendaraan tahanan serta

sarana perlengkapan gedung untuk

seluruh satuan kerja baik di pusatmaupu

Kendaraan Bermotor (kendaraan

tahanan)

80 84 84 84 84 403,223

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

2703 2703 2703 2703 2703 121,000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 9678 9678 9678 9678 9678 215,170

Gedung/Bangunan 77352 77360 77360 77360 77360 1.540,740

006 03 Program Pengawasan dan

Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kejaksaan RI

117,185

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan

Pembangunan Semua Unsur

Kejaksaan Berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan dan

Kebijaksanaan yang Ditetapkan

Oleh Jaksa Agung.

Jumlah Laporan Pengaduan

(Lapdu) yang Ditindak Lanjuti Atas

Kinerja Aparat Kejaksaan Lapdu

Secara Cepat, Cermat, Proporsional

dan Akuntabel.


48/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


006 03 1092 Peningkatan Pengawasan

Pelaksanaan Tugas Pokok dan

Wewenang di Wilayah I

3,465

Terlaksananya Kegiatan

Pengawasan Atas Pelaksanaan

Tugas Rutin dan Pembangunan

Semua Unsur Kejaksaan

Berdasarkan Peraturan Perundang-


Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.


Masyarakat yang Ditindaklanjuti

dan Diselesaikan Terhadap

Penyalahgunaan Wewenang pada

Wilayah I

70 70 70 70 70 3,465



Wewenang di Wilayah II

3,465












Wilayah II

70 70 70 70 70 3,465



Wewenang di Wilayah III

3,465


49/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)













Wilayah III

70 70 70 70 70 3,465



Wewenang di Wilayah IV

3,465












Wilayah IV

70 70 70 70 70 3,465



Wewenang di Wilayah V

3,465


50/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)













Wilayah v

70 70 70 70 70 3,465


Aparatur Kejaksaan di Daerah

Baik di Kejati, Kejari dan Cabjari

dan Jajaran Pengawasan di

Daerah

58,685











Penyalahgunaan Wewenang, Tugas-

Tugas Rutin, Pelanggaran Disiplin

dan Penanganan Perkara Oleh

Aparatur Kejaksaan di Daerah.

824 824 824 824 824 37,820


51/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Pelaksanaan Inspeksi di Kejati,

Kejari dan Cabjari

379 379 379 379 379 20,865



Agung Muda Pengawasan

41,175

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan

Pembangunan Semua Unsur

Kejaksaan Berdasarkan Peraturan

Perundang-Undangan dan

Kebijaksanaan yang Ditetapkan

Oleh Jaksa Agung.

Jumlah Kegiatan di Bidang

Kesekretariatan di Lingkungan

Jaksa Agung Muda Tindak

Pengawasan Dalam Berkoordinasi

dan Melakukan Evaluasi dan

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

Tindak Lanjut Laporan Pengaduan.

12 12 12 12 12 41,175

006 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN KEJAKSAAN RI

381,729

Meningkatnya kemampuan

profesional, integritas kepribadian

dan disiplin di lingkungan

Kejaksaan RI

Terselenggaranya proses

pendidikan dan pelatihan teknis

fungsional

006 05 5006 Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Teknis Fungsional

291,589


52/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Meningkatnya wawasan dan

kualitas Sumber Daya Manusia

Kejaksaan RI dalam

penyelenggaraan proses

pendidikan dan pelatihan teknis

fungsional

Jumlah angkatan pendidikan dan

pelatihan teknis fungsional

28 28 28 28 28 291,589

006 05 5007 Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Manajemen dan

Kepemimpinan

56,185

Terselenggaranya Proses

pendidikan dan pelatihan

manajemen dan kepemimpinan

Jumlah angkatan pendidikan dan


kepemimpinan

11 11 11 11 11 56,185

006 05 5008 Dukungan Manajemen Teknis

Lainnya Badan Pendidikan dan

Pelatihan Kejaksaan

33,955

Terselenggaranya pengelolaan

urusan umum, kepegawaian,

anggaran, perbendaharaan,

pengelolaan akuntansi dan

verifikasi, serta perlengkapan,

perpustakaan dan dokumentasi

Terselenggaranya pengelolaan

urusan umum, kepegawaian,

anggaran, perbendaharaan,

pengelolaan akuntansi dan

verifikasi, serta perlengkapan,

perpustakaan dan dokumentasi.


53/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Tersedianya Sarana dan Prasarana,

Peralatan dan Peralatan Gedung

Kantor

Kendaraan bermotor 5 5 5 5 5 5,205

Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

44 44 44 44 44 8,500

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1231 1231 1231 1231 1231 12,670

Gedung/Bangunan 785 785 785 785 785 7,580

006 06 PROGRAM

PENYELIDIKAN/PENGAMANAN/P

ENGGALANGAN PERMASALAHAN

HUKUM DI BIDANG

IPOLEKSOSBUD HUKUM DAN

HANKAM

719,29912

Meningkatnya pelaksanaan

kegiatan intelijen yustisial di bidang

sosial, politik, ekonomi, keuangan,

pertahanan keamanan dan

ketertiban umum

Jumlah Penyelidikan, Pengamanan

dan Penggalangan yang Akuntabel,

Efektif dan Efisien Dalam Rangka

Mendukung Kebijakan Hukum dan

Keadilan Baik Preventif Maupun

Represif Mengenai Masalah

Ideologi, Politik, Media Massa,

Barang, Cetakan, Orang Asing,

Cegah Tangkal, Penyuluhan dan

Penerangan Hukum, Pelacakan Aset

serta Pengawasan Aliran

Kepercayaan Masyarakat


54/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


006 06 1099 Pelaksanaan Kegiatan

Penyelamatan Keuangan Negara

dan Penanggulangan Tindak

Pidana

26,059

Meningkatnya kualitas pelaksanaan

dan pengendalian kegiatan Intelijen

Yustisial Penyelidikan, Pengamanan

dan Penggalangan untuk

mendukung kebijakan hukum dan

keadilan baik preventif maupun

represif mengenai masalah

investasi, produksi, distribusi

Keuangan

Jumlah kegiatan intelijen di bidang

penyelamatan keuangan negara

dan penanggulangan tindak pidana

50 50 50 50 50 10,186

Laporan hasil kegiatan pelacakan

aset terkait tindak pidana

80 80 80 80 80 10,020

jumlah laporan hasil operasi

intelijen bidang ekonomi, keuangan

dan pembangunan

100 80 80 80 80 5,853

006 06 1100 Pelaksana an Kegiatan Sandi dan

Produksi Intelijen

25,122

Meningkatnya kualitas pelaksanaan

kegiatan administrasi intelijen,

peningkatan kemampuan,

keterampilan dan integritas

kepribadian aparat intelijen

yustisial di lingkungan Kejaksaan


55/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Laporan Hasil Kegiatan dalam

rangka pengamanan informasi

intelijen

100 100 100 100 100 10,140

Operasional Monitoring Center 12 12 12 12 12 4,827

Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi

Monitoring Signal

85 85 85 85 85 9,645

Tactical Passive 12 12 12 12 12 0,102

006 06 1101 Pelaksana an Kegiatan Poli tik,

Sosial Budaya dan Sumber Daya

Organisasi

5,696

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan

Kegiatan Intelijen Yustisial

Penyelidikan, Pengamanan dan

Penggalangan untuk mendukung

kebijakan hukum dan keadilan baik

preventif maupun reprsif mengenai

masalah ideologi, politik, media

masa, barang, cetakan, orang asing

Laporan Hasil Kegiatan Intelijen

bidang ideologi, sosial, politik,

pertahanan keamanan dan

ketertiban umum

50 50 50 50 50 5,150

Jumlah Laporan Kegiatan

pengawasan aliran Kepercayaan

1 1 1 1 1 0,546

006 06 1102 Penanganan Penyelidikan /

Pengamanan / Penggalangan di

Kejati, Kejari dan Cabjari

363,702

Peningkatan kualitas dan kuantitas

penyelesaian penanganan

penyelidikan / pengamanan /

penggalangan di Kejati, Kejari dan

Cabjari


56/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Laporan Hasil Penanganan

Penyelidikan / Pengamanan /

Penggalangan di Kejati, Kejari dan

Cabjari

1304 1304 1304 1304 1304 114,625

Pengawasan Aliran Kepercayaan

Masyarakat di Kejaksaan Tinggi

90 90 90 90 90 10,895

Laporan hasil kegiatan pelacakan

aset terkait tindak pidana

1439 1439 1439 1439 1439 213,013

Pencarian/Penangkapan Buron

Tindak Pidana (DPO)

105 105 105 105 105 25,169

006 06 1103 Penerangan dan Penyuluhan

Hukum

298,720

Meningkatnya Kualitas

Penyelenggaraan kegiatan

penyuluhan / penerangan hukum

dan hubungan masyarakat

Laporan Kegiatan Penyuluhan dan

Penerangan Hukum dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang

sadar hukum dalam upaya

pencegahan secara preventif tindak

pidana.

512 512 512 512 512 71,560

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan

penguatan jaringan masyarakat anti

KKN

126 126 126 126 126 217,635

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pers

Gathering Akuntabilitas

Penanganan perkara di seluruh

satuan kerja daerah.

433 433 433 433 433 9,525

006 06 1104 Dukungan Manajemen Teknis

Lainnya Jaksa Agung Muda

Intelijen

0


57/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan

Kegiatan Intelijen Yustisial di

Bidang Sosial, Politik, Ekonomi,

Keuangan, Pertahanan Keamanan

dan Ketertiban Umum.

Pelaksanaan Kegiatan di Bidang


Jaksa Agung Muda Intelijen SesuaiPeraturan yang Berlaku.

006 07 PROGRAM PENANGANAN DAN

PENYELESAIAN PERKARA

PIDANA UMUM

2.959,203

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan

Pra-Penuntutan, Pemeriksaan

Tambahan, Penuntutan,

Pelaksanaan Penetapan Hakim dan

Putusan Pengadilan, Pengawasan

Terhadap Pelaksanaan Putusan

Lepas Bersyarat dan Tindakan

Hukum Lainnya Dalam Perkara

Tindak Pidana Umum

Jumlah Penyelesaian Penanganan

Perkara Pidana Umum Secara

Cepat, Tepat dan Akuntabel.

006 07 1105 Penanganan Perkara Tindak

Pidana Terhadap Orang dan

Harta Benda

27,317

Meningkatnya Penyelesaian

Perkara Pidana Umum secara

Cepat, Tepat dan Akuntabel


58/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Jumlah perkara tindak Pidana

Terhadap Orang dan Harta Benda

yang diselesaikan dalam Tahap Pra

Penuntutan

43 55 55 55 55 12,337


Terhadap Orang dan Harta Benda

yang diselesaikan dalam Tahap

Penuntutan

43 55 55 55 55 14,264

Jumlah Pengendalian UpayaHukum, Grasi dan Pelaksanaan

Eksaminasi yang diberikan kepada

perkara Tindak Pidana Terhadap

Orang dan Harta Benda

10 10 10 10 10 0,160


Pidana terhadap Keamanan

Negara dan Ketertiban Umum

3,570

Meningkatnya penanganan perkara

pidana umum secara tepat dan

akuntabel


Keamanan Negara dan KetertibanUmum yang diselesaikan dalam

Tahap Pra Penuntutan

38 38 38 38 38 0,570


Keamanan Negara dan Ketertiban

Umum yang diselesaikan dalam

Tahap Penuntutan

38 38 38 38 38 2,840


59/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Jumlah Pengendalian Upaya

Hukum, Grasi dan Pelaksanaan


perkara tindak Pidana Keamanan

Negara dan Ketertiban Umum

38 38 38 38 38 0,160


Pidana Umum Lainnya

47,745

Terselesaikannya penangananperkara pidana umum secara tepat

dan akuntabel

Jumlah penanganan perkara tindak

Pidana Umum Lainnya termasuk

penanganan perkara kehutanan di

tingkat penyidikan

0 50 50 50 50 12,000


Umum Lainnya yang diselesaikan

dalam Tahap Pra Penuntutan

570 570 570 570 570 6,555


Umum Lainnya yang diselesaikan

dalam Tahap Penuntutan

570 570 570 570 570 28,390

Jumlah Pengendalian Upaya

Hukum, Grasi dan Pelaksanaan


perkara tindak Pidana Umum

Lainnya

570 570 570 570 570 0,800

006 07 1108 Penanganan Perkara Pidana

Umum di Kejaksaan Tinggi,

Kejaksaan Negeri dan Cabang

Kejaksaan Negeri

2.834,296

Meningkatnya penanganan perkara

pidana umum secara tepat dan

akuntabel


60/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Jumlah perkara tindak pidana

umum yang diselesaikan oleh

jajaran Kejaksaan di daerah Kejati,

Kejari dan Cabjari satu kota dengan

pengadilan

116.153 118.244 118.244 118.244 118.244 2.223,692


umum yang diselesaikan oleh

jajaran Kejaksaan di daerah Kejati,

Kejari dan Cabjari yang tidak satukota dengan pengadilan

10.841 13.591 13.591 13.591 13.591 526,704


umum khusus yang diselesaikan di

Kejaksaan Tinggi

95 186 186 186 186 83,900



Agung Muda Tindak Pidana

Umum

46,275




Program Kerja,Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan KegiatanPenanganan Perkara Tindak Pidana

Umum.



Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Umum Sesuai Peraturan yang

Berlaku Khususnya Pemantauan

dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

12 12 12 12 12 46,275


61/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


006 08 PROGRAM PENANGANAN DAN


PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN

HAM YANG BERAT DAN

PERKARA TINDAK PIDANA

KORUPSI

1.731,954

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan

Prepenuntutan, Pemeriksaan

Tambahan, Penuntutan,Pelaksanaan Penetapan Hakim dan

Putusan Pengadilan, Pengawasan

Terhadap Pelaksanaan Putusan

Lepas Bersyarat dan Tindakan

Hukum Lain Mengenai Tindak

Pidana Ekonomi, Tindak Pidana

Korupsi, dan Perkara Pelanggaran

HAM yang Berat.

Terselesaikannya penanganan

perkara pidana khusus,

pelanggaran HAM berat, dan

perkara tindak pidana korupsi

secara cepat, tepat dan akuntabel.

006 08 1110 Penanganan Penyelidikan dan

Penyidikan di Kejaksaan Agung

48,746


penanganan Penyelidikan dan

Penyidikan Perkara Tipikor,

Pelanggaran HAM Berat dan Tindak

Pidana khusus lainnya (TPPU)

Secara Cepat, tepat, dan Akuntabel


62/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Jumlah Penyelidikan dan

Penyidikan perkara tindak pidana

korupsi Kategori A yang

diselesaikan

40 40 40 40 40 28,406



korupsi Kategori B yang

diselesaikan

55 55 55 55 55 16,001

Jumlah Penyidikan PerkaraPelanggaran HAM Berat yang

diselesaikan

2 2 2 2 2 0,930



khusus lainnya yang diselesaikan

3 3 3 3 3 3,409

006 08 1111 Peningkatan Pra Penuntutan dan

Penuntutan di Kejaksaan Agung

22,330


Perkara Tindak Pidana Khusus,

Tindak Pidana Korupsi dan

Pelanggaran HAM Berat secara

Cepat, Tepat dan AkuntabelJumlah Perkara Tindak Pidana

Korupsi yang Diselesaikan Dalam

tahap pra penuntutan dan

penuntutan

80 80 80 80 80 21,660

Jumlah Perkara Tindak Pidana

khusus lainnya yang Diselesaikan

Dalam tahap pra penuntutan dan

penuntutan

1 1 1 1 1 0,255

Jumlah Perkara Pelanggaran HAM

yang Berat yang Diselesaikan

Dalam tahap pra penuntutan dan

penuntutan

2 2 2 2 2 0,415


63/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


006 08 1113 Peningkatan Upaya Hukum,

Eksekusi dan Eksaminasi

13,359

Meningkatnya Jumlah Pengendalian

Penggunaan Upaya Hukum, Grasi

dan Pelaksanaan Eksekusi dan

eksaminasi Sesuai dengan

Peraturan yang berlaku

Jumlah Pengendalian PenggunaanUpaya hukum, Grasi dan

Pelaksanaan Eksekusi dan

Eksaminasi Kategori A yang

diberikan

50 50 50 50 50 8,859

Jumlah Pengendalian Penggunaan

Upaya hukum, Grasi dan

Pelaksanaan Eksekusi dan

Eksaminasi Kategori B yang

diberikan

0 45 45 45 45 4,500


Pidana Korupsi dan Tindak

Pidana Khusus Lainnya di Kejati,

Kejari dan Cabjari

1.647,519

Meningkatnya PenyelesaianPerkara Pidana Khusus, dan Tindak

Pidana Korupsi secara cepat, tepat

dan akuntabel yang dilaksanakan

oleh jajaran Kejaksaan di daerah

Jumlah Perkara Tindak Pidana

khusus lainnya yang diselesaikan

oleh Kejaksaan Tinggi, Kejari dan

Cabjari

217 217 217 217 217 41,130


64/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)



korupsi yang diselesaikan oleh

Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri

dan Cabang Kejaksaan Negeri

1445 1457 1457 1457 1457 1.606,389

Dukungan Manajemen dan


Agung Muda Tindak Pidana

Khusus

0




Program Kerja,Monitoring dan


Penanganan Perkara Tindak Pidana

Khusus, Perkara Korupsi dan

Pelanggaran Ham yang Berat.

Jumlah Pelayanan Kesekretariatan

di Bidang Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana Khusus

006 PROGRAM PENANGANAN DAN


PERDATA DAN TATA USAHA

NEGARA

125,762


65/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Meningkatkan Penegakan, Bantuan,

Pertimbangan dan Pelayanan

Hukum Kepada Instansi

Pemerintah dan Negara di Bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara

Untuk Menyelamatkan Kekayaan

Negara dan Menegakkan

Kewibawaan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang

Terlaksananya Penanganan Perkara

Perdata dan Tata Usaha Negara

Sesuai Dengan Standar Operating

Procedur (Sop) Agar Tercapai Pola

Penanganan Perkara Secara Cepat,

Efektif dan Efisien Sehingga

Menguntungkan Negara.

Penanganan Pemulihan dan

Perlindungan HAK

7,028

Peningkatan Kualitas dan kuantitas

penyelesaian perkara Pemulihandan Perlindungan Hak yang

dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung

Jumlah perkara pemulihan dan

perlindungan Hak yang

diselesaikan di Kejaksaan Agung

95 95 95 95 95

Jumlah perkara pemulihan dan

perlindungan Hak yang

diselesaikan melalui Litigasi dan

Non Litigasi

73 73 73 73 73


66/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


006 Penanganan dan Penyelesaian

Perkara Perdata

5,486

Peningkatan Kualitas dan kuantitas

penyelesaian perkara Perdata yang

dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung

Jumlah perkara Perdata yang

diselesaikan melalui Litigasi danNon Litigasi

67 67 67 67 67 5,486

006 Peningkatan Penanganan

Perkara Tata Usaha Negara

3,186

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Penyelesaian Perkara Tata Usaha

Negara yang dilaksanakan oleh

Kejaksaan Agung

Jumlah perkara Tata Usaha Negara

yang diselesaikan

40 40 40 40 40 3,186

006 09 Penanganan dan Penyelesaian

Perkara Perdata dan Tata Usaha

Negara di Kejati, Kejari dan

Cabjari

103,367

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Penyelesaian Perkara Perdata dan

Tata Usaha Negara yang

diselesaikan di Kejaksaan Tinggi,

Kejaksaan Negeri dan Cabang

Kejaksaan Negeri

Terselesaikannya Penanganan


Negara Litigasi di Daerah baik di

Kejati, Kejari maupun Cabjari

976 976 976 976 976 38,672


67/1521

KL PROG KEG 2015 2016 2017 2018 2019


2015-2019

(Rp Miliar)


Terselesaikannya Penanganan


Negara Non Litigasi di Daerah baik

di Kejati, Kejari maupun Cabjari

1038 1038 1038 1038 1038 35,045

Operasional Pos Pelayanan Hukum 433 433 433 433 433 29,650

Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya JaksaAgung Muda Perdata dan Tata

Usaha Negara.

6,695




Program Kerja, Monitoring dan


Pengawasan Terhadap Aparatur

Kejaksaan Dalam Pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsi.



Jaksa Agung Muda Perdata dan TataUsaha Negara Dalam Berkoordinasi

dan Melakukan Evaluasi dan

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan

Negeri dan Cabang Kejaksaan

Negeri

12 12 12 12 12 6,695

8.833,10JUMLAH


68/1521

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA


69/1521

KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

KL Prog Keg 2015 2016 2017 2018 2019

007 01 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Teknis Lainnya

Kementerian Sekretariat Ne ara

2.243,3

007 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur KementerianSekretariat Negara

1.577,1

007 06 Program Penyelenggaraan

Pelayanan Dukungan Kebijakan

Kepada Presiden dan wakil Presiden

839,9

1127 Penanganan Pengaduan Masyarakat Meningkatnya kualitas penanganan

pengaduan masyarakat yang

disampaikan kepada Presiden, Wakil

Presiden dan/atau Menteri Sekretaris

N e a ra

5,60

Persentase penanganan pengaduan

masyarakat kepada Presiden, Wakil

Presiden dan/atau Menteri Sekretaris

Negara yang ditindaklanjuti sesuaidengan standar

100% 100% 100% 100% 100%

1140 Dukungan Kebijakan Dalam Negeri Terselenggaranya dukungan kebijakan

dalam negeri kepada Menteri

Sekretaris Negara/Presiden secara

akurat dan tepat waktu

2,71

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015 -2019

KodePROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

II.M.L.007-1


70/1521

KL Prog Keg 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

2015-2019

(Rp. Milyar)

KodePROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR

TARGET

Persentase dukungan kebijakan dalam

negeri kepada Deputi Bidang Dukungan

Kebijakan/Menteri Sekretaris Negara

sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100%

1141 Dukungan Kebijakan Hubungan

Internasional

Terselenggaranya dukungan kebijakan

bidang hubungan internasional kepada

Menteri Sekretaris Negara/Presiden

secara akurat dan tepat waktu

4,67

Persentase dukungan kebijakan bidang

hubungan internasional kepada Deputi

Bidang DukunganKebi akan Mensesne sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100%

1143 Pelaksanaan Hubungan Dengan

Lembaga Daerah dan Organisasi Politik

Terlaksananya hubungan kelembagaan

antara Presiden dan /atau Menteri

Sekretaris Negara dengan lembaga

daerah dan organisasi politik sesuai

dengan standar

2,45

Persentase dukungan hubungan

kelembagaan antara Presiden

dan/atau Menteri Sekretaris Negara

dengan lembaga daerah dan organisasi

politik yang dilaksanakan sesuai

dengan standar

100% 100% 100% 100% 100%

1144 Pelaksanaan Hubungan Dengan

Lembaga Negara dan Lembaga Non

Struktural

Terlaksananya hubungan kelembagaan

antara Presiden dan /atau Menteri

Sekretaris Negara dengan lembaga

negara dan lembaga non struktural

sesuai dengan standar

4,88

Persentase dukungan hubungan

kelembagaan antara Presiden

dan/atau Menteri Sekretaris Negara

dengan lembaga negara dan lembaga

non struktural yang dilaksanakan

sesuai dengan standar

100% 100% 100% 100% 100%

II.M.L.007-2


71/1521

KL Prog Keg 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL ALOKASI

Documents

Matriks Kementerian Dan Lembaga