Upload
maya-astria
View
222
Download
28
Embed Size (px)
DESCRIPTION
materi sosialisasi
Citation preview
Latar Belakang dan Ruang Lingkup
Perlunya
harmonisasi
dan
konkordansi
POJK
mengenai
Perusahaan
Pembiayaan
Peningkatan
kualitas
peraturan
Perubahan nomenklatur
pengawasan:
Menkeu OJK
Penyesuaian pengaturan
di bidang perbankan,
IKNB, dan perlindungan
konsumen
Perkembangan usaha
Perusahaan Pembiayaan
(PP) yang dinamis
Mendukung penerapan
RBS, dibutuhkan:
1. Pengaturan tingkat
kesehatan
2. Pengaturan Tata
Kelola
1. POJK Nomor
28/POJK.05/2014 tentang
Perizinan Usaha dan
Kelembagaan PP*)
2. POJK Nomor
29/POJK.05/2014 tentang
Penyelenggaraan Usaha PP
Konvensional
3. POJK Nomor
30/POJK.05/2014 tentang
Tata Kelola yang Baik Bagi
PP*)
4. POJK Nomor
31/POJK.05/2014 tentang
Penyelenggaraan Usaha
Pembiayaan Syariah.
2
*) mengatur Perusahaan
Pembiayaan dan Perusahaan
Pembiayaan Syariah
Peraturan Pelaksanaan
POJK Perizinan Usaha dan
Kelembagaan PP
SE OJK tentang Mekanisme Perizinan Kantor Cabang
Perusahaan Pembiayaan.
POJK Tata Kelola yang Baik
Bagi PP
SEOJK tentang Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
3
POJK Penyelenggaraan
Pembiayaan Syariah
SE OJK tentang Akad-Akad Pembiayaan Syariah.
SE OJK tentang Pelaporan Akad Pembiayaan Syariah
SE OJK tentang Uang Muka Pembiayaan Syariah
SE OJK tentang Tingkat Kesehatan
POJK Penyelenggaraan
Usaha PP
SE OJK tentang Persyaratan Pembiayaan Proyek
SE OJK tentang Tingkat Kesehatan
SE OJK tentang Uang Muka Pembiayaan
Framework Pengaturan Perusahaan Pembiayaan
Pengelolaan Usaha
Prudential
Perluasan Kegiatan UsahaPenguatan Kelembagaan
Tata Kelola yang Baik
Penyesuaian ekuitas minimum Kepemilikan asing secara
kumulatif direct dan indirect ≤ 85%
Kewajiban menjadi anggota asosiasi & SID
Tenaga kerja asing Pelatihan SDM
Tingkat kesehatan Rasio permodalan Kualitas piutang pembiayaan Rentabilitas Likuiditas Financing to asset ratio Gearing ratio Sanksi
Jumlah minimal direksi dan komisaris.
Komisaris independen dan komite
Pembatasan pengurus WNA. Rangkap jabatan.
Standardisasi perjanjian dan akad Pembiayaan
Uang muka pembiayaan Mitigasi risiko
pembiayaan Penyertaan Pendanaan Sertifikasi
4
Struktur POJK Penyelenggaraan Usaha PP
5
Larangan
Sertifikasi
Kegiatan Usaha
FAR
Ekuitas
BMPP
Kualitas Piutang
Pembiayaan
Likuiditas
Rentabilitas
Rasio Permodalan
Tingkat Kesehatan
Keuangan Pembiayaan
Investasi
Pembiayaan
Modal Kerja
Pembiayaan
Multiguna
Perjanjian
Pembiayaan
Uang Muka
Sewa Pembiayaan
Anjak Piutang
Pembelian dengan
Pembayaran Secara
Angsuran
Pembiayaan
Proyek
Fasilitas Modal
Usaha
Mitigasi Risiko
Pembiayaan
Pendanaan
PenyertaanLaporan Berkala
Sistem TIKerja Sama
Pembiayaan
Op. lease &
Fee Based
Perluasan Kegiatan Usaha
Kegiatan Usaha (PMK 84/2006)
POJK 29/2014Pembiayaan Investasi (Produktif, >2 th)
Cara :1. Sewa Guna Usaha : Finance Lease & Sale and Leaseback2. Anjak Piutang With Recourse3. Installment Financing 4. Pembiayaan Proyek5. Pembiayaan Infrastruktur
Pembiayaan Modal Kerja (Produktif,<2 th)Cara :
1. Sewa Guna Usaha : Sale and Leaseback2. Anjak Piutang with recourse & without recourse3. Fasilitas Modal Usaha
Pembiayaan Multiguna (Konsumtif)Cara :
1. Sewa Guna Usaha : Finance Lease2. Installment Financing
Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain sesuai denganpersetujuan OJK
6
7
Perusahaan Pembiayaan dapatmelakukan Operating lease&kegiatan berbasis fee sepanjangtidak bertentangan denganperaturan perundangan-undangandi sektor jasa keuangan
KEGIATAN LAIN
Kegiatan berbasis fee mencakup kegiatan untukmemasarkan produk-produk jasa keuangan antaralain, reksadana, asuransi mikro, atau produk-produklain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan
7
Q & A
8
Bagaimana aplikasi penerapan pembiayaan investasi
dan pembiayaan multiguna
Pembiayaan Investasi adalah
pembiayaan untuk pengadaan
barang-barang modal beserta jasa
yang diperlukan untuk aktivitas
usaha/investasi, rehabilitasi,
modernisasi, ekspansi atau relokasi
tempat usaha/investasi yang
diberikan kepada debitur dalam
jangka waktu lebih dari 2 (dua)
tahun. (Pasal 1 angka 2 POJK
Nomor 29/POJK.05/2014)
Pembiayaan Multiguna adalah
pembiayaan untuk pengadaan
barang atau jasa yang diperlukan
oleh debitur untuk
pemakaian/konsumsi dan bukan
untuk keperluan usaha (aktivitas
produktif) dalam jangka waktu yang
diperjanjikan. (Pasal 1 angka 4
POJK Nomor 29/POJK.05/2014)
Q & A
9
Pembiayaan UMKM (Usaha kecil & menengah) diusulkan agar dapat diberikan
langsung kepada debitur/nasabah dananya karena masih terbuka besar untuk
UMKM.
Pembiayaan UMKM dapat diberikan melalui Pembiayaan Investasi dan
Pembiayaan Modal Kerja antara lain melalui cara Finance Lease, Anjak
Piutang, Pembiayaan dengan Pembelian secara Angsuran dan Fasilitas
Modal Usaha.
Dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, Perusahaan Pembiayaan
agar berpedoman kepada antara lain Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, dan Pasal 52 POJK 29/2014 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
Q & A
10
Dalam Pasal 52 POJK 29/2014, PP dilarang melakukan pembelian barang dari Debitur
atau calon Debitur kecuali melalui cara Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback).
Mengapa Sale and Leaseback diperbolehkan?
Pada saat penyusunan POJK, kegiatan sale and leaseback dengan mekanisme
finance lease merupakan salah satu jenis kegiatan yang diperbolehkan oleh PMK
84/2006 dan telah dilakukan oleh banyak perusahaan pembiayaan.
Mengingat kegiatan sale and leaseback dengan mekanisme finance lease
merupakan transaksi 2 pihak, OJK memandang perlu untuk memberikan
pengecualian dari definisi kegiatan dana tunai untuk transaksi sale and leaseback
dengan mekanisme finance lease.
Namun demikian, dalam melakukan kegiatan sale and leaseback, PP juga tetap
harus memperhatikan ketentuan finance lease yang diatur dalam Pasal 8 POJK
29/2014.
Q & A
11
Apakah Sale and Leaseback dengan mekanisme Operating Lease diperbolehkan?
Apakah dikategorikan sebagai operating lease sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) POJK 29/2014?
Sale and Leaseback dengan mekanisme Operating Lease diperbolehkan.
Sebagaimana halnya dengan kegiatan operating lease, Sale and Leaseback
dengan mekanisme Operating Lease tidak dapat dikategotikan sebagai
kegiatan usaha pembiayaan dikarenakan kegiatan tersebut tidak
menimbulkan piutang pembiayaan dalam neraca Perusahaan Pembiayaan
Q & A
12
Apakah PP yang akan melakukan kegiatan anjak piutang dalam skim pembiayaan
modal kerja akan memerlukan izin baru, apabila PP tersebut hanya memperoleh
izin untuk melakukan kegiataan usaha Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan
Konsumen.
Pasal 68 POJK 29/2014:
1) Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum
Peraturan OJK ini ditetapkan, dapat melaksanakan kegiatan usahanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf
c, serta Pasal 2 ayat (2).
2) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum
Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan mengenai pencantuman kegiatan
usaha dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.
Q & A
13
Apa saja yang menjadi batasan PP dalam melakukan kerjasama skim
pembiayaan kepada nasabahnya, misal kerjasama dalam membiayai suatu
projek pembangunan hotel bekerjasama dengan bank, maka mana yang menjadi
bagian PP, mana yg menjadi bagian bank?.
1) Masalah pembagian share PP dan Bank diserahkan kepada mekanisme
business to business.
2) Namun demikian, dalam melakukan kegiataan pembiayaan bersama
dengan Bank atau pihak lain, PP tetap harus memperhatikan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK.
Q & A
14
Fungsi kepatuhan adalah antara lain memastikan bahwa kegiatan usaha yang
dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagaimana cara memastikan dan bagaimana apabila ada kegiatan usaha yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan membahayakan
perusahaan?
1) Tata cara pelaksanaan kegiatan usaha PP telah diatur khususnya dalam Pasal
2 s.d.Pasal 14, dan Pasal 52 POJK 29/2014.
2) Dalam hal PP yang akan melakukan kegiataan usaha Pembiayaan lain atau
cara pembiayaan lain wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu
dan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada OJK dengan
menyertakan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal
2, Pasal 4 dan Pasal 5 POJK 29/2014.
3) Apabila perusahaan memerlukan kepastian apakah PP melakukan kegiataan
usaha yang bertentangan dengan Peraturan, PP dapat melakukan koodrinasi
dengan OJK terlebih dahulu.
Q & A
15
Untuk pembelian kendaraan produktif, dengan tenor <2tahun,
dengan pembayaran angsuran (installment financing) masuk ke dalam
pembiayaan apa?
Pembiayaan lain dengan persetujuan OJK
PENGATURAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
Perjanjian Pembiayaan wajib dibuat secara tertulis.
Perjanjian pembiayaan wajib dibuat dalam ukuran dan bentuk
huruf yang dapat dibaca secara jelas sesuai dengan Peraturan
OJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Perjanjian Pembiayaan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia,
dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam
bahasa asing.
16
Q & A
17
Bagaimana standardisasi bentuk perjanjian pembiayaan?
Pasal 16 POJK 29/2014:
Perjanjian Pembiayaan paling sedikit memuat jenis kegiatan usaha dan cara
pembiayaan; nomor dan tanggal perjanjian; identitas para pihak; barang atau
jasa pembiayaan; nilai barang atau jasa pembiayaan; jumlah piutang dan nilai
angsuran pembiayaan; jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan;
objek jaminan, apabila ada; Rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan,
klausul Pembebanan Fidusia secara jelas, jika objek pembiayaan dibebani
jaminan fidusia; klausul mengenai mekanisme penyelesaian sengketa; klausul
mengenai hak dan kewajiban para pihak; Uang Muka; dan Denda
MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN
18
Q & A
19
Pasal 18 POJK No.29/POJK.05/2014, perihal mitigasi risiko melalui asuransi,
apakah wajib per 19 november 2014,atau berlaku peraturan peralihan berlaku 1
tahun setelahnya.
Dalam POJK 29/2014, ketentuan Pasal 18 berlaku pada saat POJK ditetapkan
pada tanggal 19 November 2014.
20
Peraturan sebelumnya(PMK Np.
84/PMK.12/2006)POJK No.29/2014
Permodalan
Rasio Permodalan
Rentabilitas
ROA, BOPO
Kualitas Aset
NPF
Likuiditas
Perbandingan Aset & Liabilitas Lancar(Current Ratio)
Tingkat Kesehatan Keuangan
Nil
ai k
om
po
sit:
Tidak terdapat
pengaturan
20
Rasio Permodalan
Rasio permodalan paling rendah sebesar 10%.
Modal yang telah disesuaikan dihitung dari nilai ekuitas Perusahaan Pembiayaan
dengan mempertimbangkan faktor penambah dan pengurang untuk memperoleh nilai
modal yang akan diperhitungkan dalam Rasio Permodalan seperti selisih antara
pencadangan regulasi dengan pencadangan akuntansi.
Aset yang telah disesuaikan dihitung dari nilai aset dikurangi dengan kas dan setara
kas.
Ketentuan mengenai rasio permodalan akan berlaku 1 tahun sejak POJK ditetapkan.
Ketentuan rasio permodalan dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam
SE OJK.
Rasio Permodalan =modal yang telah disesuaikan
aset yang telah disesuaikanX 100%
21
Kolektibilitas Piutang PembiayaanPMK No. 84/PMK.12/2006 POJK No. 29/POJK.05/2014
Sewa Guna Usaha
Lancar (0-6 bulan)
Diragukan (6-14 bulan)
Macet (>14 bulan)
Anjak Piutang
Lancar (<90 hari)
Diragukan (90-180 hari)
Macet (>180 hari)
Kartu Kredit
Lancar (<30 hari)
Diragukan (30-90 hari)
Macet (>90 hari)
Pembiayaan Konsumen
Lancar (<4 bulan)
Diragukan (4-12 bulan)
Macet (>12 bulan)
Pasal 28 ayat (1): Pengkategorian menjadi 5 kategori, yaitu, lancar,
dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.
Penilaian Kualitas Piutang Pembiayaan untuk Pembiayaan
Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja => Rp3M
prospek usaha;
kinerja (performance) Debitur/peminjam;
kemampuan membayar.
Pembiayaan < Rp3M
Batas waktu Pembayaran Pokok dan bunga berdasarkan
kolektibilitas:
Lancar (<30 hari*)
Dalam Perhatian Khusus (15-90 hari)
Kurang Lancar (90-120 hari)
Diragukan (120-180 hari)
Macet (>180 hari).
*hari kalender
22
One Obligor Concept PP wajib menetapkan kualitas yang samaterhadap 1 debitur dengan beberapa kontrak pembiayaan yangberbeda.
Batasan maksimum piutang pembiayaan yang masuk dalam kategoriNon Performing Financing-Netto sebesar 5% (Rasio Total PiutangKurang Lancar, Diragukan, dan Macet terhadap Total PiutangPembiayaan)
Ketentuan di Perbankan:
Lancar (< 0 hari)
Dalam Perhatian Khusus (1-
90 hari)
Kurang Lancar (90-120 hari)
Diragukan (120-180 hari)
Macet (>180 hari).
22
Pencadangan Piutang Pembiayaan
23
PMK No. 84/PMK.12/2006 POJK No. 29/POJK.05/2014
Belum ada pengaturan yang ada hanya
ketentuan terkait perpajakan:
SGU : 2,5%
Pembiayaan Konsumen: 5%
Besaran Pencadangan
Lancar: paling kurang sebesar 1% dari saldo piutang
pembiayaan kualitas lancar setelah dikurangi agunan.
Dalam Perhatian Khusus: paling kurang sebesar 5% dari saldo
piutang pembiayaan kualitas dalam perhatian khusus setelah
dikurangi agunan.
Kurang Lancar: paling kurang sebesar 15% dari saldo piutang
pembiayaan kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan.
Diragukan paling kurang sebesar 50% dari saldo piutang
pembiayaan kualitas diragukan setelah dikurangi agunan.
Macet: paling kurang sebesar 100% dari saldo piutang
pembiayaan kualitas macet setelah dikurangi agunan.
Pencadangan yang wajib dibentuk berdasarkan POJK digunakan
dalam pelaporan bulanan dan dalam menghitung ratio keuangan
yang diatur dalam POJK.
Pencadangan yang telah dibentuk menggunakan standar akuntansi
(CKPN) digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan
audited oleh KAP.
Q & A
24
Ketentuan batas max NPF sebesar 5% dari total piutang berlaku bagi perusahaan
pembiayaan secara keseluruhan atau per kantor cabang?
Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh total piutang pembiayaan yang
dimiliki oleh PP.
Q & A
25
Standardisasi mengenai tata cara perhitungan dan penilaian agunan sebagai
faktor pengurang dan pembentukan cadangan penyisihan penghapusan piutang.
Pasal 32 ayat (6) POJK 29/2014
Ketentuan mengenai jenis, tata cara perhitungan, dan pengembalian
agunan, serta tata cara perhitungan cadangan diatur dalam Surat Edaran
OJK.
Hal-hal yang diatur dalam SE OJK tersebut antara lain jenis dan persyaratan
agunan yang dapat digunakan untuk pengurang pembentukan cadangan
Penyesuaian Ekuitas Perusahaan Pembiayaan
PT: Min Rp40 M
Koperasi: Min Rp30 M
PT: Min Rp100 M
Koperasi: Min Rp50 M
31 Desember 2019
31 Desember 2016
26
Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, PP wajibmenyampaikan rencana pemenuhan (action plan) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan Pembiayaan untuk pemenuhan ketentuan yang disertai
dengan jangka waktu
Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
BMPP
(Pasal 39 dan Pasal 40)
Total 50%
Pihak
Terkait
Paling Tinggi
20%
Satu
Debitur
Pihak yang memiliki hubungan pengendalian
dengan Perusahaan Pembiayaan secara
langsung maupun tidak langsung baik
melalui hubungan kepemilikan,
kepengurusan, keluarga, dan/atau keuangan
Anggota suatu kelompok Debitur memiliki
hubungan pengendalian dengan Debitur lain
baik melalui hubungan kepemilikan,
kepengurusan, dan/atau keuangan
Paling Tinggi
50%
Satu
Kelompok
Debitur
Pihak Tidak Terkait
27
Ketentuan BMPP pada Pasal 39 ayat(1), Pasal 40 ayat(1) dan ayat (2) dikecualikan bagipembiayaan untukpengadaan barangdan/atau jasadalam rangkaprogram pemerintah.
SUMBER PENDANAAN *)
Menerimapinjaman dari bank industri
keuangan non-bank, dan/atau
badan usaha lain
Menerbitkan
MTNpinjaman
subordinasimenerbitkan
obligasi
melakukanpenawaran
saham
Sekuritisasiaset
Pinjaman dari badan usaha lain
dibatasi (Pasal 45):
Jumlah pinjaman paling sedikit Rp1
miliar.
Jangka waktu paling singkat 1 tahun.
Dibuat dalam Akta Notariil
Mengikuti ketentuan di Pasar
Modal
Sumber Pendanaan
PMK No
84/PMK.12/2006POJK No. 29/POJK.05/2014
Pinjaman dari bank
Pinjaman dari badan usaha
28
Tidak perlu dilakukanPenilaian oleh Lembaga
Independen Pinjaman Subordinasi:
Jangka waktu paling singkat 5
tahun;
Hak tagih berlaku paling akhir dari
segala pinjaman yang ada
Dituangkan dalam akta notaril
Penyertaan Saham(Pasal 49)
Ketentuan Penyertaan modal oleh Perusahaan Pembiayaan:
Perusahaan pada sektor jasa keuangan di Indonesia
perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan
antara lain: Dealer kendaraan bermotor, Lembaga penyedia Informasi
perkreditan, penyedia alih daya di bidang penagihan, surveyor.
Untuk memastikan bahwa PP tetap melakukan kegiatan usaha utamanya,
penyertaan saham PP dibatasi dengan hal-hal sebagai berikut:
Jumlah seluruh penyertaan langsung PP paling tinggi 20% dari jumlah
Ekuitas PP.
Jumlah penyertaan langsung PP kepada entitas dalam 1 (satu) grup
paling tinggi 10% dari jumlah Ekuitas PP.
Ketentuan tersebut harus dipenuhi pada saat melakukan penyertaan.
29
29
Sertifikasi(Pasal 50)
30
•Wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang pembiayaan dari lembagayang ditunjuk oleh asosiasi.
Posisi Manajerial (kepala kantor cabang sampai dengan satu tingkatdibawah Direksi)
•Wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dari lembaga yang ditunjukoleh asosiasi.
Direksi
•Wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang pembiayaan dari lembagayang ditunjuk oleh asosiasi.
Dewan Komisaris
•Wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi.
Direksi dan pejabat satu tingkat dibawah Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko
•Wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjukoleh asosiasi.
Pegawai dan/atau tenaga alih daya yang menangani bidangpenagihan
Larangan Dana Tunai(Pasal 52)
Dalam melakukan kegiatan, Perusahaan Pembiayaan dilarangmelakukan pembiayaan secara dana tunai kepada Debitur, yaitu Penyaluran pembiayaan yang tidak didasari transaksi atas pengadaan
barang dan/atau jasa dari penyedia barang dan/atau jasa;
Pembiayaan kembali atas produk yang telah dimiliki Debitur tanpadisertai dengan pengadaan produk baru (refinancing).
Pembiayaan dana tunai yang pendanaannya berasal dari joint financingatau channeling.
Dalam menyalurkan pembiayaan, Perusahaan Pembiayaandilarang melakukan pembelian barang dari Debitur atau calonDebitur kecuali melalui cara sale and lease-back.
31
PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA
32
Laporan
Berkala
Laporan
Bulanan
Laporan Keuangan
Tahunan (audited)
Wajib menyampaikan
ke OJK paling lama 4
bulan setelah tahun
buku terakhir
Ketentuan mengenai laporan
bulanan diatur dalam Peraturan OJK
mengenai laporan bulanan
Laporan keuangan
tahunan yang
disampaikan dalam
bentuk hard copy dan
soft copy
Dalam hal Perusahaan
Pembiayaan memperoleh izin
usaha kurang dari 6 bulan
hingga tahun takwim berakhir,
kewajiban penyampaian
laporan mulai berlaku pada
tahun takwim berikutnya
Wajib mengumumkan neraca
dan perhitungan laba rugi
singkat paling lama 4 bulan
setelah tahun buku berakhir
minimal pada 1 surat kabar
nasional
Wajib melaporkan pelaksanaan
pengumuman paling lama 20 hari
setelah pelaksanaan pengumuman
dilampiri bukti pengumuman
Kewajiban penyampaian
Laporan Kegiatan Usaha
Semesteran dihapus
dikarenakan informasi
dalam LKUS telah
terdapat di dalam
Laporan Bulanan
Q & A
33
Terkait dengan perubahan produk pembiayaan, bagaimana penyesuaian
pelaporan keuangan yang mengacu pada POJK No.3/POJK.05/2014 masih
menggunakan kegiataan pembiayaan SGU, Anjak piutang, Kartu Kredit dan
Pembiayaan Konsumen
Pasal 74 POJK 29/2014
Ketentuan dan mekanisme pelaporan bulanan Perusahaan Pembiayaan
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum terdapat peraturan yang mengatur
mengenai ketentuan pelaporan bulanan sesuai dengan kegiatan usaha dalam
Peraturan OJK ini.
Sistem Informasi dan Teknologi(Pasal 58)
• Perusahaan Pembiayaan wajib mempunyaisistem informasi dan teknologi yang terintegrasi;
• Berlaku untuk PP yang memiliki kantor cabanglebih dari 5 (lima).
34
PENEGAKAN KEPATUHAN
Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan
Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
Sanksi Administratif
Penyampaian Rencana Tindak
(Action Plan)
Surat Pemberitahuan
Penegakan
Kepatuhan
• PP wajib melakukan pemenuhan
paling lama 1 bulan sejak tanggal
surat pemberitahuan;
• Sampai dengan berakhirnya jangka
waktu surat pemberitahuan, PP
tidak juga memenuhi ketentuan.
• PP wajib melakukan pemenuhan
paling lama 1 bulan sejak tanggal
penetapan terjadi pelanggaran oleh
OJK;
• Sampai dengan berakhirnya jangka
waktu pemenuhan action plan, PP
tidak juga memenuhi ketentuan.
o Surat Peringatan (3x)o Pembekuan Kegiatan Usahao Pencabutan Izin Usaha
35
o Restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;o Penambahan modal disetor;o Pembatasan penerimaan pinjaman baruo Penerimaan pinjaman subordinasi;o Pengalihan sebagian atau seluruh aset;o Pembatasan pembagian labao Pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggran ketentuano Pembatasan pembukaan kantor cabang baru; dan/atauo Penggabungan badan usaha.
Rencanapemenuhan
Struktur POJK Tata Kelola yang Baik bagi PP
37
Tata Kelola
Pembiayaan
Praktik dan
Kebijakan
Remunerasi
Prinsip Tata Kelola
Pemegang Saham
Etika BisnisKeterbukaan
Informasi
Direksi
Dewan Pengawas
Syariah
Dewan Komisaris
RUPS
Organ Perusahaan
Transparancy Accountability
Responsibility
Transparansi
Kepemilikan
Saham
Fungsi Kepatuhan
Indenpendence
Auditor Internal
Pelaporan
Rencana Bisnis
Tahunan
Manajemen Risiko
dan Pengendalian
Internal
Fairness
38
Cakupan
Pelaksanaan
GCG
1. Tata cara
pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab
Dewan Komisaris dan
Direksi.
7. Tata cara
penyusunan rencana
jangka panjang serta
rencana kerja &
anggaran tahunan.
2. Kelengkapan & tata
cara pelaksanaan tugas
komite-komite & satuan
kerja terkait fungsi
pengendalian intern.
6. Kebijakan
transparansi kondisi
keuangan dan non
keuangan.
3. Kebijakan dan
prosedur penerapan
fungsi kepatuhan,
audit intern, dan audit
ekstern.
5. Kebijakan
remunerasi.
4. Kebijakan dan
prosedur penerapan
manajemen risiko,
termasuk sistem
pengendalian intern.
Penerapan Tata Kelola Yang Baik (2)
Pemegang Saham
39
Pemegang saham pengendali Perusahaan wajib memenuhi
ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan.
Pemegang saham Perusahaan harus memastikan Perusahaan
dijalankan berdasarkan praktik usaha pembiayaan yang sehat
melalui RUPS
Pemegang saham Perusahaan dilarang mencampuri kegiatan
operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi,
kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku
RUPS
Pemegang saham Perusahaan yang menjabat sebagai anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas
Syariah pada Perusahaan yang sama harus mendahulukan
kepentingan Perusahaan.
DIREKSI
40
Setiap anggota Direksi Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan
kepatutan
PP beraset > Rp 200M wajib memiliki minimal 3 orang anggota direksi, sedangkan
PP beraset ≤ Rp.200M wajib memiliki minimal 2 orang anggota direksi
Seluruh anggota Direksi dari PP yang seluruh Pemegang Saham WNI dan/atau
badan hukum Indonesia, wajib berkewarganegaraan Indonesia.
PP dengan kepemilikan asing wajib memiliki paling sedikit 50% anggota Direksi
yang merupakan warga negara Republik Indonesia
Anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan pada
perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3
Perusahaan lain
Direksi Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling
sedikit 1 kali dalam 1 bulan & wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% darijumlah rapat Direksi dalam periode 1 tahun;
Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
KOMISARIS
41
Setiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib lulus penilaian kemampuan dan
kepatutan;
PP dengan aset > Rp.200M wajib memiliki minimal 2 orang anggota Dewan Komisaris dan
salah satunya adalah 1 orang Komisaris Independen;
Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit 1 orang anggota Dewan Komisaris yang
berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia;
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota
Dewan Komisaris pada lebih dari 3 PP lain;
Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1
kali dalam 3 bulan & wajib menghadiri rapat paling sedikit 75% dari jumlah rapat DewanKomisaris dalam periode 1 tahun.
Komisaris Independen:
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggotaDPS, atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama;
Tidak pernah jadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau mendudukijabatan 1 tingkat dibawah Direksi pada PP yang sama atau perusahaan lain yang memilikihubungan afiliasi dengan PP dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
Contoh rangkap jabatan Direksi dan Komisaris
42
Nama Jabatan Jabatan
Rangkap
Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Non
Perusahaan Pembiayaan
A B C D E F G H
Andi/
Direktur PP A
Direktur v x x x x x x x
Komisaris x v v v v v v v
Budi/
Komisaris PP A
Direktur x x x x x x x x
Komisaris v v v v v v v v
Anggota Direksi Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada
perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga)
Perusahaan lain.
Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Perusahaan lain.
Q & A
43
Bagaimanakah implementasi dari BOC Meeting (4x/tahun)?
Pasal 30 POJK 30/2014
Dewan Komisaris Perusahaan wajib menyelenggarakan rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
Tata cara pelaksanaan seperti pihak yang hadir dalam rapat Dewan
Komisaris dan materi rapat Dewan Komisaris diserahkan kepada masing-
masing PP.
Komite
44
Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp.200M wajib
membentuk komite audit.
Salah seorang anggota komite adalah Komisaris Independen
yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite;
Dewan Komisaris Perusahaan dapat membentuk komite lainguna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Komitelain yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris antara lain: komite pemantau risiko; komite remunerasi dan nominasi; dan komite tata kelola perusahaan (governance).
Dewan Pengawas Syariah
45
Dewan Pengawas terdiri atas 1 orang ahli syariah atau lebih
yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesi;
Dewan Pengawas Syariah dilarang melakukan rangkap
jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada
Perusahaan yang sama;
Dewan Pengawas Syariah dilarang melakukan rangkap
jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris
atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4
lembaga keuangan syariah lain.
Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat
Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 6 kali
dalam 1 tahun.
Transparansi Kepemilikan Saham
46
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengungkapkan mengenai:
Kepemilikan sahamnya yang mencapai 50% (lima puluh perseratus) atau lebih pada
Perusahaan tempat anggota direksi dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan
lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota
Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham
Perusahaan tempat anggota direksi dimaksud menjabat,
kepada perusahaan tempat anggota direksi dimaksud menjabat dan dicantumkan
dalam laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Auditor Eksternal
47
Auditor eksternal Perusahaan wajib ditunjuk oleh RUPS dari calon auditor eksternal
yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit (jika ada).
Pencalonan auditor eksternal wajib disertai:
a.alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk
auditor eksternal tersebut; dan
b.pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas
dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pihak yang
berkepentingan di Perusahaan dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait
dengan hasil auditnya kepada OJK.
Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang
diperlukan bagi auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal
memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan
Perusahaan dengan standar audit yang berlaku.
Praktik dan Kebijakan Remunerasi
48
Perusahaan wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, DPS dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip
kehati-hatian (prudent behavior) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang
perusahaan dan perlakuan adil terhadap Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku
Kepentingan lainnya.
Kebijakan remunerasi harus memperhatikan paling sedikit:
a.kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.prestasi kerja individual;
c.kewajaran dengan Perusahaan dan/atau level jabatan yang setara (peer group); dan
d.pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.
Tata Kelola Pembiayaan
49
Perusahaan wajib menyusun kebijakan dan rencana pembiayaan yang
dituangkan dalam rencana bisnis Perusahaan
Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang bertanggung
jawab:
a. menyelenggarakan fungsi pemasaran, penerapan prinsip mengenal
nasabah, analisis pembiayaan, pemantauan kualitas piutang
pembiayaan, penagihan, penanganan pengaduan Debitur;
b. menyusun dan menerapkan standar dan prosedur operasional
pembiayaan; dan
c. menyusun dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian
internal untuk memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan
dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi pembiayaan, serta
tidak melanggar peraturan perundangan.
Q & A
50
Untuk efisiensi, hingga saat ini sistem administrasi, pembukuan dan manajemen
risiko di sebuah PP dilakukan oleh holding, kapan batas waktu maksimal fungsi
tersebut harus ada pada struktur organisasi secara mandiri di perusahaan
pembiayaan?
Pasal 63 POJK 30/2014
Bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya
Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan dalam Peraturan ini dinyatakan
berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan kecuali terhadap
ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 23, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1).
Etika Bisnis
• Perusahaan wajib membuat pedoman tentangperilaku etis, yang memuat nilai etika berusahasebagai panduan bagi Organ dan seluruhkaryawan Perusahaan.
51
Keterbukaan Informasi
52
Kebijakan dan strategi komunikasi Perusahaan harusmemungkinkan informasi yang dibutuhkan diberikan kepadaOJK secara lengkap, tepat waktu, dan dengan cara yang efisien.
Perusahaan wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yangdiandalkan untuk keperluan pengawasan dan PemangkuKepentingan lain.
Perusahaan wajib mengungkapkan kepada OJK mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi: pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal; transaksi material dengan pihak terkait; Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau
yang mungkin akan terjadi; dan informasi material lain mengenai Perusahaan.
Pelaporan
53
Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment)atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secaraberkala.
Penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan TataKelola Perusahaan Yang Baik dilakukan berdasarkanPedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
Perusahaan wajib menyusun laporan pelaksanaan prinsip-prinsip TataKelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku dandisampaikan paling lambat tanggal 30 April 2014.
Q & A
54
Bagaimana cara penyusunan pelaporan tata kelola yang baik?
Pasal 58 POJK 30/2014
Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, paling sedikit
memuat: transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57; dan
rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif (corrective action)
yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan
penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diatur dalam SE OJK.
Sanksi
55
Perusahaan yang
melanggar ketentuan
Peraturan OJK ini
dikenakan sanksi
administratif
Sanksi administratif
antara lain berupa
peringatan dan
pelaksanaan penilaian
kembali kemampuan dan
kepatutan
Sanksi administratif berupa
peringatan dapat diberikan
paling banyak 3 kali berturut-
turut dengan masa berlaku
paling lama masing-masing 2
bulan, yaitu:
a.peringatan pertama;
b.peringatan kedua; dan
c.peringatan ketiga.
Dalam hal sampai
dengan berakhirnya
jangka waktu peringatan
ketiga, Perusahaan tidak
juga memenuhi
ketentuan, Direksi,
Dewan Komisaris
dan/atau Pemegang
Saham Pengendali
dikenakan penilaian
kembali kemampuan dan
kepatutan.
Dalam hal Perusahaan mendapatkan sanksi
administratif berupa peringatan sebanyak 5 kali atau
lebih secara kumulatif dalam jangka waktu 2 tahun,
Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham
Pengendali dikenakan penilaian kembali kemampuan
dan kepatutan.
Q & A
56
Apakah dengan berlakunya POJK 28,29,30, dan 31 tahun 2014 menghapus
ketentuan PMK 84/2006?
Berdasarkan ketentuan POJK:
Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Perizinan,
Kelembagaan, Penyelenggaraan Usaha, dan Tata Kelola Yang Baik Bagi
Perusahaan tunduk pada Peraturan OJK.
TERIMA KASIH