Upload
aercomputa
View
539
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Jenis-jenis PPh Potong Pungut:
1. PPh Pasal 21 (SPt Masa)2. PPh Pasal 22 (SPt Masa)3. PPh Pasal 23 (SPt Masa)4. PPn 1107 PUT
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
1. Orang Pribadi berpenghasilan di atas PTKP2. Wanita Kawin yang Hidup Berpisah atau Pisah Harta dan berpenghasilan di atas PTKP
Wanita kawin yang tidak hidup terpisah
atau tidak pisah harta, hak dan kewajiban
perpajakannya digabungkan denganpelaksanaan hak dan kewajiban
perpajakansuaminya
Kewajiban Perpajakan BendaharaPPh
Pasal 21
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPN
BEA MATERA
I
Pembayaran honorarium atau gajiPembayaran Upah Harian, Tenaga ahli, Honorer. dllPembayaran atas pembelian barang, dalamhal Pemungut PPh Pasal 22
Pembayaran atas pembelian jasa
Pembelian Barang Kena Pajak/Jasa KenaPajak dalam hal Pemungut PPN
Terkait dokumen perjanjian / transaksi
KEWAJIBAN BENDAHARA PEMERINTAHAN
1. Menghitung2. Memotong3. Menyetor ke bank/k.pos4. Melaporkan ke KPP
Pajaknya pihak yang menerima uang atau pendapatan
PPh Pasal 21Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa dan kegiatanPenerimanya adalah Subyek Pajak Dalam
Negeri dan Orang Pribadi.Dalam tahun takwim (Januari s.d Desember)
1. Pemberi kerja2. Bendaharawan Pemerintah 3. Dana Pensiun4. Badan yang membayar
honorarium untuk tenaga ahli 5. Perusahaan, badan dan
penyelenggara kegiatan.
Subjek Pajak Pasal 211. Pegawai Tetap ;
Pegawai yang memperoleh gaji berkala
2. Pegawai Tidak Tetap;Upah harian, mingguan, bulanan, Pemagang, Calon Pegawai, Komisi, Jasa Ahli, Pesangon, honorarium untuk komisaris yang bukan pegawai tetap, jasa produksi mantan pegawai dll.
TARIF PASAL 17 WP ORANG PRIBADILapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh
Sampai dengan Rp 50.000.000 5 %
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000
15 %
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000
25 %
Di atas Rp 500.000.000 30 30 %
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAKKETERANGAN PTKP
SETAHUNPTKPSEBULAN
Wajib Pajak orang pribadi yangbersangkutan.
15.840.000 1.320.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin
1.320.000 110.000
Tambahan untuk seorang istri yangpenghasilannya digabung denganpenghasilan suami.
15.840.000 1.320.000
Tambahan untuk setiap anggota keluargasedarah dan keluarga semenda dalamgaris keturunan lurus, serta anak angkatyang menjadi tanggungan sepenuhnya,paling banyak 3 orang untuk setiapkeluarga.
1.320.000 110.000
PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan.
Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh Pasal 21. (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).
Biaya Jabatan / Biaya pensiun Biaya jabatan: 5% x penghasilan Bruto atau maksimal Rp 500.000 per bulan
dan Rp.6.000.000 per tahun, kemudian pilih yang terkecil berdasarkan masa kerja dengan ketentuan bahwa Biaya Jabatan Melekat pada perusahan tempat dia bekerja.
Biaya pensiun (pada prinsipnya sama dengan biaya jabatan)
Perbedaannya: Biaya Pensiun Maksimal Perbulan sebesar Rp 200.000 per
bulan dan Maksimal pertahun yaitu sebesar Rp 2.400.000 per tahun
Biaya Pensiun untuk mantan karyawan yang dibayar secara bulanan, sedangkan biaya jabatan untuk karyawan tetap yang masih aktif.
Klasifikasi PPh 21 Pegawai Tetap, Mendapatkan Pengurang Biaya Jabatan, PTKP
PKP = (Pengh. Bruto) – (biaya jabatan) – (iuran pensiun) – (PTKP) Pegawai Tidak Tetap dengan upah harian, borongan, satuan,
bulanan Bukan Pegawai di pasal 3 (c) =
1. Penerima Tidak Berkesinambungan PKP = P.Bruto2. Penerima Berkesinambungan & Memiliki NPWP
PKP = P.Bruto – (PTKP)
Untuk Akuntan (KAP), Pengacara, Dokter, Aktuaris, Notaris, Penilai, Arsitek dan Konsultan
FINAL1. Pembayaran honorarium untuk PNS dan Militer/POLRI yang dananya dari APBN/D untuk pangkat 3A ke atas atau Letnan dua, Ipda.2. Pesangon, Jaminan Hari Tua dan Tebusan Pensiun yang dibayar sekaligus.
Obyek Pemotongan PPh Pasal 23 :
1. 15% x P. Bruto. Bunga, Dividen, Royalty, Hadiah (Deviden untuk OP final 10%)
2. 2% x P. Brutoa. Sewa selain sewa tanah bangunan b. Jasa lainnya yang ditentukan PMK
244/PMK.03/2008
TARIF PPH 23 = 2% X P. Bruto
• Jasa penilai (appraisal);• Jasa aktuaris• Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan
keuangan• Jasa perancang (design);• Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan
minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
• Jasa penunjang di bidang penambangan migas;• Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang
penambangan selain migas;• Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar
udara• Jasa penebangan hutan;• Jasa pengolahan limbah• Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services); dll
Contoh penghitungan PPh Pasal 23, 2% x P.BrutoPT. Jujurlah membayar jasa
pemeliharaan dan ban mobil, seharga Rp.2.000.000, untuk pembelian ban 1.600.000 ke PT. A (bukan PKP). Maka PT Jujurlah harus Memotong PPh
Pasal 23 sebesar 2% x Rp.400.000 = Rp.8.000
PPh 22 BendaharawanAtas setiap pembelian barang
yang dibebankan kepadaAPBN/APBD
Wajib dipungut PPh Pasal 22
Sebesar1,5 % X Harga pembelian
Contoh PembelianATK/BAHAN/ PENGGANDAAN DAN LAIN-LAINPPH PASAL 22 = 1,5% x NILAI PEMBELIAN (TIDAK TERMASUK PPN)DALAM HAL PEMBELIAN < Rp 1.000.000 DAN JUMLAH TIDAK DIPECAH-PECAH,MAKA TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN
PPN = 10% x NILAI PEMBELIAN
DENGAN CARA MEMUNGUT DAN MENYETORKANNYA KE KAS NEGARABEA METERAI (3.000 ATAU 6.000)
TERKAIT DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN SEPERTI KONTRAK, INVOICE, BUKTIPENGELUARAN , DSB
Pemungut/Wajib PungutPenyerahan kepada Wapu/Pemungut PPN• Dipungut dan disetor sendiri oleh Wapu• Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK.03/2003 Wapu: KPN & Bendaharawan Pemerintah Batasan transaksi plus PPN = Rp. 1.000.000,- Mulai berlaku 1 Januari 2004
Berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNo.11/PMK.03/2005
Wapu: Kontraktor Perjanjian Kerjasama PengusahaanPertambangan Minyak dan Gas BumiBatasan transaksi plus PPN = Rp 10.000.000,-Mulai berlaku 1 Februari 2005
Pengecualian Atas Penyerahan kepadaPemungut PPN• pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;• pembayaran untuk pembebasan tanah;• pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;• Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT PERTAMINA;• pembayaran atas rekening telepon;• pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau• pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan
SIMULASI SOALPada bulan Juli 2009, Dinas PENDIDIKAN (NPWP00.444.555.6.012.000) melakukan pembayaran, antara lain sbb:1. Melakukan pembayaran 10 paket buku pendidikan senilai Rp100.000.000 dari CV.Aneka Ilmu (NPWP 01.234.567.012-.000)2. Pengadaan ATK dari CV Berkilau (01.222.333.4-012.000) senilai Rp22.000.000 (termasuk PPN)3. Pembayaran jasa servis komputer ke PT Berseri (02.345.678.9-012.000) sebesar Rp5.500.000 (termasuk PPN).4. Pembayaran honor Steven, tukang bangunan, yang menerima upah harian sebesar Rp 200.000. Steven, status TK/- dan non-NPWP, bekerja selama 5 HK.5. Pembayaran honorarium dari APBD, ke:
• Anto (tidak ber-NPWP), guru bantu senilai Rp500.000;• Pandu (NPWP 06.234.567.8.012.000) PNS Gol IIa senilai Rp1.000.000;dan• Budi (NPWP 06.345.678.9.012.000), Gol III c senilai Rp2.000.000.
6. Pembayaran gaji Rp 3.000.00 kepada Bambang, status K/1 dan NPWP 06.123.456.7.012.000.Coba Saudara hitung berapa PPh yang harus dipotong/dipungut dan siapkanlaporan masa PPh/PPN atas transaksi tersebut di atas?Tentukan juga PPN yang harus disetor oleh Bendaharawan!
Nomor 1
Pengadaan paket bukuPPh Pasal 22= 1,5% x Nilai Pembelian= 1,5% x Rp100.000.000= Rp1.500.000
PPh Pasal 22 dipungut oleh bendaharawan , SSP disetoroleh bendaharawan dengan dan atas nama rekanan (CV AnekaIlmu).
Tidak terutang PPN karena dibebaskan dari pengenaan PPN.
Nomor 2
Pengadaan ATKPPh Pasal 22= 1,5% x Nilai Pembelian= 1,5% x (100/110 x Rp22.000.000)= 1,5% x Rp20.000.000= Rp300.000
PPN yang dipungut oleh Bendahara:= 10% x 20.000.000= Rp2.000.000
PPh Pasal 22 dan PPN dipungut oleh bendaharawan , SSPdisetor oleh bendaharawan dengan atas nama rekanan (CVBerkilau)
Nomor 3
Pembayaran jasa servis komputer PT BerseriPPh Pasal 23= 2% x Imbalan bruto= 2% x (100/110 x Rp5.500.000)= 2% x Rp5.000.000= Rp100.000
PPN yang dipungut oleh Bendahara:= 10% x 5.000.000= Rp500.000
PPh Pasal 23 dipotong oleh bendaharawan , PT Berserimenerima bukti pemungutan PPh Pasal 23.PPN dipungut oleh bendaharawan SMP, SSP disetor olehbendaharawan dengan atas nama rekanan (PT Berseri)
Nomor 4
Pembayaran honor tenaga upah harian PPh Pasal 21Upah sehari Rp 200.000Batas TKP Rp 150.000
Ph Kena Pajak Rp 50.000PPh 21 sehari Rp 2.500PPh 21 total Rp 12.500
Kenaikan 20% Rp 2.500PPh 21 dipotongRp 15.000PPh Pasal 21 dipotong oleh bendaharawan,Steven menerima bukti pemungutan PPh Pasal 21
Nomor 5
Pembayaran honor pegawai
a. Pembayaran honor ke pegawai bantu (Anto), Tidak ber-NPWP PPh
PPh Pasal 21 = Rp . 500.000 * 5% = Rp 25.000Kenaikan 20% = Rp 25.000 x 20% = Rp 5.000Total yang dipotong Rp 30.000Bendaharawan menyerahkan bukti potong PPh Pasal 21 keAnto
b. Pembayaran honor ke PNS Gol II tidak dipotong pajak
c. Pembayaran honor ke PNS Gol III (Budi)PPh Pasal 21 = 15% x Rp 2.000.000PPh Pasal 21 = Rp 300.000Bendaharawan menyerahkan bukti potong PPh Pasal 21 final keBudi
Nomor 6
Penghitungan PPh Pasal 21 masa atas BambangGaji sebulan Rp 3.000.000Biaya Jabatan5% x Rp 3.000.000 Rp 150.000Penghasilan neto sebulan Rp 2.850.000Penghasilan neto setahun Rp 34.200.00012 x Rp2.850.000PTKP K/1- Wajib Pajak Rp 15.840.000- Status kawin Rp 1.320.000- Tanggungan 1 Rp 1.320.000 Rp 18.480.000Penghasilan Kena Pajak Rp 15.720.000PPh Pasal 21 setahun Rp 786.0005% x Rp15.720.000PPh Pasal 21 sebulan Rp 65.5001/12 x Rp786.000
dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukanpraktikd i Rumah Sakit HarapanJ antungS ehat dengan perjanjianb ahwa atassetiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 2A% oleh pihakrumah sakit sebagaib agianp enghasilanr umah sakit dan sisanyas ebesar8 0%dari jasa doktert ersebuta kan dibayarkank epadad r. Abdul Gopar,S p.JP padasetiapa khirb ulan.S elainp raktikd i RumahS akitH arapanJ antungS ehatd r. AbdulGopar,S p.JPj uga melakukanp raktiks endirdi i kilinikp ribadinyad.r .A bdulG opar,Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2009, jasa dokter yang dibayarkanpasien dari praktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP di Rumah Sakit Harapan JantungSehat adalah sebagai berikut:
Terima Kasih