( MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS, WEWENANG & PENTINGNYA KOORDINASI)

SURABAYA 22 April 2014

PEMBAHASAN

AMANAT UNDANG UNDANG No. 21 Tahun 2011

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN OJK

TUJUAN PEMBENTUKAN OJK

FUNGSI DAN TUGAS OJK

GOVERNANCE OTORITAS JASA KEUANGAN

AKUNTABILITAS OTORITAS JASA KEUANGAN

BIDANG TUGAS

DEPARTEMEN KOMUNIKASI & INTERNASIONAL

MEDIA KOMUNIKASI

PENTINGNYA KOORDINASI

MASA TRANSISI OJK

AMANAT UNDANG UNDANG No. 21 Tahun 2011

Tujuan

1. Teratur, Adil, Transparan & Akuntabel

2. Mewujudkan Sistem Keuangan yang

tumbuh secara berkelanjutan & Stabil dan

3. Melindungi kepentingan konsumen

(pasal 4)

Melaksanakan tugas Pengaturan dan

Pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan sektor Perbankan, PM, Perasuransian, Dapen,

Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

(pasal 5)

UU No.21 Tahun 2011

Otoritas Jasa Keuangan Jan 2013

Jan 2015

Jan 2016

Juli 2017

Jan 2014

Juli 2012

Ags 2013

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN OJK

Konglomerasi bisnis

Hybrid products

Regulatory arbitrage

Perkembangan Sistem

Keuangan

Moral hazard

Perlindungan konsumen

Koordinasi lintas sektoral

Permasalahan di Sektor Keuangan

UU Bank Indonesia

mengamanatkan pembentukan

lembaga pengawasan sektor jasa keuangan

Amanat Undang-Undang

TUJUAN PEMBENTUKAN OJK

mendorong kegiatan sektor jasa keuangan

agar terselenggara secara teratur, adil,

transparan, & akuntabel

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

berkelanjutan & stabil

melindungi kepentingan konsumen & masyarakat

Dalam mencapai tujuannya, OJK mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. OJK juga diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

FUNGSI DAN TUGAS OJK

Fungsi

Tugas

menyelenggarakan sistem pengaturan & pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

pengaturan & pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, & lembaga jasa keuangan lainnya

GOVERNANCE OTORITAS JASA KEUANGAN

Ketua

Wakil (Ketua Komite Etik)

Anggota (Ex Officio BI)

Anggota (Ex Officio Kemenkeu)

Anggota (Ketua Dewan Audit)

Anggota (Bidang Edukasi &

Perlindungan Konsumen)

Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas

IKNB)

Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas

Pasar Modal)

Anggota (Kepala Eksekutif Pengawas

Perbankan)

Dewan Komisioner OJK Bersifat kolektif dan

kolegial

Memiliki hak suara yang sama

melaksanakan tugas pengaturan

Mengawasi pelaksanaan tugas Kepala eksekutif

AKUNTABILITAS OTORITAS JASA KEUANGAN

RKA

Laporan

Trans-paransi

OJK menyusun Rencana Kerja & Anggaran OJK; Anggaran diajukan kpd DPR untuk mendapat

persetujuan

OJK menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan

OJK menyampaikan laporan-laporan kepada Presiden dan DPR

Laporan Keuangan OJK diaudit BPK atau KAP yang ditunjuk BPK

OJK mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik

BIDANG TUGAS

BIDANG TUGAS

Source : Bursa Efek Indonesia

BIDANG TUGAS

IKNB

Asuransi

Dana Pensiun

Lembaga Pembiayaan

Lembaga Keuangan

Lainnya

BIDANG TUGAS

EDUKASI

PELAYANAN & PENGADUAN KONSUMEN

PEMBELAAN HUKUM

BIDANG TUGAS

BANK UMUM

BANK SYARIAH

BPR

DEPARTEMEN KOMUNIKASI & INTERNASIONAL

Internal

Eksternal

Pemerintah Parlemen Bank Indonesia LPS Industri Jasa Keuangan Masyarakat dan/atau Nasabah Akademisi/Universitas Pengamat LSM Media Internasional

Pegawai OJK Anggota Dewam Komisioner OJK

MEDIA KOMUNIKASI

MEDIA KOMUNIKASI

PENTINGNYA KOORDINASI

PEMERINTAH

PARLEMEN

SEKTOR JASA

KEUANGAN

OJK

LPS

BANK INDONESIA

-MEDIA

-Akademisi

-Pengamat

-Masyarakat

PENTINGNYA KOORDINASI

OJK, BI, dan LPS membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi;

OJK, BI, dan LPS berbagi seluruh informasi tentang perbankan (timely basis) dengan menjaga kerahasiaan;

OJK, BI dan LPS bekerja sama dalam kegiatan pemeriksaan bank;

OJK segera menginformasikan ke BI terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi memburuk untuk dilakukan langkah-langkah sesuai kewenangan BI (lender of last resort);

OJK, Kemenkeu, BI dan LPS bekerja sama dalam menjaga stabiitas sistem keuangan dan dalam pencegahan serta penanganan krisis;

OJK bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi lain , termasuk penegak hukum dalam rangka penyidikan dan perlindungan konsumen.

OJK bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi lain nasional maupun internasional berdasarkan asas timbal balik yang seimbang.

PENTINGNYA KOORDINASI

MASA TRANSISI OJK

22 November 2011

UU OJK disahkan (Masa Transisi)

31 Des 2012

Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal & IKNB beralih ke OJK

31 Des 2013

Pengaturan dan Pengawasan Perbankan beralih ke OJK

OJK Beroperasi Penuh

1 Januari 2014