KEMENTERIAN KESEHATAN

VISIMasyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan

MISI1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk

swasta dan masyarakat madani2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang

paripurna, merata bermutu dan berkeadilan3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

STRATEGI1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan

kesehatan melalui kerja sama nasional dan global.2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta

berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan

sosial kesehatan nasional.4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta

menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan.

6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab.

NILAI-NILAI1. Pro Rakyat2. Inklusif3. Responsif

4. Efektif5. Bersih

TUGAS DAN FUNGSIKementerian Kesehatan RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi :1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya

kepada Presiden

PEJABAT KEMENTERIAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH (14 Juni 12 - sekarang)

WAKIL MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAProf. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD

Daftar Menteri Kesehatan1. Dr. Boentaran Martoatmodjo (19 Agt 45 – 14 Nov 45)17. Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) (20 Agt 04 – 22 Okt 09)18. dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH (22 Okt 09 – 30 Apr 12)

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Apa itu Jaminan Kesehatan Nasional?Jaminan Kesehatan Nasional ialah jaminan berupa perlindungan kesehatan agarpeserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya

dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19, UU No 40 tahun 2004).

Apa saja manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional?1. Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat Pelayanan Perseorangan yang Mencakup Pelayanan

Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilatif, termasuk Obat dan bahan Medis Habis Pakai yang diperlukan.

2. Pelayanan yang dibatasi meliputi: Kacamata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset).

3. Pelayanan yang tidak dijamin: Tidak sesuai prosedur Pelayanan diluar Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Pelayanan bertujuan kosmetik General check up, pengobatan alternatif Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi Pelayanan Kesehatan pada saat bencana

Bagaimana Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional?Jumlah peserta Pekerja penerima upah dan anggota keluarga yang ditanggung oleh JKN paling banyak 5 orang meliputi1. Peserta;2. Satu (1) orang istri/suami yang sah dari peserta;3. Anak kandung, anak tiri/anak angkat yang sah dari peserta dengan kriteria belum menikah,

belum berpenghasilan sendiri dan belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan Untuk Menjadi Peserta harus membayar Iuran kepada BPJS Kesehatan Cabang terdekat dari domisili peserta. Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI

Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berikut: Prinsip kegotongroyongan

Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit.

Prinsip NirlabaPengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah

nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.Prinsip prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang

berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. Prinsip Portabilitas

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Prinsip kepesertaan bersifat wajibKepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat

terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dapat mencakup seluruh rakyat.

Prinsip Dana AmanatDana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada badan-badan

penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan SosialDipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar

kepentingan peserta.

FAQ JKN

1. Apa itu Jaminan Kesehatan?Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan

dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

2. Apa itu SJSN?Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program

jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. 3. Apa itu DJSN?

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) adalah Dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

4. Apa saja jenis jaminan sosial? Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematian

5. Apa itu BPJS Kesehatan?

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan mulai operasional pada tanggal 1 Januari 2014.

6. Siapa saja yang menjadi peserta BPJS Kesehatan?Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh

BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

7. Ada berapa kelompok peserta BPJS Kesehatan?Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok yaitu:1. PBI Jaminan Kesehatan.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu

2. Bukan PBI jaminan kesehatan.1) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya.2) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya.3) Buka pekerja dan anggota keluarganya

8. Apa yang dimaksud dengan pekerja?

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

9. Apa yang dimaksud dengan pekerja penerima upah?Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi upah kerja dengan

menerima gaji atau upah.1. Pegawai Negeri Sipil.2. Anggota TNI.3. Anggota POLRI.4. Pejabat Negara.5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.6. Pegawai Swasta.7. Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah.

10. Apa yang dimaksud dengan pekerja bukan penerima upah?Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko

sendiri, yaitu:1. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri.2. Pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah.

11. Apa yang dimaksud dengan bukan pekerja?Bukan pekerja adalah setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu membayar iuran Jaminan

Kesehatan.1. Investor.2. Pemberi kerja.3. Penerima pensiun.4. Veteran.5. Perintis Kemerdekaan.6. Bukan pekerja lain yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah.

12. Siapa saja yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil?Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai

Honorer, Staf Khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

13. Siapa yang dimaksud dengan pemberi kerja?Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya

yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

14. Siapa saja yang dimaksud dengan anggota keluarga?

1. Satu orang isteri atau suami yang sah dari peserta.2. Anak kandung, anak tiri dan atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria:

a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri.b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun

yang masih melanjutkan pendidikan formal. 15. Berapa jumlah peserta dan anggota keluarganya yang ditanggung?

Jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh jaminan kesehatan paling banyak 5 (lima) orang). Peserta yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan.

16. Apakah boleh penduduk Indonesia tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan?Tidak boleh, karena kepesertaan BJS Kesehatan bersifat WAJIB. Meskipun yang

bersangkutan sudah memiliki Jaminan Kesehatan lain.17. Kapan seluruh penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan? 2019

DESA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota. Target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 80% desa dan kelurahan yang ada di Indonesia telah menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Desa Siaga Aktif merupakan pengembangan dari Desa Siaga, yaitu Desa atau Kelurahan yang :1. Penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan

pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), atau sarana kesehatan lainnya.

2. Penduduknya mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaduratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Tujuan UmumMempercepatan terwujudnya masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap, dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat.

Tujuan Khusus Mengembangan kebijakan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Pemerintahan

Desa atau Kelurahan. Meningkatkan komitmen dan kerjasama semua perangkat Desa atau Kelurahan dan organisasi

kemasyarakatan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di desa atau kelurahan. Mengembangkan UKBM dan melaksanaan survailans berbasis masyarakat (meliputi

pemantauan penyakit, kesehatan ibu, dan anak, lingkungan, dan perilaku), penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan.

Meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain, yang berasal dari Pemerintah Desa atau Kelurahan, masyarakat dan swasta/dunia usaha, untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga.

Manfaat Desa dan Kelurahan Siaga AktifBagi Masyarakat: Mudah mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang

dihadapi. Tinggal di lingkungan yang sehat. Mampu mempratikkan PHBS. Tokoh masyarakat dan kader berperan aktif memberdayakan dan menggerakkan masyarakat.

Bagi Puskesmas: Meningkatkan cakupan program kesehatan Optimalisasi fungsi Puskesmas. Menurunkan angka kesakitan dan kematian. Meningkatkan citra Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Terciptanya pembangunan berwawasan kesehatan di kecamatan. Alokasi dana pembangunan tidak banyak digunakan untuk pelayanan kuratif, melainkan untuk

promotif dan preventif. Mempercepat terwujudnya Kecamatan Sehat. Meningkatkan citra Pemerintah Kecamatan.

8 Kriteria Desa dan Kelurahan Siaga Aktif,1. Kepedulian Pemerintah Desa atau Kelurahan dan pemuka masyarakat terhadap Desa dan

Kelurahan Siaga Aktif yang tercermin dari kesadaran dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan.

2. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

3. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari.

4. Keberadaan UKBM (Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) 5. Tercakupnya pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam

Anggaran Pembangunan Desa atau Kelurahan serta dari masyarakat dan dunia usaha.

6. Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

7. Peraturan di desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga AKtif.

8. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga.

Langkah-langkah Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

9.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan UKBM

Kegiatan difokuskan kepada upaya:a. Survailans Berbasis Masyarakat

adalah pengamatan dan pencatatan penyakit yang diselenggarakan oleh masyarakat (kader) dibantu oleh tenaga kesehatan.Kegiatan : Pengamatan dan pemantauan penyakit serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan, dan perilaku yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat.

b. Kedaruratan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana

adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dan mengatasi bencana dan kedaruratan kesehatan.Kegiatan : Pencarian tempat mengungsi, promkes akibat bencana, relawan, yankes bagi pengungsi.

c. Penyehatan Lingkunganadalah upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan dan memelihara

lingkungan desa/kelurahan dan permukiman agar terhindar dari penyakit dan masalah kesehatan.Kegiatan : Promosi tentang pentingnya sanitasi dasar, Bantuan/fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi dasar (air bersih, jamban, pembuangan sampah dan limbah), Bantuan/fasilitasi upaya pencegahan pencemaran lingkungan.