POLRES WONOGIRI

Dalam Rangka :

KAPOLSEK MANYARAN

AKP WARTADI,SE

MATERI

KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT

KAMTIBMAS, sebagaimana diterangkan

didalam butir 5, pasal 1,Bab I uu Polri No.2

Tahun 2002.

Adalah: Kondisi dinamis masyarakat, sebagai

salah satu prasarat terselenggaranya proses

pembangunan Nasional dalam rangka

tercapainya tujuan Nasional yang ditandai oleh :

•Terjaminnya keamanan, Ketertiban dan

tegaknya hukum

•Terbinanya ketentraman (mengandung

kemampuan membina)

2

• Mengembangkan potensi masyarakat

untuk ikut dan aktif dalam ;

1. Menangkal

2. Mencegah dan

3. Menanggulangi

Segala bentuk pelanggaran hukum dan

bentuk-bentuk gangguan kamtibmas

lainnya yang dapat meresahkan /

menganggu masyarakat.

3

PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN TENTANG TATA CARA

TINDAKAN PENGAMANAN SECARA TERBATAS YANG

BERSIFAT PREEMTIF, PREVENTIF DAN REPRESIF

I.TINDAKAN PREEMTIF:I.TINDAKAN PREEMTIF :

•Untuk menghilangkan niat

jjahat/buruk seseorang

perlu diberikan

penerangan, pengarahan,

petunjuk, bimbingan dan

penyuluhan dalam hal ini

tindakan preemtif (yang

dikedepankan), sehingga

diharapkan hal ini sudah

dapat mencegah adanya

niat jahat dan meluruskan

hati dan budi seseorang/

kelompok untuk berbuat

hal yang baik

1. Tindakan ini ditujukan

untuk menghilangkan

faktor-faktor korelatif

kriminogin atau ancaman

faktual yang sangat

menentukan terjadinya

gangguan Kamtibmas

2. Upaya agar masyarakat

memiliki daya tangkal yg

tinggi terhadap terjadinya

gangguan ktm termasuk

didalamnya pelatihan

masyarakat serta upaya

merubah situasi yg

memiliki faktor korelatif

menjadi faktor yg

menguntungkan

4

2.TINDAKAN PREVENTIF

•Untuk menghilangkan

kesempatan berbuat atau

terjadinya pelanggaran

dan kejahatan dgn cara

pencegahan adanya

kesempatan melalui

tindakan preventif, dlm

bentuk patroli, penjagaan

terutama didaerah rawan,

peningkatan kegiatan pam

swakarsa,memberikan

peringatan keras dan bila

perlu menindaknya.

•Mencegah

•Mengeliminir Police

Hazard

•Menghilangkan

kesempatan utk berbuat

kejahatan/pelanggaran

•Penjagaan

•Patroli

•Ronda Siskamling

•Pengawasan

•Peringatan keras

•Penindakan (bila perlu)

5

FKK

PH

BENTUK-BENTUK ANCAMAN

M

A

S

Y

POLA : REPRESIF ( PENEGAKAN

HUKUM )

- PENINDAKAN YURIDIS

POLA:PREPENTIF

(PENCEGAHAN) )

POLA : PRE EMPTIF

( MENGHILANGKAN NIAT

UNTUK BERBUAT JAHAT )

SPEKTRUM KEIKUTSERTAAN POLRI – MASY

a. GAKKUM : POLRI LEBIH BESAR

b. PREVENTIF : POLRI DG MASY SEIMBANG

c. PRE EMPTIF : MASY LEBIH BESAR

AF

P

O

L

R

I

6

FUNGSI DAN PERAN POLMAS DALAM KAMSWAKARSA

1. POLMAS DALAM TUGASNYA MENCARI AKAR PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT.

2. POLMAS MENYELSAIKAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT.

3. POLMAS MEMBUAT SKB/ SURAT KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEDUABELAH PIHAK YANG BERSENGKETA.

1. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam

usaha Pertahanan dan Keamanan Negara.

2. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.

Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan

melalui sistim pertahanan dan Keamanan Rakyat semesta

oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan Rakyat

sebagai kekuatan pendukung.

3. Negara kita merupakan sistim Kamtibmas secara Swakarsa

dalam hal ini Polri sebagai kekuatan inti pembina

Kamtibmas.

8

Mempunyai maksud dan arti

a. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat diperlukan peran serta warga

negara secara swakarsa.

b. Polri sebagai pembina sekaligus partisipasi

masyarakat secara sinergis berupaya untuk

mewujudkan situasi yang dinamis masyarakat

sebagai prasarana untuk dilaksanakan

pembangunan Nasional yang ditandai dengan

tegaknya aturan hukum dan terjaminya

Kamtibmas, terbinanya ketentraman

masyarakat.

9

4. Pasal 3 UU No.2 Tahun 2002.

a. Pengemban fungsi Kepolisian adalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

dibantu oleh :

1) Kepolisian khusus

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

3) Bentuk-bentuk pengamanan

Swakarsa

b. Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b,c

melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yg

menjadi dasar hukumnya masing-masing

10

5. Didalam pasal 2, Bab I, Undang-undang No.2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia .

TUGAS POLRI adalah

• Memelihara Keamanan dan Ketertiban

dalam Negeri

• Menegakkan Hukum

• Melindungi, M engayomi, dan Melayani

masyarakat.

11

6. Tujuan pembinaan keamanan dan ketertiban

masyarakat untuk mewujudkan daya

tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan

masyarakat terhadap sumber-sumber

gangguan kamtibmas dilingkungan sosialnya

secara Swakarsa baik dlm bentuk

Ancaman Faktual, Police Hazard,

maupun faktor-faktor korelatif kriminogin.

7. Perumusan Sasaran Pembinaan Siskamtibmas

Swakarsa.

a. Lingkungan Pemukiman.

1) Individu/ perorangan

2) Keluarga

12

1) Warga RT/RW

2) Staf Kelurahan/ Kades/LPM

3) Anggota Kamling

b. Lingkungan Kerja.

1) Karyawan

2) Pimpinan lingkungan kerja

3) Anggota Satpam.

c. Lingkungan Pendidikan.

1) Siswa/MahaSiswa

2) Guru/Dosen

3) Karyawan sekolah/ Perguruan Tinggi

4) Anggota Satpam

5) Anggota Menwa

13

8. Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

a. Linmas / Hansip

b. Polsus ( Satpol pp, Polhut, Polsus KA )

c. Satpam ( Satuan Pengamanan )

d. PKS ( Patroli Keamanan sekolah)

e. Pramuka ( Saka Bhayangkara, Wanabakti,

Bakti Husada )

f. Petugas kamling

g. Kelompok Sadar Kamtibmas

h. Pemuda Kader Mitra Kamtibmas

14

TIAP WARGA NEGARA WAJIB IKUT

SERTA DLM BID KEAMANAN

PERLU

SOSIALISASI /

PENCERAHAN

1) PEMUKIMAN

2) PEKERJAAN

3) PENDIDIKAN

4) UMUM

BERBAGAI

JALUR

1) MEDIA MASSA

2) PEMUDA, PELAJAR,

MAHASISWA

3) LINGKUNGAN

4) HIBURAN

5) ORMAS/LSM

6) KELUARGA

7) AGAMA

1.DAYA JANGKAU LUAS

2.CAKUPAN HETEROGEN

3.KOMUNIKATIF

- FKPM

- POS

KAMLINGKAMTIBMAS

SWAKARSA

Pasal 30 UUD 45 (1)

15

9. PERAN LINMAS DALAM KAMSWAKARSA

a. Membantu masyarakat menanggulangi

dan mengurangi akibat yang ditimbulkan

oleh perang/ gangguan keamanan dan

bencana alam yang dapat mengakibatkan

kerugian jiwa dan harta benda.

b. Memelihara dan mempertinggi moral

rakyat dalam keadaan darurat perang.

c. Membantu membina masyarakat untuk

mempertinggi kesadaran hukum, daya

tahan, serta daya lawan masyarakat

dalam mencegah dan menghadapi segala

macam bentuk pelanggaran dan

kejahartan

16

◼ d. membantu memelihara dan meningkatkan kondisi aman dan tertib

di lingkungan masyarakat.

e. membantu masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan kesejahteraan rakyat.

17

KESIMPULAN

1. UTK DPT LANJUTKAN PEMBANGUNAN MUTLAK

DIBUTUHKAN SITUASI KAM YG KONDUSIF &

KEPASTIAN HUKUM

2. UTK WJDKAN SITUASI KONDUSIF DIPERLUKAN

PERAN SERTA SEGENAP POTENSI DLM MASY

BERSAMA POLRI KRN BERSIFAT KOMPREHENSIF

3. PERAN SERTA MASY DILAKS MLL BEBERAPA

LINGK KEHIDUPAN YG MELIBATKAN BERBAGAI

UNSUR YAKNI APARAT NEG / PEMERINTAH,

KAM SWAKARSA (LINMAS, SATPAM, POKMAS,

ORMAS, LSM, TOMAS,ORPOL , MASS MEDIA ) DLL

18