Upload
others
View
39
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 1
MATERI INTI 2 PELAYANAN KESEHATAN DI REMOTE AREA
I. DESKRIPSI SINGKAT
Puskesmas sebagai salah-satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama (FKTP) memiliki kekhususan dibandingkan dengan FKTP
lainnya (Klinik Pratama, Tempat Praktik Perseorangan, dan lain-lain).
Ada beberapa hal yang merupakan kekhususan dari Puskesmas antara
lain: melaksanakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan memiliki
konsep wilayah. Dengan kekhususan ini, tentu diperlukan manajemen
yang baik di dalam mengelola seluruh upaya yang dilakukan, seluruh
potensi dan sumber daya, yang akan berbeda dengan FKTP lainnya.
Kondisi tersebut telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan No.75
tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
Modul ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Konsep
Puskesmas, termasuk diantaranya definisi Puskesmas, prinsip
penyelenggaraan, tugas dan fungsi Puskesmas, persyaratan
Puskesmas, Kedudukan dan Organisasi, Upaya Kesehatan di
Puskesmas (overview), akreditasi Puskesmas dan jaringan dan jejaring
Puskesmas, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Diharapkan para
peserta membaca batang tubuh dan lampiran dari Permenkes Nomor
75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mempelajari materi ini peserta mampu memahami tentang
Pelayanan Kesehatan di Remote Area
B. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mempelajari materi ini peserta mampu
1. Menjelaskan konsep Puskesmas
2. Menjelaskan pola pendekatan pelayanan kesehatan di Remote
Area
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
Pokok bahasan materi ini terdiri atas :
1. Konsep Puskesmas
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 2
a. Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas
b. Tugas dan Fungsi Puskesmas
c. Persyaratan Puskesmas
d. Kedudukan dan Organisasi
e. Upaya Kesehatan di Puskesmas (overview)
f. Akreditasi Puskesmas
g. Jaringan dan Jejaring
2. Pola Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
a. Konsep Remote Area
b. Penguatan Layanan Kesehatan di Remote Area
c. Pelayanan Kesehatan Bergerak
IV. BAHAN BELAJAR
1. Modul Inti 2 tentang Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote
Area
2. Bahan tayang Konsep Puskesmas
3. Bahan tayang Pola Pendekatan Kesehatan di Remote Area
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 3
V. URAIAN MATERI
POKOK BAHASAN 1.
KONSEP PUSKESMAS
Puskesmas merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya
promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
A. Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas
Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, maka Puskesmas
memperhatikan prinsip penyelenggaraan :
1. Paradigma sehat, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
maka perubahan pola pikir pemangku kebijakan, tenaga
kesehatan dan masyarakat menjadi poin penting. Setiap
kebijakan pembangunan yang diambil harus berdasarkan
paradigma sehat. Puskesmas mendorong seluruh pemangku
kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan
mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga,
kelompok dan masyarakat.
2. Pertanggungjawaban wilayah, dalam melaksanakan tugas, fungsi
dan pelayanan kesehatan, Puskesmas menggerakkaan dan
bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah
kerjanya.
3. Kemandirian masyarakat, pelayanan kesehatan yang diberikan
mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga,
kelompok dan masyarakat.
4. Pemerataan, pelayanan kesehatan yang diberikan harus dapat
diakses dan dijangkau oleh semua masyarakat di wilayah
kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi,
agama, budaya dan kepercayaan.
5. Teknologi tepat guna yang dimanfaatkan pada penyelenggaraan
pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan,
mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan
6. Keterpaduan dan kesinambungan, dalam hal ini
mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM
dan UKP, lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan
Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 4
B. Tugas dan Fungsi Puskesmas
Puskesmas bertugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk
mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya
dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Dalam
melaksanakan tugas tersebut Puskesmas berfungsi sebagai
penyelenggara UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
Fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan
berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat
sebagimana yang terdapat pada SK Menkes No 128 tahun 2004
tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, tidak hilang
dengan dikeluarkannya Permenkes No.75 tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat. Karena pada Permenkes No.75 tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, kedua fungsi tersebut masuk
pada wewenang Puskesmas untuk melaksanakan fungsi UKM.
C. Persyaratan Puskesmas
1. Persyaratan Administrasi
a. Persyaratan lokasi Puskesmas terdiri dari geografis,
aksesibilitas untuk jalur transportasi, kontur tanah, fasilitas
parkir, fasilitas keamanan, ketersediaan utilitas publik,
pengelolaan kesehatan lingkungan dan kondisi lainnya.
b. Perizinan Puskesmas
Setiap Puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan
pelayanan kesehatan, izin tersebut diberikan oleh Pemerintah
Daerah Daerah Kabupaten/Kota, berlaku selama 5 tahun dan
dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Untuk
memperoleh izin tersebut, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota mengajukan permohonan tertulis kepada
Bupati/Walikota melalui SKPD yang menyelenggarakan
perizinan terpadu dengan melampirkan dokumen sesuai
ketentuan.
c. Registrasi Puskesmas
Puskesmas yang telah mempunyai izin selanjutnya wajib
melakukan registrasi. Registrasi diajukan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan setelah
mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 5
2. Persyaratan Sumber Daya
a. Standar bangunan
Bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang
meliputi :
1) persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan
kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2) bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain
3) menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan,
perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan
dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk
yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia
b. Persyaratan prasarana
1) Sistem penghawaan (ventilasi)
2) Sistem pencahayaan
3) Sistem sanitasi
4) Sistem kelistrikan
5) Sistem komunikasi
6) Sistem gas medik
7) Sistem proteksi petir
8) Sistem proteksi kebakaran
9) Sistem pengendalian kebisingan
10) Sistem transportasi vertical untuk bangunan lebih dari 1
(satu) lantai
11) Kendaraan Puskesmas keliling (pusling) dan ambulans
c. Persyaratan peralatan kesehatan
Peralatan kesehatan di Puskesmas harus memenuhi
persyaratan :
1) standar mutu, keamanan, keselamatan;
2) memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
3) diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan
pengkalibrasi yang berwenang
d. Standar ketenagaan Puskesmas
Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga
Kesehatan dan tenaga non kesehatan. Jenis dan jumlah
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 6
Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung
berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan
jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk
dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah
kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.
Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas paling sedikit terdiri
atas:
1) dokter atau dokter layanan primer;
2) dokter gigi;
3) perawat;
4) bidan;
5) tenaga kesehatan masyarakat;
6) tenaga kesehatan lingkungan;
7) ahli teknologi laboratorium medik;
8) tenaga gizi; dan
9) tenaga kefarmasian
Tenaga non kesehatan yang ada di Puskesmas harus dapat
mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan,
sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.
e. Pendanaan
Pendanaan di Puskesmas bersumber dari :
1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
3) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
Pengelolaan seluruh dana di Puskesmas dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
D. Kedudukan dan Organisasi
Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan
kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskemas sesuai dengan kriteria.
Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas:
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 7
1. kepala Puskesmas
2. kepala sub bagian tata usaha
3. penanggungjawab UKM dan perkesmas
4. penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium
5. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring
fasilitas pelayanan kesehatan
E. Upaya Kesehatan Puskesmas
Puskesmas sesuai fungsinya sebagai penyelenggara UKM dan UKP
tingkat pertama menyelenggarakan upaya kesehatan tersebut
secara terintegrasi dan berkesinambungan. UKM tingkat pertama
meliputi UKM esensial dan UKM pengembangan. Upaya Kesehatan
Masyarakat esensial meliputi:
1. pelayanan promosi kesehatan
2. pelayanan kesehatan lingkungan
3. pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana
4. pelayanan gizi
5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
Upaya kesehatan masyarakat esensial harus diselenggarakan oleh
setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan
Minimal Kabupaten/Kota.
Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan merupakan upaya
kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang
sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi
pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan,
kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di
masing-masing Puskesmas.
Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dilaksanakan
dalam bentuk:
1. rawat jalan
2. pelayanan gawat darurat
3. pelayanan satu hari (one day care)
4. home care, dan/atau
5. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan
kesehatan
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 8
Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan
sesuai standar prosedur operasional dan standar pelayanan.
Untuk melaksanakan UKM dan UKP, Puskesmas harus
menyelenggarakan :
1. manajemen Puskesmas
2. pelayanan kefarmasian
3. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dan
4. pelayanan laboratorium.
F. Akreditasi Puskesmas
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib
diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
Akreditasi akan dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara
akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal lembaga
Akreditasi belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi Puskesmas
dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Pertama yang ditetapkan oleh Menteri.
G. Jaringan Pelayanan dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas
didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan.
Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri atas Puskesmas Pembantu,
Puskesmas Keliling, dan bidan desa.
Puskesmas Pembantu memberikan pelayanan kesehatan secara
permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Tujuan
Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan
mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan
jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di
wilayah kerjanya.
Puskesmas keliling memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya
bergerak (mobile), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu
pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum
terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas. Tujuan dari
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 9
Puskesmas Keliling adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu
pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat di
daerah terpencil/sangat terpencil dan terisolasi baik di darat maupun
di pulau-pulau kecil serta untuk menyediakan sarana transportasi
dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Fungsi dari Puskesmas
Keliling adalah sebagai: (1). sarana transportasi petugas; (2). sarana
transportasi logistik; (3. sarana pelayanan kesehatan; dan (4).
sarana pendukung promosi kesehatan.
Bidan desa merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat
tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puksesmas. Tugas
bidan desa, sesuai kewenangannya, yaitu:
1. Pelayanan KIA-KB.
2. Pelayanan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat.
3. Deteksi dini dan pengobatan awal terkait kesehatan ibu dan anak,
termasuk gizi.
Jejaring pelayanan kesehatan terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek,
laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 10
POKOK BAHASAN 2.
POLA PENDEKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI REMOTE AREA
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasyankes kawasan terpencil dan
sangat terpencil bertujuan untuk :
a. meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan di kawasan terpencil dan sangat terpencil;
b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil;
c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
d. memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan
penyelenggaraan fasilitas kesehatan pelayanan kesehatan
A. Konsep Remote Area
Penetapan daerah tertinggal mengacu pada Peraturan Presiden nomor
131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019.
Sejalan dengan misi Nawa Cita membangun Indonesia dari Pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan, maka sasaran pokok bidang kesehatan 2015 – 2019 adalah :
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
2. Mengingkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
4. Meningkatnya perlindungan finansial, pemerataan dan mutu
pelayanan serta kesediaan, penyebaran dan mutu obat dan sumber
daya kesehatan
Pada daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan tersebut dapat
memiliki kawasan atau bagian wilayah terpencil dan sangat terpencil.
Fasilitas pelayanan kesehatan di kawasan terpencil dan sangat terpencil
harus ditetapkan oleh bupati/ walikota dan memenuhi kriteria :
1. Berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau
kecil, gugus pulau, atau pesisir;
2. Akses transportasi umum rutin 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
3. Jarak tempuh pulang pergi dari ibukota kabupaten memerlukan waktu
lebih dari 6 (enam) jam;
4. Transportsi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklin atau cuaca;
dan
5. Kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak
stabil
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 11
Fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil
meliputi fasyankes tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjutan.
Pelayanan kesehatan di fasyankes terpencil dan sangat terpencil
dilakukan melalui berbagai pendekatan pelayanan kesehatan dengan
memperhatikan karakteristik masing-masing daerah dan kebutuhan
masyarakat setempat.
B. Penguatan Layanan Kesehatan di Remote Area
Strategi dalam pemberian pelayanan kesehatan di DTPK adalah melalui
peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas
pelayanan, peningkatan peran serta lintas sektor serta peningkatan
kemandirian masyarakat. Dengan strategi ini ditetapkanlah program
program pelayanan di DTPK yaitu pelayanan kesehatan bergerak,
pengembangan system rujukan, program yang mendukung pemenuhan
sumber daya manusia kesehatan, pemanfaat teknologi tepat guna,
pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi sumber daya
manusia kesehatan, penilaian mutu, kebijakan khusus, dan
pemberdayaan masyarakat.
Dalam rangka memenuhi hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat di
DTPK, Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di DTPK
harus memenuhi persyaratan serta kualitas yang sama dengan dengan
Puskesmas yang berada di kawasan lain. Oleh karena pemerintah
mengadakan program-program pemenuhan sumber daya tenaga
kesehatan melalui program PTT bidang kesehatan maupun penugasan
tim nusantara sehat. Dalam pendekatan akses, pemerintah
mengembangkan pelayanan inovasi melalui telemedicine dan pelayanan
kesehatan bergerak. Didukung jaminan kesehatan nasional pada sisi
pembiayaan, sistem rujukan berjenjang yang dibangun dengan
pendekatan masing-masing daerah diharapkan dapat mempermudah
masyarakat dalam memperoleh hak kesehatan
C. Pelayanan Kesehatan Bergerak
Pelayanan kesehatan bergerak merupakan pelayanan yang diberikan
oleh tim pelayanan kesehatan bergerak (TPKB) untuk meningkatkan
akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan di daerah terpencil/sangat
terpencil yang tidak memiliki fasilitas kesehatan dan di daerah yang tidak
mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan alat
transportasi udara, kapal/perahu, darat atau kombinasi.
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 12
Upaya-upaya yang dapat dilakukan pada PKB ini antara lain
pengamatan (sarana prasarana dan demografi), pelayanan kesehatan,
pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan laboratorium lapangan, promosi
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
Berbeda dengan pelayanan Puskesmas keliling, PKB dilakukan diwilayah
kerja Puskesmas yang tidak dapat dijangkau oleh Pusling dan
pelaksanaannya dikoordinir oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan
didukung oleh dinas kesehatan provinsi. Tim pelayanan kesehatan
bergerak dikoordinir oleh Dinkes kab/kota dan provinsi dapat terdiri dari
dokter spesialis 4 (empat) dasar, dokter umum, dokter gigi, bidan,
perawat, penata anastesi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lain sesuai
dengan kebutuhan.
Perencanaan pelaksanaan kegiatan PKB di daerah harus berdasarkan
analisa situasi terlebih dahulu dan dilakukan sosialisasi dan advokasi
terkait pembentukan Tim pelayanan kesehatan bergerak.
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 13
RANGKUMAN
1. Konsep Puskesmas berbeda dengan konsep FKTP lainnya.
2. Puskesmas mempunyai konsep wilayah kerja, dan bertanggungjawab
terhadap pelaksanaan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
3. Puskesmas mengutamakan promotif dan preventif dalam
melaksanakan tugasnya
4. Penanganan permasalahan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan
kondisi biologi, psikologi, sosial, kultural, dan spiritual di wilayah
kerjanya
Materi Inti 2. Pendekatan Pelayanan Kesehatan di Remote Area
Modul Pelatihan Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual 14
REFERENSI
UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat.
Permenkes Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik
Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri
Dokter Gigi.
Permenkes Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.
Kepmenkes No.HK.02.02/ MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktik
Klinik Dokter di FKTP