Upload
voxuyen
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
J A W A B A R A T
P P I D
Masyarakat Tahu, Jawa Barat Maju!
LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017
DAFTAR ISI
A. Latar Belakang ................................................................................................. 1
B. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ................................ 2
1) Koordinasi PPID Utama, Perangkat Daerah dan Kab./ Kota ...................... 2
2) Pembinaan pada Perangkat Daerah ......................................................... 3
3) Kepatuhan dan Partisipasi PPID Provinsi Jawa Barat ................................ 3
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Publik ............................................................................................................... 5
D. Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik .................................. 6
E. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ........................................... 8
F. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi
dan Dokumentasi Publik ................................................................................. 10
G. Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut untuk Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ............................................ 10
H. Penutup ........................................................................................................... 10
Lampiran ............................................................................................................... 11
LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017
A. LATAR BELAKANG
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibentuk oleh Pemerintah Republik
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk
mewujudkan demokrasi bangsa yang salah satu cirinya adalah keterbukaan. Undang-Undang ini
mendorong Badan Publik dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada masyarakat luas,
sehingga muncul adanya keterbukaan informasi. Badan Publik tersebut adalah lembaga Legislatif,
Eksekutif, Yudukatif dan organisasi masyarakat yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana
publik sehingga memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.
Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
dibentuk berlandaskan pada beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri
Dalam Negeri, Peraturan Komisi Informasi dan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Jawa Barat,
diantaranya adalah:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 356/4429/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Informasi 1 Nomor 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; serta
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 042/ Kep.175-Humaspro/2017 tentang PPID di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pembentukan PPID di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami proses yang panjang.
Pada tanggal 20 Agustus 2010 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah
Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP). Peraturan tersebut memunculkan istilah Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.
Pada tahun 2010, dengan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri
(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 yang saat ini disesuaikan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017), Provinsi Jawa Barat membentuk PPID yang berada di Dinas
2
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
489/Kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2014, Keputusan Gubernur
tersebut dicabut dan digantikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 042/Kep.665-
Humasprotum/2014 yang artinya PPID Provinsi Jawa Barat berada di Biro Humas, Protokol dan Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang PPID tersebut ditinjau kembali sesuai arahan dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan menghasilkan Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 042/ Kep.175-Humaspro/ 2017 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2017
tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dengan struktur PPID yang baru. Terdapat beberapa hal yang berubah, diantaranya adalah
mencantumkan dengan jelas tertulis PPID Utama dan PPID Pembantu (Perangkat Daerah dan BUMD),
sehingga dapat memudahkan untuk berbagi tugas dan wewenang. Dalam hal ini, Biro Humas dan Protokol
ditetapkan sebagai PPID Utama.
Dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Utama untuk melaporkan Layanan Informasi Publik setiap tahunnya, sesuai dengan Pasal 21
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat melalui Biro Humas dan Protokol selaku PPID Utama memberikan Laporan Layanan
Informasi Publik PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2017.
B. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 042/ Kep.175-Humaspro/ 2017
pada tanggal 1 Maret 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PPID Utama bertanggung jawab untuk membantu pembentukan PPID
Pembantu di Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Biro Humas dan Protokol selaku
PPID Utama telah melakukan beberapa upaya dalam upaya pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
1) Koordinasi PPID Utama, Perangkat Daerah dan Kab / Kota
Pada bulan April 2017, PPID Utama telah mengedarkan Surat Edaran Gubernur Jawa
Barat Nomor 821.29/19/Humaspro tanggal 28 April 2017 tentang PPID di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat yang menghimbau kepada seluruh Perangkat Daerah dan BUMD untuk segera
membentuk PPID serta menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diinformasikan. Pada
bulan Mei 2017, PPID Utama telah melakukan beberapa rapat koordinasi, diantaranya adalah:
1. Pada tanggal 4 Mei 2017 PPID Utama bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa
Barat melaksanakan Rapat Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
dengan mengundang seluruh PPID Kab / Kota (dokumentasi terlampir);
2. Pada tanggal 8 Mei 2017 PPID Utama melaksanakan Rapat pembentukan PPID Pembantu di
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat bersama dengan seluruh Biro pada Sekretariat
Daerah (dokumentasi terlampir);
3. Pada tanggal 10 Mei 2017 PPID Utama beserta Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
melaksanakan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan
mengundang PPID Badan Publik di Provinsi Jawa Barat (dokumentasi terlampir);
4. Pada tanggal 17 Mei 2017 PPID Utama beserta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Barat melaksanakan sosialisasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 042/ Kep.175-
Humaspro/ 2017 (dokumentasi terlampir); dan
3
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
5. Pada tanggal 4 – 6 Desember 2017 PPID Utama menyelenggarakan Rapat Koordinasi PPID di
Lingkungan Pemeritah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan mengundang seluruh PPID
Pembantu Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (dokumentasi terlampir).
2) Pembinaan pada Perangkat Daerah
1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
PPID Utama menyelenggarakan FGD Penyusunan SOP pada 14 – 16 Juni 2017. Kegiatan
ini bertujuan untuk membina, memberikan informasi, dan mendiskusikan SOP pelaksanaan
PPID. SOP yang telah terbentuk kemudian dijadikan sebagai Pedoman Umum Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
(dokumentasi terlampir).
2. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Dalam memenuhi Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/19/Humaspro
tanggal 28 April 2017 tentang PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PPID
Utama melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat untuk menyusun Surat Keputusan mengenai PPID pada Perangkat
Daerah serta DIP. PPID Utama juga menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD)
Penyusunan DIP pada tanggal 1 – 3 Agustus 2017 (dokumentasi terlampir).
Selain itu, PPID Utama melakukan kegiatan Desk dan Verifikasi Penyusunan DIP pada
tanggal 12 Juni 2017 (dokumentasi terlampir). DIP yang telah terverifikasi tersebut
digabungkan dan disahkan oleh Ketua PPID Utama Provinsi Jawa Barat. DIP yang telah
disahkan telah dipublikasikan melalui website Jabarprov pada link berikut:
a. http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1388; atau
b. http://www.jabarprov.go.id/assets/data/menu/DIP%20PROVINSI%20JAWA%20BARAT
%202017.pdf.
3. Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat
Pembinaan mengenai Daftar Informasi yang Dikecualikan dilakukan pada kegiatan Rapat
Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 Desember 2017
(dokumentasi terlampir). Seluruh Perangkat Daerah hadir dan mendapatkan materi
mengenai penyusunan DIK dan pengisian Lembar Analisa Pengecualian Informasi yang telah
disiapkan formatnya oleh PPID Utama. DIK dimaksud di uji konsekuensi oleh Kepala
Perangkat Daerah masing-masing.
3) Kepatuhan dan Partisipasi PPID Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
1. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan tahun 2017
Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017
serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/4429/SJ tentang Pedoman
Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah tahun
2016 dan tahun 2017, PPID merupakan salah satu poin penilaian dalam Aksi tersebut. PPID
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berpartisipasi dengan memberikan seluruh data
yang dimohonkan disetiap triwulannya. Dari keseluruhan Aksi PPK yang telah dilaksanakan,
PPID Provinsi Jawa Barat mencapai nilai 100 pada aksi B03, B06 dan B09. Hasil monitoring
yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa
4
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan di setiap triwulannya sehingga
menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat patuh atas Instruksi Presiden terkait Aksi PPK.
2. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2017
PPID Provinsi Jawa Barat juga berpartisipasi dalam kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan
Informasi Badan Publik Tahun 2017. Kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap, diantaranya
adalah mengirimkan SAQ (Self-Assessment Questionnaire) dengan mengirimkan data
dukung yang dimohonkan, Verifikasi SAQ oleh Komisi Informasi (KI) Pusat, Verifikasi
Lanjutan Acak (VLA), Visitasi, dan Pemeringkatan.
Seluruh tahapan telah terlaksana tidak terlepas dari dukungan seluruh Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat. Dari Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan
Informasi Badan Publik Tahun 2017 yang dilaksanakan di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada
tanggal 21 Desember 2017, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memenuhi nilai 82.89
dengan Kategori Menuju Informatif atau Peringkat ke-5 dari Kategori Badan Publik
Pemerintah Provinsi. Hasil capaian ini merupakan peningkatan dan motivasi bagi PPID
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik.
Foto 1: Kepala Biro Humas dan Protokol, Bapak Drs. H. Sonny S. Adisudarma, M.Si (Ketua PPID Utama) mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi RI disaksikan Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla dalam acara Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Peringkat ke-5 Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Istana Wapres RI Jakarta, Kamis (21/12/2017).
3. Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian/
Lembaga, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengirimkan Surat Edaran
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian/
Lembaga, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang
menghimbau kepada seluruh PPID agar berpartisipasi dalam memanfaatkan sistem
informasi monev PPID yang telah dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Berbeda dengan monev lainnya, Kemkominfo telah membentuk sistem informasi dimaksud,
5
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
sehingga PPID menginput monev tersebut kedalam sistem melalui website
simonevppid.kominfo.go.id.
PPID Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil menginput seluruh data dan isian
yang terdapat dalam sistem monev tersebut dalam batas waktu yang ditentukan, 10
Desember 2017. Hingga saat ini, kegiatan Monev PPID pada Kemkominfo masih dalam
proses.1 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dari Komisi Informasi Pusat maupun Kementerian
Komunikasi dan Informatika ini juga merupakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan
pelayanan informasi publik termasuk pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP).
C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah tertulis
pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi
dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PPID Utama dan PPID Pembantu Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat telah mengupayakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh PPID. PPID Utama telah
memiliki ruang khusus penerimaan permohonan informasi publik dan front desk permohonan informasi
di tempat yang strategis. Hal ini dapat memudahkan publik untuk memohon informasi. PPID Utama juga
telah memiliki Sumber Daya Manusia yang membantu mengolah permohonan informasi publik,
diantaranya adalah berperan sebagai Front Office PPID dan Pengolah Informasi PPID. Sedangkan
anggaran yang digunakan masih melekat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berada
di masing-masing PPID.
Foto 2: Ruang PPID Utama Provinsi Jawa Barat
1 Hasil dari monev tersebut diberikan pada kegiatan Forum Koordinasi PPID oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Februari 2018 di Kota Bogor dimana PPID Provinsi Jawa Barat mendapatkan Total Skor 988 dengan kategori Hijau.
6
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Foto 3: Front Desk PPID Provinsi Jawa Barat
Foto 4: Ruang Pelayanan Informasi Publik PPID Provinsi Jawa Barat
D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
Dari hasil laporan yang kami susun, PPID Utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima
permohonan sejumlah 20 pemohon. Pada tahun 2017, sebanyak 16 pemohon (80%) pemohon informasi
7
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
publik didominasi oleh Badan Hukum (LSM dan/ atau Media) dan sebanyak 3 pemohon (15%)
permohonan informasi publik berasal dari individu (Mahasiswa, Pelajar, Umum) sedangkan kategori
Kelompok Orang hanya 1 pemohon (5%) dari total pemohon informasi publik.
Adapun secara keseluruhan, PPID Provinsi Jawa Barat menerima permohonan informasi publik
sejumlah total 306 permohonan. Dari permohonan tersebut PPID Provinsi Jawa Barat menanggapi 305
permohonan informasi yang masuk, sedangkan 1 permohonan informasi mengalami keterlambatan
respon sehingga menjadi sengketa informasi dengan nomor register 1595/P-A2/KI-JBR/IX/2017.2 Dari
keseluruhan permohonan informasi, sebanyak 157 pemohon (51%) pemohon informasi publik
didominasi oleh Individu dan 145 pemohon (48%) pemohon informasi publik oleh Badan Hukum serta 4
pemohon (1%) oleh pemohon kelompok orang.
Grafik 1: Permohonan dan Tanggapan atas Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.
Diagram 1: Jenis Pemohon Informasi pada PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2 Sengketa tersebut telah terselesaikan dengan Mediasi pada Januari 2018.
304.4
304.6
304.8
305
305.2
305.4
305.6
305.8
306
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TANGGAPAN ATAS PERMOHONANINFORMASI PUBLIK
51%48%
1%
JENIS PEMOHON INFORMASI
INDIVIDU
BADAN HUKUM
KELOMPOK ORANG
8
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
REKAPITULASI LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI JAWA BARAT
2017
NAMA BADAN PUBLIK PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK
TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK
JENIS PEMOHON INFORMASI
INDIVIDU BADAN HUKUM
KELOMPOK ORANG
PPID PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
306 305 157 145 4
Tabel 1: Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.
Jika dilihat dari permohonan informasi publik yang masuk ke PPID baik Utama dan Pembantu, Dinas
Tanaman Pangan dan Holtikultura menerima permohonan informasi publik yang terbanyak (58
permohonan Informasi Publik), diikuti oleh Badan Pendapatan Daerah (54 permohonan Informasi Publik),
Dinas Perhubungan (44 permohonan Informasi Publik), Inspektorat (36 permohonan Informasi Publik),
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (34 permohonan Informasi Publik), Dinas Perhubungan (33
permohonan Informasi Publik), PPID Utama (20 permohonan Informasi Publik), Badan Koordinasi
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II (18 permohonan Informasi Publik), Dinas Ketahanan Pangan
dan Peternakan Jawa Barat (17 permohonan Informasi Publik), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (14
permohonan Informasi Publik), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana (13 permohonan Informasi Publik), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (5 permohonan
Informasi Publik) dan Dinas Sumber Daya Air (4 permohonan Informasi Publik). Sedangkan untuk PPID
Pembantu lainnya belum ada permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti melalui Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing.
E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PPID Utama dalam hal penyelesaian sengketa informasi publik melakukan pendampingan terhadap
termohon dalam sengketa informasi. Pada tahun 2017, terdapat 8 Perangkat Daerah yang menjadi
termohon dalam sengketa informasi, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas
Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendapatan Daerah,
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Berikut rincian sengketa informasi publik pada Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 (sumber: Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, 2017).
9
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
Tabel 2: Daftar Sengketa Informasi Publik pada PPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. (Sumber: Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, 2017)
10
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
F. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
Dari hasil Rapat Koordinasi PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, kendala
yang dirasakan pada kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi ini adalah adanya keberagaman
pemahaman masing-masing PPID tentang penyusunan Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi yang
Dikecualikan dan Laporan Bulanan. Namun, perbedaan pemahaman tersebut telah disamakan melalui
pemberian materi dalam kegiatan Rakor PPID tersebut karena kegiatan-kegiatan FGD sebelumnya hanya
mengundang peserta yang terbatas serta pembentukan kanal komunikasi alternatif seperti grup
whatsapp.
G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI.
PPID Utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan
memperluas keterbukaan informasi publik. Kegiatan tahun 2017 masih berfokus penyelarasan PPID
Utama dan pembentukan PPID Pembantu, tahun 2018 diharapkan PPID Utama dapat lebih berkoordinasi
dengan PPID Kab / Kota dan/ atau Badan Publik lainnya yang berada di Provinsi Jawa Barat. Berikut
beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh PPID Utama pada tahun 2018:
1. Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
2. Pembaharuan Daftar Informasi Publik;
3. Rapat Koordinasi PPID (Perangkat Daerah, Kab / Kota, Badan Publik lainnya);
4. Forum Koordinasi PPID Kab / Kota Provinsi Jawa Barat;
5. Pelatihan admin dan/ atau front officer seluruh PPID Provinsi Jawa Barat; dan
6. Pelatihan admin aplikasi PPID.
H. PENUTUP
Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi target
untuk ke depannya.
Masyarakat Tahu, Jawa Barat Maju!
BANDUNG, 28 DESEMBER 2017
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Selaku
KETUA PPID UTAMA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,
Drs. H. SONNY S ADISUDARMA, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19590103 198503 1 009
11
Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
LAMPIRAN
1. Dokumentasi Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2017. 2. Laporan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun
2017.
DOKUMENTASI KEGIATAN
SEMINAR SOSIALISASI DAN DISKUSI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2017
DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT SOSIALISASI KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN
UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP BADAN
PUBLIK DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2017
DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT SOSIALISASI KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN
UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2017
DOKUMENTASI KEGIATAN
VERIFIKASI DAN DESK PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DOKUMENTASI KEGIATAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) EVALUASI STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID (PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DOKUMENTASI KEGIATAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
(DIP) PADA PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGANUGERAHAAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
TAHUN 2017 JAKARTA, ISTANA WAKIL PRESIDEN, 21 DESEMBER 2017
Yang terhormat,
1. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji. Jusuf Kalla 2. Bapak/Ibu Menteri, 3. Bapak/Ibu Gubernur, 4. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 5. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Non Struktural, 6. Bapak/Ibu Rektor, 7. Bapak/Ibu Pimpinan BUMN, 8. Bapak/Ibu Pimpinan Partai Politik, 9. Bapak/Ibu Komisioner Komisi Informasi Provinsi seluruh Indonesia, 10. Bapak/Ibu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Publik yang
hadir, 11. Bapak/Ibu Kelompok Masyarakat Sipil, dan seluruh undangan.
Dan yang sangat saya banggakan dan andalkan, rekan sejawat saya Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017 – 2021, mohon Bapak Ibu yang saya sebut namanya untuk berdiri
1. Bapak Gede Narayana, selaku wakil Ketua 2. Bapak Arif Adi Kuswardono 3. Bapak Cecep Suryadi, 4. Ibu Wafa Patria Umma, 5. Bapak Hendra, dan 6. Bapak Romanus Ndau.
Assalamualaikum wr. wb Selamat pagi dan salam sejahtera Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rahmat dan Perkenan-Nya kita dapat hadir disini dalam keadaan sehat dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017.
Bapak Jusuf Kalla dan seluruh undangan yang saya muliakan, Pada kesempatan yang berbahagia ini, ijinkan saya selaku Ketua Komisi Informasi Pusat bersama rekan para Anggota Komisi Informasi Pusat, menghaturkan terima kasih kepada Bapak Jusuf Kalla, karena pada tahun ini Wakil Presiden RI kembali berkenan menyerahkan secara langsung Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya. Bapak Jusuf Kalla dan para undangan yang terhormat,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai sebagai implementasi langsung dari konstitusi
kita, menugaskan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk “Menetapkan Standar
Teknis Layanan Informasi Publik” dilingkungan Badan Publik di Indonesia, hal ini tidak lain dan
tidak bukan agar menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum
secara tekstual dapal pasal 28F UUD 1945.
Untuk menjamin adanya standar layanan informasi demi terlaksananya keterbukaan informasi
public di badan public di Indonesia, maka Komisi Informasi baik di Pusat dan Provinsi setiap
tahunnya melakukan monitoring dan evaluasi (monev), atas pelaksanaan Peraturan Komisi
Informasi No. 1 tahun 2010.
KI Pusat telah melakukan Monev ini sejak tahum 2011, dengan methode yang selalu kami
kembangkan, dan kegiatan ini mendapat respon yang positif dari badan publik, karena bisa
menjadi pendorong bagi badan publik untuk meningkatkan kwalitas layanan informasinya
Dengan menggunakan metodologi yang tidak berbeda dari tahun lalu, dimulai dari tahapan
Self-Assessment Questioner (SAQ) pada bulan Juni 2017, dapat kami laporkan kepada Bapak
Wakil Presiden bahwa tingkat partisipasi Badan Publik yang dilihat dari pengembalian SAQ
padat tahun ini menaglami penurunan, tepatnya dari 397 BP yang mengembalikan hanya 156
atau 39,29%. Berikut rincian partisipasi tahun 2017:
Kategori
Badan Publik
Jumlah
SAQ Kirim
Jumlah
SAQ Kembali
Prosentase
1 Kementerian 34 27 79.41 %
2 Pemerintah Provinsi 34 22 64.71 %
3 Perguruan Tinggi Negeri 85 28 32.94 %
4 Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian
42 32 76.19 %
Secara rinci hasil penilaian self-assessment, verifikasi, Verifikasi Lanjutan Acak dan Visitasi tersebut didapatkan nilai rata-rata keterbukaan informasi Badan Publik per kategori tahun 2017 sebagai berikut :
1. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Negara & LPNK : 87,82, kualifikasi : Menuju Informatif
2. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Kementerian : 86,00, kualifikasi: Menuju Informatif
3. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Pemerintah Provinsi : 81,33, kualifikasi : Menuju Informatif
4. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP BUMN : 76,18, kualifikasi: Cukup Informatif
5. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri: 73,31, kualifikasi : Cukup informatif
6. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Non Struktural : 69,54, kualifikasi : Cukup Informatif
7. Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Partai Politik Nasional: 30,01, kualifikasi : Tidak informatif
Nilai rata-rata pada tahun ini, secara kualitatif, seluruh kategori mengalami kenaikan rata-rata
12% dari tahun kemarin. Nilai rata-rata tersebut dapat dijadikan parameter sebagai rata-rata
tingkat Keterbukaan Informasi Badan Publik masih harus terus ditingkatkan.
Bapak Jusuf Kalla dan para undangan yang terhormat,
Ijinkan kami menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno 4 Komisi Informasi Pusat Periode 2017 –
2021 tanggal 9 Desember 2017 tentang . Perlu kami tekankan, bahwa hasil pemeringkatan ini
bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi, tetapi harus kita maknai sebagai tolok
ukur implementasi keterbukaan informasi di Indonesia.
Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017 per kategori adalah :
1. Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri
a. Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi 52.51
Universitas Sriwijaya Kurang Informatif
b. Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi 56.94
Institut Teknologi Bandung Kurang Informatif
c. Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 60.5
Universitas Negeri Yogyakarta Cukup Informatif
5 Lembaga Non Struktural 72 18 25.00 %
6 Partai Politik 12 4 33.33 %
7 Badan Usaha Milik Negara 118 25 21.19 %
TOTAL 397 156 39.29 %
d. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 62.4
Universitas Lambung Mangkurat Cukup Informatif
e. Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi 70.41
Universitas Gadjah Mada Cukup Informatif
f. Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi 76.12
Universitas Padjajaran Cukup Informatif
g. Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi 78.25
Universitas Negeri Malang Cukup Informatif
h. Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi 82.71
Institut Pertanian Bogor Menuju Informatif
i. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi 96.04
Universitas Indonesia Menuju Informatif
j. Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi 97.23
Universitas Brawijaya Informatif
2. Kategori Badan Usaha Milik Negara
a. Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi 58,64
PT Len Industri Kurang Informatif
b. Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi 60,70
PT Industri Telekomunikasi Indonesia Cukup Informatif
c. Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 72,19
PT Bank Tabungan Negara Cukup Informatif
d. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 73,64
PT Biofarma Cukup Informatif
e. Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi 75,10
PT Pelabuhan Indonesia III Cukup Informatif
f. Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi 77,92
PT Perusahaan Listrik Negara Cukup Informatif
g. Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi 80,31
Perum Jasa Tirta II Menuju Informatif
h. Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi 80,81
PT Kereta Api Indonesia Menuju Informatif
i. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi 88,86
Perum Perhutani Menuju Informatif
j. Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi 93,67
PT Taspen Menuju Informatif
3. Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural
a. Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi 39,43
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tidak Informatif
b. Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi 48,53
Komisi Kepolisian Nasional Kurang Informatif
c. Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 54,93
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kurang Informatif
d. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 64,52
Ombudsman Republik Indonesia Cukup Informatif
e. Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi 66,32
Dewan Ketahanan Nasional Cukup Informatif
f. Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi 70,35
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura Cukup Informatif
g. Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi 79,05
Badan Pengawas Pemilu Cukup Informatif
h. Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi 83,99
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Menuju Informatif
i. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi 90,06
Badan Pengusahaan Batam Menuju Informatif
j. Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi 98,22
Komisi Pemilihan Umum Informatif
4. Kategori Badan Publik Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian
a. Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi 71,81
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Cukup Informatif
b. Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi 73,02
Badan Pengawas Obat dan Makanan Cukup Informatif
c. Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 82,98
Mahkamah Konstitusi Menuju Informatif
d. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 88,79
Arsip Nasional Republik Indonesia Menuju Informatif
e. Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi 90,86
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Menuju Informatif
f. Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi 92,09
Bank Indonesia Menuju Informatif
g. Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi 93,60
Komisi Yudisial Menuju Informatif
h. Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi 94,34
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Menuju Informatif
i. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi 95,00
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Menuju Informatif
j. Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi 95,70
Badan Tenaga Nuklir Nasional Menuju Informatif
5. Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi
a. Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi 64.18
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Cukup Informatif
b. Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi 68.47
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta Cukup Informatif
c. Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 73.64
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cukup Informatif
d. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 78.88
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Cukup Informatif
e. Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi 82.34
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Menuju Informatif
f. Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi 82.89
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Menuju Informatif
g. Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi 85.7
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Informatif
h. Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi 90.47
Pemerintah Aceh Menuju Informatif
i. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi 92.13
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menuju Informatif
j. Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi 94.63
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Menuju Informatif
6. Kategori Badan Publik Kementerian:
a. Peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi 72.20 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Cukup Informatif
b. Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi 78.86 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cukup Informatif
c. Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 79.05
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Cukup Informatif
d. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 82.38 Kementerian Komunikasi dan Informatika Menuju Informatif
e. Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi 85.31
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menuju Informatif
f. Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi 85.96 Kementerian Kelautan dan Perikanan Menuju Informatif
g. Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi 92.16 Kementerian Pertanian Menuju Informatif
h. Peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi 93.28 Kementerian Perhubungan Menuju Informatif
i. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi 95.37 Kementerian Perindustrian Menuju Informatif
j. Peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi 95.39 Kementerian Keuangan Menuju Informatif
7. Kategori Partai Politik Nasional
Komisi Informasi Pusat memberikan Apresiasi atas Implementasi Keterbukaan Informasi
Publik kepada partai politik yang saya sebutkan menurut alfabetis, yaitu Partai Amanat
Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai NasDem.
Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Semoga kedepannya, kerjasama yang telah terjalin baik selama ini akan dapat lebih ditingkatkan.
Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017, kepada Bapak Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Hendra Purnama, beserta jajaran sekretariat, Tenaga Ahli dan Asisten Ahli Komisi Informasi Pusat yang telah mengerjakan seluruh proses pemeringkatan keterbukaan informasi publik dari awal hingga akhir dengan sepenuh hati. Demikian laporan kami dan mohon kepada Wakil Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla untuk berkenan memberikan Penghargaan kepada Badan Publik atas upayanya mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik. Hormat saya, Ketua Komisi Informasi Pusat beserta Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2017 – 2021. Wassalammualaikum, Wr, Wb
Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No. 22 Bandung
W e b s i t e : p p i d . j a b a r p r o v . g o . i d E m a i l : p p i d @ j a b a r p r o v . g o . i d
J A W A B A R A T
P P I D