MASYARAKAT MADANI

Konsep Masyarakat madani; merupakan terjemahan dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri

Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festifal Istiqlal, 26

September 1995 di Jakarta.

Menurut Anwar Ibrahim yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan pada

prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.

Paradigma masyarakat madani dilatarbelakangi oleh konsep kota ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota.

Disisi lain, pemaknaan Masyarakat Madani dilandasi oleh konsep Al-Mujtama’ Al-Madani yang diperkenalkan oleh Prof.

Naquib al-Attas, seorang ahli Sejarah Peradaban Islam dari Malaysia dan pendiri dari Institutefor Islamic Though and

Civilization (ISTAC), yang secara defenitif memandang Masyarakat Madani merupakan konsep masyarakat ideal yang

mengandung dua komponen besar yakni masyarakat kota dan masyarakat yang beradab.

Masyarakat Madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengendapkan toleransi, demokrasi dan berkeadaban

serta menghargai adanya pluralisme (kemajemukkan).

• Penjabaran konsep masyarakat madani sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio kultural suatu bangsa

• Zbigniew Rau (Eropa Timur/Uni Soviet) berpendapat masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berkembang dari

sejarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain

guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara,

dengan ciri-ciri individualisme, pasar (market), dan pluralisme

• Han Sung-joo (Korea Selatan) mengatakan masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan

menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbatas dari negara, suatu ruang publik yang mampu

mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara

bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya

akan terdapat kelompok inti dalam civil society.

Ciri-ciri dan prasyarat bagi terbentuknya masyarakat madani menurut Han :

1. Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara

2. Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapapun dalam mengartikulasikan isu-isu politik

3. Terdapatnya gerakan-gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai budaya tertentu

Terdapat kelompok inti diantara kelompok pertengahan yang mengakar dalam masyarakat yang menggerakkan masyarakat dan

melakukan modernisasi sosial ekonomi

• Pendapat Kim Sunhyuk (Korea Selatan)

• Masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan

gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari (re)

produksi masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang publik, guna menyatakan kepedulian

mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri.

• Masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan

negara, memiliki ruang publik dalama mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat

menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik

• Di Indonesia, istilah masyarakat madani mengalami penerjemahan yang berbeda a.l masyarakat madani, masyarakat sipil,

masyarakat kewargaan, masyarakat warga dan civil society.

• KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI

Free Public Sphere

adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.. Menurut Arendt dan Habermas yang

dimaksud dengan ruang publik adalah wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap

kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul

serta mempublikasikan informasi kepada publik.

b. Demokratis

Demokratis merupakan satu identitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan,

warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya.

Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak

mempertimbangkan suku, ras dan agama.

c. Toleran

Toleran adalah suatu sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan

menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi memungkinkan adanya kesadaran masing-masing individu untuk

menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.

d. Pluralisme

Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan

menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus

disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.

e. Keadilan Sosial (Social Justice)

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban

setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah

satu aspek kehidupan pada suatu kelompok masyarakat

Pendapat Nurcholis Madjid

Menurutnya ada beberapa ciri mendasar dari masyarakat madani yang dibangun Nabi Muhammad SAW :

1. Egalitarianisme (persamaan derajat)

2. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan, ras dan sebagainya)

3. Keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat

4. Penegakkan hukum dan keadilan

5. Toleransi dan keadilan

6. Musyawarah

Pilar Penegak Masyarakat Madani

1. Lembaga Swadaya Masyarakat

Institusi yang dibuat oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan

masyarakat yang tertin- das. Dalam konteks masyarakat madani, LSM bertugas memberdayakan masyara- kat dalam kehidupan

sehari-hari seperti advokasi, pelatihan dan sosialisasi program- program pembangunan.

► 2. Pers

Pers dapat mengkritisi dan menjadi bagian social control yang dapat menganalisis serta mempublikasikan berbagai kebijakan

pemerintah yang berkenaan dengan warga negara

3. Supremasi Hukum

Setiap warga anegara baik yang duduk dalam pemerintahan maupun sebagai rakyat harus tunduk pada hukum. Penega- kan hak dan

kebebasan antarwarga negara,warga negara dengan pemerintah, dilakukan dengan cara damai sesuai dengan hukum yang berlaku

4. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi mengkritisi kebijakan pemerintah. Peran Perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat madani, menurut

Riswanda Imawan :

- Pemihakan yang tegas pada prinsip egalitarianisme yang menjadi dasar kehidupan politik yang demokratis

- Membangun political safety net, yakni dengan mengembangkan dan mempublikasikan informasi secara objektif

Melakukan tekanan terhadap ketidakadilan dengan cara yang santun, saling menghormati, demokratis

5. Partai Politik

Partai Politik merupakan wahana menyalurkan aspirasi politik

1. Prof. Dawam Rahardjo

Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang, keduanya bersifat ko-eksistensi. Hanya

dalam masyarakat madani yang kuat demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah “civil

society” dapat berkembang secara wajar.

2. Prof. Nurcholish Madjid

Masyarakat madani merupakan rumah persemaian demokrasi

3. Larry Diamond

Kontribusi masyarakat madani terhadap demokrasi adalah :

- Menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan

pejabat negara

- demokratis

- Memperkaya partisipasi politik dan meningkat- kan kesadaran kewarganegaraan

- Ikut menjaga stabilitas negara

- Tempat menggembleng pimpinan politik

- Menghalangi dominasi rezim otoriter dan mempercepat runtuhnya rezim