Peranan dan Strategi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia(Tema : Korupsi dan Perkembangan Kejahatan Ekonomi di Indonesia)

Makalah Kuliah Pasca Sarjana – Hukum Bisnis, UPHDisusun Oleh : Antonius Ketut D

Bab I Pendahuluan

1. Latar Belakang2. Masalah Pokok

Bab II Kerangka Teori dan Konsepsional

Bab III Analisa dan Pembahasan

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB IPENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Maraknya kasus korupsi yang terungkap akhir-akhir ini menunjukkan bahwa

kejahatan korupsi yang sudah diperangi sejak decade tahun enampuluhan

bukannya surut tetapi malahan semakin menggila. Apabila pada awalnya korupsi

masih dilakukan dalam bentuk suap secara kecil-kecilan sekarang sudah

melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini terkuak sampai pada

kaum akademisi dan pemuka agama. Suatu fenomena tragis karena bangsa kita

dikenal memiliki moralitas yang berbudaya tinggi dan masyarakatnya teramat

religius.

Berbagai bentuk kejahatan korupsi dapat ditengarai sebagai kejahatan yang

merugikan Negara, baik dalam bentuk aktif yaitu hilangnya keuangan maupun

asset Negara dan dalam bentuk pasif yaitu hilangnya pendapatan Negara yang

semestinya diterima oleh Negara, sehingga pada akhirnya mengakibatkan

terpuruknya ekonomi nasional yang menyengsarakan kehidupan rakyat banyak,

selain juga merusak tata nilai moral bangsa yang apabila tidak segera di lakukan

langkah-langkah konkret dalam pencegahan dan pemberantasannya akan

mengahancurkan kehidupan bangsa dari generasi ke generasi, maka sudah saatnya

kondisi yang memprihatinkan bangsa ini mendapat perhatian lebihserius dari

pemerintah dan penyelenggara Negara, juga keikutsertaan segenap lapisan

masyarakat dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang

bersih ( Good Governance ).1/

Secara genealogis korupsi sudah dikenal sejak jaman raja-raja dengan budaya

pemberian upeti sebagai tanda penghormatan dan ungkapan terimakasih, juga

tentunya terselubung tujuan untuk memperoleh “kebaikan-kebaikan” yang timbal

balik.

______________1/Gayus Lumbuun, Artikel Jurnal Keadilan Vol.4, No.2, Tahun 2005/2006.

Demikian pula di Indonesia, korupsi yang pada awalnya hanya dilakukan oleh

masyarakat berupa suap terhadap pejabat untuk memperoleh kemudahan dalam

berbagai urusan, dari urusan pembuatan KTP atau untuk memperlancar urusan

bisnis misalnya, sampai urusan dalam berperkara untuk dimenangkan atau

dibebaskan dari tuntutan hukum, terus berkembang dengan melibatkan pejabat

publik untuk mencuri keuangan Negara melalui berbagai kejahatan melalui

kerjasama dengan anggota masyarakat atau berkolusi antar oknum penyelenggara

Negara yang merugikan keuangan Negara dalam jumlah besar, sebagaimana

lazimnya dikenal sebagai “White color crime”. Jaringan kejahatan tersebut di

lakukan secara nasional maupun transnasional sehingga meningkat pada bentuk

kejahatan Money Laundering.

Sejak era reformasi bergulir di pertengahan tahun 1998 masalah korupsi menjadi

salah satu sajian menarik untuk diangkat ke permukaan. Hal ini senada dengan

Satjipto Rahardjo, yang mengemukakan : 2/

“ Indonesia tengah berada di pusat gejolak besar yang disebut reformasi. Untuk

mengoptimalkan reformasi, seyogianya kita memiliki kejernihan dan ketajaman

konsep serta visi mengenai reformasi tersebut. Dewasa ini KKN ( Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme) sudah menjadi semacam trade mark reformasi. Untuk

kebutuhan praktis dan jangka dekat itu baik-baik saja, tetapi tidak untuk tujuan

dan cita-cita reformasi sebenarnya. Kita membutuhkan suatu landasan filosofis

atau semacam weltenschaung, yang dapat memberikan kekayaan spiritual kepada

reformasi kita.”

Usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia secara yuridis

sudah dimulai sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya peraturan pemberantasan

korupsi; Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Republik Indonesia

Nomor Prt/PM/06/1957 “sebagai dampak ketidakmampuan KUHP dalam

menanggulangi meluasnya korupsi”. 3/

________________

2/Satjipto Rahadjo, “Kultur POLRI Yang Mandiri Dalam Era Masyarakat Indonesia Modern”, Bandung hal.20

3/BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta, hal 117

Kemudian dilanjutkan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi oleh

Pemerintah sejak awal 1970-an, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden

Nomor 228 Tahun 1967 tentang Tim Pemberantasan Korupsi ( TPK) hingga

lhirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Begitu juga dengan upaya pembinaan dari pejabat-pejabat telah ditingkatkan

melalui pengawasan yang ketat, baik yang dilakukan oleh intern departemen dan

lembaga maupun secara ekstern oleh Menteri Aparatur Negara. Namun seiring

dengan perkembangan zaman dan pesatnya pembangunan yang semakin melaju,

terasa pula semakin meningkatnya kebocoran dalam pembangunan, terbukti

dengan kasus-kasus korupsi yang menyangkut kerugian Negara milyaran hingga

trilyunan rupiah.4/

Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas

sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu

melalui perbaikan system akuntansi, system hukum dan system politik, guna

meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan

pengawas keuangan, serta lembaga terkait lainnya seperti : BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) (Badan Pemeriksa Keuangan), Irjen (Inspektorat Jenderal),

Bawasda (Badan Pengawas Daerah), dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa

Transaksi Keuangan), serta penegak hukum seperti : Kepolisian / POLRI,

Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) maupun Departemen

Kehakiman .

Sebagaimana sudah kita alami sendiri, kelemahan system politik dan birokrasi di

Indonesia serta budaya korupsi dalam satu mata rantai kelembagaan di Indonesia

telah membuat negara kita dewasa ini, masuk sebagai daftar dari sebagai salah

satu negara yang terkorup didunia dan telah menyengsarakan rakyat. Akibat dari

kelemahan dan ulah sendiri tersebut, perekonomian dan seluruh sendi-sendi

kehidupan sosial kita telah runtuh yang dimulai sejak tahun 1997/1998, Timor

Timur memisahkan diri dari NKRI dan Indonesia dianggap merupakan ‘the sick

of Asia’ hingga saat sekarang ini.

________________

4/Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, masalah dan Pemecahannya, Jakarta hal.3

2. Masalah Pokok

Fundamental Ekonomi dan Perekonomian Nasional yang rapuh sebagai dampak

dari Buruknya System Akuntansi dan Sistem Hukum Bagi Perekonomian

Nasional.

Dampak dari buruknya fundamental perekonomian, berupa sistem akuntansi serta

sistem hukum tersebut, sudah kita rasakan dewasa ini. Laporan keuangan negara

maupun badan usaha di Indonesia yang kurang transparan dan kurang akuntabel

sebelum krisis tahun 1997 tidak dapat dijadikan sebagai pegangan untuk

mengetahui dan mengantisipasi keadaan serta menjadi dasar dalam pengambilan

keputusan. Semua bank di rekapitalisir karena tidak dapat dibedakan mana yang

masih viable dan mana yang tidak. Biaya rekapitalisasi perbankan dan

pembersihan kredit bermasalah perbankan nasional seluruhnya digeser menjadi

tanggungan negara sehingga menjadi beban rakyat yang tidak berdosa. Biaya

tersebut mencapai sekitar Rp 640 triliun atau setara dengan 50 persen dari nilai

PDB kita pada tahun 1999. Diukur dari persentase terhadap PDB itu, biaya krisis

perbankan di Indonesia adalah merupakan yang termahal diseluruh dunia. 5/

Lambannya Perbaikan sistem akuntasi dan sistem hukum di Indonesia

Indonesia dewasa ini belum banyak kemajuan dalam perbaikan sistem akuntansi

dan sistem hukum maupun dalam meningkatkan mutu personil bankir, pengusaha

serta birokratnya. Pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab terjadinya krisis di

Indonesia masih banyak yang belum disentuh hukum.

Peran BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam usaha pemberantasan tindak

pidana korupsi.

Ada berbagai peran yang dapat dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

untuk ikut memberantas korupsi dalam menjalankan fungsinya sebagai satu-

satunya Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara.

________________

5/Majalah Warta Ekonomi, Volume 2, Tahun 2005

Peran yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksaannya. Peran

kedua yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah dengan ikut

mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Peran ketiga yang dilakukan BPK

(Badan Pemeriksa Keuangan) dalam meningkatkan peran sertanya dalam

pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan reformasi dan membangun

kembali lembaga itu. /6

__________________6/www.bpk.go.id

BAB IIKerangka Teori dan Konsepsional

Di Indonesia secara yuridis upaya pemberantasan korupsi sudah ada sejak tahun

1957 dalam bentuk peraturan penguasa militer – Angkatan darat dan Laut RI,

Nomor : PRT/PM/06/1957. Peraturan Penguasa Militer tersebut dibuat karena

Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) dianggap tidak mampu

menanggulangi meluasnya korupsi.

Pada masa itu, korupsi telah dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang

menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan,

merugikan perekonomian dan mengabaikan moral. Peraturan penguasa militer

dapat dikatakan sebagai upaya awal dari pemerintah dalam menanggulangi

korupsi, namun dalam perjalanannya korupsi bukannya menjadi surut namun

malah menjadi semakin meluas sehingga dikeluarkan Tap MPR RI Nomor :

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan sebagai tindak lanjutnya, keluarnya Undang-

Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian Undang-Undang No. 31

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disebabkan ketentuan dalam pasal 44 Bab VII undang-undang RI No. 31 tahun

1999 yang menyatakan : “ Bahwa undang-undang RI No. 3 Tahun 1971 tidak

berlaku lagi sejak diundangkannya undang-undang RI No. 31 Tahun 1999“ /7

timbul berbagai interprestasi atau persepsi menyangkut proses tindak pidana

korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang RI No. 31 Tahun 1999,

untuk mengatasinya dilakukan amandemen sehingga keluar undang-undang RI

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

________________/7 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Namun demikian penanganan korupsi oleh banyak kalangan dinilai tidak juga

mengalami peningkatan, sehingga keluarlah Tap MPR RI Nomor : VII/MPR/2001

Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, diantaranya disebutkan dalam pasal 2 yang berisi :

a. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintahan terutama

aparat penegak hukum dan penyelenggaraan negara yang diduga

melakukan praktek KKN serta dapat dilakukan tindakan administrative

untuk memperlancar proses hukum.

b. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap

semua kasus korupsi yang telah terjadi di masa lalu dan bagi mereka yang

telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.

c. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan

kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek KKN yang

dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggaran negara dan anggota

masyarakat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi masalah menonjol sebagaimana

dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi karena sudah meluas dalam masyarakat,

indikatornya dari tahun ke tahun perkembangannya terus meningkat baik dari segi

kualitas yang semakin sistematis, karenanya tindak pidana korupsi digolongkan

menjadi kejahatan yang luar biasa atau extra ordinary crime, sehingga untuk

pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.

Sekarang ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 50 undang-undang No. 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat 3 ( Tiga ) institusi negara,

yaitu Polri, Kejaksaan dan KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan

penyidikan kasus korupsi.

Dari 3 ( Tiga ) Institusi tersebut, dihubungkan dengan proses penanganan suatu

perkara tindak pidana korupsi maka posisi Polri paling berbeda dibandingkan

dengan kejaksaan dan KPK yaitu hasil penyidikan kasus korupsi yang dilakukan

oleh penyidik Polri, diserahkan kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum,

sedangkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan atau KPK secara

langsung sudah terintegrasi dengan fungsi Kejaksaan dan KPK yang masing-

masing disamping mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan juga

mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Apabila hal tersebut dikaji lebih jauh, tentu akan diperoleh hal-hal positif dan juga

negatif, diantaranya hal positif adalah hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polri

karena dikontrol oleh instutisi penegak hukum lainnya bisa jadi akan lebih

obyektif, sedangkan segi negatifnya adalah pengembalian berkas perkara

berulang-ulang (bolak-balik perkara), sehingga timbul kesan proses

penyelesaiannya begitu lambat dan bahkan sering terjadi stagnasi sehingga

memunculkan citra negatif terhadap aparatur penegak hukum.

Korupsi di Indonesia secara umum sering dikaitkan dengan masalah gaji yang

sangat kecil, kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, krisis mental para

pejabat terutama para pemegang proyek yang dipercayakan sampai pada

administrasi dan banyaknya birokrasi yang harus dilalui untuk perijinan dan

prosedur yang berbelit-belit dapat mengakibatkan timbulnya korupsi.

Di sisi lain timbulnya korupsi dikarenakan pula akibat kemajuan tehnologi

diberbagai sector kehidupan yang sedikit banyak juga memberikan dampak

negatif yaitu meningkatnya kebutuhan sehingga apabila tidak sabar dan tabah

maka mendorong orang dengan sengaja memakai uang negara yang dipercayakan

kepadanya.

Dari segi latar belakang pelaku Tindak Pidana yang disidik oleh Polri dan KPK

serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bagi penyelenggara dan lembaga negara,

terlihat beragam, terdiri dari kalangan swasta, mantan menteri, gubernur,

bupati/walikota dan Kepala Dinas ditingkat propinsi dan kabupaten / kota.

Sedangkan modus operandi dari pelaku, juga sangat beragam dan dari waktu ke

waktu terus berkembang, antaranya : /8

_____________________

/8 Materi Seminar Nasional “ Sinergi Pemberantasan Korupsi : Peran dan Tantangan PPATK” Selasa 4 April 2006.

a. Pelanggaran dalam batas maksimum pemberian kredit oleh bank (BMPK)

misalnya : Dilakukan rekayasa agar kredit yang disalurkan kepada suatu

grup perusahaan-perusahaan, terlihat tidak melebihi dari ketentuan batas

kredit yang ditentukan.

b. Penyimpangan dalam perencanaan, modusnya : Kegiatan pembangunan

dengan menggunakan dana APBN dan atau APBD dimulai dengan

penetapan program yang dijabarkan dalam proyek-proyek, dimana

pembuatan owner’s estimate ( Perkiraan Harga ) yang akan dijadikan

dasar dalam menyusun Daftar Usulan Proyek ( DUP ) dan menjadi bagian

dari bestek seharusnya dibuat atas dasar investigasi dan study kelayakan

yang memadai tetapi hal itu tidak dilakukan, justru terkadang item

pekerjaan ( Bill Of Quantity ) dan harga dalam owner’s estimate di mark-

up sehingga harganya jauh dari tingkat kewajaran. Kegiatan selanjutnya

setelah DUP disetujui menjadi Daftar Isian Proyek ( DIP ), Engineer

Estimate tersebut seharusnya segera dimuthakhirkan oleh pimpinan

proyek menjadi owner’s estimate ( Harga Perkiraan Sendiri ). Namun

ketika melakukan pemuthakhiran kegiatan perbandingan harga dengan

kontrak sejenis dan harga pasar tidak dilakukan, sehingga secara formal

tampak nilainya cukup wajar. Proses berikutnya ketika pelelangan / tender

dilakukan, rincian dari owner’s estimate tersebut dibocorkan kepada

rekanan yang dikehendaki oleh pengelola proyek.

c. Penyimpangan Tata Niaga, modusnya : Melakukan pengaturan tata niaga

untuk pengadaan dan distribusinya selanjutnya melakukan manipulasi

data-data.

d. Tukar guling ( Ruitslag ), modusnya : Merekayasa prosedur pelelangan

sedemikian rupa sehingga developer yang ditunjuk sesuai dengan yang

dikehendaki oleh pejabat Ruitslag selanjutnya Panitia Penaksir / Penilai

Inter Departemen yang seharusnya bekerja independent, ternyata berkolusi

agar asset dinilai serendah-rendahnya, dan sebaliknya menilai asset

pengganti dengan nilai yang setinggi-tingginya.

Agar kelihatan wajar, oknum tersebut merekayasa Nilai Jual Obyek Pajak

( NJOP ) dan harga pasar yang akan dilepas dengan nilai yang serendah-

rendahnya, dan dilain pihak menaikkan nilai asset pengganti sangat tinggi

dan tidak wajar.

e. Pengaturan Kewajiban Pajak, modusnya : Pemeriksa pajak yang

memeriksa wajib pajak berkolusi dengan wajib pajak sehingga pajak yang

dibayarkan jauh dibawah kewajibannya, untuk bantuannya tersebut

petugas pajak mendapat imbalan yang diambil dari kekurangan kewajiban

penyetoran.

f. Pengaturan perkara pada tingkat penyidikan, penuntutan dan atau

peradilan, modusnya : Berupa “Suap” ataupun “Gratifikasi” ( Pemberian

dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi,

pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan

wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya ),

Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi di Indonesia

sudah sangat besar, sehingga sampai saat ini Indonesia tercatat sebagai kelompok

negara terkorup di dunia.

Meskipun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini sudah semakin

gencar, namun upaya untuk mengembalikan uang negara dari para pelaku korupsi

ternyata tidak semudah mengembalikan barang bukti seperti menangani tindak

pidana lainnya.

Masih banyaknya uang negara yang belum dapat dikembalikan tentu bukan hanya

disebabkan oleh factor belum optimalnya penyidikan, pengawasan dan

pencegahan, namun juga disebabkan oleh factor-faktor lain yang sangat

kompleks, seperti factor system hukum dan nuansa politik yang muncul disaat

suatu kasus korupsi diungkap. Kondisi tersebut merupakan tantangan yang berat

bagi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai satu-satunya Lembaga Pemeriksa

Keuangan Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka upaya pemeriksaan keuangan negara

di lembaga-lembaga negara, penanggulangan dan pemberantasan korupsi serta

pengembalian uang negara hasil korupsi melalui optimalisasi upaya pemeriksaan

dan penyidikan secara tegas dalam rangka pemberantasan korupsi harus terus

dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bersama lembaga terkait

lainnya.

BAB IIIAnalisis dan Pembahasan

1. Buruknya System Akuntansi dan Sistem Hukum Bagi Perekonomian Nasional,

menjadi dampak bagi rapuhnya fundamental ekonomi dan perekonomian nasional.

Sejak delapan tahun terakhir (dimulai tahun 1998), anggaran negara tidak dapat

dipergunakan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi karena besarnya porsi

pengeluaran negara untuk melunasi beban hutang pemerintah, membayar subsidi dan

mengatasi konflik horizontal di berbagai daerah. Karena kurangnya anggaran,

infrastruktur ekonomi kita sudah lama tidak terurus, kesehatan masyarakat dan

pendidikan nasional sudah lama kurang terpelihara. Kredit perbankan nasional tidak

dapat ditingkatkan karena sebagian besar dari modal dan portepelnya adalah berupa

Surat Utang Negara ( SUN ), SBI dan Fasilitas Bank Indonesia (Fasbi). Karena masih

sempit dan dangkalnya pasar SUN, menyebabkan surat berharga itu kurang likuid.

Sementara itu, upaya menggerakkan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan

investasi swasta tersendat karena rendahnya produktifitas ekonomi nasional dan

buruknya iklim investasi. Kalaupun ada peningkatan ekspor hanya terjadi karena

adanya kenaikan harga komoditas primer di pasar dunia dan bukan karena

peningkatan daya saing. Akibatnya pengangguran tenaga kerja menjadi semakin

meningkat.

Kurang seriusnya kita memperbaiki sistem Hukum dan sistem Akuntansi itu juga

telah sekaligus menghambat pemulihan kegiatan perekonomian nasional setelah

terjadinya krisis ekonomi dan politik nasional sejak tahun 1997/1998. Setelah

mengalami krisis, negara lain segera berupaya memperbaiki sistem Hukum serta

meningkatkan Transparansi serta Akuntabilitas sistem akuntansinya sebagai bagian

dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara (good and clean government )

maupun pengelolaan badan usahanya ( good corporate governance ).

Sebagai contoh setelah terjadinya rangkaian skandal dunia usaha (seperti Dotcom

dan Enron ) Amerika Serikat menyempurnakan sistem akuntansinya dengan

mengintrodusir The Serbannes-Oxley Act tahun 2002.

Dalam industri perbankan, transparansi itu meliputi pengetatan aturan kehati-hatian -

prudential (seperti the Basel Core Principles), penyempurnaan sistem pembukuan

dan peningkatan keterbukaan ( disclosures ) untuk mewujudkan akuntabilitas semua

pihak terkait seperti : otoritas atau pejabat pengatur, pemegang saham, nasabah

maupun industri perbankan itu sendiri. Nasabah kredit bank juga dipaksa agar

menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sistem hukum ditingkatkan agar dapat

menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan konflik kepentingan secara

adil sehingga tidak bertele-tele dan tidak perlu pakai cara ancam mengancam ataupun

menggunakan jasa debt collectors.

Di negara lain, kualitas bankir ditingkatkan melalui proses pengujian kepatutan dan

kelayakan ( fit and proper test) maupun pendidikan berjenjang. Para pelaku kejahatan

maupun pejabat yang bertanggung jawab penyebab krisis dihukum berat sebagai

contoh di KOREA SELATAN telah menghukum dua mantan PRESIDEN, mantan

PANGAB dan JENDERAL BINTANG 4, beserta kerabatnya karena terlibat KKN. Di

negara lain, bankir bermasalah dikenakan hukuman penjara atau dilarang menjadi

pengurus ataupun pemilik pengendali bank.

2. Lambannya Perbaikan Sistem Akuntasi dan Sistem Hukum Di Indonesia.

Indonesia dewasa ini belum banyak mengalami kemajuan dalam perbaikan Sistem

Akuntansi dan Sistem Hukum maupun dalam meningkatkan mutu personil bankir,

pengusaha serta birokratnya. Pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab terjadinya

krisis di Indonesia masih banyak yang belum disentuh hukum.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP ) yang mendapatkan opini disclaimer

sejak tahun 2004. Praktek buruk Orde Baru yang menyimpan uang negara atas nama

pribadi pejabat Depkeu ( termasuk yang sudah lama meninggal dunia ) masih terus

berlanjut. Berbagai penerimaan negara bukan pajak maupun piutang lainnya belum

dilaporkan dan dimasukkan ke kas negara.

Akibat buruknya administrasi dan kondisi keuangan negara dan perekonomian

tersebut, rating Indonesiadi pasar internasional masih tetap rendah sehingga kupon

surat utang negara yang ditawarkan di pasar internasional tetap relatif tinggi dan

upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan jalan

meningkatkan jumlah pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) sebesar empat

kali lipat dalam waktu sebulan, tetap belum mampu meningkatkan Tax Ratio

Indonesia, dimana Tax Ratio Indonesia tidak bergeming dari tingkat 13 % s/d 14%

dari PDB.

Sementara itu, komitmen nasional untuk melakukan restrukturalisasi industri

perbankan dalam rangka program IMF mulai ditinggalkan satu demi satu. Bankir

yang sudah tercemar (tidak lulus fit and proper test), kini diperbolehkan kembali

menjadi pengurus serta pemilik pengendali bank. Sebagian bankir BUMN dan

politisi kita mulai mengemukakan secara terbuka keberatan mereka atas pengumuman

nama nasabah kredit bermasalah Bank-Bank Negara (BUMN) dalam laporan Audit

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Alasan pihak yang mengkritisi Laporan

Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), antara lain, adalah karena para

nasabah mereka yang namanya diumumkan itu akan pindah ke bank-bank lain.

Padahal, pemuatan nama nasabah kredit bermasalah tersebut adalah dalam rangka

peningkatan keterbukaan (disclosures), tidak melanggar Undang-Undang Kerahasiaan

Bank dan sudah dimulai oleh BPPN sejak awal berdiri pada tahun 1998 hingga masa

akhir tugasnya pada tahun 2003. Dari daftar nama BPPN itu terungkap bahwa

sebagian besar dari penerima kredit murah dari bank-bank negara, dan yang tidak

melunasi hutangnya, adalah pihak yang erat kaitannya dengan penguasa politik Orde

Baru. Sungguh bertolak belakang dengan pemerataan yang diindoktrinasikan dalam

Penataran P-4 selama masa pemerintahan itu.

Nasabah yang tidak melunasi hutangnya yang disebut namanya dalam Laporan

Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu bukanlah merupakan nasabah

yang berharga (non-valued customers ) dan karena reputasinya yang buruk, akan sulit

mendapatkan kredit dari bank lain.

Biasanya, nasabah yang baik pindah dari satu ke bank lain adalah karena pelayanan

banknya yang lama kurang baik dan produknya yang terbatas. Karena tidak bankable

ditempat lain, nasabah yang diumumkan namanya dalam Laporan Pemeriksaan BPK

(Badan Pemeriksa Keuangan) itu justru berusaha memperbaiki citranya dengan

semakin melunasi hutangnya kepada bank-bank negara tersebut. Dalam hal yang

terakhir ini, bank sentral serta bank-bank negara (BUMN) seyogyanya berterimakasih

kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang secara tidak langsung berfungsi

sebagai penagih hutang ( debt collector ).

Alasan kedua pihak yang mengkritisi Laporan Audit BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan) adalah bahwa disclosures akan menghambat ekspansi kredit oleh bank-

bank BUMN. Padahal, hambatan terbesar dari ekspansi kredit BUMN adalah karena

struktur portepelnya yang kurang likuid, seperti yang disebut diatas. Sementara itu,

sebagaimana disebut diatas, Laporan BPPN mencerminkan bahwa cukup besar porsi

kredit bank-bank negara dimasa lalu yang diberikan berdasarkan KKN (Korupsi,

Kolusi, Nepotisme) dan bukan berdasarkan analisis kredit berdasarkan kemampuan,

karakter, kolateral maupun kesediaan modal pemohon kredit. Cukup besar pula porsi

kredit bank-bank negara tersebut digunakan untuk menambah kapasitas terpasang,

yang selain tidak produktif juga hanya menyumbang pada pengingkatan kredit

bermasalah ( NPL ) dengan biaya yang digelembungkan atau di mark up. Sebagian

dari kredit bank negara masa Orde Baru digunakan oleh penerimanya untuk pelarian

modal ataupun melakukan ekspansi usahanya di luar negeri. Sebagai contoh skandal

L/C fiktif di Bank BNI tahun 2003 adalah merupakan tindak pidana korupsi dan

bukan kegiatan pemberian kredit perbankan yang umum.

Pengkritik Laporan Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu pun tidak

faham struktur BUMN di Indonesia yang sangat berbeda dengan di negara-negara

lain yang lebih maju dan teratur. Di negara lain, modal BUMN memang merupakan

uang negara yang dipisahkan dari kerugiaannya tidak lagi merupakan kewajiban

kontijensi negara.

Pengurusnya pun akuntabel dan bertanggung jawab penuh kepada prestasi kerja

perusahaan yang diurusnya. Sebaliknya, walaupun BUMN di Indonesia sudah ‘go

public’, Pemerintah masih tetap memiliki ‘golden share‘ dalam perusahaan itu.

Artinya, Pemerintah Indonesia masih memiliki kekuasaan yang dominan dalam

menentukan pengurus maupun arah kebijakan perusahaan itu. Dengan demikian,

segala kerugiaannya adalah merupakan kewajiban kontijensi Pemerintah. Sebagai

contoh Bank BNI yang sudah ‘go public’ jauh sebelum krisis tahun 1997-1998.

Pengurusnya masih ditunjuk oleh Pemerintah dan pemberian kreditnya pun tidak

berbeda dengan sebelum ‘go public’, dimana kental dengan nuansa KKN. Setelah

krisis tahun 1997-1998 masih juga terjadi skandal L/C fiktif pada tahun 2003 yang

menjadi beban rakyat. Belum ada satu pun pengurus BUMN pada era krisis dan masa

skandal sesudahnya yang sudah masuk penjara sesuai dengan Undang-Undang

Perbankan Tahun 1992.

Tanpa adanya perbaikan sistem hukum dan sistem akuntansi itu, tidak mungkin kita

dapat meningkatkan efisiensi perekonomian dan badan usaha nasional. Peningkatan

efisiensi seperti ini akan memungkinkan perekonomian dan badan usaha nasional kita

mampu berperan dalam era globalisasi dan dapat bersaing di pasar nasional maupun

pasar dunia. Hal ini dapat di lihat dari prestasi kantor cabang bank-bank nasional kita

diluar negeri. Hampir seluruhnya merupakan proyek rugi, menghamburkan asset

bangsa karena hanya mengandalkan penempatan dana dari Kantor Pusatnya di

Indonesia. Hampir semua kredit yang diberikan oleh kantor-kantor cabang di luar

negeri itu menjadi bermasalah dan cukup besar yang diberikan kepada nasabah-

nasabah di Indonesia atas dasar KKN yang dalam istilah sekarang dapat disebut

sebagai ‘money laundering’. Kita bercita-cita membuat Bank BNI, misalnya, atau

bank milik nasional lainnya setidaknya dapat menyamai Development Bank of

Singapore (DBS ) yang mampu bersaing di pasar regional dan internasional. Kita juga

ingin melihat perusahaan penerbangan kita mampu bersaing dengan Silk Air jika

belum mampu menyaingi Singapore Airlines. Untuk merubah citra, tidak cukup

hanya dengan sekedar merubah logo yang banyak membuang uang. Citra hanya

dirubah melalui peningkatan kualitas pelayanan, ekspansi dan perolehan keuntungan

usaha.

3. Peran BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam rangka pemberantasan korupsi dan

program reformasi yang dilakukan oleh BPK dalam sistem politik yang beralih dari

sistem otoriter orde baru ke sistem demokrasi, serta peralihan sistem pemerintahan

sentralistis orde baru ke otonomi daerah yang luas dewasa ini.

Berikut ini disampaikan ulasan mengenai peran dan program reformasi BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) untuk meningkatkan perannya dalam perbaikan sistem

keuangan negara serta BUMN maupun dalam rangka meningkatkan kualitas

pemeriksaannya sebagai upaya pemberantasan korupsi itu.

Ada 3 peran pokok yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk ikut

memberantas korupsi dalam menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya lembaga

pemeriksa keuangan negara.

Peran yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.

Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terdiri dari dua kelompok besar.

Kelompok pertama, adalah berupa pemeriksaan secara umum ( keuangan, kinerja,

atau pemeriksaan lainnya ). Kelompok kedua adalah pemeriksaan khusus yang

ditujukan untuk mendeteksi terjadinya tindak korupsi melalui pemeriksaan investigasi

dan pemeriksaan khusus (investigative and fraunt audit ). Pemeriksaan investigasi

dan pemeriksaan khusus itu dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mulai

tahun 1999 berkenaan dengan pemeriksaan BLBI (Bantual Likuiditas Bank

Indonesia). Laporan Pemeriksaan atas BLBI itu telah diserahkan oleh BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) kepada DPR dan Kejaksaan Agung pada tanggal 4 Agustus

2000. Tindak lanjut Laporan Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

tersebut sangat lambat, baik untuk menghukum para pelakunya maupun para pejabat

negara yang terlibat. Pelacakan pelarian modal periode krisis, 1997-1998, pun tidak

pernah dilakukan, apalagi recovery-nya.

Padahal sangat mudah dan murah untuk melakukan pelacakan pelarian modal hasil

korupsi dari BLBI itu, yaitu dengan meminta daftar nama orang yang memindahkan

uangnya keluar negeri pada periode itu yang disimpan pada tape computer beberapa

bank devisa utama yang berkantor di Jakarta.

Asal kita serius, penegak hukum negara lain pun bersedia membantu recovery hasil

korupsi dan BLBI yang dilarikan dari Indonesia itu. Selama tahun 2005 BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) telah menyampaikan kurang lebih 14 temuan yang

menngindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung dengan

nilai temuan sebesar Rp 2,9 triliun dan US $ 39,08 juta.

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melaporkan secara khusus hal-hal yang diduga

mengandung aspek kriminal kepada penegak hukum : Kejaksaan Agung, Kepolisian

(POLRI) maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Penerima utama Laporan

Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah DPR-RI Tingkat Nasional

serta DPRD Propinsi serta Kabupaten/Kota. Ketiga tingkat DPR itu merupakan

pemegang Hak Bujet di daerahnya masing-masing. Laporan Pemeriksaan BPK

(Badan Pemeriksa Keuangan) juga dimuat selengkapnya di website nya untuk dapat

diketahui dan dikritisi oleh umum.

Peran kedua yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah dengan ikut

mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Peran ini dilakukan BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) melalui partisipasi aktif dalam perombakan sistem administrasi

keuangan negara yang sangat tidak transparan dan tidak akuntabel selama masa Orde

Baru. Sebagaimana diketahui, anggaran negara dalam masa Orde Baru dibagi dalam

dua bagian, yakni : Anggaran Rutin Dan Anggaran Pembangunan. Anggaran rutin

dikontrol oleh Ditjen Anggaran sedangkan Anggaran Pembangunan dikendalikan

oleh Bappenas. Anggaran Pembangunan juga meliputi suplemen anggaran rutin

seperti honor dan gaji maupun biaya perjalanan pelaksana proyek. Disamping

anggaran resmi juga ada anggaran non bujeter yang bersumber dari yayasan, dana

pensiun, koperasi/badan usaha. Baik modal awal maupun kegiatan usaha instansi

ataupun perusahaan satelit, pada hakikatnya, adalah bersumber dari induk instansinya.

Tiga paket UU di Bidang Keuangan Negara yang dikeluarkan tahun 2003 – 2004

telah memberikan design sistem akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Tidak

ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dengan anggaran pembangunan sedangkan

anggaran non bujeter semakin ditiadakan. Tiga UU tersebut ditambah dengan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

telah merubah jenis dan format laporan keuangan negara, memberlakukan sistem

akuntansi berpasangan, menggunakan sistem akuntansi yang terpadu dan

terkomputerisasi, dan menerapkan desentralisasi pelaksanaan akuntansi secara

berjenjang. Namun temuan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selama

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP ) tahun 2004

menggambarkan bahwa sistem akuntabilitas keuangan negara yang diatur dalam

ketiga paket UU tersebut belum sepenuhnya berjalan. BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan) tidak dapat menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat yahun 2004 karena adanya kelemahan-kelemahan signifikan dalam Sistem

Pengendalian Intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun 2004. Beberapa temuan signifikan yang

diperoleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah belum berjalannya sistem

akuntansi pemerintahan dengan baik. Sampai triwulan pertama tahun 2006, masih

terdapat 957 rekening atas nama pribadi ( termasuk pribadi yang sudah lama

meninggal dunia ) yang menyimpan uang negara dengan nilai total minimal sebesar

Rp 20,55 triliun.

Berbagai penerimaan negara ( PNBP ) dan piutang negara lainnya yang tidak

dilaporkan dan disetorkan ke kas negara. Contohnya adalah berupa denda pengganti

hukuman yang dipungut oleh Kejaksaan Agung sebesar Rp 6,6 triliun. Sudah menjadi

pengetahuan umum dan ditemukan oleh pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan) berbagai penyelewengan atas penjualan tanah negara, royalty

penambangan ataupun iuran hasil hutan ataupun dana pemeliharaan lingkungan oleh

perusahaan pertambangan dan perkayuan.

Peran ketiga yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam meningkatkan

peran sertanya dalam pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan reformasi dan

mebangun kembali lembaga itu. Sama dengan lembaga negara lainnya, BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) dewasa ini juga tengah mengalami proses reformasi. Reformasi

tersebut terjadi akibat, pertama, dari perubahan sistem politik kita dari sistem otoriter

Orde Baru ke sistem politik yang demokratis.

Kedua, adanya perubahan dari sistem pemerintahan yang sentralitis pada masa Orde

Baru ke sistem dengan otonomi daerah yang luas dewasa ini. Dalam sistem politik

dan sistem pemerintahan yang baru itu, Pasal 23 E Perubahan UUD 1945 menuntut

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk dapat memeriksa setiap sen uang negara

darimana pun sumbernya, dimana pun disimpan dan untuk apapun dipergunakan.

UUD 1945 dan UU No. 15 Tahun 2004 menugaskan BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan) melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan ketiga

tingkat pemerintahan : Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kotamadya di seluruh

Indonesia.

Dari segi kelembagaan, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berusaha untuk menjadi

suatu lembaga pemeriksa yang benar-benar independen, bebas dan mandiri, sesuai

dengan harapan UUD 1945. Dimasa pemerintahan otoriter, baik pada masa

pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

berada dibawah kendali Eksekutif.

Kendali cabang pemerintahan Eksekutip pada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

tercermin dalam hal pemilihan anggota, pengaturan organisasi, karyawan, penetapan

anggaran, pembatasan objek pemeriksaan dan penetapan metodologi pemeriksaan.

Pada masa itu, pemutakhiran (finalisasi) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) dikonsultasikan dengan Pemerintah agar tidak mengganggu

stabilitas politik. Setelah lebih dari 60 tahun Indonesia Merdeka, kini BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) baru memiliki kantor perwakilan di 14 propinsi dan 5

diantaranya baru dibuka tahun 2005 yang lalu termasuk di propinsi besar seperti Jawa

Barat dan Jawa Timur.

Kantor-kantor perwakilan baru itu menggunakan fasilitas yang sangat terbatas milik

Pemda. Jumlah karyawan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) hanya sepertiga dari

karyawan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) dengan kualitas

pendidikan yang lebih rendah pula.

Perubahan sikap, mental dan moral pemeriksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

merupakan kunci sukses perubahannya / reformasi BPK. Untuk itu dilakukan melalui

empat cara. Cara yang pertama adalah menerapkan kode etik dan menegakkan aturan

yang berlaku dengan lebih tegas. Sesuai dengan aturan dan kode etiknya, pemeriksa

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak boleh mengungkapkan informasi yang

diperolehnya dari pemeriksaannya kepada pihak lain diluar BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan). Sebagaimana disebut diatas, ada tatacaranya penyampaian dugaan

perbuatan kriminal kepada penegak hukum. Pemeriksa BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan) bukan ‘whistle-blower’ karena informasi itu ia peroleh adalah semata-

mata karena kewenangan yang diperolehnya secara hukum sebagai pejabat ataupun

petugas BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Cara kedua adalah menjatuhkan

hukuman, termasuk pemberhentian dengan tidak hormat, auditor BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) yang diketahui menerima uang suap dari auditee. Untuk

pertama kali dalam sejarahnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah memecat

karyawannya pada tahun 2005 yang terbukti menerima suap pemeriksaan Dana Abadi

Umat, Departemen Agama.

Cara ketiga untuk merubah moral pemeriksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

adalah dengan mengupayakan perbaikan penghasilan karyawan dan memberikan

tanda jasa serta kenaikan pangkat dipercepat kepada auditor berprestasi.

Dengan bantuan tambahan anggaran dari DPR dan Pemerintah, mulai tahun 2005,

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak menerima dana pemeriksaan dari auditee.

Mulai tahun 2006, penghasilan auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sudah

dapat ditingkatkan sehingga setara dengan penghasilan karyawan Departemen

Keuangan maupun BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan).

Tambahan anggaran untuk modernisasi peralatan komputer, gaji dan pendidikan

lanjutan diluar negeri maupun tenaga ahli untuk pendidikan audit investigasi serta

fraud audit dan penyusunan rencana strategis adalah diperoleh dari sumbangan

organisasi internasional maupun berbagai lembaga pemberi bantuan asing.

Cara keempat adalah dengan melakukan rotasi kerja diantara pemeriksa agar tidak

sempat mempunyai hubungan emosional dengan auditee yang diperiksanya.

Sebagai otorita pemeriksaan keuangan negara, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

berwenang mengekuarkan peraturan terkait pemeriksaan keuangan negara, menguji

dan mengambil sumpah Kantor Akuntan Publik ( KAP ) yang melakukan

pemeriksaan keuangan negara serta memeriksa hasil kerjanya. Secara teknis, BPK

(Badan Pemeriksa Keuangan) akan membina pengawas internal, termasuk Irjen dan

Bawasda, yang menjadi mitra kerjanya. Pendelegasian wewenang seperti ini sangat

penting karena selain tidak akan mampu, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pun

tidak perlu melakukan sendiri audit semua lembaga dan organisasi pemerintahan,

termasuk BUMN dan BUMD. Sebagian besar dari pekerjaan audit tersebut akan

didelegasikan kepada KAP sedang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan

berkosentrasi pada audit objek-objek pemeriksaan yang sangat penting dan strategis

saja.

UUD 1945 sekaligus memberikan kewenangan legislasi kepada BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan). Kewenangan quasi-judicial seperti itu memberikan

kewenangan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menetapkan ganti rugi

kerugian negara dalam hal pelanggaran administrasi keuangan negara.

Pemerintah Orde Baru sangat membatasi objek pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan). Dimasa lalu itu, Bank Indonesia, Pertamina, bank-bank milik negara dan

berbagai BUMN lainnya bukan merupakan objek pemeriksaan BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan). Tanpa seijin Menkeu dan Dirjennya sendiri, BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) tidak dapat memeriksa Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Demikian juga dengan BUMN yang sudah ‘go public’ maupun yayasan yang terkait

dengan kedinasan, Dewasa ini objek pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

diperluas meliputi seluruh aspek keuangan negara yang telah disebut diatas.

Mengingat luasnya objek pemeriksaannya dan terbatasnya kemampuannya, prioritas

audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dewasa ini adalah diarahkan pada aspek

pengeluaran dan penerimaan negara dan Pemda terpenting. Pada sisi pengeluaran,

pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diprioritaskan pada objek-objek

yang sangat membebani keuangan negara, seperti bank-bank pemerintah, Pertamina,

Bank Indonesia, serta BUMN lainnya. Prioritas kedua adalah pengeluaran negara

yang rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti pengadaan barang dan jasa oleh

pemerintah. Sebagai contoh, tidak mungkin Indonesia memiliki Angkatan Bersenjata

yang tangguh jika anggaran yang terbatas untuk membeli peralatan dikorupsi.

Demikian juga tidak mungkin prajurit mau mengikuti perintah komandan yang

mengkorupsi anggaran kesatuan termasuk tabungan hari tuanya. Prioritas ketiga

pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah sektor-sektor yang strategis

bagi perekonomian dan penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti Departemen

Pendidikan Nasional, Departemen kesehatan, Departemen Pemukiman dan Prasarana

Wilayah, Bulog dan Perusahaan Listrik Negara. Pada sisi penerimaan, pemeriksaan

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diprioritaskan pada penerimaan pajak,

penerimaan negara non pajak, penjualan asset negara dan Pemda, termasuk divestasi

asset PPA, dan tukar guling asset negara.

BAB VIKesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta

akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Hal tersebut memerlukan upaya

terpadu melalui perbaikan System Akuntansi, System Hukum dan System

Politik, dari lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan, serta lembaga

terkait lainnya.

Kelemahan system politik dan birokrasi di Indonesia serta budaya korupsi

dalam satu mata rantai kelembagaan di Indonesia telah membuat negara kita

dewasa ini, masuk sebagai daftar dari sebagai salah satu negara yang terkorup

didunia dan telah menyengsarakan rakyat.

Masalah Pokok yang dihadapi oleh Indonesia dewasa ini meliputi :

Fundamental Ekonomi dan Perekonomian Nasional Yang Rapuh

sebagai dampak dari Buruknya System Akuntansi dan Sistem

Hukum Bagi Perekonomian Nasional.

Dampak dari buruknya fundamental perekonomian, berupa sistem

akuntansi serta sistem hukum tersebut, sudah kita rasakan dewasa

ini. Laporan keuangan negara maupun badan usaha di Indonesia

yang kurang transparan dan kurang akuntabel.

Lambannya Perbaikan sistem akuntasi dan sistem hukum di

Indonesia. Sebagai contoh hingga saat ini pihak-pihak yang ikut

bertanggung jawab terjadinya krisis di Indonesia masih banyak

yang belum disentuh hukum.

Ada berbagai peran yang dapat dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

untuk ikut memberantas korupsi dalam menjalankan fungsinya sebagai satu-

satunya Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara. Peran tersebut meliputi :

Peran yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas

pemeriksaannya.

Peran kedua yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

adalah dengan ikut mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Peran ketiga yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

dalam meningkatkan peran sertanya dalam pemberantasan korupsi

adalah dengan melakukan reformasi dan membangun kembali

lembaga itu.

Korupsi di Indonesia secara umum sering dikaitkan dengan masalah gaji yang

sangat kecil, kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, krisis mental para

pejabat terutama para pemegang proyek yang dipercayakan sampai pada

administrasi dan banyaknya birokrasi yang harus dilalui untuk perijinan dan

prosedur yang berbelit-belit dapat mengakibatkan timbulnya korupsi. Di sisi

lain timbulnya korupsi dikarenakan pula akibat kemajuan tehnologi diberbagai

sector kehidupan yang sedikit banyak juga memberikan dampak negatif yaitu

meningkatnya kebutuhan sehingga apabila tidak sabar dan tabah maka

mendorong orang dengan sengaja memakai uang negara yang dipercayakan

kepadanya.

Buruknya system akuntansi dan sistem hukum bagi perekonomian nasional

serta lambannya perbaikan sistem akuntasi dan sistem hukum di indonesia

memberi dampak pada rapuhnya fundamental ekonomi dan perekonomian

nasional

Ada 3 peran pokok yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk

ikut memberantas korupsi dalam menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya

lembaga pemeriksa keuangan negara.

Peran yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas hasil

pemeriksaannya. Pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

terdiri dari dua kelompok besar.

Kelompok pertama, adalah berupa pemeriksaan secara umum

( keuangan, kinerja, atau pemeriksaan lainnya ). Kelompok kedua

adalah pemeriksaan khusus yang ditujukan untuk mendeteksi

terjadinya tindak korupsi melalui pemeriksaan investigasi dan

pemeriksaan khusus (investigative and fraunt audit ).

Peran kedua yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

adalah dengan ikut mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Peran ini dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melalui

partisipasi aktif dalam perombakan sistem administrasi keuangan

negara yang sangat tidak transparan dan tidak akuntabel selama

masa Orde Baru.

Peran ketiga yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

dalam meningkatkan peran sertanya dalam pemberantasan korupsi

adalah dengan melakukan reformasi dan mebangun kembali

lembaga itu. Reformasi tersebut terjadi akibat, pertama, dari

perubahan sistem politik kita dari sistem otoriter Orde Baru ke

sistem politik yang demokratis. Kedua, adanya perubahan dari

sistem pemerintahan yang sentralitis pada masa Orde Baru ke

sistem dengan otonomi daerah yang luas.

Perubahan sikap, mental dan moral pemeriksa BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan) merupakan kunci sukses perubahannya / reformasi BPK. Untuk

itu dilakukan melalui empat cara, yaitu meliputi :

Cara yang pertama adalah menerapkan kode etik dan menegakkan

aturan yang berlaku dengan lebih tegas.

Cara kedua adalah menjatuhkan hukuman, termasuk

pemberhentian dengan tidak hormat, auditor BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) yang diketahui menerima uang suap dari

auditee.

Cara ketiga untuk merubah moral pemeriksa BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) adalah dengan mengupayakan perbaikan

penghasilan karyawan dan memberikan tanda jasa serta kenaikan

pangkat dipercepat kepada auditor berprestasi.

Cara keempat adalah dengan melakukan rotasi kerja diantara

pemeriksa agar tidak sempat mempunyai hubungan emosional

dengan auditee yang diperiksanya.

Pemerintah Orde Baru sangat membatasi objek pemeriksaan BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan). Dimasa lalu itu, Bank Indonesia, Pertamina, bank-bank

milik negara, Ditjen Pajak dan Bea Cukai dan berbagai BUMN lainnya bukan

merupakan objek pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dewasa

ini objek pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diperluas meliputi

seluruh aspek keuangan negara yang telah disebut diatas.

Mengingat luasnya objek pemeriksaannya dan terbatasnya kemampuannya,

prioritas audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dewasa ini adalah

diarahkan pada aspek pengeluaran dan penerimaan negara dan Pemda

terpenting. Pada sisi pengeluaran, pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan) diprioritaskan pada objek-objek yang sangat membebani keuangan

negara, seperti bank-bank pemerintah, Pertamina, Bank Indonesia, serta

BUMN lainnya. Prioritas kedua adalah pengeluaran negara yang rawan

korupsi, kolusi, dan nepotisme, seperti pengadaan barang dan jasa oleh

pemerintah. Prioritas ketiga pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

adalah sektor-sektor yang strategis bagi perekonomian dan penting bagi hajat

hidup orang banyak, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen

kesehatan, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Bulog dan

Perusahaan Listrik Negara. Pada sisi penerimaan, pemeriksaan BPK (Badan

Pemeriksa Keuangan) diprioritaskan pada penerimaan pajak, penerimaan

negara non pajak, penjualan asset negara dan Pemda, termasuk divestasi asset

PPA, dan tukar guling asset negara.

2. Saran

Dalam upaya perbaikan system akuntansi, system hukum, system politik dan

birokrasi di Indonesia, diperlukan langkah nyata dan dukungan dari setiap elemen

bangsa, untuk itu wewenang lembaga-lembaga seperti BPK, KPK, Kejaksaan

POLRI dan PPATK harus diberikan kepastian hukum / payung hukum yang lebih

kuat, sehingga memungkinkan para personil di lembaga-lembaga tersebut dapat

bekerja secara independen, bebas dari rasa takut / sungkan dan bebas dari tekanan

dari pihak manapun. Bahkan tidak menutup kemungkinan apabila personil yang

akan duduk sebagai pimpinan di lembaga-lembaga tinggi negara tidak lagi

diangkat berdasarkan usulan Presiden dan selanjutnya dimintakan persetujuan

DPR, akan tetapi dimungkinkan usulan nama-nama calon pimpinan lembaga

tinggi negara tersebut berasal dari rakyat secara langsung dan transaparan, melalui

mekanisme pendaftaran dan uji saringan (fit and proper test) langsung, dimana

semua orang boleh mendaftar apabila merasa memiliki kemampuan dan keinginan

untuk adanya perbaikan bagi bangsa dan negara, sehingga memungkinkan

munculnya pimpinan lembaga tinggi negara yang professional dan independent.

System ini mungkin dirasakan berlebihan bagi sebagian orang, namun hal ini

harus diambil apabila kita menginginkan perbaikan / reformasi total atas kondisi

bangsa dan negara Indonesia yang sudah terlanjur rusak parah, ibarat penyakit

kanker tidak bisa lagi hanya dengan obat, namun harus dengan jalan tindakan

operasi atau amputasi.

Secara khusus untuk BPK, langkah reformasi lembaga yang saat ini dilakukan

oleh BPK harus didukung dan harus diikuti oleh lembaga negara lainnya. Untuk

memberi kepastian dan mendapatkan hasil reformasi yang baik, pelaksanaannya

perlu diberikan kepastian hukum melalui Ketetapan MPR / Tap MPR, sehingga

reformasi benar-benar merupakan cerminan dari amanat rakyat dan bangsa

Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Gayus Lumbuun, Artikel Jurnal Keadilan Vol.4, No.2, Tahun 2005/2006.

2. Satjipto Rahadjo, “Kultur POLRI Yang Mandiri Dalam Era Masyarakat Indonesia

Modern”, Bandung hal.20

3. BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta, hal 117

4. Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, masalah dan Pemecahannya, Jakarta hal.3

5. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Ketiga UUD

1945 Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK)

10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1992 Tentang Perubahan Undang-

Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

11. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

12. Politik Hukum Di Indonesia, Moh.Mahfud MD, LP3ES.

13. Materi Seminar Nasional “ Sinergi Pemberantasan Korupsi : Peran dan Tantangan

PPATK” Selasa 4 April 2006, Bank Indonesia, Jakarta, Prof.DR.Anwar Nasution,

Abdul Rahman Saleh, Jenderal Pol.Drs.Sutanto, DR.Yunus Husein.

14. TV Programe : “Todays Dialoge” – Metro TV, Rabu 5 April 2006, Prof.DR.Anwar

Nasution, Taufiqqurahman Ruki, Denny Indrayana (Indonesian Court Monitoring).

15. Majalah/Koran/Jurnal mengenai ulasan Ekonomi, Bisnis dan Hukum (Warta

Ekonomi, SWA, Kompas dan Bisnis Indonesia).

16. Website BPK : www.bpk.go.id