Management and Distribution of Geospatial Information in Indonesia

Dr. Ir. Yusuf S. Djajadihardja M.Sc.Deputi Kepala Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BADAN INFORMASI

GEOSPASIAL

Simpul Jaringan berkontribusi memfasilitasi

pemenuhan IG untuk pembangunan

Our Home Work

Lingkungan

Kedaulatan NKRI

Pemukiman

Perencanaan Wilayah

Pendidikan dan Pelatihan

Good Government

Investasi

Pengairan

Koridor EkonomiPerubahan Iklim

Infrastruktur

Bisnis

Sumberdaya AirPenyusunan Tata RUang

Penyehatan Ekosistem

Iptek

Bencana Alam

Energi

Transportasi

Pemetaan

Penataan Ruang Pesisir

Utilitas

Sumberdaya Alam

Model Kota 3D

Sustainable

Land Use

Penyusunan Tata

Guna Lahan

Zoning

Perencanaan Wilayah Pesisir

Ruang Hijau

Perkotaan Pembangunan Perkotaan

Pembangunan Zona 3D

RDTR

Kota

Perencanaan

Infrastruktur

Lepas Pantai

Future Plan of Indonesia

Pemeliharaan Jaringan Jalan

Simulasi

Kemacetan

Rehabiltasi Jaringan

JalanPerencanaan Infrastruktur

Pelabuhan

Lalulintas Udara

Sarana PedestrianPerencanaan Jalan Tol

Monitoring

Jembatan

Pemanfaatan

Infastruktur

Transportasi

INFRASTRUCTUR MANAGEMENT AND PLANING

Visualisasi Kota

Simulasi BanjirRehabilitasi dan

Rekonstruksi

Dampak Rob

Dampak Banjir

Pemetaan Kebakaran Hutan

Mitigasi Gempa

KekeringanBanjir

El Nino dan La Nina

DISASTER MITIGATION

Resiko Gempabumi

Resiko Banjir

Mobile GIS

Pemetaan Prasarana Air Bersih

Sosialisasi RTRW dan RDTR

Trekking

Pemeliharaan

Jalan

WebGIS

Infrastruktur

Survei Lapangan

Regulasi

Penyidik PNS Tata Ruang

Akuntabilitas Program

dengan pemantauan

Pelaporan

PUBLIC COLLABORATION

Pembebasan Lahan untuk

Kepentinga Umum

Informasi Geospasial – Membangun berdasarkan data dan fakta

WISDOM

UU No. 4 Tahun 2011Landasan integrasi aspek keruangan dalam proses pengambilan keputusan

Dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana

dalam wilayah NKRI dan wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi

geospasial (UU No. 4/2011)

1. Mendukung referensi tunggal untuk informasi geospasial;

2. Menjamin ketersediaan dan akses dengan akuntabilitas;

3. Mewujudkan kebergunaan ig melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

4. Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam kegiatan pemerintah dan kehidupan sehari-hari masyarakat

Tata Kelola Informasi Geospasial BerstandarKarakteristik Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang baik

a) KEPASTIAN HUKUM

berlandaskan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang memberikan kepastian hak dan

kewajiban bagi para pemangku kepentingan.

b) KETERPADUAN

dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah,

Pemerintah daerah dan setiap orang, yang harus

saling mengisi dan saling memperkuat dalam

memenuhi kebutuhan IG.

c) KETERBUKAAN

dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan

memberikan akses yang mudah kepada

masyarakat untuk mendapatkan IG

Karakteristik

Tata Kelola

Informasi

Geospasial

secara nasional

yang baik

menurut

Pasal 2,

UU No. 4/2011

Tata Kelola Informasi Geospasial BerstandarKarakteristik Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang baik

d) KEMUTAKHIRAN

disajikan dan/atau tersedia harus dapat

menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya

menurut keadaan yang terbaru.

e) KEAKURATAN

disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan DG

dan IG yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas

sesuai dengan kebutuhan.

f) KEMANFAATAN

harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi masyarakat.

Karakteristik

Tata Kelola

Informasi

Geospasial

secara nasional

yang baik

menurut

Pasal 2,

UU No. 4/2011g) DEMOKRATIS

harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan

peran serta masyarakat.

Integrasi Informasi Geospasial (Vertikal Dan Horisontal) Berbagi-pakai Informasi geospasial Merupakan Langkah Awal Penataan Ruang

Sumber: Pokja Tematik

IZIN ESDM

IZIN KEHUTANAN

IZIN BPN

IZIN TRANSMIGRASI

KEBIJAKAN ONE MAP POLICYPra syarat integrasi aspek keruangan dalam

proses pengambilan keputusan

Untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi

geospasial perlu mengoptimalkan jaringan

informasi geospasial nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di

bidang IG (Perpres No. 27/2014)12

1

Reference

Standard

Geodatabase

GeoPortal

Informasi Geospasial – Menyediakan Pemanfaatan Bernilai Tambah

IMPLEMENTASI

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

Berbagi-pakai Antar Institusi Pemerintah

WALI DATA

METADATA

KATALOG

PORTAL

UNIT

KLIRING

WALI DATA

DATA

CENTER

DATA

CENTER

WALI DATA

WALI DATA

UNIT KLIRING

METADATA

DATABASE

PORTAL

UNIT KLIRING

METADATA

DATABASE

PORTAL

PENGHUBUNG

SIMPUL

JARINGAN

DATA CENTER

BIG

PROVINSI

KALTIM

METADATA

KATALOG

PORTAL

UNIT

KLIRING

UNIT

KLIRING

PROVINCEDATA

CENTER

METADATA

KATALOG

PORTAL

SIMPUL

KABUPATEN

SIMPUL

KOTA

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

Berbagi-pakai Antar Institusi Pemerintah

WALI DATA

METADATA

KATALOG

PORTAL

UNIT

KLIRING

WALI DATA

UNIT

DINAS

BADAN

KANTOR

GEOPORTAL

NASIONAL

PROVINSI

KALTIM

UNIT

KLIRING

PROVINCEDATA

CENTER

METADATA

KATALOG

PORTAL

KKP

BADAN

BALAI

PUSAT

DATA CENTER

DIRJEN

Layanan Informasi Geospasial Citra Tegak Resolusi Tinggi

Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2012

Sumber: PPIG -BIG

AKSES SISTEM NSDI

Sistem NSDI Dalam Interaksi Dengan Pengakses

Sumber: PPIG -BIG

PIHAK JENIS AKSES IG

PENGAKSES EKSTERNAL

PENGAKSES INTERNAL

SEMUAORANG

SEMUA ORANGPENGAKSES

DENGAN HAK

PENGAKSES DENGAN HAK

KHUSUS

PSJ

Publik ○ ○ ○ ○

Internal(tanpa batasan)

× ○ ○ ○

Internal (terbatas) × × ○ ○

SJ

Internal(tanpa batas)

× ○ ○ ○

Internal(terbatas)

× × ○ ○

Rahasia × × × ○

AKSES SISTEM JARING INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

http://tanahair.indonesia.go.id

DEMO INA-GEOPORTAL

TERIMA KASIH