Mal Prak Tek

5/28/2018 Mal Prak Tek

1/39

KATA PENGANTAR

KEPALA BADAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN HAM

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI

Buku Pedoman Hak Asasi Manusia Dokter

dan Pasien Dalam Mencegah MalpraktekKedokteran ini disusun oleh tim dari Badan

Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusiabersama Prof. DR. Dr. Agus Purwadianto, Sp.F, SH

dari Departemen Kesehatan, Sriyana, SH, LLM,

DFM dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan

Moch. Sentot dari Lembaga Bantuan Hukum

Kesehatan sebagai narasumber.

Adapun tujuan dari buku ini adalah sebagaiacuan untuk meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman bagi dokter dan pasien akan hak-hakdan kewajibannya sehingga dapat dihindari

terjadinya malpraktek kedokteran.Kami menyadari adanya kekurangan dalam

penyusunan buku ini, oleh karena itu saran danmasukan dari berbagai pihak untuk perbaikan dan

penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan.

Selanjutnya tidak lupa kami mengucapkan

terima kasih dan menyampaikan penghargaan

kepada semua pihak yang telah berpartisipasi

memberikan kontribusi sehingga terwujudnya bukupedoman ini.

Demikian semoga bermanfaat dan menjadi

pedoman bagi semua pihak khususnya dokter dan

pasien dalam rangka penghormatan dan

perlindungan Hak Asasi Manusia.

Jakarta, 2008Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan HAM

Prof. Dr. Hafid Abbas


2/39

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARDAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum1.3. Tujuan

1.4. Sasaran

1.5. Ruang Lingkup

1.6. Pengertian-Pengertian

BAB II : MALPRAKTEK KEDOKTERANDAN HAK ASASI MANUSIA

2.1.Definisi MalpraktekKedokteran

2.2.Aspek Hukum MalpraktekKedokteran di Indonesia

2.3.Hak Asasi Manusia danHak Atas Kesehatan

BAB III : PELAKSANAAN

3.1.Kewenangan, Kewajiban danHak Dokter Dalam Pelayanan

Medis3.2.Kewajiban dan Hak Pasien

Dalam Pelayanan Medis

3.3.Persetujuan TindakanKedokteran Sebagai Pra

Tindakan Medis

3.4.Rekam Medis SebagaiDokumen Hukum

3.5.Perbedaan Antara KecelakaanMedis, Resiko Medis,

Kesalahan Medis dan KelalaianMedis

3.6.Malpraktek Kedokteran danPenyelesaiannya

BAB IV : PENUTUP

SUSUNAN TIM PENYUSUN

DAFTAR PUSTAKA


3/39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang kesehatanpada dasarnya ditujukan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan dankemampuan hidup sehat bagi setiap orang

untuk mewujudkan derajat kesehatan yangoptimal sebagai salah satu unsur

kesejahteraan sebagaimana diamanatkan

oleh pembukaan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia 1945. Kesehatan

sebagai hak asasi manusia (HAM) harus

diwujudkan dalam bentuk pemberianberbagai upaya kesehatan kepada seluruh

masyarakat melalui penyelenggaraanpembangunan kesehatan yang berkualitas

dan terjangkau oleh masyarakat.Hak atas kesehatan merupakan

kebutuhan yang penting bagi kehidupanmanusia, karena dengan jiwa yang sehat,

maka akan dapat berpikir secara sehat.

Pentingnya hak atas kesehatan tersebut

secara tegas dijamin di dalam Pasal 12

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial

dan Budaya yang telah diratifikasi melaluiUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2005,

yang intinya mengakui hak setiap orang

untuk menikmati standar tertinggi yang

dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan

mental.

Dokter sebagai salah satu komponen

utama pemberi pelayanan kesehatan kepadamasyarakat mempunyai peranan yangsangat penting karena terkait langsung

dengan pemberian pelayanan kesehatan danmutu kesehatan yang diberikan. Landasan

utama bagi dokter untuk dapat melakukantindakan medik terhadap orang lain adalah

ilmu pengetahuan, teknologi dan

kompetensi yang dimiliki yang diperoleh

melalui pendidikan dan pelatihan. Dokter

dengan perangkat keilmuan yang

dimilikinya mempunyai karakteristik yangkhas, kekhasannya ini terlihat dari

pembenaran yang diberikan oleh hukumyaitu diperkenankannya melakukan

tindakan medik terhadap tubuh manusiadalam upaya memelihara dan meningkatkan

derajat kesehatan. Walaupun demikiandokter tidak boleh melakukan tindakan

medik selain untuk mengusahakan

kesembuhan bagi pasien. Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang

Pengesahan Kovenan Internasional Hak-

Hak Sipil dan Politik, menegaskan, ...padakhususnya, tidak seorangpun dapat

dijadikan objek eskperimen medis atau


4/39

ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan

secara bebas.

Pada awal peradaban manusia,

hubungan dokter dengan pasiennya bersifat

peternalistik, dimana posisi dokter sangatdominan terhadap pasiennya. Padahubungan ini apapun yang dilakukan oleh

dokter selalu dipercaya oleh pasien. Bahkansegala hal yang dilakukan dokter, dianggap

sebagai upaya terbaik bagi pasien sehinggapasien jarang mempertanyakan hasil

pengobatan yang dilakukan oleh dokternya.

Sifat hubungan paternalistik ini kemudian

dinilai mengabaikan hak pasien untuk turut

menentukan keputusan sehingga mulai

tahun 1970-an dikembangkan hubungankontraktual.

Hubungan kontraktual munculakibat kebangkitan kesadaran akan HAM

dalam bidang kesehatan di negara-negaraEropa dan Amerika Serikat serta semakin

tingginya pengetahuan pasien terhadapberbagai masalah kesehatan. Di negara-

negara tersebut hak-hak pasien berkembang

dengan baik. Hal ini terjadi akibat

kesadaran akan HAM khususnya terkait hak

atas informasi yang dimiliki pasien tentang

penyakitnya sebagaimana tertuang dalamDeclaration of Lisbon (1981) dan Patiens

Bill of Rights (American Hospital

Association, 1972) yang pada intinya

menyatakan pasien mempunyai hak

menerima dan menolak pengobatan dan hak

untuk menerima informasi dari dokternya

sebelum memberikan persetujuan tindakanmedik

Namun ternyata, hak pasien masih

merupakan sesuatu hal yang bagi sebagiannegara masih sesuatu hal yang mewah,

sebab masih banyak negara yang tidak ataubelum mengatur hal-hal yang berkaitan

dengan hak pasien. Pengaturan tentang hak

pasien belumlah merata, ada sebagian

negara yang telah lama sibuk dengan

pengaturan tentang hak pasien dalam

peraturan perundang-undangan dan ada juganegara yang belum mengatur hak pasien di

dalam peraturan perundang-undangan.Di Indonesia hubungan antara dokter

dan pasien dapat dilihat pada Kode EtikKedokteran Indonesia (KODEKI). Dalam

mukadimah KODEKI dijelaskan bahwa,sejak permulaan sejarah mengenai umat

manusia sudah dikenal hubungan

kepercayaan antara dua insan, yaitu sang

pengobat dan penderita (pasien). Dalam

zaman modern, hubungan itu disebut

sebagai hubungan (transaksi) terapeutikantara dokter dan penderita (pasien) yang

dilakukan dalam suasana saling percaya


5/39

mempercayai serta senantiasa diliputi oleh

segala emosi, harapan dan kekhawatiran

makhluk insani. Hubungan antara dokter

dan pasien juga diatur dalam Bab II

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004Tentang Praktek Kedokteran, kususnyaPasal 2 yang menegaskan Praktik

kedokteran dilaksanakan berazaskan

Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah,

manfaat, keadilan, kemanusiaan,

keseimbangan serta perlindungan dan

keselamatan pasien

Di Indonesia, kebutuhan akan

perlindungan atas hak pasien terasa semakin

meningkat, sehingga dalam salah satu pasal

dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992tentang Kesehatan di dalam Pasal 53, diatur

tentang kewajiban dari tenaga kesehatanuntuk menghormati hak pasien. Bahkan

dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun2004 Tentang Praktek Kedokteran, di dalam

Pasal 52, diatur tentang Hak-Hak Pasien.Namun dalam tataran impementasi,

terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan

hak-hak dan kewajiban-kewajiban dokter

dan pasien seringkali mengalami hambatan.

Pemahaman terhadap hak dan

kewajiban tersebut menjadi sangat pentingkarena pada kenyataannya perselisihan yang

timbul sebenarnya disebabkan karena

kurangnya pemahaman akan hak dan

kewajiban masing-masing pihak. Di satu

sisi, pihak pasien seringkali seperti mencari-

cari kesalahan atau kelemahan dokter untuk

kemudian digunakan sebagai dasarmenuntut dan di sisi lain pihak dokterterkesan berusaha menghindar dari

tanggung jawab yang seharusnya dipikuldan tidak jarang perselisihan itu semakin

rumit akibat campur tangan pihak ketigayang juga tidak memahami sama sekali

tentang hak dan kewajiban dokter dan

pasien.

Berdasarkan latar belakang tersebut,

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-

Hak Sipil dan Politik, Badan Penelitian danPengembangan Hak Asasi Manusia

Departemen Hukum dan HAM RImemandang perlu untuk menyusun Buku

Pedoman Hak Asasi Manusia Bagi

Dokter dan Pasien Untuk Mencegah

Malpraktek Kedokteran, sehingga dokterdan pasien masing-masing dapat lebih

memahami akan hak-hak dan kewajibannya.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 hasilamandemen;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Kitab Undang-Undang Hukum


6/39

Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

176);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992Tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor100);

4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 165);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 116);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005Tentang Pengesahan Kovenan

Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosialdan Budaya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor118);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005Tentang Pengesahan Kovenan

Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 119);

8. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun1996 Tentang Tenaga Kesehatan;

9. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun1995 Tentang Majelis Disiplin Tenaga

Kesehatan;

10.Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 Tentang Penyelenggaraan PraktikDokter dan Dokter Gigi;

11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin

Praktek dan Pelaksanaan PraktekKedokteran;

12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan

Tindakan Kedokteran;

13.Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor269/MENKES/PER/III/2008 Tentang

Rekam Medis;14.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP);15.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;16.Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Perdata.

1.3. TUJUAN

Tujuan dari buku pedoman iniadalah sebagai acuan untuk meningkatkanpengetahuan dan pemahaman bagi dokterdan pasien akan hak-hak dan kewajibannya


7/39

sehingga dapat dihindari terjadinya

malpraktek kedokteran.

1.4. SASARAN

Sasaran buku pedoman ini adalah

dokter dan pasien serta masyarakat yang

melakukan konsultasi dan memperoleh

pelayanan kesehatan.

1.5. Ruang lingkupBuku pedoman hak asasi manusia bagi

dokter dan pasien mempunyai ruang lingkupsebagai berikut :

1. Pedoman bagi dokter dan dokter gigidalam melaksanakan tugas praktekkedokteraan ;

2. Pedoman bagi pasien yang melakukankonsultasi dan pelayanan kesehatan.

1.6. Pengertian pengertian1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat

hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh

negara, hukum dan pemerintah dansetiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat

manusia;

2. Kewajiban dasar manusia adalahseperangkat kewajiban yang apabila

tidak dilaksanakan tidak memungkinkanterlaksana dan tegaknya hak asasimanusia;

3. Pelanggaran hak asasi manusia adalahsetiap perbuatan seseorang atau

sekelompok orang termasuk aparatnegara baik sengaja maupun tidak

disengaja atau kelalaiannya yang secara

melawan hukum mengurangi,

menghalangi, membatasi dan atau

mencabut hak asasi manusia seseorang

atau kelompok orang yang dijamin olehundang-undang dan tidak mendapatkan

atau dikhawatirkan tidak akanmemperoleh penyelesaian hukum yang

adil dan benar berdasarkan hukum yangberlaku;

4. Praktik Kedokteran adalah rangkaiankegiatan yang dilakukan oleh dokter dan

dokter gigi terhadap pasien dalam

melaksanakan upaya kesehatan secara

profesional.

5. Dokter dan dokter gigi adalah, dokterspesialis, dokter gigi dan dokter gigispesialis lulusan pendidikan kedokteran

gigi baik di dalam maupun di luar negeri


8/39

yang diakui oleh pemerintah Republik

Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

6. Pasien adalah setiap orang yangmelakukan konsultasi masalahkesehatannya untuk memperolehpelayanan kesehatan yang diperlukan

baik secara langsung maupun tidaklangsung kepada dokter atau dokter gigi;

7. Sarana pelayanan kesehatan adalahtempat penyelenggaraan upaya

pelayanan kesehatan yang dapat

digunakan untuk praktik kedokteran atau

kedokteran gigi.

8. Profesi kedokteran atau kedokteran gigiadalah suatu pekerjaan kedokteran ataukedokteran gigi yang dilaksanakan

berdasarkan suatu keilmuan, kompetensiyang diperoleh melalui pendidikan yang

berjenjang dan kode etik yang bersifatmelayani masyarakat.

9. Organisasi profesi adalah Ikatan DokterIndonesia untuk dokter dan Persatuan

Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

10.Kode etik kedokteran Indonesia adalahnorma yang berlaku bagi dokter dan

dokter gigi dalam menjalankan

profesinya sebagaimana tercantumdalam kode etik masing-masing yang

telah ditetapkan oleh Menteri kesehatan.

11.Konsil Kedokteran Indonesia adalahsuatu badan otonom, mandiri,

nonstruktural dan bersifat independen

yang terdiri atas konsil kedokteran dan

Konsil Kedokteran Gigi;12.Majelis Kehormatan Disiplin

Kedokteran Indonesia adalah lembaga

yang berwenang untuk menentukan adatidaknya kesalahan yang dilakukan

dokter dan dokter gigi dalam penerapandisiplin ilmu kedokteran dan kedokteran

gigi dan menerapkan sanksi;

13.Sertifikat kompetensi adalah surat tandapengakuan terhadap kemampuan

seorang dokter atau dokter gigi untuk

menjalankan praktek kedokteran diseluruh Indonesia setelah lulus uji

kompetensi;14.Registrasi adalah pencatatan resmi

terhadap dokter dan dokter gigi yangtelah memiliki sertifikat kompetensi dan

telah mempunyai kualifikasi tertentulainnya serta diakui secara hukum untuk

melakukan tindakan profesinya;

15.Surat Tanda Registrasi dokter dandokter gigi adalah bukti tertulis yang

diberikan oleh Konsil Kedokteran

Indonesia kepada dokter dan dokter gigiyang telah diregistrasi;


9/39

16.Persetujuan Tindakan Kedokteranadalah persetujuan yang diberikan oleh

pasien atau keluarga terdekat setelah

mendapatkan penjelasan secara lengkap

mengenai tindakan kedokteran ataukedokteran gigi yang dilakukan terhadappasien;

17.Keluarga terdekat adalah suami atauisteri, ayah atau ibu kandung, anak-anak

kandung, saudara-saudara kandung ataupengampunya;

18.Tindakan kedokteran atau kedokterangigi adalah suatu tindakan medis berupa

preventif, diagnostik, terapeutik atau

rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter

atau dokter gigi terhadap pasien;19.Tindakan invasif adalah tindakan medik

yang langsung dapat mempengaruhikeutuhan jaringan tubuh;

20.Tindakan kedokteran yang mengandungresiko tingi adalah tindakan medis yang

berdasarkan tingkat probabilitas tertentudapat mengakibatkan kematian atau

kecacatan;

21.Rekam Medis adalah berkas yang berisicatatan dan dokumen tentang identitas

pasien, pemeriksaan, pengobatan,

tindakan dan pelayanan lain yang telahdiberikan kepada pasien.

22.Malpraktek kedokteran adalahkegagalan dokter untuk memenuhi

standar pengobatan dan perawatan

terhadap pasien atau adanya kekurangan

keterampilan atau kelalaian dalampengobatan dan perawatan yangmenimbulkan cedera pada pasien.

BAB II

MALPRAKTEK KEDOKTERAN

DAN HAK ASASI MANUSIA

2.1. Definisi Malpraktek Kedokteran

World Medical Association (WMA)

pada tahun 1992 mendefiniskan malpraktiksebagai kegagalan dokter untuk memenuhi

standar pengobatan dan perawatan terhadappasien atau adanya kekurangan

keterampilan atau kelalaian dalampengobatan dan perawatan yang

menimbulkan cedera pada pasien. WMAjuga mengingatkan bahwa tidak semua

kegagalan medis disebabkan oleh

malpraktek kedokteran. Suatu peristiwa

buruk yang tidak dapat diduga sebelumnya

dan terjadi di saat dilakukan tindakan medis

yang sudah sesuai dengan standar tidaktermasuk dalam pengertian malpraktek.

Peristiwa lain yang tidak termasuk dalam


10/39

pengertian malpraktek adalah perjalanan

penyakit yang semakin berat, reaksi tubuh

yang tidak dapat diramalkan, komplikasi

penyakit dan penyakit-penyakit yang terjadi

secara bersamaan.Sesuatu perbuatan atau sikap medis

dianggap lalai apabila memenuhi empat

unsur 4 D, yaitu :1. Duty. Ada kewajiban medis untuk

melakukan tindakan medis tertentuterhadap pasien tertentu pada situasi

dan kondisi tertentu.

2. Derelection of that duty. Adanyapenyimpangan kewajiban tersebut.

3. Damage. Segala sesuatu yangdirasakan oleh pasien sebagai kerugianakibat dari layanan kesehatan

kedokteran yang diberikan.4. Direct causal relationship. Dapat

dibuktikan adanya hubungan sebabakibat yang nyata antara

penyimpangan kewajiban dengankerugian.

2.2. Aspek Hukum Malpraktek Kedokteran

di Indonesia

2.2.1. Peraturan Non HukumPeraturan non hukum yang mengatur

tentang kegiatan praktek kedokteran adalah

Kode Etik Kedokteran Indonesia

(KODEKI). KODEKI semula merupakan

peraturan non hukum karena peraturan ini

telah menjadi petunjuk perilaku atau etika

seorang dokter dalam menjalankan

profesinya.Dalam KODEKI diatur tentang

kewajiban dokter terhadap pasien yang di

dicantumkan di dalam Pasal 10 sampaidengan Pasal 14, yaitu :

Pasal 10 KODEKI tertulis Setiapdokter harus senantiasa mengingat akan

kewajibannya melindungi makhluk insani.

Pasal 11 KODEKI mengatakan

bahwa setiap dokter wajib bersikap tulus

ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan

keterampilannya untuk kepentinganpenderita. Dalam hal ia tidak mampu

melakukan suatu pemeriksaan ataupengobatan, maka ia wajib merujuk

penderita kepada dokter lain yangmempunyai keahlian dalam bidang penyakit

tersebut.Pasal 13 KODEKI, setiap dokter

wajib merahasiakan segala sesuatu yang

diketahuinya tentang penderita, bahkan juga

setelah penderita itu meninggal dunia.

Pasal 14 KODEKI menyebutkan

bahwa setiap dokter wajib melakukanpertolongan darurat sebagai suatu tugas

perikemanusiaan, kecuali ia yakin ada orang


11/39

lain yang bersedia dan lebih mampu

memberikan pertolongan darurat terhadap

pasien yang membutuhkannya, padahal ia

mampu dapat terkena sasaran tuntutan

malpraktek juga.

2.2.2. Peraturan Hukum

1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

Pasal-pasal di dalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang terkait dengan malpraktikmedik, yaitu :

a. Pasal 263 dan 267 KUHP (MembuatSurat Keterangan Palsu);b. Pasal 290 KUHP (Melakukan

Pelanggaran Kesopanan);

c. Pasal 299 KUHP (Mengobatiseorang wanita dengan

memberitahukan atau menimbulkan

harapan bahwa kandungannya dapat

digugurkan);d. Pasal 322 KUHP (Membuka

Rahasia);

e. Pasal 304 KUHP (Pembiaran/Penelantaran);

f. Pasal 306 KUHP (Apabila tindakanpenelantaran tersebut mengakibatkankematian);

g. Pasal 322 KUHP (Membocorkanrahasia profesi);

h. Pasal 333 KUHP (Dengan sengajadan tanpa hak telah merampas

kemerdekaan seseorang);i. Pasal 344 KUHP (Euthanasia);j. Pasal 347 KUHP (Sengaja

melakukan abortus tanpa persetujuanwanita yang bersangkutan;

k. Pasal 348 KUHP (Sengajamelakukan abortus dengan

persetujuan);

l. Pasal 349 KUHP (Membantu ataumelakukan tindakan AbortusProvocatus

Criminalis);m. Pasal 359 KUHP (Kelalaian yang

Menyebabkan Kematian);n. Pasal 360 KUHP (Kelalaian yang

Menyebabkan Luka/ Cacat);o. Pasal 361 KUHP (Kelalaian dalam

menjalankan pekerjaannya);p. Pasal 386 KUHP (Memberi atau

Menjual Obat Palsu);

q. Pasal 531 KUHP (Tidak MemberiPertolongan pada Orang yang

Berada dalam Keadaan Bahaya.

Pemberlakukan hukum pidana

dalam kasus-kasus kelalaian medis yang


12/39

terjadi di dalam penyelenggaraan

praktek kedokteran haruslah sebagaiultimum remidiumartinya hukum pidana

sebagai alternatif terakhir apabila upaya-

upaya non litigasi sudah tidak bisa lagiberhasil untuk mengatasi permasalahanyang timbul. Selain itu juga karena

praktek kedokteran merupakan profesiyang sangat mulia dan luhur yang

diperlukan oleh banyak orang danprakek kedokteran dijamin

pelaksanaannya oleh undang-undang.

2) Kitab Undang-Undang Hukum

PerdataPasal-pasal di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) yang terkait dengan

malpraktik medik, yaitu :

a. Pasal 1239 KUH Perdata(Melakukan wanprestasi atau cidera

janji);b. Pasal 1365 KUH Perdata

(Melakukan perbuatan melawanhukum);

c. Pasal 1366 KUH Perdata(Melakukan Kelalaian sehinggamenimbulkan kerugian);

d. Pasal 1367 KUH Perdata(Bertanggung jawab atas kelalaian

yang dilakukan oleh bawahannya).

3) Undang-Undang Nomor 23 tahun1992 Tentang Kesehatan

Terbentuknya Undang-Undang

Nomor 23 tahun 1992 sebagai salah satuupaya pembangunan kesehatan nasional

diarahkan guna tercapainya kesadaran,kemauan dan kemampuan untuk hidup

sehat bagi setiap penduduk agar dapat

mewujudkan derajat kesehatan yang

optimal. Upaya dibentuknya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1992

merupakan suatu usaha pemerintahuntuk memberikan pelayanan kesehatan

melalui tenaga medis kepada pasien. Diantara isi Undang-Undang Nomor 23

tahun 1992, mempunyai peraturan yangmengatur tentang sanksi yang diberikan

terhadap tenaga kesehatan yangmelakukan kesalahan atau kelalaian

dalam melakukan tindakan medik, yaitu:

a. Pasal 54 ayat 1 Undang-UndangNomor 23 Tahun 1992 (Kesalahan

atau kelalaian yang dilakukan tenaga

kesehatan);b. Pasal 80 (1) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 1992 (Sengaja melakukan


13/39

tindakan medis tidak sesuai dengan

Standart Operational Prosedure

pada ibu hamil);

c. Pasal 80 (3) Undang-Undang Nomor23 Tahun 1992 (Sengaja MelakukanTransplantasi Organ Tubuh untukTujuan Komersil);

d. Pasal 81(1) Undang-Undang Nomor23 Tahun 1992 (Tanpa Keahlian

Sengaja Melakukan Transplantasi,Implan Alat kesehatan, Bedah

Plastik);

e. Pasal 81(2a) Undang-UndangNomor 23 Tahun 1992 (Sengaja

Mengambil Organ Tanpa

memperhatikan Kesehatan danPersetujuan Pendonor/ Ahli Waris)

4) Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2004 Tentang Praktek

KedokteranPembentukan UU Nomor 29

Tahun 2004 Tentang PraktekKedokteran dimaksudkan untuk

memberikan perlindungan menyeluruhkepada masyarakat sebagai penerima

pelayanan, dan dokter dan dokter gigi.Hal tersebut ditegaskan dalam

konsideran menimbang point (d)

undang-undang tersebut yang berbunyi

bahwa untuk memberikan perlindungan

dan kepastian hukum kepada penerima

pelayanan kesehatan, dokter dan dokter

gigi diperlukan pengaturan mengenai

penyelenggaraan praktek kedokteran.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2004 menegaskan bahwa

pengaturan praktek kedokteran bertujuanuntuk, pertama memberikan

perlindungan kepada pasien, Kedua,mempertahankan dan meningkatkan

mutu pelayanan medis yang diberikan

oleh dokter dan dokter gigi dan ketiga

memberikan kepastian hukum kepada

masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Bahkan dalam Undang-Undangtersebut juga dibentuk suatu Konsil

Kedokteran Indonesia yang mempunyaitanggung jawab untuk melindungi

masyarakat penerima jasa pelayanankesehatan dan meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan dari dokter dandokter gigi.

Untuk lebih meningkatkan mutu

dan pelayanan dokter kepada pasien,

Undang-Undang Praktek Kedokeran

mensyaratkan tentang standar

pendidikan profesi kedokeran dankedokteran gigi, pemberian pendidikan

dan pelatihan kedokteran dan kedokteran


14/39

gigi serta mewajibkan setiap dokter dan

dokter gigi yang melakukan praktik

kedokteran di Indonesia wajib memiliki

surat registrasi dokter dan surat tanda

registrasi dokter gigi.Pasal 44 Undang-Undang Nomor

29 tahun 2004 mensyaratkan kepada

setiap dokter dan dokter gigi dalammemberikan pelayanan haruslah

mempunyai standar pelayanan. Standarpelayanan di sini adalah pedoman yang

harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi

dalam menyelenggarakan praktik

kedokteran.

Undang-Undang Nomor 29 tahun

2004 juga mengatur tentang MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia (MKDKI) yang dibentukdalam rangka terselenggaranya praktek

kedokteran yang bermutu danmelindungi masyarakat sesuai dengan

ketentuan undang-undang. MKDKIberwenang menerima pengaduan dari

orang yang mengetahui atau

kepentingannya dirugikan atas tindakan

dokter atau dokter gigi dalam

menjalankan praktik kedokteran,

selanjutnya berdasarkan pengaduantersebut MKDKI berwenang melakukan

pemeriksaan dan apabila ditemukan

pelanggaran etika meneruskan

pengaduan kepada organisasi profesi.

Selain itu MKDKI juga berwenang

mengeluarkan keputusan berupa

pernyataan tidak bersalah ataupemberian sanksi disiplin yang berupapertama, pemberian peringatan, kedua

rekomendasi pencabutan surat tandaregistrasi atau surat izin praktik dan

ketiga kewajiban mengikuti pendidikanatau pelatihan di institusi pendidikan

kedokteran dan dokter gigi.

Pada UU No: 29 tahun 2004 pada

Pasal 75 dan 76 juga mensyaratkan

setiap dokter harus mempunyai surat

registrasi yang ditandatangani olehkonsil kedokteran. Sedangkan surat izin

praktek kedokteran ditandatangani o lehpejabat kesehatan yang berwenang di

kabupaten/ kota tempat praktekkedokteran atau dokter gigi

dilaksanakan. Kedua persyaratantersebut menjadi suatu hal yang mutlak

dimiliki oleh seorang dokter. Apabila

dokter tidak mempunyai surat registrasi

dan surat izin praktek, maka selain

dokter tersebut tidak sah, masyarakat

juga tidak berani di diagnosa olehdokter tersebut, karena takut terjadi

malpraktek.


15/39

5) Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1996 Tentang Tenaga

Kesehatan

Pasal-pasal di dalam PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1996Tentang Tenaga Kesehatan yang terkait

dengan malpraktek kedokteran, yaitu :

Pasal 23

(1)Pasien berhak atas ganti rugiapabila dalam pelayanankesehatan yang diberikan oleh

tenaga kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22

mengakibatkan terganggunyakesehatan, cacat atau kematian

yang terjadi karena kesehatanatau kelalaian;

Bila tenaga kesehatan tidakmelakukan kewajibannya, maka pasien

dapat menuntut ganti rugi. Hal itu

disebabkan bahwa pasien yang datang

ke rumah sakit atau ke dokterseharusnya mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai dengan kebutuhanmedisnya. Karena hubungan antara

dokter dengan pasien termasuk ke dalam

perjanjian sebagaimana dimaksud di

dalam Pasal 1320 KHUPerdata.

Menurut Pasal 1320 KHUPerdata untuk

sahnya perjanjian harus dipenuhi unsur-

unsur sebagai berikut :1. Adanya kesepakatan dari mereka

yang saling mengikatkan dirinya;

2. Adanya kecakapan untuk membuatsuatu perikatan;

3. Mengenai suatu hal tertentu;4. Untuk suatu sebab yang halal.

Untuk keabsahan kesepakatan para

pihak yang mengikatkan dirinya, maka

kesepakatan ini harus memenuhi kriteria

pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi :Tiada sepakat yang sah apabila sepakat

itu diberikan karena kehilafan, ataudiperolehnya dengan paksaan atau

penipuan. Sepakat ini merupakanpersetujuan yang dilakukan oleh kedua

belah pihak dimana kedua belah pihakmempunyai persesuaian kehendak.

Dalam hubungan antara dokter dan

pasien, persesuaian kehendak dapat

ditemukan yaitu pasien setuju untuk

diobati oleh dokter dan dokter setuju

untuk mengobati pasiennya. Agarkesepakatan ini sah menurut hukum,

maka di dalam kesepakatan antara


16/39

dokter dan pasien tidak boleh ada

paksaan dari salah satu pihak dan tidak

ada penipuan di dalamnya. Untuk itu

diperlukan adanya persetujuan tindakan

medik (informed consent)

.Untuk syarat kedua, adanya suatu

kecakapan untuk membuat suatu

perikatan. Dalam hubungan pasien dandokter hal ini diatur di dalam Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 520 Tahun2008 Tentang Persetujuan Tindakan

Medis. Pasal 2 Peraturan Menteri

kesehatan tersebut menyebutkan bahwa

yang dimaksud dewasa adalah mereka

yang berumur 21 tahun atau telah

menikah. Jadi bagi seorang yang berusiadi bawah 21 tahun dan belum menikah,

maka perjanjian terapeutik harus ditandatangani oleh orang tua atau walinya

yang merupakan pihak yang berhakmemberikan persetujuan.

Syarat ketiga dan keempat, objekyang diperjanjikan terdiri dari suatu hal

tertentu dan harus suatu sebab yang

halal untuk diperjanjikan. Dalam

perjanjian terapeutik, mengenai hal

tertentu yang diperjanjikan atau objek

perjanjian adalah upaya penyembuhanterhadap penyakit yang tidak dilarang

undang-undang.

Dalam perikatan sebagaimana

diatur di dalam KUHPerdata dikenal

adanya dua macam perjanjian, yaitu :

1. Inspanningsverbintenis, yakniperjanjian upaya, artinya keduabelah pihak yang berjanji berdayaupaya secara maksimal untuk

mewujudkan apa yang diperjanjikan;2. Resultaatbintennis, yakni perjanjian

bahwa pihak yang berjanji akanmemberikan result, yaitu sesuatu

hasil yang nyata sesuai dengan apa

yang diperjanjikan.

2.3. Hak Asasi Manusia dan Hak AtasKesehatanHak Asasi Manusia secara

substansial telah diatur di dalam Konstitusi

Negara Republik Indonesia. Salah satu hak

asasi manusia yang diatur adalah hak ataskesehatan. Pasal 28 H butir 1 : Setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapat

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan,

Dengan masuknya hak kesehatan ke dalamkonstitusi, maka hak atas kesehatan secararesmi merupakan hak hukum positif yang

dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah


17/39

wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga

negaranya melalui usaha-usaha yang nyata.

Beberapa hak pasien sebelumnya

telah juga masuk dalam Undang-Undang

seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun1992 tentang Kesehatan, Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen. Disusul dengan Undang-UndangNomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran.Hak Kesehatan juga dilindungi dan

diatur di dalam berbagai instumen hak asasi

manusia Internasional. Deklarasi Universal

HAM pasal 25 ayat 1, menyatakan Setiap

orang berhak atas taraf hidup yang

menjamin kesehatan dan kesejahteraanuntuk dirinya dan keluarganya, termasuk

pangan, pakaian, perumahan dan perawatankesehatannya serta pelayanan sosial yang

diperlukan. Kovenan Internasional Hak-HakEkonomi Sosial dan Budaya yang telah

diratifikasi oleh pemerintah Indonesiadengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2005 juga mengatur tentang hak atas

kesehatan. Pasal 12 Kovenan Internasional

Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

mengatur, Negara pihak pada Kovenan inimengakui hak setiap orang untuk menikmatistandar tertinggi yang dapat dicapai atas

kesehatan fisik dan mental.

Pada Pembukaan Konstitusi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO-1946)

antara lain dinyatakan bahwa negara

mengakui hak setiap orang, untuk

menikmati standar tertinggi yang dapatdicapai atas kesehatan fisik dan mental.Caranya dengan mengupayakan agar latar

belakang penentu (underlying determinants)kesehatan diarahkan untuk membuat orang

menjadi sehat. Teknisnya sepertipengurangan tingkat kelahiran, mati dan

kematian anak serta perkembangan anak

yang sehat, melalui perbaikan semua aspek

kesehatan lingkungan perumahan dan

industri. Juga dengan melakukan

pencegahan, pengobatan, dan pengendaliansegala penyakit menular/endemik, dan

penyakit lain terkait pekerjaan, gaya hidupatau tindakan sosial dan budaya

kemasyarakatan.


18/39

BAB III

PELAKSANAAN

3.1 Kewenangan, Kewajiban, dan HakDokter Dalam Pelayanan Kesehatan

1). Kewenangan Dokter

1. Dokter dan dokter gigi yang telahmemiliki Surat Tanda Registrasi dari

Konsil Kedokteran Indonesiaberwenang untuk mewawancarai

pasien, memeriksa fisik dan mental,

menentukan pemeriksaan penunjang

serta menegakkan diagnosis tentang

penyakit yang diderita si pasien ;

2. Dokter dan dokter gigi yang telah

memiliki Surat Tanda Registrasi dari

Konsil Kedokteran Indonesia

berwenang untuk menentukan

penatalaksanaan dan pengobatan

pasien serta melakukan tindakan

kedokteran atau kedokteran gigi;

3. Dokter dan dokter gigi yang telahmemiliki Surat Tanda Registrasi dariKonsil Kedokteran Indonesia

berwenang untuk menulis resep obatdan alat kesehatan serta menulis

surat keterangan dokter atau doktergigi;

4. Dokter dan dokter gigi yang telahmemiliki Surat Tanda Registrasi dari

Konsil Kedokteran Indonesia

berwenang untuk menyimpan obatdan alat kesehatan dalam jumlah dan

jenis yang diijinkan serta meracik

dan menyerahkan obat kepada

pasien bagi yang praktik di daerah

terpencil dan tidak ada apotik;

2). Kewajiban Dokter1. Dokter dan Dokter Gigi dalam

menjalankan pelayanan kesehatan

wajib mematuhi peraturan rumahsakit sesuai hubungan hukum antaradokter tersebut dengan rumah sakit.


19/39

2. Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatan

wajib Memberikan pelayanan medis

sesuai dengan standar profesi dan

standar prosedur operasional sertakebutuhan medis pasien yg sesuaidengan jenis dan strata sarana

pelayanan kesehatan;

3. Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatanwajib merujuk pasien ke dokter

lain/rumah sakit lain yang memilikikeahlian atau kemampuan yang lebih

baik, apabila ia tidak mampu

melakukan suatu pemeriksaan atau

pengobatan;


wajib memberikan kesempatan

kepada pasien agar senantiasa dapatberhubungan dengan keluarga dan

dapat menjalankan ibadah sesuaidengan keyakinanya;

5. Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatanwajib merahasiakan segala sesuatuyang diketahui tentang pasien

(menjaga kerahasiaan pasien)

bahkan setelah pasien meninggal

dunia;


wajib melakukan pertolongandarurat atas dasar perikemanusiaan,kecuali ia yakin ada orang lain yang

bertugas & mampu melaksanakan;

7. Dokter dan Dokter Gigi DalamMenjalankan Pelayanan kesehatanwajib meminta persetujuan pasien

atau keluarganya ketika hendakmelakukan tindakan

kedokteran/kedokteran gigi;

8. Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatanwajib membuat catatan rekam medis

yang baik secara berkesinambungan

berkaitan dengan keadaan pasien;


wajib menambah ilmu pengetahuandan mengikuti perkembangan ilmu

kedokteran/kedokteran gigi;

10.Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatanwajib memenuhi hal-hal yang telah


20/39

disepakati/perjanjian yang telah

dibuatnya;

11.Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatan

wajib Bekerjasama dengan profesidan pihak lain yang terkait secaratimbal balik dalam memberikan

pelayanan kepada pasien;

12.Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatanwajib Dalam melakukan praktik

kedokteran di Indonesia wajibmemiliki surat izin praktik dokter /

dokter gigi;

13.Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatan diIndonesia wajib memiliki surat tanda

registrasi dokter dan surat tanda

registrasi dokter gigi;

14.Dokter atau dokter gigi yangberhalangan menyelenggarakan

praktik kedokteran harus membuatpemberitahuan atau menunjuk

dokter atau dokter gigi pengganti;

15.Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatanwajib menyelenggarakan kendali

mutu dan kendali biaya dalam

memberikan pelayanan kesehatan;

16.Dokter dan dokter gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatan

wajib menjunjung tinggi,menghayati dan mengamalkanSumpah Dokter dan Kode Etik

Kedokteran Indonesia.

3) Hak Dokter

1. Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatanberhak pemperoleh perlindungan hukum

sepanjang melaksanakan Tugas sesuai

dengan standar profesi dan standarprosedur operasional.

2. Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatanberhak memberikan pelayanan medis

menurut standar profesi dan standar

prosedur operasional serta berdasarkan

hak otonomi dan kebutuhan medispasien yg sesuai dengan jenis dan strata

sarana pelayanan kesehatan.

3. Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatanberhak untuk menolak keinginan pasien


21/39

yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan, profesi dan etika.


berhak untuk mengakhiri/menghentikanjasa profesionalnya kepada pasienapabila hubungan dengan pasien sudah

berkembang begitu buruk sehinggakerjasama yang baik tidak mungkin

diteruskan lagi dan wajib menyerahkanpasien kepada dokter lain, kecuali untuk

pasien gawat darurat.


berhak atas 'privacy (berhak menuntutapabila nama baiknya dicemarkan oleh

pasien dengan ucapan atau tindakan

yang melecehkan atau memalukan).

6. Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatanberhak memperoleh informasi yang

lengkap & jujur dari pasien ataukeluarganya.

7. Dokter dan Dokter Gigi dalammenjalankan pelayanan kesehatanberhak atas informasi ataupemberitahuan pertama dalam

menghadapi pasien yang tidak puasterhadap pelayanannya.


berhak untuk diperlakukan adil dan

jujur, baik oleh rumah sakit maupun

oleh pasien.9. Dokter dan Dokter Gigi dalam

menjalankan pelayanan kesehatan

berhak mendapatkan imbalan jasaprofesi yang diberikan berdasarkan

perjanjian dan atau ketentuan/peraturanyang berlaku di rumah sakit.

3.2. Kewajiban dan Hak Pasien DalamPelayanan Medis1) Kewajiban Pasien

1. Pasien dalam pelayanan medisberkewajiban untuk memberikan

informasi yang lengkap dan jujurtentang masalah kesehatannya

kepada dokter yang merawat;

2. Pasien dalam pelayanan medisberkewajiban untuk mematuhinasihat dan petunjuk dokter atau

dokter gigi dan perawat dalampengobatanya;

3. Pasien dalam pelayanan medisberkewajiban untuk mematuhi


22/39

ketentuan/peraturan dan tata-tertib

yang berlaku di sarana layanan

kesehatan;

4. Pasien dalam pelayanan medisberkewajiban untuk emberikanimbalan jasa atas pelayanan yangditerima;

5. Pasien dalam pelayanan medisberkewajiban untuk menyimpan

rahasia pribadi dokter yangdiketahuinya.

2) Hak Pasien

1. Pasien dalam pelayanan medisberhak memperoleh informasi

mengenai tata tertib dan peraturanyang berlaku di rumah sakit.

2. Pasien dalam pelayanan medisberhak untuk mendapatkan

pelayanan medis yang bermutusesuai dengan standar profesi

kedokteran/kedokteran gigi dan

tanpa diskriminasi;

3. Pasien dalam pelayanan medisberhak untuk memperoleh asuhan

keperawatan sesuai dengan standar

profesi keperawatan.

4. Pasien dalam pelayanan medisberhak untuk memilih dokter dan

kelas perawatan sesuai dengan

keinginannya dan sesuai dengan

peraturan yang berlaku di rumahsakit.

5. Pasien dalam pelayanan medisberhak berhak dirawat oleh dokteryang secara bebas menentukan

pendapat klinik dan pendapat etisnyatanpa campur tangan dari pihak luar.

6. Pasien dalam pelayanan medisberhak atas 'second opinion' /

meminta pendapat dokter atau dokter

gigi lain.7. Pasien dalam pelayanan medis

berhak atas privacy dan

kerahasiaan penyakit yang diderita

termasuk data-data medisnya kecuali

apabila ditentukan berbeda menurutperaturan yang berlaku.

8. Pasien dalam pelayanan medisberhak untuk memperoleh informasi

/penjelasan secara lengkap tentang

tindakan medik yg akan dilakukanthd dirinya.

9. Pasien dalam pelayanan medisberhak untuk memberikan


23/39

persetujuan atas tindakan yang akan

dilakukan oleh dokter sehubungan

dengan penyakit yang dideritanya.

10.Pasien dalam pelayanan medisberhak untuk menolak tindakan yanghendak dilakukan terhadap dirinyadan mengakhiri pengobatan serta

perawatan atas tanggung jawabsendiri sesudah memperoleh

informasi yang jelas tentangpenyakitnya.

11.Pasien dalam pelayanan medisberhak didampingi keluarga dan atau

penasehatnya dalam beribad dan

atau masalah lainya (dalam keadaankritis atau menjelang kematian).

12.Pasien dalam pelayanan medisberhak untuk beribadat menurut

agama dan kepercayaannya selama

tidak mengganggu ketertiban danketenangan umum/pasien lainya.

13.Pasien dalam pelayanan medisberhak atas keamanan dan

keselamatan selama dalam

perawatan di rumah sakit.

14.Pasien dalam pelayanan medisberhak untuk mengajukan usul,

saran, perbaikan atas pelayanan

rumah sakit terhadap dirinya.

15.Pasien dalam pelayanan medisberhak menerima atau menolak

bimbingan moril maupun spiritual.

16.Pasien dalam pelayanan medisberhak atas transparansi biaya

pengobatan/tindakan medis yangakan dilakukan terhadap dirinya

(memeriksa dan mendapatkanpenjelasan pembayaran).

17.Pasien dalam pelayanan medisberhak atas akses /'inzage' kepada

rekam medis/ hak atas kandungan

ISI rekam medis miliknya

3.3. Persetujuan Tindakan Kedokteran

Sebagai Pra Tindakan Medis

1) Apakah Persetujuan TindakanKedokteran

Persetujuan Tindakan Kedokteran

adalah persetujuan yang diberikan oleh

pasien atau keluarga terdekat setelah

mendapat penjelasan secara lengkapmengenai tindakan kedokteran atau

kedokteran gigi yang dilakukan terhadappasien.


24/39

2) Informasi apa saja yang harusdiberikan dokter kepada pasien :

a. Diagnosis dan tata cara tindakankedokteran, meliputi : Temuan klinis dari hasil

pemeriksaan medis ing saattersebut;

Diagnosis penyakit; atau dalamhal belum dapat ditegakan maka

sekurang-kurangnya diagnosis

kerja dan diagnosis banding;

Indikasi atau keadaan klinispasien yang membutuhkan

dilakukannya tindakankedokteran;

Prognosis apabila dilakukantindakan dan apabila tidak

dilakukan tindakanb. Tujuan tindakan kedokteran yang

dilakukan, meliputi

Tujuan tindakan kedokteranyang dapat berupa tujuan

preventif, diagnostik, terapeutikataupun rehabilitatif;

Tata cara pelaksanaan tindakanapa yang akan dialami pasienselama dan sesudah tindakan

serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi;

Risiko dan komplikasi yangmungkin terjadi pada masing-

masing alternatif tindakan;

Perluasan tindakan yangmungkin dilakukan untukmengatasi keadaan darurat akibat

resiko dan komplikasi tersebutatau keadaan tak terduga lainnya

c. Alternatif tindakan lain danresikonya;

d. Resiko dan komplikasi yangmungkin terjadi;

Risiko dan komplikasi yang sudahmenjadi pengetahuan umum;

Risiko dan komplikasi yang sangatjarang terjadi atau dampaknyasangat ringan;

Risiko dan komplikasi yang tidakdapat dibayangkan sebelumnya.

e. Prognosis terhadap tindakan yangdilakukan, meliputi :

Prognosis tentang hidup-matinya; Prognosis tentang fungsinya; Prognosis tentang kesembuhan.

f.

Perkiraan pembiayaan.

3) Kapan Persetujuan Tindakan Medis

dilakukan:


25/39

Dalam setiap tindakan kedokteranyang akan dilakukan terhadap

pasien;

Setiap tindakan kedokteran yangmengandung risiko tinggi;

Dalam hal terdapat indikasikemungkinan perluasan tindakan

kedokteran yang tidak terdapatindikasi sebelumnya untuk

menyelamatkan jiwa pasien;

4) Siapa yang berhak memberikanpersetujuan

Pasien yang kompeten ataukeluarga terdekat suami atau isteri, ayah

atau ibu kandung, anak-anak kandung,saudara-saudara kandung atau

pengampunya.

5) Tata Cara Pemberian Persetujuan Semua tindakan kedokteran yang

akan dilakukan terhadap pasien

harus mendapat persetujuan secara

tertulis atau lisan dan diberikansetelah pasien mendapat penjelasanyang diperlukan tentang perlunya

tindakan kedokteran yang dilakukan;

Setiap tindakan kedokteran yangmengandung risiko tinggi harus

memperoleh persetujuan tertulisyang tertuang dalam formulir khusus

yang ditanda tangani oleh yangberhak memberikan persetujuan;

Dalam keadaan gawat darurat untukmenyelamatkan jiwa pasien dan/atau

mencegah kecacatan tidak

diperlukan persetujuan tindakan

kedokteran;

Tindakan penghentian/penundaanbantuan hidup pada seorang pasien

harus mendapat persetujuan keluarga

terdekat pasien setelah mendapat

penjelasan dari tim dokter yangbersangkutan;

Persetujuan tindakan kedokterandapat dibatalkan atau ditarik kembalioleh yang memberi persetujuan

secara tertulis sebelum dimulainya

tindakan.

6) Penolakan Tindakan Kedokteran Penolakan tindakan kedokteran

dapat dilakukan oleh pasien dan ataukeluarga terdekatnya setelah

menerima penjelasan tentang

tindakan kedokteran yang akan

dilakukan. Penolakan tindakan


26/39

kedokteran tersebut dilakukan secara

tertulis;

Akibat penolakan tindakankedokteran menjadi tanggung jawab

pasien;

Penolakan tindakan tindakankedokteran tidak memutuskanhubungan dokter dan pasien.

7) Tanggung Jawab Pelaksanaan tindakan kedokteran

yang telah mendapatkan persetujuan

menjadi tanggung jawab dokter ataudokter gigi yang melakukan tindakan

kedokteran;

Sarana pelayanan kesehatanbertanggung jawab atas pelaksanaanpersetujuan tindakan kedokteran;

Skema Pelaksanaan

Persetujuan Tindakan Medis.

Pasien Dokter

Keterangan :

1. Pasien pergi ke dokter/ rumah sakit;2. Dokter/ rumah sakit memeriksa pasien,

menegakkan diagnosa untuk kemudianmenetapkan terapinya (misalnya : pasien

harus dibedah karena menderitaappendicitis);

3. Dokter memberikan informasi/ penjelasan

tentang :

- Diagnosis dan tata cara tindakanmedis;

- Tujuan tindakan medis yangdilakukan;

- Alternatif tindakan lain dan resikonya;

Informasi

Mempertimbangkan

/memutuskan

SETUJU MENOLAK

Penandatangan

Form persetujuan

Penandatangan

Form penolakan


27/39

- Resiko dan komplikasi yang mungkinterjadi; dan

- Prognosa3.Pasien sesudah mendengar informasi

dokter lalu mempertimbangkan danmemutuskan;4.Jika setuju, menandatangani formulir

konsen murni5.Jika tidak setuju, diminta

menandatangani surat penolakan, jikatidak mau menandatangani beri catatan

medis bahwa pasien menolak walaupun

sebelumnya sudah diberitahukan

informasi.

3.3. Rekam Medik sebagai Dokumen Hukum1) Apa itu Rekam Medis

Rekam Medik adalah berkas yangberisikan catatan dan dokumen tentang

identitas pasien, pemeriksaan. pengobatan,

tindakan dan pelayanan lain yang telah

diberikan kepada pasien (Permenkes. No.

269/ Menkes/Per/III/2008).

2) Apa Saja Isi Rekam Medis

a. Isi rekam medis untuk pasien rawatjalan sekurang-kurangnya memuat :

- Identitas pasien;- Tanggal dan waktu;-

Hasil amnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan rieayatpenyakit;

- Hasil pemeriksaan fisik danpenunjang medik;

- Rencanan penatalaksanaan;- Pengobatan dan/atau tindakan;- Pelayanan lain yang telah diberikan

kepada pasien;

- Untuk pasien kasus gigi dilengkapidengan odontogram klinik dan;

- Persetujuan tindakan bila diperlukan.b. Isi rekam medis untuk pasien rawatinap sekurang-kurangnya memuat :

- Identitas pasien;- Tanggal dan waktu;- Hasil amnesis mencakup sekurang-

kurangnya keluhan dan rieayatpenyakit;


- Diagnosis;- Rencanan penatalaksanaan;- Pengobatan dan/atau tindakan;- Persetujuan tindakan bila

diperlukan;


28/39

- Catatan observasi klinis dan hasilpengobatan;

- Ringkasan pulang;- Nama dan tanda tangan dokter,

dokter gigi atau tenaga kesehatantertentu yang memberikan pelayanankesehatan;

- Pelayanan lain yang dilakukan olehtenaga kesehatan tertentu;

- Untuk pasien kasus gigi dilengkapidengan odontogram klinik dan;

c. Isi rekam medis untuk pasien gawatdarurat sekurang-kurangnya memuat :

- Identitas pasien;- Kondisi saat pasien tiba di saranapelayanan kesehatan;

- Identitas pengantar pasien;- Tanggal dan waktu;- Hasil amnesis mencakup sekurang-

kurangnya keluhan dan riwayatpenyakit;


- Diagnosis- Pengobatan dan/atau tindakan;- Ringkasan kondisi pasien sebelum

meninggalkan pelayanan unit gawatdaurat dan rencana tindak lanjut;

- Nama dan tanda tangan dokter,dokter gigi atau tenaga kesehatan

tertentu yang memberikan pelayanan

kesehatan;

- Sarana transportasi yang digunakanpasien yang akan dipindahkkan ke

sarana pelayanan kesehatan lain;- Pelayanan lain yang telah diberikan

kepada pasien.

3. Tata Cara Penyelenggaraan Rekam

Medis1.Setiap dokter atau dokter gigi dalam

menjalankan praktik kedokteran wajib

membuat rekam medis dengan segera

dan dilengkapi setelah pasien menerima

pelayanan;

2.Pembuatan rekam medis dilaksanakanmelalui pencatatan danpendokumentasian hasil pemeriksaan,pengobatan, tindakan dan pelayanan

lain yang telah diberikan kepada pasien;

3.Setiap pencatatan ke dalam rekammedis harus dibubuhi nama, waktu dan

tanda tangan dokter, dokter gigi atau

tenaga kesehatan tertentu yang

memberikan pelayanan kesehatan

secara langsung.4.Dalam hal terjadi kesalahan dalam

melakukan pencatatan pada rekam

medis dapat dilakukan pembetulan dan


29/39

hanya dapat dilakukan dengan cara

pencoretan tanpa menghilangkan

catatan yang dibetulkan dan dibubuhi

paraf dokter, dokter gigi atau tenaga

kesehatan yang bersangkutan.5.Dokter dan dokter gigi dan atau tenagakesehatan tertentu bertanggung jawab

atas catatan dan/atau dokumen yangdibuat pada rekam medis;

6.Sarana pelayanan kesehatan wajibmenyediakan fasilitas yang diperlukan

dalam rangka penyelenggaraan rekam

medis.

4. Penyimpanan, Pemusnahan dan

Kerahasiaan Rekam Medis1. Rekam medis pasien rawat inap di

rumah sakit wajib disimpansekurang-kurangnya untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung daritanggal terakhir pasien berobat atau

dipulangkan dan setelah batas waktuterlampaui rekam medis dapat

dimusnahkan kecuali ringkasan

pulang dan persetujuan tindakan

medis;

2. Ringkasan pulang dan persetujuantindakan medis harus disimpanuntuk jangka waktu 10 (sepuluh)

tahun terhitung dari tanggal

dibuatnya ringkasan tersebut;

3. Penyimpanan rekam medis danringkasan pulang dilaksanakan oleh

petugas yang ditunjuk oleh pimpinansarana pelayanan kesehatan.4. Rekam medis pada sarana kesehatan

non rumah sakit wajib disimpanuntuk jangka waktu 2 (dua) tahun

terhitung dari tanggal terakhir pasienberobat dan setelah itu dapat

dimusnahkan.

5. Informasi tentang identitas,diagnosis, riwayat penyakit, riwayat

pemeriksaan dan riwayat pengobatan

pasien harus dijaga kerahasiaannyaoleh dokter, dokter gigi, tenaga

kesehatan tertentu, petugaspengelola dan pimpinan sarana

pelayanan kesehatan;6. Informasi tentang identitas,

diagnosis, riwayat penyakit, riwayatpemeriksaan dan riwayat pengobatan

dapat dibuka dengan permintaan

secara tertulis kepada pimpinan

sarana pelayanan kesehatan, dalam

hal :a. untuk kepentingan kesehatan

pasien;


30/39

b. memenuhi permintaan aparaturpenegak hukum dalam rangka

penegakan hukum atas

permintaan pengadilan;

c.

Permintaan dan atau persetujuanpasien sendiri;d. Permintaan institusi/ lembaga

berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;

e. Untuk kepentingan penelitian,pendidikan dan audit medis

sepanjang tidak menyebutkan

identitas pasien;

7. Penjelasan isi rekam medis hanyaboleh dilakukan oleh dokter atau

dokter gigi yang merawat pasiendengan izin tertulis pasien atau

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

8. Pimpinan sarana pelayanankesehatan dapat menjelaskan isi

rekam medis secara tertulis ataulangsung kepada pemohon tanpa izin

pasien berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

5. Kepemilikan, Pemanfaatan danTanggung Jawab dalam Pelaksanaan

Rekam Medis.

1. Berkas rekam medis milik saranapelayanan kesehatan;

2. Isi rekam medis dalam bentukringkasan rekam medis merupakan

milik pasien;

Gambar :

3. Ringkasan rekam medis dapatdiberikan, dicatat atau dicopy oleh

pasien atau orang yang diberi kuasaatau atas persetujuan tertulis pasien

atau keluarga pasien yang berhakuntuk itu;

Gambar :

MILIK SAYA


31/39

3.5. Perbedaan antara Kecelakaan Medis,Resiko Medis, Kesalahan Medis dan

Kelalaian Medis

1) Kecelakaan Medis (Medical

Misadventure)

Kecelakaan Medis merupakan

suatu keadaan yang tidak terduga,

tindakan yang tidak disengaja (OxfordIllustrated Dictionary; 1975) sehingga

mengakibatkan kerugian bagi pasien.Kecelakaan medis sangat berbeda dengan

kelalaian medis, kalau kelalaian medisperbuatan yang dilakukan dapat

dipersalahkan sedangkan kecelakaanmedis tidak dapat dipersalahkan, asalkan

kecelakaan medis tersebut merupakan

kecelakaan murni dan dilakukan tidak

dengan disengaja. Tegasnya dalam

kecelakaan medis mengandung tiga unsur

yaitu tidak dapat dipersalahkan(verwijtbaarheid) , tidak dapat dicegah

(vermijdbaarheid) , dan terjadinya tidak

dapat diduga sebelumnya(voorzienbaarheid).

2) Resiko Medis (Medical Risk)Resiko Medis adalah resiko yang

timbul sebagai akibat dari proses tindakanmedis yang dilakukan kepada pasien.

Apabila dalam praktek, dokter sudah

melakukan tindakan medis secara hati-hati

dan teliti menurut standart profesi medis

maka dokter yang bersangkutan tidak

dapat dipersalahkan. Resiko yang dapatditerima sebagai resiko medis adalah

sebagai berikut :a. Risiko yang derajat probabilitas dan

keparahannya cukup kecil, dapatdiantisipasi, diperhitungkan atau dapat

dikendalikan, misalnya efek sampingobat, perdarahan dan infeksi pada

pembedahan, dan lain-lain.

b. Risiko yang derajat probabilitas dan

keparahannya besar pada keadaan

tertentu, yaitu apabila tindakan medisyang berisiko tersebut harus dilakukankarena merupakan satu-satunya cara

yang harus ditempuh (the only way),


32/39

terutama dalam keadaan gawat

darurat.

3) Kesalahan Medis (Medical Mistake)Kesalahan Medis adalah

Kesalahan yang terjadi dalam prosesasuhan medis yang mengakibatkan atau

berpotensi mengakibatkan cedera padapasien. Kesalahan termasuk gagal

melaksanakan sepenuhnya suatu rencanaatau menggunakan rencana yang salah

untuk mencapai tujuannya. Dapat sebagai

akibat melaksanakan suatu tindakan

(commission) atau tidak mengambil

tindakan yang seharusnya diambil

(omission).

4) Kelalaian Medis (Medical Negligence)Kelalaian adalah kegagalan

seorang dokter untuk bersikap hati-hatiyang umumnya seorang dokter lain pada

keadaan wajar dan berhati-hati akanmelakukan di dalam keadaan tersebut

sehingga menimbulkan kerugian bagi

pasien.

Untuk menentukan adanya

kelalaian dokter harus terpenuhi unsur 4-D, yaitu : apakah dokter dan dokter gigimenjalankan sesuai tugasnya (duty),

apakah ada penyimpangan terhadap

tugasnya (derelictionof duty), apakah ada

kerugian (damage), dan apakah ada

hubungan sebab-akibat antara tindakan

dan kerugian yang ditimbulkan (directcaution)

3.6. Malpraktik Medis dan Penyelesaiaannya1) Apakah Malpraktik Medik

Malpraktik medik adalahkegagalan dokter untuk memenuhi standar

pengobatan dan perawatan terhadap

pasien atau adanya kekurangan

keterampilan atau kelalaian dalam

pengobatan dan perawatan yang

menimbulkan cedera pada pasien.

2) Bagaimana Penyelesaian Kasus

Malpraktik Medis

Penyelesaian kasus malpraktikmedik dapat dilakukan melalui dua jalur

yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi(mediasi), dalam jalur litigasi pihak yang

dirugikan dapat menempuh upaya hukum

pidana maupun perdata, sedangkan dalam

jalur non litigasi pihak yang dirugikan

dapat menempuh upaya konsiliasi,negosiasi, mediasi ataupun upayapenyelesaian sengketa lainnya yang

dipilih oleh pihak yang berperkara. UU


33/39

No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran menyatakan bahwa

penyelesaian sengketa medis antara pasien

dan dokter diputuskan oleh MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia (MKDKI) namun upayatersebut tidak secara serta merta

merelatifkan upaya dari pihak yangdirugikan untuk melakukan upaya hukum

pidana atau perdata.Dalam hal tuntutan hukum tersebut

diajukan melalui proses hukum pidana,

maka pasien cukup melaporkannya

kepada penyidik dengan menunjukkan

bukti-bukti permulaan atau alasan-

alasannya. Selanjutnya penyidiklah yangakan melakukan penyidikan dengan

melakukan tindakan-tindakan kepolisian,seperti pemeriksaan para saksi dan

tersangka, pemeriksaan dokumen (rekammedis di satu sisi, standar dan petunjuk di

sisi lainnya), serta pemeriksaan saksi ahli.Visum et repertum mungkin saja

dibutuhkan penyidik. Berkas hasil

pemeriksaan penyidik disampaikan

kepada jaksa penuntut umum untuk dapat

disusun tuntutannya. Dalam hal penyidiktidak menemukan bukti yang cukup makaakan dipikirkan untuk diterbitkannya SP3

atau penghentian penyidikan.

Sedangkan dalam hal gugatan

secara perdata, pihak yang dirugikan

cukup mengajukan gugatan di wilayah

pengadilan negeri tergugat. Dalam prosespengadilan umumnya ingin dicapai suatu

putusan tentang kebenaran suatu gugatanberdasarkan bukti-bukti yang sah (right-

based) dan kemudian putusan tentangjumlah uang ganti rugi yang "layak"

dibayar oleh tergugat kepada penggugat.Dalam menentukan putusan benar-

salahnya suatu perbuatan, hakim akan

membandingkan perbuatan yang

dilakukan dengan suatu norma tertentu,

standar, ataupun suatu kepatutan tertentu,

sedangkan dalam memutus besarnya gantirugi hakim akan mempertimbangkan

kedudukan sosial-ekonomi kedua pihak(pasal 1370-1371 KUH Perdata).

Apabila dipilih proses di luarpengadilan (Alternative Dispute

Resolution), maka kedua pihak berupayauntuk mencari kesepakatan tentang

penyelesaian sengketa (mufakat).

Permufakatan tersebut dapat dicapai

dengan pembicaraan kedua belah pihak

secara langsung (konsiliasi ataunegosiasi), ataupun melalui fasilitasi,mediasi, dan arbitrase, atau cara-cara

kombinasi. Fasilitator dan mediator tidak


34/39

membuat putusan, sedangkan arbitrator

dapat membuat putusan yang harus

dipatuhi kedua pihak. Dalam proses

mufakat ini diupayakan mencari carapenyelesaian yang cenderung berdasarkan

pemahaman kepentingan kedua pihak(interest-based, win-win solution), dan

bukan right-based. Hakim pengadilanperdata umumnya menawarkan

perdamaian sebelum dimulainyapersidangan, bahkan akhir-akhir ini hakim

memfasilitasi dilakukannya mediasi oleh

mediator tertentu.

Adapun skema penyelesaian kasus

malpraktek sebagai berikut :

Pasien Rumah Sakit PerawatanBAB IV

PENUTUP

Cacat/ meninggal;

diduga malpraktik medik

Mediasi;bertemu dengan dokter atau

Komite Hukum/ Medik RS

Tidak Puas

MKDKI Upaya

Hukum

ADR; Melalui

BANI

Pidana Perdata

Bantuan Pihak Ketiga;Pengacara, LBH

Puas

Selesai

Lapor ke

PolisiGugatan ke

Pengadilan


35/39

Demikian buku pedoman Hak Asasi Manusia

bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah

Malpraktek Kedokteran ini dibuat bagi dokter dan

pasien dalam menjalankan hak dan kewajiban

dalam pelayanan Medis serta dalam rangka

perlindungan, pemajuan, penegakan danpenghormatan hak asasi manusia.

Buku ini diharapkan dapat berguna dan

bermanfaat bagi Dokter dan Pasien dalam

mencegah malpraktek kedokteran maupun dalam

kerangka peningkatan pelayanan profesi medis dan

perlindungan HAM Pasien.

SUSUNAN TIM BUKU PEDOMAN

HAK ASASI MANUSIA

BAGI PASIEN DAN DOKTER UNTUK

MENCEGAH MALPRAKTEK

1. Prof. Dr. Hafid Abbas (Pengarah).2.L.S. Allagan (Penanggung Jawab)3.Yuri Parmiono, SH, MM (Ketua).4.Sujatmiko, SH, M.Si (Sekretaris).5.Prof. Dr. Agus Purwadianto, Sp.F,SH,MSi

( Nara Sumber )

6.Sriyana,SH,LLM,DFM ( Nara Sumber )7.Moch Sentot, SH. ( Nara Sumber )8.Dr.Doris Simorangkir ( Anggota )9.Drg. Dessy Aries Santy, Msi ( Anggota )10.Dra. Yati Nurhayati Rusli, MSi ( Anggota )

11. Erni Nurheyanti MT, SH. ( Anggota )

12. Maryati, SPd. ( Anggota )

13. Ellya Rebuani, SH. ( Anggota )

14. Norma Doryana, SH. ( Anggota )

DAFTAR PUSTAKA


36/39

BUKU-BUKU

Achadiat, Crisdiono. Dinamika Etika dan HukumKedokteran Dalam Tantangan Jaman.

Jakarta : EGC, 2006.

Ameln, Fred. Kapita Selekta Hukum Kedokteran.Jakarta : Grafikatama Jaya, 1991.

Amir, Amri. Bunga Rampai Hukum Kesehatan.

Jakarta : Widya Medika, 1997.

Anonim.Himpunan Etika Profesi Berbagai KodeEtik Asosiasi di Indonesia. Yogyakarta :

Pustaka Yudistira, 2006

Arinanto, Satya. Hak Asasi Manusia DalamTransisi Politik di Indonesia. Jakarta : Pusat

Studi Hukum Tata Negara UniversitasIndonesia, 2003.

Azwar, Bahar. Buku Pintar Sang Dokter. Bekasi :

Kesaint Blanc, 2002.

Donnelly, Jack. Konsep Mengenai Hak-Hak Asasi

Manusia. Dalam Fransc Ceufin. Hak-HakAsasi Manusia Pendasaran Dalam Filsafat

Hukum dan Filsafat Politik. Penerbit

Ledalero : Maumere, 2004.

Feinberg, Joel. Hak Asasi Manusi. Dalam Fransc

Ceufin. Hak-Hak Asasi Manusia

Pendasaran Dalam Filsafat Hukum dan

Filsafat Politik. Penerbit Ledalero :

Maumere, 2004.

Fuady, Munir. Sumpah Hipprocrates (AspekHukum Malpraktek Dokter). Jakarta : Citra

Aditya Bakti, 2005.

Fleiner, Thomas. What Are Human Rights.

Melbourne : The Federation Press, 1999.

Gosita, Arief. Masalah Korban Kejahatan

(Kumpulan Karangan). Jakarta : PT.Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia,

2004.

Guwandi. Hukum Medik (Medical Law). Jakarta :Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,

2004.

______.Medical Error dan Hukum Medis. Jakarta :

Balai Penerbit Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia, 2005.

Haryanto, Ignatius dkk. Kovenan InternasionalHak-Hak Sipil dan Politik Panduan Bagi

Jurnalis. Jakarta : Lembaga Studi Pers dan

Pembangunan dan Asia Foundation, 2000.


37/39

Isfandyarie, Anny. Malpraktek Dan Resiko MedikDalam Kajian Hukum Pidana. Jakarta :

Pustaka Publisher, 2005.

_____________. Tanggung Jawab Hukum danSanksi Bagi Dokter (Buku I). Malang :

Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

______________dan Afandi, Fachrizal. Tanggung

Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter

(Buku II). Malang : Prestasi Pustaka

Publisher, 2006.

Johan Nasution, Bahder. Hukum Kesehatan

Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta :Rineka Cipta, 2005.

Kaligis, OC. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi

Tersangka, Terdakwa dan Terpidana.Bandung : Alumni, 2006

Kasim, Ifdhal dan Johanes da Masenus Arus (ed).

Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Esei-Esei Pilihan (buku 2). Jakarta :

Elsam, 2001.

Koeswadji, Hermin Hadiati. Hukum Kedokteran(Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam

Mana Dokter Sebagai Salah satu Pihak.

Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1998.

Komalawati, D. Veronica.Hukum dan Etika DalamPraktek Kedokteran. Jakarta : Pustaka Sinar

Harapan, 1989

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara PerdataIndonesia (Edisi ketujuh). Yogyakarta:

Liberty, 2002_________________. Mengenal Hukum Suatu

Pengantar. Yogyakarta : Liberty, 2003.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor YangMempengaruhi Penegakan Hukum (Cet

Kelima). Jakarta : PT. Grafindo Persada,2004.

Soewono, Hendrojono. Perlindungan Hak-Hak

Pasien Dalam Transaksi Terapeutik Suatu

Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

Tentang Praktek Kedokteran. Srikandi :

Surabaya, 2006.

Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum.

Jakarta : PT. Grafindo, 1996.

Suprapti, Ratna. Etika Kedokteran Indonesia.

Yayasan Bina Pustaka : Jakarta, 2001


38/39

Supriadi, Wila Chandrawila. Hukum Kedokteran.

Bandung : Mandar Maju, 2001.

Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia.Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Hasil Penelitian

Adi Nugroho, Harimurti dan Aditya Poetry. Jalan

Tengah Penyelesaian Kasus Dugaan

Malpraktek Medis Antara MKDKI dan

Peradilan Umum. Jakarta : LIPI, 2005.

Meila, Witri Budi Utama. Perlindungan Saksi dan

Korban di Indonesia ditinjau dari PerspektifHAM. Tesis Program Pascasarjana FakultasHukum Universitas Indonesia. Jakarta,

2006.

Pardemean, Charlie. Pertanggung Jawaban PidanaProfesi Dokter Dalam Kasus Malpraktek

Telaah Terhadap Undang-Undang Nomor

29 Tahun 2004 Tentang Praktek

Kedokteran. Program Pasca SarjanaFakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jakarta, 2006.

Jurnal

R, Soeharto. Hubungan Dokter-Pasien dan

Informed Consent Suatu Kajian Menurut

Hukum Perdata. Jurnal Masalah-Masalah

Hukum. No. 10. Fakultas HukumUniversitas Diponogoro. Semarang, 1993.

Makalah

Dedi Afandi dan Djaja Surya Admaja. Tata

Laksana Persetujuan Tindakan Medis

(PTM)/Informed Consent di Rumah Sakit

dan Aspek Medikolegalnya. Makalah,

Simposium Sehari Tentang Trilogi Rahasia

Kedokteran, Malpraktek dan Peran

Asuransi. Jakarta : Hotel Borobudur, 2004.

Djaja Surya Admadja. Malpraktek Medis,

Pembuktian dan Pencegahannya,Makalah, Simposium Sehari Tentang

Trilogi Rahasia Kedokteran. Malpraktekdan Peran Asuransi, Jakarta : Hotel

Borobudur, 2004.

Internet


39/39

Anonim. Perkembangan Rumah sakit dan Komite

Etik Dalam Upaya Mencegah Krisis

Malpraktek. www.waspadaonline.com, 2006.

______. MKDKI berwenang Tangani Kasus

Malpraktek. www.tempointeraktif.com, 2005.

Ardianingtyas dan Tambubolon, M. Charles.Kesalahan Diagnosis Dokter Tergolong

Malpraktek atau Kelalaian Medik-Kah.www.hukumonline.com

Simanjuntak Josmar. Undang-Undang Nomor 29Tahun 2004, Peringatan Bagi Dokter Agar

Lebih Berhati-Hati.www.sibononline.com .

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 TentangPengesahan Kovenan Internasional Hak-

Hak Ekonomi Sosial dan Budaya


Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 TentangPaktek Kedokteran


Hak Asasi Manusia


Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996

Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun

1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Documents

Mal Prak Tek