8
MAKNA LEMBAGA NEGARA MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA

MAKNA LEMBAGA NEGARA

  • Upload
    lance

  • View
    381

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MAKNA LEMBAGA NEGARA. MATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA. Sub Pokok Bahasan. Istilah Pengertian lembaga negara; dan III. Jenis dan Macam lembaga negara. I . Istilah. Jabatan-jabatan Kenegaraan; - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

MAKNA LEMBAGA NEGARAMATA KULIAH HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Sub Pokok Bahasan

I. Istilah II. Pengertian lembaga negara;

danIII. Jenis dan Macam lembaga

negara.

I. Istilah Jabatan-jabatan Kenegaraan;Alat-alat Perlengkapan Negara; UUD RIS

1949 (Bab III) dan UUDS 1950 (Pasal 44)Badan Kenegaraan (BPK); Aturan Peralihan

ayat ...Lembaga-lembaga Negara; →TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 ttg

Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum

Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi→ TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966 ttg Penyusunan

Panitia ad hoc

II. Pengertian lembaga negara

a. Fungsi negara: CF. Strong: menjalankan

kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif;

Sri Soemantri dari Steenbek: Materi Muatan Konstitusi;

a. Fungsi pemerintahan secara aktual/dasar pengaturan

III. Jenis dan Macam lembaga negara

a. Main state’s organ: Trias Politica, MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK.

b. AuxiIary state’s organ: pembagian kekuasaan secara

horizontal.Pasal 24C: dibentuk oleh UUD dan

selain UUDPendekatan Putusan MK Perkara No.

005/PUU-I/2003 ttg Pengujian UUPenyiaran oleh KPI

a. “L” dan “N” besar;b. “l” dan “n” kecil: karena dibiayai APBN

Klasifikasi lembaga negara

Sumber: diskusi dengan Prof. Bagir Manan

TNI/POLRI

dewan pertimbanga

n

kementerian negara

badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman

KY

UUD 1945

kpu bank sentra

l

DPR DPDMPR

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BPK MA MKPresiden

PUSAT

DAERAH

Lingkungan Peradilan TUN

Lingkungan Peradilan Militer

Lingkungan Peradilan Agama

Lingkungan Peradilan Umum

Perwakilan BPK

Provinsi

Pemerintahan Daerah Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

DPRDBupati/

Walikota

5