BAB IPENDAHULUAN1. LATAR BELAKANGHutang-piutang merupakan salah satu permasalahan yang layak dijadikan bahan kajian. Hutang-piutang merupakan persoalan fikih yang membahas permasalahan muamalat. Di dalam Al-Quran, ayat yang menerangkan permasalahan ini menjadi ayat yang terpanjang sekaligus bagian terpenting, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282.Demikian pentingnya masalah hutang-piutang ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggan menshalatkan jenazah orang yang berhutang. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan, maka beliau bersabda, Shalatkanlah teman kalian, karena sesungguhnya dia memiliki utang. Dalam riwayat lain disebutkan, Apakah teman kalian ini memiliki utang? Mereka menjawab, Ya, dua dinar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mundur seraya bersabda, Shalatkanlah teman kalian! Lalu Abu Qatadah berkata, Utangnya menjadi tanggunganku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Penuhilah (janjimu)! Lalu beliau kemudian menyalatkannya.(HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, shahih). Oleh karena itu, dalam makalah ini, sengaja kami bahas mengenai tata cara utang - piutang yang benar. 2. RUMUSAN MASALAH Apa pengertian hutang piutang? Bagaimana penyelesaian utang-piutang menurut al-quran dan al-hadis? Bagaimana penyelesaian utang-piutang berdasarkan empat mazhab? Bagaimana penyelesaian utang-piutang lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa DSN?3. TUJUAN MASALAH Menjelaskan pengertian utang piutang. Menjelaskan tentang penyelesaian utang-piutang menurut al-quran dan al-hadis. Menjelaskan tentang penyelesaian utang-piutang berdasarkan empat mazhab. Menjelaskan tentang penyelesaian utang-piutang lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa DSN.BAB IIKONSEP ISLAM MENGENAI PENYELESAIAN UTANG - PIUTANG

A. UTANG-PIUTANG DALAM BERMUAMALAH SUDAH TERJADI SEJAK DULU KALASejak dulu kala utang piutang sudah terjadi dan sudah ada pengaturannya dalam al-quran dan hadis. Rukun dan syarat utang piutang menurut QS. Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283 yaitu: Adanya para pihak (penjual dan pembeli) Harus tertulis Dibacakan oleh yang berhutang Jika yang berhutang tidak cakap (onbekwaam) dibacakan oleh wali Adanya saksi 2 orang laki-laki Jika tidak ada saksi 2 orang laki, maka saksi terdiri dari 1 orang laki dan satu orang perempuan. Adanya jumlah uang yang pasti Adanya jangka waktu pembayaran utang Adanya barang tanggungan/jaminan.Menurut ahli hukum islam kontemporer rukun yang membentuk akad ada 4 yaitu: Para pihak yang membuat akad Pernyataan kehendak para pihak Objek akad Tujuan akad.Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra., ia berkata: nabi saw. Mempunyai tanggungan utang kepadaku kemudian beliau membayar dan melebihkannya kepadaku. Beliau lalu berkata kepadaku sholat sunatlah 2 rakaat . Simpulan dari hadis tersebut juga terdapat dalam fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000 yang menegaskan bahwa nasabah al-qard dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dalam praktik perbankan syariah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah kepada nasabah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.B. PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG MENURUT QURAN1. Debitur wajib melunasi utangBerdasarkan QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya hai orang orang yang beriman , penuhilah akad akad itu maka para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian. Kaidah tersebut identik dengan ketentuan pasal 1338 dan pasal 1339 KUH Perdata yang mengatur tentang akibat suatu persetujuan, dimana para pihak wajib memenuhi perkataan yang dibuatnya.

Pasal 1338Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan , kebiasaan atau undang-undang .

2. Restrukturisasi utang dan hapus tagih sisa utang.Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 280 pelaksanaan /prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah dilakukan melalui 3 tahap yaitu: Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan Menyedekahkan sebagian utang debitur Menyedekahkan seluruh utang debitur3. Eksekusi agunan utangMelakukan eksekusi terhadap jaminan utang dan menyedekahkan sisa piutang merupakan second way out oleh kreditur apabila first way out tidak berhasil untuk melunasi utang tersebut.

C. PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG BERDASARKAN HADIS1. Debitur wajib melunasi utang.Riwayat Abu hurairah ra. Ia berkata : seorang lelaki mempunyai piutang kepada Rosulullah saw., lalu ditagihnya dengan cara kasar. Karena itu para sahabat tidak senang terhadap orang itu. Maka bersabdalah Nabi saw: Orang yang berpiutang berhak menagih. Belikan dia seekor unta muda, kemudian berikanlah kepadanya! Kata para sahabat, tidak ada unta muda , ya Rasullullah. Yang ada unta dewasa dan lebih bagus daripada untanya. Sabda beliau : belilah! Kemudian berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik membayar utang.2. Restrukturisasi utang.Dari Hudzaifah ra. Katanya, Rasulullah saw bersabda: beberapa orang malaikat bertemu dengan roh seseorang yang sebelum kamu, lalu mereka berkata, kebajikan apakah yang pernah anda lakukan? jawab orang (roh) itu ,tidak ada! kata para malaikat, cobalah anda ingat-ingat! jawab orang itu, memang, aku pernah memberi piutang kepada orang banyak, lalu kuperintahkan kepada pegawai-pegawaiku supaya memberi tangguh kepada orang-orang yang kesukaran,serta memberi kelonggaran kepada orang-orang yang berkecukupan. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, beri kelapangan pula dia!3. Pengalihan piutangAbu Hurairah ra. (riwayat bukhori) Rosulullah saw bersabda: Menunda nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan utangnya kepada pihak yang mampu terimalah.4. PenjaminanPemberian jaminan adalah bentuk-bentuk penguat bagi pembayaran utang debitur. Imam tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda Penjamin adalah pembayar hutang. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)5. PailitDari Abu Hurairah ra, katanya: Rosulullah saw bersabda: Barang siapa yang menemukan harta bendanya pada seseorang atau beberapa orang yang jatuh bangkrut, ia lebih berhak atas benda itu dari orang lain.Kepailitan dan penundaan pembayaran utang yang menegaskan bahwa dibitur demi hak-haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal pernyataan pailit diucapkan diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) UU No. 37.

D. PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG BERDASARKAN EMPAT MAZHAB1. Utang (qard) menurut mazhab MalikiMazhab Maliki berpendapat bahwa qard dalam istilah ilmu fiqh berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara tidak halal, (dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya sama dengan barang yang diterima.Menurut Imam Maliki ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan qard yaitu: Semua jenis barang yang sah dijual salam sah diutangkan Pihak yang mengutangkan haram menerima hadiah dari pengutang Penyelesaian utang menurut mazhab maliki yaitu dengan batas waktu dan tanpa batas waktu2. Utang qard menurut mazhab HanafiQard adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan qard menurut Imam Hanafi yaitu: Utang harus diganti dengan barang-barang yang sama. Penerima utang yang boleh diwakilkan Seseorang dimakhruhkan berutang untuk memperoleh manfaat. Pemberian utang tidak boleh terhadap anak kecil atau orang dalam perwalian.3. Utang qard menutut mazhab ShafiiQard adalah menyerahkan sesuatu untuk dikembalikan lagi dengan sesuatu yang sama. Beberapa ketentuan berkaitan dengan qard menurut mazhab Shafii yaitu: Rukunnya sama dengan rukun jual - beli Yang mengutangkan disyaratkan orang yang layak bederma Sesuatu yang diutangkan haruslah sesuatu yang sah diakad salam. Qard rusak bilamana yang mengutangkan mengambil manfaat tambahan.Syarat dalam utang ada tiga macam yaitu: Syarat mengambil manfaat untuk yang mengutangkan. Dalam hal ini qard tadi rusak dan merusak akad. Syarat mengambil manfaat untuk yang berhutang. Syarat dalam bentuk jaminan, seperti meminta barang gadai atau seorang penjamin.4. Utang qard menurut mazhab HanbaliQard adalah menyerahkan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai gantinya. Beberapa ketentuan berkaitan dengan qard menurut Hanbali yaitu: Semua barang yang diboleh dijual boleh diutangkan. Kadar barang yang diutangkan harus jelas Yang mengutangkan harus orang yang pantas bederma Akad qard harus dilangsungkan serah terima Pengutang harus mengembalikan barang yang sama Tidak boleh mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkan manfaat tambahan bagi yang mengutangkan.

E. PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL1. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2001 tentang Al-QardDalam pertimbangan konsiderans yang menjadi latar belakang diterbitkannya fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IX/2001 tanggal 9 April 2001 tentang al-qard antara lain dinyatakan bahwa lembaga keuangan syariah disamping lembaga komersial juga harus dapat berperan sebagai lembaga keuangan social, antara lain dengan menyalurkan dana melalui prinsip al-qard.Secara garis besar fatwa DSN tentang al-qard memiliki 4 bagian yaitu:a) Ketentuan umum al-qard Al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan Nasabah al-qard wajib menngembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan pada nasabah LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan /sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati telah memastikan ketidakmampuannya maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibanya.b) Sanksi Dalam hal nasabah tidak menunjukan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibanya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.c) Sumber dana Bagian modal LKS Keuntungan LKS yang disisihkan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran pada infaknya kepada LKSd) Penyelesaian perselisihanJika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbritase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah. Fasilitas berdasarkan prinsip Qard diberikan bersamaan dengan Pinjaman berdasarkan prinsip murabahah dalam satu akad akan menjadi akad al-qard wal murabahah atau multiakad. Dan pada dasarnya multiakad itu haram karena: Multiakad dilarang karena nash agama Multiakad sebagai hilah ribawi Multiakad menyebabkan jatuhnya pada riba Multiakad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya bertolak belakang atau berlawanan.

2. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang hawalahPertimbangan dikeluarkannya fatwa DSN No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang hawalah adalah bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar hutang hutangnya secara langsung karena itu ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain yang dalam hukum islam disebut hawalah. Hawalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang pada pihak lain yang wajib membayarnya.Secara garis besar fatwa DSN tentang hawalah yaitu ketentuan umum dan tentang penyelesaian perselisihan dengan rincian sebagai berikut:a. Ketentuan umum dalam hawalah Rukun hawalah adalah muhil yaitu: yakni orang yang berhutang sekaligus berpiutang Pernyataan ijab dan Kabul dari para pihak. Akad dituangkan secara tertulis Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akadb. Penyelesaian perselisihanDalam pasal 1413 dalam kitab Undang-undang perdata ada 3 macam jalan dalam melaksanakan pembauran utang: Apabila seseorang yang berhutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya Apabila seseorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang yang berhutang lama Sebagai akibat persetujuan baru seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama.3. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sangsi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.Latar belakang pertimbangan DSN mengeluarkan fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 adalah bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip jual - beli maupun akad lain yang pembayarannya dilakukan melalui angsuran. Secara garis besar fatwa ini dibagi menjadi 2bagian yaitu:a. Ketentuan umum Sangsi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenekan LKS kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Nasabah yang belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sangsi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran boleh dikenakan sangsi. Sangsi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana social.b. Penyelesaian perselisihanJika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbritase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah.

4. Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utangDalam pertimbangan fatwa DSN No.31/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang pengalihan utang, salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Secara garis besar fatwa ini terdiri dari 3 bagian yaitu:a. Ketentuan umum Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah. Al-qard adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit kepada LKK untuk pembelian asset yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS. Asset adalah asset nasabah yang dibeli melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.b. Ketentuan akadAlternative 1 LKS memberikan qard kepada nasabah Nasabah menjual asset yang dimaksud angka 1 kepada LKS LKS menjual secara murabahah asset yang telah menjadi milknya kepada nasabah dengan pembayaran yang dicicil. Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qard dan fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang.Alternative II LKS membeli sebagian asset nasabah dengan seizin LKK Bagian asset yang dibeli oleh LKS LKS menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara dicicil. fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah berlaku dalam pelaksanaan pembiayaan pengalihan utang.Alternative III Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas asset, nasabah dapat melakukan akad ijarah dengan LKS. LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard. Akad ijarah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan Besar imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.Alternative IV LKS memberikan qard pada nasabah. Nasabah menjual asset kepad LKS. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya kapada nasabah dengan akad ijarah. c. Penyelesaian perselisihan Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbritase syariahn setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah.Dasar hukum diterbitkan fatwa DSN tentang pengalihan utang adalah QS. Al-Maidah ayat 1 dan 2, QS. Al-Isra ayat 34, QS. Al-Baqarah ayat 275, hadis-hadis nabi dan kaidah kaidah fikih.5. Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutangDalam pertimbangan fatwa DSN-MUI tentang anjak piutang dijelaskan latar belakang peristiwa tersebut bahwa salah satu kegiatan usaha yang diperlukan masyarakat adalah kegiatan pembelian jangka piutang dagang jangka penjek atau yang biasa disebut anjak piutang.Dasar hukum yang diterbitkan dari fatwa ini adalah QS. An-Nisa ayat 29, QS. Al-Maidah ayat 5, QS. Al-Kahfi ayat 29, QS. Al-Baqarah ayat 283, QS. Yusuf ayat 55, QS. Al-Qasas ayat 26. QS. An-Nisa ayat 58, hadis-hadis nabi dan kaidah2 fikih.Secara garis besar fatwa ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu:a. Ketentuan umum Anjak piutang secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah.b. Ketentuan akad Akad yang digunakan dalam anjak piutang adalah wakalah bil ujrah Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemidian menagih kepada pihak yang berhutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berhutangyang ditunjuk oleh pihak yang berhutang untuk membayar. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Atas jasanya melakukan penaghan utang pihak yang ditunjukmenjadi wakil dapat memperoleh ujrah/fee Besar ujrah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Pembayran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai dengan kesepakatan dalam akad Antara akad wakalah bil ujrah dan akad Qard tidak diperbolehkan adanya keterkaitan.c. Penyelesaian penyelesaianJika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbritase syariahn setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah.6. Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/tentang qard dengan menggunakan dana nasabah.Dalam pertimbangan fri yang fatwa DSN-MUI tentang qard dengan menggunakan dana nasabah, disebutkan latar belakang dari fatwa ini adalah bahwa dalam merespon kebutuhan nasabah, LKS terutama perbankan syariah, memerlukan produk yang berakad qard sebagai sarana atau kelengkapan terhadap transaksi lain seperti produk rahn, produk pembiayaan pengurusan haji Lembaga keuangan syariah, produk anjak piutang syariah dll.Dasar hukum dari fatwa ini adalah QS. An-Nisa ayat 29, QS. Al-Maidah ayat 1dan2 , QS. Al-Baqarah ayat 283, beberapa hadis nabi, qiyas, ijmak, dan kaidah-kaidah fikih. Secara garis besar akad ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu:a. Ketentuan umum Qard adalah suatu akad penyaluran dana oleh LKS kepda nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepaada LKS pada waktu yang telah disepakati. Dana nasabah adalah dana yang diserahkan oleh nasabah dalam bentuk giro, tabungan, atau deposito dengan menggunakan akad waiah atau mudharabah.b. Ketentuan penyaluran dana qard dengan dengan dana nasabah Akad qard yang berdiri sendiri untuk tujuan social semata dan akad qard yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad muwadhah dalam produk yang bertujuan untuk mendapat keuntungan. Akad qard yang bertujuan social semata tidak boleh menggunakan dana nasabah Akad qard yang dilakukan sebagai sarana dan kelengkapan transakasi boleh menggunakan dana nasabah. Keuntungan yang diperoleh harus dibagi dengan nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

BAB IIIPENUTUP1. KESIMPULAN

Rukun dan syarat utang piutang menurut QS. Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283 yaitu: Adanya para pihak (penjual dan pembeli) Harus tertulis Dibacakan oleh yang berhutang Jika yang berhutang tidak cakap (onbekwaam) dibacakan oleh wali Adanya saksi 2 orang laki-laki Jika tidak ada saksi 2 orang laki, maka saksi terdiri dari 1 orang laki dan satu orang perempuan. Adanya jumlah uang yang pasti Adanya jangka waktu pembayaran utang Adanya barang tanggungan/jaminan. Menurut ahli hukum islam kontemporer rukun yang membentuk akad ada 4 yaitu: Para pihak yang membuat akad Pernyataan kehendak para pihak Objek akad Tujuan akad. Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 280 pelaksanaan/prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah dilakukan melalui 3 tahap yaitu: Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan Menyedekahkan sebagian utang debitur Menyedekahkan seluruh utang debitur Pemberian jaminan adalah bentuk-bentuk penguat bagi pembayaran utang debitur Qard dalam istilah ilmu fiqh berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya sama dengan barang yang diterima. Syarat dalam utang ada tiga macam yaitu: Syarat mengambil manfaat untuk yang mengutangkan. Dalam hal ini qard tadi rusak dan merusak akad. Syarat mengambil manfaat untuk yang berhutang. Syarat dalam bentuk jaminan, seperti meminta barang gadai atau seorang penjamin.

13