makalahsistempemerintahdesa-141204190150-conversion-gate01.docx

8/17/2019 makalahsistempemerintahdesa-141204190150-conversion-gate01.docx

1/16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah

Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien,

transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahannya.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 ahun 2!!" tentang Pemerintahan Daerah, bah#a

dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip

pemerintahan yang baik $%ood %o&ernance' dan pemerintahan yang bersih $(lean %o&ernance'

dalam me#u)udkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

*aka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu

menggerakkan masyarakat untuk mampu berpatisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa

serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan

dan pelaksanaan administrasi desa akan ber)alan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada

tuntutan emosional yang sukar dipertanggung)a#abkan kebenarannya.

1.2. Rumusan Masalah

+. pakah pengertian desa

2. Seperti apa sistem pemerintahan desa

3. agaimana membangun desa yang baik dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku

ii


2/16

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Sistem Pemerintahan Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal usul desa dan kondisi sosial

budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau

bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa men)adi dua desa atau lebih, atau

pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya

men)adi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama PD dengan memerhatikan

saran dan pendapat masyarakat setempat.

Desa yang berubah men)adi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pega#ai negeri sipil dan

kekayaannya men)adi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk

kepentingan masyarakat setempat. Dalam #ilayah desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan

bagian #ilayah ker)a pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Desa bukanlah ba#ahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah

kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Pemerintahan desa

ii


3/16

terdiri atas pemerintah desa dan adan Permusya#aratan Desa. Pemerintah desa terdiri atas

kepala desa dan perangkat desa.

0e#enangan desa menurut Undang Undang Nomor 32 ahun 2!!" tentang Pemerintahan

Daerah pada Pasal 1 di antaranya adalah urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak

asal usul desa, urusan pemerintahan yang men)adi ke#enangan kabupaten yang diserahkan

pengaturannya kepada desa dan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah pro&insi, dan

pemerintah kabupaten serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan

undangan yang diserahkan kepada desa.

0husus berhubungan dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul

desa antara lain menetapkan peraturan desa, memilih pimpinan pemerintahan desa, memiliki

kekayaan sendiri, menggali dan menetapkan sumbersumber pendapatan desa, menyelenggarakan

gotong royong, dan lainlain. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang men)adi

ke#enangan desa didanai dari nggaran Pendapatan dan elan)a Desa $P Desa', bantuan

pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang

diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari nggaran Pendapatan dan elan)a Daerah

$PD'.

Sumber pendapatan desa antara lain+. Pendapatan asli desa, antara lain hasil usaha desa, hasil kekayaan desa $seperti tanah kas desa,

pasar desa, bangunan desa', hasil s#adaya dan partisipasi, hasil gotong royong.

2. agi hasil pa)ak daerah kabupaten/kota bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah.

3. antuan keuangan dari pemerintah, pemerintah pro&insi, dan pemerintah kabupaten/kota

dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

". 4ibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat. P Desa terdiri atas bagian

pendapatan desa, belan)a desa dan pembiayaan. 5ancangan P Desa dibahas dalam

musya#arah perencanaan pembangunan desa. 0epala desa bersama PD menetapkan P Desa

setiap tahun dengan peraturan desa

ii


4/16

0e#enangan desa adalah

6 *enyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa

6 *enyelenggarakan urusan pemerintahan yang men)adi ke#enangan kabupaten/kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat

meningkatkan pelayanan masyarakat.

6 ugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Pro&insi, dan Pemerintah 0abupaten/0ota.

2.1.2. Pemerintahan Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa $yang

meliputi 0epala Desa dan Perangkat Desa' dan adan Permusya#aratan Desa $PD'.

Sebagaimana telah di )elaskan dalam peraturan pemerintah thn 2!!7 ayat 8 yang berbunyi bah#a

pemerintahan desa adalah penyelenggaran desa dalam mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan N059.

Dan selan)utnya dinyatakan dalam ayat1 yang berbunyi adan Permusya#aratan Desa atau

nama lain disingkat PD adalah lembaga yang merupakan per#u)udan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.

Pemerintah desa atau yang disebut namalain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai

unsur penyelenggaran pemerintahan desa $ayat 1'.

2.1.. !e"ala Desa

0epala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebi)akan

/yang ditetapkan bersama adan Permusya#aratan Desa $PD'. *asa )abatan 0epala Desa

adalah 8 tahun, dan dapat diperpan)ang lagi untuk satu kali masa )abatan. 0epala Desa )uga

memiliki #e#enang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetu)uan bersama PD.

0epala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan 0epala Desa $Pilkades' oleh penduduk desa

setempat. Syarat-syarat men)adi calon 0epala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 ahun

2!!7 sbb

6 ertak#a kepada uhan :*;

6 Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD +


5/16

6 erusia paling rendah 27 tahun

6 ersedia dicalonkan men)adi 0epala Desa

6 Penduduk desa setempat

6 idak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ke)ahatan dengan hukuman paling

singkat 7 tahun

6 idak dicabut hak pilihnya

6 elum pernah men)abat 0epala Desa paling lama +! tahun atau 2 kali masa )abatan

6 *emenuhi syarat lain yang diatur Perda 0ab/0ota

0epala Desa, adalah pemimpin dari desa di 9ndonesia. 0epala Desa merupakan pimpinan dari

pemerintah desa. *asa )abatan 0epala Desa adalah 8 tahun, dan dapat diperpan)ang lagi untuk

satu kali masa )abatan. 0epala Desa tidak bertanggung )a#ab kepada (amat, namun hanyadikoordinasikan sa)a oleh (amat. >abatan 0epala Desa dapat disebut dengan nama lain.

2.1.#. Ba$an Permus%a&aratan Desa 'BPD(

adan Permusya#aratan Desa $PD' merupakan lembaga per#u)udan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. PD dapat dianggap sebagai ?parlemen@-nya desa. PD

merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di 9ndonesia.

nggota PD adalah #akil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keter#akilan #ilayahyang ditetapkan dengan cara musya#arah dan mufakat. nggota PD terdiri dari 0etua 5ukun

Aarga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat

lainnya. *asa )abatan anggota PD adalah 8 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk

+ kali masa )abatan berikutnya. Pimpinan dan nggota PD tidak diperbolehkan merangkap

)abatan sebagai 0epala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota PD ditetapkan dengan 0eputusan upati/Aalikota, dimana sebelum

memangku )abatannya mengucapkan sumpah/)an)i secara bersama-sama dihadapan masyarakat

dan dipandu oleh upati/ Aalikota. 0etua PD dipilih dari dan oleh anggota PD secara

langsung dalam 5apat PD yang diadakan secara khusus. PD berfungsi menetapkan Peraturan

Desa bersama 0epala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

ii


6/16

Ae#enang PD antara lain

6 *embahas rancangan peraturan desa bersama 0epala Desa

6 *elaksanakan penga#asan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan 0epala Desa

6 *engusulkan pengangkatan dan pemberhentian 0epala Desa

6 *embentuk panitia pemilihan 0epala Desa

6 *enggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakatB dan

6 Penggunaan nama/istilah PD tidak harus seragam pada seluruh desa di 9ndonesia, dan dapat

disebut dengan nama lain.

2.1.). Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan #e#enangnya

yang dibantu beberapa staf seperti kepala urusan $kaur', pelaksana teknis lapangan, dan unsurke#ilayahan. Perangkat desa tersebut terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/#alikota.

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa di bidang pembinaan administrasi dan

memberikan pelayanan teknis administrasi kepala seluruh perangkat desa.

Perangkat desa lainnya yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur ke#ilayahan

diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung )a#ab kepada kepala desa. 0epala

desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tun)angan lainnya

sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

2.1.*. Lembaga !emas%arakatan

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat

sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan

masyarakat. =embaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Salah satu fungsi

lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyalur aspirasi masyarakat dalam

pembangunan.

2.2. Struktur +rganisasi Pemerintahan Desa

Susunan organisasi pemerintahan di setiap desa tidak tentu sama. 4al ini karena tergantung dari

ii


7/16

kebutuhan dan keadaan desa masing masing. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Seperti yang

sudah di)elaskan di depan bah#a pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa $yang meliputi

kepala desa dan perangkat desa' dan adan Permusya#aratan Desa $PD'. =ebih lan)ut bisa

dirinci sebagai berikut.

+. 0epala desa

2. adan Permusya#aratan Desa $PD'

3. Sekretaris desa

". 0epala urusan pemerintahan

7. 0epala urusan pembangunan

8. 0epala urusan kese)ahteraan rakyat

1. 0epala urusan keuangan

C. 0epala urusan umum

Untuk lebih )elasnya lagi perhatikan contoh bagan struktur organisasi pemerintahan desa di

ba#ah ini

2.. Pembagian Desa Ber$asarkan !emam"uan ,isik Dan N-n ,isik

2..1. Desa erbelakang atau Desa S&a$a%a

Desa terbelakang adalah desa yang kekurangan sumber daya manusia atau tenaga ker)a dan )uga

kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di desanya. iasanya

desa terbelakang berada di #ilayah yang terpencil )auh dari kota, taraf berkehidupan miskin dan

tradisional serta tidak memiliki sarana dan prasaranan penun)ang yang mencukupi.

2..2. Desa Se$ang Berkembang atau Desa S&akarsa

Desa sedang berkembang adalah desa yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi fisik

dan nonfisik yang dimilikinya tetapi masih kekurangan sumber keuangan atau dana. Desa

s#akarsa belum banyak memiliki sarana dan prasarana desa yang biasanya terletak di daerah

peralihan desa terpencil dan kota. *asyarakat pedesaan s#akarsa masih sedikit yang

berpendidikan tinggi dan tidak bermata pencaharian utama sebagai petani di pertanian sa)a serta

banyak menger)akan sesuatu secara gotong royong.

ii


8/16

2... Desa Ma/u atau Desa S&asemba$a

Desa ma)u adalah desa yang berkecukupan dalam hal sdm / sumber daya manusia dan )uga

dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi

fisik dan non fisik desa secara maksimal. 0ehidupan desa s#asembada sudah mirip kota yang

modern dengan peker)aan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang

cukup lengkap untuk menun)ang kehidupan masyarakat pedesaan ma)u.

2.#. Permasalah Mas%arakat Desa

2.#.1. Pen%ebab !emiskinan $i Per$esaan

*argono, mengemukakan bah#a masalah perdesaan, ditin)au dari segi pembangunan, adalah

adanya kesen)angan antara situasi yang ada dengan situasi yang diinginkan. danya suatu situasi

baru yang diinginkan tetapi tidak tercapai )uga menimbulkan ada masalah

2.#.2. Permasalahan ek-n-mi $esa

4ayami dan (ollier (s. telah melakukan penelitian bah#a adanya polarisasi ekonomi perdesaan

atau ter)adinya proses kemiskinan disebabkan adanya pergeseran desa ke kota $proses

modernisasi' dan alih teknologi.

2.#.. L-kalitas !elembagaan Desa

0onsep ?komunitas@ mengandung makna adanya ?keterkaitan@ yang tidak hanya secara ekologisdan ekonomis, tetapi )uga secara sosiologis. erutama pada tingkat pengambilan keputusan,

upaya pengembangan masyarakat akan menciptakan beragam ?keterkaitan@ tersebut $le&el

organisasi' tersebut berhubungan secara fungsional karena dipandang sebagai suatu sistem

kelembagaan lokal yang berpengaruh terhadap kehidupan komunitas. ingkat institusi lokalitas

dengan ciri-ciri oleh kesatuan komunitas yang memiliki relasi sosial dan ekonomi, dengan pusat

interaksi sebagai pusat pertumbuhan

2.#.#. Permasalahan Penguatan !elembagaan Per$esaan

erbgai permasalahan pengembangan penguatan komunitas atau kelembagaan itu sendiri.

Seperti kita ketahui bah#a, bah#a prinsip-prinsip yang dipakai untuk mengembangkan

pendekatan dan strategi yang partisipatif sesuai dengan kondisi lokalitas dan komunitas dengan

ii


9/16

mempergunakan belum dilandasi pada landasan berfikir untuk mengembangkan kreati&itas

semua stakeholders dalam upaya mengembangkan partisipasi dan aspirasi masyarakat perdesaan

2.). Strategi Pengembangan $an Pembangunan Per$esaan

6 Dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran.

Proses partisipasi dapat diklasifikasikan men)adi enam tahapan, yaitu mulai dari penerimaan

informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan

akhirmya penerimaan kembali hasil pembangunan.

6 (onyers, menga)ukan tiga komponen pendekatan pengembangan masyarakat yaitu

a' adanya penekanan yang diarahkan pada fungsi kemandirian, termasuk sumber-sumber dan

tenaga setempat serta kemampuan mana)emen lokalB

b' penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuanB terlihat dari adanya

pembentukan organisasi-organsasi lokal termasuk di dalamnya lembaga-lembaga yang

bertanggung)a#ab atas masalah administrasi atau suatu bentuk lembaga masyarakat danB

c' keyakinan umum mengenai situasi dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang

ditimbulkannya. spek khusus dalam perubahan sosial yang men)adi pemikiran pokok berbagai

program pembangunan masyarakat, yaitu adanya ketimpangan baik di dalam maupun di antarakomunitas-komunitas tersebut.

6 Pendekatan pertama adalah menolong diri sendiri, di mana masyarakat di ka#asan perdesaan

men)adi partisipan yang berarti dalam proses pembangunan dan melakukan kontrol dalam

kegiatan pengembangan. Pendamping men)adi fasilitator. Sedangkan komunitas $petani'

memegang tanggung)a#ab utama dalam

a' memutuskan apa yang men)adi kebutuhannyaB

b' bagaimana memenuhi kebutuhan itu danB

c' menger)akannya sendiri.

6 0ebutuhan tersebut menghendaki perlunya pemetaan sebaran desa-desa tertinggal di ka#asan

perdesaan menurut unit-unit komunitas sosial ekonomi yang terikat dalam suatu culture area,

sehingga suatu komunitas sosial ekonomi merupakan

a' se)umlah desa yang tergolong miskinB

ii


10/16

b' secara umum penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, dan yang lainnya tetapi

masih berkaitan erat danB

c' terdapat dalam #ilayah budaya dan #ilayah geografis yang sama.

6 Pola pengembangan kelembagaan terpadu dalam model komunitas dan bergerak dengan

kekuatan partisipasi profesional bagi semua strata sosial ekonomi akan lebih mendorong

pertumbuhan dan pemerataan secara bersama-sama. pabila digunakan model pertumbuhan

Smelser yang mengacu pada diferensiasi struktural, maka kelembagaan ini dapat berperan dalam

mempersiapkan kerangka landasan untuk tahap-tahap pertumbuhan, mulai dari modernisasi

teknologi, komersialisasi pertanian, industrialisasi dan urbanisasi

6 *asyarakat harus dilihat sebagai Sub)ek dari proses secara keseluruhan. Sehingga proses dari

pelaksanaan kegiatan pelayanan dapat pengembangan masyarakat selalu meletakkan community

de&elopment dan community organiEers sebagai landasan. Dalam kerangka inilah pelayanan

dapat pengembangan masyarakat yang berbasis masyarakat mampu mendorong dari metode

?doing for the community@, men)adi ?doing #ith the community@. Dikemukakan oleh

opatimasang et.al $2!!! iF' bah#a seorang fasilitator hanya berfungsi dan bertindak mengolah

proses bela)ar masyarakat berdasarkan kebutuhan dan pengalaman mereka sendiri atau

pengalaman orang lain.

6 0elompok atau komunitas yang sekedar ?doing for@ $masyarakat pasif, kurang kreatif dan tidak

berdaya, bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung' men)adi ?doing #ith@, $merangsang

masyarakat men)adi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi' mana kebutuhan yang

sifatnya real needs $melalui penggalian gagasan langsung di tingkat kelompok masyarakat, felt

needs $memprioritaskan' kebutuhan ketika ter)adi persaingan usulan di antarkelompok

masyarakat' dan eFpected need $pilihan usulan yang bisa dengan mudah diker)akan, kesediaan

s#adaya dan pelestariannya'.

6 Diharapkan program pelayanan masyarakat ini telah mengantarkan masyarakat men)adi

komunitas bela)ar $learned cummunity', masyarakat men)adi komunitas yang semakin aktif

$acti&e society' dalam menolong dirinya sendiri $helping themsel&es'. Dalam proses inilah,

usaha strategi pengembangan berbasis masyarakat dalam rangka untuk mengorganisir

masyarakat miskin di dalam akar rumput men)adi bagian penting dari menciptakan program yang

berkelan)utan. erbagai unsur kelompok masyarakat $(ommunity ased GrganiEation/ (Gs'

didorong dan difasilitasi terus menerus yang akirnya munculnya adanya pengurangan angka

ii


11/16

kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, peluang dan pilihan ker)a serta adanya

peningkatan kualitas kelembagaan pelayanan itu sendiri.

BAB III

PENUUP

.1. !esim"ulan

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial

budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau

bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa men)adi dua desa atau lebih, atau

pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya men)adi kelurahan berdasarkan prakarsa

Pemerintah Desa bersama PD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.

Desa yang berubah men)adi 0elurahan, =urah dan Perangkatnya diisi dari pega#ai negeri sipil.

Desa yang berubah statusnya men)adi 0elurahan, kekayaannya men)adi kekayaan daerah dan

dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.Desa

mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal.

0ebi)akan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-

ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanakan $memanage' pembangunan

di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapatmencapai kese)ahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan *asyarakat Desa pada dasarnya adalah bertu)uan untuk mencapai suatu keadaan

pertumbuhan dan peningkatan untuk )angka pan)ang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat

kualitatif terhadap pola hidup #arga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi

ii


12/16

perkembangan aspek mental $)i#a', fisik $raga', intelegensia $kecerdasan' dan kesadaran

bermasyarakat dan bernegara. kan tetapi pencapaian ob)ektif dan target pembangunan desa

pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai sistem

pembangunan desa.

.2 saran

makalah ini masih memiliki berbagai kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya membangun

sangat kami harapkan.

DA,AR PUSA!A

asri, maluddin. +


13/16

Usman, 4usaini dan kbar Setiady, Purnomo. +


14/16

DISUSUN OLEH :

NAMA : LA ODE HENDRA

STAMBUK : 21208268

SEMESTER : II

JURUSAN : ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

KENDARI

2013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..............................................................................................i

DAFTAR ISI...........................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................1

ii


15/16

1.1 Latar Belakang Masalah............................................................................11.R!"!san Masalah......................................................................................11.# T!$!an %an Man&aat...................................................................................1

BAB II PEMBAHASAN...........................................................................................

A. Siste" Pe"erintahan Desa ........................................................................B. Str!kt!r 'rganisasi Pe"erintahan Desa.....................................................(

BAB III PENUTUP...............................................................................................1)

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................11

KATA PENGANTAR

Segala P!$i %an S*!k!r sa*a +an$atkan ke+a%a T!han *ang Maha Esa, karena atas -erkat %an

li"+ahan rah"atn*alah "aka sa*a -leh "en*elesaikan se-!ah kar*a t!lis %engan te+at

/akt!.

ii


16/16

Berik!t ini +en!lis "e"+erse"-ahkan se-!ah "akalah %engan $!%!l

0SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA”

Melal!i kata +engantar ini +en!lis le-ih %ah!l! "e"inta "aa& %an "e"hn +er"akl!"an -ila

"ana isi "akalah ini a%a kek!rangan %an a%a t!lisan *ang sa*a -!at k!rang te+at ata!

"en*ingg! +erasaan +e"-aa.

Dengan ini sa*a "e"+erse"-ahkan "akalah ini %engan +en!h rasa teri"a kasih %an se"ga

Allah S2T "e"-erkahi "akalah ini sehingga %a+at "e"-erikan "an&aat.

Raha, 3!li )1#

4Pen!lis4

ii

Documents

makalahsistempemerintahdesa-141204190150-conversion-gate01.docx