makalah_plkj

MAKALAH PLKJ

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Segala sesuatu mengenai IMB

Oleh C MEDIA Giving You the Best

Farrelius Anthony 9-2/13 Timothy Kurnia 9-2/36 Bernard Halim 9-2/7

Joy Samuel Delano 9-2/21 Juvensco 9-2/22

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN oleh C MEDIA 2

DAFTAR ISI DARI PENULIS ......................................................................................................................................... 3

PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... 4

IMB ............................................................................................................................................................. 5

IPB .............................................................................................................................................................. 17

KMB............................................................................................................................................................ 21

CONTOH KASUS .................................................................................................................................... 26

KESIMPULAN .......................................................................................................................................... 42

SUMBER-SUMBER ................................................................................................................................. 43

TENTANG PENULIS ............................................................................................................................... 44


DARI PENULIS Pada akhirnya makalah ini dapat selesai juga. Kami memerlukan waktu yang

banyak untuk menyusun makalah ini. Mencari bahan-bahan sangat mudah. Hanya

perlu mencari di Google. Yang menjadi masalah adalah menentukan yang mana

yang perlu kami masukkan.

Ada banyak artikel mengenai IMB, IPB, dan KPB. Tetapi tiap artikel menuliskan

hal yang berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang singkat. Peraturan di tiap

daerah juga berbeda-beda. Oleh karena itu, jangan heran apabila Anda

mendapatkan sumber lain yang mengatakan hal yang berbeda dengan yang ada di

makalah ini. Selain itu, peraturan dan ketentuan dari waktu ke waktu selalu berubah.

Untuk lebih jelasnya, Anda harus datang ke lembaga yang berwenang untuk

mengurus dokumen-dokumen itu.

Dalam makalah ini, kami mengutamakan yang ada di DKI Jakarta karena kami

membuat pelajaran ini untuk pelajaran PLKJ (Pendidikan Lingkungan Kehidupan

Jakarta).

Orang-orang yang membuat makalah ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu

kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam makalah ini. Selamat membaca.

Jakarta, Agustus 2009

Tim Penulis


PENDAHULUAN Pada saat kita akan melakukan kegiatan pembangunan, kita perlu mengurus

surat-surat dan segala kelengkapannya. Kegiatan pembangunan seperti

membangun rumah, kantor, sekolah, dan sebagainya memerlukan izin sebelum

kegiatan pembangunan itu dapat dimulai. Kita tak bisa membangun begitu saja

walaupun kita sudah memiliki tanah dimana kegiatan pembangunan itu akan

dilaksanakan. Kita memerlukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Jika kita ingin

menggunakan sebuah bangunan, kita juga harus memiliki IPB (Izin Penggunaan

Bangunan). Setelah masa berlaku IPB habis, kita harus mengajukan permohonan

KMB. Apa itu? Dan di koran atau media massa lainnya kita sering mendengar

mengenai bangunan yang dirubuhkan karena tidak memiliki IMB.

Dalam makalah ini, kami akan membahas sebanyak dan sedetil mungkin

mengenai IMB dan IPB. Apa pengertiannya? Untuk apa dibuat? Apa keuntungan dan

kerugian dari adanya dokumen-dokumen itu? Mengapa kita harus memilikinya

apabila ingin mendirikan atau menggunakan bangunan? Apa yang akan akan terjadi

apabila kita tidak memilikinya? Bagaimana cara mendapatkannya? Apa saja

hambatan dan masalah yang berhubungan dengan dokumen-dokumen itu?

Bagaimana cara menyelesaikannya dan menghindari terulangnya masalah itu?

Perizinan bangunan yang harus dimiliki pemilik bangunan, sesuai ketentuan

dalam Peraturan Daerah (Perda) No.7 Tahun 1991, terdiri dari :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

2. Izin Penggunaan Bangunan (IPB),

3. Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB).

Perizinan dimaksud diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta,

yang dalam hal ini oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI

Jakarta.


BAGIAN I:

IMB


PENGERTIAN, MAKSUD, TUJUAN IMB

Berikut adalah tulisan mengenai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menurut Dinas

Tata Kota Pontianak dan sebagian lagi dari sebuah blog. Mungkin tidak persis sama

dengan Dinas Tata Kota yang ada di DKI Jakarta, tetapi kami yakin secara garis besar

sama saja.

Izin Mendirikan Bangunan adalah :

Izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk

mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan

dan bangunan sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis

Sempadan Bangunan (GSB), sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien

Dasar Bangunan (KDB), sesuai Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syarat-

syarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Maksud dan Tujuan IMB 1. Pemberian IMB dimaksudkan untuk :

- Pembinaan

- Pengaturan

- Pengendalian

- Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau

badan

2. Tujuan Pemberian IMB adalah untuk :

- Melindungi kepentingan umum

- Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mendirikan Bangunan adalah :

Pekerjaan mengadakan bangunan sebagian atau seluruhnya termasuk pekerjaan

menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan

mengadakan bangunan.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah :

Pembayaran atas pemberian IMB termasuk mengubah/membongkar bangunan oleh

Pemerintah kepada orang pribadi atau badan.

Tulisan sepanjang di atas hanya diperlukan untuk memperjelas makna dari IMB.

Secara singkat, yang perlu kita ketahui adalah IMB adalah izin untuk mendirikan

bangunan. Dari artikel di atas, kita dapat mengetahui beberapa hal:


Diberikan oleh Pemerintah Kota.

Jadi, IMB merupakan produk dari pemerintah dan lembaga yang berwenang

untuk menerbitkannya adalah pemerintah. Tak ada lembaga lain yang

berhak untuk menerbitkannya. Penerbitan oleh lembaga lain dianggap ilegal

atau tidak sah.

Kepada orang pribadi atau badan.

IMB dapat diberikan kepada seseorang saja atau kepada badan seperti

perusahaan atau organisasi.

Untuk mendirikan bangunan yang dimaksud.

Jadi, kita mendapatkan IMB agar kita bisa secara legal memulai kegiatan

pembangunan suatu bangunan.

Agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana

Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB),

sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien Dasar Bangunan (KDB),

sesuai Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syarat-syarat keselamatan

yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut.

IMB bertujuan agar segala desain, pelaksanaan pembangunan, dan

bangunan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan

yang berlaku. Ini sangat penting untuk alasan keamanan dan keselamatan.

o Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah batas halaman terdepan atau

batas pemetakan atau batas penguasaan jalan.

o Garis Sempadan Sungai (GSS) adalah garis batas luar pengamanan

sungai

o Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Luas Bangunan (KLB)

Sebelum memulai mendirikan bangunan, rumah sebaiknya memiliki

kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan fungsinya.

Ternyata, IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi

juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau

memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan. IMB sendiri

dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (kelurahan hingga kabupaten).

Dalam pengurusan IMB diperlukan pengetahuan akan peraturan-peraturannya

sehingga dalam mengajukan IMB, informasi mengenai peraturan tersebut sudah

didapatkan sebelum pembuatan gambar kerja arsitektur.

Dari tulisan di atas, dapat diketahui maksud dan tujuan dari IMB.

Pemberian IMB dimaksudkan untuk :

- Pembinaan


Pembangunan sebuah bangunan memerlukan pembinaan. IMB

dimaksudkan agar lembaga yang berwenang dapat membina orang atau

badan yang bermaksud membangun agar dapat membangun dengan benar

dan menghasilkan bangunan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

berlaku.

- Pengaturan

Bangunan-bangunan perlu diatur. Pengaturan bertujuan agar menghasilkan

sesuatu yang teratur. Pembangunan perlu memperhatikan peraturan-

peraturan yang berlaku. Jarak dari jalan ke bangunan, luas ruang terbuka,

dan lain-lain perlu diatur. Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan

semakin semrawut dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku.

- Pengendalian

Pembangunan perlu dikendalikan. Tanpa pengendalian, bangunan-

bangunan bisa muncul dimana-mana seperti jamur tanpa memperhatikan

peraturan yang berlaku. Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja

diubah menjadi rumah tanpa pengendalian. Selain itu laju pembangunan

perlu diperhatikan. Pembangunan yang begitu pesat juga bisa membawa

dampak buruk bagi lingkungan.

- Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau

badan

IMB juga dimaksudkan agar segala kegiatan pembangunan sudah disetujui

oleh lembaga yang berwenang dan mematuhi semua peraturan yang

berlaku. Jadi, rencana pembangunan perlu disetujui terlebih dahulu sebelum

bisa diwujudkan.

Tujuan Pemberian IMB adalah untuk :

- Melindungi kepentingan umum

IMB bertujuan melindungi kepentingan umum. Kegiatan pembangunan

yang bisa merusak lingkungan bisa saja ditolak. Terjaganya lingkungan juga

merupakan kepentingan umum. Kantor tak bisa begitu saja dibangun di atas

lahan hijau. Tak boleh ada rumah yang dibangun di pinggir sungai. Semua itu

terjadi karena pembangunan yang dimaksud bertentangan dengan

kepentingan umum masyarakat. Tak ada orang yang ingin rumahnya

kebanjiran. Tak ada orang yang tak ingin menghirup udara segar.

- Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jadi, segala bentuk pembangunan yang sudah mendapat IMB juga

menyumbang pemdapatan daerah. Semakin besar pembangunan berarti

daerah itu juga akan mendapatkan pemasukkan yang berarti.


Selain itu, tujuan diperlukannya IMB adalah juga untuk menjaga ketertiban,

keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap

penghuninya maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu IMB juga diperlukan dalam

pengajuan kredit bank.

Mendirikan Bangunan adalah :

Pekerjaan mengadakan bangunan sebagian atau seluruhnya termasuk pekerjaan

menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan

mengadakan bangunan.

Jadi, mendirikan bangunan adalah segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan

mengadakan bangunan. Sekecil apapun bangunan yang akan dijadikan, IMB tetap

harus diperoleh. Tanpa IMB, pembangunan itu dianggap ilegal dan dapat ditindak

secara hukum.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah :

Pembayaran atas pemberian IMB termasuk mengubah/membongkar bangunan oleh

Pemerintah kepada orang pribadi atau badan.

Sebagai ganti atas jasa pemerintah yang sudah menerbitkan IMB, orang pribadi atau

badan yang mengajukannya perlu membayar retribusi. Retribusi ini secara umum

berbeda-beda di tiap daerah dan biasanya dihitung berdasarkan luas bangunan

yang akan didirikan. Retribusi ini juga dimaksudkan sebagai pemasukkan daerah.

Umumnya, IMB ditujukan untuk 2 jenis bangunan:

o Bangunan Rumah Tinggal adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan

tempat tinggal bagi keluarga (single family). Jenis bangunan rumah tinggal

ini harus terletak diatas peruntukan Wisma (Wisma Besar/WBS, Wisma

Flat/WFl, Wisma Taman/ WTM, Wisma Sedang/WSD, Wisma Kecil/WKC,

o Bangunan Non Rumah Tinggal (NRT) adalah semua jenis bangunan umum

dengan penggunaan tertentu, spt Hunian (Apartemen, Condominium,

Rumah Susun, Hotel), Perdagangan (Toko/Pertokoan, Restoran, Bioskop,

Pasar, dsb), Kantor Tunggal/ Perkantoran, Industri, Pergudangan, Sekolah,

Rumah Sakit, Rumah Ibadah (Masjid, Gereja, Vihara, dsb), Gedung

Pertemuan, Terminal, Stasiun KA, Bandara, dsb.


DASAR HUKUM

IMB berlaku secara nasional. Walaupun begitu, dasar hukum tiap daerah berbeda-

beda. Oleh karena itu, kami hanya akan membahas mengenai dasar hukum IMB dari

provinsi DKI Jakarta.

Keputusan Gubernur No. 316 Tahun 1984 tanggal 28 Februari 1984

gan keselamatan penghuni maupun keamanan bangunan dan

lingkungan serta tertib bangunan, maka untuk setiap kegiatan mendirikan bangunan di

Prosedur IMB sekarang juga telah diringkas dan dipangkas sesuai SK Gubernur DKI

Jakarta No. 554 Tahun 1999 tentang Pelayanan Permohonan IMB, PBB, dan IPPB

untuk Bangunan Rumah Non Real Estate dan Non Pemugaran di DKI Jakarta.

SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2007 tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Penetapan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Penetapan

Izin Pendahuluan (IP) Mendirikan Bangunan pada Sektor P2K Kecamatan.

CARA MENGURUSNYA

Proses pembuatan IMB memakan waktu paling lama 25 hari dengan rincian sebagai

berikut:

Surat Keterangan Pengukuran Situasi Tanah (PST) 10 hari

Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) 5 hari

Surat Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) 10 hari.

Khusus bagi yang akan membangun rumah tinggal di atas tanah kurang dari

200m2, tidak lagi harus mengurus block plannya. Tetapi cukup dengan membawa

Surat Bukti Kepemilikan Hak Tanah, sudah bisa mendapatkan Surat Keterangan

Rencana (SKR) Bagunan di Kantor Kecamatan dalam waktu 10 hari. Selanjutnya

pemohon IMB menghubungi Seksi Tata Kota di kecamatan yang sama untuk

mendapatkan Surat Izin Pendahuluan (IP) selama 5 hari. Dengan IP, pemohon sudah

bisa memulai kegiatan pembangunan sambil menunggu terbitnya IMB.

Untuk mendapatkan PST dan RTLB, serta Surat Rencana Kota, pemohon harus

melengkapi:

Salinan Surat Tanda Bukti Kepemilikan Hak Tanah yang telah

dilegalisasi oleh pejabat berwenang.

Salinan Tanda Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun

berjalan

Salinan KTP pemohon

Mengisi formulir yang ditandatangani pemohon.

IMB RUMAH TINGGAL

1. TATACARA PERMOHONAN IMB (PIMB) RUMAH TINGGAL :

o Pengajuan Permohonan IMB (PIMB) harus diajukan

permohonannya kepada Dinas Penataan dan Pengawasan

Bangunan DKI Jakarta.

o PIMB Rumah Tinggal diajukan melalui Loket Pelayanan IMB

di Seksi Dinas P2B Kecamatan setempat.

o Pengajuan PIMB, harus dilengkapi dengan kelengkapan

persyaratan sebagaimana telah diatur dalam SK Gubernur

No.76 Tahun 2000, tentang Tatacara permohonan IMB, IPB

dan KMB di wilayah DKI Jakarta.

o Setelah berkas diteliti administratip dan dinilai teknis serta

diperiksa lapangan, maka petugas penilai akan menghitung

besarnya retribusi IMB.

o Penilai akan membuat Surat Perintah Setor Retribusi IMB

untuk Pemohon.

o Pemohon IMB harus segera membayar Retribusi IMB ke Kas

Daerah di Kecamatan, dan akan menerima bukti

pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS).

o Dengan menyerahkan Bukti Pembayaran tersebut keloket

pelayanan IMB, maka PIMB diproses untuk penerbitan IMB.

o IMB Rumah Tinggal diterbitkan oleh Suku Dinas Penataan

dan Pengawasan Bangunan (SDPPB) Kotamadya setempat.

2. KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN IMB (PIMB) RUMAH

TINGGAL :

Untuk mendapatkan IMB Rumah Tinggal pemohon wajib

mengajukan pemohon secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini

Kepala Dinas melalui Suku Dinas/Seksi PPKKecamatan dengan

mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1 lembar);

Fotokopi surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu

surat sebagai berikut :

o Sertifikat tanah.

o Surat keputusan pemberian Hak Penggunaan Atas

Tanah oleh pejabat yang berwenang dari instansi

pemerintah yang menguasai tanah tersebut.

o Surat kavling dari Pemerintah Daerah c.q.

Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk

Gubernur.


o Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN

Propisi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.

o Surat keputusan Walikotamadya untuk penampungan

sementara.

o Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta

bukti pembebasan tanah.

o Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau

pemimpin proyek Tim Pembebasan Tanah, khusus

untuk Bangunan Pemerintah.

o Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor

Pertanahan disertai Surat Pernyataan Pemilik bahwa

tanah dikuasai dan tidak dalam sengketa yang

diketahui oleh Lurah setempat.

o Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa

tanah dikuasai dan tidak dalam sengketa yang

diketahui oleh Lurah setempat.

o Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan

bahwa Pemilik sudah menempati, menguasai tanah

Verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik

sebagian atau seluruhnya dan tidak dalam sengketa

yang diketahui oleh Lurah setempat.

Surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau

dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon;

Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari

Gubernur, bagi yang disyaratkan;

Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas

Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar;

Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk

Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan

IMB sebagai pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota

sebanyak minimal tujuh set;

Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set;

Fotokopi surat izin bekerja sebagai penanggung jawab

rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma Kecil

dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estat dan bukan

daerah pemugaran (1 lembar);

Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi

hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota

(TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran

golongan A dan B;


Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk rumah

tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih

besar dari enam meter serta fotokopi surat izin bekerja

Perencana Struktur (1 lembar);

Data hasil penyelidikan tanah bagi yang disyaratkan (3 set).

Formulir permohonan IMB, yang bisa diminta di instansi

tersebut. Isi dari surat permohonan tersebut kira-kira seperti

ini :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ____________________

Alamat: ____________________

____________________

No KTP: ____________________

Sebagai pemilik rumah yang dimaksud, bersama ini memohon

penerbitan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal pada alamat di

atas.

Demikian surat permohonan ini kami buat untuk dipergunakan

sebagaiman

mestinya.

Tertanda,

(nama anda)

3 BIAYA RETRIBUSI IMB.

o Retribusi IMB Rumah Tinggal, dihitung berdasarkan Luas

Bangunan dan Harga Satuan Jenis Bangunan (Rumah

Besar/ Sedang/ Kecil) sebagaimana diatur dalam Perda No.1

Tahun 2006,

o Retribusi IMB dihitung dengan rumus : Luas total lantai

bangunan x Harga Satuan.

o Pembayaran Retribusi dapat dilakukan setelah diterbitkan

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Seksi

Pelayanan IMB Kecamatan, dan pembayaran dilakukan di

Kas Daerah Kecamatan.

o Setelah diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi / Surat Tanda

Setoran (STS) dari Kas Daerah, maka pemohon dapat

mengambil Papan PIMB (papan kuning) di Loket Pelayanan

Kecamatan.


o Papan PIMB harus dipasang dilokasi pembangunan, di

tempat yang mudah dilihat dari jalan.

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IMB RUMAH TINGGAL.

o IMB Rumah Tinggal diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas

Penataan dan Pengawasan Bangunan (Sudin P2B)

Kotamadya setempat.

o Penyelesaian IMB Rumah Tinggal, sesuai ketentuan dalam

SK Gubernur No. 85 Tahun 2006, pasal 11 adalah 10 hari

kerja.

o IMB yang telah diterbitkan akan diberitahukan melalui surat

kepada pemohon, dan dapat diambil (dengan membawa

bukti pembayaran retribusi IMB dan dengan surat kuasa

apabila yang mengambil bukan pemohon) ke Seksi

Pelayanan Dinas P2B Kecamatan.

5. PELAKSANAAN BANGUNAN.

o Pelaksanaan Bangunan dapat dimulai setelah IMB

diterbitkan.

o Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan IMB yang telah

diterbitkan.

o Bila terdapat rencana perubahan atau penambahan, maka

sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diajukan PIMB

perubahan/ penambahan.

o Dan selama pelaksanaan IMB ( copynya) harus berada di

lokasi bangunan, untuk pedoman dalam pembangunan dan

pemeriksaan dari petugas pengawasan Seksi P2B

Kecamatan.

IMB NON-RUMAH TINGGAL

Untuk mendapatkan IMB Non Rumah Tinggal pemohon wajib

mengajukan pemohon secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini

Kepala Dinas melalui Suku Dinas/Seksi PPK Kecamatan dengan

mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (1 lembar);

2. Fotokopi surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu

dari surat sebagai berikut :

o Sertifikat tanah.


o Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas

Tanah oleh Pejabat yang berwenang dari instansi

pemerintah yang menguasai tanah tersebut.

o Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN

Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan

setempat.

o Surat Keputusan Walikotamadya untuk

penampungan sementara.

o Surat persetujuan/penunjukan Gubernur untuk

bangunan bersifat sementara, bangunan di atas

prasarana, bangunan di atas air atau bangunan

khusus.

o Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta

bukti pembebasan tanah.

o Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau

Pemimpin Proyek/Tim Pembebasan Tanah, khusus

untuk Bangunan Pemerintah.

3. Tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa

dari pemohon;

4. Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari

Gubernur, bagi yang disyaratkan;

5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas

Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar;

6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk

bangunan yang telah memiliki IMB dan digunakan untuk

kegiatan perbaikan/perubahan dan atau penambahan

sebagai pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota

sebanyak tujuh set;

7. Gambar rancangan arsitektur bangunan minimal tujuh set

dan fotokopi surat izin bekerja Perancang Arsitektur (1

lembar);

8. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi

hasil penilaian/penelitian dan Tim Penasehat Arsitektur Kota

(TPAK), bagi yang disyaratkan;

9. Perhitungan, gambar struktur bangunan dan laporan hasil

penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set serta fotokopi

surat izin bekerja Perencana Struktur, bagi yang disyaratkan

(1 lembar);


10. Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya minimal

tiga set serta fotokopi surat izin bekerja Perencana Instalasi

dan Perlengkapannya, bagi yang disyaratkan (1 lembar);

Untuk bangunan tempat ibadah, selain memenuhi kelengkapan

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, angka 1

sampai dengan 10 pasal ini harus dilengkapi juga dengan surat

persetujuan Gubernur

Syarat-syarat untuk dapat diberikannya IMB kepada pemohon

adalah

1. Bangunan yang didirikan harus sesuai peruntukan dengan

Rencana Tata Ruang.

2. Luas bangunan harus sesuai dengan ketentuan BCR (Building

Coverage Ratio), yaitu perbandingan antara luas bangunan

(tutupan yang tidak resap air) dengan total luas resapan

lahan. Untuk wilayah perkotaan besarnya BCR antara 30%-

60%.

3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) yaitu jarak ruas jalan

dengan bangunan terluar

a. Jalan Primer (propinsi): 25 m;

b. Jalan Sekunder (kabupaten): 13m;

c. Jalan Tersier (penghubung): 13m;

d. Jalan Lokal: 8m.

4. Ketinggian bangunan tidak melebihi aturan yang telah

ditentukan berdasarkan ketentuan tata ruang kecuali telah

dilakukan pengkajian teknik terlebih dahulu atau izin khusus.

Bila rumah atau bangunan yang dibangun tanpa atau tidak

berdasarkan IMB, maka berdasarkan Surat Gubernur No.1068/1997

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Kegiatan Membangun

dan menggunakan bangunan di DKI, dapat dikenakan tindakan

penertiban berupa diberikannya surat dan pemberitahuan dan

peringatan kepada pemilik rumah atau bangunan tersebut. Apabila

surat tersebut tidak dihiraukan, maka pihak pemerintah daerah akan

memberikan sanksi berupa bongkar paksa bagi bangunannya, dan

saksi pidana beserta sanksi administrasi bagi pemilik bangunannya.


BAGIAN II:

IPB


Setelah bangunan selesai, masih ada surat yang diperlukan

yaitu IPB (Ijin Penggunaan Bangunan).

I.PENGERTIAN :

Izin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah izin yang diterbitkan

untuk menggunakan bangunan, setelah bangunan dimaksud

selesai dilaksanakan dan telah dinilai layak dari segi teknis dan

sesuai ketentuan dalam klausul-klausul IMB.

a) IPB harus dimiliki pemilik bangunan sebelum bangunan

tersebut digunakan. IPB diterbitkan dengan masa

berlaku 5 Tahun untuk bangunan umum dan 10 Tahun

untuk bangunan rumah tinggal. Bila masa IPB habis,

maka pemilik harus mengajukan PKMB (Permohonan

Kelayakan Menggunakan Bangunan). Dalam proses

tersebut petugas akan memeriksa kelayakan bangunan

tersebut, terutama dari segi struktur dan konstruksinya.

b) Untuk bangunan yang pelaksanaannya belum selesai

secara keseluruhan dan akan digunakan sebagian

bangunan (yang telah selesai dilaksanakan), apabila

bagian bangunan dimaksud dinilai dari segi teknis

bangunan dapat memenuhi persyaratan penggunaan

dan tidak menyimpang dari ketentuan IMB, maka dapat

diberikan izin pendahuluan penggunaan bangunan

dengan masa berlaku paling lama 6 bulan.

II.KELENGKAPAN PERSYARATAN IPB.

BANGUNAN RUMAH TINGGAL

PERSYARATAN:

1. Hasil Pemeriksaan Pengawasan Lapangan dari Kepala Seksi

PPK Kecamatan yang menyatakan bahwa bangunan telah

selesai dilaksanakan dan sesuai IMB ;

2. Tembusan IMB atau foto copy IMB (1 set) yang terdiri dari :

a. Surat keputusan IMB ;

b. Keterangan dan Peta Rencana kota lampiran IMB ;

c. Gambar arsitektur lampiran IMB.

II. BANGUNAN BUKAN RUMAH TINGGAL

PERSYARATAN:

1. Berita acara telah selesainya pelaksanaan bangunan dan

sesuai IMB (1 set);

2. Laporan Direksi Pengawas lengkap (1 set) yang terdiri dari :


a. Fotokopi Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi

Pengawas berikut Koordinator Direksi Pengawasnya ;

b. Fotokopi TDR Pemborong dan surat izin bekerja

Direksi Pengawas ;

c. Laporan Direksi Pengawas sesuai tahapan kegiatan ;

d. Surat Pernyataan dari Koordinator Direksi Pengawas

bahwa bangunan telah selesai dilaksanakan dan

sesuai IMB.

3. Tembusan IMB atau fotokopi IMB (1 set) yang terdiri dari :

a. Surat Keputusan IMB ;

b. Keterangan dan Peta Rencana Kota lampiran IMB ;

c. Gambar arsitektur lampiran IMB.

4. Untuk bangunan tinggi, selain dilengkapi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s/d 3, harus

dilengkapi juga dengan Rekomendasi dan Berita Acara dari

Instansi terkait tentang hasil uji coba instalasi dan

perlengkapan bangunan, yang meliputi :

a. Instalasi Listrik Arus Kuat dan Pembangkit Listrik

Cadangan/ Genset,

b. Instalasi Kebakaran (system alarm, instalasi

pemadaman api, hydran, dsb.

c. Instalasi Transportasi Dalam Gedung (Lift),

d. Instalasi Air Bersih (+Sumur Dalam) dan Buangan Air

Kotor.

5. Bangunan dengan kriteria ketinggian dan penggunaan

tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4. terdiri dari :

a. Bangunan tinggi ;

b. Bangunan sedang ;

c. Bangunan rendah dengan penggunaan untuk fasilitas

umum/ industri seperti : pasar swalayan, pusat

pertokoan, hotel, rumah sakit, bioskop, gedung

pertemuan atau sejenisnya, dengan instalasi dan

perlengkapannya yang cukup kompleks.

6. Foto bangunan,

7. Foto perkuatan utk keamanan bangunan parkir (Penahan

ban mobil, railing dan atau parapet).

8. Foto Sumur Resapan Air Hujan yang telah dilaksanakan

disertai gambar SRAH, ukuran dan perhitungan kebutuhan

dan pelaksanaannya.


III.TATACARA / PROSES IPB.

1. Pengajuan IPB dapat dilakukan setelah pelaksanaan bangunan

selesai keseluruhan (atau sebagian bangunan yang akan

digunakan) dengan dilengkapi data-data kelengkapan

persyaratan sebagaimana tersebut butir III diatas.

2. Berkas yang telah lengkap diajukan ke Suku Dinas Penataan dan

Pengawasan Bangunan wilayah Kotamadya setempat.

3. Setelah dinilai berkas lengkap, maka Suku Dinas akan membuat

laporan dan rekomendasi kepada Dinas Penataan dan

Pengawasan Bangunan Provinsi untuk penerbitan IPB.

4. Petugas Dinas bersama petugas Suku Dinas akan melakukan

survai/ pemeriksaan bangunan sesuai dengan data2 yang telah

diajukan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

5. Selanjutnya berkas diproses lanjut untuk penerbitan IPB.

6. IPB yang sudah diterbitkan akan dikirim ke Suku Dinas, dan Suku

Dinas mengirim pemberitahuan kepada Pemilik untuk

pengambilan IPB.

7. Pemilik atau kuasanya (dengan mkenunjukkan Surat Kuasa dari

Pemilik) dapat mengambil IPB di kantor Suku Dinas PPB

Kotamadya setempat.


BAGIAN III:

KMB


PENGERTIAN

o KMB dapat didapatkan setelah masa berlaku IPB habis.

Setelah masa berlaku IPB habis, dapat mengajukan PKMB

(Permohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan). Dalam

proses tersebut petugas akan memeriksa kelayakan

bangunan tersebut, terutama dari segi struktur dan

konstruksinya. Permohonan KMB diajukan selambat-

lambatnya 30 hari sebelum batas waktu IPB/IPPB atau KMB

lama berakhir

TATACARA PERMOHONAN KMB

1. Ketentuan yang mengatur tentang hal tsb diatas adalah SK

Gub.Prov.DKI Jakarta No.76 Tahun 2000.

2. Untuk mendapatkan KMB, Pemilik/Pengelola bangunan

wajib mengajukan permohonan secara tertulis dengan

mengisi formulir permohonan yang tersedia, selambat-

lambatnya 30 hari sebelum batas waktu KMB (yang berlaku 5

tahun).

3. Kelengkapan persyaratan untuk pengajuan KMB adalah sbb :

a. BANGUNAN RUMAH TINGGAL

1. Fotokopi KTP Pemohon (1 lembar);

2. Fotokopi bukti kepemilikan tanah apabila ada

perubahan kepemilikan (1 set);

3. Fotokopi IMB dan IPB dan atau KMB yang telah

diterbitkan (1 set ) yang terdiri dari :

1. Surat Keputusan IMB dan IPB dan atau

KMB ;

2. Peta Rencana Kota lampiran IMB ;

3. Gambar arsitektur bangunan lampiran

IMB ;

4. Surat Keterangan Membangun dari

Suku Dinas beserta lampirannya ( bila

ada ).

4. Gambar arsitektur bangunan sesuai keadaan di

lapangan (3 set);

5. Foto bangunan sesuai keadaan lapangan.

b. BANGUNAN BUKAN RUMAH TINGGAL

1. Fotokopi KTP Pemohon (1 lembar) ;

2. Fotokopi bukti kepemilikan tanah apabila ada

perubahan kepemilikan (1 set) ;


3. Fotokopi IMB dan IPB dan atau KMB yang telah

diterbitkan (1 set ) yang terdiri dari :

1. Surat Keputusan IMB dan IPB dan atau

KMB ;

2. Peta Rencana Kota dan atau Tata Letak

Bangunan lampiran IMB ;

3. Gambar arsitektur bangunan lampiran

IMB ;

4. Surat Keterangan Membangun dari

Suku Dinas beserta lampirannya (bila

ada).

4. Gambar arsitektur bangunan sesuai keadaan di

lapangan (3 set);

5. Gambar instalasi dan perlengkapannya berupa

diagram satu garis sesuai keadaan di lapangan

(3 set);

6. Sumur resapan;

7. Foto bangunan sesuai keadaan lapangan ;

8. Laporan hasil pemeliharaan bangunan oleh

tenaga ahli dari unit / divisi pemeliharaan

bangunan bersangkutan yang memiliki surat

izin bekerja (3 set). Laporan hasil

pemeliharaan ini harus memuat :

1. Data administrasi dan teknis bangunan;

2. Jadwal pemeliharaan yang telah

dilaksanakan terhadap fisik bangunan,

instalasi dan perlengkapannya ;

3. Hasil pemeliharaan terhadap fisik

bangunan, instalasi dan

perlengkapannya ;

4. Hasil perbaikan dan penyempurnaan

yang telah dilaksanakan terhadap fisik

bangunan, instalasi dan

perlengkapannya (bila ada);

5. Hasil uji coba instalasi dan

perlengkapannya bagi instalasi dan

perlengkapan tertentu yang

disyaratkan ;

6. Kesimpulan tingkat kelayakan

menggunakan bangunan.


7. ATAU

9. Laporan pengkajian teknis bangunan oleh

tenaga ahli yang memiliki surat izin bekerja

pengkaji (SIBP) yang ditunjuk oleh Pemilik /

Pengelola bangunan (3 set). Laporan

pengkajian teknis bangunan ini harus memuat

:

1. Data administrasi dan teknis bangunan;

2. Kelayakan bangunan di bidang

arsitektur dan atau struktur dan atau

instalasi dan perlengkapannya ;

3. Hasil uji coba instalasi dan

perlengkapannya bagi instalasi dan

perlengkapan tertentu yang

disyaratkan ;

4. Kesimpulan tentang tingkat kelayakan

menggunakan bangunan ;

5. Usul perbaikan dan penyempurnaan

yang diperlukan ;

10. Hasil uji coba instalasi dan perlengkapannya Terhadap bangunan dengan kriteria ketinggian dan penggunaan tertentu, pelaksanaan uji coba instalasi dan perlengkapannya harus disaksikan oleh Petugas Dinas/ Suku Dinas dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

4. Rumus perhitungan Retribusi KMB adalah :

Retribusi KMB = Luas bangunan × Harga Satuan Jenis

Bangunan (=Rp.7.000) x15%) (Catatan : Retribusi KMB

Menara belum dapat diinformasikan, karena perlu

dikonsultasikan dengan unit terkait yg menangani KMB).

5. Setelah semua kelengkapan persyaratan diatas lengkap dan

diajukan permohonan KMB, maka jangka waktu penyelesaian

proses KMB, dihitung sejak pembayaran retribusi, sesuai SK

Gubernur No.76 tahun 2000, adalah 35 hari kerja.

6. Proses / tahap pengurusan KMB adalah :

a. Pertama : Mengumpulkan data-data administrasi

yang telah dimiliki (KTP, Sertifikat tanah, IMB, KMB,

dsb),

b. Kedua : Menunjuk pengkaji teknis (pemegang

SIBP), meliputi bidang arsitektur, struktur dan

instalasi) untuk melaksanakan kegiatan pengkajian


sesuai bidangnya masing2 dan menyusun dalam 1

laporan kajian (waktu penyusunan sekitar 1 bulan)

c. Ketiga : Mengajukan permohonan KMB ke Suku

Dinas Penataan dan Pengawasan Kotamadya Jakarta

Barat.

d. Keempat : Berkas diproses oleh Sudin (waktu

proses sekitar 2 minggu) dengan

1. Pemeriksaan lapangan,

2. Perhitungan retribusi KMB dan dibuat Surat

Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

3. Pemilik membayar retribusi KMB di Kas Daerah

Kotamadya.

4. Dibuat rekomendasi Sudin untuk dikirim dan

diproses penerbitan KMB di Dinas.

e. Kelima : Proses penerbitan KMB oleh Dinas (waktu

proses sekitar 3 minggu), melalui penilaian / recek

kelengkapan administrasi, teknis dan retribusi.

Apabila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh

Dinas. Setelah semua kelengkapan terpenuhi maka diterbitkan KMB

baru untuk jangka waktu 5 tahun.

CATATAN : Sesuai ketentuan yang berlaku maka setiap lokasi

bangunan harus membuat Sumur Resapan Air Hujan, dengan

perhitungan volume 1 M3 setiap 25 M2 luas bidang atap.


BAGIAN IV:

CONTOH KASUS


ARTIKEL 1

priandoyo.wordpress.com

Tarif Calo IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang adalah salah satu protret kabupaten kita yang

. Ambil contoh proses pembuatan IMB (Izin Mendirikan

Bangunan) yang berada dalam pengawasan Dinas Tata Ruang dan

Pemukiman (Dinas PU). Bila anda ingin membuat IMB, maka yang

perlu anda lakukan adalah

1. Menelpon Dinas PU (599.3404 atau 599.3374)

Telepon dinas PU ini terpampang di Baliho seputaran kota,

mengingatkan warganya untuk menaati kewajiban memiliki IMB.

Dan bila anda menelpon maka anda akan menjumpai para oknum

yang modus operandinya sama, ketika anda menelpon ke Dinas PU

tersebut maka sang penerima telpon akan menyuruh anda untuk

mencatat nomor HP-nya dan melanjutkan segala proses negoisasi

secara personal

A: Selamat siang dengan dinas PU.

O: Ya betul, ada keperluan apa?

A: Saya mau mengurus IMB pak, untuk renovasi rumah.

O: Oh itu bisa dengan saya, coba bapak catat HP saya dulu ya

081932710068, Bapak sudah tau persyaratannya.

A: Ya, maaf saya dengan siapa ya?

O: Saya Drs XXXXX XXXXX (mengucapkan Drs dengan lambat-

lambat..dokterandus, seakan menekan penelponnya. Hari gene

pake dokterandus please deh) Itu masih mending, ada yang

lebih parah.

A: Selamat siang dengan dinas PU.

O: Betul, mau urus IMB ya? Dengan saya juga bisa.

A: Berapa biayanya?

O: Permeter penambahan Sembilan puluh Delapan puluh ribu.

A: Maksud Bapak 98.000 atau 980.000?

O: (agak terbata-bata) Sembilan puluh Delapan puluh ribu

A: (MasyaAllah, oknum satu ini ternyata belum bisa mengeja

angka dengan benar). Pak saya ulangi, maksud bapak berapa

(dengan nada marah membentak)?

O: Ya segitu pak (kembali mengulang dengan terbata-bata,

masih belajar nampakya).

http://priandoyo.wordpress.com/2007/02/14/tarif-calo-imb-izin-mendirikan-bangunan-kabupaten-tangerang/

http://priandoyo.wordpress.com/2007/02/14/tarif-calo-imb-izin-mendirikan-bangunan-kabupaten-tangerang/

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tangerang


A: (kesal) maksud bapak 980.000 kan? Dodol kan, bagaimana

Pemkab bisa merekrut orang-orang seperti ini, yang seharusnya

sekolah dasar lagi baru jadi pejabat publik.

Kesimpulan: Anda akan sangat kesal bila menelpon dinas PU,

teknik ini saya kerjakan bersama istri menjumpai 4-5 orang yang

menawarkan tarif bervariasi. Kemudian anda akan berpikir untuk

mengunjungi kantor PU-nya di Tiga Raksa.

2. Mengunjungi Dinas PU di Tigaraksa

Kota Tiga Raksa adalah contoh bukti kedodolan PemKab

Tangerang. Ibukota Kabupaten Tangerang ini bisa ditempuh dalam

waktu 60-an menit lewat jalan umum dan 50-an menit lewat Tol dari

Kota Tangerang. Bayangkan bila lokasi itu ditempuh dari Bintaro,

Ciledug dan kantong-kantong pemukiman di pinggiran Jakarta.

Sangat jauh sehingga banyak warganya yang protes, sangat tidak

fasilitatif. Dan yang paling parah, tidak satupun pejabat UPPT (unit

pelayanan perijinan terpadu), pejabat Dinas PU yang pada hari

Selasa 14 Februari 2007 berada ditempat. Semuanya mangkir pak

sejak pagi, komentar salah seorang staf, merokok, tidak simpatik.

Ok, bila siang itu anda datang ke Dinas PU, maka anda akan

menjumpai beberapa orang Sat.Pol PP yang akan segera

mengarahkan anda untuk menuju oknum-oknum Dinas PU yang

menjumpai proses yang hampir sama dengan tahapan lewat telpon

seperti diatas. Sampai tiba-tiba anda yang saat itu hadir dengan

pakaian formil membentak meminta kejelasan proses.

Akhirnya anda ditunjukkan dengan UPPT (unit pelayanan perijinan

terpadu) tempat yang seharusnya anda tuju bila mendarat di Dinas

PU. Sama sekali tidak ada antrian, dan anda bisa langsung mengantri

diloket.

bla bla bla malas bercerita dialog yang terjadi

Jreng-jreng-jreng, setelah perdebatan panjang akhirnya IMB yang

harus dibayarkan adalah Rp1.435.318, lama proses 1 bulan, padahal

bisa 2.5 3.5 juta!

Kesimpulan:

1. Urus IMB sendiri jangan lewat oknum, kecuali penghasilan

anda lebih dari 2 juta/ hari


2. Kalau anda terburu-buru butuh kurang dari 1 bulan, padahal

menurut peraturan proses IMB hanya 12 hari. Maka lebih baik

anda maju lewat oknum. Tapi pilihlah oknum yang pintar,

minimal dia bisa baca tulis dengan lancar. Cari petugas yang

memang resmi. Semuanya bisa disuap asal biayanya cocok.

Jangan terjebak petugas yang justru tangan kedua atau

ketiga dari proses IMB, bisa jatuh sangat mahal.

3. Selalu cek dan ricek, minta kejelasan dari semua proses IMB.

Pakaian rapi, sok tau, kritis, ngeyel, ngotot sangat dianjurkan.

Buat alumni UGM, bisa ngaku adik kelasnya Djoko Kirmanto

(T.Sipil UGM 60-an, Menteri Pekerjaan Umum) atau Taufik

Effendi (Kagama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara)

4. Akhirnya seperti layaknya kekonyolan Pemerintah lain, cara

pembayaran hanyalah secara tunai. Jangan mengharapkan

ada ATM di kompleks Tiga Raksa, ATM terdekat di Cikupa.

Anda hanya akan menjumpai ruang pejabat yang sepi,

kambing-kambing di sepanjang jalan, dan jangan lupa bawa

kantong plastik karena lama-lama anda akan muntah melihat

kenyataan pelayanan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Catatan

Kepala UPPT: XXXX XXXXX, sepertinya tidak pernah ada ditempat.

Kepala Dinas PU: sepertinya juga tidak pernah ada ditempat.

Bupati: Ismet Iskandar, mungkin tidak pernah ditempat juga.

Tarif IMB lewat oknum

Drs XXXXX XXXXXX (0819.327.10068)

Rp 30.000 untuk penambahan / M2

Rp 400.000 untuk biaya gambar

Rp 350.000 untuk BAPL (Berita Acara Pemeriksaan Lapangan)

XXXXXXXXX (0813.1730.6999)

Rp 10.000 untuk penambahan /M2

Rp 1.000.000 untuk BAPL

Rp 800.000 untuk biaya proses

Rp 500.000 untuk biaya camat (bahkan untuk sekedar renovasi)


XXXX XX

Rp 980.000 untuk penambahan / M2

http://www.pu.go.id/

http://www.menpan.go.id/


Rp 500.000 untuk BAPL


Tarif IMB

Normal

Tidak pernah

tercantum untuk

publik, yang

tercantum

hanyalah rumus

Rp 750.000 untuk

BAPL

Retribusi dihitung

dengan formula,

permeter sekitar

10-15rb, dihitung

dari lokasi dan

ukuran

Biaya murah selisih 2-3

juta dari oknum

PS:

www.kabtangerang.go.id

tidak bisa diakses

Tambahan foto dari Dinda

perjalanan dijumpai

adanya penjualan formulir

kami tidak bertanggung

Drs.

H. XXXXXXXX ini tidak

pernah ada ditempat

http://www.kabtangerang.go.id/


ARTIKEL 2

priandoyo.wordpress.com

Jangan Mau diperas (Oknum)

Pemerintah (IMB) Sharing seorang rekan:

Saya kemarin baru dapet surat peringatan dari Dinas Tata Kota

Depok untuk mengurus IMB karena menambah luas bangunan. FYI,

Saya baru sebulan pindah rumah di Depok. Lucunya, saya satu-satunya

penghuni kompleks yg dapet surat itu; penghuni lain yg bertahun-

tahun sudah tinggal di situ dan juga sudah menambah luas bangunan

tidak ada yg mendapatkan surat serupa.

Komentar:

Peraturan yang ada memang mengharuskan setiap

penambahan bangunan membuat IMB. Entah menambah satu

kamar disamping, membuat tembok baru dsb. Memang konyol,

karena seringkali biaya untuk membangun tidak seberapa

dibandingkan dengan biaya IMBnya.

Nah di republik ini, keadaannya bertambah parah ketika

banyak oknum pemerintah yang memeras warga negaranya dalam

proses IMB ini. Ingat memeras bukan lagi menjadi calo. Pengalaman

rekan saya yang lain ketika menambah kamar tahun 2005 adalah

didatangi oknum pemerintah yang mewajibkan untuk memiliki IMB.

Biaya yang dikeluarkan pun menjadi sangat besar ketika sang

oknum juga mengenakan biaya:

- Pengawasan proyek

- Biaya camat, dsb, dkk

Rekan saya ini cukup cerdik dan meminta semua proses

dilaksanakan di kantor PU. Dan ternyata terbukti, sang oknum PNS

tersebut tidak berani memproses. Akhirnya rumah tersebut

dibangun dengan sukses tanpa IMB.

Memang ini agak riskan, tapi jangan takut di kantor PU sudah

ada formulir khusus IMB telanjur bangun. Jadi buat yang sudah

bangun dan telanjur belum ada IMB silakan diproses.

Konyolnya pemerintah kita

Masih terkait dengan IMB ini, saya sangat menyarankan

rekan- oknum pemerintah yang

bermasalah. Bisa dengan penyelesaian di kantor atau teknik-teknik

lain. Saya salah satunya mengaku bekerja di kantor akuntan publik.


Memang iya sih, tapi cukup ampuh untuk menekan daripada saya

mengaku kerja sebagai IT auditor.

Perlu

pemerintah yang bermasalah. Agar terkait dengan PBB (pajak bumi

bangunan) itu, dimungkinkan rumah tidak membayar PBB pada

periode tertentu, misalnya 2003-2004. Sementara tahun selanjutnya

hingga sekarang (2007) kita tetap rutin membayar PBB. Dan

kekonyolan ini juga terjadi pada instasi lain seperti sistem cekal

Imigrasi, depkominfo, instasi kepolisian, hukum, kesehatan. Wis

semuanya lah kacau.

Kesimpulan: Jangan pernah mau diperas oknum!


ARTIKEL 3

cetak.kompas.com

Pajak

Tanpa IMB, Pemilik Diproses Hukum Jakarta, kompas - Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan

Jakarta Pusat bakal menindak tegas pemilik bangunan nakal yang

tidak mengurus izin mendirikan bangunan atau IMB. Saat ini tercatat

30 pemilik bangunan tidak ber-IMB yang sudah diberi peringatan

dan kasusnya akan diproses secara hukum jika tetap tidak

memenuhi kewajiban.

Kepala Seksi Penertiban Suku Dinas Penataan dan

Pengawasan Bangunan Jakarta Pusat Suharno mengatakan, pemilik

bangunan tersebut telah menyalahi Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Dalam Wilayah DKI

Jakarta.

"Ini adalah penertiban gelombang kedua. Paruh pertama

2007, sebanyak 30 pemilik rumah tinggal dan perkantoran yang

tidak ber-IMB juga telah diproses hukum. Sebagian di antara pemilik

pada akhirnya mau memperbaiki perizinan setelah satu-dua kali

mendapat surat peringatan. Namun, ada juga yang sampai dibawa

ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Suharno, Kamis (15/11).

Menurut dia, para pemilik bangunan nakal tersebut

sebenarnya rata-rata sudah memiliki IMB, tetapi mereka kemudian

merenovasi bangunan milik mereka. Bangunan baru inilah yang

sebagian besar tidak diperbaiki IMB-nya.

Banyak juga yang membangun rumah atau gedung baru

tidak sesuai dengan IMB. Misalnya, dalam IMB hanya berupa rumah

satu lantai, tetapi dibangun hingga dua-tiga lantai. Beberapa rumah

mewah di Menteng juga membangun ruang parkir bawah tanah

yang memuat lebih dari 10 mobil tanpa izin.

Suharno mengatakan, 30 pemilik bangunan yang melanggar

peraturan itu tersebar di delapan kecamatan dan 44 kelurahan di

Jakarta Pusat. Mulai pekan depan pihaknya akan melakukan operasi

yustisi bangunan. Sebagian besar bangunan tanpa IMB tersebut

adalah rumah tinggal.

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 1991 dan Perda Nomor 1

Tahun 2001, bagi pelanggar IMB akan dikenai denda maksimal Rp 5

juta atau hukuman kurungan paling lama tiga bulan.


Suharno menambahkan, saat ini sudah dikirim surat

peringatan kepada 30 pemilik bangunan. Diharapkan mereka segera

mengurus IMB yang sebenarnya mudah dan murah. Pengurusan IMB

dilayani di kecamatan atau layanan satu atap di Kompleks Kantor

Wali Kota Jakarta Pusat.

Jika memenuhi persyaratan, antara lain membawa sertifikat

bangunan, IMB akan selesai dalam waktu satu minggu.

Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan hanya

memungut biaya sebesar Rp 12.000 per meter persegi untuk rumah

dan Rp 20.000-Rp 25.000 per meter persegi untuk perkantoran.

Biaya tersebut belum termasuk pungutan biaya resmi dari

Suku Dinas Tata Kota; Suku Dinas Pendapatan Daerah; serta Suku

Dinas Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.

(NEL)


ARTIKEL 4

properti.kompas.com

Jangan Urus IMB Lewat Calo!

Jumat, 3 April 2009 | 15:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Maraknya bangunan bermasalah di

Jakarta Barat membuat Sudin Perizinan Bangunan setempat

memperketat pembuatan izin mendirikan banguan (IMB).

Masyarakat diimbau agar datang dan mengurus sendiri IMB-nya ke

Kantor Perizinan Bangunan atau mendatangi Kantor Seksi Perizinan

Bangunan di kecamatan masing-masing.

"Sebaiknya pengurusan IMB dilakukan sendiri, bila terpaksa

menggunakan jasa perantara, harus memiliki surat kuasa," kata

Sambas, Kasudin Perizinan Bangunan Jakarta Barat, Jumat (3/4).

Banyaknya bangunan bermasalah, menurut Sambas,

disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus

sendiri perizinannya. Padahal, biaya pembuatan IMB tidak terlalu

besar dibanding kerugian yang dialami bila bangunan telanjur

dibongkar. "Perizinan bangunan yang dibuat sesuai prosedur tidak

memakan biaya besar. Walau mengurusnya sedikit lama, bangunan

kita aman dari penertiban," kata Sambas.

Kasudin menyebutkan, biaya pengurusan IMB, mulai dari izin

rumah tinggal hingga bangunan pertokoan, sudah diatur dalam

Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan

Bangunan. "Jumlah uang yang dibayarkan disesuaikan dengan luas

bangunan dan peruntukan bangunan. Itu semuanya sudah diatur

dalam perda. Jadi, hindarilah perantara, apalagi calo," saran Sambas.

Sejak memisahkan diri dari Suku Dinas Pengawasan dan

Penertiban Bangunan (P2B), perizinan bangunan murni dilakukan


oleh sudin ini. Sudin Perizinan Bangunan memiliki tugas pokok

mengurusi perizinan dan menghitung retribusi IMB.

Sementara itu, Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan

lebih pada pengawasan lapangan dan pengambil tindakan

penertiban terhadap bangunan bermasalah. "Jadi kita hanya bekerja

di belakang meja, sementara Sudin P2B yang ke lapangan," ujarnya

seraya menyebutkan, pada tahun 2009 ini, Sudin Perizinan

Bangunan Jakarta Barat menargetkan pendapatan retribusi dari

pembuatan IMB sebesar Rp 15 miliar.


ARTIKEL 5

Beritajakarta.com

3.402 Bangunan di DKI Langgar Tata Ruang Meski pengawasan izin pendirian bangunan telah diperketat,

namun masih banyak para pemilik gedung yang melanggar

ketentuan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan Pemerintah

Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Jenis pelanggaranya antara lain,

tidak segera melengkapi kajian analisis mengenai dampak

lingkungan, menyalahi peruntukan lahan, menyalahi kajian tata

ruang, dan tidak segera membuat surat izin penunjukan dan

penggunaan tanah (SIPPT).

Karena itu, sepanjang tahun 2008 hingga bulan November

ini, Dinas Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) Provinsi DKI

Jakarta telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Pelaksanaan

Pembangunan (SP4) kepada 3.402 bangunan bermasalah di DKI

Jakarta. Rinciannya, Jakarta Selatan 924 bangunan, Jakarta Pusat 315

bangunan, Jakarta Utara 573 bangunan, Jakarta Barat 775

bangunan, dan Jakarta Timur 815 bangunan.

Dari ribuan bangunan bermasalah itu, yang telah dibongkar

oleh Dinas P2B DKI Jakarta sebanyak 371 bangunan, kemudian 737

bangunan telah mengajukan kembali permohonan izin mendirikan

bangunan (IMB) berikut melampirkan kelengkapan izin bangunan

yang sebelumnya tidak ada, dan sisanya belum mengindahkan

teguran dari Dinas P2B DKI Jakarta. Dari 737 bangunan yang

mengajukan pengajuan kembali IMB tersebut, retribusi yang

berhasil dikumpulkan untuk disetorkan ke Kas daerah sebanyak

Rp10,53 miliar.

Meskipun sepanjang tahun 2008 jumlah bangunan

bermasalah yang terkena SP4 mencapai 3.402 bangunan, namun

jumlah ini tergolong menurun jika dibanding dengan jumlah

bangunan bermasalah pada tahun 2007. Tahun lalu, jumlah

bangunan bermasalah yang terkena SP4 sebanyak 4.630 bangunan.

Sedangkan yang berlanjut hingga diterbitkan surat perintah

bongkar

juga pemilik bangunan yang mendapatkan SP4 segera melakukan

Sasongko, Kepala Dinas P2B Provinsi DKI Jakarta, Minggu (16/11).

Menurut mantan Kepala Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta

itu, mengatakan,berdasarkan Perda No 6 Tahun 1999 tentang


rencana tata ruang di DKI Jakarta, sertiap bangunan harus

melengkapi persyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk

melunasi kewajiban membayar retribusi. Karena itu, selain

mengganggu ketertiban tata ruang di DKI Jakarta, keberadaan

bangunan bermasalah juga mengurangi pendapatan daerah DKI

dari sisi retribusi izin mendirikan bangunan.

Sementara itu, Ermansyah Umar, Wakil Kepala Dinas Tata

Kota Provinsi DKI Jakarta, mengatakan, berdasarkan Perda No 6

tahun 1999, hingga saat ini tata ruang wilayah yang terpenuhi sesuai

target peruntukkannya baru mencapai 40 persen. Untuk itu, mulai

tahun depan, optimalisasi target akan digenjot hingga seluruh

peruntukkan lokasi di DKI Jakarta sesuai rencana tata ruang yang

ditentukan. Sehingga, tahun 2010 mendatang tidak ada bangunan

yang menyalahi rencana tata ruang DKI Jakarta. "Saat ini deviasinya

ada 60 persen, tapi bukan secara keseluruhan menyalahi

peruntukkan, tetapi belum diterapkan sesuai target," ujar

Ermansyah.

Terkait masalah peruntukan, di DKI Jakarta juga terdapat

lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terletak di jalur

hijau. Karena itu, untuk memenuhi target ruang terbuka hijau

hingga 13,4 persen dari luas wilayah pada tahun 2010, sebanyak 29

SPBU di lokasi jalur hijau akan dibongkar tahun depan dan

difungsikan kembali sebagai ruang terbuka hijau.

"Dalam APBD 2009 telah dianggarkan untuk pembongkaran

puluhan SPBU tersebut. Anggaran yang disediakan antara Rp 50 75

juta per SPBU. Kemudian tahun 2010, baru akan dibangun taman-

taman terbuka hijau di 29 lokasi tersebut," kata Ery Basworo, Kepala

Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta.


ARTIKEL 6

Kompas.com

Perketat Izin Bangunan di DKI Jakarta, Kompas - Jakarta kini tumbuh liar dan menjelma menjadi

obesitas kapital. Agar Jakarta dapat dikembalikan menjadi lebih

tertata, aman, dan nyaman bagi warganya, kota ini harus ketat

dikendalikan, khususnya dalam pemberian perizinan pembangunan

kawasan.

kegemukan. Jumlah penduduk telah mencapai 12 juta jiwa dalam

kota seluas 650 kilometer persegi. Kota ini sarat masalah, mulai dari

olog

Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, Senin (24/8).

Yayat dan guru besar Departemen Arsitektur Universitas

Indonesia, Prof Ir Gunawan Tjahjono M. Arch, Ph.D, Senin kemarin,

Marut Tat

Christovita Wiloto & Co.

Tumbuh liarnya Jakarta karena rencana tata ruang wilayah

yang tidak konsisten. Pada RTRW DKI Jakarta 40 tahun lalu, ada

kebijakan penetapan ruang terbuka hijau (RTH) berupa sabuk hutan

kota mengelilingi Ibu Kota. Pengembangan kota sendiri pada saat

itu hanya dalam radius 15 kilometer dari pusat kota atau Taman

Monas.

Pada tahun 1980-1990, program sabuk hijau mendadak

lenyap dari RTRW seiring pengembangan kota ke arah poros timur

dan barat. Saat ini, dengan pengembangan kota hampir ke semua

sudut merangsek hingga ke perbatasan dengan kota-kota lain,

Gunawan.

Menurut Prof Gunawan, ada banyak variabel untuk

mengukur sebuah kota, antara lain vitalitas yang mencakup

ketercukupan air, sandang, pangan, perumahan, dan udara bersih.

Kota juga wajib menjamin keselamatan dan ketenteraman warga,

kemudahan akses pendidikan, kesehatan ataupun pendidikan, serta

ada kesesuaian antara lahan yang diperuntukkan dan realisasinya.

Kondisi Jakarta kini, tambah Prof Gunawan, jauh dari standar ukuran-

ukuran tersebut.


Dari hasil analisis RTRW Jakarta selama ini, terlihat kota ini

dirancang hanya untuk jangka pendek sesaat. Ciri seperti ini

sebenarnya menggejala hampir di semua kota di Asia.

yang telah ditetapkan secara ketat, tetapi sangat dipengaruhi invasi

dan penetrasi. Lihat saja Kemang yang karena keadaan berkembang

sedimikan rupa, sekarang dari kawasan permukiman akan disahkan

Di sisi lain, Gunawan mengatakan, banyak pembangunan

yang tidak memerhatikan faktor

banjir, jangan diberi izin dan jangan dihuni. Apalagi kalau upaya

mengubah satu lahan tertentu berimbas pada makin parahnya

Lawan obesitas

Yayat menambahkan, layaknya orang yang kegemukan

sehingga sejumlah penyakit pun diidapnya, Jakarta juga demikian.

-tiba disuruh berhenti pembangunannya atau

dilakukan moratorium, tidak akan bisa. Sifat kota selalu berubah dan

berkembang. Satu-satunya cara dengan pengetatan perizinan

pembangunan kawasan. Diperlukan komitmen banyak pihak,

peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan yang

Akan tetapi, baik Gunawan maupun Yayat mengatakan

upaya ini justru sering terbentur pada rendahnya kualitas SDM di

instansi pemerintahan yang berwenang.

saya lihat bahwa jumlah orang yang ahli dalam tata kota di instansi

terkait di pemerintahan saat ini amat sedikit dibanding pada masa

unawan.

Perizinan, ujar Yayat, juga diduga menjadi ajang korupsi dan

hal ini berdampak pada menjamurnya alih fungsi lahan liar.

kawasan yang tidak direncanakan menjadi pusat pertumbuhan

ekonomi ternyata justru berkembang pesat. Di Jakarta saja sekarang

ada 130 mal, tetapi jumlah taman kota dengan luas yang signifikan

Berani pasang target

Yayat menambahkan, program Pemprov DKI saat ini, berupa

pembangunan bus jalur khusus dan penertiban bangunan yang

beralih fungsi secara liar, sudah cukup bagus. Akan tetapi, ia belum


melihat visi Jakarta ke depan yang nyata. Hal ini tertuang dalam

target ruang terbuka hijau DKI yang hanya 13,9 persen.

meskipun sulit dan bahkan seakan

tidak mungkin, luas RTH sebesar 30 persen dari total luas kota tetap

Dengan berani memasang targat, DKI diharapkan

menelurkan program yang lebih solid. (NEL)


KESIMPULAN

Apakah pembangunan rumah di pinggir sungai

diperbolehkan? Apakah pembangunan kantor di taman kota

diperbolehkan? Kita memang memerlukan IMB, IPB, dan KMB agar

semua pembangunan dan penggunaan bangunan terletak pada

tempatnya.

Pembangunan di Jakarta memang harus diawasi. Tanpa

pengawasan, bangunan akan merajalela di mana-mana. Tingkat

pembangunan yang tinggi juga bisa menyebabkan kerusakan pada

lingkungan. Selain itu akan ada ketidakteraturan dan

ketidaksesuaian. Meskipun IMB, IPB, dan KMB diperlukan, ada

banyak masalah menyangkut pembuatan, penggunaan, IMB, IPB,

dan KMB.

Saat ini, masih ada banyak bangunan yang tidak memiliki

IMB. Artinya, bangunan-bangunan tersebut ilegal dan dibangun

tanpa IMB. Itu berarti bangunan tersebut belum disetujui untuk

dibangun.

Selain itu masalah juga terdapat pada kantor-kantor

pemerintah di mana terdapat banyak birokrasi dan percaloan. Ada

solusi untuk mendapatkan IMB dengan cepat, yakni dengan

menggunakan calo atau dengan menyuap pegawai kantor itu. Tentu

saja konsekuensinya adalah biaya yang semakin mahal.

Saat ini, walaupun sebagian bangunan yang ada sudah

memiliki dokumen-dokumen tersebut, tak semua bangunan

tersebut sesuai dengan yang ada dalam dokumen tersebut.

Meskipun gambar arsitektur sudah memenuhi persyaratan untuk

mendapatkan IMB, pembangunan bangunan tersebut belum tentu

sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen tersebut. Jadi, memiliki

dokumen resmi tak menjamin kesesuaian bangunan tersebut

dengan dokumen tersebut.

Solusi dari banyaknya bangunan yang masih belum memiliki

IMB adalah dengan memperketat pengawasan terhadap

pembangunan. Sedangkan solusi dari birokrasi dan pencaloan

adalah dengan memperketat pengawasan pelaksanaan pembuatan

IMB dan dokumen-dokumen lainnya.

Menurut kami memiliki dokumen-dokumen tersebut sangat

menguntungkan karena itu berarti bangunan tersebut legal dan


memenuhi ketentuan. Selain itu, memiliki dokumen-dokumen

tersebut mempermudah kita jika ingin mengajukan kredit ke bank.

Tidak memilikinya berarti bangunan yang kita dirikan bisa

digusur. Kita juga bisa dikenai sanksi secara hukum. Selain itu kita

bisa saja merugikan lingkungan sekitar karena bangunan yang kita

dirikan tak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kita tentu juga menginginkan agar seluruh bangunan yang

didirikan tak merusak lingkungan dan teratur. Sayangnya masih

banyak masalah yang menghadang. Oleh karena itu, seluruh

masyarakat harus sadar bahwa dokumen-dokumen tersebut penting

dan tidak bisa dianggap remeh. Seluruh masyarakat harus ikut serta

dalam penertibannya. Baik dengan memiliki dokumen-dokumen

yang diperlukan hingga melaporkan kepada pihak berwenang

pembangunan yang dianggap menyalahi peraturan dan merusak

lingkungan.


SUMBER-SUMBER

asiamaya.com

barat.jakarta.go.id

bicararumah.wordpress.com

digilib-ampl.net

dppb.jakarta.go.id

Dengan bantuan google.co.id

hukumonline.com

id.wikipedia.org

izinbangunan.com

jakarta.go.id

kompas.com

pekanbaru.go.id

prestylarasati.wordpress.com

pusat.jakarta.go.id

tempo.co.id

Tim PLKJ/MTs. 2008. PLKJ 3. Bekasi: PT Galaxy Puspa Mega

wartakota.co.id


C MEDIA

C MEDIA adalah sebuah kelompok media dari SMP Kolese Kanisius

Jakarta.

Untuk tahu lebih jauh, silakan kunjungi website kami di

http://thecmedia.weebly.com/

Kami berencana untuk mengupload dokumen ini agar dapat dibaca

secara online.

Documents

makalah_plkj