MAKALAH

TEORI HUKUM DAN KONSTITUSI

FAKTOR-FAKTOR MENGIKATNYA HUKUM KONSTITUSI

Dosen Pembimbing :

Drs. Zainul Akhyar, M.H

Disusun Oleh : kelompok 7

Ma’al Abrar (A1A210024)Ni Made Tria Monica (A1A210011)Nurul Mahfuzah (A1A210025)Syaipullah (A1A209 )

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2013

FAKTOR-FAKTOR DAYA IKAT KONSTITUSI

Yang dimaksud faktor disini adalah sebab-sebab warga negara bersedia untuk

taat kepada konstitusi. Terdapat tiga jalur pendekatan untuk menjawab faktor-faktor

diatas bagi warga negara untuk mentaati konstitusi, yaitu pendekatan jalur hukum,

politik, dan moral.

Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan

keturunan, tempat kelahiran, dan atau orang-orang lain (bangsa lain) yang disahkan

dengan undang-undang sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban dan hak

penuh sebagai seorang warga negara dalam suatu negara tertentu. Negara adalah

suatu susunan kelas atau organisasi satu kelas yang terdiri atas kelas-kelas lain.

Definisi lainnya adalah satu-satunya organisasi yang mengatasi kelas-kelas dan

mewakili masyarakat sebagai suatu keutuhan.

Tiga jalur pendekatan mengenai faktor-faktor ketaatan warga negara terhadap

konstitusi:

A. Pendekatan dari Aspek Hukum

Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan menusia oleh kekuasaan

dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya

sesuai dengan hukum harus sesuai dengan hukum kodrati 9ideologi dan pengayom

rakyat).

Dalam pelaksanaannya hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh

aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap

perilaku manusia, hukum menuntut manusia agar melakukan perbuatan yang lahir

sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat

negara. Walaupun hukum dalam bentuk hukum positif daya berlakunya terikat oleh

ruang dan waktu.

Titik taut antara hukum dengan konstitusi diatas adalah menurut K.C. Wheare,

kalau berangkat dari aliran positivisme hukum maka konstitusi itu mengikat, karena

ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum dan konstitusi itu dibuat

untuk dan atas nama rakyat (yang di dalamnya sarat dengan ketentuan sanksi yang

diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik).

Jika dilihat dari prinsip-prinsip wawasan negara berdasar atas hhukum

(rechtsstaat) sebagaimana dikatakan oleh Zippelius, konstitusi merupakan alat untuk

membatasi kekuasaan negara. Prinsip-prinsip ini mengandung jaminan terhadap

ditegakanya hak-hak asasi, adanya pembagian kekuasaan dalam negara,

penyelenggaraan yang didasarkan pada undang-undang dan adanya pengawasan

yudisial terhadap penyelenggaraan pemerintah tersebut atau dikenal dengan Prinsip

Wawasan Negara Hukum.

Berarti berbicara tentang esensi hukum positif, wawasan negara berdasarkan

atas hukum (rechsstaat), inklusif di dalamnya pemahaman tentang konstitusi sebagai

dokumen formal yang terlembagakan oleh alat-alat negara dan sekaligus sebagai

hukum dasar yang tertinggi. Bila demikian halnya maka konstitusi akan selalu

mengikat seluruh warga negara.

B. Pendekatan dari Aspek Politik

Dua hal menarik dalam pendekatan dari aspek politik yaitu pernyataan hukum

sebagai produk politik dan bagaimana hubungan hukum dengan kekuasaan.

Menurut Mulyana W. Kusuma hukum sebagai sarana kekuasaan politik

menempati posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi lain. Salah satu

indikasinya adalah negara sebagai suatu organisasi kekuasaan/kewibawaan,

mempunyai kompetensi untuk menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat

memenuhi kebutuhan - kebutuhannya secara maksimal. Dalam kerangka pelaksanaan

kekuasaan inilah tindakan pemerintah dalam suatu negara perlu dibatasi dengan

konstitusi, walaupun dalam praktik kenegaraannya kadang-kadang hukum sering

disimpangi dengan dalih politik.

Van Apeldoorn dalam hubungannya “hukum dan kekuasaan” menyatakan

bahwa banyak orang yang mengikuti pendapat bahwa hukum adalah identik dengan

kekuasaan. Padahal sebenarnya tidak semua kekuasaan adalah hukum, karena

kaduanya tidak mempunyai arti yang satu. Memang hhukum mendekati pengertian

kekuasaan, dikarenakan negara harus diberi kekuasaan untuk menegakkan hukum.

Sebaba tanpa kekuasaan hukum hanya akan merupakan kaidah sosial yang berisikan

anjuran dan sebaliknya kekuasaan sendiri akan ditentukan batas-batasnya oleh

hukum.

Pengikut paham hukum adalah kekuasaan adalah :

Kaum Shopis (Yunani), berpendapat bahwa keadilan adalah apa yang berfaedah

bagi orang yang lebih kuat.

Kaum Lassalie, bependapat bahwa konstitusi suatu negara bukanlah UUD yang

tertuli yang hanya merupakan secarik kertas melainkan juga merupakan

hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara. Hanya sebagai

kekucualian dan dalam keadaan luar biasa (revolusi) para pekerja dan orang

kecil merupakan bagian dari konstitusi.

Kaum Gumplowics, berpendapat bahwa berdasar atau penaklukan yang lemah

oleh yang kuat, hukum adalah susunan definisi yang dibentuk oleh pihak yang

kuat untuk mempertahankan kekuasaanya.

Pengikut aliran positivisme, berpendapat bahwa kepatuhan kepada hukum tidak

lain dari tunduknya orang yang lebih lemah pada kehendak yang lebih kuat,

sehingga hukum merupakan hak orang terkuat.

Melalui pendekatan politis maka hukum adalah produk politik yang

menjadikan badan konstituante (lembaga lain yang ditunjuk) sebagai badan perumus

dan pembuat konstitusi suatu negara, kemudian peran itu dilanjutkan oleh lembaga

legislatif sebagai pembuat undang-undang. Proses yang dilakukan oleh kedua badan

ini merupakan kristalisasi dan atau proses politik. Sehingga produk politik yang

berupa konstitusi atau segala macam peraturan perundang-undangan mempunyai

daya ikat pemberlakuannya oleh warga negara. Kemudian hubungan hukum dan

kekusaaan telah terimplementasikan dalam konstitusi baik dalam pengertian hukum

dasar tertuli dan hukum dasar tidak tertulis, yang pada dasarnya telah membatasi

tindakan penguasa yang mempunyai kewenangan memaksa warga negara untuk

mentaatinya.

C. Pendekatan dari Aspek Moral

Moral adalah pengaturan perbuatan manusia sebagai manusia ditinjau dari

baik buruknya di pandang dari hubunganya dengan tujuan akhir hidup manusia

berdasarkan hukum kodrati. Moral tidak dapat dipaksakan dalam pelakasanaannya.

Moral menutut untuk mematuhi penyerahan diri secara mutlak dan tidak mengenal

tawar-menawar, menuntut ketaatan secara mutlak serta tidak melembaga. Tetapi

moral tidak mengenal aparat atau sarana untuk menuntut pelaksanaan apa yang

diminta olehnya. Moral tidak hanya menunut perbuatan lahiriah manusia malinkan

juga sikap batin manusia. Manusia secara total sebagai pribadi maupun sebagai

mahkluk sosial yang tunduk kepada norma moral.

Menurut Paul Scholten keputusan moral adalah otonom/teonom. Yang

dimaksud teonom adalah hukum anadi, yakni kehendak ilahi yang mengarahkan

segala ciptaan-Nya ke arah tujuan mereka, sebagai landasan yang terdalam dari

segala hukum dan peraturan. Dalam moral dikenal sanksi tapi tidak bersifat lahiriah

melainkan batiniah, seperti rasa malu, menyesal, tidak tenang dan tidak tenteram.

Disinilah esensi dari tujuan moral yaitu untuk mengatur hidup manusia sebagai

manusia, tanpa pandang bulu, suku, agama dan ras. Moral tidak terikat pada waktu

tertentu dan juga tidak tergantung pada tempat tertentu.

Otoritas konstitusi jika dipandang dari segi moral sama halnya dengan

pandangan aliran hukum alam, yaitu mempunyai daya ikat terhadap warga negara,

karena penetapan konstitusi juga didasarkan pada nilai-nilai moral dan fundamental

yang tidak boleh bertentang dengan nilai-nilai universal dari erika moral.

Menurut K.C. Wheare konstitusi mengklaim diri mempunyai otortitas dengan

dasar moral. William H. Hewet dalam pendiriannya menyatakan bahwa masih ada

hukum yang lebih tinggi diatas konstititusi yaitu moral karena moral mempunyai

otoritas untuk memerintah seperti halnya semua hukum dapat memerintah suatu

komunitas untuk mentaatinya. Adapun teori moral yang digunakan untuk

mendefinisikan ketaatan terhadap hukum yang berlaku pula bagi konstitusi. Jadi

secara constitutional phylosophy jika aturan konstitusi bertentangan dengan etika

moral, ia dapat disampingi.

Menurut Baharuddi Lopa mengenai kaitannya dengan sikap patuh masyarakat

terhadap konstitusi, bahwa kepatuhan kepada hukum, bisa disebabkan karena adanya

faktor “ keteladanan dan rasio”. Pola keteladanan itu dapat dipakai bahkan efektif

berlakunya apabila lapisan atas (suprastruktur) mempunyai loyalitas yang tinggi

terhadap hukum dan berakhlak mulia sebab bila tidak akan berbahaya. Sementara

arus bawah (lapisan bawah/infrastuktur) dapat terbawa-bawa mengiktui apa saja yang

dilihat dari perilaku atasanya. Atau bisa saja menjadi ‘sikap berontak’ akibat

pemasungan struktural yang dikondidikannya. Visi keteladanan ini sejalan dengan

misi Kerasulan Muhammad SAW ke dunia ini untuk memakmurkan bumi dan

memberi contoh keteladanan ‘akhlak yang mulia’ (al-Hadis).

DAFTAR PUSTAKA

Minarty. 2009. Faktor-Faktor Daya Ikat Konstitusi. (diakses tanggal 17 Februari

2013). From: http://minarty.multiply.com/journal/item/7 .

Thaib, Dahlan. 1999. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: PT. Raja grafindo

persada.