MENYOAL SISTEM HUKUM DAN SISTEM SOSIAL YANG BAIK DI INDONESIA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUMTugas Akhir Matakuliah Sosiologi Hukum Dosen Pengampu: Prof. Dr. Ahmad Gunaryo M.S.

Muhammad Saddam Naghfir (082111087)

PRODI KONSENTRASI ILMU FALAK JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH IAIN WALISONGO SEMARANG 20111

MENYOAL SISTEM HUKUM DAN SISTEM SOSIAL YANG BAIK DI INDONESIA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM Tulisan ini berusaha mencari solusi atas sistem sosial dan sistem hukum Indonesia yang ambruk dan bagaimana usaha memperbaiki kedua sistem ini di Indonesia agar bisa menjadi sistem hukum dan sistem sosial yang baik. Perlu diketahui bahwa sistem sosial sangat berpengaruh pada pembentukan hukumnya. Berbicara mengenai sistem hukum yang baik, maka penulis yakin bahwa semua sistem hukum itu baik secara lokalitas, namun yang penulis maksud sistem hukum dalam pembahasan ini meliputi juga sistem penegakan hukumnya. Sistem hukum penulis anggap baik bila aturanaturan hukumnya baik dan penegakan hukumnya juga baik. Variabel kedua dalam judul di atas adalah sistem sosial yang baik, dalam kuliah sosiologi hukum, Ahmad Gunaryo menyebutkan bahwa peran hukum dalam perubahan sosial dibagi menjadi dua, yang pertama hukum menjadi variabel independent jika perubahan sosial bisa tidak mempengaruhi perubahan hukum, yang kedua, hukum menjadi variabel dependent jika perubaan sosial mempengaruhi perubahan hukum. Sistem sosial yang penulis maksud disini adalah sistem sosial yang mempengaruhi perubahan atau pembentukan hukum dalam masyarakatnya. Jadi kualitas baik sebuah hukum juga dipengaruhi oleh kualitas baiknya sistem sosial masyarakat di mana hukum itu terbentuk. Hal inilah yang melandasi penulis menulis tulisan ini. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sarat dengan perbedaan yang besar antara si miskin dan si kaya, di mana si miskin tertelantarkan di pinggiran kota, dan si kaya sebagai pemegang modal yang banyak tinggal dan menumpuk kekayaannya di pusat kota. Hal yang kemudian terjadi secara terus menerus adalah bahwa si miskin berusaha memperjuangkan dirinya agar bisa setara dengan si kaya dan si kaya juga semakin berusaha memperkaya dirinya sendiri dan menjauhkan diri dari kaum miskin, akibatnya yang miskin tidak pernah sampai pada level kaum kaya, dan yang kaya semakin melesat jauh meninggalkan level miskin di belakangnya.

2

Memang benar bahwa masalah akan tumbuh ketika dalam suatu masyarakat terdapat dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat yang kaya dan kelompok masyarakat yang miskin. Kelompok masyarakat yang kaya adalah mereka yang memiliki barang-barang yang melebihi dari batas kebutuhan primer, sedangkan masyarakat miskin adalah masyarakat yang hanya mampu atau bahkan kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya saja. Pada awalnya, mungkin kedua kelompok ini masih saling tolong menolong, dimana kelompok yang kaya (cenderung lebih sedikit dibanding yang miskin) akan menolong kelompok yang miskin, namun lama kelamaan pada kelompok yang kaya mulai muncul ego dan sifat individualistis, karena mereka merasa lebih berhak menguasai barang-barang mereka sendiri dan merasa lebih tinggi dibanding dengan kelompok miskin. Hal ini kemudian berlanjut dengan penciptaan atau pembentukan aturan-aturan yang bersifat individual, atau yang kemudian disebut dengan hukum, baik itu kemudian disebut sebagai hukum agama, hukum adat, hukum Negara, atau hukum positif, yang jelas maksud dari pembentukan hukum ini adalah untuk melindungi hak-hak kaum kaya, agar tidak bercampur dengan kaum miskin. Semula, mungkin pembentukan hukum ini dilandaskan pada teori keadilan, ketentraman dan kebahagian yang bersifat komunal. Hukum yang sudah terbentuk kemudian menjadi lembaga sosial independen yang bertugas untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, ketentraman dan kebahagian pada seluruh lapisan masyarakat. Sampai di sini, kedua kelompok masyarakat ini merasa terayomi dengan lembaga hukum pencipta kebahagiaan ini. Pada periode selanjutnya, hukum kemudian membentuk serangkaian aturan yang mengikat masyarakat, yang mengatur tindakan-tindakan masyarakat, yang kemudian melahirkan adanya kewajiban dan sanksi atau hukuman bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Jadi setiap individu harus mengikuti dan mengindahkan aturan-aturan hukum yang dibuat demi terciptanya ketentraman dan kebahagiaan, bila kemudian ada yang melanggar aturan tersebut, maka akan dikenai sanksi berupa hukuman, baik bersifat fisik atau non fisik seperti cemooh (dalam hukum adat), dan diharapkan dengan adanya sanksi itu diharapkan individu yang melanggar aturan itu agar bisa sadar hukum, insyaf dan membuatnya jera sehingga tidak akan

3

melakukannya lagi. Sampai di sini dapat kita rasakan adanya perbedaan antara masyarakat sebelum adanya hukum dan masyarakat setelah adanya hukum. masyarakat sebelum adanya hukum lebih terlihat bebas untuk melakukan apa saja dibandingkan masyarakat yang mempunyai hukum. Bagi Masyarakat yang mempunyai hukum, setiap tindak-tanduknya diatur dan dibatasi oleh hukum, sehingga ada pembatasan mengenai hak-hak asasi manusia untuk berbuata sesuai dengan kemauannya sendiri, manusia di depan hukum ibarat mesin yang harus tunduk pada hukum, bila tidak tunduk akan dihukum sesuai dengan hukum. Kembali pada hukum yang mengatur antara si kaya dan si miskin, meskipun hukum bersifat mengekang segala bentuk tindakan manusia dari kedua kelompok tersebut, namun hal itu dirasa cukup seimbang pengorbanannya dibandingkan dengan tujuan akhir hukum, yaitu terciptanya keadilan, ketentraman dan ketertiban. Lantas kemudian muncul pertanyaan, apakah hukum yang ada bisa benar-benar diterapkan tanpa adanya pembedaan antar kelompok? Jawabannya adalah tidak bisa. Entah mengapa, di dunia ini ranah ideal begitu sulit untuk menjadi kenyataan, sulit sekali membumikan hukum yang bahkan dibuat oleh manusia itu sendiri dalam jiwa masyarakat. Entah mengapa di dunia ini tidak ada hidup yang bahagia, tentram, datar, tanpa masalah, sebagaimana yang diharapkan oleh manusia, apakah hal ini merupakan wujud hukum alam bahwasannya hidup itu penuh dengan masalah? Yang jelas hal ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut, karena hal ini bukan ranah sosiologi hukum untuk dipersoalkan, mungkin cabang ilmu lain seperti ilmu agama, ilmu filsafat yang mampu menjawab persoalan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan Apakah hukum yang ada bisa benar-benar diterapkan tanpa adanya pembedaan antar kelompok?, maka yang dibutuhkan adalah ilmu sosiologi hukum yang memang objek kajiannya adalah hukum yang ada versus hukum yang sebenarnya (yang dipraktekkan di masyarakat). Sebelum menjawab pertanyaan, perlu adanya pembahasan mengenai beberapa teori sosial yang berhubungan dengan pertanyaan tersebut, terutama terkait dengan pembedaan antar masyarakat.4

Berbicara mengenai perbedaan antar masyarakat, kita bisa mengacu pada pendapat tokoh sosial ternama semisal Karl Marx, Max Weber dan Jean-Francois Lyotard. Dalam pembahasan selanjutnya akan penulis paparkan lebih lanjut tentang ketiga tokoh sosial ini. Alasan penulis mengambil tiga tokoh di samping karena ketiga tokoh itu turut mewarnai sejarah sosiologi juga karena alasan bahwa membahas tiga tokoh akan lebih membuka wawasan dan pemahaman yang jelas mengenai teori sosial. Peter Beilharz menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan selalu bersifat perspektival1, yaitu tergantung dari sudut pandang mana pengetahuan itu dilihat, ibarat rumah yang bisa dilihat dari depan, belakang, samping, atas dan bawah, akan sangat tidak mendapatkan bentuk pengetahuan yang benar tentang rumah, jika hanya melihat dari satu sisi pandang saja. Hal ini kemudian mengasumsikan bahwa tidak ada teori yang smepurna sebagus apapun teori itu, yang ada hanyalah ada teori yang lebih mendominasi dari teori lain dalam periode waktu tertentu, yang segera akan diganti dengan teori yang lebih mutakhir dan mengena dengan perspektif lainnya. Karl Marx melihat sistem sosial masyarakat dari segi ekonomi. dia menyatakan bahwa masyarakat itu terbagi menjadi dua kelompok atau dia lebih suka menyebutnya dengan kelas, pertama, kelas borjuis, adalah mereka yang memiliki modal, yang menguasai perekonomian, disebut juga kelas atas yang strata sosialnya lebih tinggi dari kelas kedua, yaitu kelas proletar atau kelas buruh. Kelas buruh adalah mereka yang tidak memiliki modal sehingga untuk mendapatkan modal atau kebutuhan hidupnya mereka biasanya bekerja pada kaum borjuis yang memang membutuhkan peran kaum kelas bawah untuk membantunya mengembangkan modal dan memperluas jaringan ekonominya. Marx yang besar dan tinggal di daerah yang lingkungannya dipenuhi dengan buruh, merasa simpati dengan nasib buruh kemudian berusaha memperjuangkan hak buruh untuk mendapatkan gaji yang lebih pantas mereka dapatkan. Marx adalah seorang sosialis terkemuka di zamannya, bukanlah seorang yang memprakarsai tentang kapitalisme, kehebatannya adalah dia mampu berpikir kritis untuk meninjau kapitalisme dari sudut pandang ekonomi, dia pun

Peter Beilarz. Social Theory: A Guide to Central Thinkers. (diterjemahkan oleh Sigit jatmiko dengan judul Teori-Teori Sosial). (Surabaya: Pustaka Pelajar). 2003. Hal ix.

1

5

berhasil menguak rahasia ekonomi politik masyarakat borjuis2. Penemuannya menyatakan bahwa ekonomi adalah landasan fundamental yang lantas memunculkan lembaga-lembaga politis dan legal, yang kemudian menguasai ekonomi secara komprehensif. Mark bukan lah penganut madhab kapitalisme, dia adalah seorang sosialis murni yang hanya memaparkan tentang kapitalisme sebagai fenomena sentral dalam modernitas. Pendapatnya yang lain adalah bahwasannya kemunculan kapitalisme dimulai dari paham feodalisme bangsa Asia yang berevolusi menjadi paham kapitalisme, yang menguasai alat-alat produksi, sekaligus juga menguasai ekonomi. Lantas hubungannya dengan perkembangan hukum yang terjadi pada masyarakat yang terdiri dari masyarakat borjuis kapitalis dan masyarakat buruh / proletar, adalah adanya sentralisasi penguasaan atas hukum oleh kaum kapitalis penguasa modal. Di sini agaknya hubungan antara kapitalisme dan feodalisme bukan hubungan sejarah, bahwasannya feodalisme melahirkan kapitalisme, tapi yang terjadi sekarang adalah seorang kapitali, baik itu yang berasal dari feodalis ataupun tidak, kemudian perlahan merangkap pula sebagai feodalis dan penguasa hukum. Jadi, seorang yang mempunyai modal banyak, bisa menguasai hukum demi kepentingan dirinya sendiri, dan kemudian yang terjadi adalah banyaknya kasus korupsi yang tidak kunjung berakhir. Hukum yang ada sekarang hanya berlaku dan mengekang masyarakat kelas bawah, sehingga rasa ketidakadilan mulai muncul, asas-asas hukum alam semisal equality before the law, hanya tinggal semboyan tanpa taringnya, hukum menjadi semakin cacat dan ambruk, asas demokrasi pun hanya tinggal kenangan, demokrasi yang ada hanyalah sebuah mainan politik kaum kapitalis penguasa pasar, yang mampu membeli suara rakyat, bahkan memanipulasinya. Praktek-praktek politik kapitalis yang kotor ini semakin menjamur, selain karena hukum telah dibungkam oleh kaum kapitalis, juga karena masih adanya rasa komunal dan kasihan antar bangsa kapitalis modernis yang berbuat kotor dengan kapitalis lain (baik yang kotor maupun kapitalis yang bersih dari kejahatan hukum), atau dengan para penegak hukum yang masih ada hubungan kerabat dengan para kapitalis yang curang itu. Jadi masyarakat perkotaan di Indonesia bukanlah masyarakat modernis individualis, seperti pendapat Emile Durkheim, tapi2

Peter Beilarz. loc. cit. Hal 274

6

masyarakat modernis indonsia tak lebih hanyalah masyarakat setengah modern dan setengah tradisional yang masih menyimpan dua kepribadian yang bertola belakang, dalam hal kekayaan mereka cenderung bersifat individualis, namun dalam hal sosial, terkait dengan perasaan simpati pada sesamanya, semangat komunallah yang masih mereka pegang, sehingga menghasilkan praktek-praktek ekonomi tidak sehat yang semakin marak. Masayarakat Indonesia terlihat belum siap menggunakan hukumnya sendiri. Hukum yang dibuat dan dirumuskan oleh formulator hukum Indonesia ternyata sulit dan cenderung tidak cocok dengan kemajemukan tipe masyarakat Indonesia yang masih punya dualisme kepribadian. Kelompok penguasa modal yang seharusnya hanya bersifat individualis masih memiliki semangat komunal dalam beberapa hal, terutama yang terkait dengan hukum. Sedangkan masyarakat kelas bawah yang seharusnya cenderung bersifat komunal yang sarat dengan semangat gotong royong yang tinggi, justru kemudian beralih paham menajdi masyarakat individual dalam hal modal. Mereka yeng mempunyai modal dan alat-alat produksi yang sedikit lebih banyak ingin meningkatkan strata sosialnya sehingga kemudian lahirlah golongan tengah, yang berada di antara kaum pemilik modal besar dan kaum buruh / kaum miskin. Mungkin Lahirnya golongan tengah ini muncul sebagai bentuk ketidakpuasan atas marjinalisasi kaum kelas bawah, di samping mereka juga ingin berusaha mendekat dengan para pengusaha modal besar. Berbeda dengan Mark, seorang Max Weber mempunyai pandangan tersendiri mengenai kapitalisme. Dia setuju dengan Mark dalam beberapa hal, namun dia tidak bisa menerima sepenuhnya bahwa ekonomi sebagai dasar terbentuknya sistem kapitalis, atau sistem sosial yang lain. Dia lebih bisa melihat problem dari beberapa sudut pandang, misalnya dari sudut pandang motivasi agama atau etnis. Kasus munculnya kapitalisme di Eropa barat bila dilihat dari sosio kulturalnya akan sangat mengena bila dikaitkan dengan berkembangnya ajaran calvinisme pada era dan tempat yang sama. Ajaran Calvinisme mengajarkan pengikutnya untuk tidak hidup bermewah-mewahan (glamour), hidup sederhana dan saling menolong antar manusia. Cikal bakal ajaran inilah yang patut dicurigai sebagai dasar fundamental munculnya kaum kapitalis yang menguasai perekonomian. Para kaum pemilik modal tidak menghabiskan modalnya untuk

7

hidup glamour melainkan berusaha menanam kembali modalnya pada usahanya, atau membuka lapangan usaha yang lain, sehingga yang terjadi adalah semakin memperkaya pribadi mereka sendiri. Jadi istilah kapitalis salah bila dikatakan termasuk paham yang jelek, jadi tidak semua kapitalis itu jelek, ada istilah kapitalis baik dan kapitalis serakah. Kapitalis baik adalah kapitalis pemilik modal yang dengan modalnya itu dia bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat kelas lain, sehingga ada hubungan timbal balik antara pemilik modal dan buruh / pekerja. Sedangkan kapitalis yang serakah adalah mereka yang menggunakan modalnya hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, bahkan mungkin dengan menghalalkan segala cara, agar dia bisa mendapatkan modalnya kembali bahkan melipatgandakannya. Mengacu pada analisa Max, motivasi seseorang untuk menjadi seorang pejabat Negara msalnya, mungkin bukan karena faktor ekonomi, karena justru untuk mencapai kedudukan itu dia banyak mengorbankan modal yang mungkin tidak akan kembali lagi. Motivasi awalnya mungkin karena ingin mendapatkan kekuasaan atau kehormatan yang menurutnya lebih berharga ketimbang mendapatkan uang, atau mungkin karena faktor dorongan dari orangorang yang dihormatinya agar dia menjadi pemimpin Negara semisal Gus Dur, meskipun adapula yang memang terlihat orientasinya adalah jabatan / feodal, namun dibalik itu juga agar dia bisa melaksanakan kapitalisme kotornya semisal dengan melaksanakan tindak korupsi, sehingga karena jabatannya yang tinggi dan dihargai maka hukum akan melunak kepadanya, bahkan melindunginya. Jadi salah besar jika kapitalisme hanya menjadi persoalan ekonomi saja. Adapula teori post-modern yang dipropagandakan oleh Jean-Francois Lyotard yang mengkritik sistem modern, alasannya bahwa pada masyarakat modern secara bertahap seseorang akan mulai kehilangan jati diri individualnya. Berdasarkan pandangan post-modernisme, pengikisan tingkat individualitas muncul bersamaan dengan munculnya paham kapitalisme dan rasionalitas. Factor-faktor ini mengurangi pentingnya hubungan pribadi dan menekankan aspek nonpersonal. Kapitalisme atau modernisme menurut teori ini menyebabkan manusia dipandang sebagai barang yang bisa diperdagangkan nilainya, atau ditentukan oleh seberapa besar apa yang dihasilkannya. Setelah perang dunia II, manusia makin dipandang sebagai konsumen dan juga produsen. Industri media masaa, terutama periklanan semakin menjadi

8

citra komersial yang mampu membentuk dan mengubah jatidiri penikmat komersialnya. Semakin modern masyarakatnya semakin banyak pula gaya hidup yang bermunculan yang terus berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga budaya. Mereka yang tidak mengikuti budaya yang ditampilkan di periklanan, dianggap ketingaalan zaman, dan dikategorikan sebagai masyarakat tertinggal. Hal ini mengakibatkan adanya pemaksaan atas kepribadian seseorang, jatidiri seseorang bukan dibentuk oleh dirinya sendiri, namun ditentukan dan diatur oleh lingkungannya, juga oleh media periklanan yang semakin mengkikis jatidiri dan budaya bangsa. Tindak pidana korupsi misalnya mungkin muncul karena lingkungan pejabat yang terbiasa dengan tindak pidana korupsi atau ketidaktransparansian keuangan kepada bawahan atau atasan, jadi mungkin seseorang yang korupsi adalah karena budaya / lingkungannya yang membiasakan korupsi yang kemudian menghilangkan sekaligus mengubah jatidiri seseorang manjadi koruptor, demikian menurut teori post modernism. Dari berbagai paparan di atas, kita mulai memahami kenapa bangsa Indonesia memiliki masalah terkait dengan sistem sosial dan sistem hukumnya. Sistem sosial di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok masyarakat, kelompok pertama adalah kelompok penguasa, termasuk didalamnya kaum kapitalis individualis, dan kelompok kedua adalah kelompok sosialis / kaum miskin. Hadirnya kedua kelompok ini kemudian mengakibatkan perbedaan yang signifikan mengenai sistem hukum dan penegakan hukumnya. Sistem sosial yang cenderung individual bagi mereka para penguasa, kaum kapitalis yang cenderung tidak menghiraukan kaum bawahnya, mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hukum yang kemudian dikuasai dan bisa dibeli dengan uang, atau persahabatan dan kekerabatan, kemudian menjadi tidak bertaring lagi, karena adanya rasa simpati antara penegak hukum dan para kapitalis yang berbuat tindak korupsi. Sementara bagi masyarakat kelas bawah, hukum terasa begitu mengekang tanpa adanya penyelidikan berlanjut mengenai motivasi tindak melawan hukum yang dilakukannya, semisal mungkin karena faktor untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Untuk Indonesia sendiri, dengan kasus hukum yang sulit diterapkan pada kaum borjuis dan kurang adil pada mereka kelas bawah, kiranya akan lebih baik bila dilakukakan usaha-usaha

9

transparansi antar masyarakat lebih bisa menerima keputusan hukum, hal-hal yang perlu diperjelas dan digalakkan lagi adalah masalah kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang bulu, penegakan kembali nilai-nilai hukum semisal equality before the law, praduga tak bersalah, dan kepastian hukum, dalam artian sanksi hukum yang jelas berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat, serta untuk tidak terlalu mengacu pada prosedur hukum yang memperlambat proses penegakan hukum di Indonesia, karena kepastian dan penegakan hukum itulah yang mutlak diperlukan untuk memperbaiki sistem hukum dan penegakannya di indonesia. DAFTAR PUSTAKABeilarz, Peter. Social Theory: A Guide to Central Thinkers. (diterjemahkan oleh Sigit jatmiko dengan judul Teori-Teori Sosial). (Surabaya: Pustaka Pelajar). 2003. Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. Modern Sociological Theory. (diterjemahkan oleh Alimandan dengan judul Teori Sosiologi Modern). (Jakarta: Kencana). 2004.

10