SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAPADA AWAL KEMERDEKAAN RI(18 AGUSTUS 1945 27 DESEMBER 1949)

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sistem PemerintahanDosen Pengampu : Drs. Yulianto Bambang Setyadi, M.Si

Kelompok A 3 :1. Sobiatun A2201000012. Emi NimastutiA220100023 3. RubiatiA2201000374. Inna KadarwatiA220100046

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA2012DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL iDAFTAR ISI iiA. PENDAHULUAN 11. Latar Belakang Historis 12. Latar Ideologis Politis 23. Latar Belakang Yuridis 3B. IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN 41. Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 194542. Hubungan Antar Lembaga Negara 63. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 6C. KESIMPULAN 8

iiDAFTAR PUSTAKA

A. PENDAHULUAN

1. 1Latar Belakang HistorisSemenjak dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, oleh wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan titik awal dari negara Indonesia yang menghendaki dan melaksanakan sebagai suatu negara yang berdaulat, bangsa yang merdeka dan pembentukan masyarakat yang bebas menentukan kemauan negaranya sendiri. Proklamasi sebagai sumber hukum formil adalah konsisten dengan doktrin proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi dasar berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945.Setelah ditetapkan dan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945, mulai saat itu berlakulah UUD tersebut sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Maka mulai pada saat itu penyelenggaraan negara akan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan menurut UUD ini.Pada tanggal yang sama, PPKI mengadakan sidangnya dan menetapkan:a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945b. Undang-Undang Dasar 1945c. Memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 rapat PPKI dilanjutkan dengan tiga putusan persoalan pokok yang sudah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya, yakni pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan. 2. Latar Ideologis Politis (Sunarso:2008) Dalam Konggres Komite Nasional Indonesia (KNIP), 16 Oktober 1945 di Malang, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan apa yang disebut Maklumat X (dibaca eks). Sejak keluarnya Maklumat ini KNIP diberi wewenang untuk turut membuat UU dan menetapkan GBHN. Jadi, KNIP memegang sebagian kekuasaan MPR, disamping memiliki juga kekuasaan atas DPA dan DPR. Selanjutnya dikeluarkan lagi Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yakni dilaksanakan sistem pemerintahan Parlementer dan dibentuk kabinet parlementer. Kabinet bertanggung jawab pada KNIP sebagai pengganti MPR/ DPR.Kabinet Parlementer pertama di bawah pimpinan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sutan Syahrir dipilih karena dia seorang yang sosialis dan intelektual, sehingga mampu untuk memegang tampuk pemerintahan dan ujung tombak diplomatik. Sejak saat itulah sistem Presidensial beralih menjadi sistem Parlementer walaupun tidak dikenal dalam UUD 1945. Selama sistem ini berjalan, sampai dengan 27 Desember 1949, UUD 1945 tidak mengalami perubahan tekstual. Oleh karena itu, sebagian orang berpendapat bahwa perubahan dalam sistem pemerintahan ini melanggar UUD 1945. Pada tanggal 3 November 1945, dikeluarkan maklumat pemerintah tentang keinginan untuk membentuk partai-partai politik, sehingga berlakulah sistem multi partai.

3. Latar Belakang Yuridis Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan adalah sistem Presidensial sesuai dengan pasal IV aturan peralihan sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA yang memegang kekuasaan eksekutif dan tugas MPR, DPR dan DPA adalah Presiden dibantu dengan komite nasional. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi tunggal.Dasar hukum sistem pemerintahan Indonesia periode 18 Agustus 1945 27 Desember 1949 adalah UUD 1945, tetapi belum bisa dijalankan secara murni dan konsekuen, karena bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Walaupun UUD 1945 telah dilakukan, yang dapat dibentuk baru Presiden,Wakil presiden serta menteri, dan para Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Jadi, tidaklah menyalahi apabila MPR/ DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam UUD 1945 belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat. Jadi sebelum MPR, DPR, DPA, BPK dan MA terbentuk segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional. Hanya saja waktu itu aparat pemerintah penuh dengan jiwa pengabdian.B. IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN

1. 4Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945Lembaga-lembaga negara pada awal kemerdekaan diantaranya:a. Presidenb. Wakil Presidenc. KNIPSetelah PPKI rapat pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan pembahasan masalah rancangan pembukaan dan undang-undang dasar yang telah disiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, berhasil dibahas dalam tempo kurang dari dua jam, disepakati bersama rancangan Pembukaan dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sidang diskors pada pukul 12.50, dan akan dimulai lagi pukul 13.15. Sebelum meningkat ke acara baru, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, Soekarno minta agar disahkan Pasal Peralihan III Aturan Peralihan. Kemudian Oto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan aklamasi. Ia mengajukan Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Semua hadirin menerima dengan aklamasi sambil menyanyikan Indonesia Raya. Komite Nasional Indonesia akan dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah. Tujuan komite, seperti dijelaskan Presiden Soekarno, antara lain mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai solidaritas dan kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu mententramkan rakyat dan melindungi keamanan serta membantu para pemimpin untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Di tingkat pusat, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP) diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Anggotanya berjumlah 137 orang, dan Mr. Kasman Singodimedjo diangkat sebagai ketua dibantu oleh tiga wakil ketua, yakni Sutardjo Kartohadikusumo (Wakil Ketua I), Mr. Johannes Latuharhary (Wakil Ketua II), dan Adam Malik (Wakil Ketua III). Dengan terbentuknya KNIP, tugas PPKI pun berakhir. Pembentukan KNIP dengan cepat diikuti oleh pembentukan KNI Daerah (KNID). Sejak awal September 1945 sudah terbentuk di berbagai daerah dari tingkat karisidenan sampai tingkat desa.Dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD45 disebutkan bahwa Komite Nasional adalah sebuah badan yang bertugas membantu presiden menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga tersebut terbentuk. Berarti KNIP hanya merupakan lembaga pembantu eksekutif.Pada tanggal 7 Oktober 1945 kelompok pemuda dalam KNIP mengajukan petisi yang ditandatangani oleh lima puluh orang kepada Presiden Soekarno agar KNIP diberi wewenang legislatif. Berdasarkan petisi itu, pada tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Hatta mengeluarkan Maklumat No. X (baca:eks, bukan sepuluh) yang menyatakan bahwa sebelum MPR dan DPR terbentuk, KNIP diberi kekuasaan legislatif dan ikut serta menentukan garis-garis besar haluan negara. Dinyatakan pula bahwa tugas sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP (BP KNIP).2. Hubungan Antar Lembaga NegaraHubungan antara lembaga-lembaga negara yang meliputi presiden, wakil presiden dan KNIP adalah presiden sebagai kepala negara dan penyelenggara pemerintahan atau lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh KNIP, jadi KNIP bertindak sebagai pembantu lembaga eksekutif. Namun pada tanggal 7 Oktober 1945 kelompok pemuda dalam KNIP mengajukan petisi yang ditandatangani oleh lima puluh orang kepada Presiden Soekarno agar KNIP diberi wewenang legislatif.Peran wakil presiden tidak hanya konco wingking untuk presiden, tetapi juga diberi wewenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan , terbukti wakil presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Hatta mengeluarkan Maklumat No. X. 3. Efektifitas Pelaksanaan Sistem PemerintahDalam pelaksanaan sistem pemerintahan awal kemerdekaan periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 terjadi pergantian dari sistem presidensiil menjadi parlementer. Hal ini tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 karena nyatanya tidak ada pasal ataupun ayat yang menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan harus presiden. Maka hal ini dimanfaatkan pemerintah pada waktu itu untuk mengatasi situasi genting seperti pertempuran di berbagai daerah yang dilakukan oleh Sekutu. Perdana menteri dipimpin oleh Sutan Syahrir karena beliau pandai diplomatik, intelektual dan sosialis, sehingga memungkinkan untuk berdiplomasi dengan Belanda mengenai pengakuan kedaulatan. Pada awal kemerdekaan lembaga negara yang ada belum selengkap dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945, maka dapat dikatakan penyelenggaraan pemerintahan belum efektif karena belum ada yang pembagian kekuasaan secara formal dan belum ada check and balance.

C. KESIMPULAN

8Sejak PPKI memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka Indonesia sempurna menjadi Negara Republik Indonesia.Menurut penjelasan UUD 1945 salah satunya menerangkan bahwa Presiden sebagai penyelenggara pemerintah negara republik indonesia maka dapat diketahui bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil.Setelah keluar maklumat wakil presiden tanggal 14 november 1945, sistem pemerintahan beralih menjadi sistem parlementer dan Sutan Syahrir sebagai perdana menterinya. Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan adalah sistem presidensial sesuai dengan pasal IV aturan peralihan sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA yang memegang kekuasaan eksekutif dan tugas MPR, DPR dan DPA adalah Presiden dibantu oleh Komite Nasional.Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara masih terdiri dari presiden, wakil presiden dan komite nasional. Presiden sebagai kepala negara dan penyelenggara pemerintahan dibantu oleh KNIP. Wakil presiden tidak hanya konco wingking bagi presiden tetapi juga diberi wewenang untuk membuat kebijakan. Pada awal kemerdekaan lembaga negara yang ada belum selengkap dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945, maka dapat dikatakan penyelenggaraan pemerintahan belum efektif karena belum ada yang pembagian kekuasaan secara formal dan belum ada check and balance.

DAFTAR PUSTAKA

Busroh, Abu Daud. 1989. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Jakarta : Bina Aksara.

Kansil, CST. 1985. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.Sunarso, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: UNY Press.