Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah SWT

karena atas limpahan rahmad dan hidayahnya kami mampu

menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Makalah

dengan judul “ Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi

Nasional” disusun dengan maksud untuk memenuhi tugas mata

kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta memberikan

pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca mengenai

pancasila sebagaidasar negara dan ideologi nasional.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih

kepada teman dan para anggota kelompok yang telah

membantu pada pembuatan makalah ini.dan tak lupa pula kami

mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami ibu

Wilsa S.H M.H

Semoga makalah ini dapat membawa manfaat khususnya

bagi saya dan orang lain yang telah membaca makalah kami.

Kami menyadari bahwa makalah ini kami susun masih jauh dari

sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat

membangun sangat kami harapkan dengan tujuan agar makalah

ini selanjutnya akan lebih baik. Semoga bermanfaat.

Langsa , 9 Desember 2013

Ketua kelompok

1

2

Daftar isiKATA PENGANTAR ………………………………………… 1

DAFTAR ISI ……………………………………………………. 2

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………… 3

A. LATAR BELAKANG ………………………………. 3

B. RUMUSAN MASALAH ……………………………. 3

BAB II PEMBAHASAN ………………………………………. 4

A. Ideologi Negara ……………………………………… 4

B. Unsur Negara ………………………………………… 5

C. Manfaat ideology bagi suatu bangsa …………….6

D. Pancasila sbg ideology bangsa Indonesia……….6

E. Sejarah pancasila …………………………………… 6

F. Landasan hukum pancasila ………………………. 9

G. Konsep dan teori pancasila ………………………. 12

H. Pancasila dlm konteks Indonesia ………………..15

I. Konsekeunsi pancasila bagi masyarakat ………..16

BAB III PENUTUP …………………………………………... 18

KESIMPULAN …………………………………………. 18

SARAN ………………………………………………….. 18

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………. 19

3

BAB IPendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang besar dan

heterogen.Disebut bangsa yang besar karena jumlah penduduknya menempati

urutan keempat terbanyak setelah RRC, Amerika Serikat dan India.Indonesia

juga bangsa yang heterogen karena terdiri atas banyak suku bangsa dengan

berbagai macam agama, budaya, bahasa dan adat istiadat.

Kita patut bersyukur bahwa bangsa yang besar dan heterogen ini dapat

bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Banyak bangsa –

bangsa yang besar dalam sejarahnya hancur karena tidak mampu

mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan.Contohnya adalah Uni

Soviet dan Yugoslavia.

Mengapa bangsa Indonesia mampu mempertahankan persatuan dan

kesatuan ?salah satu jawabannya adalah karena kita telah sepakat Pancasila

sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia . Nilai-nilai luhur

Pancasila merupakan kesepakatan bersama dan menjadi titik temu

antarkelompok dan golongan masyarakat Indonesia.Sebagai ideologi negara,

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diterima dan dijadikan acuan

bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Oleh karena itu, kita perlu

memelihara dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi

bangsa Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

A.  Bagaimanakah latar belakang historisnya pancasila ?

B.   Bagaimanakah fungsi dan kedudukan pancasila ?

C.   Bagaimanakah aktualisasi Pancasila ?

4

BAB II

Pembahasan

A. Ideologi Negara

1.Pengertian Ideologi

Istilah ideologi terbentuk dari kata idea dan logos .Idea berasal dari

bahasa Yunani, ideosyang artinya bentuk atau idein yang berarti

melihat .Kata idea berarti gagasan , ide, cita-cita atau konsep .Sedangkan

logos berarti i lmu. Jadi, secara harfiah ideologi berarti i lmu pengetahuan

tentang ide-ide ( the science if ideas).

Berikut ini beberapa pengetahuan tentang ideologi dari para ahli:

a. Soerjanto Poespowaedojo

Ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai yang

secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk

memahami jagat raya, bumi, dan seisinya serta menentukan sikap dasar untuk

mengolahnya.

b. M. Sastrapratedja

Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada

tindakan yang diorganisir dalam suatu sistem yang teratur.

c. A.T. Soegito

Ideology adalah serangkaian pemikiran yang berkaitan dengan tertib sosial

dan politik yang ada,serta berupaya untuk mengubah serta mempertahankan

tertib sosial politik yang bersangkutan.

5

d. Ramlan Surbakti

Ideologi dilukiskan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama

yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang hendak dicapai dan cara – cara

yang digunakan untuk mencapai tujuan itu.

e. Fransn Magnis Suseno

Ideologi dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu :

1) Ideologi dalam pengertian luas

Ideologi berarti segala kelompok cita-cita luhur, nilai – nilai dasar, dan

keyakinan – keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman

normative.Ideologi dalam arti luas ini selanjutnya dikatakan sebagai ideology

terbuka.

2) Ideologi dalam pengertian sempit

Ideologi adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna

hidup dan nilai-nilai yang akan menentukan dengan mutlak bagaimana

manusia harus hidup dan bertindak. Ideologi dalam arti sempit selanjutnya

disebut sebagai ideologi tertutup.

B. Unsur Ideologi

Menurut M. Sastraprated, ideologi sebagai seperangkat gagasan

mengandung tiga unsure, yaitu:

a.  Berisi penafsiran atau pemahaman terhadap suatu kenyataan, artinya orang

atau masyarakat dapat membuat penafsiran tentang keadaan berdasar ideologi.

b. Berisi nilai-nilai yang dianggap baik dan diterima oleh masyarakat sebagai

pedoman bertindak, artinya masyarakat dapat berbuat berdasarkan nilai yang

dianggap baik.

c.  Memuat suatu orientasi tindakan, artinya ideologi merupakan suatu

pedoman kegiatan untuk melaksanakan nilai – nilai yang terkandung di

dalamnya

6

C   Manfaat Ideologi bagi Suatu Bangsa

Dalam kehidupan suatu bangsa, adanya ideologi sangat dperlukan. Dengan

ideologi, suatu bangsa akan :

1. Mampu memandang persoalan – persoalan yang dihadapinya dan

menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan –

persoalan yang dihadapi sehingga tidak terombang ambing dalam menghadapi

persoalan – persoalan besar, baik yang berasal dari dalam masyarakat sendiri

maupun dari luar

2. Memilki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah –

masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya;

3. Mempunyai pedoman bagaimana bangsa itu membangun dirinya.

Berdasarkan pada kemanfaatan tersebut maka ideologi dalam suatu

masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut :

4. Sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu

masyarakat.

5. Sebagai sarana pemersatu masyarakat.

            D.   Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia

Indonesia sebagai sebuah bangsa tentu juga membutuhkan ideologi

nasional.Di dalam ideologi nasional itu tercantum seperangkat nilai yang

dianggap baik dan cocok bagi masyarakat Indonesia.Nilai – nilai itu diterima

dan diakui serta menjadi tujuan mulia dari bangsa Indonesia.Bangsa

Indonesia sudah sepakat bahwa nilai – nilai itu adalah nilai – nilai yang

terkandung dalam Pancasila.Pancasila adalah ideologi nasional dari bangsa

Indonesia.

            E.    Sejarah Pancasila

7

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri

dari dua kata dari Sansekerta : pañca berarti l ima dan śīla berarti prinsip atau

asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan

bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun

Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan

beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule

(Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945 .

Pemahaman kembali sejarah lahirnya Pancasila bagi bangsa Indonesia

dimanapun merupakan hal yang penting dalam memahami makna Pancasila

sebagai sebuah ideologi.

1 Juni dan 1 Oktober di Negara Republik Indonesia merupakan dua tanggal

yang memiliki nilai histori yang berarti bagi maju berkembangnya Pancasila

sebagai ideologi Negara RI. Sesuai fakta yang ada bahwa 1 Juni diperingati

sebagai tanggal lahirnya Pancasila, betapapun bahwa sesungguhnya pada 1

Juni 1945 Bung Karno bukanlah penemu maupun pencipta Pancasila, ia

hanyalah penggali kembali ideologi yang sudah lama ada di kehidupan

masyarkat Nusantara sejak dahulu kala. Fakta ini memiliki makna bahwa

Pancasila lahir jauh sebelum 1 Juni 1945.

Jauh sebelum Republik Indonesia, Pancasila sudah dianut dan menjadi

dasar filsafat serta ideologi Kerajaan Maghada pada Dinasti Maurya sejak

dipimpin oleh raja yang gagah perkasa Ashoka (sekitar tahun 273 SM – 232

SM).Raja Ashoka merupakan penganut agama Buddha yang taat. Pancasila

sendiri merupakan ajaran yang  diciptakan oleh Sang Buddha Siddharta

Gautama.

Dengan berkembangnya ajaran Buddha, termasuk ke Nusantara.Negara

kedua setelah Kerajaan Maghada yang menjadikan Pancasila sebagai dasar

negaranya yaitu Kerajaan Majapahit di pulau Jawa yang berkembang hampir

ke sepertiga Nusantara.

8

Dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno

menyatakan antara lain berbunyi :” Saudara-saudara ! Dasar negara telah

saya sebutkan, lima bilangannya. Inikah Panca Dharma ?Bukan !Nama Panca

Dharma tidak tepat di sini.Dharma berarti kewajiban, sedang kita

membicarakan dasar…..Namanya bukan Panca Dharma, tetapi….saya

namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa…..namanya

ialah Pancasila.Sila artinya asas atau dasar dan diatas kelima dasar itulah

kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Kelima sila tadi

berurutan sebagai berikut:

(a) Kebangsaan Indonesia;

(b) Internasionalisme atau perikemanusiaan;

(c) Mufakat atau demokrasi;

(d) Kesejahteraan sosial;

(e) Ke-Tuhanan.

Rumusan Pancasila ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk Pancasila

(lebih dikenal dengan Pancasila I) dan selanjutnya diubah lagi menjadi

Pancasila II.Rumus Pancasila II ini atau lebih dikenal dengan Pancasila

menurut Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, baik mengenai sistematikanya

maupun redaksinya sangat berbeda dengan Rumus Pancasila I atau lebih

dikenal dengan Pancasila Bung Karno tanggal 1 Juni 1945.Pada rumus

pancasila I, Ke-Tuhanan yang berada pada sila kelima, sedangkan pada

Rumus Pancasila II, ke-Tuhanan ada pada sila pertama, ditambah dengan anak

kalimat – dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-

pemeluknya”. Kemudian pada Rumus Pancasila I, kebangsaan Indonesia yang

berada pada sila pertama, redaksinya berubah sama sekali menjadi Persatuan

Indonesia pada Rumus Pancasila II, dan tempatnyapun berubah yaitu pada sila

ketiga. Demikian juga pada Rumus Pancasila I, Internasionalisme atau peri

kemanusiaan, yang berada pada sila kedua, redaksinya berubah menjadi

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya pada Rumus Pancasila I,

Mufakat atau Demokrasi, yang berbeda pada sila ketiga, redaksinya berubah

sama sekali pada Rumus Pancasila II, yaitu menjadi Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

9

permusyawaratan perwakilan dan menempati sila keempat. Dan juga

pada Rumus Pancasila I, kesejahteraan sosial yang berada pada sila keempat,

baik redaksinya, maka Pancasila pada Rumus II ini, tentunya mempunyai

pengertian yang jauh berbeda dengan Pancasila pada Rumus I.

Namun isi dari Piagam Jakarta selanjutnya juga diubah pada sila

pertama dengan menghilangkan anak kalimat “ dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” .

F.    Landasan Hukum Pancasila sebagai Ideologi Nasional Indonesia

Kedudukan Pancasila sebagai ideology bangsa tercantum dalam ketetapan

MPRNo.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI

No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamatan Pancasila

(Eka Prasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang penegasan Pancasila

sebagai dasar negara.

Berdasarkan pada ketetapan MPR tersebut, secara jelas menyatakan bahwa

kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara Indonesia adalah sebagai:

1. Dasar Negara

Adapun makna Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut:

1) Sebagai dasar menegara atau pedoman untuk menata negara merdeka

Indonesia. Arti menegara adalah menunjukkan sifat aktif daripada

sekedar bernegara;

2) Sebagai dasar untuk aktivitas negara. Diartikan bahwa aktivitas dan

pembangunan yang dilaksanakan negara berdasarkan peraturan

perundangan yang merupakan penjabaran dari prinsip – prinsip yang

terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;

3) Sebagai dasar perhubungan anatar warga negara yang satu dengan

warga negara yang lainnya. Diartikan bahwa penerimaan Pancasila oleh

masyarakat yang berbeda – beda latar belakangnya menjalin interaksi

dan bekerja sama dengan baik

2. Ideologi Nasional

Ideologi nasional mengandung makna ideologi yang memuat cita-cita

tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10

Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, bukan ideologi tertutup.

Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka karena:

a. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari bangsa Indonesia sendiri.

b. Nilai-nilai dari Pancasila tidak bersifat operasional dan langsung dapat

diterapkan dalam kehidupan.

Menurut Dr. Alfian, seorang ahli politik Indonesia, Pancasila memenuhi

syarat sebagai ideologi terbuka yang sifatnya luwes dan tahan terhadap

perubahan zaman karena di dalamnya memnuhi tiga dimensi ideologi, yaitu:

1) Dimensi Realitas

Nilai – nilai ideologi itu bersumber dari nilai-nilai yang riil hidup di

dalam masyarakat Indonesia.Kelima nilai dasar Pancasila itu kita temukan

dalam suasana atau pengalaman kehidupan masyarakat bangsa kita yang

bersifat kekluargaan, kegotong-royongan atau kebersamaan.

2) Dimensi Idealitas

Suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam

berbagai bidang kehidupan.Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi

Pancasila merupakan nilai-nilai yang di cita-citakan dan ingin diwujudkan.

3) Dimensi Fleksibilitas

Nilai dasar Pancasila adalah fleksibel karena dapat dikembangkan dan

disesuaikan dengan tuntutan perubahan.

3. Nilai – nilai yang Terkandung dalam Pancasila

 a. Pengertian Nilai

Nilai atau value berarti harga, guna.Nilai pada hakikatnya merupakan

sesuatu yang berharga, berguna.Nilai dalam bidang filsafat menunjuk pada

kata benda asbtrak yang artinya keberhargaan dan kebaikan.Sesuatu itu

bernilai, berarti sesuatu itu berguna, berharga, bermanfaat atau penting bagi

kehidupan manusia.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bias lepas dari nilai. Nilai akan

selalu berada di sekitar manusia dan melingkupi kehidupan manusia dalam

segala bidang. Nilai amat banyak dan selalu berkembang. Adapun tingkatan

nilai ada tiga, yaitu :

11

a) Nilai Dasar, yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang

bersifat sedikit banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai

sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Semangat

kekeluargaan kita sebut nilai dasar, sifatnya mutlak dan tidak berubah

lagi.

b) Nilai Instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya

berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan

terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga

negara.

c) Nilai Praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam

kenyataan. Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu ujian apakah nilai

dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat.

4. Nilai – nilai Dasar yang Terkandung dalam Ideologi Pancasila

Adapun makna dari masing – masing nilai Pancasila adalah sebagai

berikut:

  1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Mengandung arti adanya pengkuan dan keyakinan bangsa terhadap

adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta.Nilai ini menyatakan bangsa

Indonesia adalah bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis.

  2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab  

Mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan

nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan

memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mastinya.

  3. Nilai Persatuan Indonesia

Mengandung makna usaha keras bersatu dalam kebulatan rakyat untuk

membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia.Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai

sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki Indonesia.

  4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan Perwakilan

Mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan

untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga

12

perwakilan. Berdasarkan nilai ini maka diakui paham demokrasi yang lebih

mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.

  5.  Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun

batiniah.Berdasarkan pada nilai ini maka keadilan adalah nilai yang amat

mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa.

      G. Konsep dan Teori Pancasila

1. Ideologi Pancasila

Pancasila dijadikan ideologi dikerenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai

falsafah mendasar dan rasional.Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai

dasar dalam mengatur kehidupan bernegara.Selain itu, Pancasila juga

merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini

adalah sebuah desain negara moderen yang disepakati oleh para pendiri

negara Republik Indonesia kemudian nilai kandungan Pancasila dilestarikan

dari generasi ke generasi.Pancasila pertama kali dikumandangkan oleh

Soekarno pada saat berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI).

Pada pidato tersebut, Soekarno menekankan pentingnya sebuah dasar

negara .Istilah dasar negara ini kemudian disamakan dengan fundamen,

filsafat, pemikiran yang mendalam, serta jiwa dan hasrat yang mendalam,

serta perjuangan suatu bangsa senantiasa memiliki karakter sendiri yang

berasal dari kepribadian bangsa.Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa

Pancasila secara formal yudiris terdapat dalam alinea IV pembukaan UUD

1945.Di samping pengertian formal menurut hukum atau formal yudiris maka

Pancasila juga mempunyai bentuk dan juga mempunyai isi dan arti (unsur-

unsur yang menyusun Pancasila tersebut). Tepat 64 tahun usia Pancasila,

sepatutnya sebagai warga negara Indonesia kembali menyelami kandungan

nilai-nilai luhur tersebut.

13

Ketuhanan (Religiusitas)

Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu

dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung dan

mulia.Memahami Ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan

masyarakat yang beketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang

memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridha Tuhan dalam setiap

perbuatan baik yang dilakukannya.

Kemanusiaan (Moralitas)

Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah pembentukan suatu kesadaran

tentang keteraturan, sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai

potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab.

Manusia yang maju peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran

dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan

masyarakat yang teratur, dan mengenal hukum universal.

Persatuan (Kebangsaan) Indonesia

Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian, kehadiran

Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa.Bangsa

Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa

dari Sabang sampai Marauke.Persatuan Indonesia, bukan sebuah sikap

maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk

melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar.

Permusyawaratan dan Perwakilan

Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk

membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka dalam dunia

modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai

diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan

perubahan dan pembaharuan. Hikmah kebijaksanaan adalah kondisi sosial

yang menampilkan rakyat berpikir dalam tahap yang lebih tinggi sebagai

bangsa, dan membebaskan diri dari belenggu pemikiran berazaskan kelompok

dan aliran tertentu yang sempit.

Keadilan Sosial

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidak

berpihakkan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal.

14

Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-

cita bernegara dan berbangsa.Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat,

memupuk perwatakan dan peningkatan kualitas rakyat, sehingga

kesejahteraan tercapai secara merata.

      2. Arti dan Makna Pancasila

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem

filsafat . Yang dimaksud dengan sistem adalahsuatu kesatuan bagian-bagian

yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentudan

secara keseluruhanmerupakan suatu kesatuan yang utuh .Isi sila-sila

Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan.

Sebagai suatu sistem filsafat landasan sila-sila Pancasila itu dalam hal isinya

menunjukkan suatu hakikat makna yang bertingkat, serta ditinjau dari

keluasannya memiliki bentuk piramidal.Pancasila sebagai suatu sistem

filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Pancasila

dalam pengertian seperti yang demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-

cita atau keyakinan-keyakinan yang telah menyangkut praktis, karena

dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat

dalam berbagai bidang kehidupan.

Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu:

Isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila

yang merupakan inti sari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam

pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam

realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkrit.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai

pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum

Indonesia.

Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit, yaitu isi arti Pancasila

dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki

sifat khusus konkrit serta dinamis

15

H.  Pancasila dalam Konteks Indonesia

Sebagai suatu cita-cita, nilai-nilai Pancasila diambil dimensi

idealismenya.Sebagai nilai-nilai ideal, penyelenggara Negara hendaknya

berupaya bagaimana menjadikan kehidupan bernegara di Indonesia semakin

dekat dengan nilai-nilai tersebut.

Pancasila sebagai nilai integratif, sebagai sarana pemersatu dan prosedur

penyelesaian konflik perlu pula dijabarkan dalam praktik kehidupan

bernegara.Pancasila sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur

penyelesaian konflik itulah yang terkandung dalam nilai integratif

Pancasila.Pancasila sudah diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu

kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disetujui

sebagai milik bersama.Pancasila menjadi semacam social ethies dalam

masyarakat yang heterogen.

Nilai dalam etika sosial memainkan peranan fungsional dalam Negara dan

berupaya membatasi diri pada tindakan fungsional. Jadi, dengan etika sosial

Negara bertindak sebagai penengah di antara kelompok masyarakatnya,

Negara tidak perlu memaksakan kebenaran suatu nilai, Negara tidak

mengurusi soal benar tidaknya satu agama dengan agama lain melainkan yang

menjadi urusannya adalah bagaimana konflik dalam masyarakat, misal, soal

kriteria kebenaran dapat didamaikan dan integrasi antarkelompok dapat

tercipta.

Pancasila adalah kata kesepakatan dalam masyarakat bangsa. Kata

kesepakatan ini mengandung makna pula sebagai konsensus bahwa dalam hal

konflik maka lembaga politik yang diwujudkan bersama akan memainkan

peran sebagai penengah. Fungsi Pancasila disini adalah bahwa dalam hal

pembuatan prosedur penyelesaian konflik, nilai-nilai Pancasila menjadi acuan

normatif bersama.

16

I.  Konsekuensi Pancasila Bagi Masyarakat Bangsa dan Negara 

      Pancasila dapat dianalogikan seperti halnya air yang mutlak perlu

dalam kehidupan kita.Namun ada perbedaan mendasar.Air mampu

menjelmakan dirinya dalam bermacam bentuk, sedangkan Pancasila tidak.

Pancasila tidak bisa menjelmakan diri, akan tetapi penjelmaannya dalam

bentuk-bentuk pelaksanaan yang dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia.

Pertanyaannya sekarang, apakah kita selaku bangsa Indonesia sudah

mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dengan sebaik-baiknya?Dalam

pelaksanaan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu kita bisa mempertimbangkan

factor-faktor pendorong pengamalannya. Untuk menegaskan kepada diri kita

sendiri, maka hal-hal yang dikenal sebagai pendorong pelaksanaan Pancasila

itu adlah:

Bahwa revolusi kemerdekaan kita, kita mulai dengan jiwa, hasrat

sedalam-dalamnya di atas suatu filsafat fundamental, yaitu Pancasila.

Bahwa Pancasila adalah landasan idiil untuk merealisasikan dasar dan

tujuan revolusi kita, yaitu membebaskan Indonesia dari imperialism dan

menegakkan NKRI dalam suatu kesatuan masyarakat yang adil dan

makmur secara materil dan spiritual.

Bahwa penyelenggaraan kehidupan Negara kita berdasarkan atas suatu

hukum dasar Negara yang mengandung cita-cita hukum yang

mewajibkan penyelenggara Negara, pemimpin pemerintahan, dan juga

warga Negara lainnya untuk memiliki semangat yang dinamis guna

memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh

cita-cita moral rakyat yang luhur untuk merealisasikan cita-cita hukum

seperti tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang

berpusat pada Pancasila.

Bahwa kita setiap orang Indonesia diharapkan menjadi manusia

sosialis-Indonesia yang mendasarkan cipta, rasa, karsa dan karya kita

atas Pancasila.

17

Adapun pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dilakukan

dengan cara:

1.         Pengamalan secara objektif

Pengamalan secara objektif adalah dengan melaksanakan dan menaati

peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum Negara yang

berlandaskan Pancasila.

2.       Pengamalan secara subjektif

Pengamalan secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai

Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam

bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengamalan secara objektif membutuhkan dukungan kekuasaan Negara

dalam mewujudkannya. Seorang warga Negara atau penyelenggara Negara

yang berperilaku menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku

akan mendapatkan sanksi. Pengamalan secara objektif bersifat memaksa serta

adanya sanksi hukum. Adanya pengamalan objektif ini adalah konsekuensi

dari mewujudkan nilai dasar Pancasila sebagai norma hukum negara.

Selain pengamalan objektif, pengamalan subjektif juga mesti

diterapkan.Dalam rangka pengamalan subjektif ini, Pancasila menjadi sumber

etika dalam bersikap dan bertingkah laku. Melanggar norma etik tidak

mendapatkan sanksi hukum tapi sanksi dari personal. Adanya pengamalan

subjektif ini adalah konsekuensi dari mewujudkan nilai dasar Pancasila

sebagai norma etik berbangsa dan bernegara.

18

BAB III

Penutup

KESIMPULAN

    Pancasila sebagai dasar filsafat negara, secara obyektif diangkat dari

pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang telah ada dalam

sejarah bangsa sendiri.Dan Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar negara,

nilai-nilai pancasila sudah ada dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai

pandangan hidup maupun filsafat hidup bangsa Indonesia.Oleh karena itu

fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara.

      Pancasila sebagai ideologi merupakan bagian terpenting dari fungsi dan

kedudukannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Pancasila sebagai

Ideologi juga menjadi pijakan bagi pengembangan pemikiran-pemikiran baru

tentang berbagai kehidupan bangsa.Pancasila dalam kedudukannya sebagai

ideologi negara, diharapkan mampu menjadi filter dalam menyerap pengaruh

perubahan zaman di era globalisasi ini.Keterbukaan Ideologi pancasila

terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang

dinamis dan konseptual.

SARAN

               Pancasila begitu penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan

hendaknya kita terapkan norma – norma pancasila dalam kehidupan kita

sehari – hari.  

19

Daftar PustakaPriyanto, Supriyo.tahun.judul,edisi.tempat:penerbit

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2105602-makna-pancasila-

sebagai-dasar-negara/#ixzz1r9l3A5fQ

http;//Ippkb.wordpress.com/2009/03/23/pancasila-6

20