BAB  I

PEDAHULUAN

LATAR BELAKANG

            INDONESIA di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini

menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Good

Governance atau tata pemerintahan yang balk, merupakan bagian dari paradigma baru yang

berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi

dimensi seining dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan, kondisi ini menuntut adanya

kepemimpian nasional masa depan, yang diharapkan marnpu menjawab tantangan bangsa

Indonesia mendatang.

Perkembangan situasi nasional dewasa ini, dicirikan dengan tiga fenomena yang dihadapi,

yaitu : 

            1) Permasalahan yang semakin kompleks (multi-dimensi)

            2) Perubahan yang sedemikian cepat (regulasi, kebijakan, dan aksi-reaksi

                      rnasyarakat)

            3) Ketidakpastian yang relatif tinggi (bencana alam yang silih berganti, situasi ekonomi

yang takmudah diprediksi, dan perkembangan politik yang "up and down".

            Kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara pemerintah

dengan rakyatnya mapun partai yang mewakili rakyat dengan konstituennya, menjadikan

berbagai fenomena permasalahan sulit untuk dipahami dengan logika awam masyarakat.

A.Rumusan masalah

Makalah ini berusaha untuk menjelaskan dua masalah pokok, yakni :

1)        Bagaimanakah permasalahan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih..

2)        Bagaimanakah permasalahan kinerja birokrasi dalam tata pemerintahan yang baik dan

bersih.

B.Tujuan

            Pada bab ini akan dibahas seputar pengertian, prinsip, dan unsur-unsur terkait dengan

implementasi good and clean governance. Di akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa

mampu untuk : 

1. Menganalisis pengertian good governance

2. Menganalisis pentingnya prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan  

     modern

3. Menganalisis unsur-unsur pokok dalam mewujudkan cita-cita good governance

4. Mendemonstrasikan prinsip-prinsip good governance dalam skala kecil

5. Mengkritisi kebijakan pemerintah atau lembaga terkait melalui paradigma good and clean 

    governance

6. Menganalisis keterkaitan clean and good governance dengan gerakan anti korupsi.

7. Menganalisis keterkaitan clean and good governance dengan kinerja birokrasi pelayanan   

    pubik.

BAB II

PEMBAHASAN

A.   Pengertian Dasar Good and Clean Governance

            Paling tidak ada empat kata yang harus menjadi perhatian kita kalau

membicarakan good and clean governance, yaitu (1) good government, (2) clean

government, (3) good governance, dan (4) clean governance. Dari empat pembagian tersebut

dilihat bahwa yang menjadi perhatian

adalah good (baik), clean (bersih), government (pemerintahan),

dangovernance (penyelenggara pemerintahan). Artinya paradigma yang hendak

dikembangkan adalah pemerintahan yang baik dan bersih yang juga didukung oleh

penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan demikian government lebih

memberikan perhatian terhadap sistem, sedangkangovernance lebih memberikan perhatian

terhadap sumber daya manusia yang bekerja dalam sistem tersebut. Tanpa menjaga

keseimbangan terhadap dua hal ini akan muncul ketimpangan dalam praktek peyelenggaraan

pemerintahan yang pada akhirnya akan menimbulkan kehancuran terhadap sistem bernegara.

Governance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, atau pengelolaan

(management) bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan

pemerintah.

Kata Governance memiliki unsur kata kerja yaitu go vernance yang berarti bahwa

fungsi oleh pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) perlu

seimbang/setara dan multi arah (partisipatif). Governance without government berarti bahwa

pemerintah tidak selalu diwarnai dengan lembaga, tetapi termasuk dalam makna proses

pemerintah.

            Good Governance menurut Bank Dunia (World Bank) adalah cara kekuasaan

digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan

masyarakat (The way state power is used in managing economic and social resources for

development of society).

Good Govanance, bila kita kupas : "Good" rnaknanya adalah nilai-nilai

yg menjunjung tinggi kehendak rakyat dan meningkatkan kemampuannya dalam pencapaian

tujuan serta berdayaguna dan berhasil guna dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai

tujuan tersebut. "Governance" maknanya pemerintahan berfungsi secara efektif dan efisien

dalam upaya mencapai tujuan nasional yang telah digariskan, dalam Alinea IV Pembukaan

UUD 1945.

1.     Prinsip Good Governance

Ada sepuluh prinsip good governance, yaitu :

            a. Partisipasi : warga memiliki hak (dan mempergunakannya) untuk menyampaikan

pendapat, bersuara dalain proses petumusan hebijakan publik, balk secara langsung maupun

tidak langsung.

                b. Penegakan hukum: hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian, hak

asasi manusia dilindungi, sambil tetap dipertahankannya nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat.

          c.Transparansi: penyediaan inforinasi tentang pemerintali(an) bagi publik

dan dijaminnya kemudahan di dalam memperolch informasi yang akurat clan

memadai.

            d. Kesetaraan: adanya peluang yang lama bagi setiap anggota masyarakat untuk

beraktivitas berusaha.

            e. Daya tanggap : pekanya para pengclola instansi publik terhadap aspirasi

masyarakat.

            f. Wawasan ke depan: pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai dengan visi, misi,

dan strategi yang jelas.

            g.Akuntabilitas: laporan para penentu kebijakan kepada para warga.

          h.Pengawasan publik: terlibatnya warga dalam mengontrol

kegiatatnpemerintah, termasuk parlemen.

            i. Efektivitas clan efisiensi : terselenggaranya Icegiatan instansi publik dengan

menggunakan cumber daya yang tersedia secara optimal clan bertanggnung jawab.

            j. Profesionalisme :Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara

pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang

terjangkau.

B. TATA  KELOLA  PEMERINTAHAN  YANG  BERSIH  DAN

     GERAKAN  ANTI  KKN

1.      TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH

            Keinginan menjadi good and clean governance ke dalam norma hukum baru dimulai

setelah kita mengalami krisis pada tahun 1997 yang diikuti dengan kejatuhan rezim otoriter

Orde Baru pada bulan Mei 1998. Upaya ini dapat dilihat dengan adanya Ketetapan MPR No.

XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN). Kemudian diikuti dengan pemberlakuan UU No. 28 Tahun 1999

tentangPenyelenngaraan Negara yang Bersih dan (KKN) yang diikuti dengan empat

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU No. 28 yaitu PP No. 65/ 1999 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, PP No. 66/ 1999 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa, PP No. 67/ 1999

tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi

Pemeriksa, dan PP No. 68/ 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat

dalam Peyelenggaraan Negara.

2.      MAKNA KORUPSI

            Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk,

rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku

pejabat publik, baik politikus / politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan

tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan

menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

            Korupsi selalu diidentikkan dengan mencuri, mengambil hak orang lain. Korupsi

diartikan dengan mark up dana di luar batas yang seharusnya. Korupsi dimaknai sebagai

tindakan mengambil hak orang. Setidaknya itu sementara pemaknaan orang atas istilah

bernama korupsi.

            Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan

resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi

dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk

penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai

dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

            Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para

pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

            Dalam bedah buku NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh, yang digelar oleh

Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, terungkap makna baru korupsi. KH

Mohammad Masyhuri Naim menyampaikan arti lain korupsi., korupsi memiliki beragam

makna, diantaranya adalah suap. Antara korupsi dengan suap kan berbeda secara substansial,

yakni suap bermakna memberi. Sementara korupsi mengandung makna mengambil.Akan

tetapi, keduanya kini berjalan beriringan. Untuk mendapatkan sesuatu seringkali orang

melakukan suap.

            Sementara, menurut Zainuddin Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya

memaknai korupsi sebagai gaya hidup dan krisis. Korupsi menjadi gaya hidup yang

disebabkan oleh krisis diantaranya mencakup moral, sosial, ekonomi, dan politik.

            Makna korupsi, sesungguhnya bergantung persepsi. Demikian halnya dengan

penanganan korupsi. Meminjam istilah Ali Maschan, harus ada empat hal yang beriringan

yakni substansi hukum, struktur hukum, sumber daya manusia, dan budaya hukum.

C.ASAL MUASAL KORUPSI DI NEGARA BERKEMBANG

            Korupsi di Negara berkembang berawal dari ketidak adanya kesadaran masyarakat

dalam melakukan suatu hal dengan transparansi  yang berbeda jauh dengan masyarakat di

Negara-Negara maju. Namun ada juga factor-faktor pendukung yang lain yang

mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi.

1.      Kondisi yang mendukung munculnya korupsi :

• Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung  

   kepada  rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.

• Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah

• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan  

   politik yang normal.

• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".

• Lemahnya ketertiban hukum.

• Lemahnya profesi hukum.

• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.

• Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian

  yang cukup ke pemilihan umum.

• Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan .

• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

               

                Mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan

kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat pernah di kupas oleh Bpk.

Soedarsono yang menyatakan antara lain " Pada umumnya orang menghubung-hubungkan

tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji

pejabat-pejabat. " namun B Soedarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena

banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji

bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang

melakukan korupsi. Namun demikian kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri

memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia,

hal ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam tulisannya berjudul "Indonesia 1979: The

Record of three decades (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980 : 123). Begitu pula J.W

Schoorl mengatakan bahwa " Di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu

merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar

cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian

memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak diantaranya mereka mendapatkan

dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan”.

2.      Dampak negatif Yang Ditimbulkan

a.Demokrasi

            Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik,

korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan

cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif

mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem

pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik

menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat.

            Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena

pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan

bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi

pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

b.Ekonomi

            Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi

(kekacauan ) dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan

ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi

dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

            Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan

mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan

sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru.

Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan

perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai

hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

            Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan

mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah

tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk

menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan.

Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup,

atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan

infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

            Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan

pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang

berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital

investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri.

             Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu

potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk

pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. 

Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan

bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat

dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di

luar negeri.

 c. POLITIK

            Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi

untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada gosip menyangkut

politisi.

            Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan

keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi

keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan

munculnya tuduhan korupsi politis.

            Korupsi politis ada dibanyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga

negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi

sogok, bukannya rakyat luas.

            Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi

perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil .Politikus-politikus "pro-

bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan

sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

d.Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak.

            Baik individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan

ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan kekayaan korupsi juga akan

menyebabkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama.

            Rasa saling percaya yang merupakan salah satu modal sosial yang utama akan hilang.

Akibatnya, muncul fenomena distrust society ( hilangnya kepercayaan masyarakat ), yaitu

masyarakat yang kehilangan rasa percaya, baik antar sesama individu, maupun terhadap

institusi negara. Perasaan aman akan berganti dengan perasaan tidak aman (insecurity

feeling). Inilah yang dalam bahasa Al-Quran dikatakan sebagai libaasul khauf (pakaian

ketakutan).

D.UPAYA MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

   YANG BERSIH

            Kesejahteraan masyarakat selama ini belum mampu terwujud dengan maksimal,

karena terkendala prosedur tata kelola Pemerintahan yang kurang transfaran dan bersih. Tata

kelola Pemerintahan yang transparan dan bersih merupakan dasar mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Namun, kinerja Pemerintah selama ini hanya terfokus dengan urusan politik,

sehingga kesejahteraan masyarakat belum mampu terwujud dengan maksimal.

            Pengamat Politik dan Hukum Cokorda Gede Atmaja mengatakan, kondisi tersebut

dibuktikan dengan keberadaan masyarakat miskin akan tetap miskin, selama prosedur

penyelesaian kemiskinan hanya sebatas bedah rumah. Menurutnya, Pemerintah harus

memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat,

sehingga masyarakat mampu menciptakan usaha sendiri dan tidak bergantung pada peluang

kerja yang disediakan Pemerintah. Selain itu, prosedur penegakan hukum yang merupakan

dasar Pemerintahan yang transfaran juga belum mampu terlaksana dengan baik.

            Cokorda Gede Atmaja menambahkan, untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan

yang bersih dan transfaran, selain memprioritaskan penegakan hukum dan kesejahteraan

masyarakat, komitmen Pemerintah juga sangat diperlukan, terutama dalam hal perbaikan

anggaran APBD. Sebab, selama ini anggaran dalam APBD lebih diprioritaskan pada

anggaran rutin, sedangkan anggaran pembangunan hanya memperoleh porsi 25% dari APBD.

Padahal, porsi dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan seharusnya seimbang, agar

tata kelola Pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, masyarakat turut andil

mengawasi kinerja Pemerintah, agar tidak terjadi ketimpangan dalam pengambilan kebijakan.

D.TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KINERJA   

     BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK

A.    PENGERTIAN BIROKRASI

            Sejauh ini, birokrasi menunjuk pada empat pengertian, yaitu: Pertama, menunjuk pada

kelompok pranata atau lembaga tertentu. Pengertian ini menyamakan birokrasi dengan biro.

Kedua, menunjuk pada metode khusus untuk pengalokasian sumberdaya dalam suatu

organisasi besar. Pengertian ini berpadanan dengan istilah pengambilan keputusan birokratis.

Ketiga, menunjuk pada “kebiroan” atau mutu yang membedakan antara biro-biro dengan

jenis-jenis organisasi lain. Pengertian ini lebih menunjuk pada sifat-sifat statis organisasi

(Downs, 1967 dalam Thoha, 2003). Keempat, sebagai kelompok orang, yakni orang-orang

yang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan (Castle, Suyatno, dan Nurhadiantomo, 1983).

Pandangan Masyarakat terhadap Birokrasi

—  Kualitas kerja rendah

—  Biaya mahal dan boros

—  Miskin informasi dan lebih mementingkan diri sendiri

—  Banyak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang

berlaku àPenyalahgunaan kekuasaan dan jabatan, KKN

—  Sewenang-wenang

—    Arogan

Permasalahan Utama

—  Kelembagaan dan tatalaksana: struktur organisasi, inkonsistensi dan instabilitas peraturan

perundang-undangan, penggunaan TI

—  Sumberdaya manusia: kualitas, sistem penggajian

—  Pengawasan: akuntabilitas, etika dan moral

—  Pelayanan Publik: standar pelayanan Organisasi: struktur besar, tidak sesuai dengan

kebutuhan, bentuk organisasi yang tidak tepat

—  Personil: kepangkatan, isu lokalisme, mutasi, peningkatan jumlah pegawai honorer

—  Keuangan: anggaran berbasis kinerja, sistem perencanaan yang rumit dan hirarkhis, masalah

SPM dan Standar Analisis Biaya (SAB), politisasi anggaran, transparansi

—  Perencanaan: sistem perencanaan, keterlibatan masyarakat

Permasalahan Internal dalam Birokrasi

—  (1) sistem perekrutan;

—  (2) sistem penggajian dan pemberian penghargaan;

—  (3) sistem pengukuran kinerja;

—  (4) sistem promosi dan pengembangan karir; serta

—   (5) sistem pengawasan

Situasi Problematis Birokrasi

—  Struktur, norma, nilai dan regulasi yang ada masih berorientasi pada kepentingan

penguasa/birokrat (power culture)

—  Masih belum terbentuk budaya Birokrasi (service delivery culture)

—  Masih tingginya ketidakpastian dalam Birokrasi (cost of uncertainty)

—  Budaya patron-client dan budaya afiliasi yang mengarah kepada moral hazard

—  Rendahnya kompetensi para birokrat

Strategi Utama Reformasi yang dilakukan

(1)   merevitalisasi kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerak

reformasi administrasi, dan

(2)    menata kembali sistem administrasi negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya

manusia (PNS) serta relasi antara negara dan masyarakat

Upaya-Upaya reformasi  Birokrasi

1.Pada level kebijakan, harus diciptakan berbagai kebijakan yang mendorong Birokrasi yang

berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga (kepastian hukum, batas waktu, prosedur,

partisipasi, pengaduan, gugatan)

2.Pada level organisational, dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen berbasis

kompetensi, pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap kepentingan masyarakat,

penciptaan Standar Kinerja Individu, Standar Kinerja Tim dan Standar Kinerja Instansi

Pemerintah

3.Pada level operasional, dilakukan perbaikan melalui peningkatan service quality meliputi

dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty.

4.Instansi Pemerintah, secara periodik melakukan pengukuran kepuasan pelanggan dan

melakukan perbaikan .

B.     FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KIERJA BIROKRASI

—  Faktor Budaya

1.      Budaya dan perilaku koruptif yang sudah terlembaga (“uang administrasi” atau uang

“pelicin”)

2.      Budaya “sungkan dan tidak enak” dari sisi masyarakat

3.      Masyarakat harus menanggung biaya ganda karena zero sum game

4.      Internalisasi budaya dalam mekanisme informal yang profesional

—  Faktor Individu

1.      Perilaku individu sangat bersifat unik dan tergantung pada mentalitas dan moralitas

2.      Perilaku individu juga terkait dengan kesempatan yang dimiliki seseorang yang memiliki

jabatan dan otoritas

3.      Perilaku opportunistik hidup subur dalam sebuah sistem yang korup

4.      Individu yang jujur seringkali dianggap menyimpang dan tidak mendapat tempat

—  Faktor Organisasi dan Manajemen

            1.   Meliputi struktur, proses, leadership, kepegawaian dan hubungan

antara                             pemerintah dan masyarakat

            2.   Struktur birokrasi masih bersifat hirarkis sentralistis dan tidak terdesentralisasi

            3. Proses Birokrasi seringkali belum memiliki dan tidak melaksanakan prinsip-

prinsip             efisiensi, transparansi, efektivitas dan keadilan

            4.  Birokrasi juga sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan yang kredibel.

            5.  Dalam aspek kepegawaian, Birokrasi dipengaruhi oleh rendahnya gaji,

proses                    rekrutmen yang belum memadai, dan kompetensi yang rendah.

            6. Hubungan masyarakat dan pemerintah dalam Birokrasi belum setara;

pengaduan                dan partisipasi masyarakat masih belum memiliki te