1

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada zaman modern ini, masyarakat lebih memperhatikan dirinya sendiri dan

kepentingan kelompoknya. Seperti ketika dihadapkan pada pertanyaan, “Apa yang anda inginkan

di masa depan?”, setiap orang akan menjawab kekayaan atau keluarga yang bahagia. Dan jarang

sekali ada yang menjawab ingin membahagiakan orang lain, membantuyang miskin.Melalui

fakta yang ada, masih banyak terdapat rakyat miskin di suatu Negara dan mereka kurang

mendapat perhatian. Mereka masih hidup dalam linkungan yang buruk,kurang bersih, tidak

mendapatkan hidup yang layak, gizi yang buruk, dan mudah sekali terjangkit penyakit menular

berbahaya.Oleh karena itu, PBB membuat program Millennium Development Goals yang

bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dan juga penyetaraan penyediaan obat,

pelayanan kesehatan, dan memperoleh sumber daya alam dengan cukup.

2

BAB 2

ISI

Definisi Millennium Development Goals

Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah

Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan

butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan

pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam

pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189

negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut.

Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan

menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan

komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini

(MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan

kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin

dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan,

menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan

jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan

mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

3

8 tujuan Millenium Development Goals

1.Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim

2.Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua

3.Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

4.Menurunkan angka kematian anak 

5.Meningkatkan kesehatan ibu

6.Memerangi HIV, AIDS, Malaria serta penyakit lainnya

7.Memastikan Kelestarian Lingkungan

8. Mempromosikan hubungan global untuk pembangunan

4

MDGs mempunyai 8 (delapan) tujuan dengan 18 target, mulai dari mengurangi

kemiskinan, penuntasan pendidikan dasar baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan,

menurunkan angka kematian balita, meningkatkan kesehatan ibu serta memastikan kelestarian

lingkungan hidup.

Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat

laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu

dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis

dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk

menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Tujuan

Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi

pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, mengukur, dan

menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan pencapaian-pencapaian ini menjadi

kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-

program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan tujuan utama

mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun

1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai

tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang.

Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap

perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen

untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh

pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di

Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan.

Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang

sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik.

5

Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan

pembangunan millenium dibangun dari data-data pembentuk indikator itu. Walaupun laporan

tahunan MDG adalah laporan negara (baca: nasional), namun tidak dapat dipungkiri bahwa

ketersediaan data nasional sangat tergantung sekali tersedianya data pada level di bawahnya:

provinsi dan kabupaten/kota.Tersediakah?

Melihat gambaran bahwa data-data yang digunakan dalam mengevaluasi MDG ini

sebagian besar bersumber dari BPS, tidak dapat dipungkiri bahwa peran BPS menjadi sangat

penting dalam rangka menyusun laporan tahunan MDG. Namun harus dimaklumi, bahwa data

tersebut sebagiann besar merupakan hasil survei yang bersifat estimasi. Akan sangat lebih baik

lagi, kalau sekiranya sistim statistik nasional yang merupakan 'kolaborasi' dari data dasar yang

dikumpulkan oleh BPS, data sektoral oleh dinas/instansi, serta data khusus dari berbagai pihak

penyelenggara statistik lainnya dapat diwujudkan, sehingga gambaran evaluasi pencapaian MDG

ini benar-benar menghasilkan gambaran yang objektif. Terlebih-lebih di daerah, dalam lingkup

wilayah yang lebih kecil, 'kolaborasi' data terutama yang terkait dengan kebutuhan pembangunan

harus dilakukan. Kalau tidak sekarang, kaBulan lalu, headline di sebuah koran lokal mengangkat

judul ‘Data Pemprov Usang’. Judul ini dikaitkan dengan ‘kegeraman’ Gubernur saat rapat

dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajarannya, yang menilai bahwa

data-data yang disiapkan para anak buahnya itu banyak yang ‘usang’.

Kegeraman Gubernur ini dapat dimaklumi mengingat beberapa kali pertemuan para

gubernur se Indonesia bersama Presiden SBY membahas berbagai agenda pembangunan, selalu

didukung oleh data terkini. Atas data tersebut, berbagai progres pembangunan dievaluasi, peta

masalah dilihat ulang, konsep perencanaan dan kebijakan pembangunan yang baru dirumuskan.

Persoalan data ‘usang’ (mungkin sedikit lebih baik daripada data tidak ada sama sekali)

sering dialami oleh banyak pihak yang selalu menggunakan data sebagai landasan untuk bekerja.

Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit pula yang kurang peduli terhadap data.

Bahkan, kalaupun itu data terbaru dan sudah tersaji di depan mata, data hanya dibiarkan saja

sebagai onggokan angka-angka atau publikasinya menjadi penghias lemari di ruang kerja.

6

Data.dan.Pembangunan

Siapa menguasai informasi (data) akan menguasai dunia. Jargon ini sangat tepat, ditengah

arus globalisasi tanpa batas. Informasi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk perencanaan

pembangunan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan.

Keberhasilan negara-negara maju sangat ditentukan oleh penguasaan informasi di segala bidang.

Mereka tahu persis apa potensi wilayahnya, mereka tahu persis bidang-bidang apa saja yang

menjadi prioritas, dan mereka tahu persis bagaimana mewujudkan visi, misi, dan program

mereka.

Ketika Deng Xio Ping mulai berkuasa, kondisi Cina tertinggal jauh dibandingkan

Indonesia. Tahun 2007, penulis pernah bertemu dengan seorang pengusaha restoran

berkebangsaan Amerika di Beijing yang mengatakan, ‘Ketika pertama kali saya mengunjungi

Beijing pada awal pemerintahan Deng Xio Ping, disini hanya ada beberapa restoran. Namun,

setelah Deng Xio Ping melakukan berbagai gebrakan pembangunan, ratusan restoran

bermunculan, industrinya melejit dengan pesat, Cina menjadi negara raksasa yang sangat

diperhitungkan dunia.’ Pernyataannya ini bukan tidak beralasan. Keberhasilan Deng Xio Ping

dalam memajukan Cina dikarenakan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik dan informasi

yang selalu terkini. Setiap hari di sebuah channel khusus TV pemerintah, pencapaian

pembangunan Cina disiarkan secara terus menerus, dan didukung data terkini, sehingga semua

rakyatnya tahu program-program pembangunan dan keberhasilan yang telah dicapai negaranya.

Cina –yang bersama India populer sekarang sebagai Chindia- menjadi negara yang sangat

disegani oleh negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Pemerintah kita sangat kaya dengan berbagai ide pembangunan, sayangnya tidak

didukung oleh data yang ‘kuat’. Bagaimana mungkin kita akan menyusun program di bidang

kesehatan kalau kita tidak tahu persis bagaimana kondisi kesehatan masyarakat? Bagaimana

mungkin membangun sekolah di sebuah wilayah tanpa kita tahu seberapa jauh banyaknya

penduduk yang berusia sekolah di wilayah tersebut? Bagaimana kita akan mengembangkan

pariwisata kalau kita tidak tahu potensi apa yang tepat untuk dikembangkan? Bagaimana kita

7

mengambil keputusan untuk menyusun program yang pro rakyat, kalau kita sendiri tidak tahu

bagaimana.kondisi.sosial.ekonomi.masyarakat?

Data.dasar,sektoral,dan.khusus

Dalam pengertian umum, data merupakan informasi/keterangan (kuantitatif maupun

kualitatif) menyangkut sesuatu. Dalam prakteknya, data lebih sering dikaitkan dengan informasi

yang bersifat kuantitatif saja, yang dalam pengertian lain dikenal dengan statistik. Di dalam UU

No.16 Tahun 1997, tentang Statistik, dikenal tiga jenis statistik menurut pemanfaatannya, yaitu

data.dasar,data.sektoral.dan.data.khusus.

Statistik dasar, pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi

pemerintah dan masyarakat, dengan ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan

penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan (dalam hal ini Badan Pusat Statistik).

Sedangkan statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Adapun statistik

khusus merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik

dunia usaha yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, atau

unsure.masyarakat.lainnya.

Khusus statistik dasar, BPS mengumpulkan datanya melalui sensus dan survei. Sensus

sendiri hanya ada tiga, Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Sementara

survei-survei yang dilakukan oleh BPS lebih bersifat lintas sektoral dengan mengangkat isu

nasional, sehingga pengumpulan data yang terkait dengan isu spesifik daerah atau spesifik

sektoral.menjadi.domainnya.instansi.sektoral.

8

Keterpaduan ketiga statistik di atas, seyogyanya diharapkan akan mampu menciptakan

sistem statistik nasional yang saling teratur dan saling berkaitan. Namun pada kenyataannya,

penyelenggaraan statistik sering jalan sendiri-sendiri. Badan Pusat Statistik, sesuai dengan

kewewenangannya pernah membangun Sistem Rujukan Statistik (Sirusa), dimana setiap

penyelenggara statistik berkewajiban menyampaikan sinopsis atas kegiatan statistik yang

dilakukan, bagaimana metodologinya, data apa saja yang dihasilkan, serta lokasi kegiatannya

kepada BPS. Dengan sistem ini, setiap pengguna data dapat akses untuk mencari tahu mengenai

sumber data mana yang tepat untuk dihubungi. Sayangnya, sistem ini belum dipatuhi semua

penyelenggara.statistik.

Ketersediaan.Data.Sektoral

Di level nasional, sering kali keinginan departemen teknis untuk memiliki data sektoral

menjadi terkendala di dalam proses pengumpulan datanya. Ketika masih sentralistik, departemen

teknis di pusat masih memegang kendali atas kantor-kantor wilayah, sehingga secara hirarkhi

dapat memerintahkan pengumpulan data yang diperlukan dalam perencanaan program dan

pengambilan keputusan. Namun, di era otonomi, data yang diperlukan tersebut sangat sulit

didapat karena departemen teknis tidak lagi mempunyai perpanjangan tangan ke daerah.

Sehingga, ketersediaan data sektoral sangat tergantung sekali, apakah dinas di tingkat provinsi

maupun kabupaten/kota melakukan upaya-upaya pengumpulan data untuk keperluan sektornya.

Kalau tidak, maka akan sulit sekali bagi departemen/dinas teknis untuk menyusun sebuah

program yang benar-benar menyentuh persoalan masyarakat hingga wilayah terkecil.

Salah satu sumber data sektoral adalah BPS di daerah, provinsi maupun kabupaten/kota.

Walaupun demikian, data yang dikumpulkan melalui sensus maupun survei-survei merupakan

statistik dasar dengan ciri-ciri bersifat makro dan berskala nasional. Maka tidaklah

mengherankan ketika konsumen data datang ke BPS mencari data tentang sertifikasi guru, sudah

pasti data tersebut tidak tersedia, karena data jenis ini lebih tepat dimiliki oleh dinas pendidikan.

9

Juga masih ada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) yang seharusnya

mempunyai peranan penting dalam penyediaan data regional, apakah menyangkut data sektoral

atau khusus. Badan ini harus didukung, tidak hanya kesiapan SDM yang memadai dalam

penanganan data/statistik, tetapi juga dari sisi anggaran untuk kegiatan yang harus dilakukan.

Peran.Bappeda

Bappeda sebenarnya mempunyai peran yang besar dalam perencanaan berbagai program

pembangunan. Dalam rangka itu pula, ada unit yang menangani data dan statistik di Bappeda

untuk merangkum seluruh data dari berbagai sumber untuk digunakan dalam penyusunan

rencana pembangunan. Tentunya, ketersediaan data yang dihimpun sangat tergantung atas sejauh

mana.unit.kerja.ini.sudah.menjalankan.fungsinya.

Salah satu kegiatan dimana Bappeda mempunyai peran kunci adalah kegiatan

Musrembangda. Masing-masing SKPD merumuskan berbagai rencana pembangunan dengan

mempertimbangkan potret kemajuan dan masalah di masing-masing dinasnya. Pada kegiatan ini,

semua data terkait dengan rencana pembangunan dipapar dan dikaji. Sudah barang tentu, kualitas

rencana pembangunan tersebut sangat ditentukan sejauh mana kelengkapan data yang dijadikan

sebagai.dasar.paparan.dan.kajian.

Berdasarkan pengamatan penulis, banyak sekali rencana program yang tidak didukung

oleh data, sehingga penentuan capaian program cenderung tidak berdasar sama sekali. Sudah

barang tentu, pentahapan program maupun penganggarannya menjadi sulit karena target

programnya.sendiri.tidak.terukur.

10

Koordinasi.dan.komunikasi

Persoalan atas kelangkaan data ataupun persoalan data usang akan dapat dipecahkan

apabila masing-masing penyedia data dapat saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Sudah

barang tentu Bappeda sebagai koordinator dari semua ‘mesin’ perencanaan pembangunan di

daerah.diharapkan.dapat.menjembataninya.

Di beberapa provinsi, ada forum khusus yang dimotori oleh Bappeda, dimana secara

berkala forum melakukan evaluasi terhadap data yang ada. Dalam forum ini dibahas berbagai

data capaian pembangunan dari berbagai sumber data, untuk kemudian secara objektif

mengambil kesepakatan terhadap data yang akan dijadikan dasar acuan penyusunan program-

program.pembangunan.berikutnya.

Sudah barang tentu, koordinasi dan komunikasi merupakan hal yang mudah diucapkan,

namun sering sulit dilaksanakan. Tinggal lagi, bagaimana komitmen semua pihak dapat

dibangun untuk tujuan tersebut, dan menyadari bahwa pemanfaatan data (usang) menjadi satu

hal yang patut mendapat perhatian. Kalau hal tersebut dapat terwujud, maka ‘kegeraman’

Gubernur pada harian lokal tadi dapat berubah menjadi ‘senyum’. Memang, membangun itu sulit

dan mahal, tapi lebih sulit dan mahal membangun tanpa data (yang tidak usang).

Kontroversi

Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun

2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban

pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan,

kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan

membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan

terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54

11

triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang

Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi

pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan

MDGs.

Menurut Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development

(INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas negara-negara Selatan

untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan pembangunan bukan utang, tanpa

syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan menolak ODA (official development assistance)

yang tidak bermanfaat untuk Indonesia . Menanggapi pendapat tentang kemungkinan Indonesia

gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan

pencapaian MDG pada tahun 2015 serta beban pembayaran utang diambil dari APBN pada tahun

2009-2015, Sekretaris Utama Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat

apabila bisa dibuktikan MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu

itu. Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang. Beberapa

negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary consensus) untuk memberikan

bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7

persen dari GDP mereka untuk membantu negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih

di bawah. Namun konsensus ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang

memenuhi sebagian besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen.

12

Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua

Target yang ingin dicapai:

Setiap penduduk dunia mendapatkan pendidikan dasar.

Memastikan bahwa pada 2015 semua anak di manapun, laki-laki maupun

perempuan,akan bisa menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh.Terdapat dua indikator yang

relevan. Pertama, untuk tingkat partisipasi di sekolah dasar,Indonesia telah mencapai angka

94,7%. Berdasarkan kondisi ini, kita dapat mencapai target100% pada 2015. Indikator kedua

berkaitan dengan kelulusan, yaitu proporsi anak yangmemulai kelas 1 dan berhasil mencapai

kelas 5 sekolah dasar. Untuk Indonesia, proporsitahun 2004/2005 adalah 81%. Namun, sekolah

dasar berjenjang hingga kelas enam. Karena itu, untuk Indonesia lebih pas melihat pencapaian

hingga kelas enam. Jumlahnya adalah 77% dengan kecenderungan terus meningkat. Artinya, kita

bisa mencapai target yang ditetapkan.Data kelulusan yang digunakan dalam laporan ini berasal

dari Departemen PendidikanNasional berdasarkan data pendaftaran sekolah. Berbeda dengan

Susenas (2004), yangmenghitung angka yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 95%.Indikator ketiga

untuk tujuan ini adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24tahun. Dalam hal ini, nampaknya

kita cukup berhasil dengan pencapaian 99,4%. Meskipun demikian, kualitas melek huruf yang

sesungguhnya mungkin tidak setinggi itu karena tes baca tulis yang diterapkan oleh Susenas

terbilang sederhana.

13

BAB 3

PENUTUP

Kesimpulan

Kita sebagai mahasiswa mendukung berlangsungnya program MDG ini

Turut dalam melaksanakan pelayanan kesehatan agar dapat diperoleh merata untuk  semua orang

Bertindak sebagai Agent of health, Agent of Change, dan Agent of Development

14

TUGAS MATA KULIAH OMPK

MDGs

ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION

MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNIVERSAL

D

I

S

U

S

U

N

OLEH

1. DEWI FATMAWATI

2. JUJU JULIANTI

PROGRAM D III KEBIDANAN EKSTENSI

STIKEs MEDIKA CIKARANG

2012

15